Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara soal peluang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di-'merahkan'.

Hasto mengatakan hal itu ketika ditanyai kemungkinan Anies mengikuti jejak mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang diusung PDIP untuk kembali berlaga di Pilkada Sumut.

"Kami lihat, cermati," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

PDIP hari ini telah mengumumkan sejumlah calon kepala daerah mereka di Pilkada 2024. Meski demikian, belum ada nama cagub Jakarta yang diumumkan.

"Nanti Ibu Mega yang memutuskan untuk Jakarta," kata Hasto.

Selain itu, Hasto menyinggung adanya pihak yang saling mengatur agar kemenangan diperoleh dalam pilkada. Ia menyoroti pemilihan di sejumlah daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra Utara.

Berdasarkan hal itu, Hasto pun mengatakan masih membangun komunikasi dengan partai politik lainnya berkaitan dengan daerah rawan tersebut. "Masa kami enggak belajar dari saudara kita. Kurang apa loyalitasnya. Akhirnya dikerjai juga," kata Hasto. Meski demikian, Hasto tak menjelaskan siapa saudara yang dimaksud.

Sebelumnya, PDIP belum menentukan apakah akan mengusung Anies Baswedan dalam Pemilihan Gubernur Jakarta atau tidak. Partai tersebut masih fokus mengerucutkan sejumlah nama kader mereka yang disiapkan untuk maju.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu juga menunggu langkah partai lainnya. "Tentu itu bergantung dengan kerja sama politik yang akan kami jalin dengan partai-partai lain," kata Juru Bicara PDIP Chico Hakim kepada Katadata.co.id, Senin (12/8).

Chico mengakui PDIP menjalin komunikasi intensif kepada Partai Kembangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat atau NasDem. Selain itu, PDIP masih melakukan pendekatan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan sejumlah parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo menyebut, pemerintah sudah mulai memproses pembayaran utang rafaksi minyak goreng. Setidaknya 20% peritel telah mendapatkan uang pengganti implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2022 tersebut.

Permendag No. 3 Tahun 2022 membuat peritel membanting harga jual minyak goreng di ritel modern saat itu dari sekitar Rp 23.000 menjadi Rp 14.000 per liter. Beleid tersebut menjanjikan selisih nilai atau rafaksi tersebut akan dibayar oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

"Perkiraan kami masih di bawah 50% peritel yang ikut implementasi Permendag No. 3 Tahun 2022 baru mendapatkan uang rafaksi. Sebab, uang rafaksi hanya diberikan ke produsen minyak goreng," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey di Hotel Borobudur, Rabu (14/8).

Roy mengaku sedang mendata arus dana rafaksi yang mengalir ke peritel. Dana rafaksi hanya disalurkan BPDPKS ke produsen, sedangkan produsen masih bingung bagaimana mengalirkan dana tersebut hingga peritel.

Ia mengingatkan bahwa dana rafaksi yang disampaikan Kementerian Perdagangan ke BPDPKS berbeda dengan pengajuan Aprindo atau senilai Rp 472 miliar. Aprindo mengklaim total dana rafaksi selama hampir dua pekan Permendag No. 3 Tahun 2022 berlaku adalah Rp 812 miliar.

Angka rafaksi yang diberikan oleh Kemendag telah diverifikasi oleh PT Sucofindo. Oleh karena itu, Roy mengatakan sedang meminta data dana rafaksi kepada Sucofindo agar bisa mengawasi aliran dana rafaksi.

"Sejauh ini hanya produsen minyak goreng yang berhak menanyakan pelunasan rafaksi. Alhasil, kami belum dapat mendeteksi aliran dana rafaksi sampai ke peritel," katanya.

Roy menargetkan, rafaksi minyak goreng dapat rampung sebelum pemerintahan selanjutnya menjabat. Ia menduga pemerintahan selanjutnya berpotensi memiliki pandangan beda terkait penyelesaian rafaksi.

"Masalah rafaksi ini sudah 2,5 tahun berjalan. Ini sebenarnya masalah yang disebabkan koordinasi dan komunikasi," ujarnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya meminta opini hukum kepada Kejaksaan Agung dan Kementerian Koordinator Bidan Politik, Hukum, dan HAM terkait perbedaan nilai rafaksi antara peritel dan Sucofindo. Opini hukum tersebut diberikan pada kuartal ketiga 2023.

Peritel memberikan nilai rafaksi minyak goreng tersebut pada awal 2023. Sementara itu, verifikasi Sucofindo rampung pada Juni 2023. Walau demikian, Kemendag meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memverifikasi hasil verifikasi Sucofindo.

Zulhas mengaku, mendapatkan rekomendasi untuk berdiskusi dengan Kemenko Perekonomian untuk menyelesaikan piutang rafaksi tersebut pada kuartal keempat tahun lalu. Diskusi tersebut tidak kunjung terjadi hingga Lebaran 2024.

Pembayaran rafaksi mulai dilakukan BPDPKS pada pertengahan bulan lalu senilai Rp 474 miliar. Dengan kata lain, pembayaran rafaksi tepat dilakukan 2,5 tahun setelah Permendag No. 3 Tahun 2022 berlaku.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo memproyeksi pertumbuhan industri ritel pada kuartal kedua tahun ini hanya mencapai 3,5% secara tahunan. Proyeksi pertumbuhan ini melambat dibandingkan April-Juni 2023 yang mencapai 4% seiring imbas gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Secara keseluruhan sepanjang tahun ini, pertumbuhan industri ritel diperkirakan hanya naik 4,1% sampai 4,2%. Dengan kata lain, pertumbuhan industri ritel jauh lebih rendah dari capaian Januari-Juni 2023 sekitar 4,85%.

"Turun karena terjadi deflasi karena masyarakat mengurangi konsumsi akibat pertumbuhan pendapatan lebih rendah dari fluktuasi harga bahan pokok dan Pemutusan Hubungan Kerja," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey di Hotel Borobudur, Rabu (14/8).

Roy menilai, deflasi pada semester pertama tahun ini juga didorong gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Kementerian Ketenagakerjaan mendata total tenaga kerja yang ter-PHK hingga Juli 2024 telah mencapai 42.863 orang.

Sebanyak 22,356 tenaga kerja atau 52,15% orang yang terkena PHK berasal dari industri pengolahan. Sementara itu, provinsi dengan jumlah tenaga kerja ter-PHK terbesar ada di Jawa Tengah yang mencapai 13.772 orang.

Roy menilai, gelombang PHK diperburuk dengan suku bunga acuan yang tidak kunjung turun. Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan sebesar 6,25% sejak April 2024. Keputusan tersebut membuat suku bunga acuan yang berlaku saat ini merupakan yang tertinggi sejak Juli 2016.

Ia meramalkan perlambatan transaksi pada kuartal kedua akan berlanjut pada kuartal ketiga tahun ini. Sebab, Bank Indonesia belum kunjung memangkas suku bunga acuan pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan lalu.

Roy menjelaskan bertahannya suku bunga acuan sebesar 6,25% pada Juli 2024 membuat perbankan menaikkan suku bunga kredit pada bulan ini. Oleh karena itu, masyarakat akan menahan konsumsi impulsif pada Juli-Agustus 2024 untuk menyesuaikan peningkatan angsuran kredit.

"Maka dari itu, kami selalu menyuarakan agar suku bunga acuan Bank Indonesia jangan terlalu lama tinggi. Kami berharap suku bunga acuan turun menjadi 6% atau 5,75%," ujarnya.

Ia memprediksi tantangan pada industri ritel akan berlanjut dengan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada pada November 2024. Ajang tersebut membuat masyarakat berpendapatan tinggi terus menahan konsumsi sepanjang Juli-Desember 2023.

"Dengan kondisi itu, industri ritel tumbuh 4% saja pada kuartal ketiga sudah bagus," katanya.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) menargetkan aturan pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) selesai sebelum dimulainya pemerintah baru. Aturan pembatasan distribusi BBM diatur dalam revisi Peraturan Presiden (perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

“Kami akan coba selesaikan semua sebelum pemerintahan berikutnya,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di Jakarta pada Rabu (14/8).

Luhut menyebut penyelesaian revisi aturan ini penting untuk mengatasi kualitas udara di Indonesia yang tingkat emosinya masih tinggi.

Luhut mengatakan pemerintah akan melaksanakan pertemuan yang membahas soal kualitas udara di Jakarta. Dia membandingkan indeks udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Jakarta. Indeks kandungan emisi di IKN hanya 6, sedangkan di Jakarta capai angka 150-200.

“Jadi ini sangat berbahaya bagi kita semua, dan kita mengeluarkan Rp 38 triliun alokasi BPJS dan juga biaya pribadi untuk kesehatan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengatakan pemerintah dalam revisi Perpres Nomor 191 memiliki dua pembahasan utama. “Pertama, kami ingin supaya bahan bakar semakin bersih. Berdasarkan kajian kami yang sangat detail, polusi saat musim kemarau ini asalnya dari bahan bakar,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di kantornya pada Jumat (26/7).

Berdasarkan kajian tersebut, Dadan menyampaikan pemerintah ingin mencoba menerapkan bahan bakar yang bersih dan rendah sulfur. Kedua, dalam revisi Perpres 191 juga membahas agar pemerintah dapat memastikan subsidi BBM tepat sasaran.

“Menentukan masyarakat yang berhak kan ada ukurannya, jadi yang tidak berhak, jangan menggunakan yang bersubsidi. Itu saja sih simpelnya,” ujarnya.

Pembahasan revisi Perpres 191 sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Namun hingga saat ini regulasi yang mengatur soal BBM ini tidak kunjung selesai.

Dadan menyebut salah satu hal yang membuat revisi ini belum selesai adalah penentuan golongan masyarakat yang berhak menerima subsidi. “Kami kan harus memutuskan siapa yang berhak dan tidak berhak, itu memerlukan banyak pertimbangan,” ujarnya.

Kendati demikian, Dadan mengatakan pembahasan revisi perpres 191 saat ini sudah hampir selesai. “Pembahasan di level saya, eselon I sudah selesai, begitu juga di level pak Menteri dan Menko. Sekarang lagi proses oleh Bapak Presiden,” kata dia.

Edy Rahmayadi resmi mengantongi dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai calon gubernur Sumatra Utara. Saingan Edy di Pilgub Sumut yakni Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Edy yakin dirinya mampu mengalahkan Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilkada Sumut nanti. Ia tetap optimistis meski Bobby saat ini disokong koalisi gemuk yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, NasDem, PKB, juga PKS.

Ia juga mengatakan jumlah koalisi tak menjamin kemenangan di Pilkada. Mantan Pangkostrad itu juga bersyukur sudah memenuhi persyaratan 20% untuk maju kembali.

"Jadi bukan persoalan gemuk atau kurus, tapi kuota yang bisa mengantar berlayar," kata dia di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Edy mengatakan kursi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut mencapai 21. Sedangkan Hanura memiliki lima kursi di legislatif provinsi tersebut.

Adapun, Bobby Nasution sebelumya dipecat PDIP lantaran memberikan dukungan pada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 berbeda dengan partai banteng yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Bobby yang dipecat PDIP lalu diberi surat penugasan oleh Partai Golkar untuk maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Partai lain seperti Gerindra, Demokrat, hingga Partai Kebangkitan Bangsa juga mendukung Bobby.

Belakangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga ikut mengusung Bobby. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan partainya tak akan meminta posisi cawagub beriringan dengan dukungan yang diberikan.

"PKS mengusung beliau (Bobby), dan tentu kita mempercayakanlah kepada beliau, siapa wakilnya, kami juga tidak minta wakil," kata Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7).

Harvey Moeis menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah tahun 2015–2022. Dalam persidangan, Harvey didakwa merugikan keuangan negara Rp 300 triliun terkait kasus tersebut.

Jaksa mengatakan Harvey memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul kekayaannya.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara," kata jaksa penuntut umum (JPU) Ardito Muwardi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8) dikutip dari Antara.

Jaksa lalu menjelaskan perkara Harvey yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin itu. Harvey awalnya bertemu Direktur Utama PT Timah Tbk. Mochtar Riza Pahlevi, Direktur Operasi PT Timah Alwin Albar, serta 27 pemilik smelter swasta.

Pertemuan tersebut membahas permintaan biji timah Mochtar dan Alwin sebesar 5% dari kuota ekspor dari smelter swasta. Adanya permintaan karena bijih timah yang diekspor swasta hasil penambangan ilegal di wilayah pertambangan PT Timah.

Harvey lalu meminta empat smelter swasta yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Inter Nusa membayar biaya pengamanan ke suami Sandra Dewi itu.

Nilai pengamanan yang diminta sebesar US$ 500 hingga US$ 750 per ton. Jaksa mengatakan biaya tersebut seolah-olah tercatat sebagai tanggung jawab sosial (CSR) yang dikelola Harvey atas nama PT Refined Bangka Tin.

Harvey juga didakwa mengatur kerja sama sewa pengolahan timah di smelter swasta. Ia bersama empat smelter swasta melakukan negosiasi dengan PT Timah terkait sewa smelter tanpa studi kelayakan.

Harvey dan empat smelter swasta lalu bersepakat dengan PT Timah untuk menerbutkan surat perintah kerja di wilayah pertambangan BUMN tersebut. Tujuannya, melegalkan pembelian biji timah oleh swasta yang menambang di IUP PT Timah.

Harvey dan empat smelter swasta tersebut lalu melakukan kerja sama sewa alat proses pembuatan logam timah dengan PT Timah. Namun, kerja sama itu tak tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) semua perusahaan.

Harvey bersama Mochtar dan Alwin menyepakati harga sewa alat senilai US$ 4.000 per ton untuk PT Refined Bangka Tin serta US$ 3.700 per ton untuk empat smelter lainnya. Sedangkan tanggal kajian dibuat mundur alias back date.

Jaksa menilai akibat perbuatan tersebut, terjadi kerusakan lingkungan di wilayah IUP PT Timah. Dampaknya adalah kerugian ekologi, ekonomi lingkungan, hingga ruginya negara.

Kementerian Perdagangan menyebut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah mengirimkan surat rekomendasi besaran bea masuk anti dumping atau BMAD keramik impor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam rekomendasi tersebut, Mendag mengusulkan BMAD sebesar 45% hingga 50%, jauh lebih rendah dari rekomendasi Komisi Anti Dumping Indonesia maksimum 199,8%.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasna mengatakan, rekomendasi BMAD pada keramik impor telah mempertimbangkan semua aspek, mulai dari konsumen hilir keramik hingga inflasi akibat tambahan bea masuk tersebut.

penambahan bea masuk pada keramik impor saat ini dapat berdampak pada pelaku toko bangunan hingga biaya konstruksi rumah. Kasan menyampaikan pihaknya tidak hanya memikirkan industri keramik nasional saat menentukan rekomendasi BMAD keramik impor.

"Pemerintah yang diwakili Menteri Perdagangan mempertimbangkan hal lain selain industri keramik, seperti toko bangunan, industri properti, sampai dampak ke inflasi nasional," kata Kasan di Hotel Borobudur, Rabu (14/8).

Kasan mengaku tidak bisa mengumumkan rekomendasi besaran BMAD keramik impor secara merinci. Menurutnya, Menteri Perdagangan telah menyurati Menteri Keuangan terkait besaran BMAD tersebut.

BMAD keramik impor saat ini hanya menunggu Kementerian Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BMAD keramik impor. Pemerintah sebelumnya telah mengenakan bea masuk tindakan perlindungan (BMTP) terhadap keramik asal Cina, Vietnam, dan Thailand hingga November 2024.

BMTP keramik Tiongkok diterbitkan pada September 2018 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018. Dengan kata lain, keramik asal Negeri Panda telah dikenakan bea masuk tambahan selama enam tahun terakhir.

Walau demikian pengenaan bea masuk itu tak mampu membendung banjir produk Cina. Dampaknya, satu pabrik keramik dalam negeri akhirnya gulung tikar. Sebanyak 3.000 tenaga kerja di industri keramik terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam 1,5 tahun terakhir.

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prastal Danial sebelumnya mencatat, keramik impor dari Cina telah mengikis utilisasi industri keramik nasional menjadi 60% pada saat ini. "Hasil produksi keramik dari peningkatan utilisasi industri keramik lokal lumayan besar, tapi mereka tidak bisa melakukannya karena harga keramik lokal kalah dengan keramik impor," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia Edy Suyanto mendorong pemerintah menerapkan bea masuk anti-dumping atau BMAD terhadap keramik impor dari Cina hingga 200%. Produk dari Negeri Panda tersebut terbukti melakukan praktik dumping.

Bukti itu tercantum dalam surat hasil penyelidikan KADI beberapa waktu lalu. Dalam surat yang diterima Asaki tertulis, produk keramik Cina melakukan dumping antara 100,12% sampai 199,88% dari harga normal.

Dengan kata lain, harga keramik impor dari Tiongkok lebih murah hingga dua kali lipat dari harga sebenarnya. Praktik curang ini telah menggerus industri keramik nasional hingga menyebabkan penurunan kapasitas produksi dan laba.

Asaki mendata utilisasi industri keramik pada paruh pertama tahun ini hanya 63%. Angka tersebut lebih rendah dari capaian Januari hingga Juni 2023 sebesar 69%.

"Kami tidak anti dan tidak melarang impor keramik dari Cina tapi kami melawan praktik unfair trade, yakni tindakan dumping yang disertai predatory pricing," kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto dalam keterangan resmi pada 4 Juli lalu.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung soal wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus di Pilkada. Mega merasa ada upaya meninggalkan PDIP sendirian dalam kontestasi politik daerah.

Megawati menyinggung hal itu dalam pidatonya usai PDIP secara resmi menyampaikan surat rekomendasi untuk calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada serentak 2024.

"Saya suka ngomong pada diri saya sendiri: kasihan deh PDI Perjuangan, dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian'," kata dia di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Ia merasa ada upaya membatasi langkah partai politik menjalin kerja sama di pilkada. Mega lalu mempertanyakan apa makna KIM Plus yang tengah ramai sekarang ini.

"Nek KIM Plus tuh plusnya opo, yo? (PKS) Oh begitu?" Kata Megawati saling saut dengan kader yang hadir.

Megawati lalu mengatakan setiap warga negara memiliki haknyang sama di mata hukum. Oleh karena itu, Mega berharap rakyat menjadi hakim tertinggi dalam pemilihan.

"Dengan pikirannya akan memilih pemimpinnya diizinkan dan orang harusnya menerima hal itu," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah partai pendukung Prabowo Subianto yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mendapat angin segar dengan potensi merapatnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasional Demokrat (NasDem).

Di Jawa Timur partai-partai bersepakat mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Di Sumatera Utara, PKS ikut di barisan KIM mengikuti PKB yang lebih dulu memberikan dukungan untuk Bobby Nasution.

Potensi terbentuknya KIM Plus di Pilkada Jakarta sebelumnya telah diungkap oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Dasco KIM Plus telah sepakat untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta 2024.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo mencatat, belum ada ritel modern besar atau supermarket yang bersiap untuk menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara. Minat investasi ritel modern di Nusantara akan bergantung pada realisasi pemerintahan selanjutnya terkait pembangunan IKN.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan, sejauh ini baru satu pelaku ritel modern yang memastikan akan berinvestasi di Nusantara, yakni PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau Alfamart. Namun, Roy menyampaikan pemain ritel modern dengan kapasitas supermarket masih belum berminat untuk menanamkan uangnya di Nusantara.

"Kami masih menginventarisasi pemain supermarket yang berminat berinvestasi di IKN. Pemain supermarket dan jenis ritel modern lainnya masih ingin melihat perkembangan," kata Roy di Hotel Borobudur, Rabu (14/8).

Selain itu, menurut Roy, pemain supermarket kemungkinan baru berinvestasi di IKN setelah konstruksi pusat perbelanjaan rampung. Berdasarkan catatan Katadata, sejauh ini telah ada enam investasi yang membangun proyek gedung multi fungsi di Nusantara.

Roy berpendapat minat investasi ritel modern di Nusantara mulai terbentuk dengan bertambahnya pekerja konstruksi di IKN. Kondisi tersebut akan tambah baik jika pemindahan aparatur sipil negara terealisasi pada akhir tahun ini.

Roy menghitung penduduk di IKN setidaknya lebih dari 200.000 orang pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, Roy memastikan investasi di sektor ritel modern akan terealisasi di Nusantara.

"Investasi di bidang perhotelan sudah. Jika hotel ada, maka ada proyeksi kunjungan di Nusantara. Jadi, ritel akan hadir untuk memenuhi kebutuhan penduduk di IKN," katanya.

Alfamart merupakan bagian dari Konsorsium Nusantara yang berencana membangun superblok di Nusantara. Salah satu proyek yang sedang dalam konstruksi dalam kawasan superblok tersebut adalah Hotel Nusantara.

Roy mencatat Alfamart akan berkolaborasi dengan Badan Usaha Otorita IKN, yakni PT Bina Karya. Adapun Bina Karya merupakan kontraktor yang sedang membangun infrastruktur dasar di kawasan komersial IKN.

Di sisi lain, Roy mengatakan masyarakat yang menetap di IKN dalam waktu dekat masih dapat mengakses ritel modern. Ia mencatat ada empat minimarket milik PT Indomarco Prismatama atau Indomaret di luar kawasan IKN.

Indomaret terdekat berjarak 2 kilometer dari IKN. Roy menyampaikan, keempat Indomaret tersebut tersebar hingga 5 km sebelum tiba di IKN melalui jalan nasional.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan mengatakan, keberadaan ritel penting di IKN untuk menopang pengembangan aktivitas wilayah. Sebab, peritel umumnya menyediakan bahan pokok masyarakat.

"Hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, bahkan fasilitas olah raga sudah dibuka di IKN. Orang di IKN perlu makan dan minum, tapi belum ada peritel di IKN, bagaimana ini?" kata Kasan di Hotel Borobudur, Rabu (14/8).

Berdasarkan catatan Katadata, sejauh ini setidaknya ada 53 proyek investasi yang dimulai di IKN. Adapun telah ada satu investor yang berasal dari industri ritel, yakni PT Sumber Alfaria Trijaya atau Alfamart.

Alfamart tergabung dalam Konsorsium Nusantara untuk membangun kawasan multiguna, salah satunya dalam pembangunan Hotel Nusantara. Namun konsorsium tersebut belum mengumumkan apakah konsorsium akan membangun fasilitas ritel di IKN dalam waktu dekat.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono sebelumnya mengatakan PT Indogrosir berminat untuk berinvestasi pada groundbreaking tahap ketujuh. Namun rencana tersebut ditunda lantaran belum memiliki lahan yang cocok.

OIKN telah menyediakan tanah agar konsorsium tersebut merealisasikan investasinya. Namun Indogrosir tidak mendapatkan bagian dari tanah yang telah diserahkan ke konsorsium tersebut.

"Indogrosir mau merealisasikan investasinya di tempat lain, tapi ternyata lokasinya terlalu jauh. Nanti kami bicarakan kelanjutan investasi Indogrosir seperti apa," katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membersihkan jalan negara yang berdebu akibat pembangunan IKN menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 di ibu kota baru tersebut. Jalan negara akan menjadi salah satu akses yang dilalui warga sekitar yang ingin mengukuti perayaan kemerdekaan Indonesia di IKN.

Berdasarkan pantauan ANTARA, terdapat dua unit road sweeper yang membersihkan debu jalanan imbas proyek pembangunan IKN. Road sweeper tersebut melintasi jalan negara kawasan Desa Bumi Harapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Rabu (14/8).

Pembersihan tersebut berlangsung menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Setelah road sweeper menyapu debu yang menumpuk di aspal Jalan Negara, mobil tangki pun menyusul untuk menyiramkan air ke atas aspal yang sudah disapu.

Pembangunan konstruksi di IKN dihentikan sementara sejak Jumat (10/8). Tak ada lagi mobilisasi kendaraan pengangkut alat berat.

Selain pembersihan, jalan negara di terpasang umbul-umbul bernuansa merah putih dengan tulisan, “Nusantara Baru Indonesia Maju.”

IKN mulai bersolek mempersiapkan penyelenggaraan upacara nanti. Bendera dan umbul-umbul merah putih mulai dipasang di Istana Negara IKN. Sejumlah pesawat TNI Angkatan Udara trpantai terus melakukan latihan manuver di langit Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, TNI Angkatan Udara menyiapkan atraksi flypass yang akan ditampilkan pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur

“Setelah tata upacara militer, ada (atraksi) flypass. Ada juga nanti memberikan hiburan atau memberikan tambahan kegiatan dari TNI-Polri. Kita lihat di tanggal 17,” ucap Heru Budi usai acara pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2024 di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).

SKK Migas mengatakan Mubadala Energy, operator wilayah kerja (WK) South Andaman, saat ini sedang menyusun skenario rencana pengembangan atau plan of development (POD) potensi migas di sana.

“Ditargetkan bahwa POD ini bisa kami selesaikan di sekitar Oktober 2024,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat ditemui di Jakarta pada Rabu (14/8).

Dwi mengatakan Mubadala saat ini masih mengkalkulasi seluruh aspek yang mask dalam rencana pengembangan di WK South Andaman seperti kebutuhan platform untuk hasil produksi.

Mengingat Mubadala berhasil mendapatkan satu Giant Discovery dan satu Big Fish yang terdiri atas Sumur Layaran-1 dengan potensi gas mencapai 6 triliun kaki kubik (TCF), dan Sumur Tanglkulo-1 dengan potensi gas sebesar 2 TCF.

Menurutnya saat ini waktu yang tepat bagi Mubadala Energy menyusun desain POD. “Perlu bangun LNG nanti itu pasti akan disalurkan ke Sumatera. Nanti kami kalkulasi kebutuhan industri,” ujarnya.

Selain itu, untuk mensukseskan produksi WK South Andaman Dwi mengatakan pihaknya sedang melakukan studi untuk merevitalisasi kilang LNG Arun yang nantinya digunakan untuk menampung hasil produksi gas di South Andaman.

Sebelumnya, pemerintah berencana membangun kilang gas alam cair (LNG) baru di Aceh. Langkah ini sebagai upaya untuk mengganti fasilitas yang sudah tua di provinsi tersebut.

"Karena kilang di Arun tidak semua peralatan bisa digunakan,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji di kantornya, Jakarta, Kamis (11/1).

Rencana pembangunan kilang mulai berhembus saat Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan kilang LNG Arun tidak bisa digunakan untuk menyerap potensi gas yang ada di Aceh.

Sebagai informasi, gas bumi dari Sumatera Bagian Utara telah lama berproduksi. Lapangan Arun mulai mengalirkan gas pada awal 1970-an. Ketika itu, perusahaan asal Amerika Serikat, Mobil Oil (lalu menjadi ExxonMobil Oil), yang melakukan pengeboran.

Produksi gas tersebut sebagian besar diekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Sisanya untuk pabrik Pupuk Iskandar Muda dan Pembangkit Listrik. Bertahun-tahun kemudian kilang LNG Arun menjadi mati suri karena kurangnya pasokan gas.

Kabar baik baru muncul pada 2022. Pemerintah menyebut adanya potensi cadangan gas besar alias giant discovery di utara Aceh, termasuk Blok Andaman.

Terkait rencana pembangunan kilang, menurut Tutuka, semua pihak dapat mengerjakannya. “Bisa (Mubadala), bisa siapa saja,” ujarnya.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan terus mendukung kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk terus dilanjutkan.

“Tentu saja pelaksanaan HGBT tentu akan menjadi sangat fleksibel terkait dengan investasi di hulu migas sejauh keekonomian di Hulu Migas bisa kami capai, maka tentu itu menjadi hal yang sangat baik untuk terus dilaksanakan,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat ditemui di Jakarta pada Rabu (14/8).

Dwi mengatakan terus mendorong HGBT sebab kebijakan ini merupakan program hilirisasi pemerintah secara makro yang bertujuan untuk membangun pertumbuhan ekonomi ada investasi di hilir yang dibangun.

“Tinggal nanti bagaimana kami mengefisiensi industri ini sehingga keekonomiannya kontraktor kontrak kerja sama itu akan bisa kami jamin,” ujarnya.

Sebab menurutnya jaminan keekonomian investasi hulu migas merupakan hal penting sebab setiap investor di industri ini tentu saja merupakan pebisnis yang mengharapkan adanya keuntungan dari usahanya.

“Jadi kalau di Hulu Migas tidak profitable ya nanti akhirnya tidak ada investasi kan, kami sendiri jadi tidak mampu menyuplai gas,” ucapnya.

Kelanjutan HGBT

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan HGBT atau gas murah untuk industri. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan belum ada keputusan terkait sampai kapan kebijakan ini akan dijalankan.

“HGBT jalan terus, tapi dilanjutkan saja dulu,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (12/7).

Dia optimistis kebijakan ini akan memberi dampak baik bagi Indonesia baik dari sisi produktivitas industri hingga penerimaan pajak negara.

Selain itu, manfaat lainnya adalah meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia lebih bagus sehingga akses masuk ke pasar lebih mudah.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Sebelumnya Arifin memastikan perpanjangan kebijakan HGBT masih akan terbatas pada tujuh sektor industri. Ini karena banyak sub sektor yang dinilai membutuhkan, sebenarnya sudah masuk dalam tujuh sektor yang mendapatkan kebijakan harga gas murah tersebut.

Adapun tujuh kelompok industri tersebut, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Airlangga mengatakan pemerintah mengkaji usulan program ini diperluas ke seluruh sektor industri.

Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

Kebijakan harga gas murah US$ 6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 bagi tujuh kelompok industri.