Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.606 pada Selasa (29/10) sore. Indeks saham melemah 28,03 poin atau minus 0,37 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,78 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28,74 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 249 saham menguat, 305 terkoreksi, dan 232 lainnya stagnan.

Terpantau, lima dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor energi yang melemah 0,99 persen. Sementara enam sektor lainnya menguat dipimpin oleh sektor infrastruktur naik 1,01 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham di kawasan Asia terpantau bergerak bervariasi. Tercatat indeks Nikkei 225 di Jepang menguat 0,77 persen dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,49 persen.

Di sisi lain, indeks Shanghai Composite di China melemah 1,08 persen dan indeks Straits Times di Singapura yang minus 0,18 persen.

Sementara, bursa saham Eropa pun terpantau kompak hijau. Tercatat indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,36 persen dan indeks DAX di Jerman plus 0,52 persen.

Senada, bursa Amerika terpantau kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,27 persen, indeks Dow Jones menguat 0,65 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,26 persen.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli terlihat menjinjing catatan tentang perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex) saat menghadap Presiden Prabowo Subianto  di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Yassierli terlihat membawa sebendel catatan bersampul depan bertuliskan "Langkah-langkah Strategis dalam Merespons Kasus Sritex".

"Diminta menghadap dengan beberapa menteri yang lain, menko (menteri koordinator) juga," kata Yassierli.

Meski tidak menjawab secara rinci, Yassierli mengatakan ia diminta menghadap oleh Presiden Prabowo bersama para menteri koordinator lainnya.

Saat ditanya soal kemungkinan membahas kelanjutan PT Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang pada 23 Oktober 2024, ia mengaku tidak tahu.

Ia membawa catatan tentang Sritex sebagai antisipasi jika Prabowo membahas masalah yang menimpa raksasa tekstil tersebut.

"Belum tahu nanti kita lihat nanti. Antisipasi. Saya harus mengantisipasi apa pun kemungkinan nanti," katanya.

Sritex sedang terlilit masalah. Beberapa waktu lalu, Pengadilan Niaga Semarang memutus pailit perusahaan tersebut.

Sebelum putusan ini pun, Sritex sempat tenggelam karena terlilit utang yang menggunung. Hingga Juni 2024, total utang Sritex mencapai US$1,6 miliar atau Rp25,1 triliun (kurs Rp15.735 per dolar AS).

Masalah itu pun dikhawatirkan berdampak ke pekerja.

Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.770 per dolar AS pada Selasa (29/10) sore. Mata uang Garuda melemah 46 poin atau minus 0,30 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp15.760 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Mata uang di kawasan Asia terpantau dominan melemah. Tercatat, won Korea Selatan melemah 0,02 persen, peso Filipina minus 0,03 persen, baht Thailand minus 0,07 persen, dan ringgit Malaysia 0,21 persen.

Kemudian dolar Singapura melemah 0,13 persen dan yuan China minus 0,15 persen. Di sisi lain yen Jepang menguat 0,05 persen dan dolar Hong Kong plus 0,02 persen.

Sementara, mata uang negara maju bergerak bervariasi. Poundsterling Inggris menguat 0,08 persen, euro Eropa menguat 0,05 persen, dan dolar Kanada naik 0,03 persen.

Sedangkan dolar Australia melemah 0,26 persen dan franc Swiss minus 0,14 persen.

Analis pasar uang Lukman Leong mengatakan rupiah dan mata uang regional pada umumnya melemah terhadap dolar AS di tengah kekhawatiran seputar potensi Donald Trump memenangkan Pilpres AS.

Menurutnya, kemenangan Trump dalam Pilpres AS mengartikan inflasi yang lebih tinggi dan prospek pemangkasan suku bunga Bank Sentral AS The Fed yang lebih kecil.

"Investor juga mengantisipasi data inflasi Indonesia pekan ini yang diperkirakan akan kembali turun sehingga menaikkan harapan pemangkasan suku bunga oleh BI," kata Lukman kepada CNNIndonesia.com.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas bisnis dan penjualan produknya. Salah satu langkah konkret dilakukan BRI dengan menyelenggarakan Bazaar UMKM BRILiaN di Kantor Pusat BRI, Jakarta pada Jumat (18/10).

Acara ini turut diramaikan berbagai UMKM yang tergabung dalam klaster binaan BRI. Salah satuhya Kelompok Tani Jaya Lestari dari Desa Kutambaru, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Mereka membawa produk unggulan, yaitu salak pondoh.

Wulan, anggota kelompok, menjelaskan bahwa salak pondoh tumbuh subur di Desa Kutambaru dan telah menjadi produk andalan warga. Salak pondoh ini juga berperan besar dalam meningkatkan perekonomian desa tersebut.

"Berawal pada tahun 2005 di kampung kami mayoritas orang-orang menanam salak. Seiring berjalannya waktu, hampir satu kampung menjadi petani salak semua," ujarnya saat acara Bazaar UMKM BRILian.

Keberhasilan budidaya salak pondoh yang manis ini membawa dampak positif bagi ekonomi Desa Kutambaru. Produk ini tidak hanya menguntungkan para petani, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan harga jual Rp15.000-Rp18.000 per kilogram, salak pondoh dari Desa Kutambaru kini semakin diminati, baik di pasar lokal maupun luar daerah hingga global. Pembeli dalam negeri, seperti dari Aceh, misalnya menjadi konsumen utama yang banyak meminati salak pondoh Kutambaru.

Tak hanya itu kelompok ini juga telah mengekspor salak pondoh ke Malaysia dan Thailand. Setiap dua minggu sekali, mereka panen dengan hasil mencapai 1-1,5 ton, menghasilkan omzet sekitar Rp30 juta per bulan.

Wulan mengungkapkan bahwa kelompok mereka pertama kali berkenalan dengan BRI pada 2010, melalui pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pinjaman tersebut menjadi modal awal yang membantu usaha mereka berkembang pesat hingga saat ini.

Wulan bercerita, BRI tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan rutin melalui penyuluhan informasi tentang produk-produk BRI. Wulan berharap pendampingan dan pemberdayaan dari BRI akan terus berlanjut.

"Semoga ke depan peminjaman modal semakin mudah karena kami para petani salak masih membutuhkan modal," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa Klaster Usaha merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha dalam satu wilayah. "Dengan begitu tercipta keakraban dan kebersamaan dalam peningkatan maupun pengembangan usaha para anggotanya," ujarnya.

Hingga September 2024 terdapat lebih dari 33.800 klaster usaha binaan BRI yang tergabung dalam program Klasterku Hidupku. BRI sendiri secara proaktif telah melakukan lebih dari 2.300 pemberdayaan berupa pelatihan dan bantuan sarana prasarana produksi telah diberikan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membeberkan tiga biang kerok raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex) terlilit pailit.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita mengungkapkan penyebab pertama adalah banjir produk impor setelah pandemi covid-19.

Kondisi itu diperparah oleh penyebab kedua yaitu perang yang melanda di sejumlah bagian dunia, mulai dari Ukraina dan Rusia hingga Israel dengan Hamas di Gaza.

Selanjutnya, penyebab ketiga adalah terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah covid terus perang terus Permendag 8," kata Reni di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, seperti dikutip Detikfinance, Selasa (29/10).

Pemerintah, sambungnya, harus menyusun solusi yang tepat agar industri tekstil lokal selamat.

"Pasti kita harus ada rumusan yang pas nih. Yang pasti kalau dari dulu-dulu kan kita selalu bangga buatan Indonesia, nah ini saatnya kita untuk bangga buatan lokal nih," tuturnya.

Sekitar 60 persen pangsa pasar Sritex sebenarnya untuk ekspor. Namun, karena kondisi pasar global kurang baik maka perusahaan berusaha mengalihkan pasarnya ke dalam negeri yang pada saat bersamaan sudah dibanjiri produk impor.

"Ini bukan hanya Sritex yang mengalami, umumnya kalau untuk Industri pakaian jadi pun seperti itu," terang Reni.

Sritex dinyatakan pailit berdasarkan putusan putusan perkara Pengadilan Negeri (PN) dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon pailit Sritex menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kendati, operasional perusahaan masih berjalan dan belum ada kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi karyawan.

"Perusahaan tetap beroperasi dengan menjaga keberlangsungan usaha serta operasional dengan menggunakan kas internal maupun dukungan sponsor," ujar Direktur Keuangan Sritex Welly Salam beberapa waktu lalu.

Sejumlah menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10) siang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengaku diminta menghadap siang ini dengan beberapa menteri dan menko.

Namun ia mengaku masih belum mengetahui agenda pembahasan, termasuk salah satunya terkait soal nasib raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex yang resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang karena gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur.

"Bisa jadi [kemungkinan membahas Sritex]," kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Namun Yassierli mengaku sudah mengantisipasi pembahasan soal Sritex. Ia menyebut Kemenaker akan mendukung penuh agar ribuan pegawai Sritex tetap terlindungi.

Yassierli juga menekankan penyelesaian masalah Sritex membutuhkan koordinasi lintas kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Perekonomian hingga BUMN.

"Penyelamatan ini sifatnya harus lintas kementerian," ujarnya.

Tak berselang lama, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga merapat ke Istana, namun ia tidak berkomentar. Hadir pula Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Adapun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah memerintahkan empat kementerian untuk mengkaji sejumlah opsi dan skema penyelamatan pekerja Sritex dari ancaman PHK usai dinyatakan pailit.

Keempat kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Tenaga Kerja.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menjadi pelopor dalam penyediaan layanan digital yang inovatif, utamanya melalui Super Apps BRImo yang diluncurkan pada 2019 lalu.

Salah satu fitur unggulan yang telah tersedia adalah QRIS Transfer. Fitur ini memungkinkan nasabah melakukan transfer antar rekening dengan cara yang praktis dan efisien.

Selain itu, fitur ini juga mencerminkan komitmen jangka panjang BRI untuk memberikan solusi perbankan digital yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi sehari-hari.

Dengan QRIS Transfer, proses transfer menjadi lebih praktis. Di mana nasabah cukup memilih fitur QRIS Transfer di aplikasi BRImo, menampilkan kode QR untuk di-scan oleh pengirim, dan dana langsung terkirim tanpa perlu memasukkan nomor rekening secara manual.

Tentunya jika sebagai penerima, prosesnya semakin mudah. Penerima cukup membuka aplikasi dan menampilkan kode QR, sehingga pengirim dapat langsung memindainya untuk menyelesaikan transaksi. Hal ini meminimalkan risiko kesalahan nomor rekening dan mempercepat proses transaksi.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan bahwa fitur QRIS Transfer ini selaras dengan komitmen BRI dalam memberikan solusi perbankan yang aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap fitur di BRImo, termasuk QRIS Transfer, mampu meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan kemudahan tanpa mengurangi keamanan," kata Adrijanto dikutip Selasa (29/10).

"Dengan fitur ini, kami berharap semakin banyak masyarakat dapat menikmati kemudahan transaksi digital kapan pun dan di mana pun," ujarnya.

Keamanan transaksi tetap menjadi prioritas utamaBRI. Setiap transaksiQRIS Transfer memerlukan verifikasi PIN dari pengguna, memastikan keamanan tanpa mengorbankan kenyamanan.

Selain itu, QRIS Transfer mendukung tujuan BRI dalam memperluas akses layanan perbankan digital dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

Melalui ekosistem digital yang terus tumbuh, BRImo tidak hanya menawarkan fitur transfer, tetapi juga berbagai layanan lain seperti pembayaran tagihan, pengisian e-wallet, investasi, dan kebutuhan gaya hidup seperti belanja harian, pengiriman barang, serta pembelian tiket.

Dengan inovasi yang terus dilakukan, BRI berkomitmen menjadikan BRImo sebagai solusi keuangan yang lengkap dan mudah diakses oleh seluruh kalangan.

Hal ini juga didukung oleh pencapaian BRImo yang telah digunakan oleh lebih dari 37,14 juta user dan mendapatkan peringkat tertinggi untuk aplikasi mobile banking di Play Store dan App Store.

Keywords: BRI, BBRI, BRImo, QRIS Transfer, Transformasi Digital

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan sejumlah pengusaha akan terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Mereka di antaranya Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, Pendiri Barito Pacific Prajogo Pangestu, Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, dan Bos Sinar Mas Franky Widjaja.

"Saya sudah undang empat partner saya, kebetulan kami membangun Hotel Nusantara di IKN, ada dari Agung Sedayu, Pak Aguan, ada Pak Prajogo dari Barito, ada Pak Boy Thohir dari Adaro, ada Pak Franky dari Sinar Mas, untuk bergotong royong," katanya di Gedung Nusantara DPR, Selasa (29/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan langkah gotong royong itu akan dimulai dengan ground breaking pembangunan rumah di Tangerang pada 10 November mendatang. Tanahnya seluas 2,5 ha yang disumbangkan oleh Ara, sedangkan pembangunan akan dilakukan oleh Agung Sedayu.

"Ini enggak menggunakan uang negara, tanahnya dari swasta, yang bangun swasta. Nanti kita lihat bagaimana diserahkan kepada rakyat," imbuhnya.

Ara mengatakan skema pembangunan 3 juta rumah bisa bermacam-macam. Bisa tanahnya berasal dari swasta dan dibangun oleh swasta seperti yang akan ground breaking pada November. Kemudian bisa juga tanahnya berasal dari tanah sitaan dan dibangun swasta.

"Modelnya beda-beda. Jadi bisa tanahnya itu dari tanah sitaan, bisa tanah dari milik negara. Ya, itu kita akan bicarakan. Nanti masuknya ke dirjen kekayaan negara dulu," katanya.

Sebelumnya, Ara mengatakan ia memang akan menyumbang tanah untuk pembangunan 3 juta rumah. Ia mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, dikutip detikcom, Minggu (27/10).

Ia berharap langkahnya itu bisa menjadi contoh agar pengusaha swasta terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotong royongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya."Anggaran negara nggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.

Underground economy alias aktivitas ekonomi bawah tanah diklaim Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu bisa menjadi sumber penerimaan negara yang baru.

Ia pun mendorong jajaran perpajakan 'memburu' potensi tersebut. Ekonomi bawah tanah diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang luput dari pencatatan statistik resmi atau tidak dilaporkan kepada pemerintah.

Anggito mencontohkan judi bola online sebagai salah satu aktivitas underground economy, yang sekarang digandrungi masyarakat. Ia mengklaim warga Indonesia bebas berjudi bola di Inggris karena tak dilarang di sana, lalu penghasilan tersebut luput dari pajak.

"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi) jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepak bola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," jelasnya dalam Orasi Ilmiah di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, Senin (28/10).

Apa yang diucapkan Anggito sebenarnya sudah dibocorkan adik Presiden Prabowo Subianto, yakni Hashim Djojohadikusumo. Hashim menegaskan Anggito memang diberi tugas khusus oleh Prabowo untuk menggenjot penerimaan negara.

Hashim menyebut Prabowo memerintahkan Anggito mengumpulkan Rp300 triliun sampai Rp600 triliun per tahun ke kas negara. Ia menegaskan uang sebanyak itu selama ini belum masuk APBN, sehingga Prabowo akan mengejarnya.

"Sebentar lagi akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dari Pak Anggito Abimanyu, wakil menteri keuangan. Akan dilakukan peningkatan dan langkah-langkah penerimaan negara. Kita akan ada program-program yang luar biasa," jelas Hashim dalam Dialog Ekonomi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

"Yang pakai internet, pemantauan internet, kita akan dapat dari kegiatan-kegiatan yang legal, semi-ilegal, dan ilegal. Kita akan dapat ratusan triliun lagi. Kita sudah hitung bisa sampai Rp300 triliun-Rp600 triliun setiap tahun," tegasnya.

Ia memang tak menyebutnya dengan istilah underground economy. Kata kunci yang dipilih Hashim adalah 'internet' hingga 'kegiatan ilegal'.

Hashim menekankan Prabowo tak segan menutup aktivitas ilegal atau yang tidak baik tersebut. Upaya Anggito Cs bahkan diklaim bisa menambah sekitar 2 persen hingga 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) hingga akhir 2024 ini.

"Saya sebut dapat uang dari pengusaha nakal, ada carbon credit, kebocoran-kebocoran dari dunia maya dan sebagainya akan kita tutupi. Termasuk kegiatan yang tidak baik akan nanti kita tutup. Itu kita hitung bisa dapat tambahan 2 persen-3 persen dari gross domestic product (GDP)," ucapnya.

"Satu persen dari GDP kan Rp220 triliun, GDP kita Rp22 ribu triliun. Dua persen itu Rp440 triliun, tiga persen itu Rp660 triliun. So, kita dengan beberapa langkah sudah bisa dapat 2 persen dan saya yakin (ada tambahan) 3 persen-4 persen tahun depan (2025)," tutur Hashim.

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu juga pernah menerbitkan Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK) tentang potensi penerimaan pajak dari underground economy pada 2011 lalu.

Kajian tersebut mengambil dua pengertian berbeda tentang underground economy yakni berdasarkan penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS) dan definisi dari ekonom sekaligus mantan Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, Vito Tanzi.

Menurut BPS, ekonomi bawah tanah dibagi menjadi tiga hal. Pertama, kegiatan sektor informal dilakukan pelaku ekonomi yang bekerja sendiri tanpa dibantu orang lain. Kedua, bekerja dibantu pekerja keluarga dan karyawan tidak tetap. Ketiga, pekerja bebas pada sektor pertanian dan luar pertanian.

Sedangkan Vito Tanzi (1983) mendefinisikan underground economy sebagai pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan dan/atau tidak tercatat pada otoritas pajak dengan maksud untuk menghindari pajak (seperti golongan unreported economy pada definisi menurut Feige).

"Menurut Tanzi, beban pajak merupakan faktor penyebab terjadinya kegiatan underground economy," jelas kajian tersebut, dikutip Selasa (29/10).

Nilai potensi pajak yang tidak dilaporkan dalam kegiatan underground economy (UGE) dicatat terus meningkat. Kajian ini menghitung pada periode 2000 hingga 2009 dengan rata-rata potensi penerimaan Rp20,55 triliun.

Potensi pajak ini dikelompokkan menjadi dua, pertama adalah pelaku usaha yang belum terdaftar pada kantor pelayanan pajak sebagai wajib pajak atau belum punya NPWP. Sedangkan yang kedua adalah para pelaku yang sudah memiliki NPWP.

BKF Kemenkeu menyebut kedua kelompok pelaku tersebut memiliki peluang untuk melakukan penggelapan pajak atau penghindaran pajak (tax evasion).

"Cara yang paling sering dilakukan agar pendapatan tidak mudah terlacak oleh pemeriksa pajak adalah dengan mengecilkan pencatatan penjualan atau penghasilan tunai. Media transaksi uang tunai ini seringkali digunakan karena relatif lebih sulit dilacak apabila dibandingkan dengan transaksi yang melibatkan pihak lembaga keuangan (bank)," sambungnya.

Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) Bank Indonesia juga pernah membahas ekonomi bawah tanah dalam paper terbitan Juli 2016.

Paper ini menyimpulkan selama periode 2001 hingga 2013 rata-rata besarnya underground economy di Indonesia sebesar Rp94.141,25 miliar atau Rp94,14 triliun. Ini sekitar 8,33 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia untuk setiap kuartal.

"Potensi pajak yang hilang akibat aktivitas underground economy di Indonesia periode 2001-2013 rata-rata sebesar Rp11.172,86 miliar (Rp11,17 triliun) atau sekitar 1 persen dari rata-rata PDB Indonesia per kuartal," jelas paper tersebut.

[Gambas:Photo CNN]

Paper itu mengutip klasifikasi underground economy berdasarkan penjelasan Edgar L. Feige. Ada empat golongan yang termasuk aktivitas ekonomi bawah tanah, berikut rinciannya:

1. The Illegal Economy

Ini adalah aktivitas ekonomi tidak sah di dalam pendapatan kegiatan ekonomi, di mana melanggar Undang-undang atau bertentangan dengan aturan hukum. Kegiatannya termasuk memperjualbelikan barang-barang hasil curian, pembajakan, dan penyelundupan sebagai tindakan kriminal yang melanggar UU.

Aktivitas ilegal ini juga mencakup kegiatan perjudian hingga transaksi obat bius dan narkotika sebagai tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum.

2. The Unreported Economy

Diartikan sebagai pendapatan yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Tujuannya adalah menghindari tanggung jawab untuk membayar pajak.

3. The Unrecorded Economy

Pendapatan yang seharusnya tercatat dalam statistik pemerintah, namun tidak tercatat. Akibatnya, terjadi perbedaan antara jumlah pendapatan atau pengeluaran yang tercatat dalam sistem akuntansi dengan nilai pendapatan dan pengeluaran yang sesungguhnya.

4. The Informal Economy

Ini adalah pendapatan yang diperoleh para pelaku atau agen ekonomi secara informal. Para pelaku ekonomi yang berada dalam sektor ini kemungkinan tidak memiliki izin secara resmi dari pihak yang berwenang, perjanjian kerja, atau kredit keuangan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengincar setoran pajak baru dari aktivitas ekonomi 'bawah tanah' (underground economy).

Underground economy bisa diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam statistik resmi atau tak dilaporkan kepada pemerintah.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak teregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu," ujar Anggito saat memberikan orasi ilmiahnya dalam rapat terbuka senat yang digelar di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, Senin (28/10).

Anggito mencontohkan judi bola online sebagai salah satu aktivitas underground economy yang digandrungi sejumlah warga Indonesia.

"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepakbola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," ujarnya.

Anggito mengungkapkan warga Indonesia amat leluasa bertaruh pada judi daring yang tak dilarang di Inggris. Penghasilan dari judi bola ini pun luput dari pajak.

"Udah nggak kena denda, dianggap tidak haram (di Inggris), enggak bayar pajak lagi, padahal dia menang itu. Kalau dia dapat winning, itu kan nambah PPh (pajak penghasilan) tho mestinya," tutur Anggito.

"Tapi kan nggak mungkin dia ngelaporkan penghasilan dari judi kan nggak mungkin, jadi teman-teman pajak mesti pintar untuk mencari bahwa ini ada tambahan income yang berasal dari underground economy," sambungnya.

Selain judi online di luar negeri, Anggito juga menyorot penghasilan dari gim daring hingga masuknya barang ilegal yang tak kena pajak. Padahal, potensinya dinilai besar.

Pada 2025, pemerintah sendiri menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun. Sekitar Rp1.209,3 triliun di antaranya berasal dari pajak penghasilan (pph).

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang karena gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur.

Padahal, perusahaan tersebut sempat berjaya hingga menjadi produsen seragam militer untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan tentara Jerman.

Sebelum putusan ini pun, Sritex sempat tenggelam karena terlilit utang yang menggunung. Hingga Juni 2024, total utang Sritex mencapai US$1,6 miliar atau Rp25,1 triliun (kurs Rp15.735 per dolar AS).

Jumlah tersebut didominasi oleh utang-utang yang memiliki bunga seperti utang bank dan obligasi.

Sritex sebenarnya bukan perusahaan kemarin sore. Mereka sudah berdiri lebih dari 50 tahun.

Berdirinya perusahaan tekstil ini tak terlepas dari sosok pendirinya, yaitu Haji Muhammad Lukminto (H.M Lukminto).

Lukminto adalah peranakan Tionghoa yang lahir pada 1 Juni 1946. Ia memulai karir sebagai pedagang dengan berjualan tekstil di Pasar Kelewer, Solo, Jawa Tengah sejak usia 20-an.

Melansir berbagai sumber, Solo sebagai pusat tekstil di Jawa sejak masa kolonial membuat bisnis Lukminto tumbuh subur. Hingga akhirnya pada 1968, dirinya memberanikan diri membangun pabrik tekstil di Sukoharjo yang diberi nama UD Sri Redjeki.

Tak disangka bisnisnya moncer. Dua tahun berselang, Lukminto mulai membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna untuk pasar Solo. Pendirian pabrik inilah yang kemudian menjelma menjadi PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

Pada 1978, Sritex terdaftar di Kementerian Perdagangan sebagai perseroan terbatas. Lalu pada 1982, Sritex mendirikan pabrik tenun pertamanya.

Sekitar 10 tahun kemudian, Sritex memperluas pabrik dengan empat lini produksi, yakni pemintalan, penenunan, sentuhan akhir dan busana dalam satu lokasi.

Pada 1994, Sritex mulai mengerjakan seragam pesanan pasukan negara-negara di bawah NATO. Sritex berhasil mengantongi sertifikat dari organisasi pakta pertahanan Atlantik Utara itu sehingga pesanan pun mulai berdatangan. Hingga kini, Sritex telah membuat pakaian militer untuk lebih dari 33 negara.

Di tengah krisis moneter 1998, Sritex pun mampu bertahan dan berhasil melipatgandakan pertumbuhannya sampai delapan kali lipat dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada 1992.

Sritex terus bertumbuh selama bertahun-tahun hingga secara resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham SRIL. Perusahaan mengumumkan laba perseroan pada 2012 sebesar Rp229 miliar. Capaian itu meningkat sebesar Rp68 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Namun, SRIL disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 18 Mei 2021. Hal tersebut imbas penundaan pembayaran pokok dan bunga medium term note (MTN) Sritex tahap III 2018 ke-6 (USD-SRIL01X3MF).

Awalnya suspensi diberikan sampai sampai 18 Mei 2023 atau menjadi 24 bulan. Namun, Sritex tak kunjung melakukan kewajibannya. Karenanya, BEI juga telah berulang kali memberikan surat peringatan potensi delisting pada emiten sektor tekstil tersebut.

Ketentuan delisting ditetapkan jika saham perusahaan telah diberhentikan sementara (suspensi) selama 24 bulan dan saham mengalami kondisi yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum.

Tak hanya itu, Sritex juga sempat dikabarkan bangkrut. Namun perusahaan membantah kabar itu.

Direktur Keuangan Sritex Welly Salam mengatakan penjualan mereka memang menurun tetapi tidak sampai bangkrut.

Ia menjelaskan kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat di Eropa maupun AS.

Selain itu, lesunya industri tekstil terjadi karena banjir produk tekstil di China. Menurutnya, hal itu menyebabkan terjadinya dumping harga, di mana produk-produk berharga lebih murah ini menyebar ke negara-negara yang longgar aturan impornya, dan salah satunya Indonesia.

"Kendati, perusahaan tetap beroperasi dengan menjaga keberlangsungan usaha serta operasional dengan menggunakan kas internal maupun dukungan sponsor," jelasnya.

Namun, perusahaan itu kemudian dinyatakan pailit. Keputusan tertulis dalam putusan perkara Pengadilan Negeri (PN) dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon pailit Sritex menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Tak tinggal diam, Sritex mengajukan kasasi atas putusan pailit tersebut. GM HRD Sritex Group Haryo Ngadiyono menyebut operasional perusahaan masih berjalan meski ada putusan pailit.

"Hari ini sudah melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung," ucapnya di Menara Wijaya Setda Sukoharjo, Jumat (25/10) dikutip Detik Jateng.

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan 3 juta hektare (ha) program cetak sawah terwujud dalam empat tahun ke depan.

"Memang kita targetnya kan 3 juta hektare dalam 3-4 tahun ke depan," ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/10).

Sudaryono mengatakan program cetak sawah merupakan sebuah kebutuhan mendesak. Pasalnya, penduduk Indonesia makin bertambah, namun sawah tak pernah bertambah.

Karenanya, pemerintah mau tidak mau harus melakukan program cetak sawah untuk memenuhi pangan warga.

"Bukan hanya untuk kebutuhan tahun ini, besok, bulan depan, minggu depan, bukan. Tapi ini untuk beberapa dekade ke depan. Kami perkirakan dengan 3 juta (hektare) itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan," kata dia.

Sudaryono membantah jika program cetak sawah ini ingin menebang pepohonan yang ada di hutan.

Ia mencontohkan program ini akan menggunakan lahan rawa yang tak pernah dimanfaatkan untuk dimaksimalkan. Salah satunya dengan memaksimalkan drainase hingga meminimalisir tingkat keasaman lahan, sehingga lahan bisa ditanami.

"Mengenai status lahan, saya kira macam-macam. Ada yang status lahan milik perorangan, ada yang milik juga perusahaan, yang memang, intinya lahan itu adalah milik negara, adalah milik perorangan, intinya adalah kita cetak sawah, nanti tinggal kita atur skema komersialnya," kata dia.

Sudaryono juga memastikan TNI turut dilibatkan dalam program cetak sawah Kementan ini. Bahkan, ia mengatakan TNI turut membantu satuan khusus bernama Batalion Penyangga Daerah Rawa.

Ia menilai pelibatan TNI dalam program cetak sawah ini sudah berlangsung di Merauke.

"Ada, bahkan di TNI sendiri itu dibentuk satuan namanya Batalion Penyangga Daerah Rawa. Jadi memang dipastikan untuk mamastikan program pertanian kita jalan," kata dia.

"Enggak hanya TNI, Polri juga kebetulan kemarin dari Mabes Polri juga sepakat untuk mendukung program ketahanan pangan ini, bagaimana Polri bisa juga ikut bukan hanya sebagai yang selama ini perannya adalah dalam hal Satgas Pangan," tambah Sudaryono.

Di tempat sama, Mentan Amran Sulaiman mengatakan Presiden Prabowo Subianto menugaskan dirinya untuk mempercepat pelaksanaan program cetak sawah.

Ia mengatakan Kementan telah memulai program ini di Merauke dan Kalimantan Tengah. Ke depannya program ini akan bergulir di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan hingga Kalimantan Barat.

"Kita melakukan percepatan untuk cetak sawah. Kemudian yang kedua adalah kita memberi perhatian pada petani dari segi hulu sarana produksi, termasuk pupuk. Beliau sudah memerintahkan mengecek tambahan pupuk itu 100 persen yang dulu itu dicek apa benar sudah sampai ke tingkat petani," kata Amran.