Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terbaru terkait dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Dalam rancangannya, beleid tersebut akan membuat masyarakat Indonesia bisa meminjam dana ke penyedia pinjaman online (pinjol) atau fintech peer to peer (p2p) lending hingga Rp10 miliar.

"Direncanakan akan terdapat penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya sebesar Rp2 miliar menjadi sebesar Rp10 miliar," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dikutip dari jawaban tertulis, Rabu, 17 Juli 2024.

Meski demikian, penyaluran utang maksimal tersebut tak bisa sembarangan. Ada beberapa syarat bagi penyelenggara pinjol yang ingin menyalurkan dana dengan nilai maksimal itu.

Diantaranya, memiliki rasio TWP90 maksimum sebesar lima persen dan tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari OJK.

Diketahui, TWP90 merupakan ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban atau utang yang tertera dalam perjanjian di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan POJK 10/2022, TWP90 dihitung dari outstanding pendanaan yang wanprestasi di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau yang termasuk dalam kategori pendanaan macet.

"Melalui penyesuaian besaran maksimum pendanaan produktif dimaksud diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif oleh penyelenggara LPBBTI," terang Agusman.

Baca juga: Indonesia Kecolongan, Pelaku Pinjol Ilegal Pakai Server Luar Negeri Biar Gak Ke-detect!

Porsi pendanaan pinjol ke UMKM capai 31,52%

Sebelumnya, OJK mencatat porsi pendanaan yang disalurkan oleh P2P lending atau pinjol kepada sektor produktif serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar 31,52 persen per Mei 2024.

"Artinya masih sesuai dengan target di fase pertama 2023-2024 ini, yaitu sekitar 30-40 persen. Jadi, masih masuk dalam range tersebut," kata Agusman dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sesuai dengan peta jalan atau roadmap, Agusman mengatakan target porsi penyaluran pendanaan fintech P2P lending hingga 2028 berada di kisaran (range) 50-70 persen. Dengan kata lain, batas atasnya yaitu 70 persen dan batas bawah 50 persen.

Untuk mencapai target sesuai roadmap, OJK mendukung adanya relaksasi batas maksimum pembiayaan produktif melalui regulasi yang termuat dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai P2P lending. Adapun RPOJK tersebut saat ini dalam tahap meminta masukan dari publik.

Selain itu, OJK juga mengoptimalisasi program sinergi untuk mendorong pembiayaan ke luar Pulau Jawa. Agusman mencatat, penyaluran pendanaan dari P2P lending saat ini masih terfokus di Pulau Jawa, sehingga terdapat ruang yang sangat besar untuk pembiayaan produktif.

Langkah terakhir, OJK melakukan perluasan jalur distribusi penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM. Menurut Agusman, masih banyak jalur distribusi yang belum dieksplorasi lebih lanjut sehingga hal ini akan diberdayakan dan dioptimalkan.

(HUS)

Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menilai peningkatan indeks Product Market Regulation (PMR) Indonesia di level 2,2 tahun ini menjadi bukti penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) berjalan efektif.

"Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja telah terbukti efektif, sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan indikator PMR Indonesia," kata Ferry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Survei PMR Indonesia 2024 menunjukkan hasil yang positif, dengan peningkatan indeks PMR dari 2,79 pada 2021 menjadi 2,2 pada 2024 (skala 0-6, di mana 0 menunjukkan regulasi yang lebih competition-friendly).

Perbaikan signifikan terlihat pada sejumlah indikator yakni di antaranya pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, partisipasi publik terhadap regulasi yang lebih meningkat, serta penggunaan metode evaluasi regulasi yang lebih fleksibel.

Ferry mengatakan, reformasi struktural juga berhasil mendorong persaingan terbuka dalam sektor kereta api, pengurangan hambatan terhadap investasi asing dan perdagangan internasional, serta penyederhanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA).

Pada 2021, Indonesia merevisi 79 undang-undang melalui UU Ciptaker, yang terdiri dari 186 pasal dan 15 bab yang terbagi dalam 11 klaster.

"Klaster tersebut termasuk perbaikan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, perizinan usaha, ketenagakerjaan, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, serta kemudahan berusaha," jelas Ferry.

Baca juga: Satgas UU Cipta Kerja Sasar Seluruh Elemen untuk Sosialisasi

Survei PMR diluncurkan OECD

Adapun survei PMR terbaru diluncurkan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) pada Rabu 10 Juli 2024 di Paris, Prancis.

Survei ini merupakan inisiatif untuk mengidentifikasi bagaimana suatu negara menciptakan lingkungan bisnis kondusif, meningkatkan transparansi dalam dunia bisnis, serta mendukung penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Survei PMR dilakukan pada 38 negara anggota OECD dan beberapa negara mitra, termasuk Indonesia. Sebagai apresiasi atas keberhasilan dalam melakukan reformasi kebijakan, Indonesia diundang oleh OECD untuk menjadi pembicara dalam rilis PMR tersebut. Indonesia diundang bersama Yunani dan Peru yang juga berhasil melakukan reformasi kebijakan.

Ferry yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan komitmen dan keberhasilan Indonesia dalam implementasi reformasi struktural.

(HUS)

Jakarta: Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate tetap sebesar 6,25 persen.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16-17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25 persen," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu, 17 Juli 2024.

Sedangkan untuk suku bunga Deposit Facility sebesar 5,50 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 7,00 persen.

Dia menjelaskan, keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter yang pro-stability sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2024 dan 2025.

"Fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek diarahkan untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk modal asing," jelas dia.

Baca juga: BI Ditaksir Tahan Suku Bunga

Sementara itu, lanjut Perry, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan makroprudensial longgar

Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga.

Sedangkan untuk kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

(ANN)

Jember: Ekonom Universitas Jember Adhitya Wardhono mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal.

baca juga: Jaksa Agung Klaim Sudah Kantongi Jaringan Impor Ilegal

"Satgas Impor Ilegal yang dibentuk oleh Kemendag itu menunjukkan secara ekonomi adalah antisipasi pemerintah atas kemungkinan konjungtur ekonomi melandai dan sektor produksi domestik yang melemah," kata dia, dilansir Antara, Rabu, 17 Juli 2024.

Menurutnya, hal itu tidak lepas alarm ekonomi di Indonesia sudah berbunyi, yang mana adanya tanda-tanda deindustrialisasi yang kemungkinan bisa terjadi lebih cepat.

"Jika antisipasi itu terlambat akan memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kurang maksimal alias stagnan di kisaran lima persen," ucap pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unej itu.
Ia mengatakan beberapa komoditas unggulan sektor manufaktur industri Indonesia seperti alas kaki, pakaian jadi, elektronik, produk kecantikan adalah produk-produk unggulan Indonesia selama ini.

"Dengan membanjirnya produk-produk serupa dari luar negeri secara ilegal dan bahkan diperdagangkan dengan harga yang lebih rendah mengakibatkan goyahnya keseimbangan pasar industri manufaktur dan bahkan menjadi tidak sehat," tutur dia.

Mengganggu ekosistem industri

Ekosistem industri dalam negeri menjadi terganggu dan bahkan rusak, padahal di sektor industri manufaktur juga dihantui oleh banyak faktor pengganggu misalkan saja perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat.

Adhitya menjelaskan impor ilegal akan menurunkan potensi pajak yang dapat diperoleh oleh negara, terlebih setelah Covid-19, sebenarnya sektor industri manufaktur nasional belum sempat berbenah sempurna.

"Jika impor ilegal itu terus terjadi maka akan semakin menurunkan kinerja industri manufaktur Indonesia dan melemahkan daya saing produk sejenis buatan dalam negeri, serta mengganggu neraca perdagangan," katanya.

Ia mengatakan impor ilegal terjadi karena longgarnya pintu masuk Indonesia dan biasanya terjadi di pelabuhan kecil yang minim pengawasan, namun peningkatan pengawasan internal dan tindak tegas aparat yang bermain menjadi backing impor ilegal juga harus dilakukan oleh kementerian terkait.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus segera berbenah terutama aturan izin impor yang ada selama ini, apakah sudah memadai atau perlu direvisi di tengah melonjaknya permintaan dan juga aturan teknis pelaksanaannya harus mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

(SAW)

Jakarta: Bank Indonesia diproyeksikan menahan suku bunga BI Rate tetap di level 6,25 persen, di tengah ketidakpastian global dan inflasi domestik yang terkendali.

"Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan kembali mempertahankan BI Rate tetap di level 6,25 persen mempertimbangkan ketidakpastian global dan domestik yang sedang berlangsung, meskipun indikator-indikator ekonomi Amerika Serikat menunjukkan pelemahan," kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede dilansir Antara, Rabu, 17 Juli 2024.

Sementara di dalam negeri, tingkat inflasi Indonesia cenderung terkendali karena peningkatan pasokan pangan setelah musim panen raya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) secara tahunan menurun menjadi 2,51 persen year on year (yoy) dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 2,84 persen (yoy).

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia terus mencatat surplus, meskipun menyempit, sehingga mendorong berlanjutnya defisit neraca transaksi berjalan (CAD) meskipun masih dalam level yang terkendali. Faktor-faktor itu berkontribusi pada stabilitas ekonomi.

Baca juga: Pengusaha Ngarep BI Tahan Kenaikan Suku Bunga

Risko ketidakpastian keberlanjutan fiskal

Namun, risiko-risiko muncul dari meningkatnya ketidakpastian mengenai keberlanjutan fiskal, yang berasal dari perbedaan pendapat mengenai utang publik dan defisit fiskal.

Hal itu menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya twin deficit, dengan melebarnya defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal. Isu-isu tersebut memicu sentimen risk off, yang berpotensi membatasi aliran modal masuk dan memengaruhi stabilitas rupiah.

Secara global, indikator-indikator ekonomi AS baru-baru ini mengonfirmasi perlambatan ekonomi AS, dengan sektor manufaktur dan jasa yang mengalami kontraksi, disinflasi yang terus berlanjut, dan pasar tenaga kerja yang melemah.

Namun, ketidakpastian global juga cenderung meningkat, terutama terkait dengan kondisi politik di Zona Euro dan AS. Perubahan kepemimpinan di Inggris dan Perancis telah membuat investor lebih berhati-hati karena mereka menilai kembali potensi dampak dari kebijakan ekonomi baru di pasar keuangan, terutama pasar obligasi.

Selain itu, upaya penembakan terhadap Trump telah meningkatkan peluangnya untuk memenangkan pemilu AS yang akan datang, meningkatkan ketidakpastian pasar karena kemungkinan kebijakannya seperti kebijakan perdagangan yang restriktif dan pemotongan pajak yang diusulkan, yang dapat meningkatkan inflasi.

Secara keseluruhan, sentimen risk-off meningkat, dan permintaan terhadap aset-aset safe-haven menguat, membatasi pelemahan indeks dolar AS di tengah melemahnya data ekonomi AS.

"Kami memperkirakan bahwa arah kebijakan moneter BI di masa depan terkait BI-Rate akan sangat bergantung pada perkembangan kondisi ekonomi dan politik global, terutama di AS," ujar Josua.

Antisipasi penurunan FFR

Meskipun pasar saat ini mengantisipasi dua kali penurunan Fed Funds Rate (FFR) pada 2024, mulai dari September, ia tetap berpandangan The Fed hanya akan menurunkan FFR satu kali, yakni di kuartal IV-2024.

Fed diperkirakan akan data dependent, dan juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas dari ekonomi AS, termasuk implikasi dari dinamika politik domestik di tengah pemilihan umum tahun ini.

Josua masih melihat peluang penurunan BI-Rate akan muncul ketika The Fed memulai penurunan FFR.

"Oleh karena itu, kami tetap mengantisipasi BI akan mempertahankan BI Rate di level 6,25 persen hingga akhir 2024 dan ruang penurunan suku bunga BI diperkirakan akan lebih terbuka pada kuartal I-2025," tutur dia.

(ANN)

Jakarta: Setoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat meningkat drastis pada tahun 2023. Berdasarkan data Kementerian BUMN yang dikutip pada Jumat, 12 Juli 2024, kontribusi perseroan BUMN terhadap negara dalam bentuk dividen mencapai Rp81 triliun pada 2023.

Realisasi itu naik 102,5% secara year on year dibandingkan dengan setoran tahun 2022 sebesar Rp40 triliun. Secara keseluruhan, total kontribusi BUMN terhadap negara termasuk pajak dan PNBP lainnya mencapai Rp636 triliun pada 2023. Pencapaian itu tersebut juga tumbuh dari Rp591 triliun untuk periode 2022.

Dari sisi kontributor dividen tertinggi untuk periode 2023, daftar lima teratas ditempati oleh BRI, Pertamina, Bank Mandiri, Telkom, dan MIND ID. Apabila dirinci, BRI menyetor dividen total senilai Rp23,2 triliun pada 2023, Pertamina Rp14 triliun dan Bank Mandiri Rp12,8 triliun. Adapun, Telkom dan MIND ID masing-masing berkontribusi Rp8,6 triliun dan Rp7,5 triliun.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa BUMN secara grup mengkontribusikan 20% pendapatan negara pada periode tahun 2023.

"Perbaikan struktur, transformasi budaya maupun keuangan yang dilakukan BUMN juga ikut dirasakan masyarakat sebagai pemegang saham emiten BUMN," imbuh Tiko.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI, Sunarso menegaskan bahwa BRI sebagai perusahaan BUMN, memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, BRI harus mencetak keuntungan.


(Foto: Dok. BRI)

Sunarso menekankan bahwa sebagai 'bank rakyat', keuntungan yang diperoleh BRI pun pada akhirnya akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah.

"Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar. Dan BRI sudah membuktikan bahwa selama ini bisa menjalankan peran economic value dan social value secara simultan," ujar Sunarso.

(ROS)

Jakarta: BPJAMSOSTEK atau BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banjarmasin mendorong Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) atau rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja.

"Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, kami juga gencar mensosialisasikan standarisasi layanan PLKK, serta penerapan aplikasi e-PLKK terbaru," kata Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Banjarmasin, Murniati.

Murniati juga menyampaikan adanya aplikasi e-PLKK penanganan kasus kecelakaan kerja di rumah sakit dan klinik akan semakin mudah dan cepat. Sistem baru akan memangkas prosedur sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih cepat.
Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan di rumah sakit terkait dengan penjaminan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja bisa ditingkatkan.

"Kami juga berharap adanya standarisasi layanan diharapkan PLKK lebih memberikan pelayanan optimal dalam penanganan kasus kecelakaan kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin sendiri memiliki 39 rumah sakit yang kerja sama PLKK yaitu Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin, Rsud Datu Sanggul Rantau, Rsud H Badaruddin Kasim Tanjung, Rsud H Damanhuri Barabai, Rsud Pambalah Batung Amuntai, Rsud Ratu Zalecha Martapura, Rumah Sakit Pertamina Tanjung, Rumah Sakit Suaka Insan, Rs Siloam Banjarmasin, Rsud Balangan, Rsud Brigjend H Hasan Basry, Rsud Dr H Moch Ansari Saleh, Rsud H Boejasin Pelaihari, Rsud Idaman Banjarbaru.

Kemudian, Rsud Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin, Rsud Ulin Banjarmasin, Rs Borneo Citra Medika, Rs Khusus Bedah Banjarmasin Siaga, Rs Tk. Iii Dr.R.Soeharsono Banjarmasin, Rsu Mawar Banjarbaru, Rumah Sakit Bhayangkara Tk Iii Banjarmasin, Rs Tk.Iv Guntung Payung Banjarbaru, Rsu Syifa Medika Banjarbaru, Rs Nirwana, Rs Pelita Insani Martapura, Rsu Ceria Kandangan, Rsud Daha Sejahtera, Rsud Kh. Mansyur, Rs Tni-Au Tk Iv Sjamsudin Noor, Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Gusti Hasan Aman Banjarmasin, Rumah Sakit Islam Banjarmasin, Rumah Sakit Umum Danau Salak, Rsud H Abdul Aziz Marabahan, Rsi Sultan Agung Banjarbaru.

"Dengan layanan PLKK, peserta yang mengalami risiko kecelakaan kerja dapat memilih perawatan di fasilitas kesehatan mitra kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan tidak perlu khawatir dengan biaya saat mendapatkan perawatan," ujarnya.

BPJS Ketenagakerjaan juga selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh peserta, serta terus berupaya meningkatkan layanan PLKK dalam penanganan kasus kecelakaan kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan penggunaan aplikasi JMO dan MLT di mana Aplikasi JMO ini merupakan salah satu upaya BPJamsostek untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada peserta. Dengan menggunakan aplikasi JMO, maka pencairan klaim tidak membutuhkan waktu lama bahkan bisa dilakukan di mana saja tanpa harus datang ke kantor cabang," ucapnya.

Selain itu, lanjut Murniati, terdapat juga fitur pendaftaran peserta BPU bernama 'SERTAKAN' atau Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda.

Melalui gerakan ini, BPJamsostek ingin mengajak seluruh pekerja formal atau Penerima Upah (PU) turut peduli terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan untuk para pekerja bukan penerima upah (BPU) yang ada di sekitar mereka.

Murniati menambahkan, masih banyak peserta BPJS ketenagakerjaan yang belum mengetahui tentang penggunaan aplikasi JMO dan manfaat MLT. Aplikasi tersebut untuk memudahkan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Maka dengan adanya kegiatan ini diharapkan para peserta dapat mengetahui manfaat yang ada pada aplikasi JMO dan MLT seperti informasi saldo, klaim JHT, layanan kantor cabang, hingga pelaporan kecelakaan kerja," jelas Murniati.

JMO merupakan aplikasi seluler dengan fitur lengkap. Peserta dapat menginstal atau mengunduh aplikasi JMO pada handphone berbasis android di Playstore dan IOS di Appstore.

Aplikasi ini dibuat dengan tujuan mempermudah akses terhadap layanan peserta tanpa harus datang ke kantor. "Untuk saat ini pengajuan klaim JHT di bawah Rp10 juta dapat langsung mengajukan di aplikasi dengan mudah di mana saja, kapan saja," ungkap Murniati

Ia juga menjelaskan manfaat layanan tambahan dalam program JHT ini bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian dalam memiliki rumah, mendukung pemerintah dalam mensukseskan program sejuta rumah, meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja.

"Dengan adanya MLT berupa fasilitas pembiayaan rumah untuk peserta semoga dapat memberikan kesadaran pada masyarakat, khususnya bagi pemberi kerja bahwa pentingya terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain peserta diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan peserta juga mendapatkan manfaat lainnya dari menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Sebelumnya, salah satu syarat umum untuk mengajukan KPR-MLT bagi peserta hanya berlaku untuk pengajuan atas rumah pertama dari pemohon. Dengan adanya program take over KPR ini, manfaat MLT ini akan dirasakan oleh peserta dengan cakupan yang lebih luas lagi.

"Seluruh pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJamsostek minimal satu tahun kepesertaan, belum memiliki rumah sendiri serta pemberi kerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran BPJamsostek adalah persyaratan umum lainnya untuk mendapatkan program KPR-MLT," tutupnya.

(ROS)

Biaya kuliah

1. Belanda: USD9.788-USD17.000.
2. Amerika Serikat: USD45.790-USD86.540.
3. Australia: USD20.000-USD45.000.
4. Inggris: USD17.000-USD43.000.
5. Malaysia: USD2.750-USD4.950.
6. Singapura: USD22.527-USD33.868.
7. China: USD3.300-USD9.900.
8. Jerman: Gratis, jika mendaftar di universitas negeri.

Biaya hidup di negara tujuan

1. Belanda: USD10.307-USD15.461.
2. Amerika Serikat: USD18.000.
3. Australia : USD16.700.
4. Inggris: USD21.700.
5. Malaysia: USD3.830.
6. Singapura: USD13.503.
7. Tiongkok: USD14.040.
8. Jerman: USD12,670-USD29.850.

Nilai tukar mata uang di negara tujuan

Persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk mendaftar di universitas pilihan

1. Fotokopi nilai sekolah dan ijazah yang telah diterjemahkan dan dilegalisir.
2. Hasil tes bahasa, seperti TOEFL, IELTS, SAT, atau GMAT untuk negara berbahasa Inggris, HSK untuk negara berbahasa Mandarin, dan lainnya
3. Personal statement, esai, curriculum vitae (CV), dan portofolio.
4. Surat rekomendasi.

Persyaratan dan proses pengajuan visa pelajar

(ANN)

Manila: Asian Development Bank (ADB) menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini bagi kawasan Asia yang sedang berkembang dan Pasifik menjadi 5,0 persen dari proyeksi sebelumnya 4,9 persen.

Pertimbangan menaikkan proyeksi pertumbuhan itu terjadi seiring peningkatan ekspor regional yang melengkapi permintaan domestik yang masih kuat. Sementara prakiraan pertumbuhan tahun depan dipertahankan pada 4,9 persen.

Inflasi diperkirakan akan melambat ke 2,9 persen tahun ini di tengah meredanya tekanan harga pangan global dan berlanjutnya pengaruh suku bunga yang lebih tinggi.

Ekspor kembali meningkat

Kepala Ekonom ADB Albert Park mengatakan, setelah pemulihan pascapandemi yang didorong terutama oleh permintaan domestik, ekspor kembali meningkat dan membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi kawasan ini.

Kuatnya permintaan global akan barang elektronik, terutama semikonduktor untuk aplikasi teknologi tinggi dan kecerdasan buatan, meningkatkan ekspor dari sejumlah perekonomian Asia.

"Sebagian besar Asia dan Pasifik merasakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan paruh kedua tahun lalu," ujar dia dalam siaran pers, Rabu, 17 Juli 2024.

Baca juga: Global Melambat, DBS Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5%

Dia juga mengatakan, meskipun inflasi di kawasan ini secara keseluruhan sudah melambat menuju tingkat pra-pandemi, tekanan harga masih cukup tinggi di sejumlah perekonomian.
Inflasi harga pangan masih tinggi di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Pasifik, sebagian akibat cuaca buruk dan pembatasan ekspor pangan yang dilakukan beberapa perekonomian.

"Fundamental kawasan ini masih kuat, tetapi para pembuat kebijakan tetap perlu memperhatikan sejumlah risiko yang dapat berdampak terhadap proyeksi ini, mulai dari ketidakpastian terkait hasil pemilu di perekonomian besar, sampai keputusan penetapan suku bunga dan ketegangan geopolitik," jelas dia.

(ANN)

Jakarta: Indonesia dinilai sangat rentan terhadap gejolak harga pangan karena perubahan iklim. Potensi kenaikan harga pangan juga makin besar buntut adanya persoalan impor beras.

Harga beras medium hingga pandan wangi di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, terpantau naik. Dari pantauan beras premium berkisar diangka Rp15 ribu per kg, medium Rp12 ribu-Rp13 ribu per kg dan harga tertinggi jatuh pada pandan wangi Rp19 ribu per kg.

Hal ini sesuai dengan yang berada di panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dalam acuan panel harga Bapanas beras medium dijual sekitar Rp15.670 atau naik sekitar Rp180, sedangkan medium Rp13.600 atau naik Rp90.
“Indonesia masih akan rentan terhadap gejolak harga bahan pangan sebab perubahan iklim yang terjadi beberapa tahun terakhir juga makin meninggikan risiko krisis pangan, seperti yang terjadi akibat fenomena La Nina,” kata Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo, Jakarta, dikutip pada Rabu, 17 Juli 2024.

Dia pun mengingatkan dampak bahaya dari perubahan iklim, seperti fenomena La Nina yang menyebabkan lonjakan harga beras. Menurut dia, fenomena ini telah membuat kehilangan musim panen.

"Awal tahun ini sampai dengan tahun lalu kita terkena La Nina Effect di mana kita missing di pola panen yang bergeser,” jelas dia.

Baca juga: Mencuat Persoalan Impor Beras, Semua Pihak Didorong Perangi Bandit-bandit Pangan

Pada akhirnya, lanjut dia, dampak perubahan iklim akan membuat produktivitas agraria dalam negeri menurun. Dia mengakui imbas dari fenomena perubahan iklim tersebut akan membuat pemerintah kembali membuka keran impor.

“Akhirnya produktivitas dari dalam negeri, misalnya untuk agraria menurun, itu yang membuat tahun lalu dan mungkin juga awal tahun ini kita melakukan impor beras," ujar dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto melaporkan skandal mark up impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Berdasarkan data yang kami temukan diperoleh informasi rata-rata harga yang dikenakan (Bulog)untuk beras seharga USD 660/ton cost, insurance, and freight (CIF),” kata Hari Purwanto, Minggu, 14 Juli 2024.

Hari menyampaikan Bulog juga mengimpor beras dengan harga rata-rata USD655/MT CIF Indonesia. Hal ini, kata Hari, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024.

“Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pada Maret 2024 RI sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton atau senilai USD371,60 juta. Berarti Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata USD 655/MT CIF Indonesia,” papar Hari.

Sementara itu, Perum Bulog mengeklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, yang telah dilaporkan salah satu pihak kepada KPK.

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurut Widiarso, laporan yang tanpa ada fakta, itu akan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog. "Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan," ucap dia

(ABK)

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

baca juga: Minta Tambahan Modal Rp1,8 Triliun, KAI: Buat Impor 11 Rangkaian KRL Baru

"(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama," kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dilansir Antara, Rabu, 17 Juli 2024.

Airlangga menambahkan, implementasi program tersebut akan bersifat fleksibel.

Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
Dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto.

Anggaran dalam RAPBN 2025

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025.

Sri Mulyani merinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, dengan alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

Anggaran Program MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

"Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus (2024),” ujar Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.

(SAW)

Jakarta: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pentingnya mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi lintas batas atau Local Currency Transaction (LCT). Hal itu disampaikannya dalam pertemuan Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) ke-29.

baca juga: Jelang Rilis Hasil Rapat RDG BI, Rupiah Menguat

"Penggunaan mata uang lokal untuk transaksi lintas batas atau dikenal dengan LCT sebagai upaya pendalaman pasar keuangan, mengurangi volatilitas nilai tukar, dan membentuk efisiensi harga," kata Perry, dilansir Antara, Rabu, 17 Juli 2024.

Pada pertemuan tersebut, para gubernur bank sentral secara umum membahas berbagai kebijakan dan inisiatif yang sejalan dengan perkembangan ekonomi terkini dan tantangan kebijakan global, pengendalian inflasi, dan arus modal.

EMEAP Governors Meeting sebagai forum bertukar pandangan antar gubernur bank sentral di wilayah Asia Pasifik itu diselenggarakan di Penang, Malaysia pada Senin, 15 Juli 2024. Forum tersebut turut menindaklanjuti pembahasan 66th EMEAP Deputies' and Related Meetings di Bali pada April 2024.
Inisiatif LCT terus menunjukkan perkembangan yang positif pascaimplementasinya, terlihat dari peningkatan volume transaksi dan jumlah pelaku usaha yang difasilitasi, maupun pembentukan harga yang semakin efisien.

3 upaya penting sokong LCT

Perry juga memaparkan tiga upaya penting dalam meningkatkan implementasi LCT, yaitu mendorong ekosistem yang memadai dengan cakupan partisipan, produk, harga, dan infrastruktur; memperkuat peran aktif otoritas dalam mendorong terciptanya ekosistem LCT yang optimal serta mengembangkan pasar keuangan dalam mata uang lokal; dan mempererat sinergi antar otoritas baik domestik maupun di negara mitra.

Saat ini, BI telah memiliki kerja sama LCT dengan delapan negara, dan enam di antaranya merupakan negara anggota EMEAP. Lebih lanjut, para gubernur bertukar pandangan mengenai efektivitas instrumen kebijakan untuk melengkapi kebijakan makroekonomi tradisional dan pengelolaan dampak dari ketidakpastian eksternal.

Forum juga mendukung perkembangan inisiatif EMEAP di area pasar keuangan, pengawasan dan resolusi perbankan, sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan, dan teknologi informasi.

Selanjutnya, pertemuan menyambut baik Keketuaan Working Groups EMEAP periode 2024-2026 dengan peran Bank Indonesia sebagai ketua pada Working Group on Banking Supervision.

(SAW)