Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan kepada partai politik dalam koalisinya agar tidak menugaskan seorang menteri untuk mencari uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan, saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintahan yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN," kata Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta, Kamis (10/10).

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa saat ini zaman digital yang serba cepat sehingga partai politik diminta untuk tidak mencoba-coba mencari uang dari APBN.

Walaupun demikian, Prabowo mengakui setiap institusi maupun organisasi, termasuk partai politik membutuhkan uang. Akan tetapi, lebih baik mencarinya dengan cara yang halal dan baik.

Oleh sebab itu, pemerintahannya kelak akan mengelola kekayaan negara dengan baik sehingga dapat mendukung semua institusi di Tanah Air.

"Peluang ekonomi kita sangat besar, kekayaan laut kita sangat besar. Pantai kita salah satu terbesar di dunia, sekitar 90.000 hektare lebih panjang pantai kita. Kita bisa buat budi daya ikan dan sebagainya,” kata dia.

Sementara Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa sejumlah kandidat bakal calon menteri pada kabinet pemerintahan mendatang telah dipanggil oleh Prabowo.

"Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun, bahkan sudah mulai ada yang dipanggil," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).

Orang RI Pintar Cari Istilah

Prabowo menilai orang Indonesia pintar mencari istilah atau padanan kata agar enak didengar. Penilaian itu dia ungkapkan saat melihat kondisi rakyat Indonesia yang masih banyak dalam keadaan miskin.

“Dia bukan miskin, dia prasejahtera. Dia sebetulnya adalah berharap meningkat ke kelas menengah, aspiring middle class, istilah ilmiahnya itu aspiring middle class, dia aspire, dia berharap ke tingkat menengah,” kata Prabowo.

Prabowo melanjutkan, “Apa artinya kalau dia berharap ke tingkat menengah? Berarti dia belum ke tingkat menengah kan? Berarti dia miskin. Pintar aja itu.”

Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak untuk tegas menyatakan kondisi yang terjadi atau tanpa mencari istilah yang enak didengar.

“Ya bilang miskin, ya, miskin gitu loh. Enggak enak, tetapi kita sebagai pemimpin harus berani melihat itu. Kita harus berani melihat kesulitan,” katanya.

Adapun Prabowo tiba di acara tersebut pada pukul 16.30 WIB bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Sejumlah bank nasional makin rajin menggenjot bisnis wealth management yang menyasar nasabah dengan aset jumbo atau biasa disebut nasabah kaya. Di tengah tren itu, PT Bank QNB Indonesia Tbk atau BKWS tak ketinggalan dengan turut bekerja sama dengan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).

Kerja sama dengan perusahaan penerbangan pelat merah itu bertujuan untuk meningkatkan bisnis wealth management. Layanan wealth management merupakan bisnis pengelolaan kekayaan yang difasilitasi oleh perbankan maupun manajer investasi.

Dalam kerja sama ini, bank yang merupakan bagian dari QNB Group yang kuat di Timur Tengah dan Afrika itu menawarkan GarudaMiles sebagai hadiah bagi nasabah QNB First. Head of Retail Banking Bank QNB Indonesia Grace Luzar mengatakan, Bank QNB Indonesia menyadari bahwa traveling telah menjadi bagian dari gaya hidup modern.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah perjalanan wisatawan lokal pada Juli 2024 mencapai lebih dari 77 juta. Dari data tersebut pula disebutkan jika jumlah penumpang penerbangan domestik tumbuh 11,70%, sementara penumpang penerbangan internasional pada bulan yang sama tumbuh 45,43%.

"Reward GarudaMiles akan tersedia mulai Oktober hingga Desember 2024 dan untuk mendukung jumlah nasabah dan menarik calon nasabah dalam memperluas akses layanan keuangan bersama Bank QNB Indonesia," kata Grace dalam keterangan resminya, Kamis (10/10).

Beralih Incar Nasabah Kaya

Sebelumnya, PT BCA Syariah juga menyatakan minat untuk ekspansi ke bisnis wealth management. Layanan ini diyakini bisa meningkatkan kinerja usaha.

"Mungkin dalam dua tahun ke depan, ya, (meluncurkan bisnis wealth management)," kata Direktur BCA Syariah Pranata saat ditemui di Jakarta, Senin (7/10).

Keinginan BCA Syariah memperluas bisnis wealth manajemen didasari sebab masyarakat yang naik kelas juga cukup banyak. Potensi bisnis wealth management dinilai menjanjikan baik bagi bank konvensional maupun bagi perbankan syariah.

Melansir data Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS, tabungan di atas Rp 5 miliar tumbuh 9% pada Agustus 2024, melambat dibandingkan Juli 2024. Adapun tabungan untuk kategori di bawah Rp 2 miliar mengalami pertumbuhan 4,95% pada Agustus 2024.

Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Produk wealth management memang menjadi salah satu strategi bank sebagai upaya perbankan untuk meningkatkan pendapatan berbasis biaya atau fee based income.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo berharap sosok menteri perumahan rakyat yang akan dipilih Prabowo merupakan sosok yang terbuka, terjun langsung ke lapangan, dekat dengan para pelaku dan ekosistem properti.

"Harus sering ke lapangan, sering bertemu dengan para pelaku (properti), harus terbuka," ujar Hashim di Jakarta, Kamis (10/10).

Dirinya sudah tahu nama yang akan mengisi posisi menteri perumahan rakyat, namun dirinya dan tim transisi berkomitmen untuk tidak membocorkannya sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden baru pada 20 Oktober.

"Saya sebenarnya sudah tahu namanya, tapi saya sudah janji untuk tidak membocorkannya sebelum tanggal 20 Oktober nanti. Sudah diwanti-wanti bahwa nama itu bisa saja dirombak bahkan 5 menit sebelum kabinet diumumkan,” kata Hashim.

Fokus Menyediakan Rumah Layak Huni

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet juga mendukung wacana calon Prabowo Subianto untuk menjadikan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai kementerian tersendiri, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut dia, upaya itu bisa membuat pemerintah fokus menyediakan kebutuhan rumah yang layak huni bagi berbagai kalangan masyarakat, sekaligus menggerakkan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan kepemimpinan Prabowo, dia yakin stabilitas politik dan kemitraan yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah akan tetap terjalin dengan baik, sebagaimana telah terjalin selama ini dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam menyambut pemerintahan Prabowo, dunia usaha juga harus mempersiapkan diri. Apalagi, Prabowo merupakan sosok yang dikenal dengan ketegasan dan kecintaannya pada Indonesia.

"Sehingga pelaku usaha swasta juga harus mengikutinya dengan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap langkah usaha yang mereka jalankan," ujarnya.

Kitabisa resmi memasuki industri asuransi lewat PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa atau Asuransi Kitabisa. CEO Asuransi Kitabisa Bryan Silfanus mengatakan Asuransi Kitabisa membawa pendekatan baru dalam industri asuransi dengan menekankan semangat tolong-menolong.

Asuransi Kitabisa berawal dari program tolong-menolong antardonatur Kitabisa dengan nama SalingJaga di tahun 2019. Dalam perjalanannya, Kitabisa kemudian mengakuisisi PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa pada 2023.

"Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa berubah nama menjadi PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa dan perusahaan telah mengantongi izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata Bryan dalam keterangan resmi, Kamis (10/10).

Bryan mengatakan, Asuransi Kitabisa mendapat dukungan kuat dari ekosistem Kitabisa. Dengan dukungan ekosistem Grup Kitabisa, Asuransi Kitabisa berkomitmen menyediakan lebih banyak pilihan perlindungan berbasis tolong-menolong.

"Asuransi Kitabisa menjaga amanah anggota, dengan memastikan dana dikelola secara transparan,” ujarnya. Ia menyebut jika Asuransi Kitabisa hadir untuk menjawab tantangan dan menangkap peluang industri asuransi Indonesia yang membutuhkan berbagai strategi pendalaman pasar.

Bryan mengutip ASEAN Insurance Surveillance Report 2022 yang menyebut pemanfaatan (penetrasi) layanan asuransi di Indonesia masih berada di level 1,4%. Posisi itu berada di bawah Singapura dengan 12,5%, Malaysia dengan 3,8%, dan Thailand dengan 4,6%.

Sejalan dengan pemanfaatan layanan asuransi yang masih rendah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat densitas asuransi di Indonesia berada di level Rp 1.882.640 pada akhir 2022. Otoritas menargetkan densitas asuransi mampu menembus Rp 2.400.000 pada 2027.

Tinggal 10 hari lagi, Prabowo Subianto akan resmi dilantik sebagai presiden. Dia pun turut membocorkan soal kabinet pemerintahannya untuk periode 2024-2029.

Belakangan ini kerap dikabarkan kabinet pemerintahan Prabowo akan sangat gemuk. Mengingat, Prabowo akan membentuk kementerian dan lembaga baru yang akan menambah jumlah kabinet pemerintahannya.

Prabowo membeberkan alasan kenapa kabinetnya akan lebih gemuk. “Saya ingin bentuk pemerintahan persatuan yang kuat dan terpaksa koalisinya juga besar,” kata Prabowo di BNI Investor Summit 2024 di Jakarta, Rabu (9/10).

Prabowo menegaskan bahwa dalam mengurus Indonesia dengan cakupannya besar membutuhkan jumlah menteri yang banyak. Belum lagi dengan sejumlah permasalahan yang akan dihadapi.

“Nanti dibilang kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Negara kita besar bung! Negara kita luas sama dengan benua Eropa,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meyakinkan tidak akan memimpin Indonesia dengan otoriter. Dia berdalih, negara otoriter pada umumnya hanya memiliki satu partai namun berbeda dengan Indonesia.

Dia juga tidak menutup kemungkinan akan kembali mengambil menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kepemimpinannya nanti. “Dalam Menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga menteri yang akan datang dari kabinet sekarang,” kata Prabowo.

Pemerintah Janji Defisit APBN Tetap Dijaga

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan rencana penambahan kementerian/lembaga (K/L) pada masa pemerintahan Prabowo tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2025.

Pemerintah tetap menjaga defisit APBN 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemenkeu akan berupaya menjaga dan mengelola APBN secara hati-hati.

“Kami mendukung transisi yang efektif namun tetap menjaga APBN itu sehat dan kredibel,” kata Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Anyer, Banten, Kamis (26/9).

Selain itu, Kemenkeu juga akan terus mencermati dinamika reorganisasi di kelembagaan. Termasuk juga dengan adanya kemungkinan penambahan beberapa K/L pada pemerintahan Prabowo.

Wahyu kembali memastikan kebijakan pemerintah ke depan tidak akan memperlebar defisit APBN pada 2025. “ Sudah kita hitung bahwa ini memungkinkan untuk ditampung dari belanja non K/L lagi. Jadi sekarang overall defisit tetap 2,53%,” ujar Wahyu.

Saat ini, APBN 2025 telah mengakomodasi penambahan jumlah K/L lewat belanja non K/L. Tercatat alokasi belanja non K/L pada tahun depan ditetapkan Rp 1.541,3 triliun, atau meningkat signifikan dibandingkan 2024 senilai Rp 1.376,7 triliun.

Dengan alokasi anggaran itu, defisit APBN tetap dijaga 2,53% dari PDB atau sebesar Rp 616,19 triliun pada 2024. “Nanti dinamikanya akan diakomodasi di belanja non K/L,” kata Wahyu.

Emiten yang terafiliasi dengan konglomerat Eddy K Sariaatmadja dan Anthoni Salim, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), telah memperkuat posisinya di PT Bukalapak.com Tbk (BUKA). Elang Mahkota memborong 9,83 miliar saham atau sekitar 9,54% dari keseluruhan saham yang diterbitkan dan disetor oleh BUKA.

Corporate Secretary EMTK Titi Maria Rusli mengatakan perusahaan membeli saham BUKA dengan harga Rp 120 per saham, dengan total nilai transaksi mencapai Rp 1,17 triliun. Proses pembelian saham BUKA ini dituntaskan pada 9 Oktober 2024, dengan tujuan untuk investasi jangka panjang.

Dengan pembelian saham ini, EMTK kini memegang langsung 10,68 miliar saham atau sekitar 10,36% dari keseluruhan saham BUKA. Sebelumnya, EMTK memiliki 850 juta saham atau 0,82% di Bukalapak secara langsung. Secara tidak langsung, EMTK lewat anak usahanya, PT Kreatif Media Karya, memiliki 24,62% saham BUKA.

“Status kepemilikan saham langsung,” tulis Titi dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Kamis (10/10).

BEI Minta Klarifikasi dari Bukalapak

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga meminta klarifikasi lebih lanjut dari PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Perusahaan Bukalapak, Cut Fika Luthfi mengonfirmasi adanya transaksi tersebut melalui pernyataan tertulis pada 9 Oktober 2024. Ia menjelaskan EMTK telah memberikan konfirmasi tertulis sebagai pengendali PT Kreatif Media Karya, pemegang saham utama Bukalapak.

Dalam konfirmasi tersebut, disebutkan bahwa transaksi pembelian saham BUKA dilakukan langsung oleh EMTK pada 9 Oktober 2024. Total saham yang diakuisisi mencapai 9.831.706.040 lembar, setara dengan 9,54% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh di Bukalapak.

Sebelumnya, BUKA sempat mencatatkan transaksi crossing saham atau transaksi tutup sendiri di pasar negosiasi senilai Rp 2,08 triliun pada Rabu (9/10). Berdasarkan data D’Origin, nilai transaksi crossing saham BUKA itu berada di atas harga pasar, yakni di harga Rp 155 per lembar saham. Padahal, saham Bukalapak sepanjang hari itu diperdagangkan di rentang Rp 132–150 per lembarnya.

Transaksi tersebut berlangsung di tengah kabar Bukalapak akan dicaplok oleh e-commerce asal Cina, Temu. Sejauh ini, aplikasi belanja online tersebut sudah tiga kali mengajukan izin operasional di Indonesia, namun selalu ditolak.

PT Bank Permata Tbk (BNLI) mengungkapkan pertumbuhan pengguna mobile banking mencapai dua digit, yaitu 14% per September 2024 secara tahunan atau year on year (yoy). Bank Permata optimistis pertumbuhan ini akan berlanjut dengan peluncuran Permata ME, tampilan baru dari aplikasi mobile banking Permata Mobile X.

"Pertumbuhan (pengguna mobile banking) sekarang ini kurang dari dua juta pengguna," kata Consumer Banking Director Permata Bank Djumariah Tenteram saat ditemui wartawan di Jakarta, Kamis (10/10).

Seiring dengan perubahan logo Permata Bank, Permata ME menawarkan aplikasi dengan desain, performa, dan fitur baru. Direktur Utama Permata Bank, Meliza M. Rusli, mengatakan peluncuran Permata ME merupakan kelanjutan dari perubahan logo dan identitas Permata Bank.

"Dengan demikian, nasabah bisa memanfaatkan layanan perbankan kami sebagai bank lokal yang memiliki jaringan global dan visi regional," kata Meliza.

Ia mengutip data Bank Indonesia mengenai kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Agustus 2024 di mana transaksi perbankan digital tumbuh sebesar 31,11% yoy dengan jumlah transaksi mencapai 1,87 miliar transaksi.

Transaksi BI-RTGS tercatat mengalami peningkatan sebesar 11,73% yoy dan transaksi BI-FAST mengalami peningkatan sebesar 11,73% yoy. Adapun transaksi melalui QRIS juga menunjukkan pertumbuhan sigifikan 217,33% yoy.

"Dengan mengintegrasikan berbagai fitur ke dalam satu aplikasi, kami ingin memenuhi kebutuhan nasabah dan memberikan kemudahan yang lebih baik dalam melakukan transaksi keuangan, karena semua kebutuhan mereka ada di mobile banking Permata ME yang hadir dengan tampilan baru dan pengalaman baru,” jelasnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,28% ke level 7.480 pada penutupan perdagangan Kamis (10/10). Pilarmas Sekuritas menyatakan para pelaku pasar menunggu informasi mengenai siapa saja yang akan duduk sebagai menteri dalam kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Informasi ini semakin krusial mengingat pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming akan berlangsung pada 20 Oktober 2024.

Pasar berharap para menteri yang terpilih nanti memahami situasi global sehingga mampu menjaga perekonomian nasional. Mereka juga berharap para menteri memiliki visi dan misi yang sejalan presiden dan wakil presiden terpilih. "Sehingga, ini akan mempermudah langkah presiden baru pada masa transisi dan menjaga keberlanjutan agar transisi dapat berjalan dengan lebih cepat," tulis Pilarmas Sekuritas dalam rilisnya, Kamis (10/10).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 9,08 triliun, dengan volume 18,54 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.078.430 kali. Sebanyak 257 saham menguat, 279 saham terkoreksi, dan 251 saham tidak bergerak. Nilai kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.509 triliun.

Dari sebelas sektor saham yang ada di Bursa, hanya tiga sektor yang menghijau. Indeks saham-saham sektor konsumer siklikal naik paling tinggi, yakni 1,85% sedangkan indeks saham sektor industri dasar turun paling dalam 0,78%.

Bursa Asia bergerak bervariasi seiring dengan melemahnya IHSG. Nikkei 225 naik 0,26%, Hang Seng Seng menguat 2,98% dan Straits Times turun 0,29%. Sementara Shanghai Composite juga terpantau mengalami kenaikan 1,32%.

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):
- PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) naik 22,67% menjadi Rp 184
- PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) naik 16,67% menjadi Rp 98
- PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) naik 13,19% menjadi Rp 206
- PT MNC Land Tbk (KPIG) naik 11,64% menjadi Rp 163
- PT Blue Bird Tbk (BIRD) naik 6,98% menjadi Rp 2.070

Saham yang turun paling dalam (top losers):
- PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) turun 7,19% menjadi Rp 129
- PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) turun 4,3% menjadi Rp 1.780
- PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) turun 3,7% menjadi Rp 156
- PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) turun 3,68% menjadi Rp 262
- PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) turun 3,4% menjadi Rp 398

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan perkembangan dan evaluasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (10/10).

Laporan ini secara khusus disampaikan sebelum masa pergantian presiden pada 20 oktober mendatang. "Saya melaporkan tentang perkembangan pelaksanaan APBN sebelum pergantian presiden. Tadi disampaikan bagaimana pelaksanaan APBN 2024," kata Sri Mulyani kepada wartawan saat ditemui seusai pertemuan.

Laporan yang ia sampaikan adalah gambaran tentang bagaimana pengalokasian APBN 2024 hingga saat ini. Sri Mulyani juga mengatakan rincian lebih lanjut akan disampaikan dalam konferensi pers yang dijadwalkan minggu depan.

"Minggu depan saya akan buat konferensi pers soal hal itu," ujarnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani bersama bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu perkembangan yang dilaporkan adalah pelaksanaan serta outlook APBN 2024 yang akan ditutup pada Desember 2024 di bawah kepemimpinan presiden terpilih.

“Senin siang sampai sore hari ini, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden terpilih Prabowo,” kata Sri Mulyani dalam unggahan akun Instagram pribadinya @smindrawati pada Senin (9/9).

Kegiatan itu ditujukan agar Prabowo sebagai calon presiden berikutnya mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan. Laporan berikutnya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan APBN (RAPBN 2025) di DPR dan arahan-arahan presiden terpilih mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.

Postur sementara APBN 2025 sesuai kesepakatan terakhir antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yaitu defisit Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dengan target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, keseimbangan primer defisit Rp63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp616,2 triliun pada 2025.

Bitcoin menjadi instrumen investasi alternatif yang paling cuan sepanjang tahun ini. Data Bloomberg menunjukkan, sejak 1 Januari hingga 9 Oktober 2024 harga Bitcoin telah melambung 38,82%.

Kenaikan harga Bitcoin bahkan melampaui kenaikan harga emas dan saham-saham di Bursa Amerika Serikat (AS). Berdasarkan Indeks emas Bloomberg, sejak awal tahun ini harga emas mencatat kenaikan 26,32% sedangkan Indeks Nasdaq dan S&P 500 naik lebih dari 20%.

Analis Reku Fahmi Almuttaqin mengatakan performa Bitcoin dan saham AS terbilang cukup impresif di tengah situasi suku bunga tinggi tahun ini. Hal ini menandakan besarnya potensi aset-aset global seperti Bitcoin dan saham AS sebagai instrumen investasi yang menarik bagi investor. "Terlebih, kinerja positif indeks Nasdaq dan S&P 500 dibukukan di tengah situasi ekonomi AS yang cukup fluktuatif dengan potensi resesi yang sempat membayangi," ujar Fahmi dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10).

Konflik di Timur Tengah juga menjadi tantangan tersendiri bagi aset-aset global. Namun, Bitcoin dan pasar saham AS masih mampu memberikan imbal hasil yang menarik.

Fahmi menyebut kenaikan harga Bitcoin menjadi salah satu yang tertinggi di antara aset-aset kripto yang ada. Indeks kripto BGCI yang mengukur pergerakan harga aset kripto, termasuk altcoin (koin alternatif), menunjukkan kenaikan sejak awal tahun ini (year to date) sebesar 12,24%. Ethereum sebagai aset kripto terbesar kedua sejak awal tahun ini hanya naik 3,24%, hampir sama dengan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sebesar 3,19%.

Meskipun mencatat kenaikan harga tertinggi, Bitcoin memiliki volatilitas yang tinggi. Hal ini berbeda dengan saham-saham di bursa AS yang secara umum terlihat membukukan pertumbuhan yang lebih stabil sepanjang tahun ini.

Penurunan Suku Bunga akan Mendorong Saham dan Kripto

"Berlanjutnya tren pelonggaran kebijakan moneter AS dengan penurunan suku bunga bulan depan berpotensi besar dapat mempertahankan tren positif tersebut mengingat hal itu dapat memicu meningkatnya likuiditas yang ada di pasar saham saham AS dan pasar kripto," ujar Fahmi.

Ia menilai penurunan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) akan cenderung membuat nilai dolar AS melemah. Alhasil, instrumen investasi seperti saham dan aset kripto menjadi lebih menarik. Aset kripto, emas, dan Indeks Nasdaq terlihat kompak menguat ketika Indeks Dolar AS menurun pada Agustus lalu seiring dengan meningkatnya kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunga pada 17-18 September.

Indeks Dolar AS bahkan sempat mencatat kinerja minus 1,78% pada 27 September setelah The Fed memangkas suku bunga acuannya. Penurunan suku bunga AS itu diikuti dengan kenaikan harga emas, aset kripto, dan saham AS.

Reku mengimbau investor untuk tetap mengambil keputusan yang cermat dan tidak tergesa-gesa dalam berinvestasi. Investor perlu memantau perkembangan terkait peristiwa penting, seperti pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada 7-8 November dan pemilihan presiden AS pada 6 November.

"Investor bisa menabung rutin dan memantau kondisi pasar secara reguler," ujar Fahmi. Saat ini pengguna platform Reku bisa berinvestasi pada saham AS dan aset kripto unggulan (blue chip) dengan sekali geser (swipe).

Reku menyediakan fitur Packs yang berisi Crypto Blue Chip dan US Starter Packs dengan komposisi aset-aset kripto dan saham AS dengan performa optimal. "Dengan begitu, investor dapat mendiversifikasikan portofolionya ke aset kripto potensial dengan lebih mudah dan risiko terukur," ujar Fahmi.

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini sudah memiliki sejumlah rencana untuk mengatur kebijakan perpajakan pada masa pemerintahannya, mulai dari rencana perubahan pajak penghasilan (PPh) badan, pajak pertambahan nilai (PPN), hingga mengejar pengemplang pajak.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan rencana pemerintah Prabowo yang bakal memangkas pajak penghasilan (PPh) badan yang kini masih 22%. “PPh badan memang ingin kita turunkan supaya tidak terlalu memberatkan kepada masyarakat,” kata Drajad saat ditemui dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

PPh badan sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha seperti perusahaan, lembaga, atau organisasi. Secara umum, PPh badan dibayarkan oleh entitas seperti perusahaan perseroan, firma, dan korporasi yang berstatus sebagai wajib pajak badan di suatu negara.

Meskipun begitu, hingga saat ini belum diputuskan persentase penurunan PPh badan. Sebab, keputusan tersebut juga akan mempertimbangkan kondisi fiskal atau kinerja penerimaan negara. “Belum (besaran tarif atau persentasenya). Karena kita memang menginginkan untuk suatu saat bisa menurunkan PPh badan. Tapi itu belum ada spesifik, ini baru harapan saja,” ujar Drajad.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah mengungkapkan adanya potensi penurunan PPh badan pada masa pemerintahan Prabowo. Rencana ini akan mengacu penerapan di Singapura dan Hong Kong.

“Tarif pajak 22% hendaknya kita turun menjadi 20%, mendekati negara Singapura dan Hong Kong, yang tidak terlalu lama lagi,” kata Hashim dalam acara diskusi Kadin, Senin (7/10).

Adik kandung Prabowo itu meminta para pengusaha tidak perlu khawatir dan cemas. Karena pemerintahan Prabowo belum berencana menaikan pajak. “Tidak ada kenaikan pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak,” ujar Hashim.

Menimbang Kenaikan PPN Menjadi 12%

Pemerintahan Prabowo kemungkinan akan masih akan menimbang kepastian kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%. Saat ini, kenaikan PPN dilakukan secara bertahap dan sudah diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Secara pribadi sebagai ekonom, Drajad menyatakan ketidaksetujuannya dengan wacana pemerintah untuk menaikan PPN 12%. Hal itu karena kenaikan pajak itu bakal menggerus daya beli dan penerimaan negara.

“Itu saya sebenarnya kurang sepakat dengan PPN naik 12% karena saya khawatir efeknya justru akan menurunkan total pajak yang diterima,” kata Drajad.

Meski ada potensi kenaikan penerimaan pajak, namun asumsi itu terjadi jika banyak orang patuh membayar pajak. Namun dengan ketidakpastian ekonomi saat ini, kemungkinan penarikan PPN bakal sulit dipungut.

“Bagaimana kalau dengan kenaikan itu, orang yang bayarnya makin sedikit? Sama seperti barang kalau dijual lebih mahal, orang yang beli makin sedikit. Ini ujungnya penerimaan kita jeblok,” ujar Drajad.

Jika itu terjadi, maka kenaikan PPN menjadi 12% bakal menggerus pendapatan negara. Ditambah lagi, jumlah kelas menengah juga terus menyusut akibat ketidakpastian ekonomi nasional.

Selain itu, Indonesia mengalami deflasi lima bulan beruntun sejak Mei hingga September 2024. Fenomena ini terjadi karena daya beli turun seiring meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

“Salah satu penyebab yang paling kuat karena tingginya angka setengah menganggur. Itu ada 2,41 juta orang setengah menganggur,” kata Drajad.

Menurut Drajad, setengah jumlah pengangguran tersebut memiliki daya beli rendah, dan ini membuat mereka terlempar dari kelompok kelas menengah. Kondisi akan semakin diperparah jika pemerintah menaikan PPN menjadi 12%.

“Kalau dipaksakan PPN 12%, saya khawatir, setengah jumlah orang yang menganggur akan makin banyak. Ujung-ujungnya orang-orang yang yang membeli barang makin sedikit. Konsumsi makin sedikit, ujung-ujungnya PPN-nya juga akan terganggu,” ujar Drajad.

Mengejar Pengemplang Pajak Rp 300 Triliun

Prabowo mengincar tambahan pendapatan pajak sebesar Rp 300 triliun dari berbagai sumber. Drajad mengungkapkan bahwa masih banyak penerimaan pajak yang belum terkumpul dari para pengusaha nakal dan sumber lain.

“Kebetulan kita menemukan dari pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan sumber-sumber yang belum tergali,” kata Drajad dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Drajad mengatakan pajak-pajak yang belum terkumpulkan untuk menambah kebutuhan APBN pada 2025. Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

“Rencananya belanja negara di level Rp 3.600 triliun, tapi yang kita butuhkan itu minimal Rp 3.900 triliun. Jadi kurang Rp 300 triliun,” ujar Drajad.

Kekurangan pajak itu akan diperoleh dari tiga sumber. Pertama dari kasus-kasus pajak yang sudah inkrah. Dalam kasus tersebut terdapat wajib pajak yang kalah di pengadilan dan tidak bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) namun belum disetor ke negara.

Kedua, praktik kecurangan pajak dengan melakukan manipulasi atau transfer pricing. Ini juga akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan diincar Prabowo. Adapuan transfer pricing adalah penentuan harga yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

“Jadi sudah tidak ada lagi peluang mereka, Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar,” ujar Drajad.

Ketiga, Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengungkapkan ada sejumlah pengusaha nakal yang tidak melunasi pembayaran pajak. Oleh karen itu, pemerintah ingin yang semua pihak memenuhi kewajiban pajaknya.

Bahkan, Prabowo sudah memegang data yang mengungkap indikasi pengusaha nakal yang tak bayar pajak. Data tersebut diperoleh langsung dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan pengusaha dari industri Perkebunan kelapa sawit.

“Dikonfirmasi dari Kementerian LHK ada jutaan hektare kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” kata Hashim, Senin (7/10).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara mengenai nasib rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta yang tak dihuni lagi. Rencananya, rumah itu akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal DPR untuk mengurus administrasi rumah dinas tersebut.

"Saya rasa dalam waktu dekat, akan ada pembicaraan dan memang kemudian dari pengguna barang diserahkan kembali, artinya kepada pengelola," kata Rionald di Jakarta, Kamis (10/10).

Dalam hal ini, DJKN Kemenkeu berkedudukan sebagai pengelola rumah dinas DPR tersebut. "Jadi, kita menunggu prosesnya saja," ujar Rionald.

Sebelumnya Sekretariat Jenderal DPR menerbitkan surat bernomor B/733/RT.01/09/202. Dalam surat tertanggal 25 September 2024 itu disebutkan bahwa anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapat rumah.

Surat itu memuat tiga poin utama yang menjelaskan fasilitas baru sebagai pengganti rumah dinas. Pertama, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Kedua, pemberian tunjangan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik. Adapun poin ketiga, anggota DPR yang mendapat tunjangan perumahan, maka tidak berhak menempati Rumah Jabatan Anggota.

Rumah Dinas DPR Terdapat Tikus dan Atap Bocor

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengakui bahwa 45% dari 596 rumah yang ada di Komplek Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR masih dalam kategori layak untuk dihuni.

Walaupun begitu, pihaknya masih kerap menerima keluhan dari para penghuni rumah dinas tersebut. Keluhan rumah dinas DPR itu disampaikan melalui aplikasi Perjaka (Perawatan Rumah Jabatan Kalibata).

"Memang kalau dibuat klasifikasi ada rumah yang kondisinya masih baik, ada yang kurang baik, dan ada juga yang memang kondisinya cukup masuk parah," kata Indra saat konferensi pers di RJA DPR di Kalibata, Jakarta, Senin (7/10).

Di samping itu, sebagian rumah dinas itu ada yang ditempati oleh tim ahli, karena sejumlah anggota DPR sudah mempunyai rumah tinggal di kawasan Jabodetabek.

Selain masalah fisik seperti tembok yang rembes atau atap yang bocor, rumah dinas itu memiliki permasalahan gangguan dari tikus. Dia menduga keberadaan tikus-tikus itu karena lingkungan rumah dinas dekat dengan sungai dan tempat sampah.

Beban APBN Bisa Makin Berat

Sejumlah ekonom mengkritik rencana pemberian tunjangan rumah untuk anggota DPR sebesar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Hal itu seakan-akan menujukan bahwa para anggota DPR tidak memiliki empati di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini.

Rencana ini juga dianggap tidak masuk akal karena daya beli tengah masyarakat dan jumlah kelas menengah menurun. Belum lagi, pemerintah bakal menarik iuran untuk program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai usulan tunjangan ini dapat membebani APBN. “Karena APBN digelontorkan untuk tunjangan rumah anggota dan perawatan rumah dinas. Memang bagi kesekretariatan DPR merupakan uang kecil, bagi rakyat kecil uang miliaran tersebut bisa berarti,” ujar Huda.

Padahal, uang tunjangan tersebut bisa menyokong program makan bergizi gratis yang layak dengan gizi seimbang bagi delapan ribu anak setiap hari dalam setahun.

“Gizi anggota dewan sudah sehat semua. Tapi mereka tidak memikirkan dan tidak punya rasa empati buat berbagi ke masyarakat miskin,” kata Huda.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal juga menilai rencana tunjangan ini bakal membebani APBN. Karena kondisi fiskal sudah sangat terbatas untuk membiayai program-program pemerintah.

“Seharusnya pengeluaran APBN ini sangat selektif dan diprioritaskan untuk mengangkat pendapatan masyarakat,” ujar Faisal.

Dengan begitu, benefit apapun yang akan diberikan kepada ASN, pejabat tinggi, dan termasuk juga anggota DPR harus menyesuaikan kondisi APBN. Sehingga, benefit yang ada saat ini harus diarahkan kepada masyarakat kelas menengah dan bawah.