IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemenuhan kebutuhan gas industri dengan harga bersaing sebesar USD6/MMBTU menjadi fokus Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Agus menyampaikan total dampak positif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) terhadap sektor industri pada periode 2020-2023 sebesar Rp147,11 triliun.

"Dengan perincian peningkatan ekspor sebesar Rp88,12 triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp8,98 triliun, peningkatan investasi sebesar Rp36,67 triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp13,3 triliun," kata Agus di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Pada rapat terbatas Senin (8/7/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui perpanjangan program HGBT untuk tujuh industri dan memberikan arahan untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait penambahan sektor-sektor penerima.

Lebih lanjut, untuk memastikan ketersediaan bahan baku gas bagi sektor industri dan energi, Kemenperin telah menyiapkan dan mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

RPP tersebut akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri maupun sumber energi (kelistrikan).

"Sebagai pembina sektor industri, Kemenperin mempunyai kepentingan untuk mengamankan produksi gas bagi kedua sektor tersebut," kata Agus.

Penyusunan RPP tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemandirian Industri dalam negeri untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing, menjamin ketersediaan dan penyaluran gas bumi untuk bahan baku atau bahan penolong industri, mewujudkan industri hijau, serta meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

"Kemenperin terus mendorong usulan RPP ini karena bisa menjadi game changer bagi pengelolaan gas bumi nasional, khususnya bagi sektor manufaktur dan kelistrikan," kata Agus.

Apabila RPP tersebut berlaku nantinya, sebesar 60 persen gas yang diproduksi di dalam negeri akan digunakan untuk memenuhi domestic market obligation.

Menurut Menperin, bila melihat neraca, saat ini baru 40 persen persen gas di dalam negeri yang dialokasikan untuk industri manufaktur, termasuk industri pupuk.

Menperin menambahkan, dalam RPP tersebut juga diatur mengenai pengelolaan gas oleh kawasan industri. Rencananya, para pengelola kawasan industri dapat menyediakan dan menyalurkan gas bumi untuk para tenant-nya, termasuk melalui langkah importasi.

Batasan untuk impor gas bumi adalah untuk penyediaan bagi tenant masing-masing serta untuk produksi listrik di kawasan industri. Untuk menurunkan biaya, para pengelola kawasan industri dapat membentuk suatu konsorsium untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan dalam mengelola gas.

"Namun, apabila harga gas di dalam negeri membaik dan lebih kompetitif, serta suplai gas lancar, pasti kawasan industri tidak perlu melakukan impor," kata Agus.

RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri juga bertujuan mendorong sektor hulu gas agar bisa lebih sehat, ada kompetisi, dan tidak lagi terjadi monopoli.

"Selain itu, hal ini merupakan upaya Pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada sektor manufaktur yang selama ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa besar kepada perekonomian nasional," kata Agus.

(NIA)

IDXChannel - Proyek Jalan Tol Cimanggis–Cibitung (CCTW) Seksi 2, diresmikan hari ini, Selasa (9/7/2024).Proyek yang berlokasi di area antara Cimanggis dan Cibitung, Jawa Barat ini dimiliki oleh PT Cimanggis Cibitung Tollways.

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menyuplai bahan selama pembangunan Tol CCTW Seksi 2 ini. Pekerjaan dimulai pada awal tahun 2023 dan telah selesai disuplai pada Mei 2024.

Proyek dengan total nilai kontrak Rp2,52 triliun ini merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur strategis di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya

"Penyelesaian suplai untuk proyek Jalan Tol Cimanggis–Cibitung Seksi 2 ini menunjukkan komitmen kami dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Kami sangat bangga dengan kinerja tim dan kualitas produk yang telah kami hasilkan untuk proyek strategis ini," kata VP of Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto lewat keterangan tertulisnya.

Dia menambahkan, WSBP bertanggung jawab menyuplai berbagai produk beton Precast dan Readymix untuk kebutuhan konstruksi jalan tol ini, termasuk PC-I Girder sebanyak 1.297 batang, PC-U Girder sebanyak 360 batang, Spun Pile sebanyak 537 batang, Half Slab sebanyak 188 buah, CCSP sebanyak 14.685 batang, serta besi beton sebanyak 40.658.209 kg.

Fandy melanjutkan, produk beton precast yang digunakan dikirim dari Plant di Jawa Barat, yaitu Precast Plant WSBP Karawang dan Precast Plant WSBP Subang, menggunakan transportasi darat.

"Selain itu, produk readymix Kelas A, B, C, D, E, dan P dengan total volume 736.988 m³ disuplai dari Batching Plant WSBP CCTW," kata dia.

Batching Plant ini berfungsi sebagai pusat produksi dan pengolahan beton siap pakai yang memiliki kualitas tinggi dan stabil untuk memenuhi kebutuhan konstruksi jalan tol.

Dengan keberhasilan penyelesaian proyek Jalan Tol CCTW Seksi 2, WSBP semakin menunjukkan komitmennya sebagai penyuplai beton Precast dan Readymix yang handal.

Harapannya, kesuksesan ini akan membuka peluang untuk mendapatkan kontrak eksternal lainnya, baik dari pemerintah, BUMN/BUMD, maupun sektor swasta. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional dengan meningkatkan efisiensi transportasi dan logistik.

"Keberhasilan ini menunjukkan mutu produk kami yang unggul dan dedikasi kami dalam setiap proyek. Kami yakin, dengan terus menjaga kualitas produk dan ketepatan waktu pengiriman, WSBP akan semakin dipercaya oleh berbagai pihak dalam proyek infrastruktur di Indonesia," kata Fandy.

Memasuki semester kedua di 2024, WSBP mempersembahkan produk unggulan dan layanan konstruksi yang didukung oleh tenaga ahli terpercaya dan bersertifikasi. Kami fokus pada proyek-proyek baru, baik internal maupun eksternal, dengan menekankan manajemen risiko yang cermat dan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) untuk memastikan stabilitas keuangan yang optimal.

(NIY)

IDXChannel - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat rasio penumpang angkutan kereta api mencapai 440 juta orang di 2024. Jumlah itu naik signifikan dibandingkan 5 tahun sebelumnya.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI, Salusra Wijaya mengatakan, jumlah penumpang tahun ini bahkan lebih tinggi dari 2019 atau sebelum Covid-19 yang berada di angka 429 juta orang.

"Bahwa rasio penumpang pasca Covid ini memang luar biasa, tinggi sekali terutama pasca Covid, bahkan lebih tinggi dari 2019 kita cuman 429 juta penumpang, tahun 2024 ini diperkirakan sudah lewat dari 429 juta yakni 440 juta," kata Salusra Wijaya saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Dia menambahkan, peningkatan jumlah kereta terjadi di seluruh jenis angkutan, baik Public Service Obligation (PSO) maupun komersial. Salusra menilai, melonjaknya jumlah pengguna perlu diantisipasi, terutama pada ketersediaan fasilitas atau rangkaian kereta itu sendiri.

“Jadi baik kereta ekonomi, kereta jarak jauh, kereta komersial semuanya meningkat. Ini yang harus kita abtisipasi, bukan cuman kereta PSO, tapi seluruh angkutan kereta,” kata dia.

Berdasarkan bahan paparan yang dipublikasi saat RDP, volume penumpang angkutan kereta pada 2021 berkisar 154 juta orang, anjlok signifikan lantaran adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.

Namun, perlahan naik di 2022 dengan mencatatkan 284 juta penumpang. Lalu, terkerek naik di posisi 389 juta di 2023 dan 440 juta di tahun ini.

Untuk diketahui, KAI mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 senilai Rp1,8 triliun. Dana segar itu akan dialokasikan untuk penggandaan rangkaian (trainset) KRL Jabodetabek oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter.

Menurutnya, ada beberapa kereta eksiting yang berusia di atas 30 tahun, sehingga harus memasuki masa konservasi. Sementara itu, penumpang terus menunjukan tren peningkatan, terutama di masa peak hours atau jam sibuk.

Bila kondisi ini tidak diantisipasi, maka akan terjadi overload alias kelebihan penumpang. Salusra memastikan, potensi overload sudah di depan mata.

(NIY)

IDXChannel - Damri mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp1 triliun untuk tahun 2025. Nantinya, anggaran itu akan digunakan untuk penyediaan 100 bus listrik dan peremajaan bus diesel angkutan perintis.

Hal ini disampaikan langsung Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

"Dari total PMN, Rp510 miliar akan dialokasikan untuk menyediakan 100 bus listrik perkotaan beserta infrastruktur listrik," kata Setia.

Dia menambahkan, untuk anggaran Rp490 miliar nantinya akan digunakan untuk meremajakan 384 bus diesel angkutan perintis.

"Usulan tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan, seperti usia armada angkutan perintis yang rata-rata sudah lebih dari tujuh tahun dan kualitas bus yang kurang baik karena kondisi medan lapangan yang lebih berat," katanya.

Setia mengatakan, untuk armada angkutan perkotaan, usia bus yang beroperasi saat ini telah mendekati batas usia maksimal yakni 10 tahun.

“Ekuitas perusahaan juga belum mampu untuk berinvestasi dalam penggantian alat produksi bus untuk dua segmen ini,” kata dia.

Suntikan PMN itu, kata dia, diperlukan karena Damri menghadapi beberapa kendala dalam meremajakan angkutan perintis, di antaranya faktor biaya, infrastruktur, dan permintaan.

"Biaya operasi kendaraan angkutan perintis Damri belum memperhitungkan beberapa faktor, seperti biaya operasional yang tinggi di daerah dan medan yang sulit," katanya.
=======

===============

IDXChannel - Pemerintah terus melakukan efisiensi anggaran, salah satunya dengan mengatur distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar lebih tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan agar tepat sasaran, maka pembelian BBM Subsidi harus mulai dibatasi.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut melalui instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Luhut menambahkan, pemerintah juga berencana mendorong penggunaan bioetanol guna menggantikan penggunaan BBM. Demikian dilakukan untuk mengurangi polusi udara karena BBM yang ada saat ini masih mengandung sulfur yang tinggi yaitu diatas 500 ppm.

"Kita mau sulfurnya tuh 50, nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya," kata Luhut.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah masih terus membahas implementasi dari program campuran bioetanol untuk BBM.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pihaknya masih berdiskusi mengenai program campuran bioetanol untuk BBM, apakah dimulai dari 2,5% dulu atau 5%.

"Nah ini akan kita akselerasi, sedang dibahas ya, apakah goes to Bioetanol 5% atau E5 (Ethanol 5%) dulu, atau goes to Bioetanol 2,5% dulu, mungkin Pertamina sedang diskusi untuk hal ini, karena resource kita yang menyediakan bioetanol itu tidak banyak," kata dia.

(NIY)

IDXChannel - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp2,5 triliun. Dana segar ini akan digunakan untuk pembelian dua unit kapal penumpang baru.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan, seperti umur armada kapal di atas 30 tahun sebanyak 12 kapal atau ekuivalen 46 persen dari total armada laut yang dimiliki perusahaan.

"Kami mengusulkan nilai PMN sebesar Rp2,5 triliun untuk pembelian dua unit kapal penumpang baru new building yang telah melewati ukur teknisnya 30 tahun pada tahun 2024 ini," ujar Direktur Utama Pelni, Tri Andayani, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Tri mengatakan, usia kapal di atas 30 tahun memberikan risiko buruk bagi keselamatan penumpang dan awak kapal. Selain itu, tidak efisien dari sisi operasional dan teknis.

Alasan lain adalah Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga pemerintah harus menjamin aksesibilitas dan konektivitas masyarakat antarpulau.

"Pengangkutan penumpang melalui moda transportasi laut menjadi hal yang sangat penting dan harus terus dilaksanakan," kata dia.

(NIA)

IDXChannel - Perum Damri mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun untuk 2025. Hal ini disampaikan langsung Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

"Usulan tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan, seperti usia armada angkutan perintis yang rata-rata sudah lebih dari tujuh tahun dan kualitas bus yang kurang baik karena kondisi medan lapangan yang lebih berat," kata Setia.

Lebih lanjut Setia mengatakan, suntikan PMN itu diperlukan karena Damri menghadapi beberapa kendala dalam meremajakan angkutan perintis, di antaranya faktor biaya, infrastruktur, dan permintaan.

"Biaya operasi kendaraan angkutan perintis Damri belum memperhitungkan beberapa faktor, seperti biaya operasional yang tinggi di daerah dan medan yang sulit," katanya.

Selain itu, kelangkaan BBM di beberapa daerah Indonesia Timur juga membuat harga BBM lebih mahal daripada harga resmi eceran.

Belum lagi, populasi penduduk di daerah layanan perintis yang umumnya rendah, serta tarif angkutan perintis yang diatur pemda juga rendah.

(NIY)

IDXChannel - Indonesia, the United States (US), and leading environmental non-governmental organizations (NGOs) have signed a groundbreaking debt-for-nature swap to protect Indonesia’s precious coral reef ecosystems.

It will redirect USD35 million of Indonesia’s debt into an investment in coral reef conservation. It is the fourth agreement between US and Indonesia under the Tropical Forest Conservation Act and the first focused primarily on coral ecosystems.

“This agreement is a testament to the strong bilateral relationship between the United States and Indonesia and our continued deepening engagement under the US-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership,” said the US Charge d’Affaires (CDA) Michael F Kleine in a media release on Tuesday (9/7/2024).

“By forgiving this debt and redirecting the funds back to Indonesia through this debt-for-nature swap, we are taking concrete action to protect Indonesia’s invaluable coral reefs and support sustainable development," Kleine added.

Indonesia is home to 16 percent of the world’s coral reef areas and approximately 60 percent of the world’s coral species.

Coral reefs provide food, livelihoods, and storm protection for just under half of the world’s population, but approximately 75 percent of coral reefs worldwide are threatened.

The focus area of the activities will be at Lesser-Sunda, Banda, and Bird’s Head Seascapes. Priorities include conserving globally threatened or endemic species that depend on coral reef ecosystems for critical habitat; protecting threatened or vulnerable coral reef ecosystems of high conservation value; promoting sustainable use of coral reef biodiversity; reducing the threat to, or increasing the connectivity between, coral reef areas; creating new protected areas as appropriate; and directly contributing to the improved management of existing public, private, municipal, or communal protected areas and their conservation targets. (WHY)

IDXChannel - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membeberkan alasan utama perusahaan bisa memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI, Salusra Wijaya mengatakan, dana segar itu akan dialokasikan untuk penggandaan rangkaian (trainset) KRL Jabodetabek oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter.

Menurutnya, ada beberapa kereta eksiting yang berusia di atas 30 tahun, sehingga harus memasuki masa konservasi. Sementara itu, penumpang terus menunjukan tren peningkatan, terutama di masa peak hours atau jam sibuk.

Bila kondisi ini tidak diantisipasi, maka akan terjadi overload alias kelebihan penumpang. Salusra memastikan, potensi overload sudah di depan mata.

"Sehingga harus memasuki masa konservasi, sementara volume penumpang yang pertumbuhannya sangat cepat sekali sehingga potensi overload akan makin tinggi di masa-masa peak hours," kata Salusra Wijaya saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Kepadatan penumpang KRL Jabodetabek, lanjut dia, dilihat saat jam sibuk atau jam berangkat kerja dan sore hari, saat masyarakat pulang beraktivitas. Rasio jika kepadatan penumpang tidak dibenahi, maka bisa mencapai 242 persen atau 2,42 kali dari kapasitas kereta.

Sehingga, KAI melakukan pergantian dengan rangkaian kereta cadangan. Saat ini cadangan kereta sudah habis terpakai karena beberapa rangkaian sudah tidak bisa difungsikan.

“Nah, dengan dasar-dasar tersebut kami mohon untuk bisa mendapatkan PMN tahun 2025 sebesar Rp 1,8 triliun untuk tambahan pengadaan tersebut. Sehingga kita harapkan tujuan tambahan PMN 1,8 di 2025 ini untuk kereta KRL ini bisa dipenuhi karena sudah sangat mendesak,” kata dia.

(NIY)

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meresmikan jalan Tol Cimanggis-Cibitung di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400, Jalan Tol Cimanggis–Cibitung, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa (9/7/2024). Keberadaan tol ini, bisa memangkas waktu tempuh dari dua jam menjadi 30 menit dari Cimanggis ke Cibitung.

“Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Cimanggis ke Cibitung menjadi sekitar hanya 30-45 menit, dari sebelumnya yang menempuh 1-2 jam melalui jalan arteri,” ujar Wapres dalam sambutannya.

Wapres pun berharap agar konektivitas antarkawasan di wilayah Jakarta dan sekitarnya diharapkan dapat meningkat dengan terintegrasinya Jalan Tol Cimanggis–Cibitung dengan jaringan jalan tol di kawasan Jabodetabek.

Wapres mencatat, Jalan Tol Cimanggis–Cibitung yang juga merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) ini, akan mendorong efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi di kawasan ini yang nantinya akan menyumbang pembangunan ekonomi kawasan dan nasional. Untuk itu, dia memberikan 3 langkah strategis dalam mendukung upaya tersebut.

“Pertama, pastikan keberadaan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” katanya.

Wapres pun menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung lainnya harus ditingkatkan secara lengkap. Ini termasuk peningkatan akses dan kualitas jalan yang terhubung langsung dengan jalan tol, serta fasilitas transportasi publik yang lebih baik.

Wapres juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. “Hal ini penting demi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Tingkat aksesibilitas yang tinggi, menurutnya, akan mendorong daya saing daerah, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Kedua, Wapres menekankan pentingnya implementasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pembangunan jalan tol. “Pastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, namun juga mengedepankan aspek lingkungan dan sosial,” ujar Wapres.

Dia pun berharap dengan semakin pendeknya jarak tempuh dan semakin lancarnya arus lalu lintas antardaerah, emisi kendaraan dapat menurun. Selain itu, Wapres juga mendorong pengembangan dan peningkatan tata kelola jalan tol yang lebih baik, mulai dari pemeliharaan jalan hingga pembangunan rest area.

Ketiga, Wapres menggarisbawahi pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pembangunan jalan tol. “Pembangunan jalan tol ini adalah awal dari pencapaian tujuan yang lebih besar lagi, yaitu kesejahteraan dan pemerataan pembangunan,” ujar Wapres.

Menurutnya, jalan tol ini akan membuka peluang ekonomi baru dalam jangka panjang, sehingga pemeliharaan jalan tol harus dilakukan secara berkala. “Pembangunan yang dihasilkan dari jalan tol ini tidak hanya memiliki nilai investasi jangka panjang, namun juga mampu mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal,” katanya.

(YNA)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespon pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin) yang mengaku telah menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait data muatan 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan, pihaknya belum membaca isi surat dari Menperin. Namun diakuinya puluhan ribu kontainer itu sudah melalui proses pemeriksaan serta perizinan yang melibatkan beberapa kementerian/lembaga (K/L).

"Itu proses normal aja itu. Enggak ada hal aneh itu. Nanti kalau ada yang enggak sesuai pasti dilarang Kementerian Perindustrian, nanti kalau ada yang enggak sesuai pasti dilarang Kementerian Perdagangan, kalau enggak sesuai pasti dilarang PT Surveyor, banyak pihak yang mengawasinya," kata Askolani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, perihal adanya dugaan puluhan ribu kontainer yang menumpuk itu berisi barang-barang tekstil dan produk tekstil (TPT), Askolani mengungkapkan hal ini akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Isinya pasti mengikuti ketentuan. Kalau ada larangan dan pembatasan (lartas), itu tidak ada barang yang langsung lolos, pasti dicek. Izin perdagangan, izin sama PT Surveyor Indonesia, panjang tuh urusannya. Itu bukan hanya urusan bea cukai aja, urusan semua pihak," kata Askolani.

Untuk diketahui, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meminta data muatan 26 ribu kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak beberapa waktu lalu.

Agus menilai, pihaknya perlu mengetahui isi dari kontainer tersebut. Hal ini berkaitan dengan tugas Kementerian Perindustrian dalam memitigasi atas barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri.

"Kami merasa wajib untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk melakukan mitigasi terhadap barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri melalui 26.415 kontainer itu," kata Agus.

(NIY)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta agar para pelaku industri alat olahraga dalam negeri untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita. Menurutnya, hal tersebut sangat lah penting.

Reni mengatakan, selain untuk mengontrol kualitas produk-produk industri, standardisasi dan sertifikasi TKDN juga menjadi penting dalam meningkatkan daya saing produk-produk tersebut. Dengan begitu, dapat memberikan kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha, serta memacu kemampuan inovasi teknologi.

"Penggunaan produk yang memenuhi standar juga meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup. Standardisasi industri juga meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan internasional," kata Reni, Selasa (9/7/2024).

Reni menyebut, industri industri alat olahraga Tanah Air diakui oleh pasar dunia dengan tingginya angka ekspor yang berhasil diraih. Neraca perdagangan industri alat olahraga pada tahun 2018-2023 menunjukkan surplus, dengan angka ekspor pada 2023 sebesar USD262,6 juta lebih tinggi dari angka impor sebesar USD160,6 juta.

"Industri alat olahraga kita, diakui pasar dunia dengan tingginya angka ekspor tersebut. Kalau memang masih banyak produk impor yang beredar, maka itu jadi sentilan buat kita," katanya.

Reni mengungkapkan, Indonesia masih berada di peringkat ke-25 export market share dengan kontribusi sebesar 0,66 persen, yang diungguli oleh RRT pada peringkat pertama dengan share ekspor sebesar 43,4%. Hal itu menunjukkan banyaknya peluang yang bisa ditingkatkan oleh industri alat olahraga Indonesia.

Sebagi informasi, saat ini ada 25 produk alat olahraga yang telah memiliki sertifikat TKDN dengan nilai di atas 40 persen dan 16 produk dengan nilai TKDN 25-40%. Produk-produk alat olahraga tersebut terdiri dari 19 kelompok barang, mulai dari bola, meja tenis meja, hingga peralatan olah raga atletik.

"Apabila kedua program tersebut berjalan dengan baik, akan menghasilkan berbagai multiplier effect. Pertama, menumbuhkan industri permesinan untuk mendukung produksi alat olahraga, yang juga mempengaruhi penambahan tenaga kerja. Selanjutnya, memotivasi wirausaha baru, berpeluang meningkatkan pendapatan pajak, dan menumbuhkan sektor ekonomi lainnya," kata Reni.

(NIY)