IDXChannel- Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok pangan di wilayah Serang, Banten masih dalam status aman. Ditegaskan juga bahwa secara umum, harga pangan relatif stabil bahkan cenderung turun.

"Dari hasil yang kami peroleh secara umum dari segi stok relatif stabil dan aman," kata Inspektur Bapanas, M. Imron Rosjidi saat kegiatan monitoring harga dan keamanan pangan di Pasar Rau Serang, Banten (30/7/2024).

"Memang beberapa bahan pangan yang harganya masih tinggi seperti cabai dan minyak goreng karena stoknya agak menurun. Tapi secara umum dari pengakuan pedagang, harga relatif stabil dan beberapa bahkan cenderung mengalami penurunan karena adanya panen di sejumlah daerah," kata dia.

Salah satu pedagang beras, Lutfi mengakui dirinya terpaksa menurunkan harga Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dijualnya agar bisa bersaing dengan beras medium lainnya.

Tidak jarang ia menjual Beras SPHP dengan harga terjangkau Rp60.000/5 kilogram atau bahkan di bawahnya untuk menyaingi harga beras Premium (Rp17.000/kilogram) dan beras medium (Rp12.000/kilogram).

"Karena lagi banyak panen, harga beras sudah mulai turun. Sekarang saya jual beras SPHP 60 ribu saja kurang laku, jadinya kadang harga saya turunkan lagi jadi 58 ribu," tutur Lutfi.

Pada kesempatan yang sama, selain melakukan pemantauan harga dan stok pangan, Bapanas juga menggelar uji keamanan pangan guna memastikan bahwa produk yang dijual aman dikonsumsi.

Uji keamanan pangan segar yang juga dilakukan pada sejumlah produk menyatakan seluruh bahan pangan di Pasar Rau bebas dari formalin dan cemaran pestisida. Dan hasilnya, daging ayam ras, ikan kembung, cabai, bawang, tomat, sayur, dan aneka produk hortikultura lainnya dipastikan aman.

"Dari monitoring hari ini, kami tidak menemukan kandungan formalin dan pestisida pada sejumlah bahan pangan yang diuji, hasilnya semua negatif, termasuk cabai dari Jawa Tengah," kata Imron.

Lebih lanjut Imron menjelaskan kegiatan monitoring ini merupakan salah satu upaya Bapanas untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang diterima melalui Panel Harga Pangan.

Laporan ini akan dicocokan dengan kondisi riil di lapangan guna memastikan validitasnya sebelum dilaporkan hasilnya kepada Kepala Bapanas.

Bapanas memastikan data Panel Harga Pangan yang setiap hari diinput oleh lebih dari 500 Enumerator yang tersebar di seluruh pasar valid dan layak digunakan sebagai basis data dalam pengambilan kebijakan pangan.

(KunthiFahmar Sandy)

IDXChannel - Badan Urusan Logistik (Bulog) telah mengonfirmasi adanya impor beras sebesar 2,5 juta ton dari Thailand dan Vietnam.

Langkah impor diklaim sebagai upaya antisipasi atas potensi terjadinya kekurangan pasokan akibat perubahan iklim, gagal panen, atau gangguan distribusi dalam negeri.

Kebijakan penambahan realisasi impor ini pun memantik respons dari berbagai pihak. Salah satu respons di antaranya datang dari Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin.

"Langkah impor memang penting untuk menjaga stabilitas stok dan harga beras di pasaran," ujar Andi, dalam keterangan resminya, Selasa (30/7/2024).

Meski demikian, Andi juga meminta agar semua pihak dapat memastikan agar aktivitas impor yang dilakukan tidak akan merugikan petani lokal dan sektor pertanian dalam negeri secara jangka panjang.

Bulog juga aktif menyerap gabah dari hasil panen lokal. Hingga saat ini, Bulog telah menyerap sekitar 768.716 ton beras dari petani lokal.
Penyerapan ini merupakan langkah penting untuk mendukung sektor pertanian dalam negeri, memberikan harga yang layak kepada petani, serta meningkatkan pendapatan mereka.

"Kita perlu memastikan bahwa petani mendapatkan dukungan yang cukup, baik dari segi harga maupun fasilitas produksi, agar mereka tetap semangat dalam meningkatkan produksi beras lokal," ujar Andi.

Di lain pihak, Andi juga mengingatkan potensi terjadinya ketergantungan impor, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu harga pasar domestik dan menurunkan insentif bagi petani lokal guna meningkatkan produksi.

"Jadi kebijakan yang seimbang itu penting. Kita harus fokus pada peningkatan produksi beras lokal melalui berbagai inisiatif seperti perbaikan infrastruktur irigasi, peningkatan akses terhadap teknologi pertanian modern, dan penyediaan subsidi pupuk yang tepat," ujar Andi.

Andi menjelaskan, investasi dalam riset dan pengembangan varietas padi yang tahan terhadap perubahan iklim juga menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, Andi juga menyoroti soal pentingnya diversifikasi pangan.

"Kita perlu mengurangi ketergantungan pada beras dengan mendorong konsumsi dan produksi jenis-jenis pangan lain. Selain itu, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan menciptakan lapangan kerja baru," ujar Andi.

Karenanya, Andi menegaskan bahwa pemerintah harus terus mengembangkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

"Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor beras, memperkuat sektor pertanian dalam negeri, dan mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan," ujar Andi.

(Taufan Sukma)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengaku menghadiri rapat terbatasterkait dengan produksi migas di istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari ini Rabu (31/7/2024).

Kedatangan Arif menjadi perbincangan karena disebut bakal di-reshuffle dari posisi Menteri ESDM. Posisinya bakal diisi oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

"(Rapat) Produksi migas, perlu percepatan kan prospeknya sudah mulai kelihatan kan. yang di Selat Makassar, di wilayah timur. Dari 5 wilayah kerja baru yang kerja sama untuk joint study, hasil geosesmik 2020. Kan geosesmiknya ada 32 ribu km itu identifikasi beberapa potensi temuan migas baru," kata Arif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Saat ditanyai mengenai reshuffle, Arif meminta publik untuk menunggu. "Ya tunggu aja," kata Arif.

Beberapa menteri juga hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menkominfo Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN Suharso Monoarfa, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Adapun Arifin tiba di Istana sekitar pukul 10.45 WIB dengan mengenakan batik coklat lengan panjang. Dirinya juga tampak membawa dokumen berwarna hijau.

Saat dikonfirmasi mengenai alasan kehadirannya di Istana, Arifin tak banyak bicara dan langsung masuk menuju Istana.

"Kan sudah tahu sendiri," kata Arifin saat dikonfirmasi mengenai alasan hadir di Istana, Rabu (31/7/2024).

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan family office terbentuk pada Oktober 2024 mendatang.

Dirinya pun aktif berdiskusi dengan berbagai negara agar family office tersebut bisa terbentuk tepat waktu.

"Jadi kami sedang mendiskusikan hal ini (pembetukan family office), dan kami berharap hasilnya bisa terlihat pada bulan Oktober," ujarnya dalam acara pembukaan Internasional & Indonesia CCS Forum 2024 di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Lebih lanjut, Luhut mengatakan salah satu negara yang diajak diskusi mengenai family office yaitu Uni Emirates Arab. Dia bahkan menyambangi Abu Dhabi untuk mengambil pengalaman untuk pendirian family office di Indonesia.

"Kami sekarang berbincang tentang family office, kami belajar dari Abu Dhabi dan saya pergi ke Abu Dhabi, jadi di sini masalahnya adalah soal regulasi," ujarnya.

Luhut menjelaskan, masalah regulasi ini memberikan dampak ketidakpastian terhadap iklim usaha dan investasi di Indonesia. Bahkan, pada akhirnya berpotensi menciptakan sengketa bisnis di kemudian hari.

Selain itu, Luhut mengajak diskusi perwakilan Singapura hingga Hong kong sebelum mendirikan Family Office. Salah satu topik yang dibahas yaitu penyelesaian sengketa bisnis menggunakan metode arbitrase, atau penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan hukum.

"Kita sedang didiskusikan saat ini adalah semua masalah arbitrase, kita bisa mengundang hakim internasional, seperti dari Singapura, Abu Dhabi, atau Hong kong. Begitu mereka memutuskan, tidak ada lagi banding, jadi selesai," kata Luhut.

Hal ini dianggapnya bakal memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat ketimbang konstruksi hukum di Indonesia yang ada saat ini. Sehingga diharapkan iklim investasi di Indonesia bisa lebih menarik bagi para investor atau pemodal.

"Itu bisa menjadi kepastian hukum di negara ini," tuturnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan implementasi program Penangkapan dan Penyimpanan karbon atau CCS (Carbon Capture Storage) akan dilanjutkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu dilakukan untuk menekan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas sehari-hari, baik yang dilepaskan oleh kendaraan maupun para pelaku industri.

"Siapapun presidennya, ini kan sangat menentukan republik, ya pasti berlanjutlah. Saya kira Presiden Terpilih Prabowo juga akan menyetujui, dan kita juga sudah laporkan ke beliau," kata Luhut usai acara pembukaan International & Indonesia CCS Forum 2024 di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Meski demikian, Luhut menyebutkan setidaknya ada 3 tantangan utama untuk menerapkan teknologi CCS di Indonesia, seperti aspek teknis, pendanaan, dan regulasi. Aspek teknis menyangkut soal penerimaan, transportasi, injeksi, penyimpanan, memantau pengukuran, laporan dan verifikasi.

Selanjutnya dari sisi pendanaan, Luhut mengatakan untuk menerapkannya membutuhkan investasi yang cukup besar. Sehingga pengembalian investasi yang besar itu juga menjadi pertimbangan penting.

Sebagai contoh, proyek CCS Quest yang berada di Kanada membutuhkan investasi hingga USD1,35 miliar atau setara Rp21,99 triliun (kurs:16.290) untuk kapasitas 1,2 juta ton CO2 per tahun.

Berdasarkan data Kemenko Marves, Indonesia memiliki potensi kapasitas penyimpanan Co2 mencapai 400 hingga 600 gigaton di depleted reservoir dan saline aquifer, dengan perkiraan puncak emisi tebus 1,2 gigaton Co2 per tahun pada 2030 mendatang.

"Kami paham CCS membutuhkan banyak dukungan dari para pelaku usaha hingga Pemerintah. Jadi sekali lagi CCS untuk Indonesia sangat penting sebagai upaya dekarbonisasi," kata Luhut.

Tantangan selanjutnya yaitu dari sisi dukungan regulasi, Luhut menilai regulasi terkadang justru menjadi penghambat datangnya investasi. Hal ini dikarenakan penerbitan persetujuan atau approval dari Kementerian atau Instansi terkait tidak kunjung terbit.

"Kita regulasi-regulasi, kita buat, jangan berbelit-belit. Jangan sampai berhari-hari atau berhari-hari untuk mendapatkan approval. Ya kan enggak bener itu. Itu kita perbaiki sekarang," kata Luhut.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Semakin tingginya permintaan masyarakat terhadap jasa klinik kecantikan membuat para pelaku bisnis tersebut terus bermunculan dan semakin menjamur di pasaran.

Kondisi ini pada praktiknya memunculkan beragam konsekuensi negatif, seperti makin maraknya kasus malapraktik yang dilakukan oleh sejumlah oknum pelaku usaha bisnis kesehatan.

Seperti halnya yang baru saja dialami oleh Selebgram asal Medan, Ella Nanda Sari Hasibuan (30) yang meninghal usai operasi sedot lemak di salah satu Klinik Kecantikan di Depok.

"Pemerintah perlu memperketat regulasi dan persyaratan lisensi. Selain itu, perlu juga dilakukan program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan untuk tenaga medisnya, untuk menjamin kualitas layanan yang diberikan," ujar Artis sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI, Kris Dayanti, dalam keterangan resminya, Selasa (30/7/2024).

Menurut wanita yang akrab disapa KD itu, proses sertifikasi dan pelatihan tersebut harus dilakukan sebagai syarat sebuah klinik kecantikan untuk dapat mengantongi izin beroperasi.

"Sehingga mereka (klinik kecantikan) wajib memenuhi standar yang ketat, baru kemudian bisa dapat izin beroperasi. Sehingga, dengan demikian, konsumen juga merasa lebih aman dan nyaman, atas keselamatan diri mereka,"
ujar KD.

Tak hanya itu, KD juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan informasi mengenai status lisensi, hasil inspeksi, dan catatan pelanggaran yang dimiliki oleh masing-masing klinik kecantikan.

Informasi ini, dikatakan KD, perlu dipublikasikan secara luas dan transparan, sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan treatment kecantikan, bisa mengetahui dan memilih klinik-kliik mana saja yang layanannya terpercaya.

"Dengan begitu dapat mengurangi risiko masyarakat yang tertipu oleh klinik abal-abal yang tidak memenuhi standar," ujar KD.

Setelah dipublikasikan secara luas dan transparan, KD juga meminta agar ada sistem pengawasan yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa klinik kecantikan tersebut masih senantiasa menjaga kualitas layanannya secara maksimal, meski sertifikasi dan izin operasi sudah dimiliki.

'Audit harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Klinik yang ditemukan melanggar standar harus dikenakan sanksi tegas, termasuk penutupan sementara atau permanen," ujar DK.

Di lain pihak, KD juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada terhadap makin banyaknya klinik kesehatan abal-abal, terutama bagi konsumen perempuan.

Jika ingin melakukan treatment kecantikan, masyarakat diminta KD untuk betul-betul melakukan riset mendetil terhadap klinik kecantikan atau fasilitas kesehatan yang dituju, termasuk keamanan atas layanna treatment kecantikan yang diberikan.

"Perlu cek izin klinik dan harus berani bertanya tentang informasi dokter serta treatment yang akan dilakukan. Kekritisan ini penting untuk bisa mencegah kita terjebak dari malpraktek dan salah klinik," ujar KD.

Menurut Pasal 25 ayat (1) Permenkes tentang Klinik, untuk mendirikan sebuah klinik, pelaku usaha harus memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Legalitas dari suatu klinik diperlukan guna menjamin perlindungan hak dari konsumen.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen seperti yang termuat dalam Pasal 4 huruf a, di antaranya adalah Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.

"Cek rekam jejak dari dokter di klinik tersebut, serta nomor induk berusaha (NIB), apakah ilegal atau legal. Jangan sampai terkecoh. Termasuk juga cari tahu soal treatment yang diinginkan, apakah aman dan cocok untuk tubuh kita. Jadi jangan asal coba-coba atau terbujuk oleh promo dan iklan yang kadang tidak sesuai (dengan fakta di lapangan," ujar KD.

(Taufan Sukma)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bakal mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pekan depan, alias awal Agustus 2024.

"Nanti mau pergi, minggu depan saya ke IKN," ujar Luhut usai acara pembukaan International & Indonesia CCS Forum 2024 di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Meski demikian, Luhut tidak menyebutkan tujuan agendanya ke IKN pada pekan depan apakah berkaitan dengan peninjauan perkembangan proyek saja atau langsung berkantor di IKN seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Senin lalu.

Mengingat saat ini pemerintah tengah menyiapkan penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI yang akan dilakukan di lokasi pembangunan ibu kota baru tersebut. Paralel, pusat pemerintahan juga akan mulai dipindahkan pada September 2024, ditandai dengan pengiriman ASN dari Jakarta untuk berdinas di IKN.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas juga mengungkapkan rencana mulai pindah ke IKN. Anas mengaku akan mulai pindah ke IKN setelah sidang kabinet digelar di Jakarta.

"Iya saya besok begitu sidang kabinet nanti akan ke sana (IKN)," kata Anas saat ditemui di kantornya, Jakarta, (30/7/2024).

Sejalan dengan itu, Anas menyebutkan, saat ini juga sudah direncanakan untuk pemindahan ASN ke IKN pada tahap 1 sebanyak 1.700 pegawai. Angka ini dikurangi dari proyeksi awal 3.200 ASN karena keterbatasan hunian yang ada di IKN.

Anas menuturkan, rencana awal ASN yang akan menjadi penghuni awal IKN akan diberikan hunian sharing sehingga antara tower hunian dan jumlah PNS yang pindah bisa cukup 3.200 orang. Namun, wacana tersebut berubah lantaran para PNS yang sudah berkeluarga akan diberikan masing-masing satu unit apartemen.

"Aturan sebelumnya kan kalau di bawah eselon I, dia harus sharing hunian. Arahan Presiden baru, tidak perlu sharing, meskipun di bawah eselon I kalau dia sudah menikah, ya sudah dapat satu, itu kan insentif," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan untuk melanjutkan program bagi-bagi rice cooker atau alat masak berbasis listrik (AML) gratis dengan anggaran sekitar Rp85 miliar di 2024.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu mengungkapkan, pihaknya juga sudah mulai menyiapkan data penerima AML tersebut dan diharapkan bakal selesai di Oktober 2024 mendatang.

"AML ini, kita akan teruskan. Semoga tidak lama lagi sudah ada review anggarannya untuk 157 ribu AML, kalau enggak salah [anggaran] Rp85 miliar, itu akan diteruskan tahun ini dan datanya ya kita sudah mulai disiapkan dan berharap sih di bulan 10 sudah selesai," kata Jisman di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Program terbukti memberikan beberapa manfaat. Sehingga pihaknya juga sudah menghitung jumlah AML yang akan kembali dibagikan pada 2024 ini.

"Jadi ada 130 ribu sekian yang karena sudah kita hitung manfaatnya dan program itu bermanfaat dan sudah ada laporannya, ada kenaikan loh. Artinya ada penurunan emisi lebih bersih, lebih mengoptimalkan listrik, yang ketiga. tidak kalah hebatnya adalah kita kan impor LPG. Jadi ada tiga, bersih, optimalkan listrik, dan mengurangi impor," kata Jisman.

Jisman mengatakan, dirinya juga sudah melaporkan hal ini kepada Kementerian Keuangan sebagai dasar penilaian berhasil tidaknya program AML ini.

"Nah setelah kita lihatkan angkanya mereka sudah mengiyakan, sehingga alat masak listrik (AML) ini yang rice cooker ini, akan kita teruskan," katanya.

Jisman juga akan kembali melakukan bidding kepada perusahaan AML terkait merek yang akan disalurkan ke masyarakat.

(Selfie Miftahul Jannah)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan untuk melanjutkan program bagi-bagi rice cooker atau alat masak berbasis listrik (AML) gratis dengan anggaran sekitar Rp182 miliar di 2024.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu mengungkapkan, pihaknya juga sudah mulai menyiapkan data penerima AML tersebut dan diharapkan bakal selesai di Oktober 2024 mendatang.

"AML ini, kita akan teruskan. Semoga tidak lama lagi sudah ada review anggarannya untuk 137.000 [penerima], kalau enggak salah [anggaran] Rp182 miliar, itu akan diteruskan tahun ini dan datanya ya kita sudah mulai disiapkan dan berharap sih di bulan 10 sudah selesai," kata Jisman di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Program terbukti memberikan beberapa manfaat. Sehingga pihaknya juga sudah menghitung jumlah AML yang akan kembali dibagikan pada 2024 ini.

"Jadi ada 130 ribu sekian yang karena sudah kita hitung manfaatnya dan program itu bermanfaat dan sudah ada laporannya, ada kenaikan loh. Artinya ada penurunan emisi lebih bersih, lebih mengoptimalkan listrik, yang ketiga. tidak kalah hebatnya adalah kita kan impor LPG. Jadi ada tiga, bersih, optimalkan listrik, dan mengurangi impor," kata Jisman.

Jisman mengatakan, dirinya juga sudah melaporkan hal ini kepada Kementerian Keuangan sebagai dasar penilaian berhasil tidaknya program AML ini.

"Nah setelah kita lihatkan angkanya mereka sudah mengiyakan, sehingga alat masak listrik (AML) ini yang rice cooker ini, AML ini, kita akan teruskan," katanya.

Jisman juga akan kembali melakukan bidding kepada perusahaan AML terkait merek yang akan disalurkan ke masyarakat.

(Selfie Miftahul Jannah)

IDXChannel - PT PLN (Persero) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan. Penghargaan ini diperoleh atas upaya perseroan yang secara konsisten melakukan transisi energi melalui pengembangan dan penambahan pembangkit EBT di tanah air.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi PLN untuk terus mendukung pemerintah melakukan transisi energi dalam rangka memitigasi perubahan iklim global.

"Penghargaan ini buah dari kerja keras seluruh insan PLN dalam menjalankan transisi energi. Capaian ini menjadi pelecut semangat bagi kami untuk terus melakukan transisi energi demi memastikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang," kata Darmawan dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi menyampaikan, PLN terus melakukan upaya transisi energi, salah satunya dengan mengembangkan pembangkit EBT dan infrastruktur pendukungnya.

"Tahun lalu kami berhasil mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung Cirata di Jawa Barat dengan kapasitas 192 megawatt peak (MWp). Ini menjadi PLTS apung terbesar di Asia Tenggara dan mampu menyuplai listrik hijau untuk sebanyak 50 ribu rumah tangga," ujar Evy.

Selain itu, Evy menuturkan, PLN juga telah berhasil mengoperasikan PLTS di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar 10 megawatt dari total kapasitas 50 megawatt. PLTS IKN ini menempati lahan seluas 80 hektare dan dilengkapi 21.600 panel surya.

PLN juga telah memiliki skenario pengembangan EBT secara agresif melalui Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Skenario ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penambahan kapasitas pembangkit 75 persen berbasis EBT dan 25 persen berbasis gas hingga 2040.

"Kami menyadari transisi energi harus kami lakukan demi mencegah pemanasan global dan memastikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang," kata Evy.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau merupakan hal yang sangat penting karena terkait dengan aspek-aspek perkembangan ekonomi dengan emisi dan polusi yang rendah, efisiensi energi, serta efisiensi sumber daya alam.

"Ekonomi hijau merupakan rezim ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial, sekaligus mengurangi risiko kehidupan secara signifikan. Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan perkembangan sosial," kata dia.

(Dhera Arizona/ADV)

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan kereta tanpa awak atau Autonomous Rail Transit (ART) akan menjadi salah satu moda transportasi umum pertama di kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).

Moda transportasi itu untuk mengakomodir mobilitas ASN yang akan dipindahkan pada tahap awal yang dijadwalkan pada September mendatang. Rencana pelaksanaan showcase alias unjuk kerja akan dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2024.

Menhub menjelaskan operasional trem otonom di IKN tahap awal akan berfungsi sebagai kendaraan pengumpan (feeder) bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Moda transportasi ini akan beroperasi di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur IKN dengan kecepatan jelajah 40 km/jam.

"Semoga trem otonom ini bisa menjadi salah satu ikon transportasi cerdas di kawasan IKN. Diharapkan pula, semoga trem otonom dapat diaplikasikan di kota-kota lain di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, hingga Medan," ujar Menhub dalam keterangan resmi, Selasa (30/7/2024).

Menhub menambahkan satu trainset trem otonom yang akan beroperasi di IKN memiliki tiga gerbong (cars) berkapasitas maksimal 302 penumpang. Trem otonom ini akan beroperasi searah jarum jam, dengan headway sekitar 5 menit.

"Kementerian PUPR akan segera membangun halte untuk menunjang operasional trem otonom. Halte yang akan dibangun ini tak hanya berguna sebagai tempat menaik-turunkan penumpang, tapi juga akan berfungsi sebagai tempat melakukan charging," kata Menhub.

Sebagai informasi, trem otonom atau ART merupakan lompatan penggunaan teknologi baru dalam dunia transportasi di Indonesia, yakni kereta tanpa rel. Trem otonom dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet, sehingga kendaraan ini ampuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Dampak serius perubahan iklim terhadap ketahanan pangan semakin terasa.Dalam periode Januari hingga April 2024, Indonesia telah mengalami penurunan produksi tanaman pangan, misalnya beras sebesar 17,74 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

Data Bulog mencatat sepanjang tahun 2024 ini produksi beras nasional hanya menyentuh angka 18,55 juta ton.

Padahal di paruh pertama tahun 2023 lalu, produktivitas beras nasional mampu mencapai angka yang jauh lebih besar, yakni hingga 22,55 juta ton

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, dengan tetap menggunakan cara konvensional dalam produksi beras justru akan menurunkan harga dan menaikan harga pangan.

Untuk itu, diperlukan intervensi teknologi untuk menjaga ketahanan pangan.

"Kita sadari jumlah penduduk akan terus bertambah Indonesia. Pertumbuhannya 50 juta jiwa dalam waktu 20-50 tahun kedepan," kata Bayu dalam acara konferensi pers Pertanian Berkelanjutan dan Adopsi Teknologi Modern, Rabu (31/7/2024).

"Kami memproyeksikan di tahun 2050 jumlah produksi beras akan turun hingga 20 persen dan harga akan naik 20 persen. Namun dengan menggunakan teknologi, cukup memberikan prospek yang baik, produktivitas beras menjadi lebih tinggi," katanya.

Hal yang sama juga diungkap oleh Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Yusra Egayanti.

Ia menilai salah satu solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan pemanfaatan benih PRG di sektor pertanian.

"Dengan populasi penduduk yang diprediksi mencapai 324 juta jiwa pada tahun 2045, tentu harus dibarengi dengan kesiapan kita memproduksi bahan pangan yang lebih besar. Salah satu teknologi yang kami tepat adalah dengan pemanfaatan benih PRG di sektor pertanian," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CropLife Indonesia, Agung Kurniawan, mencontohkan keberhasilan beberapa negara Asia seperti Vietnam dan Filipina yang telah mengadopsi bioteknologi lalu mengalami peningkatan produktivitas pertanian hingga 30 persen.

Pencapaian ini menunjukan potensi besar pemanfaatan bioteknologi dalam memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

"Kami berharap sinergi antara berbagai pihak ini dapat mendorong pengembangan dan komersialisasi benih bioteknologi di pasar, sehingga para petani dapat merasakan dampak positif yang sama seperti di negara-negara lainnya" katanya.

(Selfie Miftahul Jannah)