Kementerian Perindustrian telah menyampaikan usulan pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur kepada Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan pengganti tersebut akan berlokasi di Jawa Tengah, Sumatra Utara, Kepulauan RIau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat Daya.

“Kami berharap bahwa dalam waktu dekat ini akan ada tindak lanjut dari Bapak Presiden,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat ditemui di Jakarta pada Kamis (19/9).

Agus pada pekan lalu menjelaskan bahwa usulan tersebut diajukan untuk menekan volume barang impor di dalam negeri. Ia berencana membahas usulan tersebut pada Sidang Kabinet Paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara, Jumat (13/9).

Menurut Agus, pemindahan pintu masuk tujuh barang impor akan memicu pertumbuhan industri pelayaran di dalam negeri. Ini karena sebagian besar tujuh barang impor tersebut akan tetap dikonsumsi oleh masyarakat di Pulau Jawa.

Badan Pusat Statistik mendata, mayoritas perputaran barang dan perekonomian masih terjadi di Pulau Jawa atau 57,05% dari struktur perekonomian nasional. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa pemindahan barang melalui jalur laut nasional hanya bisa dilakukan perusahaan pelayaran lokal.

"Syukur-syukur bisa merembet menjadi membantu menumbuhkan industri perkapalan di Indonesia. Jadi, efek berganda pemindahan pintu masuk tujuh barang impor tersebut besar sekali," katanya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah menetapkan pelabuhan yang akan digunakan sebagai pintu masuk impor barang jadi. Pelabuhan tersebut berlokasi di Jawa Tengah, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat Daya.

Zulhas mengatakan, lokasi tersebut telah disetujui oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi. Kajian terkait pemindahan pelabuhan impor barang jadi akan segera rampung.

"Pelabuhan pintu masuk impor barang jadi ada di Semarang untuk Pulau Jawa, di Belawan atau Batam untuk Pulau Sumatra, lalu Pelabuhan Internasional Bitung, pelabuhan di Makassar, dan Pelabuhan di Sorong," kata Zulhas di Gedung DPR, Rabu (4/9).

Temuan survei Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan pasangan calon Bobby Nasution - Surya unggul di Pemilihan Gubernur Sumatra Utara. Menantu Presiden Joko Widodo itu mengungguli Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

Dalam survei yang bertajuk Katadata Telco Survey itu, para responden disuguhi pertanyaan 'Jika hari ini adalah hari pemungutan suara Pilkada Sumatra Utara 2024 dan Anda saat ini tengah berada di dalam bilik suara, siapa yang akan Anda pilih sebagai gubernur-wakil gubernur Sumatra Utara?'.

Sebanyak 35,6% memilih Bobby - Surya. Sedangkan lawannya, yakni Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala mendapat (19,5%). Meski demikian, sebanyak 44,9% responden belum menentukan pilihan di Pilkada Sumatra Utara 2024.

Bobby yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo itu maju Pilgub Sumatera Utara berbekal dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, PKS, dan PPP.

Sedangkan Edy - Hasan didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Survei bertajuk 'Elektabilitas Pilkada Enam Provinsi & Kepuasan Terhadap Pemerinah' ini dilakukan pada 4-9 September 2024 dengan menyasar kepada 800 responden pada tiap provinsi.

Populasi sampel merupakan penduduk yang memiliki hak pilih dan menggunakan nomor telepon selular Telkomsel. Penarikan data survei dilakukan dengan sambungan telepon melalui platform survei daring dari Telkomsel, tSurvey. Platform pengumpulan data ini mampu menjangkau responden secara akurat dengan memanfaatkan kapabilitas telco data insight.

Dengan menggunakan metode pembangkitan nomor telepon secara acak atau random digit dialing (RDD), temuan survei itu memiliki toleransi kesalahan 3.5% pada tingkat kepercayaan 95% di tiap provinsi.

Katadata Insight Center (KIC) meluncurkan hasil survei tentang elektabilitas pilkada dan kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam survei bertajuk Katadata Telco Survey itu, kepuasan terhadap kinerja Jokowi di enam provinsi berada di atas aangka 70%.

Enam provinsi yang dimaksud, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan Sumatera Utara (Sumut).

Hasil sigi KIC menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi terhadap kinerja Jokowi -Ma’ruf berada di Jawa Tengah dengan 81.1%. Angka tersebut terdiri dari 69,9% menyatakan puas dan 8% menyatakan tidak puas.

Tingkat kepuasan terendah berada di Jakarta dengan 70,3%. Sebanyak 60,9% responden menyatakan puas dan 8% menyatakan sangat puas.

Di sisi lain, tingkat ketidakpuasan tertinggi terhadap kinerja Jokowi – Ma’ruf berada di Jakarta dengan 27.4%. Tingkat ketidakpuasan terendah berada di Jawa Timur dengan 15.0%.

Berikut angka kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di enam provinsi:

Banten

Sangat puas: 8%
Puas: 65,2%
Tidak puas: 19%
Sangat tidak puas: 1,7%
Tidak tahu/tidak jawab: 6,1%

Jakarta

Sangat puas: 9,2%
Puas: 60,9%
Tidak puas: 25,7%
Sangat tidak puas: 1,9%
Tidak tahu/tidak jawab: 2,3%

Jawa Barat

Sangat puas: 7,8%
Puas: 64,5%
Tidak puas: 20,8%
Sangat tidak puas: 0,9%
Tidak tahu/tidak jawab: 6%

Jawa Tengah

Sangat Puas: 10,3%
Puas: 69,9%
Tidak puas: 1,9%
Sangat tidak puas: 16%
Tidak tahu/tidak jawab: 1,8%

Jawa Timur

Sangat puas: 10,4%
Puas: 68,9%
Tidak puas: 14%
Sangat tidak puas: 2,6%
Tidak tahu/tidak jawab: 4,1%

Sumatera Utara

Sangat puas: 10%
Puas: 67,9%
Tidak puas: 15%
Sangat tidak puas: 0,8%
Tidak tahu/tidak jawab: 6,2%

Survei bertajuk 'Elektabilitas Pilkada Enam Provinsi & Kepuasan Terhadap Pemerinah' ini dilakukan pada 4-9 September 2024 dengan menyasar kepada 800 responden pada tiap provinsi.

Populasi sampel merupakan penduduk yang memiliki hak pilih dan menggunakan nomor telepon selular Telkomsel. Penarikan data survei dilakukan dengan sambungan telepon melalui platform survei daring dari Telkomsel, tSurvey.

Platform pengumpulan data ini mampu menjangkau responden secara akurat dengan memanfaatkan kapabilitas telco data insight.

Dengan menggunakan metode pembangkitan nomor telepon secara acak atau random digit dialing (RDD), temuan survei itu memiliki toleransi kesalahan 3.5% pada tingkat kepercayaan 95% di tiap provinsi.

PT Pertamina (Persero) bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang kolaborasi perencanaan transisi energi nasional dan kewilayahan untuk memastikan ketahanan energi.

PKS ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang ditandatangani sebelumnya pada Juni 2024, sebagai upaya menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan energi.

Penandatanganan dilakukan di Grha Pertamina, Jakarta, Selasa (17/9/2024) oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Turut menyaksikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas Nizhar Marizi.

Vivi Yulaswati menekankan penerapan ekonomi hijau dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai net zero emission (NZE). Berdasarkan proyeksi Bappenas, kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim mampu membawa Indonesia mencapai NZE tahun 2060 atau lebih cepat.

Karena itu, Vivi mengungkapkan, kemitraan strategis menjadi sangat penting, baik dalam perencanaan hingga implementasi kebijakan pembangunan sektor energi. Penandatanganan kerjasama ini diharapkan dapat menjadi katalis pencapaian ketahanan energi Indonesia.

“Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dari Pertamina untuk kita sama-sama mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Vivi dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9).

Sementara itu Salyadi Saputra mengungkapkan, sinergi Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas dapat mendorong perkembangan industri energi yang merupakan katalis pertumbuhan perekonomian Indonesia.

“Hal ini juga yang mendorong Pertamina, sebagai BUMN yang berperan untuk memenuhi ketahanan energi nasional. Pertamina harus bisa memastikan bahwa energi kita cukup tersedia, dari sisi availability. Selain itu masyarakat mempunyai akses (accessibility) dan keterjangkauan (affordability) yang cukup untuk mendapatkan energi tersebut. Serta, implementasi dari sisi keberlanjutan (sustainability),” kata Salyadi.

Henricus Herwin SVP Strategy & Investment Pertamina menambahkan, transisi energi yang saat ini diterapkan oleh Pertamina dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menguatkan peningkatan kemampuan Indonesia dalam menghadapi energi trilemma.

Untuk itu, Pertamina menerapkan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yakni mempertahankan dan meningkatkan bisnis eksisting untuk menjamin ketahanan energi nasional dan pada saat yang sama mengembangkan bisnis rendah karbon.

Senada, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengakui bahwa sinergi Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan Indonesia.

Upaya ini mendukung pencapaian NZE Pemerintah Indonesia tahun 2060, terutama dengan kemitraan yang diharapkan akan mempercepat tercapainya target NZE tersebut.

"Pertamina aktif melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pencapaian NZE. salah satunya melalui sinergi dengan berbagai institusi, termasuk dengan institusi pemerintah, swasta dan akademisi. Kami berharap peran Pertamina ini akan berimplikasi pada ketahanan energi nasional, sekaligus berdampak positif bagi perubahan iklim," jelas Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission pada 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian sustainable development goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social & governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Produk susu ikan digadang-gadang menjadi pengganti susu sapi dalam program makanan bergizi yang diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Produk ini dibuat dari hidrolisat protein ikan yang bahan bakunya sepenuhnya lokal dan diproduksi oleh PT Berikan Bahari Indonesia.

Profil Berikan dan Asal Usul Susu Ikan

PT Berikan Bahari Indonesia adalah anak usaha dari PT Berikan Teknologi Indonesia yang didirikan oleh beberapa ahli di bidang pengolahan makanan, desain mesin, dan fabrikasi baja pada 2019. Mengutip situs Berikan Teknologi, perusahaan ini dibangun bertujuan untuk menciptakan solusi pengolahan makanan dan mesin kustom sesuai kapasitas dan proses.

Beberapa layanan Berikan Teknologi adalah peyediakan peralatan dengan desain daya tahan tinggi, suku cadang, layanan pemeliharaan, atau modifikasi untuk peralatan lainnya di bidang pengolahan makanan. Adapun berikan teknologi memiliki pabrik pengolahan hidrolisat protein ikan atau HPI dengan nama PT Berikan Bahari Indonesia

Pabrik ini diklaim sebagai produsen HPI pertama di Indonesia yang dapat mengolah 90 ton ikan menjadi 30 ton HPI per bulan. Penelitian terkait HPI telah dilakukan sejak 2019. Namun, Berikan Teknologi baru membangun fasilitas produksinya pada 2022.

CEO Berikan Teknologi Yogi Aribawa Krisna mengatakan, pihaknya menyerap ikan petek dari nelayan di sepanjang pesisir Indramayu hingga Subang. Ikan petek yang tadinya dibuang atau dijadikan ikan asin setelah ditangkap kini dihargai hingga Rp 10.000 per kilogram dalam kondisi segar untuk dijadikan HPI.

Yogi mencatat dapat menyerap 90 ton ikan petek untuk menghasilkan 30 ton HPI setiap bulan. Sebanyak 60% dari total volume HPI digunakan untuk kebutuhan Surikan yang diproduksi di Bekasi oleh PT Berikan Protein yang juga merupakan anak usaha PT Berikan Teknologi.

HPI yang diproduksi di Indramayu saat ini diserap oleh empat jenis industri, yakni pakan, pupuk, farmasi, dan pangan. Yogi tidak menjelaskan kontribusi industri lain dalam penyerapan volume HPI. Namun. HPI yang diserap oleh industri farmasi memiliki nilai tertinggi.

Ia menjelaskan, pada HPI untuk industri pangan, pekerja Berikan Teknologi harus membuang semua organ ikan petek sebelum dicacah menggunakan mesin. Bentuk ikan berubah menjadi seperti bubur kertas setelah dicacah oleh mesin.

Proses selanjutnya adalah memindahkan bubur ikan tersebut ke mesin hidrolisis. Proses tersebut akan memotong rantai molekul protein ikan petek dan mengubahnya menjadi asam amino. Bubur ikan yang tadinya berwarna abu-abu berubah menjadi cairan berwarna kuning dalam hitungan detik.

Tahap terakhir dalam pembuatan HPI adalah mengalirkan asam amino tersebut ke spray dryer yang akhirnya mengubah bentuk asam amino tersebut menjadi bubuk HPI.

Yogi mengaku harus merogoh kocek sekitar Rp 15 miliar untuk membangun seluruh fasilitas tersebut. Menurutnya, biaya operasi HPI berbeda-beda sesuai dengan jenis industri yang membutuhkan.

Pada pembuatan susu ikan, bubuk HPI dikirimkan ke pabrik Surikan di Bekasi untuk dicampurkan dengan perisa, gula, dan bahan lainnya sambil dipanaskan sebelum akhirnya dikemas.

Ia mengklaim pabrik di Indramayu dapat memproduksi 80 ton susu ikan dalam bentuk cair per bulan jika seluruh produksi HPI dijadikan susu ikan. Angka tersebut setara dengan 3,5 juta botol berukuran 215 mililiter.

Menurut Yogi, bisnis pengolahan HTI sangat prospektif. Ia memperkirakan, imbal investasi atau IRR pabrik pengolahan Hidrolisat Protein Ikan dapat mencapai 130% per tahun.

"Faktor paling menarik yang saya lihat dari investasi ini adalah periode pengembalian modalnya atau hanya 1,5 tahun," kata

Susu ikan pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada Agustus 2023. Ia memperkenalkannya sebagai produk kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari (Indramayu) dengan PT Berikan Teknologi Indonesia. Produk susu ikan juga telah dijual secara daring di sejumlah e-commerce dengan merek dagang Surikan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pernohonan naturalisasi dua calon pemain Tim Nasional Indonesia Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 periode keanggotaan 2019-2024, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus, yang didampingi Rachmat Gobel. Sementara pimpinan lainnya yakni Ketua DPR Puan Maharani, juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar absen.

"Apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama saudara Eliano Johanes Reijnders dan saudara Mess Victor Joseph Hilgers dapat disetujui?" Kata Lodewijk diikuti persetujuan anggota rapat.

Ia mengatakan, permohonan itu berdasarkan surat Presiden RI nomor R47 dan surat nomor R48 tertanggal 11 September 2024. Selanjutnya, setelah disetujui DPR, tahapan selanjutnya diproses oleh Sekretariat Negara (Setneg) untuk mendapatkan surat Keputusan Presiden dari Presiden Joko Widodo.

Keduanya dijadwalkan akan mengambil sumpah WNI di Belanda pekan depan sebelum akhirnya perpindahan federasi kedua pemain dari Belanda ke Indonesia diurus oleh PSSI.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan sudah memeriksa semua dokumen kelengkapan permohonan naturalisasi kedua atlet tersebut. Ia menyebut dokumen kewarganegaraan Eliano dan Mees sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengungkapkan, kedua atlet yang dikenal dengan nama singkat Eliano Reijnders dan Mees Hilgers itu merupakan atlet muda berusia 23 tahun. Keduanya disebut memiliki darah keturunan Indonesia dari sisi ibu.

Menurut Dito ibu dan kakek dari Eliano lahir di Jakarta. Sedangkan kakek Mees lahir di Ambon. Dia pun mengatakan pihaknya mengajukan naturalisasi dua atlet tersebut dengan pertimbangan proyeksi pemberdayaan atlet untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Adapun timnas sepakbola Indonesia saat ini tengah berada dalam laga penentuan prakualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Pada dua pertandingan sebelumnya timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan imbang melawan Australia dengan skor 0-0.

Katadata Indonesia bekerja sama dengan Massachusetts Institute of Technology (MIT) Regional Entrepreneurship Acceleration Program (REAP) Boston, Amerika Serikat menggelar diskusi daring Expert Talk.

Project Manager MIT REAP Marina Kusumawardhani mengungkapkan, sebagai bagian dari jaringan global MIT, program MIT REAP berkomitmen untuk memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) ke Indonesia.

“Kami memilih Katadata untuk bekerja sama untuk program diskusi daring ini karena kami melihat Katadata adalah salah satu pioneer media daring yang berbasiskan data dan riset. Ini sejalan dengan program MIT REAP yang menawarkan akses ke keahlian global serta riset teknologi terkini dan implementasinya,” kata Marina, Kamis (19/9/2024).

Marina menambahkan, tujuan akhir dari program REAP ini adalah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inovasi DeepTech. Program MIT REAP juga bertujuan untuk mengumpulkan para pemimpin dari pemerintah, akademisi, bisnis, dan komunitas untuk berkolaborasi dalam memperkuat ekosistem inovasi di Indonesia.

“Objektif lain dari MIT REAP adalah menekankan pentingnya membangun ekosistem inovasi yang kuat guna mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia serta membekali pengusaha lokal dengan wawasan dan strategi untuk memanfaatkan inovasi dalam mengembangkan usaha mereka dan berkontribusi pada kemakmuran regional,” ujar Marina.

CEO & Co-founder Katadata Indonesia Metta Dharmasaputra mengungkapkan, kerja sama dengan Massachusetts Institute of Technology (MIT) merupakan salah satu upaya Katadata untuk membantu menggerakkan perekonomian melalui inovasi dengan pembelajaran dari MIT.

“Kita semua tahu bahwa inovasi mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Contohnya, inovasi teknologi dan proses produksi dapat meningkatkan efisiensi, sehingga mengurangi biaya dan waktu produksi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak barang atau jasa dengan sumber daya yang lebih sedikit. Kami berharap kolaborasi dengan MIT melalui diskusi daring Expert Talk bisa memberikan lesson-learnt kepada semua pihak terkait,” jelas Metta.

Ada tiga episode diskusi daring Expert Talk yang akan tayang di Youtube Katadata Indonesia dan MIT REAP. Episode pertama mengambil tema “Pentingnya Anggaran Riset untuk Inovasi Deep Tech” dengan narasumber Kauffman Prize Medal Awardee for Distinguished Research in Entrepreneurship Scott Stern dan Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Prof Nizam.

Episode kedua mengambil tema “Pentingnya Adopsi AI untuk Indonesia” dengan narasumber Board Member NATO Innovation Fund (NIF) Ari Jonsson dan Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nezar Patria.

Sedangkan episode ketiga mengambil tema “Kesiapan Indonesia dalam Mengadopsi Deep-Tech untuk Aksi Iklim” dengan narasumber Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono serta Kadiv IT RIU (BUMN) Allan Prakosa.

Presiden terpilih Prabowo Subianto batal menghadiri Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) di Kantor DPP PKS TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Kamis (19/9).

Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan saat ini Prabowo tengah menjalankan tugas kenegaraan ke Filipina. "Walaupun sudah kami siapkan, maka Rapimnas tetap berjalan karena memang sudh kami agendakan sejak lama," kata Mabruri saat menggelar konferensi pers di lobi Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (19/9).

Prabowo juga tidak akan menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) PKS di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada 20-22 September mendatang. "Di Rakernas tidak dijadwalkan, jadwalnya di Rapimnas ini, (tapi) beliau tidak bisa hadir," ujar Mabruri.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu memgatakan Rapimnas kali ini dihadiri oleh pimpinan tingkat pusat dan para pengurus DPP PKS. Forum ini juga dihadiri oleh para anggota majelis syuro PKS dan para ketua dewan pimpiman wilayah (DPW) PKS dari seluruh Indonesia.

Syaikhu mengatakan Rapimnas hari ini merupakan rangkaian dari agenda Rakernas yang akan berlangsung secara intensif selama tiga hari, sejak 20 hingga 22 September.

Rangkaian Rapimnas dan Rakernas ini menjadi awal konsolidasi dan pengokohan persiapan PKS untuk mempersiapkan pemenangan pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak tahun ini.

"Insyaallah PKS mentargetkan pemenangan 60% dari pilkada serentak yang diikuti di seluruh Indonesia," kata Syaikhu.

Dia mengatakan ada sejumlah kader PKS yang maju sebagai calon kepada daerah dalam pilkada serentang 2024. PKS menempatkan empat kader partai untuk maju di pemilihan gubernur (pilgub).

Mereka adalah Buya Mulyadi di Sumatera Barat, Ahmad Syaikhu di Jawa Barat, Muhammad Kasuba di Maluku Utara dan Zulkieflimansyah di Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, PKS juga mengutus tiga kader partai untuk berlaga sebagai calon wakil gubernur. Mereka adalah Suswono di Jakarta, Dimyati Natakusuma di Banten dan Mawardi di Riau.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pengunduran diri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 105 P pada Kamis (19/9).

"Pada hari ini, Kamis, 19 September 2024, Bapak Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 105 P tentang pemberhentian dengan hormat Bapak. Pramono Anung Wibowo sebagai Sekretaris Kabinet," kata Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana lewat keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (19/9).

Keppres tersebut terhitung mulai berlaku pada tangal 22 September 2024. Keppres itu sekaligus menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjadi pelaksana tugas alis Plt Sekretaris Kabinet.

"Bapak Pratikno sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Sekretaris Kabinet sampai dengan ditetapkannya Sekretaris Kabinet definitif," ujar Ari.

Pramono telah mengajukan surat pengunduran diri dari Sekretaris Kabinet seusai menetapkan untuk maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta. Dalam pilgub, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu akan didampingi oleh Rano Karno sebagai calon wakil gubernur Jakarta.

Dalam Pilgub Jakarta kali ini, pasangan Pramono-Rano Karno melawan duet Ridwan Kamil-Suswono dan pasangan jalur independen Dharma Pongrekun - Kun Wardana.

Mundurnya Pramono dan Risma membuat dua kursi menteri di pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin kosong. Sementara itu pemerintahan Jokowi-Maruf hanya tinggal kurang dari dua bulan sebelum akhirnya diserahkan ke Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Sejak menjabat sebagai presiden pada 2014, Jokowi sudah lebih dari 10 kali melakukan reshuffle kabinet. Perombakan terbaru dilakukan pada Senin (19/8) dengan mengganti dua posisi menteri yaitu Menteri Hukum dan HAM dari Yasonna Laoly kepada Supratman Andi Atgas. Menteri lain yang diganti adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dari Arifin Tasrif kepada Bahlil Lahaladia. Adapun posisi Bahlil sebagai Kepala BKPM digantikan oleh Rosan Roeslani.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 periode keanggotaan 2019-2024, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus, yang didampingi Rachmat Gobel. Sementara pimpinan lainnya yakni Ketua DPR Puan Maharani, juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar absen.

Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto dalam laporannya menyampaikan sejumlah perubahan yang terdapat dalam revisi tersebut. Ia mengatakan Badan Legislasi bersama pemerintah telah melaksanakan rapat-rapat secara intensif, detail, dan cermat, dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Menurut Wihadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan Dewan Pertimbangan Presiden.

"Adapun terkait hasil pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang telah disepakati terdiri dari 8 angka perubahan," kata Wihadi.

Wihadi menyampaikan, setelah membahas seluruh DIM RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dengan pemerintah pada 10 September 2024, Baleg menyelenggarakan rapat kerja bersama pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menpan RB dan MenkumHAM serta wakil dari Kementerian Keuangan. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan tingkat I. Wihadi menyampaikan, dalam rapat kerja tersebut seluruh fraksi di DPR yaitu fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menerima dan menyetujui RUU.

Ia lalu menyampaikan Baleg menerima usulan penyempurnaan terhadap ketentuan pasal 8 huruf g yakni 'tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih'.

"Penyempurnaan Pasal 8 g tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," kata dia.

Berdasarkan usulan itu, Wihadi meminta persetujuan dalam rapat paripurna sebelum RUU disetujui sebagai UU. Lodewijk sebagai pimpinan rapat lalu menanggapi permintaan persetujuan itu.

Ia mengatakan, berdasarkan pasal 256 ayat (2) menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI. "Maka, kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan pasal 8 huruf g RUU tentang perubahan atas UU nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, apakah dapat disetujui?" Kata Lodewijk diikuti persetujuan anggota.

7 Poin Revisi UU Wantimpres

Dengan disahkannya RUU maka sejumlah hal dalam ketentuan lama penunjukan wantimpres mengalami perubahan. Perubahan pertama berkaitan dengan nama lembaga dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Perubahan kedua berkaitan dengan perubahan pasal 2 terkait tanggung jawab Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia kepada Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara. Ketiga, perubahan pasal 7 ayat (1) terkait komposisi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat, syarat untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ditambahkan huruf g terkait tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Perubahan kelima, penambahan ayat (4) dalam Pasal 9 terkait anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan pejabat negara.

Keenam, penyesuaian rumusan pasal 12 huruf b dan penjelasannya terkait dengan istilah pejabat manajerial dan non-manajerial yang disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketujuh, penambahan rumusan lembaran negara dan tambahan lembaran negara pada pasal 2 angka (2) dan (8) penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang pada pasal II draf RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 periode keanggotaan 2019-2024, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus, yang didampingi Rachmat Gobel. Sementara pimpinan lainnya yakni Ketua DPR Puan Maharani, juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar absen.

Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto dalam laporannya menyampaikan sejumlah perubahan yang terdapat dalam revisi tersebut. Ia mengatakan Badan Legislasi bersama pemerintah telah melaksanakan rapat-rapat secara intensif, detail, dan cermat, dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Menurut Wahidi perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan Dewan Pertimbangan Presiden.

"Adapun terkait hasil pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang telah disepakati terdiri dari 8 angka perubahan," kata Wihadi.

Wihadi menyampaikan, setelah membahas seluruh DIM RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dengan pemerintah pada 10 September 2024, Baleg menyelenggarakan rapat kerja bersama pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menpan RB dan MenkumHAM serta wakil dari Kementerian Keuangan. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan tingkat I. Wihadi menyampaikan, dalam rapat kerja tersebut seluruh fraksi di DPR yaitu fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menerima dan menyetujui RUU.

Ia lalu menyampaikan Baleg menerima usulan penyempurnaan terhadap ketentuan pasal 8 huruf g yakni 'tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih'.

"Penyempurnaan Pasal 8 g tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," kata dia.

Berdasarkan usulan itu, Wihadi meminta persetujuan dalam rapat paripurna sebelum RUU disetujui sebagai UU. Lodewijk sebagai pimpinan rapat lalu menanggapi permintaan persetujuan itu.

Ia mengatakan, berdasarkan pasal 256 ayat (2) menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI. "Maka, kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan pasal 8 huruf g RUU tentang perubahan atas UU nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, apakah dapat disetujui?" Kata Lodewijk diikuti persetujuan anggota.

7 Poin Revisi UU Wantimpres

Dengan disahkannya RUU maka sejumlah hal dalam ketentuan lama penunjukan wantimpres mengalami perubahan. Perubahan pertama berkaitan dengan nama lembaga dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Perubahan kedua berkaitan dengan perubahan pasal 2 terkait tanggung jawab Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia kepada Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara. Ketiga, perubahan pasal 7 ayat (1) terkait komposisi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat, syarat untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ditambahkan huruf g terkait tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Perubahan kelima, penambahan ayat (4) dalam Pasal 9 terkait anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan pejabat negara.

Keenam, penyesuaian rumusan pasal 12 huruf b dan penjelasannya terkait dengan istilah pejabat manajerial dan non-manajerial yang disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketujuh, penambahan rumusan lembaran negara dan tambahan lembaran negara pada pasal 2 angka (2) dan (8) penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang pada pasal II draf RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut melalui penerbitan dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Kebijakan ini mendapat sorotan dari Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Susi menyayangkan sikap pemerintah yang justru membuka ekspor dibandingkan untuk memanfaatkan pasir serta sedimen laut untuk kepentingan dalam negeri. Padahal, keberadaan pasir dan sedimen laut sangat penting untuk kehidupan masyarakat.

“Bila kita ingin ambil pasir atau sedimen, pakailah untuk meninggikan wilayah pantai utara Jawa dan lain-lain yang sudah parah terkena abrasi dan sudah tenggelam. Bukannya justru diekspor,” kata Susi melalui akun X miliknya, dikutip Kamis (19/9).

Menurut Susi, pemerintah seharusnya fokus untuk mengembalikan tanah, daratan, dan sawah-sawah masyarakat di Pantai Utara Jawa. Untuk itu, dia berharap para wakil rakyat di pemerintah bisa memahami kondiai ini.

Susi juga mengungkapkan rasa marahnya atas pembukaan izin ekspor ini ketika menjawab cuitan netizen. “Jahat juga marah saya,” ujarnya.

Ini bukan kali pertama Susi menolak pembukaan izin ekspor pasir laut. Pada 2023, Susi juga protes terhadap rencana pemerintah untuk membuka ekspor pasir, dan meminta kebijakan ini tidak dilakukan.

Susi menyebut keputusan ini akan mendatangkan kerugian yang jauh lebih besar. “Perubahan iklim sudah terasa dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," kata Susi melalui akun x miliknya pada Mei 2023.

Penjelasan Jokowi Soal Ekspor Pasir

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa ketentuan ekspor mencakup komoditas sedimen laut yang berbeda dengan pasir laut secara umum. Sedimen laut yang dimaksud berupa material yang mengganggu jalur kapal dan ini ini bertujuan untuk mengatasi masalah navigasi.

“Sekali lagi, bukan pasir laut. Kalau diterjemahkan sebagai pasir itu beda. Sedimen itu berbeda, meskipun wujudnya juga pasir. Tapi ini sedimen," kata Jokowi kepada wartawan usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta pada Selasa (17/9).

Merujuk pada lampiran Permendag Nomor 21/2024, jenis pasir laut yang boleh diekspor adalah semua jenis pasir yang berasal dan ditambang dari laut dengan kode HS ex 2505.90.000 dan ex 2505.10.00.

Dua barang berkode HS itu merujuk pada pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di laut dengan pasir yang dimaksud memiliki ukuran butiran yang berada dalam rentang 0,25 millimeter (mm) hingga 2,0 mm. Selain itu, terdapat prasyarat lain seperti presentase kandungan kerang (shells) atau kalsium karbonat (CaCO3) dalam pasir tersebut tidak boleh lebih dari 15%.

Kandungan emas (Au) harus kurang dari atau sama dengan 0,05 part per million (ppm), kandungan perak (Ag) juga harus kurang dari atau sama dengan 0,05 ppm, serta kandungan logam-logam seperti platina, palladium, rhodium, rutenium, iridium, dan osmium harus masing-masing kurang dari atau sama dengan 0,05 ppm.

Sedimen laut yang dapat diekspor harus memiliki ketentuan atau standar lain seperti kandungan silika (SiO2) dalam pasir harus kurang dari atau sama dengan 95%, Kandungan timah (Sn) harus kurang dari atau sama dengan 50 ppm, kandungan nikel (Ni) harus kurang dari atau sama dengan 35 ppm, dan total kandungan logam tanah jarang harus kurang dari atau sama dengan 100 ppm.