Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penambahan itu terdiri dari Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Sri Mulyani menerangkan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal adalah perubahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dihapus. Perubahan dari Badan ke Ditjen ini karena tugasnya yang banyak membuat kebijakan (policy).

"Kenapa kok diubah dari Badan menjadi Ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan-RB, kalau Badan itu nggak bikin policy, padahal (BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah jadi Direktorat Jenderal," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani menyebut posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal otomatis akan diisi oleh Febrio Nathan Kacaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKF. Nantinya secara resmi akan dilakukan pelantikan.

"Pak Febrio ada dimana karena Badannya sudah hilang? Badannya menjadi Ditjen, jadi tetap aja itu menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," jelas Sri Mulyani.

Sementara untuk keberadaan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Sri Mulyani menyebut untuk memperkuat peranan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

"Untuk lebih memperkuat peranan Kemenkeu yang sebagai sekretaris KSSK dari sisi sektor keuangan dan terutama untuk internasional juga," tuturnya.

Penambahan dua Ditjen itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Selain itu, ada tambahan satu badan yaitu Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan. Keberadaannya menambah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Direktur Utama PET, Bayu Prostiyono, mengatakan hingga saat ini tingkat serapan TKDN perusahaan total sudah mencapai 33,06%. Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan pemerintah melalui PP Nomor 29 Tahun 2018 dan diratifikasi oleh Pertamina Grup.

"Kami sebagai bagian dari grup telah menerapkan aturan TKDN tersebut. Serapan TKDN di PET mencapai 33,06% untuk tahun 2023, telah memenuhi target TKDN sebesar 30% yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Bayu dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya tingkat penyerapan TKDN ini akan terus memenuhi standar yang sudah ditetapkan pemerintah dan Pertamina Grup di atas 30%. Sebab perusahaan sudah menerapkan aturan minimum TKDN dalam pengoperasian terminal energi mereka, seperti yang dilakukan dalam proyek Terminal LPG (TLPG) Tuban di Jawa Timur.

"Pembangunan TLPG Tuban merupakan bentuk komitmen PET dalam mendukung perkembangan industri lokal. Dalam prosesnya, TLPG Tuban mensyaratkan TKDN sebesar 33,23%, lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah dan Pertamina Grup, dan realisasinya saat ini telah melebihi dari angka yang dipersyaratkan dalam kontrak," terangnya.

Guna memastikan standar serapan TKDN berjalan sesuai dengan peraturan, PET selalu melakukan analisis nilai TKDN secara menyeluruh pada setiap proyek. Bayu menyebut pengukuran ini dilakukan oleh lembaga independen terpercaya sehingga hasil pengukuran objektif dan akurat.

Dalam hal ini, Bayu mengatakan para calon vendor diharuskan mengisi formulir yang mencakup perhitungan TKDN beserta surat pernyataan komitmen untuk memenuhi nilai minimum TKDN yang telah ditentukan. Saat proyek berjalan pun, realisasi nilai TKDN juga selalu dipantau secara berkala dan diaudit oleh pihak independen.

"Komitmen kami terhadap TKDN ini, kami percaya akan terus memperkuat posisi terminal PET sebagai bagian dari rantai distribusi energi nasional. Terminal punya peran penting sebagai pintu distribusi energi sebelum disalurkan kepada masyarakat," terangnya.

Sebagai bagian dari objek vital nasional, Bayu memastikan pengelolaan aset atau asset integrity management juga jadi fokus utama PET untuk memastikan seluruh infrastruktur dan operasional perusahaan mematuhi standar keamanan dan kualitas tertinggi. Hal ini dipercaya akan mendukung ketahanan energi nasional, dengan infrastruktur strategis yang mumpuni.

"PET memiliki komitmen utama untuk terus mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran infrastruktur strategis PET ditambah dengan penyerapan tenaga kerja dan optimalisasi TKDN dalam pembangunannya diharapkan dapat berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan nasional," jelasnya.

Di luar itu, ia juga mengatakan proyek tersebut turut melibatkan warga lokal untuk beragam pekerjaan guna memberi dampak positif bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Tuban. Sekitar 1.000 warga lokal tercatat menjadi bagian dari pembangunan TLPG Tuban.

"Kami juga memberikan kesempatan dan keterbukaan kepada pengusaha domestik sebagai calon mitra kerja sama atau vendor untuk terlibat dalam project-project PET, tentunya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan," tutup Bayu. (fdl/fdl)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengusulkan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa diperpanjang sampai 30 tahun. Hal ini diusulkan agar masyarakat dapat lebih murah mencicil rumah.

Demikian dikatakan Erick Thohir di Kementerian BUMN, Kamis (7/11) usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

"Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah," kata Erick, ditulis Jumat (8/11/2024).

Erick juga mengatakan bahwa skema pembiayaan harus dapat meringankan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan daya beli. Perpanjangan tenor itu ditargetkan bukan hanya untuk cicilan rumah rakyat tetapi juga bagi semua kelas.

"Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya. Baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick.

Tahun ini Indonesia mengusung tema "In Solidarity for a Green World", pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat internasional.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa arahan penting kepada para delegasi Indonesia yang tengah bersiap menghadiri pertemuan tingkat dunia tersebut. Hanif menyampaikan keterlibatan delegasi Indonesia pada forum tingkat global dan regional harus menghasilkan sesuatu yang konkret untuk rakyat. Hal ini menjadi mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Mudah mudahan pada acara kita di Baku Azerbaijan kita benar-benar mampu mempromosikan kondisi perjuangan aksi iklim kita kepada teman-teman di dunia internasional," ujar Hanif dalam keterangan resminya, Kamis (7/11/2024).

Dia berharap kepada Delegasi Indonesia yang akan berangkat agar jangan hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi semua memandatkan diri sebagai diplomator yang diharapkan dapat menarik pertemuan bilateral yang diperlukan untuk menggagas bagaimana Indonesia mendapatkan dukungan-dukungan internasional dalam aksi perubahan iklim.

"Kita tidak ramai-ramai menghadiri Paviliun Indonesia, menghadiri podcast yang kita laksanakan dan hadiri sendiri, tetapi bagaimana kita memfungsikan diri pada era yang penting ini untuk membangun kerjasama internasional country to country, goverment to goverment untuk mendukung upaya Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca," tegas Hanif.

Kepada para ASN yang yang menjadi Delegasi, Hanif menekankan jangan hanya datang untuk jalan-jalan karena dukungan pendanaan melalui APBN yang telah digunakan dalam perjalanan luar negeri tersebut, harus dapat mendorong untuk investasi, mendorong dunia internasional untuk mendukung kepentingan Indonesia.

"Bukan hanya jalan-jalan saja, bukan hanya display-display saja. Harapanya kita menempatkan diri masing-masing untuk konteks itu, lakukanlah berbagai hal penting yang secara konkret mampu mendorong dunia internasional membantu di dalam upaya Indonesia membangun ketahanan iklim ini," beber Hanif.

Delegasi Indonesia yang ditugaskan ke Baku, kata Hanif, adalah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup mentereng untuk tugas mewakili negara. Dia mengungkapkan jika Presiden Prabowo sangat menekankan di dalam rapat kabinet pertama, agar mengefisienkan biaya perjalanan luar negeri.

"Ini artinya bahwa kehadiran kita ke luar negeri harus benar-benar membawa manfaat untuk Indonesia. Soft diplomacy kita laksanakan di Pavilion Indonesia, tetapi bukti konkret harus kita hadirkan pada saat kita memberikan penjelasan kepada masyarakat selesai kegiatan luar negeri ini. Tidak kemudian selesai kunjungan ini kita lantas diam dan bubar saja, tetapi sebisa mungkin harus ada hal besar yang harus kita bawa. Ini yang harus menjadi paradigma kita bahwa apa yang dikeluarkan masyarakat kepada kita harus kita bayar kontan," jelasnya lagi.

Visi Misi Indonesia Emas 2045

Hanif mengatakan dirinya mendapatkan amanah untuk melanjutkan kerja-kerja dalam pengendalian perubahan iklim yang telah terbangun baik dan mengarahkan agar lebih meningkat guna mendukung keberhasilan visi misi Presiden Prabowo melalui Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Visi misi tersebut antara lain untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup, mencapai swasembada pangan, energi, dan air, pemberantasan kemiskinan, penguatan sains dan teknologi, hingga penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak.

"Kami harap seluruh delegasi Indonesia dapat mewakili kepentingan nasional dengan sebaik-baiknya dan menegaskan posisi Indonesia dalam perundingan iklim global ini," ujar Hanif.

Sebagai wujud dukungan terhadap pilar Enhance Ambition, Presidensi COP29 akan meluncurkan 14 inisiatif dalam berbagai bentuk, termasuk pledges, deklarasi, kemitraan, dan platform. Inisiatif-inisiatif tersebut mencakup komitmen global pada bidang mitigasi dan adaptasi, pembiayaan iklim, transparansi, serta pengembangan jaringan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak.

Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ambisi negara-negara dalam mitigasi, adaptasi, serta pengurangan dampak perubahan iklim secara terukur dan transparan.

Sementara itu, pilar Enable Action menitikberatkan pada New Collective Quantified Goal (NCQG) yang terkait dengan pembiayaan iklim, yang juga menjadi fokus utama di COP29. Pilar ini juga mencakup isu krusial dalam Pasal 6 Paris Agreement yang mengatur kerjasama internasional untuk mencapai target iklim, serta pendanaan Loss and Damage untuk membantu negara-negara terdampak.

Indonesia juga siap untuk mendukung pencapaian visi Enhance Ambition dalam rangka mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) untuk mitigasi, Rencana Adaptasi Nasional (NAPs) untuk adaptasi, serta pelaporan transparansi melalui Biennial Transparency Reports.

COP29 akan memperkenalkan 14 inisiatif utama sebagai langkah konkret yang terdiri atas sembilan deklarasi dan pledge serta lima kemitraan dan platform. Diantaranya COP29 Truce Appeal, COP29 Global Energy Storage and Grids Pledge, COP29 Declaration on Water for Climate Action.

Selain itu, terdapat lima kemitraan dan platform yang mendukung aksi nyata di COP29, diantaranya: Climate Finance Action Fund (CFAF), The Baku Initiative for Climate Finance, Investment, and Trade (BICFIT), dan Baku Harmoniya Climate Initiative for Farmers dan Baku Global Climate Transparency Platform (BTP).

(hal/fdl)

Sistem pembayaran saat ini terus berkembang di Indonesia dan di pasar global. Termasuk dari sisi konsumen, teknologi sampai sisi regulator.

Direktur Bisnis ALTO Network Rangga Wiseno mengungkapkan tahun 2024 menjadi tahun penuh pencapaian bagi ALTO, dengan pertumbuhan transaksi yang luar biasa. Hingga September 2024 (Year to Date), total transaksi yang diproses melalui ALTO meningkat hingga 642%, dan transaksi QRIS yang menjadi produk andalan ALTO mengalami peningkatan signifikan sebesar 218%.

Dia mengungkapkan selain itu, ALTO juga berhasil memperluas ekosistemnya dengan menambah member baru, baik dari sektor perbankan dan non-perbankan," kata Rangga dalam siaran pers ditulis Kamis (7/11/2024).

Pertumbuhan ini menunjukkan kekuatan ALTO dalam mendukung berbagai transaksi digital yang terus berkembang dan semakin memantapkan langkah ALTO untuk memperluas bisnisnya di panggung internasional Penghargaan ALTOGETHER.

Penghargaan ini mempertegas apresiasi ALTO atas kontribusi yang luar biasa dari para membernya dalam mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Dengan memilih untuk tidak menggunakan penyelenggara acara pihak ketiga, ALTO menghadirkan pengalaman yang langsung dan autentik, yang mencerminkan nilai-nilai inti dari kemitraan dan dedikasi.

ALTO Network sukses menggelar acara tahunan ALTOGETHER 2024, sebuah pertemuan eksklusif yang dirancang khusus untuk Member dan Partner Bisnis terpilih.

Dengan tema "From Indonesia to The Global Stage", acara ini menegaskan komitmen ALTO dalam menjalin hubungan yang lebih dalam dan personal dengan para partnernya, serta menampilkan kesiapan Indonesia untuk bersaing di pasar internasional.

Acara yang berlangsung selama empat hari tiga malam di sebuah resor mewah di Da Nang ini dihadiri oleh para pemimpin industri dari institusi terkemuka seperti Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), Commerce International Merchant Bankers (CIMB) Niaga, Seabank, dan Protelindo Group, serta mitra global Visa dan Mastercard.

ALTOGETHER 2024 menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara sektor finansial Indonesia dan Asia Tenggara, serta menghadirkan kolaborasi untuk menjawab tantangan global dalam industri pembayaran digital.

Didukung oleh asosiasi penting seperti Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), acara ini memperlihatkan komitmen ALTO terhadap inovasi, teknologi, dan pertumbuhan di pasar global yang terus berkembang.

Consumer Behavior in New Digital Era: A Paradigm Shift Arturo Planell, Group Country Manager Visa untuk Asia Tenggara, dan Ernest Leung, Group Chief Operating Officer WeLab, membahas perubahan perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh teknologi digital dan peningkatan transaksi digital di seluruh dunia.

Technology Trends in New Digital Era: A Paradigm Shift Martin Hartono, CEO GDP Venture, dan Ari Sarker, Asia Pacific President Mastercard memberikan wawasan mendalam tentang tren teknologi terbaru yang membentuk ekosistem pembayaran global, termasuk kemajuan AI, blockchain, dan fintech.

Regulatory Roadmaps in New Digital Era: A Paradigm Shift Santoso Liem, Ketua ASPI, bersama Leo Koesmanto, President Director Bank Saqu, membahas peta regulasi yang berkembang di era digital, serta bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi inovasi dan ekspansi bisnis pembayaran. ALTOTALK menyediakan wadah penting untuk berbagi perspektif dan strategi dalam mengangkat peran Indonesia di pasar digital global.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui aplikasi mobile banking, wondr by BNI mendukung gelaran Indonesia Week Hong Kong 2024. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye internasional 'wondr is everywhere', yang sebelumnya telah hadir di berbagai kota besar dunia, seperti Amsterdam, Seoul, Tokyo, Osaka, Washington DC, dan Singapura.

Adapun Indonesia Week Hong Kong 2024 merupakan kolaborasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong (KJRI HK), Indonesia Incorporated Hong Kong, Ikatan Alumni UI Hong Kong Chapter (Iluni UI HK Chapter) dan Persatuan Pelajar Indonesia Hong Kong (PPI HK), yang berlangsung pada 1-3 November 2024. Acara ini ini diikuti oleh 12 ribu peserta, yang terdiri dari warga lokal Hong Kong, Diaspora Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Berkolaborasi dengan KJRI HK dan mitra lainnya, wondr by BNI hadir untuk memberikan literasi keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong, serta menyediakan solusi perbankan yang mudah dan aman.

SEVP Retail Digital Solutions BNI Rian Eriana Kaslan mengaku sangat antusias dapat menjadi bagian dari pelaksanaan Indonesia Week Hong Kong 2024.

"Dukungan ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan solusi finansial yang dibutuhkan oleh para Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong. Pada acara ini kami hadir dengan berbagai program yang tidak hanya fokus pada kemudahan dalam perbankan, tetapi juga pemberdayaan dan literasi keuangan, serta kami juga bangga dapat memperkenalkan wondr by BNI di kancah global," jelas Rian dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

BNI, kata dia, terus berupaya mendukung masyarakat Indonesia mewujudkan impian finansialnya di mana pun mereka berada. Rian berharap inovasi wondr by BNI mampu memenuhi kebutuhan spesifik keuangan, edukasi, dan kewirausahaan bagi komunitas Indonesia di luar negeri.

Diketahui saat ini jumlah PMI di Hong Kong terus meningkat. Hingga Mei 2024, tercatat lebih dari 172.000 PMI di Hong Kong, separuh di antaranya adalah nasabah BNI atau sebanyak 87.000 PMI. Transaksi mobile banking BNI oleh PMI naik 81% dalam setahun menjadi 2 juta transaksi hingga akhir 2023 dari 1,15 juta transaksi pada 2022.

"Kami berharap wondr by BNI semakin mempermudah Pekerja Migran Indonesia dalam melakukan transaksi sehari-hari dalam pengelolaan keuangan melalui berbagai fitur yang sangat mudah digunakan dengan lebih terencana sesuai kebutuhan finansial, sekaligus perencanaan masa depan yang lebih optimal," tuturnya. .

Sementara itu, Konsul Jenderal Indonesia di Hong Kong Yul Edison berharap melalui acara yang mempromosikan kebudayaan Indonesia, kuliner, produk UMKM hingga forum investasi itu dapat tercipta kerja sama yang lebih dalam antara Indonesia dan Hong Kong.

Sebagai informasi, pada hari pertama Indonesia Week Hong Kong 2024 yang digelar Jumat (1/11), BNI mendapatkan penghargaan prestisius sebagai Best Indonesian Bank in Hong Kong for Serving Indonesia Diaspora dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong. Penghargaan ini diterima oleh General Manager BNI Hong Kong Farid Faraitody, sebagai bukti atas komitmen BNI dalam memberikan layanan terbaik dan solusi keuangan yang inovatif, bagi diaspora dan PMI di Hong Kong.

Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

Anak perusahaan BRI Group, BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) menjuarai Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak sebagai bagian dari acara Investor Protection Month (IPM). Tercatat BRIDS berhasil melakukan pembentukan lebih dari 20 ribu Single Investor Identification (SID), selama periode kompetisi pada 5 Agustus hingga 22 September 2024.

Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo mengungkapkan capaian ini menjadi wujud dukungan terhadap roadmap Pasar Modal OJK 2023-2027, yang menargetkan lebih dari 20 juta investor pasar modal di Indonesia pada tahun 2027.

"Dengan semakin bertumbuhnya jumlah investor di Indonesia, kami berharap dapat terus memainkan peran kunci dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman, terpercaya, dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat," tegas Laksono dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Diketahui, kompetisi yang diselenggarakan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI/Indonesia SIPF) ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan IPM 2024 yang diadakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-11 Indonesia SIPF dan diikuti oleh seluruh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP) di pasar modal Indonesia.

Dengan tema 'Dream Bigger, Grow Together', acara ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selain kompetisi, IPM 2024 juga meliputi berbagai kegiatan edukasi dan literasi pasar modal, kelas internasional, serta seremoni peringatan.

Laksono menilai prestasi yang diraih tidak hanya membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, tetapi juga mencerminkan dedikasi BRIDS dalam memberikan layanan prima bagi para nasabah.

"Prestasi ini tentunya juga semakin memperkuat posisi BRI Danareksa Sekuritas sebagai sekuritas pilihan utama bagi para investor pasar modal di Indonesia. Dengan berhasil membuka jumah rekening efek terbanyak selama periode kompetisi, hal ini juga menunjukkan komitmen kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan industri pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Laksono.

Untuk diketahui, Indonesia SIPF sebagai penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (DPP) terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor di pasar modal melalui berbagai inisiatif, termasuk penyelenggaraan IPM 2024 ini. Melalui Kompetisi Pembukaan Rekening Efek Terbanyak, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam berinvestasi dan mengamankan hak-hak investor di pasar modal.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan perusahaan anak BRI yang tergabung dalam BRI Group digunakan untuk tiga fungsi utama. Pertama adalah untuk diversifikasi income, yang kedua adalah untuk spreading risk, dan yang ketiga adalah memperkuat customer base BRI.

Di sisi lain, penguatan sinergi bisnis dan non bisnis antara BRI induk dan perusahaan anak maupun antar sesama Perusahaan Anak akan terus didorong untuk meningkatkan cross-selling produk BRI Group, sharing resources, dan eksplorasi new investment opportunities.

"BRI berharap seluruh Perusahaan Anak dapat memberikan kontribusi yang positif dan menjadi enabler pertumbuhan BRI di masa yang akan datang," pungkas Sunarso.

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Penggunaan kendaraan listrik semakin diminati di Indonesia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pembiayaan kendaraan listrik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan kendaraan listrik per Agustus 2024 mencapai Rp 29,07 triliun atau sebesar 5,53% dari total piutang pembiayaan. Ke depan kredit kendaraan listrik diperkirakan akan semakin meningkat.

Demikian dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman.

"Dengan melihat perkembangan tersebut serta dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan kendaraan listrik ke depan diperkirakan akan terus meningkat dan dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan terbentuknya ekosistem green financing di Indonesia," kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/11/2024).

Sementara piutang pembiayaan pokok kendaraan bermotor per September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,93% yoy menjadi Rp 408,72 triliun. Hal ini menunjukkan penyaluran pembiayaan masih tetap tumbuh positif di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor.

"Untuk lebih mengembangkan industri perusahaan pembiayaan, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan," pungkasnya.

Saksikan juga video: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

Bank Mega Syariah menjalin kerja sama pembiayaan Senilai Rp 221 Miliar pada sesi Business Deals, di acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, 31 Oktober 2024. Perjanjian pembiayaan dilakukan dengan dua nasabah besar, yaitu PT Dua Empat Tujuh (Solusi 247) yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi teknologi dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

"Kemitraan strategis ini diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi pelaku bisnis lainnya dalam mengakses pembiayaan syariah yang transparan dan sesuai dengan prinsip Islam," ungkap Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji atau yang akrab disapa Oney, Rabu (6/11/2024).

Ia menambahkan, kinerja pembiayaan Bank Mega Syariah juga terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga kuartal ketiga 2024, Bank Mega Syariah mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 3,8% dibandingkan tahun 2023 (year to date) atau menjadi lebih dari Rp 7 triliun.

Pada gelaran ISEF 2024, sesi Business Deals dirancang sebagai wadah kolaborasi antara perbankan syariah dan pelaku usaha, baik domestik maupun internasional, guna memperluas akses pembiayaan syariah.

Bank Mega Syariah juga membuka stan pameran di ISEF 2024, untuk memperkenalkan berbagai layanan keuangan syariah yang inovatif. Dengan menyediakan akses ke produk pembiayaan dan investasi syariah, Bank Mega Syariah berharap masyarakat dapat lebih mengenal dan memanfaatkan produk keuangan yang transparan dan sesuai prinsip syariah.

"Sesuai tema ISEF tahun ini yaitu Sinergy of Sharia Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth, Bank Mega Syariah berharap dapat menginspirasi lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat luas dalam memanfaatkan ekonomi syariah untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif," ungkap Oney.

ISEF sendiri merupakan puncak dari serangkaian kegiatan bulan pembiayaan syariah yang diprakarsai oleh Bank Indonesia (BI) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Kegiatan ini menghadirkan berbagai kegiatan menarik, mulai dari forum diskusi domestik hingga seminar internasional yang mengupas isu-isu terkini dalam ekonomi syariah.

Selain itu, ada juga pameran keuangan syariah, kompetisi yang melibatkan berbagai kelompok usia, pertunjukan musik, talkshow, dan kajian.ISEF 2024 juga menghadirkan pameran produk halal dari sektor kuliner dan fashion, menampilkan potensi produk halal Indonesia untuk pasar global.

Sebagai penutup acara, diadakan ISEF Family Run, yang mengajak peserta untuk berolahraga sambil mempromosikan gaya hidup sehat dan prinsip syariah. Acara ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi dan gaya hidup berbasis syariah, serta memperluas jaringan dan kolaborasi di industri halal.

Adapun penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelita Air Service, Dendy Kurniawan dan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi yang diwakilkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE, Sahid Junaidi di Kantor Pusat PT Pelita Air Service.

Nantinya proyek ini akan dijalankan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), yang merupakan lembaga asal Jerman dan berfokus pada kerja sama internasional untuk membantu pemerintah dan mitra di berbagai negara dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Dalam proyek ini, GIZ akan menjadi perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal EBTKE dalam menerapkan berbagai teknologi ramah lingkungan pada Bandara Pondok Cabe.

Dalam pidatonya, Eniya Listiani Dewi berharap agar penerapan konservasi energi dan pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe dapat membuka potensi kerja sama. Selain itu juga mendatangkan manfaat optimal untuk mewujudkan upaya penanggulangan dampak perubahan iklim dan mitigasi efek gas rumah kaca.

"Kesepakatan ini mencakup berbagai inisiatif, meliputi pelaksanaan studi-studi teknis dan pertukaran informasi terkait konservasi energi di Bandara Pondok Cabe. Penerapan manajemen energi untuk efisiensi pemakaian energi yang berkelanjutan di Bandara Pondok Cabe. Pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk mendukung transformasi Bandara Pondok Cabe menjadi bandara hijau atau eco-airport; serta kerja sama lebih lanjut di masa depan yang akan disepakati antara Direktorat Jenderal EBTKE dan Pelita Air," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Sejalan dengan hal tersebut, Bagus Agung Rahadiansyah, selaku Senior Vice President Corporate Finance PT Pertamina (Persero) menyampaikan dirinya menaruh harapan besar bagi kerja sama yang terjalin antara PT Pelita Air Service dengan Direktorat Jenderal EBTKE melalui GIZ. Dia mendorong proyek ini menjadi percontohan dan rujukan bagi pengembangan bandara-bandara lainnya.

"Dengan dukungan teknis dan pengalaman dari GIZ serta komitmen penuh dari PT Pelita Air Service, kami optimis bahwa Bandara Pondok Cabe dapat menjadi role model untuk implementasi teknologi hijau di bandara-bandara Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Dendy Kurniawan mengatakan implementasi konsep pembangunan berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe merupakan inisiatif yang dijalankan perusahaan untuk menguatkan perannya dan ambil bagian dalam mewujudkan industri penerbangan yang lebih ramah lingkungan.

"Langkah nyata yang dilakukan oleh PT Pelita Air Service merupakan bentuk kontribusinya dalam mendukung PT Pertamina (Persero) mencapai target Net Zero Emission tahun 2060. Proyek kolaboratif ini merupakan peluang luar biasa untuk mengembangkan Bandara Pondok Cabe sebagai salah satu bandara ramah lingkungan di Indonesia. Hal ini bukan hanya inisiatif jangka pendek saja tetapi merupakan landasan penting dalam membawa perusahaan mewujudkan keberlanjutan di industri aviasi Tanah Air," kata Dendy.

Sebagai pelaksana dari proyek ini, GIZ melalui program Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI), bertujuan untuk mendukung pembangunan ekosistem energi bersih yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui kerja sama ini, Pelita Air dan Direktorat Jenderal EBTKE berkomitmen untuk dapat mencapai efisiensi energi yang signifikan serta pemanfaatan energi terbarukan di lingkungan bandara. Harapannya, upaya ini dapat mempercepat transisi menuju bandara dengan jejak karbon rendah yang mendukung kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Project Coordinator untuk SETI Johannes Anhorn menyampaikan inisiatif ini sejalan dengan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

"Kami senang dapat berkolaborasi dengan EBTKE dan Pelita Air dalam inisiatif penting ini. Kami berkomitmen untuk mendukung studi teknis, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi teknologi yang diperlukan guna membantu menjadikan Bandara Pondok Cabe sebagai percontohan penerapan efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan di sektor penerbangan Indonesia. Kemitraan ini adalah langkah penting dalam perjalanan kita bersama menuju transisi energi, dan kami berharap dapat belajar dan berkembang bersama melalui upaya ini," Kata Johannes.

Di sisi lain, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan proyek pengembangan Bandara Pondok Cabe sebagai bandara ramah lingkungan menjadi bukti nyata peran aktif anak usaha Pertamina dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG's.)

"Pelita Air sebagai anak usaha Pertamina turut berperan aktif dalam menjalankan inisiatif-inisiatif yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG's). Hal tersebut tentunya sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina," tukasnya. (akn/ega)

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penghapusan utang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya. Aturan ini menjadi payung hukum bagi bank BUMN untuk melakukan hapus tagih kredit macet bagi pelaku UMKM.

Sejalan dengan itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan perbankan masih berperan andil dalam menentukan kriteria yang dihapuskan utangnya. Maman menyebut bagi pelaku UMKM lain dinilai oleh bank BUMN masih mampu untuk terus berjalan, tidak masuk ke kriteria yang mendapat penghapusan utang.

"Bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," kata Maman dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Maman menambahkan kriteria lainnya, seperti nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI), bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

Adapun kriteria lainnya, yakni bagi pelaku UMKM di sektor tersebut yang mempunyai utang jatuh tempo dan sudah tidak mampu membayar. Namun, pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," katanya.

"Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana," imbuh dia.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Simak Video Pernyataan Prabowo Setelah Hapus Utang UMKM-Petani-Nelayan

[Gambas:Video 20detik]

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan pembentukan satuan tugas (Satgas) penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan POJK Nomor 14 Tahun 2024 ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Perempuan yang akrab disapa Kiki ini berharap dapat memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat.

"Sehingga ekosistem keuangan semakin aman dan terpercaya, termasuk melindungi segenap pelaku usaha sektor keuangan yang legal atau berizin untuk bertumbuh, berdaya, dan berkembang demi kemajuan Indonesia," kata Kiki dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, POJK pembentukan satgas ini juga ditujukan untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Sampai dengan POJK ini diundangkan, Kiki menyebut jumlah anggota Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin berjumlah 16 anggota, terdiri dari dua otoritas, 10 kementerian, dan empat lembaga. Dia pun mengapresiasi berbagai masukan dalam penyusunan POJK, khususnya dari otoritas, kementerian, dan lembaga yang menjadi anggota Satgas PASTI.

"Sinergi dan kolaborasi yang apik dan berkesinambungan inilah yang memungkinkan POJK ini diundangkan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan dalam UU P2SK," jelas Kiki.

Adapun substansi pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024, antara lain:

a. Ketentuan umum yang memuat definisi atas Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, Entitas, Entitas Ilegal, dan Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
b. Fungsi, Tugas, dan Wewenang yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Satuan Tugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
c. Kelembagaan Satuan Tugas yang mengatur mengenai pembentukan, anggota Satuan Tugas, struktur organisasi termasuk satuan tugas yang berkedudukan di daerah, dan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dilaksanakan anggota Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Hubungan kelembagaan yang mencakup pengaturan mengenai rapat Satuan Tugas, pertukaran data dan/atau informasi antaranggota Satuan Tugas, dan kerja sama Satuan Tugas dengan pihak lain;
e. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan; dan
f. Pelaporan, pemantauan, dan pendanaan.
Pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024 menitikberatkan pada landasan hukum untuk penguatan koordinasi dan kolaborasi antaranggota Satuan Tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang pelaksanaannya memperhatikan kewenangan masing-masing anggota Satuan Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.