IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim bahwa program kartu prakerja direplikasi oleh pemerintahan Kamboja. Hal itu karena prestasi atau pencapaian program prakerja yang sudah berjalan selama lima tahun ini.

"Pemerintah Kamboja sudah diikuti programnya yang memang belajar dari prakerja oleh 1,5 juta pekerja Kamboja," kata Airlangga dalam acara Temu Alumni Prakerja di Graha Sawala Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Kamis (3/10).

Tak hanya Kamboja, Airlangga menyebut, negara lain juga ikut mempelajari program prakerja ini

"Thailand, Maroko, dan negara bagian Serawak juga sedang memelajari untuk mereplikasi program ini," ujarnya.

Sebagai informasi, Program Kartu Prakerja (Prakerja) adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa beasiswa pelatihan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Prakerja memberikan akses pelatihan untuk upskilling dan reskilling kepada WNI usia 18-64 tahun agar bisa beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Prakerja juga menjadi bagian dari upaya yang mendorong pendidikan sepanjang hayat khususnya bagi orang dewasa.

Sejak diluncurkan pada April 2020 hingga saat ini, Prakerja telah memberikan akses skilling, reskilling dan upskiling kepada lebih dari 18,9 juta orang penerima. Selama 2020-2022, Prakerja menjadi bagian Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19.

Seiring dengan berakhirnya pandemi, mulai 2023 Prakerja diimplementasikan dengan skema normal. Setiap peserta memeroleh manfaat berupa beasiswa pelatihan sebesar Rp3,5 juta yang bisa dimanfaatkan untuk mengikuti berbagai pelatihan baik moda webinar, tatap muka, maupun pembelajaran mandiri, yang tersediadi ekosistem Prakerja.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan risiko Indonesia gagal menjadi negara maju alias terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah (middle income trap). Indonesia masuk dalam 108 negara yang berpotensi gagal menjadi negara maju.

Bank Dunia belum lama ini merilis daftar 108 negara yang menghadapi persoalan serius untuk menjadi negara maju atau berpendapatan tinggi. Selain Indonesia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan juga masuk dalam daftar tersebut.

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono mengatakan, perlambatan ekonomi global menjadi ancaman bagi negara-negara berkembang mengalami middle income trap. Jebakan itu membuat negara berkembang tak bisa keluar dari negara berpendapatan menengah ke negara berpendapatan tinggi.

Menurut pria yang kerap disapa Tommy itu, negara-negara tersebut bisa gagal menjadi negara maju jika tak mampu menghasilkan strategi yang mentransformasikan perekonomian negara sehingga tak mampu meningkatkan produktivitas populasi sebelum menua.

“Jadi dengan perlambatan global ini, ada ancaman bahwa negara-negara berkembang akan terjebak di middle income trap,” ujarnya dalam acara Islamic Public Finance Role and Optimization di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Tommy menambahkan, pertumbuhan ekonomi global pada 2024-2025 diliput ketidakpastian yang tinggi. Pada 2024, ekonomi global diproyeksikan tumbuh 2,6 persen sebelum naik tipis 2,7 persen pada 2025 dan 2026. Situasi ini lebih lambat dibandingkan 2023 dan 2022 yang tumbuh masing-masing 3 persen dan 3,5 persen.

"Selain dari ketidakpastian situasi global dunia, saat ini juga terjadi di dalamnya fragmentasi ekonomi dengan banyak konsekuensi negatif yang berdampak pada stabilisasi rantai pasok dan juga perdagangan ekonomi global," katanya.

Selain pertumbuhan PDB, Tommy juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan yang menjadi isu global. Kondisi ini dikhawatirkan menciptakan ketimpangan yang serius di antara negara-negara di dunia.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan risiko Indonesia gagal menjadi negara maju alias terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah (middle income trap). Indonesia masuk dalam 108 negara yang berpotensi gagal menjadi negara maju.

Bank Dunia belum lama ini merilis daftar 108 negara yang menghadapi persoalan serius untuk menjadi negara maju atau berpendapatan tinggi. Selain Indonesia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan juga masuk dalam daftar tersebut.

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono mengatakan, perlambatan ekonomi global menjadi ancaman bagi negara-negara berkembang mengalami middle income trap. Jebakan itu membuat negara berkembang tak bisa keluar dari negara berpendapatan menengah ke negara berpendapatan tinggi.

Menurut pria yang kerap disapa Tommy itu, negara-negara tersebut bisa gagal menjadi negara maju jika tak mampu menghasilkan strategi yang mentransformasikan perekonomian negara sehingga tak mampu meningkatkan produktivitas populasi sebelum menua.

“Jadi dengan perlambatan global ini, ada ancaman bahwa negara-negara berkembang akan terjebak di middle income trap,” ujarnya dalam acara Islamic Public Finance Role and Optimization di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Tommy menambahkan, pertumbuhan ekonomi global pada 2024-2025 diliput ketidakpastian yang tinggi. Pada 2024, ekonomi global diproyeksikan tumbuh 2,6 persen sebelum naik tipis 2,7 persen pada 2025 dan 2026. Situasi ini lebih lambat dibandingkan 2023 dan 2022 yang tumbuh masing-masing 3 persen dan 3,5 persen.

"Selain dari ketidakpastian situasi global dunia, saat ini juga terjadi di dalamnya fragmentasi ekonomi dengan banyak konsekuensi negatif yang berdampak pada stabilisasi rantai pasok dan juga perdagangan ekonomi global," katanya.

Selain pertumbuhan PDB, Tommy juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan yang menjadi isu global. Kondisi ini dikhawatirkan menciptakan ketimpangan yang serius di antara negara-negara di dunia.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menjadi sasaran protes masyarakat soal kebijakan iuran perumahan. Aturan itu dikritik lantaran pekerja sudah dibebani dengan berbagai iuran seperti BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengaku kaget kebijakan iuran perumahan memicu polemik pada Mei 2024 atau tepat empat tahun setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 pada 20 Mei 2020. Terlebih lagi, PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016.

"Kita pahami bahwa akhir Mei 2024 lalu, informasi tentang Tapera cukup heboh. Bukan hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Jadi ini hal yang sangat mengejutkan terus terang bagi kami. Terus terang kita kaget, respons khalayak luar biasa," kata Heru dalam acara Sosialisasi Tapera, Kamis (3/10/2024).

Selain aturan yang terbit sejak lama, Heru bersama jajaran Komisioner BP Tapera baru 1,5 bulan menjabat. Saat dilantik, dia mendapatkan mandat sesuai PP 25/2020 untuk memperkuat tata kelola organisasi, termasuk mempercepat dokumen perencanaan anggaran.

Dengan kata lain, kata dia, masyarakat fokus pada potongan iuran 3 persen yang sudah lama ditetapkan, bukan pada tata kelola yang dikerjakan pimpinan baru.

"(Potongan iuran) Itu sebenarnya sudah diatur di PP 25/2020 yang terbit 20 Mei 2020. Padahal pengaturan 3 persen sudah lama, cuma karena ada Covid-19, perhatian masyarakat ke isu Covid. Adanya PP baru itu luput dari perhatian publik. Lalu ketika muncul revisinya walaupun tidak diutak-atik 3 persen tadi, karena kita restatement ulang (dinyatakan ulang) itu jadi heboh," ujarnya.

Oleh kaena itu, Heru kini menyadari pentingnya sosialisasi kepada masyarakat soal peran BP Tapera. Dia ingin sosialisasi kebijakan Tapera dilakukan secara masif ke depan.

"Ini saya kira memang memerlukan concern (perhatian) khusus berbagai pihak sudah memberikan masukan kepada kami supaya Tapera bisa disosialisasikan secara masif, sehingga seluruh elemen masyarakat, khususnya ASN yang menjadi peserta inti bisa lebih paham lagi konsepsi Tapera," kata Heru.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menilai inflasi September 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen, pada level 1,84 persen (yoy). Meskipun, lebih rendah dari bulan sebelumnya 2,12 persen.

Perlambatan terjadi sejak April 2024, didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan dan bensin nonsubsidi. Harga beras yang bergerak stabil dan panen komoditas hortikultura mendorong kembali terjadinya deflasi untuk bulan kelima berturut-turut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, terjaganya level inflasi hingga September 2024 diharapkan dapat memberikan sinyal positif akan terjaganya daya beli masyarakat dan stabilitas harga.

Salah satunya yaitu harga pangan yang terus melandai mendukung terjaganya akses pangan bagi masyarakat.

“Namun demikian, Pemerintah tetap mewaspadai potensi terjadinya kelebihan pasokan. Selain itu, Pemerintah juga akan terus bersiaga dalam mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan gejolak pada harga pangan melalui koordinasi TPIP dan TPID, khususnya memasuki masa peralihan musim,” ujar Febrio dalam keterangan resmi, Kamis (3/10/2024).

Kerja sama antara Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus diperkuat untuk menjaga kestabilan harga serta mengantisipasi risiko potensi bencana dan perubahan cuaca yang ekstrem.

Adapun inflasi inti tercatat naik menjadi sebesar 2,09 persen (yoy) yang didorong oleh kelompok perawatan pribadi, pendidikan, perumahan, serta rekreasi. Inflasi inti yang masih terjaga juga sejalan dengan tren pertumbuhan kredit konsumsi yang masih meningkat (Agustus: 11,4 persen yoy).

Sementara, inflasi volatile food terus melambat menjadi 1,43 persen yang didorong oleh melimpahnya stok pangan, terutama cabai merah dan cabai rawit di berbagai daerah karena musim panen.

Inflasi harga diatur Pemerintah juga tercatat mengalami perlambatan menjadi 1,40 persen (yoy), dipengaruhi oleh penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Sementara itu, aktivitas manufaktur Indonesia bulan September masih berada di zona kontraksi di level 49,2 (Agustus: 48,9).

Di sisi lain, pelemahan kinerja manufaktur global tercermin dari kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur selama 3 bulan berturut-turut. Maraknya hambatan perdagangan menjadi faktor yang turut menekan kinerja manufaktur.

Selain itu, terdapat faktor kekhawatiran atas perlambatan ekonomi China yang masih membayangi, meski Pemerintah China telah berusaha membangkitkan optimisme pasar melalui paket stimulus yang cukup signifikan.

Peluang ekspor manufaktur Indonesia diperkirakan masih cukup kuat, terutama hasil hilirisasi. Hal ini mulai terindikasi dari tren kenaikan beberapa harga komoditas seperti nikel, minyak sawit mentah (CPO) dan batu bara.

Di tengah moderasi level PMI Indonesia, sebagian besar negara mitra dagang Indonesia juga mencatatkan kontraksi PMI manufaktur, seperti Amerika Serikat (47,0), China (49,3), dan Jepang (49,6). Sementara itu, beberapa negara tercatat ekspansi meskipun melambat, seperti India dan Thailand.

“Di tengah tantangan global, kinerja manufaktur domestik memperlihatkan perbaikan meskipun masih dalam zona kontraksi. Optimisme tetap kita jaga untuk capai target pertumbuhan ekonomi,” kata Febrio.

Ke depan, lanjutnya, pemerintah akan terus melakukan evaluasi kebijakan dan anstispasi terhadap berbagai tantangan global untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - ASEAN Treasury Forum (ATF) atau forum perbendaharaan ASEAN resmi digelar pada Kamis (3/10/2024) di Bali. Acara tersebut diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi ekonomi secara regional.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono dalam acaraLaunching & First Meeting ASEAN Treasury Forumdi The Stones Legian, Bali pada Kamis (3/10/2024).

Dia menyampaikan tujuan utama pembentukan ASEAN Treasury Forum untuk meningkatkan kolaborasi dalam manajemen keuangan dan keuangan publik di antara negara-negara anggota ASEAN. Forum ini diharapkan dapat mendorong ekosistem keuangan yang lebih terintegrasi dan stabil di kawasan.

“Dengan berbagi praktik dan pengalaman terbaik dalam pengelolaan kas, kami dapat memastikan bahwa pemerintahan beroperasi dengan efisiensi dan efektivitas yang lebih besar,” kata Thomas.

Thomas mengatakan, ATF harus difungsikan sebagai wadah strategis untuk mendukung integrasi ekonomi regional. Kuatnya kolaborasi manajemen perbendaharaan dan keuangan publik, membuat setiap negara mampu menghadapi tantangan ekonomi dengan baik.

“Upaya kolektif ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian kita masing-masing, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran kawasan ASEAN secara keseluruhan,” imbuh Thomas.

Dalam kesempatan yang sama,Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengatakan, perbendaharaan negara memiliki peran penting dalam mengurus keuangan publik, dan memastikan kesejahteraan dalam jangka panjang. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat menuntut para pemangku kepentingan untuk ikut beradaptasi.

Astera menambahkan, lebih dari 60 persen negara-negara di ASEAN yang sudah mengimplementasikan sistem kepengurusan keuangan publik secara digital.

“Saya mendorong paratreasurymemanfaatkan ATF sebagai platform kolaborasi dalam memperkuat dan meningkatkan fungsi kepengurusan keuangan publik di Asia dan mendukung kesejahteraan di regional,” ujar Astera.

Sebagai informasi, ASEAN Treasury Forum (ATF) diinisiasi di Indonesia dan dibentuk untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama negara-negara di kawasan ASEAN di bidangtreasurydanpublic financial management(PFM).

Forum tersebut secara resmi dibentuk melalui Pertemuan Tingkat Tinggi pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2023 lalu.

Inisiatif itu kemudian diperkuat dalam Pertemuan Kelompok Kerja Deputi Menteri Keuangan dan Bank Sentral ASEAN (AFCDM-WG) di Vientiane, Laos, pada tanggal 21 Februari hingga 23 Februari 2024. Indonesia akan menjadi Chair ATF selama 2024-2025 bersama dengan Laos (2024) dan Malaysia (2025) sebagai Co-Chair.

Sebagai peer learning platform, ATF dapat menjadi wadah bagi negara ASEAN untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta diskusi terkait best practices dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara.

ATF juga menajdi wadah utama untuk meningkatkan kerja sama regional, menyelaraskan kebijakan fiskal, dan mengatasi tantangan menghadapi globalisasi, transformasi digital, serta perubahan iklim.

(Febrina Ratna)

IDXChannel- PT KAI melalui LRT Jabodebek mencatatkan total jumlah penumpang pada triwulan I hingga triwulan III 2024 sebanyak 5.968.184 pengguna.

Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 23 persen dibandingkan dengan Triwulan II yang mencatat 4.844.096 pengguna, dan mengalami lonjakan signifikan sebesar 55 persen dibandingkan Triwulan I yang melayani 3.841.552 pengguna.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pengguna atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan.

"Kami sangat mengapresiasi kepercayaan masyarakat terhadap layanan LRT Jabodebek. Pencapaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan perjalanan bagi para pengguna," ujar Mahendro dalam keterangan resmi, Rabu (2/10/2024).

Peningkatan jumlah pengguna LRT Jabodebek juga tercermin pada rata-rata pengguna harian, dimana pada hari kerja Triwulan III, KAI mencatat 77.251 pengguna LRT Jabodebek per hari, naik 12,1 persen dibandingkan dengan rata-rata 68.935 pengguna per hari di Triwulan II.

Jika dibandingkan Triwulan I, peningkatannya mencapai 47 persen dari rata-rata 52.379 pengguna per hari. Sedangkan untuk akhir pekan, KAI melayani rata-rata 33.350 pengguna LRT Jabodebek pada Triwulan III, meningkat 9,4 persen dibandingkan Triwulan II dengan 32.315 pengguna, dan naik 43 persen dibandingkan Triwulan I yang mencatat 24.771 pengguna per akhir pekan.

Selain pencapaian di Triwulan III, kinerja positif juga terlihat pada bulan September 2024.

Selama bulan ini, KAI melayani 1.953.095 pengguna LRT Jabodebek, dengan rata-rata pengguna harian pada hari kerja mencapai 80.015 pengguna, meningkat 5 persen dibandingkan bulan Agustus yang mencatat 76.044 pengguna per hari.

Sementara itu, rata-rata pengguna akhir pekan di bulan September mencapai 35.279 pengguna, naik 1 persen dibandingkan dengan bulan Agustus yang mencatat 34.982 pengguna.

Pada Triwulan III, LRT Jabodebek mengoperasikan 22.540 perjalanan pada weekday, naik 32 persen dari 17.024 perjalanan di weekday Triwulan II, dan naik 40 persen dari 16.128 perjalanan di weekday pada Triwulan I.

Ketepatan waktu operasional juga menunjukkan perbaikan signifikan, mencapai 98 persen di Triwulan III, meningkat dari 97,7 persen di Triwulan II dan 94,2 persen di Triwulan I.

Selain itu, jumlah gangguan perjalanan berhasil ditekan, dengan 1.375 gangguan yang tercatat di Triwulan III, menurun dari 2.471 gangguan pada Triwulan II dan 2.556 gangguan di Triwulan I.

Dari sisi operasional pada bulan September, KAI mengoperasikan rata-rata 355 perjalanan LRT Jabodebek per hari saat weekday dan 260 saat weekend, dengan ketepatan waktu yang mencapai 98,31 persen.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melakukan tindakan pemblokiran kegiatan perusahaan yang bernama PT Xpertise Future Analytics Indonesia (PT XFA AI).

Pemblokiran tersebut dilakukan lantaran adanya pelaporan masyarakat yang dirugikan atas penawaran investasi yang diduga menggunakan skema ponzi.

Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto menjelaskan PT XFA AI ini mengaku melakukan kegiatan usaha berupa penyewaan server. Namun masyarakat melaporkan, dibalik tawaran tersebut, PT XFA AI diduga menarik minat masyarakat karena memberikan peluang usaha dan menjanjikan imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat.

"Menindaklanjuti pengaduan dan pelaporan tersebut, Satgas PASTI telah melakukan rapat koordinasi dengan anggota Satgas PASTI terkait untuk memastikan aspek legalitas dari PT XFA AI dan kegiatan usaha yang dilakukannya," kata Hudiyanto dalam keterangan resminya, Rabu (2/10/2024).

Hudiyanto mengungkapkan, Satgas PASTI juga telah memanggil pengurus PT XFA AI untuk dimintakan keterangan dan klarifikasi. Kendati demikian, PT XFA AI tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan.

"Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), maka Satgas PASTI akan melakukan tindakan berupa pemblokiran terhadap badan hukum PT XFA AI, pemblokiran aplikasi, situs dan sosial media yang berkaitan dengan PT XFA AI, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya untuk melakukan upaya penegakan hukum," ujar Hudiyanto.

Adapun berdasarkan hasil rapat koordinasi anggota Satgas PASTI, Hudiyanto menuturkan PT XFA AI dinilai telah melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan berlaku.

Ketentuan yang dilanggar tersebut antara lain:

1. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya;

2. Melakukan penawaran penempatan dana, perekrutan anggota, dan penawaran produk jasa yang mengarah pada modus skema ponzi;

3. Dan tidak memiliki perizinan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

"Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menerima penawaran penempatan dana atau penyertaan dana dengan imbal hasil yang tinggi dan tanpa risiko. Diharapkan masyarakat untuk melakukan pengecekan kelengkapan perizinan dan kegiatan usaha kepada lembaga yang berwenang," kata Hudiyanto.

Sekadar informasi, Satgas PASTI memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan hingga penindakan atas entitas perusahaan yang melakukan investasi bodong atau kegiatan sejenis, dengan ketentuan melanggar aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Uni Eropa (UE) berencana menunda implementasi undang-undang anti-deforestasi setelah mendapat tekanan dari negara produsen komoditas pertanian dan asosiasi industri.

Dilansir dari Bloomberg pada Kamis (3/10/2024), Komisi Eropa mengusulkan penundaan selama 12 bulan. Undang-undang ini bertujuan untuk menangkal penggundulan hutan di negara produsen komoditas pertanian.

"Beberapa mitra global telah berulang kali menyatakan kekhawatiran tentang status kesiapan mereka," kata Komis Eropa dalam pernyataannya.

"Status kesiapan di antara para pemangku kepentingan di Eropa juga tidak merata," katanya.

Sejumlah negara produsen komoditas pertanian, mulai dari Brasil hingga Indonesia, telah mengkritik keras undang-undang tersebut. Mereka mengkhawatirkan dampaknya terhadap petani kecil dan ekspor.

Berdasarkan undang-undang tersebut, negara produsen komoditas pertanian hanya bisa mengekspor produk yang tidak terkait penggundulan hutan ke UE. Undang-undang tersebut juga mengharuskan sistem pelacakan yang kompleks.

Proposal penundaan memerlukan persetujuan Parlemen Eropa dan negara-negara anggota, Jika tidak ditunda, undang-undang tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 30 Desember.

“Penundaan akan membawa kelegaan besar bagi rantai nilai Uni Eropa yang terdampak, dari kakao hingga minyak kelapa sawit — dan terutama bagi konsumen Eropa yang terdampak krisis biaya hidup,” kata Analis Rabobank Carlos Mera. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Sebagai bagian dari ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pupuk Indonesia (Persero) terus berkomitmen dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Program wajib dari pemerintah tersebut dilaksanakan oleh Pupuk Indonesia dengan berfokus pada penciptaan nilai bersama (creating shared value (CSV).

Kali ini, Perseroan melihat pentingnya keterlibatan karyawan internal untuk turut memastikan dampak dari program yang optimal, tidak hanya bagi masyarakat, lingkungan, melainkan juga perusahaan.

"Melalui program Ajang Kolaborasi Seluruh Insan (AKSI) yang kami lakukan di Desa Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah, sebanyak 100 karyawan Pupuk Indonesia grup yang tersebar di berbagai bidang mulai dari pemasaran, SDM, riset, hingga anggaran, terlibat langsung untuk menciptakan ekosistem pertanian berkelanjutan, lewat kolaborasi berbasis kompetensi," ujar Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pupuk Indonesia, Tina T Kemala Intan, dalam keterangan resminya.

Melalui AKSI, menurut Tina, karyawan tidak hanya bertugas untuk memperoleh pendapatan dan mencari keuntungan, namun juga sekaligus memperhatikan masyarakat dan lingkungan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga berharap dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

"Hal ini sejalan dengan arahan dari Kementerian BUMN untuk memperhatikan dan memberikan manfaat bagi lingkungan, terutama terkait dengan pendidikan dan peningkatan kompetensi masyarakat setempat," ujar Tina.

Lebih lanjut, Tina menjelaskan, pemilihan Desa Dieng Kulon sebagai lokasi sasaran inisiatif AKSI ini didasari oleh potensi pertanian lokal, dengan luas lahan pertanian komoditas kentang mencapai 163.000 hektar, 23 usaha pertanian pangan, 593 usaha hortikultura, 99 usaha peternakan, 34 usaha kehutanan, 4 usaha perkebunan dan 1 usaha perikanan.

Selain itu, jumlah populasi usia produktif yang mencapai lebih dari 2.000 penduduk pun dapat menjadi penggerak bagi perekonomian lokal jika mampu berdaya secara optimal. Karenanya, program AKSI yang tersebar dalam empat fokus, yaitu pertanian, pendidikan, lingkungan, dan sosial diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi komunitas sekitar.

Program ini diklaim Tina tak hanya menargetkan terciptanya dampak positif kepada masyarakat, namun juga nilai bagi perusahaan. Sebab itu, program AKSI juga berkolaborasi dengan 24 stakeholder yang terdiri dari pemerintah, petani, distributor, hingga anak perusahaan guna menciptakan ekosistem yang terintegrasi dengan rantai nilai perusahaan.

"Melalui strategi ini, para petani lokal dapat meningkatkan produktivitas mereka melalui ketersediaan pupuk di berbagai kios terdekat, hingga pengelolaan limbah organik yang dapat memberikan nilai ekonomi tambah," ujar Tina.

Sementara, Koordinator Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kementerian BUMN, Hera Zera yang turut hadir langsung pada acara AKSI menyatakan harapannya untuk replikasi program serupa di daerah lain,

Kementerian BUMN mengharapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di bidang pendidikan, lingkungan dan ekonomi.

Itu semuanya sesuai dengan kegiatan AKSI. Hal yang penting adalah creating shared value, di mana ada feedback yang diberikan oleh masyarakat kepada Pupuk Indonesia secara langsung maupun tidak langsung, seperti pemberian modal kerja serta pendampingan oleh PI Grup. Kami yakin kalau keberhasilan ini bisa memberikan nilai yang bagus, tentu akan diadopsi di daerah lain untuk diinisiasi kembali," ujar Tina.

Pupuk Indonesia juga telah merancang dan menargetkan program AKSI agar dapat membantu terciptanya kemandirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan dapat direplikasi di daerah lain pada 2025.

Program AKSI juga merupakan pengembangan dari program Social Tour Dambaan (Dampak Baik Berkelanjutan) yang sukses dilaksanakan di 2023 dan mendapat dukungan positif dari masyarakat, serta penghargaan Platinum di Anugerah Bisnis Indonesia Social Responsibility Awards (BISRA) 2024.

Tahun ini, program AKSI mengembangkan sayapnya untuk membantu peningkatan ekonomi dan kepedulian lingkungan masyarakat.

"Kami berharap AKSI tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek saja, namun juga dapat mengajak petani untuk memperhatikan hal-hal seperti itu sehingga terciptanya pertanian berkelanjutan yang menguntungkan bagi pelaku pertanian, dan juga perusahaan," ujar Tina.

(taufan sukma)

IDXChannel - Pemerintah memastikan bakal melarang platform e-commerce asal China dan berbasis di AS, Temu, untuk dapat beroperasi di Indonesia.

Larangan dilakukan untuk melindungi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) domestik, yang berpotensi bakal dirugikan, dan bakal terancam gulung tikar, bila memang Temu masuk ke pasar nasional.

"Kita pastikan larang (Temu beroperasi di Indonesia). Bisa hancur UMKM kita kalau ini dibiarin," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam keterangan resminya, Selasa (1/10/2024).

Menurut Budi, Temu dipastikan tak akan bisa masuk ke pasar Indonesia, karena diperkirakan bakal mengancam ekosistem UMKM Indonesia. Pasalnya, model bisnis dari platform belanja online ini adalah dengan menghubungkan konsumen dengan produsen secara langsung.

Dengan model bisnis demikian, jika dibiarkan beroperasi, maka bakal berpotensi menghilangkan peran reseller, affiliator, dan pihak ketiga dalam rantai pasok, sehingga lebih berbahaya bagi UMKM.

Selain itu, harga yang ditawarkan melalui aplikasi tersebut juga diklaim sudah terlalu murah.

"Temu nggak bisa (masuk ke Indonesia), karena merusak ekosistem, terutama UMKM Indonesia. Kita nggak akan kasih kesempatan. Masyarakat rugi, kan kita mau jadi ruang digital itu untuk membuat masyarakat produktif dan lebih untung kalau membuat masyarakat rugi buat apa," ujar Budi.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengatakan aplikasi Temu asal China telah mencoba mendaftar untuk beroperasi di Indonesia sebanyak tiga kali.

Temu mendaftar melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Namun, pendaftaran Temu tidak disetujui karena sudah ada merek bisnis yang menggunakan nama tersebut.

"Temu sudah mendaftar ke Kemenkumham untuk hak mereknya per September 2022. Jadi sejak 7 September, telah tiga kali ya berupaya mendaftarkan merek. Tapi memang kebetulan di Indonesia sudah ada yang punya," ujar Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari, dalam diskusi media, pekan lalu.

Menurut Fiki, Temu masih berusaha masuk ke Indonesia dengan mengajukan banding ke Kemenkumham. Meski demikian, Fiki mengatakan bahwa model bisnis yang menghubungkan pabrik dengan konsumen secara langsung itu tidak sesuai dengan kebijakan perdagangan Indonesia.

(taufan sukma)

IDXChannel - Aplikasi e-commerce TEMU asal China kembali viral menjadi perbincangan di media sosial. Namun, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Fiki Satari, memastikan aplikasi tersebut tidak akan berhasil masuk ke Indonesia.

Fiki mengatakan, sejak September 2022 aplikasi TEMU telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak tiga kali di Indonesia. Bahkan, pada 22 Juli 2024, aplikasi TEMU sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

"Aplikasi TEMU dari China ini sudah coba mendaftarkan merek, desain, dan lainnya ke DJKI, tapi tidak bisa karena sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan KBLI yang mayoritas sama," kata Fiki dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

Meski demikian, Fiki menegaskan pemerintah tak boleh lengah. Sebab, jika Aplikasi tersebut bisa masuk ke RI, akan mampu menggerus keberadaan UMKM.

"Jika TEMU sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari China ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di China dengan konsumen di negara tujuan ini akan mematikan UMKM," kata Fiki.

Aplikasi TEMU memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang.

Aplikasi TEMU juga memberikan subsidi yang membuat produk di aplikasi tersebut dapat dihargai dengan sangat murah.

“Mereka sudah masuk ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa, bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Maka kita harus terus kawal agar tidak masuk ke Indonesia," kata Fiki.

(NIA DEVIYANA)