IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan stok pangan, khususnya beras, di Bulog masih terkendali. Jokowi menuturkan untuk stok pangan di gudang Bulog Sumba Barat mencapai 1.000 ton dan dalam kondisi aman.

"Pasokan tidak ada masalah, tadi stok di sini kurang lebih hampir 1.000 ton. Dilihat saja di dalam," kata Jokowi usai meninjau Gudang Bulog Kampung Baru, Kabupaten Sumba Barat, pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Jokowi menjelaskan bahwa program bantuan beras yang telah berjalan sejak Januari 2024 akan kembali dilanjutkan pada Desember mendatang.

Dengan adanya program tersebut, kata Jokowi, diharapkan harga beras tetap stabil, dan masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

"Kalau ini kan memang sudah sesuai dengan rencana, Agustus kemudian Oktober, kemudian Desember. Dan kita harapkan itu juga bisa mengerem harga beras agar tidak bisa naik karena kita intervensi lewat bantuan pangan berupa beras. Pasokan nggak ada masalah," kata Jokowi.

Dalam kunjungannya ke Gudang Bulog Kampung Baru, Jokowi bertanya langsung kepada warga tentang kualitas beras yang mereka terima dan ingin memastikan bahwa beras yang didistribusikan memiliki kualitas yang baik.

"Bapak/Ibu semuanya sudah terima yang 10 kilo? Berasnya bagus? Ada keluhan berasnya hitam? Berasnya kuning?" tanya Jokowi, yang langsung dijawab serentak oleh warga dengan mengatakan bahwa beras yang diterima dalam kondisi baik.

Presiden juga mengajak warga untuk menyampaikan usulan kepada pemerintahan baru agar program ini dapat diteruskan. Di sisi lain, Jokowi berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada calon presiden terpilih.

"Nanti pemerintah baru, saya nanti bisikin ke Pak Prabowo, tapi usulannya dari Bapak/Ibu semuanya lho ya," ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Pjs Bupati Sumba Barat Flouri Rita Wuisan, dan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menilai tidak bisa membandingkan biaya logistik Indonesia dengan Singapura secara apple to apple. Sebab, ada beberapa aspek yang dinilai berbeda dari kedua negara.

Group Head Corporate Transformation & Program Management Pelindo, Mona Yudika, mengatakan membandingkan ongkos logistik Indonesia dan Singapura perlu kehati-hatian dan harus melihat dari berbagai aspek.

Dia menerangkan, pelabuhan Singapura merupakan transhipment port atau pelabuhan hub ekspor, di mana kargo dari kapal-kapal kecil di seluruh penjuru dialihkan muatannya di kapal besar yang bersandar di pelabuhan untuk dikirim ke luar negeri dan sebaliknya.

Kondisi itu berbeda dengan Indonesia yang mana pelabuhan di dalam negeri hanya sebagai gerbang (gateway) yang berfungsi sebagai pintu yang dilalui orang dan barang ke dalam maupun ke luar pelabuhan.

"Kalau di Singapura ibarat mampir, jadi kalau kita mau membandingkan dari sisi biaya logistik ini kita harus hati-hati," ujar Mona saat ditemui wartawan di Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Dia mengatakan, biaya logistik Indonesia saat ini sebesar 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara, porsi pelabuhan sekitar 1-2 persen. Angka itu disebut-sebut lebih mahal dari Singapura.

Saat ini, penurunan biaya logistik menjadi fokus utama setelah penggabungan (merger) Pelindo pada 2021. Pasca konsolidasi, perseroan berupaya memberikan kontribusi agar ongkos logistik bisa berkurang.

"Nah untuk apa sih kita melakukan ini semua? Kita bicara masalah biaya logistik, mungkin kalau ini kita satu pemahaman, tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan biaya logistik," tuturnya.

Pasca merger Pelindo masih melakukan berbagai inisiatif, misalnya standarisasi layanan operasional dan digitalisasi. Mona mengatakan, semakin cepat kegiatan bongkar-muat di pelabuhan, semakin cepat pula suplai rantai logistik, sehingga menciptakan efisiensi di sisi biaya.

"Artinya kalau kita bicara supply chain, itu pelabuhan itu kan sebenarnya ada di titik ketika barang itu dilakukan bongkar-muat, dari situ bongkar maupun dari sisi muatnya, dari door to port maupun port to door, bagaimana pelabuhan ini bisa memproses kegiatan bongkar-muat itu secepat mungkin," kata Mona.

Saat ini skala operasi Pelindo semakin besar, di mana tercatat perusahaan memiliki 71 cabang dengan total lebih dari 110 pelabuhan. Dengan skala operasi yang luas ini, standarisasi layanan membutuh waktu cukup lama.

"Tentunya itu akan memakan waktu, makanya kita punya prioritas, mana pelabuhan yang harus kita lakukan standarisasi terlebih dahulu. Ketika kita sudah melakukan standarisasi, kita mantap dengan prosesnya, orang-orang yang ditransformasi dan sebagainya, baru kita naik tingkatan ke masalah digitalisasi," ucap dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Konsumsi produk halal di tingkat global pada 2027 diproyeksikan mencapai USD 3,1 triliun atau sekitar Rp47.151 triliun.

Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rosy Widyawati mengatakan, pengeluaran muslim untuk yang syariah ini di sektor-sektor seperti makanan dan minuman, fesyen halal, kosmetik halal, dan sebagainya itu meningkat dan potensinya sangat besar.

"Bahkan pada 2027 itu diperkirakan bisa mencapai sekitar USD3,1 triliun,” kata Rosy Widyawati, Rabu (2/10/2024).

Dia menambahkan, pemerintah kini berupaya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah tersebut melalui penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025-2029.

"Pengembangan ekonomi syariah penting sebagai mesin penggerak ekonomi baru demi mewujudkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6-7 persen agar Indonesia dapat menjadi negara maju,"kata dia.

Untuk merealisasikan hal tersebut, kata Rosy, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia harus mampu menjadi produsen, tidak hanya menjadi konsumen.

Saat ini, lanjutnya, eksportir terbesar bagi produk-produk halal justru merupakan negara-negara yang penduduknya bukan mayoritas Muslim, seperti Brazil, China, dan India.

"Penduduk Muslim kita banyak, tapi kita hanya jadi konsumen. Nah, ini bagaimana ke depan harus didorong bahwa kita harus menjadi produsen. Kita harus mampu ekspor,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia angkat bicara terkait fenomena deflasi Indonesia yang bertahan selama lima bulan berturut-turut. Kadin justru mengkhawatirkan deflasi yang bertahan menjadi sinyal dari turunnya daya beli masyarakat.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menilai deflasi yang terjadi tidak cukup dilihat sebagai capaian, tetapi perlu diperhatikan fenomena yang terjadi di masyarakat.

"Yang kita khawatirkan adalah kan ini semua pengaruh juga ke daya beli, ini yang sebenarnya jadi kunci utama," kata Shinta selepas Sarasehan Kadin dengan Menko Perekonomian, Rabu (2/10/2024).

Wanita yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu tak memungkiri kondisi inflasi yang terjaga merupakan suatu hal yang patut diapresiasi.

"Cuma bagaimana pengaruhnya ke daya beli masyarakat? karena konsumsi kita sudah lihat bahwa pasar domestik menjadi kunci utama di ekonomi kita," kata Shinta.

Shinta juga menjelaskan bagaimana kondisi Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur yang turut mengalami kontraksi. Refleksi angka PMI manufaktur menjadi posisi tegas bahwa permintaan pasar domestik yaitu daya beli masyarakat di tingkat lokal, perlu dilihat sebagai faktor penting.

"Ini juga terefleksi PMI manufaktur kita bahwa memang demand-nya ini memegang peran penting dan demand domestik jauh lebih besar daripada demand internasional," tutur Shinta.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan alasan di balik bertahannya angka deflasi Indonesia selama lima bulan berturut-turut, dikarenakan adanya upaya ekstra dari pemerintah dalam memerangi volatile food atau komponen bergejolak.

"Jadi kalau kita bilang inflasinya turun, deflasi. Ya ini karena ada extra effort oleh pemerintah menurunkan volatile food," ucap Airlangga dalam pidatonya di Sarasehan bersama Kadin, Rabu (2/10/2024).

Upaya menekan Volatile Food tersebut dilakukan melalui kebijakan ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah selama ini. Dia pun menyebutkan peran dan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang mampu menekan inflasi dari tingkat pusat hingga ke daerah.

"Karena inflasi yang utama bagi pemerintah adalah core inflation. Kalau core inflation nya tumbuh berarti ekonominya tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh 5 persen, core inflation tumbuh," kata Airlangga.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mendorong agar program Kartu Prakerja dapat berlanjut di pemerintahan baru.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengungkapkan bahwa keputusan ini tetap ada di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Semuanya sangat relevan dan mestinya sangat positif untuk kita keberlanjutannya. Tetap saja nanti kita akan di pemerintahan baru kita berharap harap dilanjutkan dan keputusan akhir tetap ada di pemerintahan baru," kata Susiwijono di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Susi menambahkan, keberlanjutan program Kartu Prakerja ini sejalan dengan capaian yang diperoleh selama lima tahun program ini berjalan.

Hal itupun tertuang berdasarkan Riset Presisi Indonesia (2021) yang menemukan bahwa penerima perempuan Prakerja mengalami peningkatan pendapatan sebesar 33 persen lebih tinggi dibanding non-penerima perempuan.

Selanjutnya, hasil Studi Svara Institute (2023) menemukan peningkatan pendapatan penerima Prakerja hingga 17,6 persen lebih tinggi dibanding non-penerima.

"Jadi secara program kita mendorong kelanjutan program prakerja ini karena seperti yang tadi saya sampaikan capaian-capaian angkanya tadi dan saya kira posisi saat ini akan semakin penting apalagi kalau isunya masalah pembukaan lapangan kerja, isu yang terkait tenaga kerja kita apalagi nanti isu kelas menengah," kata Susiwijono.

Untuk diketuhi, Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa beasiswa pelatihan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Prakerja memberikan akses pelatihan untuk upskilling dan reskilling kepada WNI usia 18-64 tahun agar bisa beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Prakerja juga menjadi bagian dari upaya yang mendorong pendidikan sepanjang hayat khususnya bagi orang dewasa.

Sejak diluncurkan pada April 2020 hingga saat ini, Prakerja telah memberikan akses skilling, reskilling dan upskiling kepada lebih dari 18,9 juta orang penerima.

Selama 2020-2022, Prakerja menjadi bagian Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19. Seiring dengan berakhirnya pandemi, mulai 2023 Prakerja diimplementasikan dengan skema normal.

Setiap peserta memperoleh manfaat berupa beasiswa pelatihan sebesar Rp3,5 juta yang bisa dimanfaatkan untuk mengikuti berbagai pelatihan baik moda webinar, tatap muka, maupun pembelajaran mandiri, yang tersedia di ekosistem Prakerja.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyesalkan minimnya pemanfaat komoditas tanaman sagu.

"Padahal yag memiliki potensi besar namun dipandang sebelah mata," kata Agus saat membuka gelaran Sagu Expo di Sarinah, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Selain menjadi tanaman asli Indonesia, Menperin Agus menyayangkan pemanfaatan sumber karbohidrat alternatif itu masih minim bahkan di asal negerinya sendiri. Dia ikut prihatin lantaran Indonesia kini tidak menjadi eksportir pati sagu terbesar di dunia, melainkan Malaysia.

"Indonesia memiliki potensi lahan sagu mencapai 5,5 juta hektare atau 85 persen dari total potensi luas lahan sagu di seluruh dunia," kata dia.

"Sebaran lahan sagu terluas berada di Papua, sementara produsen sagu terbesar nasional saat ini berasal dari Riau. Namun demikian, sayangnya, Indonesia bukanlah eksportir pati sagu terbesar di dunia, melainkan Malaysia," katanya.

Agus melanjutkan, pemanfaatan produksi komoditas sagu masih jauh dari harapan. Tercatat pemanfaatan sagu masih berada di 4 persen dari total luas areal sagu nasional yakni sekitar 212.468 hektare.

"Pemanfaatan yang rendah ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti minimnya infrastruktur, fasilitas penunjang, keterampilan dan kapasitas SDM," katanya.

Terlebih, kata dia, popularitas sagu sebagai makanan pokok pengganti beras, masih jauh di bawah harapan. Hal tersebut juga disinyalir Agus sebagai alasan di balik rendahnya pemanfaatan sagu di Indonesia.

"Selain itu, rendahnya popularitas komoditas sagu juga menjadi penghambat proses pengembangan yang pada akhirnya membatasi pencapaian potensi komoditas ini," kata Agus.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, potensi komoditas sagu ini terbuka lebar jika banyak stakeholders, khususnya masyarakat.

"Jika dilakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut, masih banyak potensi sagu yang dapat dieksplorasi, seperti pemanis, bioetanol, dan biofuel. Tingginya kandungan serat dan pati yang dimiliki oleh sagu, juga berpotensi untuk menjadi bahan baku pada pengembangan industri biofuel dan bioetanol," kata Agus.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - PT Pertamina Patra Niaga mencatat jumlah pendaftar QR code Pertalite untuk mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mencapai 5.515.878 kendaraan hingga 1 Oktober 2024.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengungkapkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi, khususnya bagi pengguna Pertalite agar mendaftarkan kendaraan dan mendapatkan QR code. Upaya ini agar penyaluran subsidi bisa tepat sasaran.

"Kami terus gencarkan sosialisasi dan pendaftaran QR code ini, apalagi sekarang verifikasi sudah lebih cepat pasca pemakaian AI (Artificial Intelligence). Bagi yang sudah punya QR code, kami ingatkan agar senantiasa dibawa saat melakukan pengisian,” ujar Heppy melalui keterangan pers, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Lebih lanjut, dia juga meminta para pendaftar senantiasa menjaga kerahasiaan QR code Pertalite. Hal ini agar tidak disalahgunakan oleh pihak tak bertanggungjawab.

“Bisa dicetak disimpan di dompet atau disimpan fotonya di handphone, yang terpenting kembali kami imbau agar QR code ini dijaga kerahasiaannya untuk menghindari disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata dia.

QR code yang digunakan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi pemerintah untuk produk Pertalite. Heppy menyebut, Pertamina sebagai operator memiliki kewajiban untuk mencatat konsumen dan volume transaksi BBM subsidi.

Hingga saat ini, lokasi yang difokuskan untuk program QR Pertalite ini adalah beberapa wilayah di Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah di luar Jamali yaitu Kaltim, Kalut, Malut, Kepri, Gorontalo, dan NTT.

Sosialisasi di berbagai daerah terus diperluas, pendaftaran QR Pertalite masih terus dibuka pada website https://subsiditepat.mypertamina.id dengan menyertakan kelengkapan dokumen kendaraan yaitu KTP, STNK dan foto kendaraan tampak samping yang terlihat jumlah roda dan pelat nopol.

“Bagi pendaftar yang membutuhkan bantuan mendaftar, dapat mengunjungi SPBU terdekat untuk mendapatkan bantuan langsung dari petugas. Petugas di SPBU siap membantu menjelaskan dan memandu langkah-langkah pendaftaran agar masyarakat bisa mendapatkan QR code dengan lebih cepat dan tanpa hambatan,” ujar Heppy.

Sebagai informasi, QR code ini melekat pada kendaraan, sehingga satu kendaraan hanya memiliki satu QR code sesuai dengan dokumen STNK yang dimiliki oleh setiap kendaraan.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - PT Pertamina Patra Niaga terus melakukan sosialisasi ke pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pertalite agar mendaftarkan kendaraannya dan mendapatkan QR code.

Upaya ini dilakukan dalam rangkaian mewujudkan program pemerintah untuk penyaluran subsidi secara tepat sasaran.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, per 1 Oktober 2024 jumlah pendaftar yang telah memiliki QR Code menyentuh angka 5,515,878 kendaraan.

Dikatakannya, QR Code ini melekat pada kendaraan sehingga satu kendaraan hanya memiliki 1 QR Code sesuai dengan dokumen STNK yang dimiliki oleh setiap kendaraan.

"Kami terus gencarkan sosialisasi dan pendaftaran QR Code ini. Bagi yang sudah punya QR Code kami ingatkan agar agar senantiasa dibawa saat melakukan pengisian, bisa dicetak di simpan di dompet atau di simpan fotonya di handphone," kata Heppy, Rabu (21/10/2024).

"Yang terpenting kembali kami imbau agar QR code ini dijaga kerahasiaannya untuk menghindari disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya.

QR code yang digunakan tersebut digunakan oleh Pertamina Patra Niaga untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk Pertalite, sehingga Pertamina sebagai operator memiliki kewajiban untuk mencatat konsumen dan volume transaksi BBM Subsidi yang dimandatkan oleh Regulator (BPH Migas).

Hingga saat ini lokasi yang difokuskan untuk program QR Pertalite ini adalah beberapa wilayah di Jawa Madura Bali atau JAMALI dan beberapa wilayah di luar JAMALI yaitu Kaltim, Kalut, Malut, Kepri, Gorontalo dan NTT.

Sosialisasi di berbagai daerah terus diperluas, pendaftaran QR Pertalite masih terus di buka pada website https://subsiditepat.mypertamina.id dengan menyertakan kelengkapan dokumen kendaraan yaitu KTP, STNK dan foto kendaraan tampak samping yang terlihat jumlah roda dan plat nopol.

"Bagi pendaftar yang membutuhkan bantuan mendaftar, dapat mengunjungi SPBU terdekat untuk mendapatkan bantuan langsung dari petugas, Petugas di SPBU siap membantu menjelaskan dan memandu langkah-langkah pendaftaran agar masyarakat bisa mendapatkan QR code dengan lebih cepat dan tanpa hambatan," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Plt Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menggantikan Ida Fauziyah yang juga mengundurkan diri karena terpilih dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029.

Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menggantikan Abdul Halim Iskandar yang juga mengundurkan diri.

"Oh iya, kan Pak Menko jadi Menaker, (Menko) PMK jadi Mendes kan gitu ya. Oh iya dilantik DPR kan. Jadi, (selama) 20 hari ini merangkap Menaker," ujar Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Oleh karena itu, lanjut dia, Menko Airlangga mendalami betul semua masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Katanya, Airlangga pun langsung memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan beberapa Dirjen untuk membahas hal tersebut.

Apalagi, pembahasan dan penetapan upah minimum biasanya bakal dilakukan pada periode Oktober-November setiap tahunnya.

"Tadi kita diskusi dengan Pak Sekjen dan beberapa Dirjen mengenai kebijakan ketenagakerjaan kita seperti apa, termasuk siklusnya setiap Oktober, November itu kan menetapkan upah minimum," kata dia.

Pria yang akrab disapa Susi itu mengaku Airlangga ingin persiapan yang benar-benar komprehensif mengenai penetapan upah minimum ini agar tidak menimbulkan gejala apapun.

"Kita paham sudah ada regulasi PP-nya semuanya, tapi juga realitasnya kita paham kebutuhan teman-teman pekerja buruh sehingga kita akan cari jalan keluarnya," kata Susi.

"Bagaimana dari sisi regulasi tata keluarnya tetap kita bisa komplain, tapi di sisi yang lain kebutuhan riil yang kira-kira dibutuhkan untuk naik berapa itu bisa kita potret betul. Sedang kita bahas," ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan penyebab deflasi selama lima bulan beruntun. Pada September 2024, Indonesia mencetak deflasi sebesar 0,12 persen.

Airlangga menyebut, bertahannya deflasi selama lima bulan berturut-turut karena adanya upaya ekstra dari pemerintah dalam memerangi volatile food atau komponen bergejolak.

"Jadi kalau kita bilang inflasinya turun, deflasi. Ya ini karena ada extra effort oleh pemerintah menurunkan volatile food," ujar Airlangga dalam pidatonya di Sarasehan bersama Kadin, Rabu (2/10).

Airlangga menuturkan, upaya menekan harga pangan bergejolak atau volatile food tersebut melalui kebijakan ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah selama ini.

Lebih jauh katanya, peran dan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) mampu menekan inflasi dari tingkat pusat hingga ke daerah.

"Karena inflasi yang utama bagi pemerintah adalah core inflation (inflasi inti). Kalau core inflation-nya tumbuh, berarti ekonominya tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh 5 persen, core inflation tumbuh," kata Airlangga.

Menurutnya, perang terhadap inflasi dilakukan pemeritah dengan menstabilkan kebutuhan antara daerah penghasil dengan daerah konsumsi.

"Memerangi inflasi itu adalah antara daerah penghasil, misalnya cabai, bawang, dan yang lain. Dan daerah konsumsi itu harus aktif. Karena tidak perlu nungguin pusat saja," tutur Airlangga.

Airlangga menyebut, target inflasi pemerintah adalah 2,5 plus minus 1 persen.

"Dan tentunya inflasi ini perlu dijaga dalam range yang 2,5 plus minus 1 persen," ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Biaya logistik di Indonesia masih menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pelabuhan, PT Pelindo (Persero). Sebab, ongkos logistik di Tanah Air disebut-sebut masih lebih tinggi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara (ASEAN).

Saat ini, biaya logistik di Indonesia mencapai 14,29 persen dan ditargetkan pemerintah bisa ditekan di level 8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini agar pertumbuhan makro ekonomi lebih tumbuh agresif lagi.

Group Head Corporate Transformation & Program Management Pelindo Mona Yudika memastikan penurunan biaya logistik jadi fokus utama, setelah penggabungan (merger) Pelindo pada 2021 lalu. Pasca konsolidasi ini, perseroan berupaya memberikan kontribusi agar ongkos logistik bisa berkurang.

"Nah untuk apa sih kita melakukan ini semua? Kita bicara masalah biaya logistik, mungkin kalau ini kita satu pemahaman di Pos Indonesia, jadi tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan biaya logistik," ujar Mona kepada wartawan di Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Pasca merger, Pelindo masih melakukan berbagai inisiatif seperti standarisasi layanan operasional dan digitalisasi. Menurutnya, semakin cepat kegiatan bongkar-muat di pelabuhan, semakin cepat pula pasokan rantai logistik, sehingga menciptakan efisiensi di sisi biaya.

"Artinya kalau kita bicara supply chain, itu pelabuhan itu kan sebenarnya ada di titik ketika barang itu dilakukan bongkar-muat, dari situ bongkar maupun dari sisi muatnya, dari door to port maupun port to door, bagaimana pelabuhan ini bisa memproses kegiatan bongkar muat itu secepat mungkin," kata dia.

Saat ini, jelasnya, skala operasi Pelindo semakin besar, tercatat perusahaan memiliki 71 cabang dengan total lebih dari 110 pelabuhan. Dengan skala operasi yang luas ini, standarisasi layanan membutuh waktu cukup lama.

"Tentunya itu akan memakan waktu, makanya kita punya prioritas, mana pelabuhan yang harus kita lakukan standarisasi terlebih dahulu. Ketika kita sudah melakukan standarisasi, kita mantap dengan prosesnya, orang-orang yang ditransformasi dan sebagainya, baru kita naik tingkatan ke masalah digitalisasi," kata dia.

"Karena kalau kita bicara digital, prosesnya harus kuat dulu, harus fundamentalnya harus duduk dulu di lapangan, orang-orangnya harus di-training terlebih dahulu, baru kita melakukan yang namanya digitalisasi," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerbitkan regulasi terbaru terkait kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) skema gross split. Aturan tersebut diharapkan meningkatkan daya tarik investasi migas di Indonesia.

Regulasi terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, Permen ini menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Selain itu, ditetapkan pula Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Dalam beleid terbaru itu, ada keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan Pemerintah. Poin penting lainnya yaitu total bagi hasil yang kompetitif.

Nilai bagi hasil (sebelum pajak) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas konvensional pada rentang 75 persen hingga 95 persen. Hal itu berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives.

Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif. Bahkan bisa sangat rendah hingga nol persen pada kondisi tertentu.

"Kepastian 75-95 persen bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0 persen, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," kata Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto, pada Sosialisasi aturan tersebut dalam keterangan resminya, Selasa (1/10/2024).

Selain itu, Lalu terdapat pula aturan mengenai Eksklusivitas Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (MNK) yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93 persen untuk minyak dan 95 persen untuk gas, berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.

Ariana menyampaikan, aturan gross split baru ini juga membuat Wilayah Kerja Migas Non Konvensional lebih menarik, karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95 persen di awal. Hal ini dapat segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Poin perubahan lainnya pada Permen Kontrak Bagi Hasil Gross Split yaitu simplifikasi jumlah komponen. Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Ariana mengatakan perubahan itu agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik investor.

Perubahan lainnya yaitu parameter sesuai data lapangan. Nilai parameter komponen ditentukan dari studi statistik data 5 tahun terakhir, yaitu jumlah cadangan Plan of Development (POD) seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalaman lapangan, serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), LNG platts, dan gas domestik.

"Setelah evaluasi 5 tahun, nanti Bapak dan Ibu akan melihat cadangan dan PODnya itu sudah ada bukti empiris bahwa data 5 tahun terakhir terkait penemuan cadangan itu yang membentuk angka yang ada di Kepmen kita ini. Begitu pula dengan lokasi kedalaman, Harga ICP, kenapa harga yang diambil titik tengahnya, itu semua berdasarkan data realisasi 5 tahun terakhir," tutur Ariana.

Terakhir, perubahan mengenai tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksiblitas. Aturan ini memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk kontrak bagi hasil dari PSC cost recovery ke gross split ataupun sebaliknya. Dengan ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.

(Febrina Ratna)