IDXChannel - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan pemerintah terkait industri rokok berpotensi memberikan dampak kurang baik bagi industri hasil tembakau (IHT) domestik. Diperkirakan 2,3 juta tenaga kerja pada industri tembakau terancam kehilangan mata pencahariannnya.

Aturan itu tertuang dalam PP 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai kebijakan terkait industri rokok sehubungan dengan aturan-aturan yang tertera pada PP 28/2024 dan RPMK, yaitu kemasan rokok polos tanpa merek, larangan berjualan di sekitar satuan pendidikan dan tempat bermain anak, dan pembatasan iklan luar ruang, berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

"Kebijakan ini juga berpotensi mempengaruhi sekitar 2,3 juta tenaga kerja di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) dan produk turunannya atau 1,6 persen dari total penduduk bekerja," katanya di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Menurutnya, jika aturan ini dilaksanakan maka dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp308 triliun atau setara dengan 1,5 persen dari PDB. Selain itu, dampak terhadap penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp160,6 triliun yang setara dengan 7 persen dari total penerimaan perpajakan nasional.

Dijelaskan Tauhid, kebijakan PP 28/2024 serta RPMK perlu melibatkan setiap pemangku kepentingan dalam ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT), bukan hanya pelaku usaha, namun juga kementerian/lembaga yang terlibat.

Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki ekosistem IHT yang kompleks dan berbeda dari negara lain yang telah meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), di mana negara-negara tersebut bukan merupakan negara penghasil tembakau maupun produk hasil tembakau serta memiliki kontribusi pajak rokok yang relatif rendah.

Tauhid mengungkapkan, pihaknya memberikan rekomendasi agar pemerintah melakukan revisi PP 28/2024 dan membatalkan RPMK terutama pada pasal-pasal yang berpotensi berdampak negatif terhadap penerimaan dan perekonomian negara.

Selain itu, Indef juga mendorong terjadinya dialog antar Kementerian dan Lembaga (K/L) yang berkepentingan dengan IHT, seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian.

"Jika kebijakan dan regulasi tersebut tetap diberlakukan, pemerintah diharapkan dapat mencari sumber alternatif penerimaan negara yang hilang serta menyiapkan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja yang terdampak," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI Sudarto AS menyebut aturan terhadap Industri Hasil Tembakau secara nyata dapat mematikan keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional. Saat ini, ada 143 ribu anggota FSP RTMM-SPSI yang menggantungkan nasibnya pada sektor IHT sebagai tenaga kerja pabrikan.

"Kebijakan ini secara terang-terangan akan mematikan industri hasil tembakau nasional. Ada kurang lebih 226 ribu tenaga kerja anggota organisasi dari industri terkait yang akan terkena dampak dari regulasi tersebut," ujar dia.

Dia mengaku menyesalkan aturan tersebut karena Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak pernah melibatkan RTMM-SPSI dalam pembahasan pasal tembakau RPP Kesehatan.

"Padahal, produk tembakau adalah produk legal yang diakui negara. Dan sektor IHT juga telah menjadi sumber pendapatan besar bagi negara dan menyerap jutaan tenaga kerja," ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan aturan produk tembakau dari RPP Kesehatan. Menurutnya, banyaknya larangan terhadap produk tembakau dalam RPP Kesehatan dinilai telah mengkhianati amanah UU Kesehatan yang sama sekali tidak melarang produk tembakau.

Sudarto menilai menilai aturan produk yang telah berlaku saat ini, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) sudah komprehensif mengatur pengendalian produk tembakau.

"Aturan tersebut sebaiknya dipertahankan dan diperkuat implementasinya, bukan diganti tanpa ada evaluasi secara komprehensif," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menekankan pentingnya peran BUMN pangan untuk meminimalisir dampak perubahan iklim.

Ketut menjelaskan pentingnya peran BUMN pangan sebagai standby buyer hasil produksi pangan dalam negeri yang kemudian akan dijadikan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

"Ada penurunan pada aspek ketersediaan pangan. Ini juga merupakan salah satu dampak fenomena perubahan iklim yang turut menerpa Indonesia. Kami di Badan Pangan Nasional mengambil peran di aspek hilir, untuk bagaimana suplai lancar dan stabilitas harga pangan strategis dapat tercipta. Pada pokoknya, jangan sampai petani merugi dan masyarakat pun memperoleh harga yang wajar," kata Ketut, Rabu (16/10/2024).

Sebagaimana rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pengaruh El Nino disebut BPS menyebabkan terjadinya mundur tanam. Alhasil, menyebabkan penurunan panen padi di tahun ini. BPS menyebut luas panen padi pada 2024 diperkirakan 10,05 juta hektare atau mengalami penurunan sebesar 0,17 juta hektare dibandingkan 2023.

Analis TMP yang merupakan konsultan internasional untuk isu lingkungan, Ivana Ema Pavkova, juga memberi pandangan bahwa dampak perubahan iklim akan memengaruhi produksi pangan domestik Indonesia, di mana pada akhirnya juga menyebabkan kesulitan bagi para petani.

"Perubahan iklim menyebabkan adanya risiko banjir meningkat drastis. Namun secara bersamaan, terdapat beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, memperlihatkan risiko kekeringan. Tentu ini akan menyebabkan kesulitan bagi para petani, terutama petani skala kecil yang tidak punya akses mekanisasi pertanian," kata dia.

Ivana menyampaikan, penting untuk secara proaktif bersiap hadapi tantangan tersebut dengan mengintegrasikan perubahan iklim sebagai aspek dalam perencanaan lintas kementerian dan industri. Menurutnya, langkah yang paling tepat untuk diambil adalah dengan melakukan upaya diversifikasi.

"Penting untuk secara proaktif bersiap hadapi tantangan tersebut dengan mengintegrasikan perubahan iklim sebagai aspek dalam perencanaan lintas kementerian dan industri. Lalu kami sangat merekomendasikan adanya upaya diversifikasi, baik pada jenis tanaman pangan dan juga kemitraan dagang, dalam arti tidak bergantung pada satu negara atau satu mitra dagang saja," kata Ivana.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Lausimeme yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, Rabu (16/10/2024).

Jokowi mengklaim jika bendungan ini menjadi bendungan ke-47 yang diresmikannya selama sepuluh tahun menjabat Presiden.

"Bendungan Lausimeme ini adalah bendungan yang ke-47 yang saya resmikan selama 10 tahun ini," kata Presiden dalam sambutannya.

Presiden mengungkapkan proyek pembangunan yang dimulai sejak 2018 itu menghabiskan anggaran Rp1,76 triliun.

Dirinya menyebut bahwa Bendungan Lausimeme memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

“Bendungan ini akan bisa mengurangi, bisa mereduksi banjir di Kota Medan, di Kabupaten Deli Serdang, dan juga bisa menyediakan air baku untuk Medan dan Deli Serdang selain juga tentu saja untuk mengairi persawahan yang ada di sekitar waduk,” kata dia.

Bendungan dengan luas genangan mencapai 125 hektare tersebut memiliki kapasitas tampung 21 juta meter kubik. Jokowi pun berharap dengan beroperasinya Bendungan Lausimeme, manfaatnya akan segera dirasakan oleh masyarakat Sumatra Utara secara luas.

"Kita harapkan ini bermanfaat bagi Provinsi Sumatera Utara," kata Jokowi.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara terkait data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut produksi beras nasional 2024 turun dibanding 2023.

Penurunan berada di angka 760 ribu ton atau 2,43 persen. Menurut Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, penurunan produktivitas beras ini tak lepas dari fenomena El Nino yang menyebabkan mundurnya musim tanam.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono mengatakan, sebenarnya setelah panen raya pada April-Mei 2024, produksi bulanan sejak Agustus hingga Desember 2024 jauh melebihi produksi bulan yang sama di tahun 2023.

Dia mengklaim, meski memang terjadi keterlambatan masa tanam pada akhir 2023 yang menyebabkan masa panen raya yang mestinya terjadi di bulan Maret-April 2024 bergeser, namun dengan intervensi pompanisasi dan ketersediaan pupuk yang cukup, produktivitas pertanian masih bisa terus ditingkatkan.

Lebih lanjut Arief mengungkap peningkatan produksi di tengah kekeringan ini menunjukkan program Penambahan Areal Tanam (PAT) yang digenjot Kementan awal 2024 membuahkan hasil.

Dirinya pun menyampaikan bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementan, tetap optimis produksi beras akan terus membaik.

Arief menambahkan, peningkatan produksi juga didukung oleh kebijakan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Pemerintah sejak awal 2024 telah menambah kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton, dengan prosedur penebusan yang lebih mudah. Petani yang sudah terdaftar untuk mendapatkan pupuk subsidi bisa menebus pupuk dengan menunjukkan KTP asli.

"Dampaknya signifikan. Produksi beras periode Agustus hingga Oktober 2024 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama 5 tahun sebelumnya secara berturut-turut", kata Arief.

Data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi padi pada periode Agustus-Oktober 2022 mencapai 12,55 juta ton, begitupun pada 2023 sebesar 12,55 juta ton. Sementara itu, di tahun 2024, produksi padi meningkat menjadi 14,73 juta ton.

Bila diakumulasikan, produksi padi semester II/2024 mampu menghasilkan 23,36 juta ton, meningkat bila dibandingkan 2022 sebesar 22,44 juta ton dan 2023 sebesar 21,63 juta ton.

“Pemerintah terus bekerja dengan optimasi lahan dan indeks pertanaman lahan yang ada, sekaligus pula mempersiapkan lahan sawah baru melalui cetak sawah 3 juta hektare mulai 2025," katanya.

"Pemerintah optimistis paling lambat dalam 3 tahun ke depan Indonesia swasembada beras kembali, dan dalam beberapa tahun berikutnya akan ekspor dan menjadi lumbung pangan dunia,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Lausimeme di Deli Serdang, Sumatera Utara. Bendungan itu dibangun dengan anggaran Rp1,76 triliun.

"Pembangunan bendungan ini dimulai sejak 2018 dan menghabiskan anggaran Rp1,76 triliun,"kata Jokowi usai meresmikan Bendungan Lausismeme, Rabu (16/10/2024).

Jokowi menambahkan, bendungan ini menjadi bendungan ke-47 yang diresmikan olehnya di sepuluh tahun masa pemerintahannya.

"Bendungan Lausimeme ini adalah bendungan yang ke-47 yang saya resmikan selama 10 tahun ini," kata dia.

Dirinya menyebut bahwa Bendungan Lausimeme memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi masyarakat, beberapa di antaranya bisa mengurangi, bisa mereduksi banjir di Kota Medan.

"Bisa menyediakan air baku untuk Medan dan Deli Serdang selain juga tentu saja untuk mengairi persawahan yang ada di sekitar waduk," kata dia.

Bendungan dengan luas genangan mencapai 125 hektare tersebut memiliki kapasitas tampung 21 juta meter kubik.

Jokowi pun berharap dengan beroperasinya Bendungan Lausimeme, manfaatnya akan segera dirasakan oleh masyarakat Sumatera Utara secara luas.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tak akan berhenti menindak kejahatan di bidang pertanahan, meskipun saat ini tengah memasuki masa transisi Presiden dan Wakil Presiden.

Dia mengaku akan tetap fokus untuk menjalankan tugas pokok dan mengungkap tindak pidana kejahatan di bidang pertanahan yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia tanah, termasuk yang baru saja terjadi di Kabupaten Bekasi.

"Walaupun sekali lagi di masa-masa seperti ini transisi ini sudah banyak yang fokus pada transisi kepemimpinan pemerintahan tetapi kami fokus pada tugas pokok, tadi siang kami masih mengungkap tindak pidana kejahatan, kejahatan di bidang pertanahan yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia tanah di Kabupaten Bekasi," kata AHY di Hari Agraria dan Tata Ruang yang digelar pada Selasa (15/10/2024) malam tadi.

Sebagai informasi, AHY telah memberikan sinyal perpisahan kepada seluruh jajaran dan staf di Kementerian yang dipimpinnya selama lebih dari delapan bulan terakhir. Dengan nada penuh haru, dia mengucapkan rasa syukur dan rasa terima kasih karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian ATR/BPN serta mengaku tidak akan melupakan momen kebersamaan yang telah tercipta.

"Patut bagi kami terus bersyukur atas apa yang telah dilalui bersama walaupun saya begitu singkat, cepat sekali waktu bergerak, delapan bulan tidak terasa tetapi saya mensyukurinya sebagai sebuah kebersamaan suka cita bersama keluarga besar ATR/BPN seluruh Indonesia dan saya bangga menjadi bagian ini semua dan tentunya berharap agar ATR BPN bisa semakin maju semakin sukses, semakin melayani rakyat terhadap urusan pertanahan dan tata ruang," ujar AHY.

"Saya ingin terus menjadi bagian dari perjuangan ini, dimana pun nanti pada saatnya penugasan baru dimanapun itu, tapi saya tidak akan pernah melupakan kebersamaan ini, saya juga ingin berjuang bersama jajaran para sahabat yang di ATR/BPN," kata dia.

Meski sinyal perpisahan telah diberikan, AHY mengaku masih enggan untuk mengungkapkan tugas baru yang akan diembannya pada era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia meminta agar menunggu pengumuman langsung oleh Prabowo.

"Lebih baik kita tunggu pernyataan dan pengumuman resmi dari Bapak Prabowo Subianto. Saya rasa beliau yang akan mengumumkan dan menjelaskan secara langsung. Saya hanya ingin menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dimana pun dan dalam posisi peran apapun dan saya rasa kita menyadari urusan pertanahan dan tata ruang ini sangat mendasar, banyak sekali masyarakat yang menggantungkan harapannya ke Kementerian ATR BPN ini dan sekali lagi, perlu terus dilanjutkan kerja keras kerja bersama dan saya sekali lagi ingin menjadi bagian yang tak terpisahkan ke depan," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, kemarin.

Diana mengaku pemanggilan tersebut memang berkaitan dengan rancangan susunan kabinet Menteri pemerintahan Prabowo. Namun, penugasan yang diberikan belum bisa dipastikan, apakah untuk mengisi jabatan Menteri Pekerjaan Umum atau Wakil Menteri Pekerjaan Umum.

"Betul saya dipanggil ke Kertanegara. Insyaallah tetap terkait ke-PU-an," ujarnya saat dihubungi IDXChannel, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Lebih jauh Diana mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo, Kementerian Pekerjaan Umum memang dipisahkan dengan Kementerian Perumahan. Sehingga, ada dua Menteri yang akan memimpin Kementerian tersebut.

"Iya betul, PU memang dipisahkan dengan Perumahan," kata Diana.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Prabowo bakal memecah nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nantinya, kementerian itu akan dipecah menjadi dua seperti dahulu, yakni Kementerian PU dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim dalam sebuah dialog di daerah Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Dia menyebut, pemisahan ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya janji politik kakaknya bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming untuk membangun tiga juta rumah untuk rakyat. Dengan pemisahan nomenklatur tersebut, kata Hashim, Kementerian Perumahan bisa lebih fokus menggarap sektor perumahan.

"Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus ihwal infrastruktur PU, (Kementerian) Perumahan khusus untuk perumahan dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," katanya.

Soal program tiga juta rumah, Hashim mengungkapkan, nantinya Prabowo-Gibran akan membangun dua juta unit rumah di daerah perdesaan dan satu juta unit apartemen di perkotaan. Target ini, kata dia, akan dipenuhi setiap tahun.

Hashim mengakui, pemenuhan target pembangunan tiga juta rumah setiap tahun bukan hal yang mudah. Pembangunan seringkali terkendala pengadaan lahan. Dia mengaku akan mengecek lahan milik negara sehingga bisa mempercepat proses pembangunan.

"Lahan milik negara nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat," ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Badan Energi Internasional (IEA) menurunkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global pada 2024. Ini merupakan pemangkasan yang ketiga secara berturut-turut.

Dilansir dari The Wall Street Journal pada Rabu (16/10/2024), pemotongan ini didasari lemahnya konsumsi minyak China di tengah lesunya ekonomi Negeri Tirai Bambu tersebut.

“Permintaan minyak China terus di bawah ekspektasi dan menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan secara keseluruhan,” kata IEA dalam laporannya.

Organisasi yang berpusat di Paris tersebut memperkirakan permintaan minyak global hanya akan naik sebesar 862.000 barel per hari tahun ini. Dalam laporan sebelumnya, angkanya diperkirakan mencapai 903.000 barel per hari.

Sementara itu, perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global untuk tahun depan sedikit dinaikkan menjadi 998.000 barel per hari dari 954.000 barel per hari.

Total permintaan dipekirakan mencapai 102,8 juta barel per hari pada 2024 dan 103,8 juta barel per hari di 2025.

Pertumbuhan permintaan minyak global sempat melonjak tinggi saat pandemi berakhir. Angkanya menyentuh dua juta barel per hari pada 2022-2023.

Proyeksi IEA jauh lebih rendah daripada proyeksi Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Kartel tersebut optimistis pertumbuhan permintaan minyak global mencapai 1,93 juta barel per hari tahun ini dan 1,64 juta barel per hari pada 2025. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Wakil Presiden AS yang juga calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, menolak untuk diwawancarai oleh Bloomberg mengenai rencananya tentang kebijakan ekonomi AS jika nanti terpilih sebagai presiden. Hal tersebut diungkapkan Pemimpin Redaksi Bloomberg, John Micklethwait, Selasa (15/10/2024).

"Economic Club of Chicago dan Bloomberg sama-sama mengundang Wakil Presiden Harris untuk wawancara serupa tentang rencana ekonominya, sejauh ini dia menolak," kata Micklethwait menjelang wawancaranya dengan calon presiden AS dari Partai Republik Donald Trump.

Economic Club of Chicago adalah organisasi nonpartisan yang bertujuan mendorong dialog di antara para pemimpin politik AS. Organsiasi tersebut didirikan pada 1927.

Pilpres AS 2024 akan diadakan pada 5 November nanti. Kompetisi demokrasi itu akan menjadi pertarungan sengit antara Harris dan Trump.

Menurut jajak pendapat Gallup yang dilakukan dari 16 hingga 28 September, ekonomi menjadi isu terpenting bagi para pemilih Amerika dalam pilpres bulan depan. Trump dan Harris memiliki rencana yang sangat berbeda dalam menangani ekonomi. Para ekonom pun mengatakan, rencana Trump akan menciptakan inflasi, suku bunga, dan defisit yang lebih tinggi.

Sejumlah ekonom yang disurvei dalam survei terbaru memang mengatakan bahwa kebijakan ekonomi yang diusulkan Trumptidak lebih baik bagi perekonomian AS daripada rencana ekonomi Harris.

Dalam survei yang dilakukan pada 4-8 Oktober olehThe Wall Street Journal, 68 persen dari 50 ekonom yang disurvei mengatakan inflasi akan lebih tinggi di bawah pemerintahan Trump yang kedua. Sementara 12 persen mengatakan inflasi akan lebih tinggi jika Harris berhasil menjadi orang nomor satu di Gedung Putih. Responden yang tersisa mengatakan tidak akan ada perbedaan material antara Trump dan Harris.

Sementara itu, 65 persen ekonom mengatakan kebijakan ekonomi Trump memberikan tekanan lebih besar pada defisit AS. Biasanya, jika defisit dan inflasi lebih tinggi, suku bunga juga akan lebih tinggi. Sebanyak 61 persen responden survei mengatakan suku bunga akan lebih tinggi di bawah Trump daripada Harris.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi sinyal perpisahan kepada seluruh jajaran dan staf di Kementerian yang dipimpinnya selama lebih dari delapan bulan terakhir.

Dengan nada haru, dia mengucapkan rasa syukur dan rasa terima kasih karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian ATR/BPN.

"Kami terus bersyukur atas apa yang telah dilalui bersama walaupun saya begitu singkat. Cepat sekali waktu bergerak, delapan bulan tidak terasa ,tetapi saya mensyukurinya sebagai sebuah kebersamaan suka cita bersama keluarga besar ATR/BPN seluruh Indonesia," kata AHY di AHY Hari Agraria dan Tata Ruang, Selasa (15/10) malam.

"Dan saya bangga menjadi bagian ini semua. Tentunya saya berharap agar ATR BPN bisa semakin maju semakin sukses, semakin melayani rakyat terhadap urusan pertanahan dan tata ruang," kata AHY.

"Saya ingin terus menjadi bagian dari perjuangan ini, di mana pun nanti pada saatnya penugasan baru di manapun itu, tapi saya tidak akan pernah melupakan kebersamaan ini. Saya juga ingin berjuang bersama jajaran para sahabat yang di ATR/BPN," tuturnya.

Meski begitu, AHY enggan untuk mengungkapkan tugas baru yang akan diembannya pada era pemerintahan Prabowo Subianto. AHY diketahui termasuk dalam daftar Calon Menteri yang dipanggil Prabowo pada Senin lalu.

"Lebih baik kita tunggu pernyataan dan pengumuman resmi dari Bapak Prabowo Subianto. Saya rasa beliau yang akan mengumumkan dan menjelaskan secara langsung," kata AHY.

"Saya hanya ingin menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan di manapun dan dalam posisi, peran apapun. Saya rasa kita menyadari urusan pertanahan dan tata ruang ini sangat mendasar, banyak sekali masyarakat yang menggantungkan harapannya ke Kementerian ATR/BPN ini," ujarnya.

"Dan perlu terus dilanjutkan kerja keras kerja bersama dan saya sekali lagi ingin menjadi bagian yang tak terpisahkan ke depan," kata AHY.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) optimistis penemuan sumber migas baru akan terus meningkat. Sebab, hal ini guna mendukung ketahanan energi nasional di masa depan.

Maka dari itu, kegiatan Indonesia Exploration Forum (IEF) yang dilaksanakan oleh SKK Migas bersama KKKS di Indonesia digelar selama dua hari pada 14-15 Oktober 2024 di Surabaya. Acara ini diklaim bisa mendorong dan meningkatkan rasa optimistis penemuan sumber-sumber migas baru akan terus meningkat.

Tenaga Ahli Komisi Pengawas Menteri ESDM Shinta Damayanti menyampaikan, keberhasilan eksplorasi saat ini adalah hasil kerja enam tahun yang lalu, dimulai pada 2018 dengan kegiatan G&G days, kemudian berlanjut 2019-2021 dengan kegiatan data vintage, data quality, basin modelling, updating prospective area dan lainnya.

"Di tahun 2022 muncul new exploration portofolio dan new exploration drilling campaign hingga kemudian di tahun 2023 ditemukan big fish dan giant discoveries," ujar Shinta dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Menurutnya, short term milestone seperti data regulation revision, optimization café GGR, play based working group dan lainnya. Kemudian mid term milestone seperti new acquisition in big fish potential area seperti FTG 250 ribu km2, mega survey 2D sepanjang 32.000 km, 11 studi di 20 basin dan lainnya.

Selanjutnya, long term milestone dengan big fish discoveries dengan temuan di atas 100 MMBOE seperti Timpan, Manpatu, Hidayah dan lainnya, Giant Discovery temuan diatas 500 MMBOE seperti Geng North dan Layaran-1. Untuk 2024, pemboran dengan target besar ada di Tangkulo-1, Astrea-1, Neb Base-3, Layaran-2, West Beluga-1, GQY-1, Ambar-4, Tedong-1, NK-1, dan lainnya.

Sementara itu VP Exploration Technical Excellence & Coordination Pertamina Hulu Energi Ahmad Najihal Amal menerangkan, strategi Pertamina difokuskan pada kegiatan eksplorasi yang masif dan agresif dengan tiga fokus yaitu proyek offshore seperti Sulawesi Tengah, strategic partnership dengan kolaborasi bersama international oil companies (IOC) dan menetapkan target eksplorasi secara agresif.

"Ketiga strategi tersebut didukung dengan penyiapan SDM, sistem, data & analitik serta teknologi," katanya.

Lebih lanjut, VP Exploration Medco E&P Feriyanto menuturkan, Medco fokus pada cekungan yang sudah terbukti dengan tetap melihat peluang lain untuk tumbuh. Terdapat tiga strategi yang dilakukan Medco yaitu strategi eksplorasi, investasi dan operasional yang efisien, serta membangun strategi kemitraan dan kolaborasi dengan pihak lain.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGN Saka Fuji Koesumadewi mengatakan, strategi untuk ke depan meliputi antara lain menjaga produksi, meningkatkan aktivitas eksplorasi, mengimplementasikan teknologi dan membangun kolaborasi dan kemitraan.

Untuk peningkatan eksplorasi PGN Saka melakukan langkah-langkah antara lain akselerasi Komitmen Kerja Pasti (KKP), pemboran sumur eksplorasi, akuisisi data seismik, dan eksplorasi di Timur Indonesia untuk mendapatkan potensi temuan besar.

VP Geoscience EMP Hendraman menyebutkan, strategi EMP dalam upaya peningkatan eksplorasi dan penemuan migas di masa yang akan datang meliputi akuisisi aset baru, pemboran eksplorasi hingga implementasi strategi eksplorasi yang baru.

Senior Exploration & Exploitation Manager Sele Raya Belida Doni Argiyanto mengatakan, keberhasilan pemboran eksplorasi harus dijaga jangan sampai dry hole. Sebab, program eksplorasi harus disiapkan dengan baik dan harus memitigasi risiko dengan baik.

"Kemudian juga menjaga biaya-biaya operasi untuk tetap efisien," ujar dia.

Dalam implementasinya, kegiatan eksplorasi yang merupakan salah satu tulang punggung dalam mencapai target long term plan (LTP), telah dilakukan secara agresif sejak LTP ditetapkan, meskipun sempat terkendala pandemi Covid-19.

Sejak 2021, tren investasi eksplorasi terus meningkat dari USD0,6 miliar setara Rp9,42 triliun (kurs Rp15.700), meningkat 50 persen menjadi USD0,9 miliar setara Rp14,13 triliun di 2023 dan ditargetkan meningkat 100 persen menjadi USD1,8 miliar setara Rp28,26 triliun pada 2024. Hasilnya adalah sepanjang dua tahun terakhir, Indonesia mendapatkan banyak temuan migas, termasuk dua giant discovery Geng North dan Layaran-1 pada 2023.

Pada IEF 2024, SKK Migas dan KKKS membuka kunci keberhasilan eksplorasi yang menjadi pembelajaran bersama untuk menggunakan kunci-kunci tersebut sebagai lesson learn dan knowledge sharing guna meningkatkan keberhasilan eksplorasi industri hulu migas di masa yang akan datang di setiap KKKS.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi Pertamina resmi turun per 1 Oktober 2024. Lalu, bagaimana dengan harga Pertamax cs hari ini, Rabu (16/10/2024)?

Harga Pertamax di wilayah DKI Jakarta hari ini masih sama dengan awal Oktober lalu, sebesar Rp12.100 per liter. Harga tersebut turun Rp850 dari sebelumnya Rp12.950 per liter.

Pun dengan Pertamax Green 95 yang dibanderol seharga Rp12.700 per liter dari sebelumnya Rp13.650 per liter atau turun Rp950. Selanjutnya, harga Pertamax Turbo menjadi Rp13.250 per liter, turun Rp1.220 dari Rp14.470 per liter pada September 2024.

Selain itu, BBM Dexlite dijual seharga Rp12.700 atau turun Rp1.350 dari sebelumnya Rp14.050 per liter pada September 2024. Pertamina DEX juga turun harga Rp1.400, dari Rp14.550 per liter menjadi Rp13.150 per liter.

Sementara itu, harga Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Tak hanya di Jakarta, penyesuaian harga BBM Pertamina non subsidi ini juga berlaku di seluruh daerah Indonesia. Namun demikian, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina yang berlaku di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Selasa (16/10/2024):

Jakarta
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.100
Pertamax Turbo: Rp13.250
Dexlite: Rp12.700
Pertamina Dex: Rp13.150
Pertamax Green: Rp12.700

Aceh
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.100
Pertamax Turbo: Rp 13.250
Dexlite: Rp12.700
Pertamina Dex: Rp13.150

Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp11.100
Dexlite: Rp 11.700

Sumatera Utara
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Sumatera Barat
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.650
Pertamax Turbo: Rp13.850
Dexlite: Rp13.250
Pertamina Dex: Rp13.750

Riau
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.650
Pertamax Turbo: Rp13.850
Dexlite: Rp13.250
Pertamina Dex: Rp13.750

Kepulauan Riau
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.650
Pertamax Turbo: Rp13.850
Dexlite: Rp13.250
Pertamina Dex: Rp13.750

Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp11.500
Pertamax Turbo: Rp12.500
Dexlite: Rp12.100
Pertamina Dex: Rp12.500

Jambi
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp14.900
Pertamina Dex: Rp13.450

Bengkulu
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.650
Pertamax Turbo: Rp13.850
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.750

Sumatera Selatan
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Bangka Belitung
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Lampung
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Banten
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.100
Pertamax TurboRp 13.250
Pertamax Green 95 Rp12.700
Dexlite Rp12.700
Pertamina Dex Rp13.150

Jawa Barat
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.250
Pertamax Green 95: Rp 12.700
Dexlite Rp 12.700
Pertamina Dex Rp 13.150

Jawa Tengah
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.250
Pertamax Green 95: Rp 12.700
Dexlite Rp 12.700 per liter
Pertamina Dex Rp 13.150

Yogyakarta
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.250
Pertamax Green 95: Rp 12.700
Dexlite Rp 12.700
Pertamina Dex Rp 13.150

Jawa Timur
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.250
Pertamax Green 95: Rp 12.700
Dexlite Rp 12.700
Pertamina Dex Rp 13.150

Bali
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.250
Pertamax Green 95: Rp 12.700
Dexlite Rp 12.700
Pertamina Dex Rp 13.150

Nusa Tenggara Barat
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.250
Pertamax Green 95: Rp 12.700
Dexlite Rp 12.700
Pertamina Dex Rp 13.150

Nusa Tenggara Timur
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.250
Pertamax Green 95: Rp 12.700
Dexlite Rp 12.700
Pertamina Dex Rp 13.150
Solar Non Subsidi: Rp 12.600

Kalimantan Barat
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax: Rp 13.250
Pertamax Turbo: Rp 14.800
Dexlite: Rp 14.400
Pertamina Dex: Rp 14.900

Kalimantan Tengah
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax: Rp 13.250
Pertamax Turbo: Rp 14.800
Dexlite: Rp 14.400
Pertamina Dex: Rp 14.900

Kalimantan Selatan
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 13.850
Dexlite: Rp 13.250
Pertamina Dex: Rp 13.750

Kalimantan Timur
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.550
Dexlite: Rp 13.000
Pertamina Dex: Rp 13.450

Kalimantan Utara
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 13.850
Dexlite: Rp 13.250
Pertamina Dex: Rp 13.750

Sulawesi Utara
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.550
Dexlite: Rp 13.000
Pertamina Dex: Rp 13.450

Gorontalo
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.550
Dexlite: Rp 13.000
Pertamina Dex: Rp 13.450

Sulawesi Tengah
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.550
Dexlite: Rp 13.000
Pertamina Dex: Rp 13.450

Sulawesi Tenggara
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.550
Dexlite: Rp 13.000
Pertamina Dex: Rp 13.450

Sulawesi Selatan
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.550
Dexlite: Rp 13.000
Pertamina Dex: Rp 13.450

Sulawesi Barat
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.550
Dexlite: Rp 13.000
Pertamina Dex: Rp 13.450

Maluku
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax Rp 12.400
Dexlite Rp 13.000

Maluku Utara
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax Rp 12.400
Dexlite Rp 13.000

Papua
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax Rp 12.400
Pertamax Turbo Rp 13.000
Dexlite Rp 13.450

Papua Barat
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax Rp 12.400
Dexlite Rp 13.000
Pertamina Dex Rp 13.450

Papua Selatan
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax Rp 12.400
Dexlite Rp 13.000

Papua Pegunungan
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax Rp 12.400
Dexlite Rp 13.000

Papua Tengah
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax Rp 12.400
Dexlite Rp 13.000

Papua Barat Daya
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax Rp 12.400
Dexlite Rp 13.000
Pertamina Dex Rp 13.450.

(Fiki Ariyanti)