IDXChannel – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menurunkan tarif sewa rumah susun (Rusun) menjadi Rp1,1 juta per bulan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap sewa yang terjangkau menarik masyarakat untuk tinggal di sana.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh baik. Tarif sewa yang sebelumnya Rp3,5 juta tapi atas kemudahan Pj Gubernur DKI Jakarta akhirnya dapat diturunkan menjadi Rp1,1 juta dan yang paling mahal Rp2,25 juta," ujar Ara dalam keterangan resmi, Jumat (1/11/2024).

Dia juga menargetkan para penghuni Rusun Pasar Rumput bisa dari masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan tersebut. Mulai dari ASN, TNI Polri, guru, buruh dan milenial yang bekerja di kota, sehingga mampu mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Tujuan lainnya adalah untuk membangun ekosistem yang bagus dan saya juga minta ini bisa heterogen dan mewujudkan ekosistem Indonesia Mini ada di sini dengan berbagai macam latar belakang dan kerja sama yang produktif," tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan informasi yang dihimpun dan leaflet dari Perumda Pasar Jaya di lapangan, unit hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput terdiri dari dua tipe yakni tipe hook dan tipe standar.

Sejumlah fasilitas juga tersedia yakni Pasar Tradisional, Klinik Kesehatan, Balai Warga, Taman Warga, PAUD, ATM Center, Mini Market dan Kantor Kas Bank serta tempat ibadah. Untuk pelayanan informasi dan pemasaran dapat diakses melalui barcode dan Whatsapp ke Nomor HP 0812-8888-7807.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menetapkan harga sewa Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput di Kawasan Manggarai, Jakarta Selatan sebesar Rp1,25 juta per bulan.

Harga sewa tersebut sesuai dengan arahan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait.

Teguh menambahkan, prioritas penyewa rusun ini adalah individu atau keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, diutamakan masyarakat terprogram (terdampak program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, seperti penertiban kota, bencana alam, dan kondisi sejenis).

Selanjutnya Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, TNI atau Polri dengan pangkat atau golongan rendah, serta masyarakat generasi milenial yang belum memiliki rumah.

"Tujuannya untuk mempromosikan konsep hunian dan fasilitas yang terdapat di Rusunawa Pasar Rumput. Selain itu juga sebagai upaya menarik minat calon penghuni," ujar Teguh dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Diakuinya, Rusunawa ini memiliki 1.984 unit yang tersebar di tiga tower hunian. Dilengkapi fasilitas, seperti ruang keluarga, dua kamar tidur, dapur, kamar mandi, balkon, dan pendingin ruangan (AC).

Teguh mengungkapkan, Pemprov DKI fokus untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi warga Jakarta. Dengan penyediaan hunian berkualitas untuk warga, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

"Kami di DKI Jakarta terus berkomitmen untuk menyediakan akses perumahan layak huni dan terjangkau bagi masyarakat Jakarta. Untuk mempermudah proses pendaftaran agar lebih efisien dan tepat sasaran, calon penghuni dapat mengakses website ’SIRUPA’ milik Perumda Pasar Jaya," tuturnya.

Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta atas komitmennya dalam mewujudkan hunian layak dan mengedepankan konsep keadilan untuk semua. Sebab, hunian tersebut digratiskan bagi warga terdampak kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan selama satu tahun.

"Kita meminta agar dipastikan, yang boleh menempati hunian ini adalah mereka yang membutuhkan dari segi finansial, seperti ASN, guru, polisi, TNI, bahkan pedagang yang berpenghasilan rendah," kata Maruarar atau yang akrab disapa Ara.

"Selain itu, mereka akan terbantu untuk mobilitas yang dekat dengan lokasi kerjanya. Kami juga senang dengan upaya Pemprov DKI yang bergerak cepat dalam mengungsikan korban kebakaran Manggarai dengan menyediakan 418 unit, dengan catatan gratis sewa selama setahun hingga 27 Oktober 2025," ujarnya.

Sekedar informasi, terdapat dua tipe hunian di Rusunawa Pasar Rumput, yaitu tipe hook seluas 38 m² dan tipe standar seluas 36 m². Kedua tipe ini masing-masing memiliki fasilitas, seperti homogeneous tile 60 x 60, toilet duduk dan shower, plafon exposed, engineering door accessories ex dorma, kusen jendela aluminium powder coating.

Daya listrik 1.300 watt, air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan keramik kamar mandi roman. Di luar unit hunian, tersedia juga fasilitas pendukung, meliputi pasar tradisional, sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), balai warga, minimarket, food court, ATM center, perpustakaan, dan masjid.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur DKI Jakarta yang mampu menurunkan tarif sewa rumah susun (Rusun) menjadi Rp1,1 juta per bulan.

Pria yang akrab dipanggil Ara itu mengharapkan agar tarif sewa rusun yang lebih terjangkau mampu menarik masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal yang berada di Kawasan Manggarai tersebut.

"Saya berpikir ini (penurunan tarif sewa Rusun) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kebijakan-kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik," ujar Ara dalam keterangan resmi, Jumat (1/11/2024).

Menteri PKP juga berharap dengan meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi Rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda tranportasi dan pasar.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh baik. Tarif sewa yang sebelumnya Rp3,5 juta tapi atas kemudahan Pj Gubernur DKI Jakarta akhirnya dapat diturunkan menjadi Rp1,1 juta dan yang paling mahal Rp2,25 juta," tambahnya.

Dia juga menargetkan para penghuni Rusun Pasar Rumput bisa dari masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan tersebut. Mulai dari ASN, TNI Polri, guru, buruh dan milenial yang bekerja di kota, sehingga mampu mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Tujuan lainnya adalah untuk membangun ekosistem yang bagus dan saya juga minta ini bisa heterogen dan mewujudkan ekosistem Indonesia Mini ada di sini dengan berbagai macam latar belakang dan kerja sama yang produktif," tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan informasi yang dihimpun dan leaflet dari Perumda Pasar Jaya di lapangan, unit hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput terdiri dari dua tipe yakni tipe hook dan tipe standar.

Sejumlah fasilitas juga tersedia yakni Pasar Tradisional, Klinik Kesehatan, Balai Warga, Taman Warga, PAUD, ATM Center, Mini Market dan Kantor Kas Bank serta tempat ibadah. Untuk pelayanan informasi dan pemasaran dapat diakses melalui barcode dan Whatsapp ke Nomor HP 0812-8888-7807.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menata ulang sebanyak tujuh stasiun kereta api yang ada di Sumatra Utara. Penataan ulang ini dilakukan dalam rangka penyiapan sarana dan prasarana untuk pelayanan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 yang tinggal beberapa bulan lagi.

Tujuh Stasiun yang ditata ulang yaitu Stasiun Binjai, Stasiun Kisaran, Stasiun Tanjung Balai, Stasiun Dolok Merangir, Stasiun Baja Linggei, Stasiun Bandar Tinggi, dan Stasiun Rampah.

Penataan stasiun yang dilakukan meliputi perbaikan atap, lantai, toilet, ruang tunggu, mushola serta mengembalikan warna kusen pintu dan jendela kembali pada warna asli kayu untuk menampilkan kesan klasik yang elegan namun tidak mengubah bangunan aslinya.

KAI bergarap penantaan ulang tersebut bisa memberikan kesan dan pengalaman baru bagi para pelanggan KA dalam menikmati layanan kereta.

Manager Humas KAI Divre I Sumut, Anwar Solikhin menyampaikan, peningkatan layanan di stasiun diharapkan tidak hanya menarik lebih banyak penumpang untuk menggunakan jasa kereta api. Namun, untuk mendukung peningkatan kunjungan ke destinasi wisata di wilayah Sumatera Utara.

"Dengan layanan yang lebih baik dan fasilitas yang lebih nyaman, kami optimistis penataan dan renovasi di berbagai stasiun akan menarik penumpang dan wisatawan untuk menggunakan kereta api sebagai transportasi ke objek-objek wisata di wilayah Sumatera Utara,” kata Anwar Solikhin, Jumat (1/11/2024).

Jika melihat data penumpang saat ini, jumlah rata-rata penumpang di Stasiun Medan mencapai 8.000 penumpang per hari yang terdiri dari penumpang KA antar kota dan penumpang KA perkotaan.

Sementara itu, jumlah rata-rata penumpang di Stasiun Binjai mencapai 5.800 penumpang per hari. Ini menunjukkan layanan KA sangat diminati sehingga perlu peningkatan layanan melalui penataan stasiun.

Selain stasiun, penataan juga dilakukan pada kantor-kantor unit pelaksana teknis di wilayah Divre I Sumatera Utara. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung produktivitas para pegawai dalam melaksanakan tugas di lapangan. KAI berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan layanan baik bagi pelanggan maupun bagi pegawai dan pemangku kepentingan lainnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Tujuh perusahaan teknologi terkemuka asal Amerika Serikat (AS) sepakat membangun Command Center atau Pusat Kendali fase II di IKN.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian implementasi Proof of Concept (PoC) senilai USD7,6 juta atau setara Rp199,47 milar. Tujuh perusahaan AS yang terlibat dalam proyek ini adalah Amazon Web Services, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, dan Motorola.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi mengatakan, masing-masing perusahaan akan berkontribusi dengan keahliannya dalam bidang teknologi informasi untuk membangun pusat kendali yang canggih dan efisien yang akan memperkuat pondasi Command Center fase II yang berlokasi di Gedung Kemenko Polhukam 3 di Nusantara, baik dari sisi hardware dan software.

Amazon Web Services menyediakan layanan cloud dan keamanan IT, Autodesk menangani manajemen konstruksi dan desain, Cisco mendukung infrastruktur IT dan jaringan, serta Esri berperan dalam analisis geospasial.

Selanjutnya, IBM berfokus pada manajemen aset dan lingkungan, Honeywell menangani sistem pengawasan dan keamanan, sementara Motorola menyediakan teknologi komunikasi dan jaringan yang andal.

Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap aspek dari infrastruktur dan keamanan PoC Command Center yang akan dibangun di Nusantara memiliki standar infrastruktur terbaik, sehingga menciptakan ekosistem yang mutakhir dan berkelanjutan.

"Kami telah memasuki tahap awal pembangunan PoC Command Center fase II di IKN. Kami berharap, teknologi ini akan menjadi pusat percontohan teknologi smart city yang berpotensi besar dalam mendukung pengembangan teknologi di Nusantara untuk masa depan," kata Ali Berawi.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) melakukan kunjungan kerja bersama ke Kanada dalam kegiatan The Canadian Institutional Investors Roundtable on the Indo-Pacific (CIIRIP), Senin (28/10/2024) lalu.

Keikutsertaan ketiga lembaga Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA) tersebut pada gelaran CIIRIP dalam rangka menjajaki berbagai potensi kerja sama investasi di Indonesia di berbagai sektor, khususnya pada pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang strategis.

Melalui pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen selama 10 tahun terakhir, penghasilan Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp5.536,5 pada Triwulan II-2024 hingga bonus demografi, menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang menjanjikan.

"Partisipasi ini merupakan kesempatan berharga bagi IIF untuk mempromosikan potensi investasi di Indonesia pada kancah Internasional. Partisipasi ini merupakan kesempatan berharga bagi IIF untuk mempromosikan potensi investasi di Indonesia," ujar Interim Chief Executive Officer/Chief Financial Officer IIF, Rizki Pribadi Hasan, dalam keterangan resminya, Jumat (1/11/2024).

CIIRIP sendiri diselenggarakan oleh Canada’s Indo-Pacific Trade Representative (CIPTR) untuk memungkinkan komunitas investor institusional Kanada berkumpul dan terlibat dalam isu-isu kunci terkait investasi di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia.

Dengan nilai total aset investasi lebih dari USD1 triliun (CAD), CIIRIP membuka peluang investasi yang sangat besar di kawasan Indo-Pasifik, khususnya Indonesia.

"IIF meyakini bahwa kerja sama antara Indonesia dan Kanada akan semakin memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya dari sektor Infrastruktur," ujar Rizki.

(taufan sukma)

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli buka suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Yassierli menyebut, pemerintah hormat dan akan mematuhi serta tunduk atas putusan MK. Dia menambahkan, pemerintah juga segera mengambil langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Adapun langkah yang akan diambil, diakuinya, dengan menginisiasi koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Kemnaker juga akan mengajak serikat pekerja atau serikat buruh, Apindo, Kadin, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog mengenai tindak lanjut pasca-putusan MK.

"Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya," ujar Yassierli dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Dia mengatakan, pemerintah memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh, serta keberlangsungan usaha.

Yassierli juga mengajak seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan untuk turut mengambil bagian dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

Bukan tanpa alasan, menurutnya, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut pekerja atau buruh yang sedang aktif bekerja, tetapi juga berkaitan dengan tantangan yang lebih besar, seperti penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk menampung angkatan kerja baru dan perlindungan bagi pekerja yang rentan terkena PHK.

Sebelumnya, dalam putusan pengabulan itu, MK meminta pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023.

Mahkamah menilai adanya kemungkinan perhimpitan norma antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja. Terutama terkait dengan norma dalam UU Ketenagakerjaan yang diubah (baik berupa pasal dan ayat) sulit dipahami secara awam, termasuk sulit dipahami oleh pekerja atau buruh.

“Dengan undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materiatau substansi undangundang ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Jumat (1/11/2024).

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menanggapi keinginan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota forum kerja sama BRICS.

Anindya mengatakan, secara konstitusi, kebijakan luar negeri Indonesia berbasis bebas aktif. Menurutnya, Indonesia tidak menghendaki memiliki hubungan aliansi khusus tertentu terhadap kelompok-kelompok negara.

Meski ada rencana gabung ke BRICS, lanjutnya, Indonesia tetap aktif dalam keanggotaan di APEC, G20, Indo-Pacific Economic Framework (IPAF), dan OECD.

"Nah, Indonesia ini kan aktif di mana-mana. Tadi kita bicara bagiannya dari APEC, bagiannya dari G20, IPAF, dan ada BRICS salah satunya lagi. Belum lagi di OECD kita juga lagi mau accession atau aksesi kepada membership di sana," kata Anindya di Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

Anindya menuturkan, peran Indonesia yang aktif dalam beberapa organisasi multilateral sebagai upaya untuk memeroleh investasi dan potensi perdagangan internasional yang luas.

"Indonesia ini untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan kedua, pasar yang luas untuk perdagangan," katanya.

"Nah, dua hal ini sangat dibutuhkan dan kita melihat bisa dihadirkan dengan upaya-upaya membangun aliansi dengan negara lain, tapi secara multilateral," ujar Anindya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani menargetkan realisasi investasi 2025 tembus USD120 miliar atau sekira Rp1.900 triliun.

Rosan mengatakan, dari target tersebut, pemerintah membidik pembiayaan untuk membangun energi terbarukan di Indonesia. Sebab sumber energi terbarukan di Indonesia dinilai punya peluang investasi cukup besar.

"Target investasi untuk tahun depan sebenarnya adalah sekitar USD120 miliar dari investasi lokal maupun asing. Kami ingin memiliki lebih banyak investasi, terutama dalam energi terbarukan, yang berorientasi pada ekspor," kata Rosan dalam acara Kadin Indonesia Reception Dinner: Strengtening Indonesia's Diplomacy Through Global Partnership and Collaboration di Jakarta, Jumat malam (1/11/2024).

Rosan memaparkan, Indonesia punya potensi untuk menghasilkan energi bersih sebesar 3.700 Giga Watt (GW). Sebagian berasal dari panel surya, dari energi surya, hidro, biomassa, dan panas bumi.

"Jadi terutama di panas bumi. Kita memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia, terutama di wilayah Jawa," ujar Rosan.

Peningkatan produksi energi bersih dari investasi ini merupakan bagian komitmen pemerintah untuk mencapai net zero emissions pada 2060. Namun tantangan klasik yang kerap dihadapi adalah soal pembiayaan.

Rosan berharap, para pelaku usaha juga mampu mendorong dan berkomitmen untuk menciptakan bauran energi bersih di Indonesia lewat dukungan pembiayaan dari investasi.

"Jadi kami memiliki potensi yang besar, tetapi dari potensi ini kami ingin menerjemahkan ke dalam implementasi. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, dan pastinya kita perlu bekerja sama," tuturnya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons realisasi inflasi yang terjadi pada Oktober 2024 sebesar 0,08 persen. Inflasi tersebut menjadi penanda berakhirnya tren deflasi.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie mengaku tidak terkejut dengan inflasi yang terjadi pada Oktober ini sebesar 0,08 persen.

Dia menilai, kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024 menjadi bukti adanya kejelasan bagi masyarakat untuk terlibat dalam program ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini juga mungkin boleh orang berantisipasi dengan program-program Pak Prabowo, yang intinya memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat berkontribusi atau menjadi bagian daripada perputaran ekonomi," kata Anindya dalam acara Kadin, Jumat malam (1/11/2024).

Anindya mengatakan, tren deflasi selama lima bulan berturut-turut sebelumnya karena dua faktor.

Pertama, turunnya daya beli masyarakat dan kedua, masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo mengakibatkan masyarakat masih wait and see.

"Tapi setelah sudah ada kejelasan, orang lebih berani lagi berinvestasi dan menghasilkan daya beli yang naik, dan ini justru yang membuat inflasi benar-benar terlihat," kata Anindya.

Lebih lanjut, Anindya mengatakan, selama inflasi masih dapat dikontrol bukan sebagai suatu yang buruk. Baginya, ini menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki andil besar dalam roda ekonomi Indonesia terutama dari sisi daya belinya.

"Selama dalam under control, saya rasa bukan jelek, itu artinya perputaran dana ada di masyarakat, dan yang kita butuhkankan selain investasi adalah daya beli itu meningkat," ujar Anindya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy sepakat untuk mencapai target pembangunan ekonomi, industri manufaktur harus menjadi leading sector.

Dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas tersebut, kedua menteri membahas mengenai arah kebijakan industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045 serta mengenai rancangan RPJMN 2025-2029.

"Selanjutnya, kami sepakat bahwa untuk mencapai target pembangunan, perlu policy dan strategi yang tepat," ujar Menperin usai membahas arah kebijakan industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045 serta mengenai rancangan RPJMN 2025-2029, di kantor Bappenas, Jumat (1/11/2024).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit tersebut, Menperin juga menyampaikan tiga hal pokok kepada Menteri PPN.

Pertama, mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik. Agus menjelaskan, RPP tersebut telah disetujui dalam Rapat Terbatas saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada Juli lalu.

RPP tersebut nantinya tidak hanya mengatur kebutuhan gas untuk manufaktur, tetapi juga untuk energi dan kelistrikan.

Selain itu, RPP ini juga bisa menjadi game changer bagi kawasan-kawasan industri, karena nantinya dapat mengimpor gas untuk mengelola kebutuhan sektor manufaktur dan energi di kawasannya.

"Kami meminta dukungan Bapak Menteri PPN agar RPP ini bisa segera terwujud," kata Menperin.

Hal kedua yang disampaikan oleh Menperin adalah mengenai penghitungan Produk Domestik Bruto

yang perlu diubah metodologinya. Menurut Agus, terdapat beberapa KBLI yang seharusnya dibina Kemenperin, namun saat ini dibina sektor lain.

"Misalnya, kawasan industri yang masuk di sektor properti, serta subsektor perbengkelan yang masuk ke sektor Perdagangan," kata Menperin.

Menperin mengharapkan, Menteri PPN/Kepala Bappenas memfasilitasi KBLI yang memang saat ini mendapat pembinaan dari Kemenperin dapat masuk dalam penghitungan PDB sektor industri.

Selanjutnya, topik ketiga adalah upaya Kemenperin untuk menciptakan nilai tambah sebesar-besarnya melalui industri manufaktur berbasis sumber daya alam maupun mineral.

Menperin memberikan masukan beberapa komoditas yang rencana pengembangannya perlu dimasukkan ke RPJMN. Beberapa di antaranya adalah sagu, minyak atsiri, rotan, serta silika yang berpotensi besar untuk pengembangan industri fotovoltaik.

Meski demikian, Menperin mengaku realistis bahwa tidak semua komoditas bisa menjadi prioritas dalam RPJMN.

Menanggapi Menteri Perindustrian, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan bahwa dirinya berusaha menampung aspirasi untuk merancang kebijakan dalam pengembangan sektor industri manufaktur.

Dia menyampaikan, konsep pohon industri yang berusaha diisi oleh Kementerian Perindustrian dapat membangun industri melalui hilirisasi sekaligus huluisasi.

"Tanpa huluisasi yang baik, tidak ada hilirisasi yang berdaya saing dan bernilai tambah," ujarnya.

Terkait energi, Menteri PPN/Kepala Bappenas berpendapat bahwa tidak ada alasan biaya energi di Indonesia jadi lebih mahal dibandingkan negara lain.

Karenanya, diperlukan perencanaan kebijakan yang baik. Pasalnya, kebijakan energi tidak hanya berpengaruh pada industri manufaktur yang selama ini jadi tumpuan, tapi termasuk juga sektor-sektor lainnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan, melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antarkementerian bisa terjalin, dan berujung pada keberpihakan yang menjadi perhatian penuh Presiden Prabowo Subianto.

"Tidak hanya untuk mewujudkan sektor industri yang berdaya saing, tapi juga

industri yang menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal, sebanyak-banyaknya SDM lokal, dan

memaksimalkan comparative advantage yang kita punya," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menggali talenta berbakat hingga ke pelosok Indonesia.

Dia menilai, masih banyak SDM unggul yang belum terjangkau beasiswa.

"Shingga perlu ada talent scouting yang dilakukan LPDP. Pemerintah harus mampu jemput bola untuk menjembatani mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” ujar Pratikno di sela kunjungan ke kantor LPDP, Jumat (1/11/2024).

Selain itu, Pratikno menekankan pentingnya PDP membuat kebijakan agar mahasiswa yang telah menerima beasiswa luar negeri kembali dan turut membangun negeri melalui keterampilan dan pengetahuan yang di dapat selama kuliah.

"Perlu ada skema untuk memfasilitasi para alumni LPDP, karena selain ada skema untuk mendidik, skema mempertahankan, tetapi juga perlu ada skema untuk akuisisi, sehingga investasi besar negara untuk pendidikan dapat berdampak kembali kepada pertumbuhan dan kemajuan negara," tutur Pratikno.

(NIA DEVIYANA)