Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pertemuannya dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tak terkait politik.

Pertemuan itu terjadi saat Bahlil menyambangi gedung Kemenko Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat pada Rabu malam (14/8). Airlangga mengatakan, pertemuan itu hanya membahas soal investasi.

"Pak Bahlil kan Menteri Investasi. Ngomongin investasi. Investasi masa depan," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta.

Tak banyak yang diungkapkan Airlangga mengenai investasi masa depan yang dibahas dengan Bahlil. Hanya saja dia menuturkan bahwa semua rencana atau rancangan investasi perlu dilakukan.

"Ini Bagaimana kebijakan keuangan untuk masa depan. Supaya masa depan itu mempunyai keberlanjutan. Pendalaman sektor keuangan," ujar Airlangga.

Kedua menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) itu sedang ramai dibahas. Pasalnya, Airlangga sudah menyatakan mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, dan Bahlil santer disebut sebagai penggantinya.

Berkomunikasi Intens dengan Bahlil

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olah Raga sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Dito Ariotedjo mengungkapkan bahwa Airlangga sudah berkomunikasi intens dengan Bahlil. Hal itu berkaitan dnegan pergantian posisi Ketua Umum di Partai Golkar.

Dito yakin pergantian kepemimpinan tersebut akan berjalan dengan mulus. "Pak Airlangga juga mundur dengan sangat kesadaran diri dan juga demi kebesaran yang lebih besar lagi. Jadi transisinya saya lihat smooth dan Pak Airlangga sudah intens juga dengan Pak Bahlil," kata Dito.

Dia mengaku, melihat langsung bagaimana kedekatan Airlangga dengan Bahlil dan membicarakan banyak hal. Hal itu terlihat saat keduanya berada di Ibu Kota Negara atau IKN dan juga saat di Istana Presiden.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia merespons kabar dirinya akan maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil mengatakan kepastian soal maju atau tidaknya dia bisa dilihat saat Musyawarah Nasional (Munas) tanggal 20 Agustus mendatang.

"Saya belum mengikuti langsung apa dinamika di DPP. Nanti saat Munas kita lihat perkembangannya," katanya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8) dikutip dari Antara.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil membantah anggapan Presiden Joko Widodo cawe-cawe urusan Partai Golkar. "Ini kan proses internal saja," kata politisi Golkar itu.

Sedangkan Ketua Dewan Penasihat Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan internal partai beringin baik-baik saja usai pengunduran diri Airlangga Hartarto.

Saat ditanya soal potensi nama Bahlil menjadi salah satu calon Ketum, Luhut mengatakan hal tersebut akan diputuska dalam Munas. "Bagus-bagus saja, itu kan haknya Munas," kata Luhut.

Luhut juga tak membantah telah berbicara dengan Bahlil untuk membahas soal Ketua Umum Golkar. Meski demikian, ia enggan mengungkapkan hasilnya. "Tadi sudah ketemu (Bahlil)," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Idrus Marham memberikan dukungan pada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Ia menilai Bahlil figur yang cocok untuk menggantikan Airlangga Hartarto yang telah mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar sejak Sabtu (11/8). Idrus bahkan mengatakan Bahlil sudah mengantongi dukungan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) dari berbagai daerah.

"Yang real kalau tidak salah sudah 34. Yang lain itu menyusul hanya masalah teknis," kata Idrus di Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Surya Paloh memberi sinyal menarik dukungan kepada Anies Baswedan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Surya mengatakan peluang Anies untuk maju sebagai calon gubernur periode 2024-2029 terbilang sulit.

Dia mengatakan hal tersebut saat ditemui wartawan seusai menerima tanda jasa medali kepeloporan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (14/8).

"Pak Anies ya kalian tahu situasi yang ada, barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilkada Jakarta ini," kata Surya Paloh.

Pimpinan Media Group itu enggan menguraikan lebih lanjut soal pernyataan dirinya yang menyebut Anies sulit mengikuti Pilkada Jakarta tahun ini. Dia hanya mengatakan bahwa pencalonan Anies sebagai calon gubernur Jakarta harus memenuhi persyaratan undang-undang yang beelaku.

"Coba tanya Pak Anies, hanya dia yang bisa menjawabnya," ujar Surya Paloh.

Nasdem sebelumnya mendeklarasikan mendukung kepada Anies untuk menjadi calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim di Nasdem Tower Jakarta pada 22 Juli lalu.

Namun, saat ini Surya Paloh menyebut pencalonan Anies idealnya harus melibatkan berbagai pihak dan kerja sama berbagai partai politik. "Supaya harus ada kelengkapan, jadi saling melengkapi, saling pengertian," kata Surya Paloh.

Pada kesempatan tersebut, dia menjelaskan sikap Nasdem yang berkomitmen mendukung pemerintahan saat ini. Kendati secara tidak terbuka mengatakan akan bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), ia mengatakan Nasdem telah memutuskan untuk tetap terlibat langsung dalam pemerintahan.

"Saya pikir itu sudah jelas, NasDem memposisikan diri langsung untuk berada dalam pemerintahan," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra mengatakan sejumlah parpol akan bergabung ke KIM untuk mendukung Ridwan Kamil dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta tahun ini. Masuknya parpol di luar koalisi itu sekaligus mewujudkan pembentukan KIM Plus.

Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa akan ada lebih dari dua parpol yang akan bergabung ke KIM Plus, yang terdiri dari parpol anggota parlemen dan non parlemen.

"Partai baru gabung lebih dari dua malah, kami akan umumkan tanggal 19," kata Dasco di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (14/8).

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (14/8). Dalam pertemuan tersebut, Yahya sempat berbicara soal perselisihan PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beberapa waktu belakangan.

Gus Yahya datang bersama Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar dan Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar Rombongan pejabat teras PBNU tersebut tiba di Istana sekira pukul 16.35 WIB. Mereka masuk ke dalam gedung istana melalui gerbang 'pilar' yang menghadap ke Jalan Veteran, Jakarta.

Mereka hadir secara diam-diam di saat tempat itu dipadati pejabat negara yang menghadiri penyematan gelar kehormatan. Gus Yahya, Gus Mif dan Kyai Anwar keluar dari pintu yang sama sekira pukul 18.30.

“Beliau bertanya dan kami jelaskan semuanya, dan beliau memahami dan menerima dengan baik. Kami jelaskan apa yang terjadi,” kata Yahya seusai pertemuan dengan Jokowi.

Dalam perbincangan tersebut, Yahya menyatakan Jokowi hanya menjadi pihak pendengar tanpa memberi saran soal gejolak PBNU dengan PKB. “Ya itu kan nanti urusan kami sendiri solusinya,” ujarnya.

Konflik antara PKB dan PBNU bermula karena pembentukan pansus angket haji di DPR. Yahya menyatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Ia curiga pansus dilatarbelakangi masalah untuk menyerang PBNU.

Gus Yahya menduga ada hubungan antara pansus haji dengan dirinya selaku ketua PBNU dan adiknya Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat Menteri Agama.

“Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, pansus haji kemudian menyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi,” katanya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara Jakarta pada Ahad (28/7).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjelaskan, pansus angket haji ini berawal dari Komisi VIII yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama karena tidak mendapat data yang memadai.

Komisi Sosial DPR akhirnya sepakat membongkar data ini lewat pansus angket, khususnya terkait visa haji reguler yang tidak diberi pada jamaah yang sudah antri puluhan tahun.

“Jadi, ini murni urusan Komisi VIII yang meminta pansus angket haji. Fokusnya apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji, enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU,” kata Cak Imin dilansir dari Twitter pribadinya, Senin (29/7).

PBNU kemudian membentuk pansus PKB untuk mengevaluasi elite partai politik yang salah satunya didirikan oleh almarhum KH Abdurrahman Wahid itu. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menilai PKB telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya karena berusaha menjauhkan peran kyai.

Partai Gerindra mengatakan sejumlah partai politik (parpol) akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung Ridwan Kamil dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Masuknya parpol di luar koalisi itu sekaligus mewujudkan pembentukan KIM Plus.

Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dalam waktu dekat ada lebih dari dua parpol yang akan bergabung ke KIM Plus. Partai tersebut terdiri dari parpol anggota parlemen dan non parlemen.

"Partai baru gabung lebih dari dua malah, kami akan umumkan tanggal 19," kata Dasco di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (14/8).

Saat ini, KIM terdiri dari empat partai parlemen yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Pada momen tersebut, Dasco juga meyakini kontestasi Pemilihan Gubernur Jakarta tahun ini tidak hanya diikuti oleh satu poros tunggal.

KIM saat ini sudah sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jakarta, yang digadang-gadang akan diberpasangan dengan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suswono.

"Dinamikanya juga akan kelihatan nanti antara tanggal 18-19. Apakah itu nanti kotak kosong, tapi saya yakin tidak lawan kotak kosong," ujar Dasco.

Hal serupa juga dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani. Dia mengatakan Pilkada Jakarta tahun ini akan diwarnai oleh beberapa pasangan calon.

"Perkiraan saya tidak sampai calon tunggal, tidak kotak kosong. Ada pilihan bagi orang Jakarta untuk memilih calon pemimpinnya," kata Muzani dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jakarta Khoirudin mengancam akan menarik dukungan kepada Anies Baswedan.. Dia mengatakan telah memberikan batas waktu kepada Anies untuk mencari rekan koalisi pada Pilgub Jakarta 2024.

Jika tak kunjung ada rekan koalisi, bukan saja Anies tapi PKS juga bisa terancam gagal berlayar, padahal PKS pemenang Pileg di Jakarta menguasai 18 kursi DPRD. Hanya butuh 4 kursi lagi untuk bisa mengusung calonnya sendiri.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan partainya masih mempertimbangkan bergabung ke KIM Plus untuk pengusungan calon dalam Pilgub Jakarta 2024.

Menurutnya, pertimbangan itu terkait kebersamaan dan kolaborasi antara para partai politik demi kebaikan Jakarta."Indonesia membutuhkan kolaborasi, termasuk di Jakarta. Dan PKB selalu mengedepankan kebersamaan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Jakarta, dikutip dari Antara pada Jumat (2/8).

Pergeseran kepemimpinan Partai Golkar dari Airlangga Hartarto dinilai bisa menjadi momentum Presiden Joko Widodo masuk ke partai tersebut. Sejumlah pakar politik menilai gejolak internal partai berlambang beringin itu bagian dari upaya Jokowi menata kekuatan politik setelah masa habis jabatan.

Pakar politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai saat ini Jokowi bisa dikatakan berpeluang sukses mengambil alih Partai Golkar. Ia memprediksi Jokowi atau putra sulungnya bisa mendapatkan jabatan strategis di partai beringin.

"Kelihatannya skema Jokowi menguasai Golkar berhasil. Dibantah atau tidak," kata Ujang lewat pesan singkat WhatsApp pada Rabu (14/8).

Ujang mengatakan Musyawarah Nasional Golkar pada pekan ketiga Agustus nanti hanya akan menjadi forum pengukuhan kubu Jokowi di partai beringin. Dalam hal ini, ia memprediksi Bahlil Lahadalia yang bisa memimpin.

Proyeksi tersebut diperkuat oleh hitung-hitungan Bahlil yang telah mengantongi dukungan dari 34 ketua dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar untuk maju sebagai ketua umum.

"Karena skenarionya seperti itu. Jadi Bahlil akan dengan mudah jadi Ketua Umum Golkar. Tak ada lawan," ujar Ujang.

Makna Kebut Munas

Perubahan kepemimpinan di Partai Golkar berdampak pada percepatan jadwal Musyawarah Nasional (Munas) partai, yang awalnya dijadwalkan pada Desember, kini dimajukan ke 20 Agustus 2024. Munas akan dilaksanakan bersamaan dengan Rapimnas pada hari yang sama.

Pakar komunikasi politik Universitas Padjajaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo beranggapan adanya campur tangan presiden merupakan upaya Jokowi meningkatkan daya tawar politik setelah tak lagi menjabat sebagai presiden.

Kunto menilai posisi Jokowi dapat turun signifikan setelah 20 Oktober. Ini karena Jokowi tidak memiliki naungan partai politik (parpol) seusai bersitegang dengan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP).

Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep dianggap belum memiliki kekuatan berarti karena tidak memiliki kader yang duduk di DPR.

"Terpilihnya Agus saat ini dan Bahlil nanti, mengindikasikan bahwa campur tangan Jokowi berhasil," kata Kunto saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (14/8).

Kunto menjelaskan kedudukan di sebuah parpol dapat membuka akses daya tawar kekuasaan politik seseorang. Munas Golkar yang dipercepat juga dilihat sebagai momentum untuk menyesuaikan jadwal Jokowi yang akan segera mengakhiri masa jabatannya dalam beberapa bulan ke depan.

"Mengapa yang seharusnya Munas itu Desember lalu dimajukan? ada dua momentum. Pilkada dan pergantian presiden," ujar Kunto.

Kunto menjelaskan, Munas Golkar yang dipercepat juga disinyalir berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada), terutama dengan tanggal pendaftaran calon pada 27 Agustus.

Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep digadang-gadang bakal ikut berlaga dalam Pilkada tahun ini. Dia telah mendapat dukungan dari Gerindra untuk maju di Pilgub Jawa Tengah bersama Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal (Irjen) Ahmad Luthfi.

Sedangkan Bobby Nasution selaku menantu Jokowi juga akan berlaga dalam Pilkada Sumatera Utara (Sumut). Bobby bakal berhadapan dengan Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur Sumut yang diusung oleh PDIP.

"Untuk bisa punya kekuatan politik yang diperhitungkan, maka mau tidak mau, Jokowi harus punya parpol yang punya kursi di DPR, dan Golkar adalah satu-satunya opsi," ujar Kunto.

Jokowi Bantah Cawe-cawe

Sinyal adanya keterlibatan pihak eksternal terhadap lengsernya Airlangga juga diungkap oleh mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla. Ia menyebut tidak ada alasan dan dorongan dari internal partai yang memaksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mundur.

Politisi Golkar yang baru saja mengundurkan diri, Jusuf Hamka juga ragu mundurnya Airlangga merupakan keinginan pribadi yang bersangkutan. Jusuf sebelumnya disiapkan Airlangga untuk berlaga di Pilkada Jawa Barat.

"Saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu," kata Jusuf Hamka usai menyerahkan surat pengunduran dirinya di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (12/8).

Namun, Jokowi menepis tudingan yang menyebut dirinya punya peran dalam peristiwa mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketum Golkar. Ia mengatakan setiap partai memiliki mekanisme kepemimpinannya sendiri.

"Tidak ada (cawe-cawe)," ujarnya kepada wartawan seusai meninjau Training Center PSSI IKN Nusantara pada Selasa (13/8).

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali bicara soal dugaan penyalahgunaan hukum. Ia juga beberapa kali menyampaikan keinginannya bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan tersebut awalnya disampaikan Megawati saat berpidato di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8). Ia mengaku terusik mendengar laporan soal intimidasi serta netralitas aparat.

"Aku pikir, kenapa tidak boleh ketemu Kapolri?Kapolrinya mau tidak bertemu dengan saya?" kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8) dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, sebagai warga negara punya hak untuk bertemu Kapolri. Mega juga mengungkit masa lalu, di mana ia memisahkan kepolisian dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Saya hanya mau ngomong kok (ke Kapolri), bapak sudah, insaf dong. Masa sih wargaku itu (diintimidasi, padahal) warga Indonesia juga," katanya.
k,” tambah Megawati.

Usai acara, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati banyak mendengar informasi adanya penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik. Makanya, Presiden ke-5 RI itu ingin meminta pertanggungjawaban dari pimpinan teratas Polri.

"Ibu mengingatkan bahwa pemimpin tertinggi Polri harus bertanggung jawab bagi kepentingan bangsa dan negara, bagi kepentingan merah putih," kata Hasto.

Hasto menyebut, Megawati menerima aduan dari kader-kader PDIP berkaitan dengan adanya kecurangan abuse of power dalam gelaran Pilpres 2024 lalu. Selain itu, kecurangan juga ditopang oleh alat-alat dan sumber daya negara.

"Ibu Mega ketika memberikan kritik itu, itu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara," kata Hasto.

Di sisi lain, Hasto mengungkapkan terdapat sejumlah upaya mengganjal dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Ia menyinggung adanya indikasi menuju calon tunggal di pilkada sebuah daerah yang memiliki sumber daya pertambangan.

"Partai-partai lain mencoba ditutup aksesnya untuk dapat secara bebas mencalonkan itu," kata dia.

Hal itu, kata Hasto menggambarkan adanya pergeseran kepentingan Pilkada untuk segelintir kelompok saja dalam hal memperebutkan sumber daya alam.

Sebagai informasi, pernyataan Megawati ini merupakan respons adanya tudingan ia mengintimidasi Kapolri Sigit. Hal tersebut setelah Mega berpidato dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo pada 30 Juli lalu.

Dalam pidatonya, Mega mengatakan dirinya akan mendatangi Kapolri. Hal ini terkait pemeriksaan Hasto Kristiyanto di Polda Metro Jaya soal dugaan penyebaran konten hoaks.

"Bukan sombong, enggak ada kekuasaan yang langgeng," kata Megawati.

Meski demikian, belum ada respons Polri soal permintaan Megawati. Hingga berita ini ditulis, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Trunoyudo belum membalas pesan singkat Katadata.co.id.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 64 pemerima yang berasal dari tokoh pejabat negara hingga individu non pemerintahan.

Penganugerahan tanda jasa medali ini merupakan rangka memperingati HUT ke-76 Kemerdekaan RI. Pemberian medali berlangsung di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (14/8).

Sejumlah figur politik seperti Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turut memeroleh medali tanda jasa dan kehormatan.

Seusai agenda, Surya Paloh merasa bersyukur karena negara telah memberikan penghormatan dan penghargaan kepada dirinya. Surya Paloh mendapatkan tanda jasa medali kepeloporan sebagai Pendiri Media Group.

Medali kepeloporan merupakan tanda jasa yang diberikan oleh presiden kepada sosok yang memiliki kriteria sebagai perintis atau pengembang suatu bidang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

"Ini sebuah hal yang memberikan motivasi agar saya tetap terjaga dengan idealisme yang ada. Agar pengabdian ini tidak boleh berhenti bahkan harus ditingkatkan lagi," kata Surya Paloh.

Sementara itu, Airlangga Hartarto mendapatkan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama. Selain Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mendapat anugerah tanda kehormatan serupa.

Tanda kehormatan bintang republik Indonesia utama merupakan tanda kehormatan yang tertinggi yang diberikan oleh pemerintah. Bintang ini diberikan kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan negara.

Selanjutnya, Jokowi juga menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa utama kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Selain Bahlil, ada 10 penerima tanda kehormatan serupa. Di antaranya Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angle Tanoesoedibjo dan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

Bintang Jasa Utama merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan untuk menghormati seseorang atas jasa dan perjuangannya. Bahlil menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Presiden Jokowi itu.

"Ini sebagai bentuk motivasi untuk kami dalam pengabdian harus bekerja lebih keras lagi kepada bangsa dan negara," kata Bahlil.

Berikut daftar lengkap penerima gelar tanda jasa dan kehormatan tahun ini:

Medali Kepeloporan

-Ketum Surya Paloh Surya Paloh

Bintang Republik Indonesia Utama:

-Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan
-Menko PerekonomianAirlangga Hartarto

Bintang Mahaputera Adipradana

-Menhan Prabowo Subianto
-Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
-Mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Andika Perkasa
-Mantan Panglima TNI (Purn) Laksamana Yudo Margono
-Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus
-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
-Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel
-Menteri BUMN Erick Thohir
-Menteri Investasi Bahlil Lahadalia
-Mendikbudristek Nadiem Makarim
-Menaker Ida Fauziah
-Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
-Menteri ESDM Arifin Tasrif
-Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar
-Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa
-Menkop UKM Teten Masduki
-Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga
-Jaksa Agung ST Burhanuddin
-Anggota Wantimpres Muhammad Luthfi Al Yahya
-Anggota Wantimpres Putri Kus Wisnu Wardani
-Gubernur Lemhanas Agus Widjojo

Bintang Mahaputera Utama

-Menparekraf Sandiaga Uno
-Menag Yaqut Cholil Qoumas
-Menkes Budi Gunadi Sadikin
-Mensos Tri Rismaharini
-Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono
-Mantan KSAD (Purn) Jenderal Dudung Abdurachman
-Mantan KSAU Marsekal (Purn) Fadjar Prasetyo

Bintang Mahaputera Pratama

-MenpanRB Azwar Anas
-Menkominfo Budi Arie Setiadi

Bintang Mahaputera Nararya

-Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono
-Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah
-Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani
-Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
-Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid
-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono
-Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin
-Menpora Dito Ariotedjo
-Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Sri Woerjaningsih
-Peneliti Ahli Utama BRIN Yohanes Purwanto

Bintang Mahaputera

-Mantan Kapolri (Purn) Jenderal Idham Aziz

Bintang Jasa Utama

-Wamendag Jerry Sambuaga
-Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto
-Anggota Wantimpres Gandi Sulistyanto
-Wamendagri John Wempi Wetipo
-Wamenkeu Suahasil Nazara
-Wamen LHK Alue Dohong
-Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo
-Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo
-Ketua LPSK Hasto Atmojo
-Kepala BP2MI 2014-2019 Nusron Wahid
-CEO dan Founder PT DCI Indoneisa TBK Otto Toto Sugiri

Bintang Jasa Pratama

-Wamenhan Herindra
-Wamenlu Pahala Nugraha Mansury
-Wamenkes Dante Saksono Harbuwono
-Wamentan Harvick Hasnul Qolby
-Ketua Dokter Kepresidenan 2016-2020 Abdul Aziz Rani
-Stafsus Presiden Arif Budimanta

Bintang Budaya Parama Dharma

-Alm KH Ali Manshur Shiddiq (Pecipta Solawat Badar)
-Alm Djauhar Zaharsyah Fahrudin Roesli (Seniman kebudayaan)

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menandatangani 10 perjanjian jual-beli gas (PJBG) senilai US$ 1,25 miliar atau Rp 19,5 triliun. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan penandatangan ini menjadi upaya untuk mencapai produksi minyak bumi satu juta barel per hari dan 12 miliar standar kaki kubik per hari.

“Industri hulu migas merencanakan kegiatan masif dan agresif yang akan memberikan peluang dan tantangan terhadap pengelolaan rantai suplai,” kata Dwi dalam pembukaan acara Supply Chain & National Capacity Summit (SCM Summit) 2024 di Jakarta Convention Centre, Rabu (14/8).

Ia mengatakan, tantangan yang dihadapi industri hulu migas semakin kompleks mengingat adanya sejumlah pekerjaan besar yang akan berjalan dalam waktu yang bersamaan. Pekerjaan tersebut termasuk proyek strategis nasional hulu migas yang ditargetkan mulai produksi antara 2027 hingga 2030.

“Melalui penguatan rantai suplai yang efisien dan terintegrasi, SKK Migas memastikan bahwa proyek strategis hulu migas berjalan sesuai jadwal, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi energi nasional,” ucapnya.

Berikut rincian 10 PJBG tersebut:

1. Amandemen PJBG antara Saka Energi Muriah Ltd dengan PT Perusahaan Gas Negara
2. PJBG antara PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
3. Amandemen PJBG antara PT Pertamina EP dengan PT Igas utama
4. PJBG antara PT Pertamina EP dengan PT Indo Bharat Rayon
5. PJBG antara PT Pertamina EP dengan PT Pelangi Cakrawala Losarang
6. PJBG antara PT Pertamina EP dengan PT Pertamina Gas
7. PJBG antara Pertamina EP dengan PT Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka
8. PJBG antara PT PEP Cepu dengan PT Perusahaan Negara Tbk
9. PJBG antara Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd. dan PT Energi Maju Abadi dengan PT PLN (Persero) dan PT PLN Energi Primer Indonesia
10. PJB LPG antara Petrogas (Basin) Ltd dengan PT Pertamina Patra Niaga

Dalam acara itu, SKK Migas juga melakukan penandatanganan perjanjian lain. Rinciannya, delapan kontrak dengan senilai US$ 428 juta atau setara Rp 6,7 triliun, satu penandatanganan nota kesepahaman (MoU), dan dua perjanjian kerja sama.

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengganti atau reshuffle beberapa menteri kabinet di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tak mempermasalahkan pergantian kader partai banteng.

Hasto mengatakan PDIP menghormati hak prerogatif presiden. "Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kami menghormati hak prerogatif dari presiden itu,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Hasto menyatakan sejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri pada Jokowi meski partai banteng yang mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu memenangkan dua kali Pilpres. Dia mengatakan PDIP bekerja sama dengan partai politik lain mengisi cabinet.

"Sejak awal kami kan enggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak," kata dia.

Hasto juga menegaskan sejak awal partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu tak pernah melakukan tekanan terhadap pemerintahan.

"Kami enggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” kata dia.

Istana Bantah Jokowi Reshuffle Pekan Ini

Istana Kepresidenen membantah isu mengenai perombakan atau reshuffle kabinet pada 14-15 Agustus ini.

“Tidak ada rencana dan tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana lewat pesan singkat WhatsApp pada Rabu (14/8).

Pada kesempatan tersebut, Ari menekankan bahwa keputusan mengenai pengangkatan atau pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Ini berarti presiden memiliki wewenang penuh untuk membuat keputusan tersebut sesuai kebutuhannya dan tidak ada batasan atau intervensi dari pihak lain.

“Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden ke media, 13 Agustus 2024 di IKN, bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif presiden yang dapat dipergunakan jika diperlukan,” ujar Ari.

Jokowi sebelumnya menegaskan dirinya masih memiliki kewenangan untuk merombak jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengungkapkan hal tersebut di tengah menghangatnya isu reshuffle kabinet pada pekan ini.

"Saya sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi kepada wartawan seusai meninjau Training Center PSSI IKN Nusantara pada Selasa (13/8).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata.co.id, ada empat menteri yang berpeluang menjadi sasaran reshuffle.

Empat menteri tersebut adalah yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Investasi Bahlil Lahadalila dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Siti Nurbaya Bakar.

Menteri LHK yang saat ini dijabat oleh politikus NasDem, Siti Nurbaya Bakar, disebut akan digantikan oleh Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan diduduki oleh Supratman Andi Agtas yang merupakan Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

Adapun Menteri ESDM Arifin Tasrif akan digantikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kemudian posisi Menteri Investasi akan diisi oleh Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim juga mengaku partainya belum mendapat informasi dari Yasonna terkait surat resmi dari Istana mengenai adanya penyesuaian tugas atau perubahan dalam kabinet.

“Belum, sampai saat ini kami belum mendengar kabar ini secara pasti,” kata Chico lewat pesan suara WhatsApp pada Selasa (13/8).

PT PLN (Persero) berkomitmen menghadirkan listrik andal untuk operasional pabrik baterai anoda lithium yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (07/08) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah.

Hal ini merupakan wujud dukungan PLN kepada pemerintah dalam mendukung hilirisasi industri mineral dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Presiden menyampaikan bahwa operasional pabrik anoda lithium di KEK Kendal ini merupakan langkah penting dalam mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Pabrik ini diharapkan dapat memproduksi 80 ribu ton material anoda per tahun yang setara dengan 1,5 juta mobil listrik.

“Sangat besar sekali, apalagi kalau ditambah dengan 80 ribu ton produksi di industri ini, berarti akan menjadi 3 juta mobil listrik per tahunnya. Sebuah jumlah yang sangat besar, sehingga kita akan menjadi pemasok terbesar, baik EV (electric vehicle) baterai maupun kendaraan listriknya,” ucap Presiden dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (14/8).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN siap menyuplai semua kebutuhan listrik untuk pengembangan ekosistem industri di KEK Kendal. Dia menilai, KEK Kendal akan memegang peranan besar dalam pengembangan industri tanah air, khususnya untuk hilirisasi industri mineral.

Menurut Darmawan, komitmen PLN ini pun sejalan dengan visi Pemerintah dalam menggenjot hilirisasi industri untuk meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia melalui peningkatan nilai jual komoditas hasil mineral.

“PLN berperan strategis dalam mendukung operasional pabrik ini dengan memastikan pasokan listrik yang stabil. Saat ini kami mempunyai pasokan listrik yang andal dan kami pastikan seluruh sistem kelistrikan kami mampu menjawab kebutuhan listrik industri di KEK Kendal,” ujar Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan DIY, Mochamad Soffin Hadi menjabarkan, guna menyuplai listrik andal ke KEK Kendal, PLN telah melakukan penyambungan listrik dengan total daya 99,19 Mega Volt Ampere (MVA).

Selain itu, PLN juga telah menyuplai kelistrikan sebesar 2 x 15,5 MVA ke pabrik baterai dan akan menambah suplai sebesar 2 x 15,5 MVA pada bulan Desember 2024 untuk operasional pabrik fase kedua.

“Kami sangat bangga dapat berkontribusi dalam pengembangan KEK Kendal melalui dukungan kelistrikan untuk pabrik baterai anoda lithium ini. Kami percaya bahwa investasi dalam infrastruktur kelistrikan yang andal dan berkualitas akan mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia," pungkas Soffin.

PT Pertamina (Persero) berkolaborasi dengan Siemens Energy mewujudkan energi berkelanjutan yang aman dan terjangkau di Indonesia. Sinergi ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman mengenai pembahasan peluang bisnis dan potensi kolaborasi untuk percepatan teknologi, yang dilaksanakan Selasa, 13 Agustus 2024, di Jakarta.

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina Salyadi Saputra dengan Thorbjörn Fors, Senior Vice President dan Managing Director Siemens Energy Asia Pacific.

Salyadi menerangkan, kerja sama ini merupakan komitmen kedua perusahaan terhadap keberlanjutan, inovasi, dan kemajuan energi.

"Kami mengambil langkah maju untuk kepemimpinan energi yang proaktif dan visioner. Kolaborasi ini lebih dari sekedar aliansi strategis, yakni perpaduan keahlian, sumber daya, dan upaya kolektif bersama untuk mengatasi trilema energi dan memastikan bahwa energi aman, berkelanjutan, serta terjangkau. Tidak hanya untuk saat ini, namun juga generasi mendatang," ujar Salyadi dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (14/8).

Salyadi mengungkapkan, kolaborasi ini mencerminkan kerja sama antara perusahaan energi dan teknologi, untuk menghasilkan teknologi dan inovasi. Tidak hanya itu, juga menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, komunitas dan lingkungan.

"Kami akan memanfaatkan potensi sumber daya baru terbarukan sebagai langkah energi transisi. Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi," terang Salyadi.

Hal senada disampaikan oleh pihak Siemens Energy, bahwa Pertamina dan Siemens Energy memiliki visi yang sama untuk menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan menjalankan transisi energi di Indonesia.

"Indonesia memiliki potensi untuk memimpin transisi energi, dan kemitraan kami dengan Pertamina adalah fondasi untuk membangun masa depan yang berkelanjutan bagi Indonesia. Siemens Energy bukan hanya sekedar penyedia teknologi, namun, kami adalah mitra untuk membentuk lanskap energi baru yang berpijak pada tradisi dan kemajuan," ungkap Thorbjörn.

Andilo Harahap, Managing Director Siemens Energy Indonesia menambahkan, kerja sama ini merupakan sebuah awal dan kesamaan visi. Kami berusaha untuk mengoptimalkan dan menggunakan teknologi yang lebih tinggi sehingga mampu memproduksi energi dengan efisien, tapi tetap menjaga lingkungan melalui pengurangan emisi.

Dalam nota kesepahaman tersebut, terdapat tiga program utama yang akan dijalankan. Pertama, power-to-x yang merupakan teknologi inovatif untuk menghasilkan cara baru dalam produksi dan penyimpanan energi terbarukan.

Kedua, pemanfaatan energi panas air limbah upstream. Pada program ini, panas dari air sisa proses dapat dimanfaatkan kembali, sehingga menghasilkan efisiensi energi dan berkelanjutan.

SVP Research & Technology Innovation Pertamina, Oki Muraza menambahkan, program pemanfaatan energi ini merupakan salah satu lompatan besar. Dengan memanfaatkan teknologi pemanfaatan panas canggih dari Siemens Energy, Pertamina dapat menambah efisiensi operasi hulu, di saat bersamaan juga mengurangi jejak karbon. "Hal ini menjadi salah satu ekonomi sirkular dalam sektor energi," terang Oki.

Ketiga, dekarbonisasi sektor kelautan yang akan bermanfaat untuk memantau dan mengelola emisi karbon pada industri maritim. "Ini juga program penting karena industri maritim merupakan komponen penting dalam perdagangan global, dan industri ini menghadapi tantangan untuk pengurangan emisi," tambah Salyadi Saputra.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina menjalin kolaborasi dengan berbagai mitra bisnis, maupun lembaga pemerintah dan akademisi, untuk mengembangkan potensi energi berkelanjutan dan upaya dekarbonisasi emisi.

Kolaborasi ini diyakini dapat mendukung peran Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus mencapai target net zero emission Pemerintah Indonesia.

"Inisiatif-inisiatif dalam bidang energi dan keberlanjutan sangat penting, seiring upaya Indonesia untuk memenuhi standar lingkungan internasional dan berkontribusi terhadap upaya global dalam memerangi perubahan iklim," tambah Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission pada 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian sustainable development goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social & governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.