IDXChannel - Harga bahan pangan terpantau mengalami kenaikan di akhir pekan, Sabtu (5/10). Sejumlah komoditas utama mulai dari beras, cabai, hingga bawang, harganya melambung dibanding hari sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premium meroket 4,26 persen menjadi Rp16.170 per kg. Begitupun beras medium melonjak 4,34 persen menjadi Rp14.170 per kg.

Harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga melambung 3,18 persen menjadi Rp12.960 per kg. Disusul harga kedelai biji kering impor naik 0,28 persen menjadi Rp10.810 per kg.

Harga bawang merah dan bawang putih meroket, masing-masing 13,36 persen dan 6,72 persen menjadi Rp31.980 dan Rp42.400 per kg. Diikuti cabai merah keriting dan cabai rawit merah masing-masing melonjak 21,72 persen dan 18,21 persen menjadi Rp37.830 dan Rp52.640 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam yang melonjak 13,09 persen menjadi Rp38.790 per kg. Kemudian telur ayam ras harganya pun naik 3,06 persen menjadi Rp29.270 per kg.

Harga gula konsumsi naik 2,01 persen menjadi Rp18.250 per kg. Selain itu, harga minyak goreng meningkat 4,69 persen menjadi Rp18.970 per liter. Tepung terigu naik 4,33 persen, dibanderol seharga Rp10.600 per kg.

Harga jagung pun melesat 21,06 persen menjadi Rp7.300 per kg. Serta harga ikan bandeng dan garam halus masing-masing naik 5,75 persen dan 5,20 persen menjadi Rp34.940 dan Rp12.140 per kg.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Gelaran Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2024 telah menghasilkan capaian 195 buyers atau mitra potensial dari 38 negara.

Capaian tersebut diapresiasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi

"Saya ingin mengapresiasi Wonderful Indonesia Tourism Fair, ini merupakan fair pertama Pak Budi (Ketua WITF 2024). Terima kasih banyak Pak Hariyadi (Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia/GIPI), mempromosikan inbound dan menggunakan inovasi dan isu berkelanjutan serta kolaborasi," kata saat ditemui di PIK Avenue Jakarta, Jumat (4/10).

Sandiaga berharap menteri pariwisata yang bertugas pada pemerintahan mendatang agar mampu memperjelas konsep pariwisata Indonesia yang berkualitas. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak keunggulan, sehingga mampu berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

“Tinggal bagaimana kita pastikan bahwa pariwisata kita bisa memberikan kesejahteraan bagi saya rakyat Indonesia,” kata Sandiaga.

Dia juga berharap pada pemerintah mendatang, sektor pariwisata menjadi prioritas dalam mendukung perekonomian negara.

“Sehingga pembangunan pariwisata itu tidak ganti pemerintahan, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti priority,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani mengatakan, capaian WITF 2024 adalah 195 buyers dari berbagai negara tersebut dengan 5.000 janji temu dengan para seller.

"Itu rata, jadi mereka yang membuat acara ini sukses adalah kami mengkurasi buyer-nya yang benar-benar berkualitas, record dengan produksi tinggi, mengirim turis tinggi," kata Hariyadi.

WITF resmi ditutup pada Jumat (4/10) dengan Menparekraf Sandiaga memberikan sebuah lencana emas kepada Menteri Pariwisata 2014-2019 Arief Yahya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2011-2014 Mari Elka Pangestu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 2004-2011 Jero Wacik.

Selain itu, pemberian lencana emas kepada Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya Abdul Latief; Ketua GIPI Hariyadi Sukamdani, beserta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar, dan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendu Nuryanti.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Kondisi perekonomian nasional yang telah mengalami deflasi dalam lima bulan terakhir memantik kekhawatiran bagi sejumlah pihak.

Pasalnya, kondisi deflasi dalam lima bulan beruntun tersebut oleh sebagian pihak dinilai sebagai sinyal turunnya daya beli masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah.

Namun pandangan tersebut dibantah oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang bahkan menilai bahwa kondisi deflasi dalam kurun waktu cukup lama tersebut sebagai hal yang positif.

"Itu merupakan perkembangan yang positif. Kenaikan inflasi yang tinggi sejak tahun lalu banyak sekali dipengaruhi oleh (harga) makanan," ujar Sri, dalam keterangan resminya, Jumat (4/10/2024).

Menurut Sri, penurunan harga pangan sangat menentukan daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah, di mana kelompok masyarakat justru memiliki pengeluaran makanan paling besar.

"Jadi kalau kemudian harga pangan kembali stabil, bahkan menurun, itu karena waktu itu sempat naik tinggi. Jadi tentu (kondisi saat) ini jadi hal yang positif," ujar Sri.

Sri menjelaskan, data perekonomian nasional saat ini masih menunjukkan bahwa permintaan masyarakat masih tinggi. Di dalam data tersebut, dikatakan Sri, terdapat komponen harga emas, sehingga kenaikan harga yang terjadi sangat berpengaruh terhadap kondisi inflasi inti (core inflation).

Karenanya, dengan data inflasi dalam lima bulan terakhir dipengaruhi oleh harga pangan yang kerap bergejolak (volatile food) dan kenaikan harga komoditas, Sri pun menilai bahwa kondisi tersebut masih sesuai harapan.

"Bahwa harga makanan saat ini berada di level yang cukup stabil, sehingga (kondisi) ini tentu bagus untuk masyarakat sebagai konsumen, terutama bagi kalangan kelas menengah," ujar Sri.

(taufan sukma)

IDXChannel - Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, telah memasang target tinggi dalam bidang ketersediaan hunian bagi masyarakat.

Salah satunya dengan menyiapkan program pembangunan tiga juta hunian per tahun, guna mengatasi kondisi backlog perumahan yang masih demikian tinggi.

Meski demikian, banyak pihak meragukan target tiga juta hunian tersebut dapat benar-benar direalisasikan sesuai harapan, mengingat dengan berbagai tantangan dan hambatan yang selama ini ada di lapangan.

Seolah menjawab keraguan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, pun turut angkat bicara.

Tak seperti pendapat kebanyakan, Basuki mengaku optimistis bahwa target pembangunan tiga juta hunian per tahun bakal bisa terealisasi di era kepemimpinan Prabowo.

Optimisme tersebut didasarkan Basuki pada wacana bakal dipisahnya Kementerian PUPR menjadi dua lembaga terpisah, yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pekerjaan Umum.

"Saya kira pemisahan antara (Kementerian) Pekerjaan Umum dan (Kementerian) Perumahan Rakyat itu bagus sekali. Jadi, Kementerian Perumahan dapat lebih fokus menekan angka backlog rumah," ujar Basuki, dalam keterangan resminya, Jumat (4/10/2024).

Berdasarkan paparan Kementerian PUPR, nantinya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menggunakan anggaran hingga Rp53 triliun pada 2025 mendatang. Anggaran sebesar itu diharapkan dapat mengurangi backlog rumah yang saat ini telah mencapai 9,9 juta unit.

Sebagaimana diketahui, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah memiliki program pembangunan satu juta unit rumah per tahun. Berdasarkan data Kementerian PUPR, pada periode 2015-2024 total rumah yang berhasil dibangun mencapai 10,2 juta unit, atau secara rata-rata mencapai 1,02 juta rumah per tahun.

Namun, dari jumlah rumah terbangun sebanyak itu, 1,6 juta unit di antaranya, atau setara dengan 15,68 persen, dibangun dengan menggunakan anggaran negara. Sedangkan mayoritas rumah yang terbangun, atau lebih dari 93 persen, dibangun melalui Program Pembangunan Baru Rumah Swadaya.

(taufan sukma)

IDXChannel - Data terbaru Badan Pusat Statistik yang menunjukkan terjadinya deflasi pada September 2024 lalu menjadi sorotan banyak pihak.

Pasalnya, dengan data tersebut, maka praktis perekonomian nasional telah mengalami deflasi selama lima bulan beruntun.

Kondisi ini, oleh sebagian pihak dimaknai secara negatif, lantaran diidentikkan dengan pelemahan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Namun rupanya pandangan tersebut coba dibantah oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dengan menyebut bahwa kondisi deflasi selama lima bulan beruntun justru sebagai satu hal yang positif.

"Itu merupakan perkembangan yang positif. Kenaikan inflasi yang tinggi sejak tahun lalu banyak sekali dipengaruhi oleh (harga) makanan," ujar Sri, dalam keterangan resminya, Jumat (4/10/2024).

Menurut Sri, penurunan harga pangan sangat menentukan daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah, di mana kelompok masyarakat justru memiliki pengeluaran makanan paling besar.

"Jadi kalau kemudian harga pangan kembali stabil, bahkan menurun, itu karena waktu itu sempat naik tinggi. Jadi tentu (kondisi saat) ini jadi hal yang positif," ujar Sri.

Sri menjelaskan, data perekonomian nasional saat ini masih menunjukkan bahwa permintaan masyarakat masih tinggi. Di dalam data tersebut, dikatakan Sri, terdapat komponen harga emas, sehingga kenaikan harga yang terjadi sangat berpengaruh terhadap kondisi inflasi inti (core inflation).

Karenanya, dengan data inflasi dalam lima bulan terakhir dipengaruhi oleh harga pangan yang kerap bergejolak (volatile food) dan kenaikan harga komoditas, Sri pun menilai bahwa kondisi tersebut masih sesuai harapan.

"Bahwa harga makanan saat ini berada di level yang cukup stabil, sehingga (kondisi) ini tentu bagus untuk masyarakat sebagai konsumen, terutama bagi kalangan kelas menengah," ujar Sri.

(taufan sukma)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan sulfur tinggi menjadi salah satu penyumbang emisi.

Itu sebabnya, mengganti dengan BBM yang rendah sulfur menjadi sebuah keharusan agar kualitas udara tidak bertambah buruk.

"BBM rendah sulfur adalah sebuah kebutuhan. Karena kita semua tahu kualitas udara kita saat ini kurang bagus dan salah satu penyebabnya adalah BBM kita yang mengandung sulfur yang tinggi," kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (Biro Klik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Untuk pelaksanaannya, Pemerintah telah membuat peta jalan (roadmap) pelaksanaan pendistribusian BBM rendah sulfur tersebut dan tentunya menjadi rujukan dalam pelaksanaannya.

"Roadmap pemanfataan BBM rendah sulfur sudah tersedia, tentunya pelaksanaannya akan mengikuti roadmap tersebut," ujar Agus.

Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi untuk menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) dari target pengurangan emisi karbon menjadi 32 persen (912 juta ton CO2) pada 2030 dari sebelumnya 29 persen atau setara 835 juta ton CO2.

Penggunaan BBM bersulfur rendah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi yang menjadi pemicu naiknya suhu pemanasan global tersebut.

Berdasarkan peta jalan yang ada, pendistribusian BBM bersulfur rendah jenis minyak solar pada tahap awal akan mulai didistribusikan di Jakarta, Cikampek dan Balongan. Kemudian dilanjutkan pada periode berikutnya di Nusa Tenggara dan Kalimantan, dan terakhir ke Sulawesi, Papua, dan Maluku.

Sementara pendistribusian jenis bensin bersih bersulfur rendah tahap awal akan mulai dilakukan di daerah Sumatera bagian utara (Sumbagut) dilanjutkan ke Sumatera bagian selatan sebagian, kemudian Banten dan Jawa Tengah bagian utara, dilanjutkan kemudian pendistribusian di Kalimantan Barat.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menyatakan data center menjadi fokus perusahaan saat ini. Telkom menyatakan kapabilitasnya untuk mencaplok jenis usaha sistem komunikasi data dan sistem penyimpanan tersebut.

"Karena memang ke depannya data center sangat dibutuhkan. Terutama yang bisa AI, terus harus memperhatikan ESG juga, hemat energi, green, dan lain sebagainya. Dan kami punya kapabilitas di sana," ujar Head of Digital Vertical Ecosystem Government & Public Service Telkom Indonesia, Gde Ngurah Sandhy Widyasthana dalam diskusi ‘Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas’ di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Seperti diketahui, Telkom melalui anak usahanya PT Telkom Data Ekosistem (Neutra DC) telah membangun data center AI di Batam, Kepulauan Riau yang ditargetkan rampung pada kuartal III/2025.

Data center yang berlokasi di Kabil Integrated Industrial Estate ini memiliki tiga gedung atau kampus data center, dengan total luas hingga 10 hektare, kapasitas sebesar 50MW, hingga investasi mencapai Rp1,5-Rp1,6 triliun.

Data center tier IV ini bisa menampung data-data kecerdasan buatan atau artificial intelligence hingga 70 persen dari keseluruhan kapasitas. Dengan adanya proyek ini, kontribusi Telkom ke negara bisa melebihi Rp50 triliun dalam setahun.

Bahkan, Telkom menargetkan untuk membangun data center dengan total kapasitas 500 megawatt pada 2030. Salah satunya adalah untuk mengakomodir tren adopsi artificial intelligence (AI).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mencatat kebutuhan data center di Indonesia sangat besar. Hal ini tercermin dari jumlah pengguna internet yang menyentuh 200 juta orang.

Selain itu, Indonesia berada di posisi keenam dengan jumlah perusahaan rintisan alias startup terbanyak di dunia. Heru memandang kondisi pasar digital membutuhkan media penyimpanan data yang besar.

"Karena jumlah pengguna internet kita 200 juta, aplikasi kita juga banyak gitu ya. Dari yang startup, unicorn gitu kan. Kemudian belum lagi semua layanan pemerintah juga ada 27 ribu aplikasi gitu ya," ujar Heru.

Meski potensial, bisnis data center di dalam negeri masih cair dan dinamis. Artinya, lini usaha ini menjadi peluang besar bagi pemain kaliber di sektor telekomunikasi, termasuk PT Telkom Indonesia (Persero).

"Dan memang di bisnis data center saat ini masih cukup cair. Walaupun ada pemain- pemain yang cukup besar, tapi dengan perkembangan terkininya itu juga masih dinamis, masih bisa berubah-ubah," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (FKH IPB), Trioso Purnawarman, mengatakan saat ini ketersediaan ayam ras hidup di Indonesia tengah mengalami kelebihan stok atau oversupply.

Surplus ketersediaan ayam ras hidup ini, mengakibatkan pembelian ayam di peternak menurun dan merugi.

Trioso menerangkan, kondisi surplus tersebut diakibatkan kurangnya promosi dari para peternak.

"Persoalannya tidak semua pelaku usaha itu, termasuk asosiasi berusaha untuk mempromosikan atau membuat demand. Karena promosi itu penting. Sehingga di tingkat masyarakat dan organisasi termasuk juga apabila Presiden membuat program aktivitas makan banyak ayam dan telur akan meningkatkan demand," ujarnya dalam diskusi di Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/10/2024).

Trioso pun menilai, program makan bergizi gratis yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menjadi solusi meningkatkan permintaan dari oversupply ayam potong saat ini.

"Program presiden terpilih RI, Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG) pada Januari 2025, kami pikir bisa membawa angin segar para peternak ayam mandiri," kata Trioso.

Kendati demikian, Trioso menilai program tersebut belum akan terlalu signifikan dalam menyerap ayam hidup dari peternak mandiri. Pasalnya, program tersebut dilakukan secara bertahap.

"Maka dari itu perlu program yang cepat dan terstruktur serta promosi baik dari pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Trioso yang juga menjadi anggota dalam tim percepatan penyediaan daging, susu, dan telur ini mengatakan peternak mandiri disarankan membentuk asosiasi bergabung dengan rumah potong hewan unggas dan pabrik pangan.

Hal ini sudah tercantum dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur pelaku usaha budi daya ayam dengan pola kemitraan.

"Sudah ada (Perpres) tetapi peternak kita belum memahami mengikuti anjuran program dari pemerintah. Padahal dengan kemitraan itu banyak keuntungannya yang diperoleh pelaku usaha mikro kecil. Artinya supply terpelihara, harga terjangkau, dan serapan dari ayam livebird langsung dipotong dan masyarakat ada kepastian," kata Trioso.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengapresiasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Plt (Pelaksana Tugas) Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Temmy Satya Permana, mengatakan selama satu dekade, Jokowi menggelar karpet merah dalam kebijakan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Saat ekonomi mulai pulih, Bapak Presiden memberikan arahan untuk porsi pembiayaan bagi UMKM sebesar minimal 30 persen dari total kredit perbankan serta memberikan program KUR klaster yang sangat membantu usaha produktif yang dimiliki para pelaku usaha mikro dan kecil dalam suatu klaster," kata Temmy dalam keterangannya, Jumat (4/10/2024).

Adapun untuk pembiayaan KUR, pemerintah meningkatkan anggarannya setiap tahun. Pada 2024, pemerintah menargetkan serapan anggaran KUR hingga Rp297 triliun.

"Tantangannya masih 47 persen kebutuhan pembiayaan UMKM yang belum dapat terlayani oleh lembaga jasa keuangan (OJK). Maka, pembiayaan UMKM harus terus diperbesar dan dipermudah untuk dapat menjangkau karakteristik pelaku UMKM yang tidak seragam," kata Temmy.

Hasil kajian Ernts and Young dan AFPI (2023) menunjukkan adanya kesenjangan antara permintaan dan suplai pembiayaan UMKM pada 2026, yakni kebutuhan pendanaan sebesar Rp4.300 triliun dan suplai hanya Rp1.900 triliun.

Artinya, lanjut Temmy, permintaan kredit sangat besar namun supply kredit dari lembaga keuangan masih terbatas.

"Mayoritas penerima kredit UMKM adalah usaha mikro sebesar 46,21 persen, diikuti oleh usaha kecil sebesar 31,26 persen, dan menengah sebesar 22,53 persen," ujarnya.

Maka dari itu, Temmy mengatakan pihaknya tidak yakin jika porsi kredit perbankan ke UMKM sebesar 30 persen. Namun hal itu dapat didukung melalui pembiayaan klaster, aggregator, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Target porsi kredit perbankan ke UMKM sebesar 30 persen kami juga tidak yakin bisa tercapai. Sampai saat ini baru sekitar 19,6 persen. Maka, ada pekerjaan rumah yang belum selesai," kata Temmy.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong hilirisasi produk sawit, mulai dari riset hingga komersialisasi produk.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan kelapa sawit menjadi model dan contoh sukses dari hilirisasi industri, baik itu untuk menghasilkan produk turunan sawit pangan (oleofood), non-pangan (oleochemical), bahan bakar terbarukan (biofuel), hingga material baru ramah lingkungan (biomaterial) pada skala industri berkelanjutan.

"Perkembangan produk hilir kelapa sawit dalam 10 tahun terakhir meningkat signifikan. Semula terdapat 45 jenis produk, kini menjadi lebih dari 200 jenis produk hilir kelapa sawit. Selain itu, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia juga erat kaitannya dengan kontribusi sektor perkelapasawitan hulu-hilir, yang dikategorikan sebagai subsektor industri agro berdaya saing kuat," kata Putu melalui keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024)

Data 2023 menyebutkan bahwa nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya mencapai Rp450 triliun atau berkontribusi sebesar 11,6 persen dari total ekspor nonmigas.

Secara total, untuk bisnisnya mencapai Rp800 triliun. Sektor ini juga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16,2 juta orang, termasuk tenaga kerja tidak langsung yang melibatkan pelaku usaha perkebunan rakyat atau smallholder.

Melihat potensi besar tersebut, Kemenperin mendukung upaya berbagai pihak dalam pengembangan inovasi teknologi industri pengolahan kelapa sawit baik di sektor hulu perkebunan sampai dengan sector hilir di industri pengolahan.

"Kami juga mengupayakan fasilitasi pengembangan teknologi industri melalui penyusunan kebijakan yang pro-inovasi, hingga matching antarpihak terkait komersialisasi inovasi baru," tuturnya.

Salah satu contoh sukses konsorsium riset yang difasilitasi oleh Kemenperin adalah teknologi edible-coating berbasis minyak sawit untuk memperpanjang masa simpan buah tropis.

"Riset ini, yang didukung oleh Kemenperin, berhasil menjembatani kebutuhan industri dengan inovasi riset, dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi food grade untuk komersialisasi," kata dia.

Guna memacu penggunaan teknologi modern dan mendorong aktivitas riset, lanjut Putu, Kemenperin telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan peralatan produksi.

Selain itu, Kemenperin membangun Indonesia Manufacturing Center (IMC) untuk menunjang kolaborasi riset tersebut.

“Kami sangat terbuka untuk penggunaan IMC agar dapat memfasilitasi tindaklanjut hasil riset hingga mencapai komersialisasi. Kami juga mendorong perusahaan-perusahaan industri pengolahan sawit
untuk dapat membangun pusat risetnya di Indonesia," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Pemerintah akan melakukan penjadwalan ulang pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai bulan ini atau pada bulan depan, yakni November.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan prioritas yang saat ini dilakukan pemerintah yaitu memastikan seluruh fasilitas untuk ASN terpenuhi, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas lainnya.

"Yang paling penting yang harus kita pastikan adalah seluruh fasilitas untuk ASN yang pindah ke sana. Termasuk dukungannya, misalnya mengenai kalau mereka sakit bagaimana. Itu saja dulu. Tapi kalau misalnya sekolah dan seterusnya mungkin belum ya. Kalau anak-anaknya mungkin masih belum ke sana," kata Suharso di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Suharso pun mengakui pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami keterlambatan dari jadwal.

Sebelumnya, direncanakan pemindahan ASN ke IKN akan dilaksanakan pada September 2024. Namun, hingga awal Oktober belum juga dilaksanakan pemindahan ASN ke IKN.

"Kita kan sebenarnya dalam rencana kita kan sudah mulai bulan Agustus, September, Oktober tapi memang ada keterlambatan," kata Suharso.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui saat terjadinya wabah pandemi Covid-19, banyak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tidak menyetujui kenaikan tarif dari pemerintah.

Padahal, kenaikan tarif tol merupakan sebuah kewajiban dua tahunan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021.

"Empat tahun terakhir telat naikkan tarif jalan tol, itu karena ada pandemi. Saya siap bertanggung jawab untuk melanggar undang-undang, kalau itu memang dianggap pelanggaran," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Basuki menjelaskan, penundaan penyesuaian tarif tol ini mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat dan nasional. Mengingat ekonomi Indonesia sempat terdapat dalam saat pandemi Covid-19.

"Kalau orang semua dapat BLT, listrik tidak naik, semua dapat subsidi, gaji kurang Rp5 juta dapat subsidi, masa' tol dinaikkan?" ujarnya.

Menurutnya, faktor lain alasan untuk penundaan tarif tol ini terkadang juga datang dari pertimbangan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang wajib untuk BUJT. Ketika SPM belum sesuai dengan standar Kementerian PUPR, permintaan untuk kenaikan jalan tol dievaluasi ulang.

"Itu pun keterlambatan bukan kesalahan dari pemerintah saja, ada juga yang SPM tidak terpenuhi, dia memenuhi SPM dulu, dimonitor baru bisa naik jalan tol," ujar Basuki.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Subakti Syukur mengatakan, penundaan kenaikan tarif ini sebetulnya berdampak pada iklim investasi di sektor jalan tol. Sebab, kepastian hukum menjadi pertimbangan investor sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.

"(Faktor rendahnya minat investor) komitmen yang diragukan terhadap penyesuaian tarif, kompensasi kenaikan biaya, dan lamanya perizinan," kata Subakti Syukur saat dihubungi IDXChannel.

Dengan mengatasi salah satu tantangan ini, dia mengaku optimistis pembangunan infrastruktur di sektor jalan tol ke depannya bisa lebih bergeliat lewat pendanaan dari investor.

"Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, sektor jalan tol Indonesia dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar ke depannya," katanya.

(Dhera Arizona)