Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjadi Menteri Sosial di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (11/9). Gus Ipul, yang juga menjabat sebagai Walikota Pasuruan ini akan mengisi posisi yang dilepas oleh Tri Rismaharini yang maju sebagai calon gubernur Jawa Timur.

Ketetapan tersebut tertulis dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 102 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan periode tahun 2019-2024. Keppres dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

"Mengangkat saudara Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019-2024," kata Nanik.

Pada momen serupa, Jokowi juga melantik Irjen Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Keputusan tersebut tertuang dalam Keppres Nomor 124/PPA tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Selain itu, Jokowi juga melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keppres Nomor 101P tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.

Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan Ketua Umum relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyebut menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Erina Gudono tengah hamil. Hal itu menjadi alasan Erina memilih naik jet pribadi dan bukan pesawat komersil untuk perjalanan ke Amerika Serikat.

Hal itu diucapkan Budi menanggapi polemik dugaan gratifikasi yang diterima putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, berupa fasilitas jet pribadi yang digunakannya dengan Erina. "Pokoknya udahlah. Satu, istrinya Mas Kaesang itu kan hamil sudah 8 bulan. Kan gak boleh naik angkutan umum, pesawat umum mana boleh?" Kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Budi juga menyebut fasilitas yang diterima oleh Kaesang itu tak bisa diklasifikasikan sebagai gratifikasi. Alasannya, kata Budi, Kaesang bukanlah pejabat publik. Budi juga mengatakan, jet itu dimiliki oleh kawan Kaesang.

"Lho gak bisa (dugaan gratifikasi), itu temannya kok. Sama kayak saya pinjemin kamu," kata dia.

Kaesang dan Erina belakangan disorot lantaran tengah terseret dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER milik perusahaan game online Garena. Perusahaan ini berada di bawah naungan Sea Limited, perusahaan asal Singapura yang juga merupakan induk Shopee.

Klarifikasi Gibran

Penggunaan jet pribadi ini terendus usai Erina membagikan konten di Instagram Story saat bepergian ke Amerika Serikat Bersama Kaesang yang saat itu tengah menemaninya melanjutkan pendidikan S2 di University of Pennsylvania di Negeri Paman Sam. Adapun Shopee merupakan perusahaan yang sering melakukan kerja sama dengan kakak Kaesang, Gibran Rakabuming Raka saat masih menjabat Wali Kota Surakarta.

Sementara itu Gibran membantah ada hubungan tertentu dengan Shopee. Ia memastikan kepergian Kaesang menggunakan jet pribadi tak ada kaitannya dengan kebijakan yang ia buat saat jadi Wali Kota.

“Nggak ada kayak gitu, ngawur," kata Gibran saat berada di Solo, Jawa Tengah, Selasa (10/9).

Gibran mengatakan tidak ada perjanjian soal kepemilikan jet. Menurut Gibran, perjanjian yang melibatkan Shopee merupakan perjanjian profesional yang juga melibatkan Pemerintah Kota Surakarta dan Solo Technopark (STP).

"MOU-nya (nota kesepakatan) profesional antara Pemkot Surakarta, Technopark, dan Shopee. Nggak ada yang kayak gitu, kami profesional ya," kata Gibran.

Sementara itu, saat ini Shopee memiliki kantor di STP berupa Shopee Creative & Innovation Hub. Kantor ini memfasilitasi generasi muda di Jawa Tengah untuk berjejaring dan bertukar pikiran demi menciptakan inovasi yang akan mendorong pemulihan ekonomi.

Presiden Joko Widodo melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial pada Rabu (11/9). Gus Ipul merupakan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Wali Kota Pasuruan.

“Bapak Presiden akan melantik Bapak Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk sisa masa jabatan tahun 2019—2024," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Rabu pagi.

Gus Ipul akan menggantikan posisi Tri Rismaharini yang sebelumnya mengundurkan diri dari kursi Menteri Sosial. Risma mundur karena maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024.

Selain melantik Gus Ipul, Presiden juga akan melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Presiden juga akan melantik Irjen Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Bagaimana profil Saifullah Yusuf yang menjabat Menteri Desa?

Rekam Jejak dan Karier Politik Gus Ipul Saifullah Yusuf

Muhammad Saifullah Yusuf adalah salah satu tokoh politik berpengaruh di Indonesia saat ini. Ia lahir di Pasuruan pada Agustus 1964 dan tumbuh di lingkungan keluarga Nahdlatul Ulama (NU).

Gus Ipul merupakan keponakan dari Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang memperkuat koneksinya dengan jaringan Nahdliyin sejak dini. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Nasional Jakarta pada 1985.

Semasa mahasiswa Gus Ipul aktif dalam organisasi kemahasiswaan serta menjabat sebagai ketua senat pada 1988–1990. Karier organisasi Gus Ipul dimulai ketika ia menjadi Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar NU pada 1990-1995, diikuti dengan dua periode sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dari 2000 hingga 2010.

Selain aktif di bidang sosial keagamaan, Gus Ipul juga memiliki karier politik yang panjang. Pada 1999, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari PDIP, namun kemudian pindah ke PKB pada 2001 dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai tersebut pada 2002.

Pada periode 2004-2007, Gus Ipul diangkat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga memiliki pengalaman eksekutif yang mumpuni sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur dua periode, mendampingi Soekarwo dari 2009 hingga 2018.

Selain itu, ia menjabat sebagai Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur selama dua periode, 2010–2015 dan 2015–2020. Saat ini, Gus Ipul menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan sejak 2020.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika menyatakan lembaganya siap terlibat dalam pengusutan dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan Haji 2024. Hal itu disampaikan Tessa menanggapi adanya wacana dari Panitia Khusus (Pansus) Haji Dewan Perwakilan Rakyat untuk menuntaskan dugaan permainan dalam pemberian haji khusus.

“KPK juga terbuka dan jika Pansus Haji ingin bekerja sama mengusut dugaan dimaksud,” ujar Tessa Mahardhika seperti dikutip Rabu (11/9).

Menurut Tessa pengusutan penting dilakukan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, dapat menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa korupsi. Ia mengatakan hingga saat ini KPK belum menerima permintaan resmi dari Pansus Haji DPR untuk bekerja sama mengusut perkara tersebut.

“KPK masih menunggu surat resmi dari DPR,” kata Tessa.

Lebih lanjut ia mengatakan KPK belum menentukan apakah perkara tersebut masuk ke ranah hukum pidana atau hanya administrasi negara. “Kami masih menunggu surat dan bahan-bahan dari sana,” ucapnya.

Pansus Angket Haji DPR sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Titik poin utama yang disorot Pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Pertimbangan utama Kementerian Agama membagi rata alokasi kuota tambahan salah satunya berdasarkan pada kapasitas tenda di Mina yang tidak memungkinkan untuk menampung seluruh jamaah haji reguler.

Pemerintah beralasan agar kuota tambahan bisa terserap optimal, maka dialihkan pada haji khusus. Pansus Haji geram atas keputusan "sepihak" Kemenag yang membagi kuota tambahan tersebut tanpa sepengetahuan Komisi VIII DPR yang membuat Tim Pengawas Haji 2024 sepakat membentuk Pansus Haji.

Pembentukan pansus haji diinisiasi Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Dalam perjalanan sidang Pansus Angket Haji, sejumlah pihak di internal Kemenag serta di luar kementerian dimintai keterangan untuk mengklarifikasi perihal pembagian kuota tambahan tersebut.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika menyatakan lembaganya siap terlibat dalam pengusutan dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan Haji 2024. Hal itu disampaikan Tessa menanggapi adanya wacana dari Panitia Khusus (Pansus) Haji Dewan Perwakilan Rakyat untuk menuntaskan dugaan permainan dalam pemberian haji khusus.

“KPK juga terbuka dan jika Pansus Haji ingin bekerja sama mengusut dugaan dimaksud,” ujar Tessa Mahardhika seperti dikutip Rabu (11/9).

Menurut Tessa pengusutan penting dilakukan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, dapat menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa korupsi. Ia mengatakan hingga saat ini KPK belum menerima permintaan resmi dari Pansus Haji DPR untuk bekerja sama mengusut perkara tersebut.

“KPK masih menunggu surat resmi dari DPR,” kata Tessa.

Lebih lanjut ia mengatakan KPK belum menentukan apakah perkara tersebut masuk ke ranah hukum pidana atau hanya administrasi negara. “Kami masih menunggu surat dan bahan-bahan dari sana,” ucapnya.

Pansus Angket Haji DPR sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Titik poin utama yang disorot Pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Pertimbangan utama Kementerian Agama membagi rata alokasi kuota tambahan salah satunya berdasarkan pada kapasitas tenda di Mina yang tidak memungkinkan untuk menampung seluruh jamaah haji reguler.

Pemerintah beralasan agar kuota tambahan bisa terserap optimal, maka dialihkan pada haji khusus. Pansus Haji geram atas keputusan "sepihak" Kemenag yang membagi kuota tambahan tersebut tanpa sepengetahuan Komisi VIII DPR yang membuat Tim Pengawas Haji 2024 sepakat membentuk Pansus Haji.

Pembentukan pansus haji diinisiasi Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Dalam perjalanan sidang Pansus Angket Haji, sejumlah pihak di internal Kemenag serta di luar kementerian dimintai keterangan untuk mengklarifikasi perihal pembagian kuota tambahan tersebut.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang dari rumah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar. Penyitaan didahului dengan penggeledahan di rumah dinas kakak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar itu.

"Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika seperti dikutip Rabu (11/9).

Tessa mengungkapkan bahwa penyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada hari Jumat. Penggeledahan tersebut terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi pada pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Meski begitu Tessa tidak menjelaskan lebih jauh mengenai dugaan keterlibatan Abdul Halim.

Dalam perkara ini tim penyidik KPK pada Jumat (12/7) telah menetapkan 21 orang tersangka. Para tersangka diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019—2022.

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup," ujar Tessa.

Juru bicara sekaligus penyidik KPK itu menerangkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024. Penyidikan perkara merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap Sahat Tua P. Simanjuntak yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan pada September 2022.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak hukuman 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jatim pada tahun anggaran 2021. Ia juga dikenai denda sebesar Rp1 miliar subsider hukuman selama 6 bulan penjara.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melantik Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama alias Sekjen PBNU Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menjadi Menteri Sosial. Ia akan mengisi posisi yang dilepas oleh Tri Rismaharini yang maju sebagai calon gubernur Jawa Timur.

Pelantikan Gus Ipul menjadi Menteri Sosial akan dilakukan di Istana Negara Jakarta pada Rabu (11/2), pukul 09.00 WIB. “Bapak Presiden diagendakan akan melantik Bapak Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk sisa masa jabatan tahun 2019-2024,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana lewat keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (11/9).

Jokowi juga akan melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dan Irjen Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Sebelumnya, dua menteri mengajukan pengunduran diri dari Kabinet Indonesia Maju. Surat pengunduran diri itu telah diterima oleh Presiden Jokowi. Presiden mengatakan dari dua surat mundur, ia sudah menandatangani persetujuan pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mundur karena maju menjadi calon gubernur di pilkada Jawa Timur.

Satu surat lainnya yakni pengunduran diri Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono mengajukan surat tersebut karena saat ini terdaftar sebagai calon gubernur Jakarta pada pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun ini.

Menurut Jokowi seiring dengan mundurnya dua menteri, ia tidak menutup kemungkinan ada potensi dilakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. "Ya bisa (reshuffle dalam waktu dekat)," ujar Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meresmikan Flyover Djuanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (6/9).

Pemberhentian Risma dari Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju tertulis dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 100/P Tahun 2024. Keppres tersebut juga mengatur penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial.

Di sisi lain, Jokowi telah menerima surat dari Pramono Anung pada 2 September 2024. Surat tersebut berisi permohonan pengunduran diri dari jabatan Sekretaris Kabinet, terhitung mulai tanggal 22 September 2024. Adapun keppres pemberhentian Pramono dari Menteri Sekretaris Kabinet baru akan diterbitkan sesuai dengan tanggal yang diminta.

Pemerintah menaikkan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L) menjadi Rp 1.160 triliun, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto di 2025.

Jumlah ini naik sekitar Rp 65,4 triliun jika mengacu kesepakatan pada rapat kerja dengan Banggar DPR terakhir, sebesar Rp 1.094,66 triliun.

Kenaikan ini merupakan hasil pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Prabowo pada Senin (9/9).

Kenaikan anggaran belanja kementerian dan lembaga menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Di samping itu, simak juga bagaimana harga saham Indomaret langsung melonjak usai BEI cabut suspensi, serta Menteri Pertanian Amran copot anak buahnya karena diduga mencoba korupsi.

1. Belanja Kementerian Naik Jadi Rp 1.160 Triliun Usai Sri Mulyani Bertemu Prabowo

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L) menjadi Rp 1.160,08 triliun pada tahun pertama kepemerintahan Prabowo Subianto di 2025.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, keputusan tersebut menjadi kesimpulan dari pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Prabowo pada Senin (9/9).

“Jadi untuk belanja K/L yang tadinya di rapat kerja dengan Banggar DPR terakhir itu Rp 1.094,66 triliun, itu hasilnya menjadi Rp 1.160,08 triliun. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan,” kata Isa dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (10/9).

Dengan kenaikan anggaran tersebut, maka belanja non-K/L juga naik dari Rp 1.606,8 triliun menjadi Rp 1.541,4 triliun. Meskipun begitu, Isa memastikan rincian untuk program belanja non-K/L tidak ada perubahan.

2. Harga Saham Indomaret (DNET) Melonjak 16,82% Usai BEI Cabut Suspensi

Saham emiten ritel dan investasi Grup Salim, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) melesat 16,82% pada perdagangan saham pagi ini, Selasa (10/9) pukul 09.45 WIB.

Melonjaknya saham retail Indomaret terjadi usai Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut suspensi emiten retail Indomaret itu.

Dalam pengumuman yang disampaikan bursa, saham DNET sudah mulai diperdagangkan kembali pada hari ini di pasar reguler dan pasar tunai usai terjadi kenaikan harga kumulatif yang signifikan.

Mengacu data perdagangannya, harga saham DNET melesat ke Rp 12.500 per lembar saham dan diperdagangkan di rentang Rp 10.750-Rp 12.825 per helainya. Kemudian volume yang diperdagangkan tercatat 439,30 ribu, dengan nilai transaksi Rp 5,57 miliar, hingga kapitalisasi pasarnya tembus Rp 177,30 triliun.

Apabila melihat tren pergerakannya, saham DNET meroket 100,80% dalam seminggu terakhir. Adapun secara year to date (ytd) sahamnya melonjak 165,96% dan dalam enam bulan terakhir terbang hingga 174,73%.

Sebelumnya, orotitas bursa menghentikan sementara atau suspensi perdagangan saham Indoritel Makmur Internasional pada Senin (9/9) kemarin. Langkah ini diambil setelah terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan selama beberapa hari pada pekan lalu.

3. Bursa Saham Wall Street Bangkit Setelah Lewati Minggu Terburuk Tahun Ini

Indeks pasar saham Amerika Serikat Wall Street naik pada Senin (9/9) setelah investor mulai membeli saham-saham yang harganya turun. Investor bertaruh bahwa potensi penurunan suku bunga Federal Reserve akan terjadi pada akhir bulan ini dan mendukung ekonomi yang tengah melambat.

Dow Jones Industrial Average naik 1,2% menjadi 40.829,59, setelah turun lebih dari 1.200 poin minggu lalu. S&P 500 juga tumbuh 1,16% menjadi 5.471,05, setelah mencatatkan minggu terburuk sejak Maret 2023, sekaligus menghentikan penurunan beruntun selama empat hari.

Nasdaq Composite juga melonjak 1,16% menjadi 16.884,60, setelah mengalami minggu terburuk lebih dari dua tahun. Kenaikan saham Nvidia 3,5% setelah minggu lalu turun 14%, mendorong indeks yang didominasi oleh saham teknologi ini ke zona hijau.

Selain teknologi, saham-saham di sektor peritel, bank, dan industri bangkit karena investor yakin bahwa penurunan suku bunga akan mendukung sektor konsumen yang sedang lesu. Saham JPMorgan Chase, Costco, Amazon, dan Boeing terapresiasi pada perdagangan Senin.

4. Mentan Amran Copot Pejabat Kementan, Diduga Coba-coba Korupsi

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencopot salah satu direktur berinisial IM yang diduga coba-coba melakukan korupsi proyek pengadaan. Amran telah melaporkan IM ke Kepolisian akhir bulan lalu, Kamis (29/8).

"Kami perintahkan kasus ini dilaporkan pekan lalu, sekarang sudah ada panggilan," kata Amran dalam keterangan resmi, Selasa (10/9).

Berdasarkan penelusuran Katadata, hanya ada satu direktur dengan inisial IM di Kementerian pertanian, yakni Direktur Pembiayaan Pertanian Kementan Indah Megawati.

Amran mengatakan, IM melanggar Pasal 378 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang penipuan. Ini karena IM telah mencatut nama Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Fausiah T. Landja dalam percobaan korupsinya.

IM diduga meminta para pengusaha yang tergabung dalam proyek pengadaan untuk menyetor dana awal antara 15% sampai 20% dari nilai proyek ke broker. Adapun IM mengaku bahwa pembayaran tersebut dilakukan atas nama Fausiah.

5. Pertamina Bidik Pendapatan Bisnis Hijau Capai 20%, Ini Enam Sumbernya

PT Pertamina (Persero) menargetkan proporsi pendapatan dari bisnis hijau mencapai 20 % pada 2060. Namun demikian, proporsi pendapatan Pertamina masih didominasi oleh energi fosil hingga tahun tersebut.

Berdasarkan paparan Pertamina, pendapatan perusahaan ditargetkan sebesar 50-55% dari energi fosil pada 2060. Sementara 20-25% sisanya berasal dari petrokimia.

Pada 2030, Pertamina hanya menargetkan pendapatan dari bisnis hijau sebesar 3%. Pendapatan perusahaan pelat merah tersebut masih didominasi energi fosil sebesar 80% dan petrokimia 17 %.

Senior Vice President (SVP) of Business Development PT Pertamina (Persero), Wisnu Medan Santoso, mengatakan pelaksanaan dekarbonisasi tidak selalu berbicara mengenai anggaran yang ditetapkan melainkan juga terdapat peluang untuk meraih pendapatan baru.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi perjuangan Tim Nasional alias Timnas Sepakbola Indonesia yang menahan imbang 0-0 Timnas Australia dalam laga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Selasa malam (10/9).

Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia menduduki posisi keempat dalam klasemen Grup C dengan koleksi dua poin dari hasil dua pertandingan imbang. Sebelumnya Timnas meraih satu poin saat melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Jumat (6/9).

"Kami berharap, dengan tabungan satu poin, satu poin, mungkin nanti bisa tiga poin. Dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan dan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper," kata Jokowi saat ditemui wartawan seusai pertandingan, di Jakarta, Selasa malam (10/9).

Jokowi menganggap bahwa hasil pertandingan Timnas Indonesia kali ini memuaskan, karena dapat menahan imbang Australia yang berada di peringkat FIFA jauh lebih tinggi. "Peringkat 131 (Indonesia) melawan rangking 24 (Australia), dan bisa menahan imbang dapat satu poin," ujar Jokowi.

Dari jalannya pertandingan, Indonesia sudah membuat dua tembakan tepat ke gawang Australia melalui Sandy Walsh dan Rafael Struick yang ditepis oleh kiper Mathew Ryan saat durasi pertandingan belum menyentuh menit pertama.

Dalam 20 menit kemudian, giliran Indonesia yang mendapatkan tekanan, ketika percobaan bek Harry Souttar mampu diblok oleh penjaga gawang Indonesia Maarten Paes.

Paes yang menjalani laga perdana di Stadion Gelora Bung Karno kembali melakukan penyelamatan dua menit kemudian, lagi-lagi dari percobaan Souttar dalam situasi tendangan sudut. Selanjutnya, Indonesia terus tertekan.

Menit ke-34, bola tendangan pemain sayap Australia Nestroy Irankunda membentur tiang kiri gawang Paes. Namun, satu menit berselang, Maarten Paes lagi-lagi tampil gemilang dengan menghalau bola sepakan Craig Goodwin dari jarak dekat pada menit ke-35, membuat gawang skuad Garuda tetap aman hingga turun minum.

Pada babak kedua, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Witan Sulaeman menggantikan Rafael Struick untuk menambah daya gedor.

Hasilnya, Indonesia memang tampil lebih menggigit dengan Marselino sempat melakukan tendangan pada menit ke-56, tetapi melambung. Maarten Paes melakukan dua kali penyetopan bola tambahan pada menit ke-58 dan ke-67 yang membuat namanya dielu-elukan suporter di Stadion Gelora Bung Karno.

Setelah itu, Shin Tae-yong berturut-turut memasukkan Thom Haye, Pratama Arhan, dan Wahyu Prasetyo. Masuknya mereka membuat timnas Indonesia lebih berenergi dan mampu menahan serangan bertubi-tubi Australia hingga pertandingan usai.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi rencana Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK meminta klarifikasi putra bungsunya yakni Kaesang Pangarep terkait dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi Gulfstream G650ER.

Kaesang dan istrinya Erina Gudono belakangan menjadi sorotan publik lantaran menggunakan jet pribadi yang diduga milik Garena, perusahaan gim yang terafiliasi dengan Shopee.

"Ya semua warga negara sama di mata hukum. Itu saja," kata Jokowi kepada wartawan usai menyaksikan pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia vs Australia di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Selasa (10/9).

KPK berencana melakukan klarifikasi atas penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada akhir Agustus.

Alex menyebut surat untuk pemanggilan Kaesang telah disiapkan.

Inisiatif KPK itu dikritik oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution yang juga merupakan kakak ipar Kaesang. Bobby menyebut, Kaesang tidak bisa dimintai keterangan lantaran bukan merupakan penyelenggara negara.

Akan tetapi, Ketua KPK Nawawi Pomolango membantah pernyataan Bobby itu. Ia menyatakan bahwa komisi memiliki kewenangan untuk meminta klarifikasi Kaesang Pangarep.

"Kami mengenal ada instrumen-instrumen hukum, seperti trading influence, perdagangan pengaruh. Apakah memang kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh yang bersangkutan itu tidak terkait dengan jabatan yang barangkali disandang oleh sanak kerabatnya?" ujar Nawawi di Kompleks Parlemen Senayan seperti dikutip ulang Senin (9/9).

Nawawi menyampaikan, KPK telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat KPK untuk melakukan penjadwalan klarifikasi terhadap Kaesang.

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN juga telah rapat untuk menyusun daftar pihak mana saja yang akan dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi tersebut.

Tim Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal wacana pemberikan susu ikan ke dalam paket program makan bergizi gratis. Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Hasan Nasbi memastikan, belum ada skenario penggunaan susu ikan sebagai sumber alternatif untuk program minum susu gratis tahun depan.

Menurut Hasan, ide untuk menggunakan susu ikan merupakan gagasan yang datang dari pihak eksternal Prabowo-Gibran. “Keterangan yang saya dapat dari Kepala Badan Gizi Nasional sejauh ini tidak ada skenario bernama susu ikan,” kata Hasan lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Selasa (10/9).

Meski begitu, ujar Hasan, Badan Gizi Nasional bersikap terbuka terhadap ide-ide lain selama usulan tersebut sudah terbukti efektif dan dapat diimplementasikan secara praktis. “Silakan saja dulu diujicoba. Kalau nanti sudah melalui proses uji coba dan ternyata hasilnya baik, bisa jadi alternatif pengayaan nutrisi, tapi bukan untuk pengganti susu,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan itu.

Direktur Utama Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food Sis Apik Wijayanto sebelumnya mengatakan pembangunan peternakan mega farm sapi perah memerlukan waktu dua sampai tiga tahun. Namun, ia tetap berencana mengoptimalkan penyerapan peternak sapi perah lokal.

"Ini masih dalam kajian. Usulan ini disampaikan beberapa tokoh masyarakat kemarin, tapi aroma dari susu ikan masih perlu perbaikan," kata Sis Apik di Gedung DPR, Rabu (4/9).

Produk susu ikan pertama di Indonesia diluncurkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Susu tersebut merupakan hasil kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari dengan PT Berikan Teknologi Indonesia. Produk tersebut dihasilkan dengan menggunakan ilmu bioteknologi dengan mengurai protein ikan.

Sis Apik mengaku berencana mengisi defisit kebutuhan sapi nasional dari impor jika kajian susu alternatif belum rampung. Volume susu yang dibutuhkan dalam program Minum Susu Gratis cukup banyak.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendata total siswa pada semester ganjil 2023/2024 mencapai 53,14 juta orang. Jika setiap siswa mengonsumsi 200 mililiter setiap hari, volume susu segar untuk program Minum Susu Gratis mencapai 2,8 juta ton.

Badan Pusat Statistik mendata produksi susu segar mencapai 968.980 ton pada 2020. Pada tahun yang sama, total kebutuhan susu segar nasional sejumlah 4,4 juta ton. "Salah satu cara untuk memenuhi program Minum Susu Gratis tahun depan adalah impor susu dalam bentuk bubuk," ujar Sis Apik.

Pembatasan bahan bakar minyak atau BBM dinilai merupakan opsi satu-satunya untuk menekan polusi dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun demikian, pembatasan tersebut perlu dilakukan lebih tegas.

"Lebih tegas kalau misalnya yang boleh (menggunakan BBM subsidi) hanya roda dua. Sementara roda empat tidak boleh," ujar Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, dalam acara Energizing Tomorrow: Menjawab Tantangan Transformasi Energi Menuju Net Zero Emission, Jakarta, Selasa (10/9).

Komaidi mengatakan, kendaraan roda empat yang harusnya mendapatkan subsidi adalah hanya yang memiliki plat nomor kuning atau kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum orang dan barang. Dengan begitu maka petugas Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) akan lebih mudah dalam mengimplementasikan pembatasan BBM subsidi.

Sementara subsisi BBM untuk taksi online dapat dilaksanakan dengan memberikan potongan dalam bentuk voucher kepada pengemudi melalui paguyuban atau aplikator.

"Jadi satu pintu saja supaya di lapangan juga lebih jelas jadi di lapangan mereka belinya, kalau platnya hitam harganya umum tapi kalau mereka katakanlah itu dipakai online kemudian klaim balik ke aplikator. Aplikator hubungannya dengan Kementerian Keuangan atau Kementerian ESDM," ucapnya.

Komaidi menilai, pembatasan berdasarkan dengan cubic capacity (CC) atau kapasitas mesin dan berdasarkan tahun produksi kendaraan akan menjadi tidak adil bagi golongan tertentu.

"Di lapangan, CC yang rendah itu tidak berarti lebih murah dibandingkan CC yang tinggi," ungkapnya.

Rencana Pembatasan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan rencana ketentuan mengenai pengetatan seleksi konsumen bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite tidak akan menyasar pada kendaraan jenis sepeda motor.

Menurut Luhut, seluruh sepeda motor dengan semua tipe kapasitas mesin tidak akan terkena aturan pembatasan pembelian Pertalite.

“Jadi akan ada 132 juta pengendara sepeda motor tidak akan terpengaruh sama sekali dengan rencana tadi,” kata Luhut saat ditemui di sela-sela agenda Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di Jakarta Convention Center pada Jumat (6/9).

Luhut menjelaskan, mekanisme pengetatan distribusi BBM bersubsidi Pertalite dan Bio Solar nantinya akan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligent (AI). Menurutnya, sistem AI bakal secara otomatis mengenali jenis kendaraan yang tidak terdaftar di program subsidi tepat sasaran.

Dia menambahkan, kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi hanya menyasar kepada jenis kendaraan mobil dengan kriteria kapasitas mesin tertentu. Ia menyebut penerapan program subsidi tepat sasaran ini akan segera terlaksana, seiring dengan jadwal rapat terakhir dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan depan.

Luhut pun menyampaikan bahwa pemerintah sudah menetapkan termin 1 Oktober sebagai waktu awal sosialisasi pengetatan distribusi BBM bersubsidi. “Sekarang sosialisasi dan rapat terakhir dengan presiden minggu depan, setelah itu nanti kita lihat,” ujar Luhut.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan tidak ada perubahan kriteria bagi kendaraan yang bisa mengonsumsi BBM subsidi dibandingkan dengan draf aturan sebelumnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan hal ini mengacu pada hasil rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya. “Kami hasilnya dari rapat Menko, semua tidak ada yang berubah di situ,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (23/8).

Jenis BBM subsidi yang dimaksud yakni jenis BBM tertentu Solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite. Dalam draf revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, kendaraan yang berhak menerima jatah BBM bersubsidi adalah mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.400 CC, dan motor di bawah 250 CC.