Tingkat kemiskinan di Palestina melonjak 74,3 persen alias dua kali lipat imbas perang melawan Israel.

Ini terungkap dalam laporan UN Development Program (UNDP) yang dirilis Selasa (22/10). UNDP adalah badan pembangunan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Konsekuensi langsung dari perang tidak hanya kerusakan infrastruktur fisik, melainkan dalam tingkat kemiskinan serta mata pencaharian dan hilangnya mata pencaharian. Sangat besar," kata Kepala UNDP Achim Steiner, dikutip dari AFP, Rabu (23/10).

"Cukup jelas dari penilaian sosial-ekonomi bahwa tingkat kerusakan (akibat serangan Israel) telah menghambat Palestina selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dalam jalur pembangunannya," tegasnya.

UNDP mencatat tingkat kemiskinan di Palestina mencapai 38,8 persen pada akhir 2023 lalu.

Namun, ada 2,61 juta warga Palestina yang jatuh miskin pada tahun ini. Tambahan orang miskin itu membuat sekitar 4,1 juta penduduk Palestina sekarang berada dalam kemiskinan.

Di lain sisi, tingkat pengangguran di wilayah Palestina pada 2024 diperkirakan melonjak hingga 49,9 persen. Sedangkan produk domestik bruto (PDB) bakal menyempit ke 35,1 persen karena gejolak tersebut.

Steiner juga menyampaikan fakta pilu lainnya. Ia mengatakan andai bantuan kemanusiaan dikirim setiap tahun, ekonomi Palestina tetap tidak akan kembali ke tingkat sebelum krisis.

Selain itu, studi yang dibuat UNDP mencatat aksi pengeboman Israel menciptakan 42 juta ton puing di Gaza. Ini diklaim sangat berbahaya, yakni menimbulkan risiko kesehatan yang sangat besar.

PBB mengutip data korban peperangan dari Kementerian Kesehatan Palestina di wilayah yang dikuasai Hamas. Ada 42.603 orang tewas terkena bom dan serangan darat Israel, di mana sebagian besar merupakan warga sipil.

Harga minyak mentah dunia naik tipis pada perdagangan Kamis (24/10) usai sempat jatuh lebih dari 1 persen pada perdagangan kemarin.

Minyak merangkak naik usai Israel dan Hizbullah terlibat baku tembak hebat. Pasar khawatir perang tersebut mengganggu pasokan minyak.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik 44 sen atau 0,59 persen menjadi US$75,40 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS (WTI AS) naik 45 sen atau 0,64 persen menjadi US$71,22 per barel.

Brent berada di jalur kenaikan 3,2 persen dalam seminggu, sementara WTI AS diperkirakan naik 2,9 persen.

Kemarin, erangan Israel menghantam pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Di sisi lain, Hizbullah mengatakan telah menembakkan rudal berpemandu presisi untuk pertama kalinya ke sasaran Israel.

Aksi saling serang membuat pasar khawatir tentang pasokan.

AS berupaya keras mendorong Israel dan Hizbullah berdamai sebelum Pilpres AS pada 5 November mendatang. Upaya ini dapat mengubah kebijakan AS di Timur Tengah.

Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon yang merupakan debitur, menyebut termohon (Sritex) telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Lantas apa penyebab Sritex dinyatakan pailit?

Melansi Antara, PN Semarang memutus pailit Sritex setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patria mengatakan utusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon.

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," katanya.

Sebelumnya pada Januari 2022 lalu, Sritex digugat oleh salah satu debiturnya, CV Prima Karya, yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan gugatan PKPU terhadap PT Sritex dan tiga perusahaan tekstil lainnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, PT Sritex kembali digugat oleh PT Indo Bharat Rayon karena dianggap tidak penuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati.

Sritex sebenarnya sudah diterpa isu bangkrut sejak Juni lalu. Kabar itu bermula dari pernyataan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) yang mengatakan 13.800 buruh tekstil terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari Januari 2024 hingga awal Juni 2024.

Presiden KSPN Ristadi menuturkan data PHK yang terjadi di Jawa Tengah lebih masif. KSPN mencatat pabrik-pabrik yang terdampak, misalnya di grup Sritex.

Ia mencontohkan tiga perusahaan di bawah grup Sritex lakukan PHK antara lain PT Sinar Pantja Djaja di Semarang, PT Bitratex di Kabupaten Semarang, dan PT Djohartex yang ada di Magelang.

Sritex juga tengah menghadapi tumpukan utang. Berdasarkan laporan keuangan per September 2023, total liabilitas perusahaan tercatat US$1,54 miliar atau Rp24,3 triliun (kurs Rp15.820 per dolar AS).

Namun, Sritex kemudian membantah kabar bangkrut tersebut.

"Tidak benar (bangkrut), karena perusahaan masih beroperasi dan tidak ada putusan pailit dari pengadilan," kata Direktur Keuangan Sritex Welly Salam dalam keterangannya di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia 22 Juni lalu.

Ia lantas menjelaskan penyebab penurunan pendapatan secara dramatis imbas pandemi covid-19 dan persaingan ketat di industri tekstil global.

Menurut Welly, kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat di Eropa maupun AS.

Selain itu, lesunya industri tekstil terjadi karena over supply tekstil di China. Hal ini menyebabkan terjadinya dumping harga yang mana produk-produk ini menyebar terutama negara-negara di luar Eropa dan China yang longgar aturan impornya dan salah satunya Indonesia.

"Kendati, perusahaan tetap beroperasi dengan menjaga keberlangsungan usaha serta operasional dengan menggunakan kas internal maupun dukungan sponsor," jelasnya.

Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.625 per dolar AS pada Kamis (24/10) pagi. Mata uang Garuda melemah 59 poin atau 0,38 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,11 persen, baht Thailand menguat 0,44 persen, won Korea Selatan menguat 1,65 persen, dan dolar Singapura menguat 0,16 persen.

Sedangkan yuan China melemah 0,67 persen dan peso Filipina melemah 0,07 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Mata uang utama negara maju juga bervariasi. Tercatat euro Eropa menguat 0,02 persen, dolar Australia menguat 0,08 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,06 persen.

Sedangkan poundsterling Inggris stagnan dan franc Swiss melemah 0,03 persen.

Analis Pasar Lukman Leong memperkirakan rupiah melemah imbas memudarnya prospek pemangkasan suku bunga oleh The Fed.

"Rupiah diperkirakan akan kembali melemah terhadap dolar AS yang menguat oleh kekhawatiran investor menjelang pilpres 2024 serta prospek pemangkasan suku bunga oleh the Fed yang semakin menurun," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp15.475 per dolar AS - Rp15.575 per dolar AS.

Perusahaan tekstil raksasa PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Keputusan itu disampaikan dalam putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Lantas bagaimana rekam jejak Sritex?

Sritex didirikan oleh H.M Lukminto sebagai perusahaan perdagangan tradisional pada 1966 di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah. Dua tahun kemudian, pabrik cetak pertama Sritex dibuka dengan memproduksi kain putih dan berwarna.

Pada 1978, Sritex terdaftar di Kementerian Perdagangan sebagai perseroan terbatas. Lalu pada 1982, Sritex mendirikan pabrik tenun pertamanya.

Sekitar 10 tahun kemudian, Sritex memperluas pabrik dengan empat lini produksi, yakni pemintalan, penenunan, sentuhan akhir dan busana dalam satu lokasi.

Pada 1994, Sritex bahkan sempat menjadi produsen seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman.

Di tengah krisis moneter 1998, Sritex mampu bertahan dan berhasil melipatgandakan pertumbuhannya sampai delapan kali lipat dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada 1992.

Sritex terus berkembang hingga kemudian sahamnya resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2013 dengan kode SRIL.

Namun, SRIL disuspensi sejak 18 Mei 2021 karena penundaan pembayaran pokok dan bunga medium term note (MTN) Sritex tahap III 2018 ke-6 (USD-SRIL01X3MF). Suspensi kemudian diperpanjang sampai 18 Mei 2023 atau menjadi 24 bulan.

Sritex juga tengah menghadapi tumpukan utang. Berdasarkan laporan keuangan per September 2023, total liabilitas perusahaan tercatat US$1,54 miliar atau Rp24,3 triliun (kurs Rp15.820 per dolar AS).

Sritex diterpa isu bangkrut sejak Juni lalu. Kabar itu bermula dari pernyataan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) yang mengatakan 13.800 buruh tekstil terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari Januari 2024 hingga awal Juni 2024.

Presiden KSPN Ristadi menuturkan data PHK yang terjadi di Jawa Tengah lebih masif. KSPN mencatat pabrik-pabrik yang terdampak, misalnya di grup Sritex.

Ia mencontohkan tiga perusahaan di bawah grup Sritex lakukan PHK antara lain PT Sinar Pantja Djaja di Semarang, PT Bitratex di Kabupaten Semarang, dan PT Djohartex yang ada di Magelang.

Namun, Sritex kemudian membantah kabar bangkrut tersebut.

"Tidak benar (bangkrut), karena perusahaan masih beroperasi dan tidak ada putusan pailit dari pengadilan," kata Direktur Keuangan Sritex Welly Salam dalam keterangannya di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia 22 Juni lalu.

Ia lantas menjelaskan penyebab penurunan pendapatan secara dramatis imbas pandemi covid-19 dan persaingan ketat di industri tekstil global.

Menurut Welly, kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat di Eropa maupun AS.

Selain itu, lesunya industri tekstil terjadi karena over supply tekstil di China. Hal ini menyebabkan terjadinya dumping harga yang mana produk-produk ini menyebar terutama negara-negara di luar Eropa dan China yang longgar aturan impornya dan salah satunya Indonesia.

"Kendati, perusahaan tetap beroperasi dengan menjaga keberlangsungan usaha serta operasional dengan menggunakan kas internal maupun dukungan sponsor," jelasnya.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengungkap progres pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai sudah mencapai 32,35 persen.

Hal itu diungkap oleh Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko kala Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan proyek sepanjang 6,4 kilometer (km) tersebut.

"Sebagai kontraktor, kami didorong terus mengerjakan proyek LRT Jakarta ini secara tepat waktu dan tepat mulu. Setiap minggu pun dilakukan rapat progres, sehingga potensi percepatan terus dilakukan," ujar Ari dalam keterangan resmi, Selasa (22/10).

Ari mengatakan LRT Jakarta ditargetkan rampung dibangun pada 2026 mendatang. Dengan begitu, diharapkan pada 2027 awal sudah dapat beroperasi.

Ia menjelaskan saat ini progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B sudah mencapai pengecoran slabdeck viaduct sampai 1,4 km, serta pemasangan third rail pada sepanjang jalur Stasiun Velodrome menuju Stasiun Rawamangun.

Ari mencatat pembangunan Stasiun Rawamangun pun sudah mencapai sekitar 38,04 persen.

"Kehadiran LRT Jakarta Fase 1B akan menyempurnakan integrasi transportasi di Stasiun Manggarai. Sehingga memudahkan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi moda angkutan umum di Jakarta," imbuhnya.

Ia menambahkan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B ini merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan yang menjadi masalah perkotaan akibat peningkatan pesat jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Kemacetan itu dinilai dapat menyebabkan kerugian besar ekonomi dalam kegiatan masyarakat sehari-hari, karena ada peningkatan waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk transportasi, penurunan kualitas kondisi lingkungan, serta peningkatan kecelakaan lalu lintas.

"Jadi tidak hanya bertujuan melayani masyarakat lebih luas, Waskita Karya juga berkomitmen mendukung target nol emisi pemerintah melalui pembangunan Jakarta Fase 1B rute Velodrome- Manggarai. Diharapkan, keberadaan LRT tersebut efektif dalam mendorong kegiatan sosial sekaligus perekonomian warga Jakarta dan sekitarnya," tutur Ari.

Sebelumnya telah dilakukan uji coba jalur dari Stasiun Velodrome menuju arah Stasiun Rawamangun. LRT Jakarta Fase 1B akan memiliki lima stasiun baru, yaitu Stasiun Pemuda Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai.

Dalam kunjungannya ke pembangunan proyek tersebut, Gibran meminta agar proyek LRT Fase 1B beroperasi tepat waktu pada Agustus 2026 mendatang.

"Mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek ini, dengan target operasional di Agustus 2026," kata Gibran dalam keterangan resminya diterbitkan Setwapres.

Gibran melihat penyelesaian proyek LRT sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik oleh masyarakat dan mengurangi polusi udara.

Ia menilai jika LRT ini sudah tersambung mulai dari Kelapa Gading-Velodrome, maka potensi penumpang LRT Jakarta akan meningkat dari sebelumnya 3.000-5.000 per hari menjadi 70 ribu-100 ribu per hari.

Di sisi lain, Gibran juga menekankan pentingnya konektivitas dan kenyamanan moda transportasi. Sehingga diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dipimpin Anindya Bakrie mengumumkan kepengurusan baru periode 2024-2029.

Beberapa nama masuk jajaran pengurus seperti bos Mayapada Group Dato Sri Tahir, bos Sinar Mas Franky O. Wijaja, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Founder CT Corp Chairul Tanjung. Ada juga Ketua Kadin 2021-2026 Arsjad Rasjid.

Daftar pengurus tersebut disampaikan dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Dalam kesempatan itu, Chairul Tanjung yang didapuk sebagai ketua dewan usaha Kadin mengatakan peran Kadin yang menaungi semua dunia usaha sangat besar. Dunia usaha katanya berperan penting untuk melakukan investasi demi menggenjot pertumbuhan ekonomi.

"Kita tahu investasi itu hanya bisa dilakukan yang besar porsinya oleh dunia usaha. Apakah itu swasta, BUMN, dan juga pengusaha asing dari dunia internasional," katanya.

"Paling perlu adalah semua investasi pasti berharap cuan (atau) keuntungan. Ini hanya bisa dilakukan kalau seandainya sumber daya manusia (SDM) kita itu bisa ditingkatkan kualitasnya agar lebih produktif. Sehingga kita punya daya saing yang lebih besar. Ini semua membuat dunia usaha, baik swasta, BUMN, maupun asing akan melakukan investasi besar-besaran," jelasnya.

Adapun daftar pengurus Kadin periode 2024-2029 sebagai berikut:

Ketua: Rosan P. RoeslaniAnggota: Aburizal Bakrie, M.S. Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir

Ketua Dewan Penasihat: Hashim S. DjojohadikusumoKetua Dewan Usaha: Chairul TanjungKetua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid

Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Fuad HasanWakil Ketua Dewan Penasihat: Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wishnu Wardhana

Ketua Umum: Anindya Novyan BakrieWakil Ketua Umum(WKU) Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah (OKP): Erwin AksaWKU Bidang Organisasi: Taufan Eko NugrohoWKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota Luar Biasa: Benny SoetrisnoWKU Bidang Keanggotaan: Widiyanto SaputroWKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa TanoesoedibjoWKU Bidang Pemberdayaan Daerah: Kukrit WicaksonoWKU Bidang Penyelenggaraan Acara: RiaWKU Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. WijajaWKU Bidang Perdagangan: Timothy SavitriWKU Bidang Perindustrian: Saleh HusinWKU Bidang Perkebunan: Arief RachmatWKU Bidang BUMN: Kartika WirjoatmodjoWKU Bidang Analis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi: AvilianiWKU Bidang Perencanaan Nasional: Bayu PriawanWKU Bidang Agraria dan Tata Ruang: Sanny Iskandar

WKU Bidang Regulasi dan Jasa Keuangan: Melchias MekengWKU Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan: Tigor M. SiahaanWKU Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi JayabayaWKU Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi PrayantoWKU Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. RiadyWKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala MansuryWKU Bidang Hubungan Luar Negeri: Benardino M. VegaWKU Bidang Kementerian Luar Negeri: Wandi WanandiWKU Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Carmelita HartotoWKU Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budisatria SastrawinataWKU Bidang Infrastruktur: Rico RustombiWKU Bidang Pekerjaan Umum: Tri WidjajantoWKU Bidang Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli KallaWKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma'ruf MaulanaWKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal: Thomas JusmanWKU Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Bobby Gafur UmarWKU Bidang Investasi: Eka SatriaWKU Bidang Hilirisasi: Tony WenasWKU Bidang Industri Hijau: Halim KallaWKU Bidang Energi dan SUmber Daya Mineral: Aryo DjojohadikusumoWKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat HarsonoWKU Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi AhmadWKU Bidang Kehutanan: Anderson TanotoWKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono HartonoWKU Koordinator Bidang Sosial: Dyah AnitaWKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani MotikWKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak: Tatyana Sentani SutaraWKU Bidang Industri Olah Raga: Pieter TanuriWKU Bidang Pariwisata: Raty NingWKU Bidang Haji, Umrah, dan Wisata Halal: Muhamaad KhairnadhifWKU Koordinator Koperasi dan UMKM: Nurdin HalidWKU Bidang Koperasi: Agung SudjatmikoWKU Bidang Usaha Kecil Menengah: Zaenal BintangWKU Bidang Kewirausahaan UMKM; Raden TedyWKU Bidang Usaha Mikro: Idris LaenaWKU Bidang Teknologi Transfer dan Digital Teguh AnantaWKU Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Shinta W. KamdaniWKU Bidang Ketenagakerjaan: Subcan GatotWKU Bidang Kesehatan: David UtamaWKU Bidang Pengembangan SDM Kesehatan: Agung EfriyoWKU Bidang Pendidikan Tinggi Sains: Arini NininWKU Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang SoesatyoWKU Bidang Politik: Firman SoebagyoWKU Bidang Antar Lembaga: Junaidi ElvisWKU Bidang Keamanan: Andi RachmatWKU Koordinator Bidang Hukum dan HAM: Azis SyamsuddinWKU Bidang Hukum dan HAM: Otto HasibuanWKU Bidang Legislasi dan Regulasi: Rano AlfathWKU Bidang Sarana, Prasarana,dan Usaha: Ali Sahid

Kepala Badan Ekosistem Digital: Pandu SjahrirKepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi: Arifatul YaqinKepala Badan Riset dan Teknologi: Ilham HabibieKepala Badan Hubungan Legislatif: Adisatryo SulistoKepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dipimpin Anindya Bakrie mengumumkan kepengurusan baru periode 2024-2029.

Beberapa nama masuk jajaran pengurus seperti bos Mayapada Group Dato Sri Tahir, bos Sinar Mas Franky O. Wijaja, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Founder CT Corp Chairul Tanjung. Ada juga Ketua Kadin 2021-2026 Arsjad Rasjid.

Daftar pengurus tersebut disampaikan dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Dalam kesempatan itu, Chairul Tanjung yang didapuk sebagai ketua dewan usaha Kadin mengatakan peran Kadin yang menaungi semua dunia usaha sangat besar. Dunia usaha katanya berperan penting untuk melakukan investasi demi menggenjot pertumbuhan ekonomi.

"Kita tahu investasi itu hanya bisa dilakukan yang besar porsinya oleh dunia usaha. Apakah itu swasta, BUMN, dan juga pengusaha asing dari dunia internasional," katanya.

"Paling perlu adalah semua investasi pasti berharap cuan (atau) keuntungan. Ini hanya bisa dilakukan kalau seandainya sumber daya manusia (SDM) kita itu bisa ditingkatkan kualitasnya agar lebih produktif. Sehingga kita punya daya saing yang lebih besar. Ini semua membuat dunia usaha, baik swasta, BUMN, maupun asing akan melakukan investasi besar-besaran," jelasnya.

Adapun daftar pengurus Kadin periode 2024-2029 sebagai berikut:

Ketua: Rosan P. RoeslaniAnggota: Aburizal Bakrie, M.S. Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir

Ketua Dewan Penasihat: Hashim S. DjojohadikusumoKetua Dewan Usaha: Chairul TanjungKetua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid

Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Fuad HasanWakil Ketua Dewan Penasihat: Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wishnu Wardhana

Ketua Umum: Anindya Novyan BakrieWakil Ketua Umum(WKU) Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah (OKP): Erwin AksaWKU Bidang Organisasi: Taufan Eko NugrohoWKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota Luar Biasa: Benny SoetrisnoWKU Bidang Keanggotaan: Widiyanto SaputroWKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa TanoesoedibjoWKU Bidang Pemberdayaan Daerah: Kukrit WicaksonoWKU Bidang Penyelenggaraan Acara: RiaWKU Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. WijajaWKU Bidang Perdagangan: Timothy SavitriWKU Bidang Perindustrian: Saleh HusinWKU Bidang Perkebunan: Arief RachmatWKU Bidang BUMN: Kartika WirjoatmodjoWKU Bidang Analis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi: AvilianiWKU Bidang Perencanaan Nasional: Bayu PriawanWKU Bidang Agraria dan Tata Ruang: Sanny Iskandar

WKU Bidang Regulasi dan Jasa Keuangan: Melchias MekengWKU Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan: Tigor M. SiahaanWKU Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi JayabayaWKU Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi PrayantoWKU Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. RiadyWKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala MansuryWKU Bidang Hubungan Luar Negeri: Benardino M. VegaWKU Bidang Kementerian Luar Negeri: Wandi WanandiWKU Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Carmelita HartotoWKU Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budisatria SastrawinataWKU Bidang Infrastruktur: Rico RustombiWKU Bidang Pekerjaan Umum: Tri WidjajantoWKU Bidang Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli KallaWKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma'ruf MaulanaWKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal: Thomas JusmanWKU Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Bobby Gafur UmarWKU Bidang Investasi: Eka SatriaWKU Bidang Hilirisasi: Tony WenasWKU Bidang Industri Hijau: Halim KallaWKU Bidang Energi dan SUmber Daya Mineral: Aryo DjojohadikusumoWKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat HarsonoWKU Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi AhmadWKU Bidang Kehutanan: Anderson TanotoWKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono HartonoWKU Koordinator Bidang Sosial: Dyah AnitaWKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani MotikWKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak: Tatyana Sentani SutaraWKU Bidang Industri Olah Raga: Pieter TanuriWKU Bidang Pariwisata: Raty NingWKU Bidang Haji, Umrah, dan Wisata Halal: Muhamaad KhairnadhifWKU Koordinator Koperasi dan UMKM: Nurdin HalidWKU Bidang Koperasi: Agung SudjatmikoWKU Bidang Usaha Kecil Menengah: Zaenal BintangWKU Bidang Kewirausahaan UMKM; Raden TedyWKU Bidang Usaha Mikro: Idris LaenaWKU Bidang Teknologi Transfer dan Digital Teguh AnantaWKU Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Shinta W. KamdaniWKU Bidang Ketenagakerjaan: Subcan GatotWKU Bidang Kesehatan: David UtamaWKU Bidang Pengembangan SDM Kesehatan: Agung EfriyoWKU Bidang Pendidikan Tinggi Sains: Arini NininWKU Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang SoesatyoWKU Bidang Politik: Firman SoebagyoWKU Bidang Antar Lembaga: Junaidi ElvisWKU Bidang Keamanan: Andi RachmatWKU Koordinator Bidang Hukum dan HAM: Azis SyamsuddinWKU Bidang Hukum dan HAM: Otto HasibuanWKU Bidang Legislasi dan Regulasi: Rano AlfathWKU Bidang Sarana, Prasarana,dan Usaha: Ali Sahid

Kepala Badan Ekosistem Digital: Pandu SjahrirKepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi: Arifatul YaqinKepala Badan Riset dan Teknologi: Ilham HabibieKepala Badan Hubungan Legislatif: Adisatryo SulistoKepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk bergerak cepat mengeksekusi program 3 juta rumah untuk perumahan rakyat.

Salah satu strategi yang ia bakal lakukan adalah membangun rumah tersebut di atas tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta aset sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pria yang akrab disapa Ara itu menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan strategi tersebut, mulai dari konsep hingga aturan hukum.

Menurutnya, pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Kenegaraan Jakarta, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (KAI), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambahnya.

Namun, Ara menegaskan masih harus mempelajari detail-detail di lapangan, termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia berharap program pembangunan perumahan rakyat ini bisa segera dilaksanakan sebelum 100 hari pemerintahan Prabowo.

"Ini kan bulan Oktober, November, Desember, saya berharap 100 hari program kerja Pak Presiden Prabowo, kita sudah bisa mulai membangun. Hari ini saya tambah semangat dengan adanya apa yang disampaikan dan dukungan penuh dari Pak Jaksa Agung," kata dia.

Sementara itu, Burhanuddin mengatakan rencana pemanfaatan tanah sitaan ini akan segera dilakukan. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan segera memberikan kejelasan soal berapa luas tanah hasil sitaan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Beliau (Maruarar) mengambil cerita ada tugas yang harus dilakukan oleh beliau untuk pembangunan sekitar 5 juta rumah. Dan ini memang memerlukan suatu support bersama dan ini tugas-tugas kita bersama," ucap Burhanuddin usai pertemuannya dengan Ara di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

Jika dilihat secara garis besar, strategi ini bertujuan baik bagi keluarga yang belum memiliki rumah. Namun, apakah ada risiko dibalik wacana tersebut?

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan sebelum melakukan pembangunan perumahan untuk masyarakat, penting bagi pemerintah untuk mengecek lokasi tanah sitaan Kejagung ataupun tanah 'nganggur' milik BUMN.

Menurutnya, strategi itu sangat mungkin untuk dilakukan asal memang letak tanahnya strategis. Contoh, jika letak tanah terlalu jauh dari tempat bekerja sang pemilik rumah, maka dikhawatirkan pembangunan di lahan 'nganggur' itu akan mubazir.

Nailul melihat salah satu faktor pertimbangan pembelian rumah adalah jarak antara hunian dengan tempat masyarakat bekerja, begitu juga dengan ketersediaan transportasi umum. Jika kedua hal itu tak terpenuhi, pembangunan rumah pun akan sia-sia.

Ia menyarankan pemerintah juga harus memastikan sejumlah hal lain jika sudah mendapatkan lokasi yang strategis, termasuk adanya akses ke transportasi umum.

"Banyak perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terbengkalai karena tidak ditempati. Akhirnya menimbulkan risiko gagal bayar," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).

Di samping itu, ia menilai pemerintah juga perlu memastikan tujuan pembelian rumah bukan untuk investasi atau spekulasi, melainkan masyarakat yang betul-betul membutuhkan tempat tinggal.

"Ini yang rumit karena pembangunan dan penjualan tentu tidak semua dari pemerintah. Pemerintah perlu memastikan agar tidak terjadi penyelewengan program," imbuhnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita tak menutup kemungkinan strategi tersebut memicu risiko yang tidak diinginkan.

Menurutnya, strategi membangun di atas lahan sitaan negara maupun BUMN tak masalah selama proses pemberian konsesinya atau proses pelepasannya ke dunia usaha dilakukan secara baik sesuai dengan aturan yang ada.

Toh, menurutnya, selama ini tanah 'nganggur' milik BUMN juga diberikan kepada masyarakat dalam program sertifikat gratis era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Logikanya kan sederhana, ketimbang lahan tersebut tak produktif dan nganggur, tentu akan lebih baik jika diupayakan menjadi produktif, salah satunya untuk perumahan rakyat yang affordable, bersubsidi, dan bisa diakses dengan lebih mudah oleh kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah," ucapnya.

Ronny mengungkap sejumlah persiapan yang perlu dilakukan pemerintah agar strategi dengan niat baik ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pertama, pendataan lahan yang yang telah disita dan telah menjadi milik negara atau BUMN harus jelas. Jangan sampai karena ambisi merealisasikan program perumahan ini, lantas lahan adat, lahan masyarakat, dan lahan milik perusahaan diklaim bersengketa dan diklaim milik negara.

"Jadi datanya harus jelas dan pasti, dengan sokongan legalitas yang jelas," tutur Ronny.

Kedua, penggunaannya harus dipastikan, yakni untuk penyediaan perumahan dengan harga terjangkau di satu sisi dan didukung dengan layanan pembiayaan yang juga aksesibel di sisi lain.

[Gambas:Photo CNN]

Artinya, pemerintah perlu memastikan jangan sampai lahan tersebut lepas ke tangan pengusaha yang justru di kemudian hari membangun perumahan mewah untuk kelas atas, membangun mal, atau kawasan bisnis milik perusahaan di sana.

"Jika itu terjadi, tentu sudah melenceng dari tujuan dibuatnya Kementerian Perumahan Rakyat," tegas dia.

Ia menegaskan pemerintah harus membuat seluruh proses dari pembangunan rumah di lahan-lahan ini transparan agar bisa terpantau oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perumahan rakyat. Hal ini, kata dia, guna mendapatkan umpan balik dari publik jika ada lahan yang tak jelas dan dipakai untuk tujuan lain.

Di samping itu, Ronny melihat pemerintah harus melibatkan pengusaha yang memang telah memiliki reputasi publik dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Jika perlu, dijalankan oleh BUMN perumahan dengan dukungan perbankan BUMN juga. Sehingga jika mereka macam-macam, maka mereka sedang mempertaruhkan harga saham mereka di bursa," tutur Ronny.

Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang 6 juta petani dan nelayan ke perbankan. Ia pun akan segera menerbitkan peraturan presiden (Perpres) pemutihan utang tersebut pada pekan depan.

Hal itu disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Utang-utang tersebut katanya membuat nelayan tidak bisa mendapatkan kredit dari perbankan.

"Ini mungkin minggu depan Pak Prabowo akan teken suatu perpres pemutihan. Sedang disiapkan Pak Supratman (Supratman Andi Agtas) menteri hukum, semua sesuai undang-undang," ucapnya dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

"Saya berharap minggu depan ya beliau (Prabowo) akan tanda tangan perpres pemutihan. (Ada) 5 juta-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan. Tidak akan ditutup SLIK-nya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," sambungnya.

Hashim mengatakan utang petani dan nelayan ke perbankan itu berkisar Rp10 juta hingga Rp20 juta. Itu merupakan utang di era krisis moneter 1998, krisis ekonomi 2008, dan lain-lain.

"Ternyata semua utang ini sudah dihapusbukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tapi hak tagih dari bank belum dihapus. Sehingga 6 juta (petani dan nelayan) ini tidak bisa dapat kredit," ungkap Hashim.

"Mereka (pinjam) ke mana? Ke rentenir dan pinjol. Saya baru tahu pinjol apa 6 bulan lalu. Saya memang konglomerat, gak perlu pinjol. Tapi ternyata kita konglomerat yang (punya) hati nurani. Kita (waktu) dengar kaget. Saya sampaikan ke Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu (2023 diketahui) dan Prabowo setuju (dihapus)," sambungnya.

Penghapusan utang ini juga sudah berdasarkan konsultasi Prabowo dengan tim ekonominya. Hashim menegaskan pemutihan tidak akan merusak ekosistem perbankan di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi 53 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih dalam enam bulan kepemimpinannya.

Ini diungkapkan oleh sang adik, Hashim Djojohadikusumo. Ia juga menekankan bahwa Prabowo Subianto adalah orang yang tegas.

"Saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan (dilantik Oktober 2024), Maret-April tahun depan (2025), setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi," kata Hashim dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

"So, ini kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya. Mungkin lelah atau kurang tenaga, bisa ngerti kan? Akan dievaluasi. Dan dia (Prabowo) orangnya tegas, banyak yang sudah tahu," tambahnya.

Di lain sisi, Hashim mengaku mendapat sejumlah komentar dari masyarakat tentang Kabinet Merah Putih. Ia merinci setidaknya ada dua komentar utama dari masyarakat kepadanya.

Pertama, komposisi menteri perempuan di Kabinet Merah Putih. Hashim menyebut masyarakat menilai masih sedikit wanita yang menjadi menteri di kabinet Prabowo.

"Kedua, kok bisa gemuk? Nanti takutnya high cost, little output," ungkapnya.

Ia mengakui bahwa para pembantu Presiden Prabowo itu terbilang banyak.

Hashim paham kabinet tersebut gemuk. Namun, ia meminta masyarakat jangan hanya berfokus pada berapa personel menteri dan wamen di pemerintahan Prabowo.

"(Ada) 48 kementerian, ini agak gemuk memang. Tapi yang penting kita harus lihat outputnya apa. Kalau kabinet yang lebar, yang gemoy, ini kalau bisa outputnya luar biasa, ya apa?" tegas adik Prabowo itu.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Kamis (24/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG masih memiliki peluang besar untuk menguat di tengah rilis kinerja emiten.

"Sedangkan peluang koreksi minor masih dapat dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi pembelian," kata William.

Ia memperkirakan indeks saham akan bergerak dalam rentang support 7.714 dan resistance 7.80.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ASII, ASRI, AALI, TLKM, PWON, dan BSDE.

Sementara itu, Head of Customer Literation and Education dari Kiwoom Sekuritas memperkirakan IHSG melemah. Ia mengatakan pelemahan dari beberapa komoditas energi seperti minyak mentah di tengah kenaikan cadangan di AS turut memengaruhi IHSG.

"Sehingga menjadi sentimen negatif untuk emiten produsen komoditas energi," kata.

Ia memprediksi infeksi bergerak di rentang 7.709 - 7.838.

IHSG ditutup di level 7.787 pada Rabu (23/10). Indeks saham melemah 1,41 poin atau turun 0,02 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp14,23 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 33,91 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 243 saham menguat, 323 terkoreksi, dan 282 lainnya stagnan.