REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DPP PDI Perjuangan belum memutuskan menjadikan Anies Rasyid Baswedan dan Rano Karno sebagai pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

Namun Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat memastikan pada Senin (26/8/2024) siang, ada pertemuan di antara kedua tokoh tersebut di Kantor DPP PDI Perjuangan. Keduanya saling mendiskusikan pengalaman masing-masing sebagai persiapan jika diputuskan maju ke kontestasi kepemimpinan daerah di Jakarta.

“Memang Pak Anies itu, tadi siang kita melihat sempat datang ke Gedung B (Kantor DPP PDI Perjuangan). Dan beliau ketemu sama si Doel (Rano Karno),” kata Djarot di Kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (26/8/2024).

Menurut Djarot, temu keduanya itu, memang ada membicarakan soal Pilkada Jakarta. Akan tetapi, kata Djarot, pertemuan keduanya belum pada rencana untuk diusung oleh PDI Perjuangan.

“Kita harus ingat, bahwa Pak Rano itu juga pernah memimpin menjadi wakil kepala daerah, dan kepala daerah (gubernur) di Banten. Dan Pak Anies juga pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta,” kata Djarot.

Keduanya kata Djarot, bertemu untuk berdiskusi dan saling tukar pengalaman selama menjabat. “Dan mereka saling berdiskusi tentang kepemimpinan daerah, bolehkan? Paling tidak keduanya dalam rangka silaturahmi, bertukar pikiran, membicarakan Jakarta ini, sebenarnya mau dibawa ke mana ke depannya,” begitu ujar Djarot.

Akan tetapi, kata Djarot memastikan, belum ada keputusan partai yang menetapkan Anies dan Rano sebagai cagub-cawagub yang akan disorongkan PDI Perjuangan untuk Pilkada Jakarta. Sebab kata Djarot, DPP PDI Perjuangan masih menimbang-nimbang nama-nama lainnya untuk wilayah lain yang juga belum diumumkan.

Sampai H-1 sebelum pendaftaran calon kepala daerah (cakada), Selasa (27/8/2024) PDI Perjuangan menyisakan tiga pasang cagub-cawagubnya yang belum diumumkan. Yakni di Provinsi Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Timur (Jatim).

Kata Djarot, tiga provinsi tersebut saat ini memang paling krusial.

Karena itu, kata dia, Ketua Umum PDI Perjuangan akan memutuskan tiga pasang cagub-cawagub untuk tiga wilayah provinsi tersebut, sampai dengan batas terakhir pendaftaran cakada, yaitu pada Kamis (29/8/2024). “Jadi saya memastikan, bahwa hari ini (26/8/2024) tidak ada pengumuman untuk Jakarta,” ujar Djarot.

“Tetapi, melalui hak preogratif dari Ibu Ketua Umum (Megawati Sukarnoputri), maka bersabarlah sedikit. Dalam satu dua hari ini, pasti ketua umum akan menyampaikan siapa yang akan dicalonkan untuk Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur,” ujar Djarot.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono, Antara

Airin Racmy Diani akhirnya meraih tiket untuk ikut berkontestasi di Pemilihan Gubenur (Pilgub) Banten. Namun, Airin tidak diusung oleh Partai Golkar tempat dirinya selama ini bernaung, melainkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"(Pasangan) dari Provinsi Banten ini, sudah bergelora sejak kemarin, dan rakyat sudah mengukuhkan pasangan ini, meskipun ada sedikit hambatan kiri dan kanan,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat mengumumkan gelombang 3 calon kepala daerah (cakada) untuk Pilkada 2024, di Kantor DPP PDI Perjuangan, pada Senin (26/8/2024).

Sehari sebelumnya pada Ahad (25/8/2024), Airin bersama Ade Sumardi pasangannya di Pilgub Banten sudah lebih dulu menerima formulir rekomendasi B1 Parpol KWS dalam acara Deklarasi Banten Maju Bersama di ICE BSD, Kabupaten Tangerang. Seusai penyerahan surat rekomendasi dan deklarasi, Airin sempat menyinggung Partai Golkar.

Dengan suara bergetar dan sedikit emosional, Airin mengatakan, "Saya meyakini keluarga besar saya Partai Golkar..." Airin sempat mengambil jeda sebentar dengan menarik napas panjang usai menyebut partai berlambang pohon beringin itu.

Lalu, ia melanjutkan, "...Memahami apa yang jadi keputusan saya, apa yang jadi keputusan saya. Mengerti apa yang menjadi keputusan saya, sebagaimana saya menghormati dan memahami keputusan yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar jika seandainya memang B1KWK tidak diberikan kepada saya."

Airin pun mengaku tidak mengetahui akan diberikan kepada siapa surat rekomendasi Golkar untuk Pilgub Banten. Namun, dia akan menghormati apapun keputusan Partai Golkar nantinya.

"Saya masih berharap sebetulnya kepada saya, kalaupun tidak saya menghormati. Karena kontestasi itu adalah suatu hal yang dilakukan, politik adalah dinamis, dan doakan Allah memberika keselamatan, Allah memberikan jalannya, dan Allah memberikan kekuatan bagi kita semuanya untuk terus berjuang, berjuang dalam berkah dan ridho Allah menang dilantik jadi gubernur, wakil gubernur yang manfaat, maslahat, selamat dunia akhirat," ujarnya.

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghargai pencalonan kadernya, Airin Rachmi Diany yang telah mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan (PDIP) untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Banten. Dia mengatakan bahwa pencalonan Airin sempat menjadi dinamika di internal partai berlambang pohon beringin itu.

"Dan kita hargai keputusan politik itu, nggak boleh sampai kita melanggar (membatasi hak politik seseorang," kata Bahlil usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurutnya Mantan Wali Kota Tangerang Selatan itu merupakan kader Partai Golkar yang bagus dan merupakan sosok perempuan yang luar biasa. Dengan resmi diumumkan, menurutnya besar kemungkinan Airin akan mendaftar Pilkada Banten bersama dengan PDIP.

"Saya pikir oke kok," kata Bahlil.

Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyarankan Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar tidak memberikan sanksi kepada kadernya, Airin Rachmi Diany, yang diusung PDI Perjuangan maju pada Pilkada Banten. Menurut Doli, Airin tetap berhak maju pada pilkada sebagai warga negara karena hal itu dijamin konstitusi dan memenuhi syarat peraturan KPU.

"Kita memberikan, menghargai juga sikap politik Bu Airin yang memang secara syarat, secara kompetensi, memenuhi untuk bisa mencalonkan di Banten gitu," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Selain itu, dia mengatakan bahwa atribusi terkait Partai Golkar tetap diberikan kepada pasangan yang didukung secara formal, yakni Andra Soni dan Dimyati. Sehingga atribut-atribut seputar Partai Golkar tidak bisa digunakan Airin walaupun dia masih menyatakan sebagai kader partai berlambang pohon beringin itu.

"Selama Bu Airin itu bisa berkomunikasi dengan teman-teman DPP Partai Golkar, atau teman-teman Golkar di Banten, sampai ke kabupaten/kota, tentu kita ya memberikan selamat gitu ya, memberikan keleluasaan, itu hak pribadinya Bu Airin," katanya.

In Picture: PDIP Usung Airin-Ade di Pilgub Banten

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP disebut-sebut mempunyai alternatif lain untuk ajukan sebagai calon gubernur Jakarta, selain Anies Baswedan. Alternatif yang disebut dan ramai beredar adalah nama Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Spekulasi muncul setelah nama Anies tidak masuk dalam daftar cagub yang dideklarasikan pada hari ini.

Politikus PDIP Chico Hakim menyatakan sampai hari ini, DPP PDIP memang belum memutuskan siapa yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta. Menurut Chico, masih ada gelombang keempat calon kepala daerah nanti yang akan dideklarasikan, termasuk di Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

"Belum diumumkan, akan diumumkan nanti berbarengan, sesuatu yang ditunggu biar dramatis yang akhir-akhir," ujarnya dalam diskusi di sebuah televisi nasional, Senin (26/8/2024).

Chico pun tak menampik, nama Pramomo sudah beredar dalam beberapa bulan ke belakang. Selain Pramono ada juga nama Ahok, Djarot, Prastyo Edi hingga Rano Karno. "Jadi di internal kita kerepotan tapi juga blessing kita punya banyak kader untuk mimpin di Jakarta, apakah itu nanti cagub atau cawagub," ujarnya.

Soal nama Anies yang tak jadi dideklarasikan, menurut Chico peluang mantan gubernur DKI itu masih terbuka. Peluangnya masih sama dengan kandidat lain seperti Ahok,dan Prasetyo Edy dan Rano Karno.

Chico mengaku tidak melihat Anies di DPP PDIP hari ini karena ada beberapa gedung dan lantai di markas banteng. Tapi menurutnya, kedatangan seorang calon kepala daerah yang akan maju ke DPP adalah hal biasa.

"Yang pasti hubungan antara pak Anies dengan fungsionaris DPP cukup baik," ujarnya.

Chico pun menegaskan bawa sejak awal penjadwalan, cagub DKI memang tidak diumumkan hari ini. Sejak pagi bahkan sudah beredar surat internal, dan tidak ada pengumumkan DKI.

Sebelumnya, Anies yang mengenakan batik merah telah meminta doa restu ibunda. Dari dokumentasi yang disampaikan ke wartawan, Senin (26/8/2024) Anies pamit kepada Ibunya, di kediaman Lebak Bulus, Jakarta Selatan (Jaksel).

Anies keluar rumah mengenakan batik tenun merah terang lengan panjang bermotif. "Anies berangkat dulu ya Bu. Mohon doa restunya semoga dilancarkan hari ini," kata Anies kepada Ibunya, seperti dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dalam dokumentasi tersebut, Sang Ibu, yang duduk di sofa menengadahkan tangan tanda berdoa. Anies, pun menengadahkan kedua tangannya tanda berdoa. Lalu Anies tampak mencium tangan Ibu-nya sebelum keluar rumah.

"Insya Allah, Anies dimudahkan dalam mengemban amanah apapun. Semoga Anies selalu diiringi dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanawata'ala," kata Ibunya.

Dalam foto yang beredar, Anies dikabarkan akan dipasangkan dengan Rano Karno untuk maju di Pilgub DK Jakarta. Foto Anies dan Rano Karno di kursi sofa juga telah beredar.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai bahwa besar kemungkinan Rano Karno akan menjadi pendamping Anies Baswedan untuk maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Pemasangan Anies dan Rano bisa memberikan dampak positif kepada PDIP, karena nantinya Anies mampu menarik dukungan dari kelompok agamis dan Rano Karno mampu menarik dukungan dari kelompok nasionalis.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam sambutannya justru menegaskan bahwa ia tidak mau ada lagi pihak-pihak yang mendompleng di tubuh partai. "Saya pusing, mau ikut PDIP atau dompleng, konsisten aja," ujar Megawati dalam sambutannya, Senin (26/8/2024).

Megawati menekankan, jika masuk PDIP, maka lahir dan batin rohnya PDIP. Ia pun sempat meminta ke cagub Banten Airin Rachmy yang baru saja dideklarasikan agar memakai pakaian merah hitam. "Mau dijadikan masa gak pakai merah hitam? kalau independen ya cari yang independen," ujarnya.

Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengungkapkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan ke Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Senin siang.

Meski begitu, Angga enggan menjelaskan lebih detail mengenai tujuan kunjungan Anies Baswedan ke markas partai berlambang banteng moncong putih itu. "Iya ke DPP, tetapi detailnya bisa ditanya ke PDIP," ujar Angga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghargai pencalonan kadernya, yakni Airin Rachmi Diany yang telah mendapatkan dukungan dari PDIP untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten. Airin maju berpasangan dengan Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi.

Bahlil mengakui, pencalonan Airin sempat menjadi dinamika di internal partai berlambang pohon beringin itu. Namun, dia memastikan, Golkar tidak boleh sampai membatasi hak politik setiap warga negara.

"Dan kita hargai keputusan politik itu, nggak boleh sampai kita melanggar," kata Bahlil usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Menurut Bahlil, mantan wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) tersebut merupakan kader Partai Golkar yang bagus dan merupakan sosok perempuan yang luar biasa. Dengan resmi diumumkan maju sebagai calon gubernur (cagub), menurut dia, besar kemungkinan Airin mendaftar Pilgub Banten melalui PDIP.

"Saya pikir oke kok," kata menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu. Golkar pun tidak akan menghukum Airin.

Sebelumnya, PDIP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi untuk maju Pilgub Banten 2024. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

"Selanjutnya dengan seizin Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Yang saya sebut namanya mohon berdiri," kata Hasto.

"Dari Provinsi Banten Ibu Airin Rachmi Diany didampingi oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Ade Sumardi," kata Hasto menambahkan. Menurut dia, Banten saat ini sudah bergelora lantaran, rakyat sudah mengukuhkan keduanya untuk maju di Banten.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau masyarakat untuk mencermati kepadatan lalu lintas saat kegiatan misa akbar bersama Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus dilangsungkan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada 5 September 2024.

Imbauan itu disampaikan Heru karena saat kegiatan misa akbar di GBK juga akan dihelat kegiatan internasional lain yakni International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta Convention Center, yang berpotensi menimbulkan kepadatan hingga pengalihan arus lalu lintas di sejumlah titik di Jakarta.

"Saya mengimbau karena di tanggal 5 September ada dua kegiatan besar, kami harap masyarakat bisa melihat dan mencermati ini sehingga bisa mengambil keputusan untuk melakukan work from home (WFH) secara mandiri," kata Heru dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Heru mengatakan, kunjungan Paus ke Indonesia dilakukan pada 3-6 September 2024. Adapun kegiatan misa akbar dilaksanakan di GBK pada 5 September 2024 petang. Ppada hari yang sama juga akan diselenggarakan kegiatan ISF yang dihadiri sejumlah kepala negara.

"Jadi khusus tanggal 5 September ada kegiatan di mana kegiatan itu adalah sama lokasinya dan ditambah (akan ada) gala dinner (ISF) di Monas," kata kepala sekretariat presiden (kasetpres) tersebut.

Heru pun mengimbau masyarakat untuk bisa mencermati rute-rute menuju GBK dan sekitarnya. Pasalnya akan ada kepadatan lalu lintas melebihi hari biasa. Sehingga jika tidak terlalu mendesak, lebih baik menghindari lalu lintas di kawasan Senayan.

"Oleh karena itu masyarakat untuk mencermati rute-rute dan juga mencermati untuk menuju ke GBK dan sekitarnya, pasti ada kepadatan transportasi dan lalu lintas yang melebihi dari hari biasa. Kami imbau kalau tidak terlalu penting, bisa hindari kegiatan atau lakukan WFH secara mandiri," jelas Heru.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan rute alternatif bagi masyarakat untuk bisa menghindari jalan sekitar Gelora Bung Karno pada 5 September 2024. Rute dan penutupan jalan saat kegiatan misa akbar akan disampaikan pihak berwenang dalam waktu mendatang.

"Kami harap masyarakat yang biasa menggunakan Jalan Jenderal Sudirman dan Gatot Soebroto serta Gerbang Pemuda dan Asia Afrika agar berupaya menghindari jalan tersebut," kata Syafrin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoptimalkan proses pencarian dan pertolongan enam korban banjir bandang yang hilang di Kelurahan Rua, Ternate, Maluku Utara, dengan menggunakan mesin pompa alkon.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa penggunaan mesin pompa air akan dioptimalkan dalam 3x24 jam ke depan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, dan TNI/Polri tersebut.

Lebih dari tiga unit mesin pompa alkon dari BNPB dikirimkan ke lokasi bencana hari ini, yang lengkap beserta selang ratusan meter dan perangkat eksternalnya.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan petugas gabungan di lapangan, mesin pompa air dipilih untuk memperbesar peluang korban yang hilang ditemukan selamat dibandingkan menggunakan alat berat seperti ekskavator, yang di saat bersamaan sudah disiapkan 10 unit ekskavator oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate.

Menurut dia, setiap mesin pompa air tersebut dioperasikan secara serentak untuk menyiram atau membersihkan tumpukan material tanah yang dicurigai di bawahnya menimbun tubuh ke enam korban.

Data terakhir yang diterima Pusdalops BNPB sampai dengan Senin (26/8/2024) pagi, tim gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 22 korban. Masing-masing 13 orang meninggal dunia dan sembilan orang selamat dalam kondisi luka-luka yang sudah mendapatkan penanganan dari tenaga medis.

BNPB sudah mendirikan sebanyak dua posko pengungsian di Kelurahan Rua yang tidak jauh lokasi bencana banjir bandang. Abdul memastikan setiap posko dilengkapi logistik kebutuhan pokok, selimut, ranjang lipat dan seterusnya itu siap untuk menampung sementara warga korban terdampak yang jumlah secara keseluruhan masih dalam pendataan.

Kebutuhan logistik yang disiapkan di setiap posko tersebut cukup untuk semua korban dan juga petugas gabungan setidaknya sampai 14 hari ke depan masa tanggap darurat banjir bandang.

BNPB juga menyalurkan dana siap pakai senilai Rp 1,1 miliar untuk menunjang upaya penanganan darurat bencana banjir bandang di Ternate, Maluku Utara.

"Dana ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat korban bencana terpenuhi, itu tujuan utamanya," kata Abdul.

Dana tersebut disalurkan oleh BNPB kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ternate senilai Rp 500 juta, Kodim 1051/Ternate senilai Rp 200 juta, Korem 152/Ternate senilai Rp 200 juta dan Polres Kota Ternate Rp 200 juta.

Menurut dia, dana siap pakai BNPB tersebut dapat segera digunakan oleh setiap instansi penerima untuk memenuhi semua kebutuhan penanganan dampak banjir bandang mulai dari hari ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masa pendudukan Jepang di Tanah Air relatif singkat dibandingkan kolonialisme Belanda. Namun, pada fase itulah sejarah nasional mengalami dinamika yang krusial.

Nippon berupaya untuk menggalang kekuatan pemimpin dan rakyat Indonesia agar mendukungnya dalam kancah Perang Dunia II. Umat Islam pun turut menjadi sasaran.

Pada November 1943, Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia alias Masyumi terbentuk. Menurut Remy Madinier dalam Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism (2015), komposisi Masyumi pada zaman Jepang diisi ulama dan politikus.

Kalangan yang pertama itu terutama berasal dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam besar, semisal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Sementara, kalangan politikus Muslim kebanyakan datang dari golongan Sarekat Islam (SI).

Cara Jepang memandang dunia Islam sudah tampak sebelum pecah Perang Dunia II. Madinier menjelaskan, sejak awal abad ke-20 Nippon mulai mengirimkan mahasiswa ke Mesir untuk mempelajari kaum Muslimin.

Bahkan, pada 1939 Tokyo menjadi tuan rumah konferensi pan-Islamisme. Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) tercatat sebagai salah satu tamu undangannya. Saat mengonsolidasi kekuasaan di Indonesia, Nippon mendirikan Kantor Urusan Agama (Shumubu) dan Persiapan Persatuan Oemmat Islam.

Namun, kaum Muslimin umumnya tak terbujuk propaganda Jepang. Apalagi, Nippon secara serampangan mendesak umat untuk ikut dalam sejumlah ritual yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam, seperti seikerei (membungkuk ke arah timur sebagai penghormatan pada kaisar Jepang sebagai “titisan dewa matahari”).

Ulama-ulama terkemuka, umpamanya KH Hasyim Asyarie dan Kiai Mahfudz, bahkan sempat dipenjara Jepang lantaran menolak seikerei.

Maka, pembentukan Masyumi diharapkan Jepang dapat membuka babak baru hubungan dengan kaum Muslim. Nippon membuka pendaftaran Masyumi bagi dua pihak, yakni ormas dan kalangan ulama atau kiai.

Sejak awal 1945, Jepang kian membuka lebar jalan bagi Masyumi untuk menyebarkan pengaruh di tengah publik sampai ke pelosok-pelosok. Alhasil, jaringan organisasi keislaman ini melampaui yang dahulu dicapai MIAI.

Pada Maret 1945, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dibentuk beberapa bulan setelah Perdana Menteri Jepang Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia “tak lama lagi.” Walaupun Masyumi berada di luar kegiatan politik praktis saat itu, jaringan yang dibangunnya hingga daerah-daerah menjadi modal besar untuknya kelak bertransformasi menjadi partai politik.

Masyumi bukan kolaborator Jepang ....

Masyumi yang terbentuk pada 1943 bukanlah kolaborator Jepang. Sebab, Partai Masyumi yang lahir setelah Indonesia merdeka justru memberi ruang pada para pemuka Masyumi 1943 untuk tampil.

Sebagai contoh, empat dari lima tokoh utama Masyumi 1943—KH Hasyim Asy’arie, Ki Bagus Hadikusumo, KH A Wahid Hasyim, dan KH Abdul Wahab—terdaftar dalam posisi terkemuka di Partai Masyumi.

Adapun lainnya, yakni KH Mas Mansur, pada masa revolusi sempat ditangkap tentara Belanda dan mengidap sakit setelah keluar dari penjara. Tidak sertanya tokoh Muhammadiyah yang wafat pada 25 April 1946 itu di Partai Masyumi lebih karena alasan kesehatan.

Bukti lainnya juga dapat terbaca dari riwayat Abu Hanifah. Sosok yang dahulu terlibat banyak dalam pendirian Baitul Mal MIAI itu memang menolak bergabung dalam Masyumi bentukan Jepang.

Suatu kali, satu artikelnya dimuat dalam Suara Muslimin Indonesia, majalah terbitan Masyumi 1943. Isinya mengajak para pemimpin organisasi itu untuk membuat suatu perhimpunan baru agar lepas dari hegemoni Jepang. Belakangan, ketika Partai Masyumi berdiri pada 1945—sesudah proklamasi kemerdekaan RI—nama Abu Hanifah masuk dalam jajaran komite eksekutif partai tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PKS Achmad Yani dan anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjutak ditunjuk menjadi pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta. Hal itu sembari menunggu pimpinan definitif DPRD DKI periode 2024-2029 ditetapkan di kemudian hari.

"Achmad Yani dari PKS sebagai Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta dan Jhonny Simanjuntak dari PDIP sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta," kata Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta Saria DAG Sinaga dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2024).

Komposisi pimpinan sementara DPRD itu, sambung Saria, terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua. Keduanya berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Provinsi.

Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota mengatur bahwa dalam hal pimpinan DPRD provinsi belum terbentuk, maka DPRD provinsi dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.

Lalu, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 serta 100 tahun 2024 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.4/3395 tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan tahun 2024-2029, telah ditetapkan 106 anggota DPRD DKI Jakarta dengan perolehan kursi terbanyak pertama dan kedua adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

PKS mendapatkan sebanyak 1.012.028 suara dan mengumpulkan 18 kursi DPRD DKI Jakarta untuk periode 2024-2029. PKS berhak menduduki kursi ketua DPRD periode 2024-2029. Sementara PDIP memperoleh 850.174 suara dan meraup 15 kursi.

Achmad Yani mengatakan, ia dalam waktu dekat akan melaksanakan beberapa tugas. Di antaranya, memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

Dia menyebutkan, tugas dan tanggung jawab legislator tidak ringan di tengah dinamika dan kompleksitas perkembangan kota Jakarta yang bukan lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN) dan visi dari Daerah Khusus Jakarta (DKJ) adalah menuju kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan.

"Kita semua dituntut bekerja dengan integritas, profesionalisme dan semangat kolaborasi yang tinggi. Harapan masyarakat Jakarta agar DPRD dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan, pengawasan dan pelayanan publik menjadi komitmen yang harus kami pegang teguh," kata Yani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya pada sela acara Kongres III Partai NasDem di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa keputusan partainya melepas Anies Baswedan kemudian mendukung pasangan Ridwan Kamil -Suswono untuk Pilkada 2024 di Jakarta menjadi pembelajaran yang mahal bagi Partai NasDem.

Walaupun demikian, Partai NasDem tetap pada komitmennya mendukung pasangan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono untuk pilkada di Jakarta bersama koalisi besar KIM Plus.

“Kalau kita refleksikan, ini menjadi pembelajaran yang mahal bagi kami, dan juga itu salah satunya yang akan kami bahas pada Kongres NasDem ini,” kata Willy Aditya menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan kuat Anies Baswedan bakal diusung PDI Perjuangan maju pada Pilkada Jakarta.

“Ada keputusan-keputusan strategis yang mepet ya. Sementara kita ini well-prepared sebagai sebuah institusi. NasDem ini selalu memberikan rekomendasi yang paling awal,” ujar Willy.

Partai NasDem sebelumnya bersama PKS sempat memberikan dukungan untuk Anies Baswedan maju pada Pilkada Jakarta. Namun, dua partai itu kemudian menarik dukungannya dan memberikan rekomendasi kepada pasangan RK-Suswono.

Terlepas dari keputusan itu, Willy menyebut tidak ada penyesalan bagi Partai NasDem atas keputusannya itu. “Ya tidak ada. Ini keputusan politik yang sudah diambil, karena itu jauh sebelum keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) ada,” kata pengurus pusat Partai NasDem itu.

Putusan MK yang disebut Willy merujuk pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan oleh Mahkamah pada Selasa (20/8). Dalam putusan itu, aturan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi 20 persen, tetapi menjadi minimal 7,5 persen sampai 10 persen.

“Apa yang mau kita bahas. Nasi sudah menjadi bubur ya. Itu yang kemudian di sisi lain itu komitmen harus kita lihat, semua punya plus dan minus. Terima ini sebagai sebuah kenyataan, karena ini sudah keluar rekomendasinya. Kita tidak bisa menarik ulang,” kata Willy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 86 ribu umat Katolik diprediksi hadir dalam ibadah massal di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 5 September 2024 mendatang. Misa akbar itu terbilang spesial karena akan dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus

"Misanya itu direncanakan satu setengah jam dengan umat sebanyak 86 ribu," kata Juru Bicara Panitia Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia Rm Thomas Ulun Ismoyo, Senin (26/8/2024).

Ia menjelaskan, penyelenggaraan misa akbar tersebut akan berlangsung di dua lokasi, yakni Stadion Utama GBK dan Stadion Madya. Masing-masing berkapasitas 60 ribu orang dan 26 ribu orang.

Paus Fransiskus, lanjut Thomas, begitu tiba di GBK akan berkeliling Stadion Utama dan Stadion Madya. Pemimpin gereja Katolik sedunia itu direncanakan menyapa jemaat yang hadir dalam misa akbar. Adapun agenda selanjutnya ialah doa bersama yang dipimpin tokoh kelahiran Argentina tersebut.

"Dalam doa bersama itu, pasti pertama pesannya adalah bagaimana kita terus mewartakan kebaikan kasih Tuhan kepada banyak orang di tempat di mana kita berada, yaitu Indonesia," papar Thomas.

Pihak panitia akan memfasilitasi umat Katolik yang tidak dapat menghadiri langsung misa akbar di GBK. Seluruh rangkaian ibadah itu akan disiarkan melalui kanal daring.

Thomas mengimbau kepada jemaat yang akan hadir di misa akbar nanti untuk mengikuti kegiatan tersebut secara tertib. Mereka diharapkan mematuhi semua petunjuk yang dibuat penyelenggara.

"Mohon semua petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan dan akan terus dimatangkan di kemudian hari, ini bisa dilaksanakan dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Vatikan mengonfirmasi bahwa pemimpin gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan apostolik ke RI, Papua Nugini, Timor Leste dan Singapura. Lawatan di empat negara tersebut berlangsung pada 2-13 September 2024.

Indonesia menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus ke kawasan Asia Pasifik, yaitu pada tanggal 3-6 September 2024.

Kemudian, Paus akan melanjutkan kunjungan ke Port Moresby dan Vanimo (Papua Nugini) dari 6-9 September 2024. Adapun lawatan ke Dili (Timor Leste) dilakukan pada 9-11 September 2024 dan Singapura dari 11-13 September 2024.

Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Indonesia pada tanggal 3 September 2024 siang. Keesokan harinya, pada 4 September 2024, ia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.

Pada 5 September 2024, Paus Fransiskus akan menghadiri pertemuan antarpemuka umat agama-agama di Masjid Istiqlal. Selanjutnya, ia berjumpa dengan para penerima manfaat organisasi-organisasi amal di kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur (cagub) Banten Airin Rachmi Diany merasa disayang oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri. Peringatan keras, bentakan, bahkan 'ancaman' terbuka dari Megawati itu, dikatakan Airin merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemimpin partai yang mengusung dirinya sebagai calon kepala daerah dari Banteng Moncong Putih.

Menurut Airin, perkataan keras Megawati tersebut harus dinilai sebagai didikan ibu terhadap anak-anaknya. Terutama, kata Airin, terhadap perempuan. "Oh itu nggak apa-apa. Buat saya itu seperti rasa sayang seorang Ibu terhadap saya putrinya," begitu kata Airin saat ditemui usai pengukuhannya sebagai cagub dari PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Airin adalah kader perempuan dari Partai Golkar. Namun PDI Perjuangan memungutnya untuk dicalonkan sebagai cagub untuk Pilkada Banten 2024. PDI Perjuangan memasangkan dia dengan Ade Sumardi yang merupakan kader sekaligus ketua DPD PDI Perjuangan di Banten. Selain PDI Perjuangan pasangan Airin-Ade ini juga diusung oleh Partai Ummat, Partai Gelora, juga Partai Buruh. Airin-Ade akan melawan pasangan Andra Soni-Ahmad Dimyati yang disokong Gerindra, Golkar, dan juga PKS.

Pada saat diumumkan resmi oleh PDI Perjuangan, Megawati selaku ketua umum lebih dari tiga kali mengingatkan Airin. Mulai dari peran Airin sebagai seorang politikus dan pemimpin perempuan yang harus selalu tangguh. Juga mengingatkan Airin untuk selalu taat pada PDI Perjuangan. Bahkan Megawati menguji ketaatan Airin, dengan meminta agar mantan wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu mulai berseragam merah-hitam.

Seragam merah-hitam, merupakan pakaian khas sebagai kader PDI Perjuangan. Megawati mengatakan, seragam merah hitam wajib bagi para calon kepala daerah (cakada) yang diusung PDI Perjuangan. Megawati juga mengingatkan keras agar Airin, jika terpilih, untuk selalu turun ke bawah melihat sendiri kondisi masyarakat di level paling bawah.

Megawati menegur keras Airin, tentang pengentasan stunting di Provinsi Banten. Serta menegaskan agar Airin selalu peduli dengan anak-anak yatim dan terlantar. Peringatan-peringatan kerasa Megawati itu, dikatakan Airin, merupakan motivasi seorang Ibu yang menghendaki putrinya tegar dan fokus pada fungsi kepemimpinan. Sebab itu, kata Airin, peringatan kerasa Megawati itu akan menjadi catatan utamanya.

"Itu suatu hal yang harus menjadi motivasi untuk saya, untuk kami putri dan putranya. Mengingatkan saya untuk menjadi perempuan yang kuat, menjadi pemimpin yang harus selalu turun ke bawah melihat masyarakat dan mengingatkan kita sebagai pemimpin yang memiliki rasa kemanusian. Semua yang disampaikan Ibu (Megawati) tadi semuanya benar," kata Airin.

REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BANDUNG -- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Sari Sundari menekankan kepada masyarakat terkait pentingnya melindungi hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal serta memastikan anak tumbuh dengan pemberian pengasuhan yang aman dan efektif.

Hal tersebut diungkapkan Sari Sundari saat Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak kepada masyarakat di Wilayah Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jumat (23/08/2024).

Sari pun meminta masyarakat ikut berpartisipasi mendukung tumbuh kembang anak dengan lingkungan yang positif serta ikut mencegah berbagai kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

"Tidak hanya dari ibu dan ayahnya saja, tetapi juga dari orang dewasa yang ada dalam keluarga tersebut juga masyarakat dilingkungannya," ujar Sari.

Bukan Hanya itu, menelantarkan anak termasuk pelanggaran dan kekerasan terhadap anak. Di mana peran serta masyarakat sekitar sangat penting agar saling memperhatikan dilingkungannya masing-masing.

"Termasuk juga diantaranya menelantarkan seorang anak yang tanpa kita ketahui pasti ada disekitar masyarakat, kita juga harus melek ke sekitar kita," kata dia.