IDXChannel - Wakil Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) harus bisa berjalan secara transparan serta jelas manfaatnya.

"Yang kita selalu usulkan adalah proses bisnis di dalam, transparansinya juga. Jadi ketika Bapertarum ingin diubah menjadi Tapera, saya agak bersuara keras, bagaimana mungkin Tapera akan memuaskan orang banyak kalau ASN aja tidak puas," katanya dalam acara sosialisasi Tapera yang digelar pada Kamis (3/10/2024).

Bima menyebut ini menjadi pekerjaan berat yang harus diselesaikan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Dia pun mendorong agar BP Tapera lebih gencar melakukan sosialisasi tentang manfaat kepesertaannya. Sehingga, tidak ada kecurigaan dari masyarakat umum dalam pelaksanaannya.

"Jadi ini perlu sosialisasi yang cukup masif kepada ASN dan kepada masyarakat umum kalau memang mereka ingin dilibatkan. Terutama mengenai manfaat. Ketika saya dipotong 3 persen saya dapat apa sih, bisa untuk apa. Itu yang perlu," kata Bima.

Senada, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan sosialisasi kepada masyarakat menjadi tugas besar bagi BP Tapera saat ini.

"Ini saya kira memang memerlukan concern khusus berbagai pihak sudah memberikan masukan kepada kami supaya Tapera bisa disosialisasikan secar masif. Sehingga seluruh elemen masyarakat, khususnya ASN yang menjadi peserta inti bisa lebih paham lagi konsep Tapera," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Harga minyak global melambung lagi sebesar 5 persen, Kamis (3/10/2024). Itu terjadi setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan Washington DC sedang membahas kemungkinan serangan Israel terhadap industri minyak Iran.

"Kami sedang mendiskusikannya," ujar Biden, saat ditanya wartawan Gedung Putih apakah dia akan mendukung Israel menyerang fasilitas minyak Iran.

Iran adalah produsen minyak terbesar ketujuh di dunia. Negeri Persia itu mengekspor sekitar setengah produksinya ke luar negeri, terutama ke China.

BBC melansir, sejak serangan rudal Iran ke Israel pada Senin lalu, harga minyak mentah Brent melonjak 10 persen menjadi USD77 per barel, meski masih di bawah level yang terlihat pada awal tahun ini.

Akan tetapi, kenaikan harga energi yang berpanjangan dapat memperbesar peluang naiknya harga bahan bakar dan tarif listrik. Kondisi tersebut pada gilirannya akan mendorong naiknya laju inflasi.

Sejauh tahun ini, melemahnya permintaan dari China dan melimpahnya pasokan dari Arab Saudi telah menekan harga minyak. Reaksi di pasar minyak pun sampai sejauh ini relatif jauh lebih tenang dibandingkan dengan agresi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Namun, meningkatnya kekerasan di Timur Tengah dan ancaman aksi lebih lanjut kini mengintai pasar. Yang patut menjadi perhatian khusus adalah, eskalasi apa pun di Timur Tengah dapat memblokir Selat Hormuz, yang harus dilalui oleh sepertiga lalu lintas kapal tanker minyak dan seperlima gas beku LNG.

Sejak perang Rusia dengan Ukraina dimulai, dunia menjadi semakin bergantung pada pengiriman gas beku melalui tanker LNG. Sekalipun Asia adalah negara yang paling bergantung secara fisik pada aliran minyak dan gas dari Teluk Persia, dampak langsung dari perkembangan tersebut terhadap harga akan sangat signifikan.

Gubernur Bank of England (bank sentral Inggris), Andrew Bailey, mewanti-wanti dampak potensial yang sangat serius dari konflik Timur Tengah saat ini. Dia pun mengaku terus mengamati perkembangan tersebut dengan sangat cermat.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan portal Aksesi Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (3/10/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan peluncuran dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD.

"Ini diluncurkan sebagai langkah awal untuk memulai proses aksesi OECD yang akan memfasilitasi upaya penyempurnaan strategi, kebijakan, dan regulasi yang diperlukan untuk mendorong transformasi struktural dan pencapaian Indonesia Emas 2045," ujar Airlangga melalui keterangan tertulis, Kamis (3/10/2024).

Airlangga menjelaskan, portal aksesi OECD diperkenalkan melalui platform digital INA untuk mendukung kelancaran serta memonitor proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.

Digunakan untuk kolaborasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan selama proses aksesi, portal aksesi OECD juga diharapkan dapat mempercepat waktu respons dan memfasilitasi kolaborasi yang lebih efisien antar pemangku kepentingan, termasuk koordinasi dengan pihak OECD.

Airlangga mengklaim bahwa Indonesia merupakan negara pertama yang melakukan proses seperti ini. Nantinya, seluruh pemangku kepentingan akan dapat mengakses perencanaan, pelacakan kemajuan, penyimpanan dokumen digital, dan pengelolaan kalender secara terstruktur dan aman.

Selain itu, sistem tersebut juga terbuka untuk masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Di sisi lain juga menjadi langkah nyata untuk mempercepat reformasi di berbagai sektor, termasuk ekonomi, digitalisasi, dan tata kelola pemerintahan.

"Proses aksesi ini merupakan suatu hal yang kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang saling berhubungan. Penggunaan platform digital akan meningkatkan kolaborasi dan komunikasi online secara aman dan terstruktur,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pemanfaatan sagu dalam berbagai produk olahan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah terus mengakselerasi diversifikasi pangan lokal dan pengembangan usaha berbasis bahan baku lokal termasuk sagu dengan penerbitan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

"Diharapkan dengan peraturan ini, program pemerintah semakin fokus dan sinergi untuk mendorong percepatan pengembangan industri dan pemanfatan pangan berbasis bahan baku lokal," kata Agus melalui keterangan tertulis, Kamis (3/10/2024).

Menperin mengemukakan, sagu tidak hanya memiliki potensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan industri nasional, tetapi juga memiliki manfaat terhadap kelestarian lingkungan.

"Tanaman sagu memiliki laju penyerapan CO2 yang tinggi, yaitu sekitar 289 ton CO2 per hektare per tahun. Tanaman ini berpotensi menjadi salah satu kontributor perlambatan global warming, menjadi area konservasi air yang mencegah pengeringan lahan dan kebakaran, serta dapat menahan terlepasnya karbon dari lahan," kata Agus.

Namun, meskipun memiliki potensi lahan yang luas dan pemanfaatan yang beragam, saat ini pemanfaatan sagu masih rendah, kurang dari 4 persen dari luas areal sagu nasional atau sekitar 212.468 hektare.

Agus menegaskan, hilirisasi sagu tidak dapat tercapai secara maksimal jika Kementerian Perindustrian berjalan sendiri. Karenanya, diperlukan juga peran dan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya, baik pusat maupun daerah.

Kemenperin berkomitmen untuk terus meningkatkan hilirisasi komoditas sagu melalui pengembangan diversifikasi produk, fasilitasi kerja sama antara industri pengolahan sagu dengan industri pengguna, mendorong program sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan program restrukturisasi mesin atau peralatan bagi industri pengolahan sagu.

"Selanjutnya, Kemenperin juga berupaya meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya sebagai langkah mendorong percepatan pengembangan industri pengolahan sagu," kata Agus.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendesak pembatalan kebijakan Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Airlangga mengatakan bukan hanya Indonesia yang keberatan dengan kebijakan tersebut.

"Nah tentunya itu atas desakan selain Indonesia, juga Bipartisan dari Amerika, di Kongres maupun Senat, kemudian juga dari Kanselir Jerman, dan yang terakhir dari Sekretaris Jenderal Organisasi Perdagangan Indonesia (WTO)," kta Airlangga ketika ditemui di kantornya, Kamis (3/10/2024).

Meski Komisi Eropa telah mengusulkan untuk menunda kebijakan ini selama satu tahun, Airlangga menekankan bahwa Indonesia mengharapkan kebijakan tersebut dibatalkan.

Airlangga pun menuturkan beberapa kekhawatiran terkait regulasi itu. Salah satunya keinginan Uni Eropa yang meminta Indonesia untuk memberikan geo-location secara rinci. Padahal, menurut Airlangga, Indonesia memiliki dashboard nasional untuk mengecek komoditas yang juga bisa diakses oleh Uni Eropa.

"Kalau negara kita diakses sama orang Eropa by koordinat, ini kan masalah security. Itu yang kita berkeberatan, kita sudah punya pola, mereka juga masih keberatan dengan pola yang kita buat," kata dia.

Masalah lainnya yaitu Airlangga menilai Uni Eropa bukan bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Sebab peran itu telah dijalankan oleh lembaga-lembaga lain yang memang telah bergerak di bidang pemeringkatan.

"Dan saya selalu mengatakan bahwa EU itu bukan rating agency. Dari segi ekonomi rating agency pun ada lembaga-lembaga yang jelas. Nah itu dua hal pokok yang kita dorong," ujarnya.

Masalah terakhir yaitu soal standarisasi di mana Airlangga Indonesia telah memiliki standar berkelanjutan yang disebut Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Malaysia memiliki Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), dan Eropa memiliki Eropa Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Namun EUDR tidak mau menggunakan standar lain.

"Dan Indonesia sudah comply. Nah kalau kita disuruh mengulangi lagi, ini kan tidak bagus. Jadi dan kepentingannya bukan lagi kepentingan Eropa, tetapi terhadap standar internasional mengenai sustainability," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara perihal permintaan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh perihal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP) 8 hingga 10 persen pada 2025.

Airlangga yang kini juga menjabat sebagai Plt Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) meminta semua pihak untuk menunggu hasil pembahasan UMP 2025 hingga November 2024 sebagaimana siklus setiap tahunnya.

"UMP kan siklusnya di bulan November, nanti jadi kita tunggu saja hasil dari report Badan Pusat Statistik (BPS)," ujar Airlangga di kantornya, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono mengungkapkan salah satu yang langsung dibahas Airlangga usai menjabat sebagai Plt Menaker yaitu soal UMP.

Airlangga ingin mendalami betul semua masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, termasuk perihal UMP.

Airlangga pun langsung memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan beberapa Dirjen untuk membahas hal tersebut. Apalagi pembahasan dan penetapan upah minimum biasanya dilakukan pada periode Oktober-November setiap tahunnya.

"Tadi kita diskusi dengan Pak Sekjen dan beberapa Dirjen mengenai kebijakan ketenagaankerjaan kita seperti apa, termasuk siklusnya setiap Oktober- November itu kan menetapkan upah minimum," kata Susi itu, Rabu (2/10/2024).

Susi mengatakan Airlangga ingin persiapan yang benar-benar komprehensif mengenai penetapan upah minimum agar tidak menimbulkan gejolak apapun.

"Kita paham sudah ada regulasi PP-nya semuanya, tapi juga realitasnya kita paham kebutuhan teman-teman pekerja buruh, sehingga kita akan cari jalan keluarnya," tutur Susi.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - GoPay, unit bisnis Financial Technology dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) berencana untuk meluncurkan suatu inovasi untuk memerangi judi online.

Head of GoPay Wallet Kelvin Timotius mengatakan, pihaknya memang secara aktif menghentikan aktifitas judi online di dalam aplikasinya.

"Judi online memang satu problem yang ada di masyarakat ya, dan kalau kita selalu proactively menghentikan judi online yang terdeteksi, jadi sebenarnya kita selalu proactively stop," kata Kelvin dalam Media & Creators Meet Up di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

"Dan kita ada kolaborasi baru, nanti akan kita luncurkan juga, kita akan serius memerangi judi online, jadi di aplikasi GoPay itu akan kita selalu menghentikan judi online," kata dia.

Menurut Kelvin, berdasarkan hal tersebut GoPay tengah mempersiapkan kolaborasi baru perihal judol pada bulan ini.

"Nanti kita akan share lebih detail. Bulan ini," kata Kelvin.

Kelvin menambahkan, entitas GOTO ini selalu mengimbau semua pengguna GoPay perkara judi online. Dia juga mengatakan bahwa telah mendeteksi dan selanjutnya akan menutup akun tersebut.

"Kita gak bisa lihat semua transaksi, tapi kita selalu akan menutup semua judi online sih," katanya.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut masyarakat Indonesia gemar bermain judi online mencapai empat juta orang dengan transaksi mencapai Rp600 triliun.

Menkominfo, Budi Arie Setiadi mengatakan, empat juta orang yang berstatus pemain judi online itu rata-rata berasal dari generasi milenial dan generasi X, terutama mereka yang berusia 30-50 tahun. Mereka menghabiskan ratusan triliun untuk menyalurkan hobinya.

Selain berdampak ekonomi yakni memicu kemiskinan, dia menilai, hobi bermain judi online juga memiliki risiko atau dampak sosial.

Salah satunya melonjaknya angka perceraian di mana jumlah perceraian akibat adiksi bermain judol mencapai 1.947 kasus.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Permintaan gas global diprediksi tumbuh sebesar 39 persen pada 2050 dibandingkan dengan tahun lalu menjadi 5,7 triliun meter kubik. Perkiraan tersebut disampaikan Wakil Perdana Menteri Rusia, Alexander Novak, hari ini.

"Karena transisi ke gas sebagai opsi dalam (penggunaan) energi yang paling layak secara ekonomi untuk dekarbonisasi dan pengembangan kimia gas, permintaan untuk sumber daya ini dapat tumbuh hingga 5,7 triliun meter kubik pada 2050 (meningkat 39 persen dibandingkan dengan level pada 2023)," ungkap Novak dalam sebuah artikel untuk majalah Energy Policy terbitan Rusia.

Menurut dia, dalam kondisi semacam itu, penting bagi Rusia untuk secara efektif merealisasikan potensi sumber daya gasnya, yaitu sekitar 68 triliun meter kubik. Jumlah itu setara dua kali lipat cadangan gas Iran dan hampir tiga kali lipat cadangan gas Qatar. Beberapa langkah yang dapat ditempuh Moskow adalah melalui pengembangan basis bahan baku, infrastruktur, dan proyek-proyek LNG.

"Ekspor gas pipa dari Rusia dapat mencapai 197 miliar meter kubik pada 2036, termasuk karena meningkatnya pasokan ke negara-negara CIS," kata pejabat tersebut.

CIS adalah singkatan dari Commonwealth Independent States (Persemakmuran Negara-Negara Merdeka), organisasi regional yang terdiri atas negara-negara bekas Uni Soviet.

Novak juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekspor batu bara dari Rusia ke negara-negara Asia-Pasifik akan mencapai sekitar 75 juta ton pada 2030.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Pemerintah melarang aplikasi asal China, Temu, beroperasi di Indonesia. Larangan tersebut ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi.

E-commerce ini tidak diberikan izin saat hendak mendaftarkan merek dagangnya. Penolakan tersebut berkaitan dengan alasan akan memunculkan persaingan dagang tidak sehat, terutama berpotensi mematikan usaha UMKM.

“Termasuk juga dari kemarin saya selalu ditanya soal Temu, enggak, enggak boleh Temu. Saya akan keras Temu enggak boleh beroperasi di Indonesia,” ujar Budi saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (3/10).

“Sebagai platform dari China, di mana dia mendisrupsi bukan hanya sebagai e-commerce, dia dari pabrik langsung ke konsumen. Jadi bayangin dari pabrik langsung ke konsumen,” tuturnya.

Budi Arie menambahkan, kehadiran Temu di Indonesia dapat membuat masyarakat merugi, alih-alih menghadirkan peluang bagi masyarakat untuk bisa lebih produktif. Dia menegaskan, Kominfo tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi.

“Kan kita mau jadi ruang digital itu untuk membuat masyarakat produktif dan lebih untung, kalau membuat masyarakat rugi buat apa. Kita akan larang. Hancur UMKM kita kalau dibiarin," ujarnya.

Untuk diketahui, aplikasi Temu sejak beberapa waktu lalu telah menjadi perhatian pemerintah. Sistem yang diusungnya dikawatirkan menjadi ancaman karena pabrik bisa langsung menjual produk mereka ke konsumen.

Aplikasi Temu hadir dengan memotong jalur distribusi penjualan barang, yang jika menyasar pangsa pasar Indonesia yang konsumtif, situasi tersebut jelas mematikan geliat bisnis UMKM lokal.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Tudingan monopoli terhadap anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Patra Niaga dalam penyediaan Avtur dinilai tak berdasar. Sebab, terdapat sejumlah perusahaan swasta yang mengantongi Izin Usaha Niaga Migas dengan Komoditas Avtur seperti PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), PT Dirgantara Petroindo Raya (JV AirBP-AKR), dan PT Fajar Petro Indo.

General Manager Region Jatim Balinus - Centre for Energy and Innovation Technology Studies (Cenits) Raden Muhsin Budiono mengatakan, persaingan yang sehat tersebut telah tercipta sejalan dengan regulasi ketat pemerintah.

"Pertamina Patra Niaga diduga melakukan praktik monopoli dan penguasaan pasar penyediaan Avtur. Faktanya, pasar Avtur di Indonesia bukanlah monopoli," ujarnya kepada awak media, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Dia menerangkan, harga Avtur Pertamina kompetitif dan mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah yakni Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU).

"Penetapan harga juga mempertimbangkan demand volume atas frekuensi pergerakan pesawat dari tiap-tiap airport serta mempertimbangkan formula Mean of Plats Singapore (MoPS) yang menjadi patokan harga pasar terdekat," kata dia.

Terlebih, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 13 September 2024 lalu juga angkat bicara membantah pernyataan harga Avtur Indonesia termahal di antara negara-negara ASEAN lainnya.

Dia mengungkapkan, apabila dibandingkan dengan publish price Avtur per liter di negara-negara yang memiliki lansekap geografis mirip Indonesia, harga publikasi Avtur Pertamina justru didapati setara dan lebih rendah.

Sebagai contoh harga Avtur PPN periode 1-30 September 2024 sebesar Rp13.211 per liter, sedangkan harga Avtur di Singapura pada periode yang sama mencapai Rp23.212 per liter.

Meski demikian, katanya, harga Avtur sejatinya dipengaruhi banyak faktor, termasuk harga minyak mentah dunia, biaya transportasi, kurs dolar AS, dan pajak.

"Membandingkan harga Avtur antar negara tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut merupakan perbandingan tak apple-to-apple. Apalagi rantai pasok Avtur di Indonesia lebih kompleks dibanding negara lain," katanya.

Dia pun menegaskan, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang bertujuan menciptakan iklim usaha sehat dan mencegah praktik monopoli di sektor energi, termasuk sektor Avtur.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak penerbangan di bandar udara menjadi salah satu aturan acuan PT Pertamina Patra Niaga dalam penyediaan Avtur di 72 DPPU tersebar di seluruh Indonesia.

Selain regulasi-regulasi di atas, terdapat pula penugasan oleh pemerintah kepada Pertamina untuk memasok Avtur di bandara-bandara tertentu, terutama di daerah terpencil. Penugasan tersebut bertujuan memastikan ketersediaan Avtur di seluruh wilayah Indonesia dan mendukung pengembangan daerah.

"Implikasinya, Pertamina tak hanya fokus melayani penyediaan Avtur pada bandara besar, namun juga bandara-bandara kecil/perintis yang secara komersial tidak profitable sebab rendahnya tingkat permintaan," ujar dia.

Dia menambahkan, mungkin atas pertimbangan inilah pada Bab II pasal 3 ayat 3 peraturan BPH Migas di atas meregulasikan, pemerintah mewajibkan badan usaha yang melaksanakan penyediaan Avtur penerbangan untuk mengutamakan produksi kilang dalam negeri oleh PT Pertamina (Persero).

"Celakanya, pasal 3 ayat 3 itu dianggap KPPU tidak memihak ke pihak swasta dan menghalangi persaingan sehat, di mana dalam aturan BPH itu persyaratan diatur sedemikian ketat sehingga memosisikan Pertamina lebih unggul di bidang usaha penjualan Avtur di Indonesia. Inilah sumber munculnya tuduhan dugaan monopoli terhadap Pertamina," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Besaran tunjangan rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 akan ditentukan dari harga rata-rata sewa hunian di sekitar Senayan, Kebayoran, hingga Semanggi. Langkah itu dilakukan setelah anggota legislator tak lagi mendapat jatah rumah dinas.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar mengaku, masih membahas besaran tunjangan rumah dinas bagi anggota legislator periode 2024-2029. Pihaknya masih melakukan survei harga sewa hunian di sekitar kompleks Parlemen.

"Tapi, untuk besarannya itu memang masih dikonsultasikan, karena kami terus masih men-survei besaran harga-harga di seputaran Senayan sampai Semanggi dan arah Kebayoran itu, untuk rumah atau hunian tiga kamar. Itu kan harganya sangat variatif dan fluktuatif," kata Indra saat dihubungi, Kamis (3/10).

Atas dasar itu, Indra mengaku, belum bisa memutuskan besaran tunjangan perumahan bagi para anggota legislator. Namun, dia menekankan, besaran tunjangan perumahan itu akan diambil harga sewa yang lazim hunian di sekitar Kompleks Parlemen.

"Ya nanti diambil angka moderatnya kan. Harus lazimnya, bukan nyari yang paling mahal dan paling murah, tapi yang paling lazim itu berapa gitu ya," tutur Indra.

Sekedar informasi, Anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapat jatah rumah dinas. Gantinya, anggota legislator bakal mendapat uang tunjangan rumah dinas yang diberikan tiap bulan.

Aturan tersebut tertuang dalam surat Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang diterbitkan Sekretariat Jenderal DPR, tertanggal 25 September 2024. Setidaknya, ada tiga poin yang tertera dalam aturan itu.

Pertama, Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan Tunjangan Perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Kedua, pemberian tunjungan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik.

Ketiga, dengan diberikan tunjangan perumahan, maka anggota DPR RI tidak berhak lagi menempati Rumah Jabatan Anggota.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) masif mensosialisasikan kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ini karena ASN dinilai lebih siap, karena pemerintah sebelumnya telah menawarkan skema serupa dalam bentuk Tabungan Perumahan (Taperum).

Lantas kapan Tapera bagi ASN mulai berlaku?

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho mengatakan, Tapera bagi ASN sampai saat ini masih terus didiskusikan dengan kementerian dan instansi terkait.

Meskipun Tapera nantinya wajib bagi para ASN, namun dia belum bisa memastikan kapan iuran Tapera tiga persen bagi ASN akan mulai dipungut karena dalam prosesnya harus dipersiapkan secara matang.

"Kita belum tahu ya. Kita pasti sinkronisasi dengan kebijakan pemerintahan ke depan. Jadi belum bisa jawab sekarang apakah tahun depan atau kapan. Kita harus siapkan dulu," kata Heru dalam acara sosialisasi Tapera yang digelar pada Kamis (3/10).

Menurut Heru, saat ini, regulasi penarikan iuran masih digodok oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal ini juga berlaku bagi kepesertaan Tapera di luar ASN, dalam hal ini pekerja swasta.

"Kita masih harus hati-hati dalam melihat kesiapan dari masing-masing segmen peserta. Saat ini, kita juga sangat memahami kondisi pekerja kita yang mungkin masih cukup berat kalau harus ada tambahan nabung lagi atau iuran untuk nabung lagi,” ujar Heru.

Heru menilai, paling penting dilakukan saat ini adalah memberi sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu Tapera. Dia mengaku tidak ingin kesalahpahaman tentang Tapera menjadi heboh, seperti beberapa waktu lalu.

"Ini saya kira memang memerlukan concern khusus. Berbagai pihak sudah memberikan masukan kepada kami supaya Tapera bisa disosialisasikan secara masif, sehingga seluruh elemen masyarakat, khususnya ASN yang menjadi peserta inti bisa lebih paham lagi konsepsi Tapera," tuturnya.

(Fiki Ariyanti)