Dalam rangka memperingati Hari Keuangan Nasional yang jatuh pada 30 Oktober, Bank Mandiri menegaskan kembali komitmennya untuk memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem keuangan yang inklusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Teuku Ali Usman, mengungkapkan bahwa Bank Mandiri tidak hanya sekadar memperluas akses terhadap produk keuangan, namun juga aktif memberdayakan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan ekonomi yang lebih luas.

"Berangkat dari semangat ini, Bank Mandiri konsisten menjalankan program literasi keuangan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Sekaligus ikut berperan mendukung inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10).

Salah satu inisiatif inovatif yang dijalankan adalah program Livin' Pasar, yang bertujuan membangun ekosistem pasar tradisional terintegrasi. Melalui program ini, pengelola pasar, pedagang, pemasok, hingga konsumen dapat saling terhubung dalam satu platform, misalnya untuk pembayaran retribusi dan penggunaan Livin Merchant.

Bank Mandiri juga memperluas jaringan inklusi keuangannya melalui program Mandiri Agen, di mana bank bermitra dengan agen-agen perorangan atau badan usaha yang menjadi perpanjangan layanan di komunitas setempat. Program ini difokuskan pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang sulit dijangkau oleh infrastruktur perbankan konvensional.

Dengan aplikasi Mandiri Agen dan EDC Mini ATM, masyarakat di wilayah tersebut dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan dan non perbankan, pembukaan rekening, hingga pengajuan kredit mikro produktif.

Sebagai bagian dari komitmennya untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Bank Mandiri mengembangkan program Mandiri DigipreneurHub. Dengan program ini, pelaku usaha bisa langsung memanfaatkan fasilitas yang ada di DigipreneurHub untuk mendapatkan bimbingan agar mampu memproduksi barang tepat sasaran dan memperluas pasar.Dari sisi fungsi intermediasi, Bank Mandiri juga menyediakan produk kredit investasi atau modal kerja khusus pelaku usaha mikro bertajuk Kredit Usaha Mikro (KUM) dengan pinjaman yang disesuaikan dengan skala usaha mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta.

"Kredit (KUM) ini bisa dimanfaatkan pengusaha mikro yang layak namun belum terjangkau oleh bank," imbuh Ali.

Bank Mandiri juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM. Program KUR/KUM bertujuan untuk meningkatkan daya saing pengusaha mikro, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Sementara itu, terkait upaya pemberdayaan masyarakat, emiten berkode saham BMRI ini membuat pelatihan dan pendampingan terkait literasi keuangan serta penyediaan wadah untuk pengembangan usaha.

Contohnya Mandiri Sahabatku, program pelatihan literasi keuangan dan kewirausahaan untuk pekerja migran Indonesia (PMI). Program ini menyediakan lokakarya kewirausahaan secara daring dan luring, melibatkan pekerja migran Indonesia di 11 negara.

Setelah para pekerja migran Indonesia menjadi alumni Mandiri Sahabatku, mereka bisa mengakses program Bapak Asuh. Program ini merupakan kolaborasi Bank Mandiri dengan para mitra pakar selaku mentor para PMI.

Tidak berhenti di situ, bank berlogo pita emas ini juga ikut terlibat dalam program Rumah BUMN. Program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN ini mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan UMKM melalui literasi keuangan pemasaran digital dan promosi e-commerce.

Melalui program ini, Bank Mandiri mendirikan 22 Rumah BUMN dengan melibatkan 13.814 UMKM tersebar se-Indonesia.

"Kami harap, bersama Bank Mandiri, langkah menuju kemandirian finansial semakin dekat. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif," pungkas Ali.

Perluasan akses layanan keuangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Bank Mandiri sebagai Indonesia's Sustainability Champion. Inisiatif ini merupakan salah satu dari tiga pilar ESG Bank Mandiri, yakni Sustainability Beyond Banking.

Langkah ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri tidak hanya menjadi mitra perbankan bagi nasabahnya, tetapi juga agen perubahan yang membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat luas, sejalan dengan semangat Hari Keuangan Nasional.

Kementerian Koperasi (KemenKop) akan memberdayakan koperasi produksi susu terkait dengan progam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat bertemu dengan pimpinan redaksi CNN Indonesia. Menurutnya, koperasi susu akan diberdayakan dalam program MBG.

"Kami akan keliling di Jawa Barat, macam Subang, Lembang. Ada juga di Jawa Timur," kata Budi di Kantor KemenKop, Kamis (31/10).

Dia menuturkan hal lain yang diperlukan dalam proses ini adalah investasi agar koperasi bisa memproses susu hingga tingkat kemasan. Selama ini, koperasi susu rata-rata terhenti di tingkat pasteurisasi.

Budi menuturkan keterlibatan koperasi menjadi penting dalam program MBG. Selain itu, kata dia, keterlibatan koperasi akan menjadi daya ungkit ekonomi di tingkat masyarakat. 

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis bakal dilakukan di 100 titik pada akhir 2024.

Uji coba ini bisa dilakukan berkat restu Kementerian Keuangan pimpinan Sri Mulyani. Dadan mengklaim Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu sudah berjanji akan memberikan dana piloting project.

"Kami, di 2024 meskipun (badan) baru alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (Kemenkeu)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tak menampik ada opsi subsidi energi diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Perubahan subsidi tersebut sebelumnya juga telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu [BLT]. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

Namun Bahlil belum bisa memastikan apakah pemerintah akan menyetop pemberian subsidi kepada PT Pertamina (Persero).

"Belum bisa saya jawab itu," kata dia.

Selain itu, Bahlil menyebut PR pemerintah saat ini adalah melakukan pendataan agar pemberian subsidi nantinya tepat sasaran.

"Kita harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi. Ini yang sekarang kita lagi hitung ya," ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Dalam pidato perdana usai dilantik sebagai presiden pada Minggu (20/10). Prabowo Subianto mengumbar banyak janji di bidang ekonomi.

Prabowo salah satunya juga memastikan subsidi bagi masyarakat miskin tepat sasaran melalui skema penyaluran langsung.

Pemerintah pun kini tengah melakukan evaluasi terhadap rencana peralihan subsidi energi menjadi pemberian BLT. Perubahan ini diharapkan dapat membuat subsidi lebih tepat sasaran.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembangunan smelter bauksit belum signifikan karena terganjal masalah.

Koordinator Hilirisasi Mineral dan Baru Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Ansari mengatakan masalah yang dihadapi setiap badan usaha yang akan membangun smelter bauksit berbeda. Salah satunya soal ketersediaan energi.

"Dugaan awal persoalan tidak sama persis. Mungkin dari sisi lokasi, ketersediaan energi," katanya dalam media briefing di Ditjen Mineral Batu Bara Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/10).

Tak hanya soal ketersediaan energi, sambung Ansari, masalah lainnya terkait lahan yang akan digunakan untuk membangun smelter. Terkait masalah lahan, Kementerian ESDM katanya akan melihat lebih detail, apakah terkait ganti rugi, kondisi geografis, dan lainnya.

"Intinya bauksit ini tentunya sedang jadi perhatian bersama dan mungkin juga ada hasil kajian salah satu lembaga menyatakan harusnya begini begitu. Tapi kita tentunya punya posisi atau pendapat untuk dapat saling mendukung terkait solusi masalah bauksit," imbuhnya.

Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menyebut bahwa hilirisasi bauksit RI masih mandek. Padahal, pemerintah sudah melarang ekspor bauksit sejak Juni 2023 lalu.

"Nah ini kan harus dicari jalan. Sehingga kita bisa seiring, hilirisasi bisa jalan, ekspor kalau ini diberikan juga bisa jalan. Negara-negara lain juga ada smelter, dia juga jual, ekspor. Karena ini kan nilai tambah," ungkap Plh Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto, dikutip CNBC Indonesia.

Ronald mengatakan pembangunan smelter, khususnya pada 8 smelter bauksit, di Indonesia masih mandek lantaran pendanaan yang 'seret'. Sumber pendanaan yang bisa diharapkan para perusahaan yang ingin membangun smelter di Indonesia katanya dari investor asing.

Sementara untuk mendapatkan pendanaan dari investor asing katanya tidak mudah

"Nah kalau yang kita harapkan sekarang, investor yang biasanya lebih mudah, itu sudah tidak mudah-mudah amat hari ini. Kenapa? Karena ada proses panjang, ada covid, ada macam-macam, ada perubahan kebijakan, policy dan sebagainya. Ini yang menjadi hambatan kita bersama," bebernya.

Dalam upaya memperkuat digitalisasi pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menggelar acara peluncuran sekaligus sosialisasi sistem pajak online terbaru, Electronic Tax Reporting and Payment Tool (E-TRAPT) di Golden Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (30/10).

Kegiatan bertajuk 'Launching Inovasi-Dasar Pengenaan PBJT Pajak Online Bapenda' ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah dan pengusaha sebagai wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Wakil Kepala Bapenda DKI Jakarta, Elvarinsa, menyampaikan bahwa inisiatif ini menandai langkah penting dalam modernisasi administrasi perpajakan Jakarta, yang diharapkan dapat memberikan akses lebih mudah dan transparan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

"Dengan adanya inovasi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Jakarta dapat memperoleh akses yang lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10).

Ia melanjutkan, E-TRAPT dikembangkan sebagai perangkat lunak berbasis agent software yang dapat mengumpulkan dan mengonsolidasikan data transaksi dari berbagai sumber dengan cepat dan akurat.

Dengan platform ini, wajib pajak PBJT dapat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dengan lebih efisien. E-TRAPT memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mencatat data pembayaran yang relevan, sehingga meningkatkan transparansi dan akurasi data pajak yang diterima oleh Bapenda.

Dengan E-TRAPT, Bapenda DKI Jakarta optimis bahwa inovasi ini akan memangkas waktu yang dibutuhkan untuk memproses data dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sistem yang lebih terstruktur ini membantu pelaporan pajak menjadi lebih ringkas, meminimalkan risiko kesalahan, dan memastikan data yang masuk sesuai dengan transaksi nyata di lapangan.

Dalam paparannya, Bapenda juga menjelaskan tahapan implementasi E-TRAPT. Di antaranya, pemasangan perangkat E-TRAPT akan dilakukan langsung oleh tim Bapenda kepada wajib pajak yang telah online melalui Bank BRI, DKI, dan BNI.

Proses migrasi ke E-TRAPT akan dilakukan secara bertahap. Bagi wajib pajak lama atau baru yang belum terhubung secara online, pemasangan perangkat ini akan dilaksanakan oleh tim E-TRAPT Bapenda berdasarkan rekomendasi dari UP3D dan Suku Badan.

Pada sesi kedua, Bapenda memberikan penyuluhan mengenai dasar pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang disesuaikan dengan ketentuan terbaru dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Dasar Pengenaan PBJT.

Sesi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para wajib pajak tentang peraturan baru yang menghadirkan sejumlah pembaruan penting. Pergub ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dalam proses perpajakan dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

Di samping itu, Bapenda juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata DKI Jakarta menyosialisasikan 'Standar Usaha Pariwisata Sesuai Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021', yang diharapkan dapat membantu para pengusaha memahami standar yang berlaku dan menyesuaikan usaha mereka sesuai peraturan yang ada.

Sebagai langkah awal menuju implementasi inovasi baru ini, Bapenda DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendukung para wajib pajak dalam memahami dan memanfaatkan layanan pajak online secara optimal.

Diharapkan, inovasi berbasis digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak daerah dalam pembangunan Jakarta.

Bapenda DKI Jakarta berharap para wajib pajak PBJT dapat memanfaatkan inovasi digital yang diperkenalkan dan memahami lebih dalam tentang ketentuan perpajakan terbaru.

Melalui kolaborasi antarinstansi dan penyuluhan ini, Bapenda optimis dapat mendorong sistem perpajakan yang modern, transparan, dan akuntabel, selaras dengan visi menjadikan Jakarta sebagai kota global.

PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank secara resmi menunjuk Ji Da Bin, pemain sepak bola Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 sebagai brand ambassador aplikasi digital banking KB Bank, yaitu KBstar.

Direktur Utama KB Bank, Tom (Woo Yeul) Lee menyampaikan kegembiraan menyambut kerja sama dengan Ji Da Bin selaku brand ambassador KBstar.

"Ji Da Bin adalah contoh dari generasi muda yang berprestasi dan berjuang keras, serta mewakili semangat KBstar yang ingin memberikan dukungan terbaik untuk mewujudkan potensi dan mimpi anak muda di Indonesia," ujar Tom.

Sementara, Ji Da Bin menyatakan merasa terhormat dapat terlibat dalam upaya KB Bank menciptakan akses dan solusi keuangan bagi masyarakat Indonesia.

"Sebagai brand ambassador KBstar, saya ingin terus menginspirasi generasi muda Indonesia untuk mengejar mimpi dengan dedikasi dan kerja keras," tuturnya.

Kehadiran Ji Da Bin dinilai sebagai rising star sepak bola yang telah mencatatkan sejumlah prestasi, seperti membawa Timnas Indonesia U-16 menjuarai turnamen Piala AFF U-16 pada 2022 lalu. Ji Da Bin dianggap mewakili nilai-nilai inovasi, dedikasi dan kerja keras serta inklusivitas, sesuai visi KB Bank dalam penyediaan layanan digital KBstar.

Selain itu, kiprah Ji Da Bin juga dianggap sejalan dengan tujuan KBstar untuk menginspirasi generasi muda Indonesia agar berani bermimpi besar dan bekerja keras mewujudkannya dengan dukungan solusi keuangan yang tepat.

KBstar: Solusi Keuangan Digital KB Bank, Aman dan Mudah

KBstar adalah layanan digital yang dikembangkan oleh KB Bank dalam menyediakan solusi keuangan secara digital.

KBstar memiliki berbagai fitur, mulai perencanaan keuangan hingga investasi, yang dirancang mudah dan aman digunakan. Yang paling baru, pengguna dapat melakukan penarikan tunai tanpa kartu (cardless withdrawal) di gerai Indomaret di seluruh Indonesia.

Sejak diluncurkan pada akhir kuartal III/2023, KBstar mendapatkan sambutan hangat dari nasabah dan masyarakat Indonesia. KBstar mencatatkan pertumbuhan pengguna yang mencapai empat kali lipat secara year-on-year.

Ke depannya, KB Bank akan terus menyematkan beragam inovasi pada KBstar untuk memberikan pengalaman perbankan digital yang andal.

Dalam beberapa dekade terakhir, kepemilikan kendaraan bermotor berkembang sangat cepat. Keputusan memiliki kendaraan bermotor, artinya individu juga mematuhi peraturan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, mengatakan mengatakan, Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

"Peraturan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang merupakan tidak lanjut dari peraturan diatasnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022," kata Morris.

Adapun PKB di Jakarta itu meliputi hal-hal seperti berikut:

Objek Pajak

Objek Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor itu wajib didaftarkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor terkecuali, yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas:

1. Kereta api.2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.4. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.5. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Subjek Pajak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Artinya, pemilik kendaraan bermotor terkait. Sedangkan Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Dasar Pengenaan Pajak

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor.b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

2. Dasar pengenaan PKB khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.

3. Nilai jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

4. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

5. Jika harga pasaran umum sebuah Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:

a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang samab. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadic. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang samad. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang samae. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotorf.  harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenisg. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang

6. Bobot Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. koefisien sama dengan 1, berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.b. koefisien lebih besar dari 1, berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

7. Bobot sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan faktor:

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan.c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

8. Dasar pengenaan PKB dinyatakan dalam suatu tabel dengan ketentuan:

a. Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negarab. untuk selain Kendaraan Bermotor baru, ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot.

9. Dasar pengenaan PKB ditinjau kembali paling lama setiap tiga tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Tarif Pajak

1. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar:

a. 2 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama.b. 3 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua.c. 4 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga.d. 5 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat.e. 6 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya.

2. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5 persen.

3. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2 persen.

4. Kepemilikan Kendaraan Bermotor berdasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.Cara Perhitungan Pajak

Untuk besaran pokok PKB yang terutang, dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB.

Masa Pajak

1. PKB terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

2. PKB dikenakan untuk 12 bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.

3. PKB dibayar sekaligus di muka.

4. Jika terjadi keadaan kahar (force majeure) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 bulan, pemilik dapat mengajukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dalam Peraturan Gubernur

Saat Terutang

Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Wilayah Pemungutan

Untuk wilayah Pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Provinsi DKI Jakarta tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Lebih jauh, Morris menyampaikan bahwa penting bagi warga Jakarta yang memiliki kendaraan bermotor untuk memahami ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlaku.

Kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan tak hanya membantu menjaga keteraturan administrasi pajak, tetapi juga memberi kontribusi pada pembangunan daerah melalui pendapatan pajak.

"Selain itu, memahami cara perhitungan pajak dan tarif yang berlaku akan membantu wajib pajak untuk mempersiapkan kewajiban pembayaran dengan lebih baik. Pastikan untuk selalu mematuhi ketentuan ini dan melakukan pembayaran PKB tepat waktu guna menghindari sanksi dan mendukung kelancaran pelayanan publik di Jakarta," tutur Morris Danny.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.574 pada Kamis (31/10) sore. Indeks saham menguat 4,16 poin atau plus 0,06 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,10 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,30 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 294 saham menguat, 285 terkoreksi, dan 208 lainnya stagnan.

Terpantau, tujuh dari 11 indeks sektoral menguat, dipimpin oleh sektor energi yang naik 1,53 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham di kawasan Asia terpantau bergerak bervariasi. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang melemah 0,50 persen dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 0,31 persen.

Sementara indeks Shanghai Composite di China menguat 0,42 persen, dan indeks Straits Times di Singapura stagnan di posisi sebelumnya.

Sementara itu, bursa saham Eropa terpantau kompak merah. Tercatat, indeks DAX di Jerman melemah 0,42 persen dan indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,70 persen.

Senada, bursa Amerika terpantau kompak ambruk. Indeks S&P 500 melemah 0,33 persen, indeks NASDAQ Composite minus 0,56 persen, dan indeks Dow Jones minus 0,22 persen.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis bakal dilakukan di 100 titik pada akhir 2024.

Uji coba ini bisa dilakukan berkat restu Kementerian Keuangan pimpinan Sri Mulyani. Dadan mengklaim Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu sudah berjanji akan memberikan dana piloting project.

"Kami, di 2024 meskipun (badan) baru alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (Kemenkeu)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

"Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini (2024) ... sehingga insyaallah daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) kami barangkali bisa kami terima di akhir November atau awal Desember," tuturnya.

Dadan menyebut pilot project di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Akan tetapi, Badan Gizi Nasional menegaskan pilot project di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa.

"Kami sudah mendapatkan komitmen dari dirjen anggaran untuk melakukan pilot project di 100 titik di seluruh Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Bos Badan Gizi Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun. Sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tandasnya.

Kementerian Koperasi (KemenKop) dan Perum Bulog akan melakukan kerja sama terkait penyerapan komoditas pangan yang dikelola oleh koperasi.

Menteri Koperasi (MenKop) Budi Arie Setiadi menuturkan menjelaskan rencana kerjasama ini akan segera dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU/ Memorandum of Understanding) yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Jadi, keterlibatan koperasi di dalam kerja sama ini diharapkan juga nantinya semakin meningkatkan semangat masyarakat untuk berkoperasi," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai menerima kunjungan Dirut Perum Bulog di kantornya, Kamis (31/10).

Koperasi-koperasi yang akan dilibatkan dalam kerja sama ini adalah koperasi yang bergerak di sektor pangan dan beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) yang akan dilakukan revitalisasi. Dengan sumber daya Perum Bulog yaitu jumlah gudang mencapai 1.596 unit dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia akan memudahkan bagi koperasi di daerah melakukan sinergi.

"Nanti kita lihat koperasi-koperasi yang sehat dan yang bergerak di sektor pangan untuk terlibat dalam kerja sama ini," kata dia.

Melalui kerja sama ini diyakini bakal mendorong peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Secara tidak langsung koperasi juga dapat berperan sebagai stabilitator harga pangan di pasar yang sering mengalami fluktuasi.

"Untuk teknisnya kita bicarakan lebih mendalam, yang penting adalah bagaimana memastikan keterjangkauan, ketersediaan dan stabilisasi harga karena tidak boleh bergejolak, kasihan rakyat," kata MenKop.

Budi Arie menegaskan keterlibatan koperasi dalam membangun ekosistem pangan ini adalah bagaimana memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Dia menyatakan tidak dipungkiri ada beberapa koperasi yang salah kelola oleh pengurusnya sehingga memicu penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap koperasi.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan skema kerja sama yang akan dilakukan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan kapasitas gudang yang mencapai 4 juta ton, Perum Bulog akan mampu menyerap banyak komoditas hasil petani anggota koperasi.

"Melalui kerja sama ini kita ingin saling menguntungkan, dengan begitu perputaran ekonomi di koperasi akan bergerak. Bulog tidak bergerak sendirian dan di sini ada koperasi sehingga saling mengontrol," kata Wahyu.

Wahyu memastikan sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyerap komoditas dari petani, Perum Bulog komitmen akan terus memaksimalkan peluang untuk menjaga harga jual komoditas di tingkat petani tetap di atas harga pasar.

Wahyu memaparkan dengan jaminan harga, diharapkan dapat mendorong kesejahteraan petani.

Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.698 per dolar AS pada Kamis (31/10) sore. Mata uang Garuda menguat 6 poin atau plus 0,04 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp15.705 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Mata uang di kawasan Asia terpantau dominan menguat. Tercatat, won Korea Selatan menguat 0,06 persen, peso Filipina menguat 0,21 persen, dan baht Thailand plus 0,17 persen.

Kemudian dolar Singapura menguat 0,06 persen, ringgit Malaysia plus 0,01 persen, dan yen Jepang 0,83 persen. Di sisi lain, rupee India melemah 0,01 persen dan yuan China minus 0,02 persen.

Sementara itu, mata uang negara maju bergerak bervariasi. Poundsterling Inggris menguat 0,22 persen dan franc Swiss plus 0,10 persen.

Sedangkan dolar Australia melemah 0,01 persen dan dolar Kanada minus 0,09 persen. Sementara euro Eropa terpantau mandek di posisi sebelumnya.

Analis pasar uang Lukman Leong mengatakan rupiah ditutup hampir datar menguat terbatas terhadap dolar AS menyusul data ekonomi AS yang mix.

Menurutnya, rupiah didukung oleh data manufaktur China yang lebih baik dari perkiraan dan keluar dari kontraksi, namun data non manufaktur/service di bawah perkiraan.

"Investor cenderung wait and see menantikan data inflasi PCE AS malam ini," ujar dia kepada CNNIndonesia.com.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku prihatin usai Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menjadi tersangka kasus korupsi impor gula.

Bahlil menyebut sebagai junior Tom di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mantan Menteri Perdagangan itu.

"Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau. Karena kami sama-sama sebagai mantan Kepala BKPM, jadi kami mendoakan yang terbaik," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

Bahlil pun enggan menanggapi ada tidaknya intervensi penguasa atau unsur kriminalisasi dalam kasus Tom Lembong. Ketum Golkar itu hanya meminta agar publik percaya sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

"Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik saja lah," ujarnya.

Tom Lembong bersama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula tahun 2015-2016 oleh tim Jampidsus Kejaksaan Agung.

Menurut Kejaksaan, kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp400 miliar.

Tom Lembong dan CS sudah ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung sejak Selasa (29/10) setelah menjalani pemeriksaan.

Kejaksaan memastikan akan mengusut tuntas kasus tersebut dan membuka kemungkinan menjerat tersangka baru.