Terpantau pada Jumat (8/11/2024) malam, harga SOL hari ini mencapai US$203, sebuah angka psikologis penting. Secara teknikal, apakah kripto besar ini mampu menuju US$300 yang sekaligus mencetak rekor barunya?

Dengan pencapaian teranyar di US$203 itu, harga SOL hari ini sejatinya mencetak harga tertinggi selama setahun penuh, dengan besaran mencapai 372 persen. Patut dicatat bahwa harga tertinggi sepanjang masa SOL adalah US$258,52, yang dicapai pada 6 November 2021 silam. Ini juga bermakna harga SOL hari ini hanya berjarak beberapa dolar saja dari ATH itu.

Dalam kacamata indikator Fib Retracement, harga SOL hari ini memang mendapatkan support besar usai beberapa hari lalu memantul dari support level apik golden ratio, US$152,44. Tampak pula SOL sukses merambah level 0 (batas atas indikator) di US$183 sebagai resisten kuat sebelumnya.

Nah, dalam indikator berbeda, harga SOL hari ini hanya perlu mendobrak resistensi US$210.00 yang mungkin terjadi beberapa jam berikutnya untuk menemui kembali ATH US$258,52.

Harga SOL Hari Ini dan Analisis dari Peter Brandt

Lonjakan penting harga SOL hari ini, pada analisis sebelumnya sudah dibahas oleh trader veteran Peter Brandt di X pada Kamis.

“Kedua aset ini siap untuk breakout ke atas mengikuti momentum Bitcoin. Namun, perhatikan bahwa SOL sedang mencapai titik tertinggi baru, sementara ETH berhadapan dengan resistensi overhead (supply). Sebagai seorang trader, saya selalu memilih aset dengan titik tertinggi baru dan lebih memilih SOL,” tulisnya yakin.

Standard Chartered: Bisa Naik 5 Kali Lipat

Pada Awal Oktober 2024 lalu, Standard Chartered harga SOL bisa melonjak hingga lima kali lipat pada akhir 2025, terutama jika Donald Trump berhasil memenangkan pemilihan Presiden AS yang akan datang.

Kendrick, analis dari bank asal Inggris itu juga menyebutkan bahwa SOL memiliki valuasi yang sangat tinggi dibandingkan Ethereum, dengan rasio market cap-to-fees sebesar 250 kali, sementara Ethereum hanya 121 kali.

Teknologi yang terus berkembang di ekosistem Solana, seperti validator Firedancer, disebut-sebut akan meningkatkan kecepatan transaksi Solana secara drastis.

“Metrik menunjukkan pasar memperkirakan masa depan pertumbuhan yang sangat cerah untuk Solana, dengan peningkatan throughput yang diharapkan sebesar 100 hingga 400 kali lipat,” ujar Kendrick kala itu, dilansir dari The Block.

Dengan mengacu pada harga saat itu adalah US$140 per SOL, dan prediksi dapat naik 5 kali lipat alias 500 persen, maka harga SOL bisa menjadi US$840.

Solana Masih Kalah dengan Ethereum

Namun pendapat keunggulan besar Solana, mendapatkan tantangan dari kelompok pembela Ethereum.

Dalam beberapa tahun terakhir, Ethereum (dengan native crypto-nya ETH) telah menjadi landasan sistem keuangan global baru dengan kehadiran aplikasi Layer-1 (L1) dan Layer-2 (L2). Pada akhir Oktober 2024, Ryan Berckmans, tokoh berpengaruh di komunitas Ethereum, menyebut Ethereum masih sebagai tulang punggung keuangan berbasis teknologi blockchain ini. Menurutnya, tidak ada blockchain lain yang mampu menandingi peran Ethereum sebagai fondasi utama keuangan global.

Solana, yang juga popular, baru-baru ini menunjukkan ketertarikan untuk mengikuti jejak Ethereum dengan pendekatan serupa. Namun, Berckmans memberikan lima alasan mengapa Solana tidak akan mampu menjadi tulang punggung global. Salah satunya adalah kurangnya desentralisasi Solana, yang dinilai kurang menarik bagi investor besar. Selain itu, meski Solana menawarkan kecepatan dan biaya rendah, Berckmans menilai ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan global yang terus berkembang.

“Tidak ada monolit yang dapat melayani seluruh dunia,” kata Berckmans, menyiratkan bahwa tak ada satu sistem yang mendominasi dan bisa menjawab semua persoalan. Berckmans berpendapat bahwa pendekatan ini justru menjadi kelemahan.

Harga SOL hari ini memang secara teknikal cukup meyakinkan akan mencetak di ketinggian apik US$300, namun dari segi fundamental, khususnya bersaing dengan Ethereum, pengembang blockchain Solana sepertinya perlu strategi lain. [ps]

Jakarta - PT Pertamina Energy Terminal (PET) selaku anak usaha PT Pertamina International Shipping (PIS) menerapkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengelolaan terminal energi perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama PET, Bayu Prostiyono, mengatakan hingga saat ini tingkat serapan TKDN perusahaan total sudah mencapai 33,06%. Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan pemerintah melalui PP Nomor 29 Tahun 2018 dan diratifikasi oleh Pertamina Grup.

"Kami sebagai bagian dari grup telah menerapkan aturan TKDN tersebut. Serapan TKDN di PET mencapai 33,06% untuk tahun 2023, telah memenuhi target TKDN sebesar 30% yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Bayu dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya tingkat penyerapan TKDN ini akan terus memenuhi standar yang sudah ditetapkan pemerintah dan Pertamina Grup di atas 30%. Sebab perusahaan sudah menerapkan aturan minimum TKDN dalam pengoperasian terminal energi mereka, seperti yang dilakukan dalam proyek Terminal LPG (TLPG) Tuban di Jawa Timur.

"Pembangunan TLPG Tuban merupakan bentuk komitmen PET dalam mendukung perkembangan industri lokal. Dalam prosesnya, TLPG Tuban mensyaratkan TKDN sebesar 33,23%, lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah dan Pertamina Grup, dan realisasinya saat ini telah melebihi dari angka yang dipersyaratkan dalam kontrak," terangnya.

Guna memastikan standar serapan TKDN berjalan sesuai dengan peraturan, PET selalu melakukan analisis nilai TKDN secara menyeluruh pada setiap proyek. Bayu menyebut pengukuran ini dilakukan oleh lembaga independen terpercaya sehingga hasil pengukuran objektif dan akurat.

Dalam hal ini, Bayu mengatakan para calon vendor diharuskan mengisi formulir yang mencakup perhitungan TKDN beserta surat pernyataan komitmen untuk memenuhi nilai minimum TKDN yang telah ditentukan. Saat proyek berjalan pun, realisasi nilai TKDN juga selalu dipantau secara berkala dan diaudit oleh pihak independen.

"Komitmen kami terhadap TKDN ini, kami percaya akan terus memperkuat posisi terminal PET sebagai bagian dari rantai distribusi energi nasional. Terminal punya peran penting sebagai pintu distribusi energi sebelum disalurkan kepada masyarakat," terangnya.

Sebagai bagian dari objek vital nasional, Bayu memastikan pengelolaan aset atau asset integrity management juga jadi fokus utama PET untuk memastikan seluruh infrastruktur dan operasional perusahaan mematuhi standar keamanan dan kualitas tertinggi. Hal ini dipercaya akan mendukung ketahanan energi nasional, dengan infrastruktur strategis yang mumpuni.

"PET memiliki komitmen utama untuk terus mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran infrastruktur strategis PET ditambah dengan penyerapan tenaga kerja dan optimalisasi TKDN dalam pembangunannya diharapkan dapat berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan nasional," jelasnya.

Di luar itu, ia juga mengatakan proyek tersebut turut melibatkan warga lokal untuk beragam pekerjaan guna memberi dampak positif bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Tuban. Sekitar 1.000 warga lokal tercatat menjadi bagian dari pembangunan TLPG Tuban.

"Kami juga memberikan kesempatan dan keterbukaan kepada pengusaha domestik sebagai calon mitra kerja sama atau vendor untuk terlibat dalam project-project PET, tentunya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan," tutup Bayu. (fdl/fdl)

Jakarta -

Pemerintah membuka kesempatan bagi para petani untuk mendaftarkan dirinya menjadi penerima pupuk subsidi 2025. Pendaftaran dibuka hingga 15 November 2024. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi pupuk tepat sasaran dan dapat mewujudkan swasembada pangan nasional.

Petani, melalui penyuluh pertanian lapangan, dapat mendaftarkan dirinya ke dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, pembaruan data e-RDKK ini bisa dilakukan setiap empat bulan sekali. Petani yang berhak menerima pupuk subsidi, adalah yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan tebu rakyat, kakao, dan kopi.

"Program pendaftaran dan pembaharuan data e-RDKK sangat penting buat petani, karena dengan terdaftar di e-RDKK, petani sangat mudah untuk akses mendapatkan pupuk subsidi. Sehingga jika sudah terdaftar, maka petani akan tenang dalam melakukan budidaya tanamannya sehingga diharapkan hasilnya akan memuaskan. Itu semua bisa memperkuat niat pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan," ujar Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Nasional M. Yadi Sofyan Noor, dalam siaran pers Jumat (8/11/2024).

Subsidi pupuk yang disalurkan mencakup beberapa jenis, antara lain Urea, NPK, NPK Formula Khusus Kakao, dan Organik. Setiap jenis pupuk memiliki peran penting dalam menutrisi tanaman dan meningkatkan hasil panen. Kuota pupuk yang diberikan pada setiap petani akan disesuaikan dengan kebutuhan lahan yang dimiliki.

Pengamat Pertanian sekaligus Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat Otong Wiranta menyatakan hal senada bahwa skema penebusan pupuk bersubsidi sebenarnya sudah dipermudah melalui Permentan terbaru. Pemerintah memberikan kemudahan dengan cukup membawa KTP untuk proses penebusan pupuk di kios. Bahkan, jika petani tidak bisa datang langsung, penebusan dapat diwakilkan oleh keluarga atau anggota poktan dengan surat kuasa. Hal ini sangat bermanfaat bagi petani lansia atau yang mengalami kendala transportasi. "Penebusan hanya dengan KTP ini sangat memudahkan petani dalam memperoleh pupuk subsidi. Walaupun banyak petani yang masih mengeluh ribetnya dalam transaksi, tapi itu semua mungkin karena awalnya saja. Setelah terbiasa, petani akan dimudahkan. Yang penting syarat utamanya hanya KTP dan tentu terdaftar di e-RDKK," ungkap Otong.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan kembali menegaskan terkait mekanisme penebusan pupuk. "Nanti menggunakan KTP sudah bisa ambil pupuk dan itu bebas, tidak dihalangi, kecuali untuk perusahaan itu tidak boleh. Ini untuk petani Indonesia dan sudah ditambah (alokasi pupuk subsidi) 100%. (dengan) KTP cukup dan itu arahan Bapak Presiden. (dengan) KTP bisa ambil pupuk dan itu berlaku (untuk ambil pupuk)," ujar dia.

Syarat-syarat Penerima Pupuk Subsidi:

Mengikuti skema yang ada, petani cukup mendatangi penyuluh di wilayah kecamatan masing-masing untuk proses pendaftaran e-RDKK. Sesuai Permentan Nomor 1 tahun 2024, berikut adalah syarat-syarat agar bisa menjadi penerima pupuk subsidi:

1. Memiliki usaha tani di sembilan komoditas yang telah ditentukan
Sembilan komoditas tersebut adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi.

2. Memiliki lahan produktif maksimal 2 hektar
Program ini ditujukan bagi petani kecil yang memang membutuhkan bantuan pupuk untuk meningkatkan hasil panen. Petani dengan luas lahan lebih dari 2 hektar tidak masuk dalam kategori penerima subsidi.

3. Tergabung dalam kelompok tani
Petani yang berhak untuk menebus pupuk subsidi adalah mereka yang sudah resmi tercatat dan bergabung dalam kelompok tani (poktan) di wilayah masing-masing. Selain itu, data petani juga harus tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan).

Otong berharap agar petani lebih bisa mengerti untuk mau mendaftar atau memperbarui e-RDKK sampai benar-benar yakin namanya sudah terdaftar. Sehingga pada saatnya, petani gampang mengakses pupuk subsidi.

Lebih lanjut, Yadi mengatakan "Petani menganggap sepele untuk daftar ulang, tapi nanti saatnya perlu pupuk, ribut karena tidak terdaftar. Petani masih menganggap bahwa mereka otomatis harus mendapatkan pupuk saat bercocok tanam. Untuk itu perlunya sosialisasi sampai ke tingkat petani. Masih banyak juga petani yang kurang aktif dalam berkelompok tani sehingga terlewat tidak terdata. Jika diperlukan, untuk pendaftaran update e-RDKK ini ada petugas khusus yang menanganinya, yang keliling ke setiap kelompok untuk selalu mengingatkan pentingnya pendaftaran atau update e-RDKK sehingga petani yakin dapat pupuk. Yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah dalam ketahanan pangan serta pada akhirnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan para petaninya."

(kil/kil)

Jakarta -

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp 23,5 triliun hingga kuartal III tahun 2024. Jumlah ini naik 4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan pencapaian tersebut sejalan dengan kinerja operasional yang tumbuh positif di semua lini bisnis Pelindo Group hingga akhir Triwulan III 2024.

"Peningkatan kinerja operasional di semua segmen bisnis Pelindo menunjukkan bahwa upaya standardisasi dan digitalisasi operasional yang Pelindo jalankan telah berhasil melayani kenaikan arus barang yang terjadi. Standardisasi ini tentu dilakukan secara terintegrasi dengan stakeholders dan pengguna jasa yang berdampak pada penurunan port stay di pelabuhan," ujar Arif dalam keterangan tertulis, Jumat (11/8/2024).

Adapun total arus barang non peti kemas mencapai 146 juta ton pada triwulan III-2024, naik sebesar 16% secara tahunan (YoY). Sementara total arus peti kemas juga ikut tumbuh sebesar 7% menjadi 13,8 juta TEUs.

Di sisi lain, Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN, Desty Arlaini menyampaikan apresiasi atas kinerja positif dan konsisten Pelindo selama 3 tahun merger.

"Kami apresiasi atas kerja keras yang sudah dilakukan Pelindo dalam beberapa tahun belakangan ini. Pelindo sudah sangat konsisten melakukan apa yang dituliskan dalam kajian merger, baik itu inisiatif maupun quick win. Standardisasi operasi, digitalisasi, maupun integrasi dan optimalisasi semua dijalankan secara konsisten," kata Desty.

Selain itu, Pelindo juga mencatat kenaikan dari sisi arus kapal dan penumpang. Arus kapal naik sebesar 11% atau sebesar 1,04 milyar GT. Hal yang sama terjadi pada arus penumpang yang juga naik 9% atau sebanyak 14,7 juta orang pada periode yang sama tahun lalu.

"Pencapaian positif ini tidak lantas membuat kami terlena. Situasi eksternal yang tidak pasti, mendorong Pelindo untuk tetap fokus mempertahankan momentum pertumbuhan ini hingga akhir tahun 2024," pungkas Arif.

(anl/ega)

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, belum adanya kebijakan satu peta atau one way policy berdampak pada lambatnya mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Hal ini dikarenakan belum adanya cantolan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dengan situasi lambatnya mengurus PKKPR, hal ini berdampak pada kaburnya investor yang mau masuk ke Tanah Air. Hingga saat ini, di Indonesia baru ada 541 RDTR, dari total yang dibutuhkan sebanyak 2.000 RDTR. Nusron bilang, target sekitar 1.500-an RDTR harus segera dituntaskan, dengan menggunakan basis peta skala 1:5.000 untuk mendekati keakuratan.

"Dari 541 RDTR itu pun yang sudah Online Single Submission (OSS) baru ada 278. Sehingga PR lima tahun ke depan ini masih sangat panjang, sementara Indonesia membutuhkan investasi. Supaya ada kepastian investasi, tidak harus lama menunggu sampai jadinya peta skala 1:5000. Lama-lama nanti investornya kabur," terang Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sebelumnya telah membuat proposal dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021, pasal 179-180 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

"Yaitu dengan mekanisme service level agreement. Kalau dalam waktu 45 hari pengajuan PKKPR tidak disetujui, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai otoritas investasi, diperbolehkan me-bypass untuk melakukan persetujuan PKKPR," terang Nusron.

Nusron memaparkan lebih lanjut, setelah diteliti dengan menggunakan contoh peta yang sudah jadi, yaitu peta skala 1:5.000 yang sudah terjadi meskipun belum dirilis di Sulawesi, membuktikan sebanyak lebih dari 82% persetujuan PKKPR-nya tidak sesuai dengan peta tata ruang yang seharusnya.

"Ini dampaknya. Maka tidak boleh lama-lama, kita harus me-bypass supaya ada percepatan. Karena itu isu pertama yang harus diselesaikan dari tata ruang, dalam waktu singkat ini adalah one map policy. Kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Rencana loan-nya dari Bank Dunia dan akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau, sehingga tahun depan one map policy-nya akan segera selesai," tandas Nusron.

(eds/eds)

Jakarta -

Badai bencana kembali menyerang industri otomotif dunia. Kali ini, raksasa mobil asal Jepang, Nissan mengumumkan akan melakukan pemutusan kerja besar-besaran dan memangkas upah petinggi perusahaan.

Disitat dari Reuters dan NY Times, Jumat (8/11), Nissan akan melakukan PHK terhadap 9 ribu karyawannya. Angka tersebut mencapai 6,7 persen dari total pegawai mereka di seluruh dunia (133.580 orang).

Bukan hanya itu, Nissan juga mengurangi 20 persen kapasitas produksinya di pabrik dan memangkas separuh penghasilan Makoto Uchida selaku chief executive officer (CEO) perusahaan!

Presiden dan Chief Executive Officer Nissan Makoto Uchida Foto: Nissan

Menurut laporan terbaru yang diumumkan Kamis (7/11), kondisi tersebut dipicu penjualan global yang menurun drastis, utamanya di Amerika Utara, China dan Jepang. Bahkan, keuntungan mereka turun 90 persen selama periode April hingga September 2024.

Seperti pabrikan lain, termasuk Ford Motor di Amerika Serikat dan Volkswagen di Jerman, Nissan telah berjuang untuk mengimbangi preferensi konsumen yang berubah dengan cepat di beberapa pasar mobil di dunia.

Di China, kemunculan jenama seperti BYD menggantikan banyak produsen mobil tradisional seperti Volkswagen dan Ford yang sudah lama mendominasi kawasan setempat. Karuan saja, BYD mampu menghadirkan mobil murah dengan teknologi canggih.

"Kami tidak dapat menyangkal bahwa rencana penjualan kami terlalu berlebihan mengingat perubahan pasar yang begitu cepat. Ini menunjukkan ketidakmampuan kami memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu," kata Uchida.

Pabrik Nissan. Foto: Doc. Nissan.

Kondisi tersebut tentu menjadi beban berat untuk Uchida dan timnya. Dia menegaskan, sejumlah petinggi perusahaan juga akan mendapat potongan gaji sukarela selama Oktober 2024.

Nissan untuk sementara waktu akan memanfaatkan kemitraan untuk menjalankan roda bisnisnya, termasuk dengan Honda dan sejumlah nama lainnya.

(sfn/sfn)

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk subsidi dari penggunaan kartu tani ke KTP. Kemudahan ini mendapat pujian dari berbagai pihak yang menilai gebrakan Kementan di bawah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memiliki kemajuan yang signifikan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Azikin Solthan mengapresiasi langkah tersebut sebagai sebuah kebijakan konkrit atas keberpihakan pemerintah terhadap nasib para petani di seluruh Indonesia.

"Kita di legislatif akan mendorong upaya percepatan penyerapan pupuk di petani sehingga tidak ada lagi alasan pupuk langka. Namun yang pasti pupuk subsidi harus sampai di tangan petani secepat mungkin dan tepat sasaran," kata Azikin Solthan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Menurut Azikin, pupuk subsidi adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi para petani yang setiap hari berproduksi. Oleh karena itu, kemudahan ini akan membantu proses verifikasi dan data petani jauh lebih mudah dan cepat.

"Ada banyak proses yang dipangkas jika menggunakan KTP dibanding dengan kartu tani. Penebusan pupuk subsidi akan lebih mudah dan petani akan terdata lebih cepat," jelasnya.

Sebagai contoh, Azikin mengungkapkan Kabupaten Bantaeng adalah salah satu kabupaten terluar yang sulit menggunakan sinyal ketimbang Pulau Jawa yang sudah memiliki akses internet lebih cepat.

"Di dapil saya di Kabupaten Bantaeng masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau sinyal. Tentu akan sulit untuk mengakses Kartu Tani kalau daerah yang sulit sinyal. Belum lagi kalau petani lupa kode PIN kartu taninya. Saya kira, dengan KTP itu akan mudah," jelasnya.

Sebelumnya dalam kegiatan Pangan Merah Putih bersama Kementerian Desa, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan penebusan pupuk subsidi dengan KTP merupakan kemudahan yang harus dilakukan untuk menjangkau mereka yang berada di pelosok desa.

"Kartu tani tidak berlaku lagi, kami sudah umumkan KTP. Bapak ibu gunakan KTP, kalau ada yang menghalangi lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini (Kementan), KTP cukup, ambil pupuk," tutup Amran.

Sebagai informasi, kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024. Pada beleid ini, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam RDKK.

Simak juga Video: Belanja Pupuk Petrokimia Mudah & Aman di Petromart Official Store

[Gambas:Video 20detik]

(anl/ega)

JAKARTA - Industri , pengamat energi dan pemangku kepentingan di sektor migas optimistis target lifting minyak sebesar 605.000 barrel oil per day (BOPD) dan lifting gas bumi sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan dapat dicapai.

Hal ini didasari dengan terobosan kegiatan pengembangan lapangan migas, penerapan teknologi hingga program reaktivasi sumur idle yang tengah digulirkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun SKK Migas bersama seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di Tanah Air.

"Dorongan Kementerian ESDM dan SKK Migas dalam menggenjot produksi minyak dan gas bumi dalam negeri melalui revitalisasi sumur minyak yang saat ini tidak aktif alias idle tentunya disambut baik seluruh KKKS dan industri penunjang migas. Kita optimistis pencapaiannya ke depan akan lebih baik," kata Wakil Presiden PetroChina Indonesia Gusminar dalam diskusi bertajuk: "Formulasi Lifting Migas untuk Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Energi Nasional" di Graha DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurut Gusminar, pemangku kepentingan selama ini telah bekerja keras mengamankan target lifting minyak. Mengacu pada data yang dirilis pemerintah, kata dia, dari total 44.985 sumur di Indonesia, sebanyak 16.990 sumur masuk pada kategori sumur idle. Meski tidak semua sumur idle tersebut memiliki potensi untuk reaktivasi, sebagian besar sumur berpotensi reaktivasi.

"Dengan reaktivasi dan mengoptimalkan kembali sumur-sumur yang ada, kita dapat meningkatkan produksi migas secara signifikan, di samping meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan wilayah kerja (WK) migas. Oleh karena itu, dalam forum ini kami menyampaikan pemikiran, saran dan rekomendasi untuk mempertahankan serta meningkatkan laju produksi migas nasional," ujar Gusminar.

Gusminar menekankan pentingnya untuk terus menarik laju investasi dalam negeri dan asing dengan menawarkan ketentuan fiskal yang kompetitif. Guna menjaga lifting minyak dan gas bumi, tegas dia, dibutuhkan iklim investasi yang mendukung, serta adanya kemudahan berusaha dan perizinan serta perbaikan regulasi sehingga ke depan kegiatan eksplorasi kian massif. "Kemudahan berusaha dan perizinan ikut membantu menjaga lifting migas. Misalnya perlu adanya kemudahan yang bersinggungan dengan kawasan hutan, permasalahan lahan dan lainnya," tuturnya.

Lebih jauh dia menjelaskan program utama peningkatan produksi migas mengacu pada jangka pendek, menengah dan jangkan panjang yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk program jangka pendek ini berupa pengeboran sumur pengembangan lebih dari 1.000 sumur tiap tahun, reaktiviasi idle well 1.000-1.5000 sumur per tahun, dan percepatan eksekusi CEOR Minas area A (2 juta bbls), Steamflood Rantau Bais (2,8 juta bbls), dan simple sulfactant Balam South.

"Dalam jangka menengah antara lain percepatan proyek 153 POD/OPL/OPLL baru ditambah 4 PSN (Masela, AKM, IDD plus Geng North, UCC). Percepatan POD 301 undeveloped discoveries," paparnya.

Sedangkan untuk jangka panjang atau long term dilakukan pengeboran eksplorasi targeting Giant Prospect, rata-rata 54 sumur tiap tahun, PSE 5 lapangan Big Fish per tahun. Dia menambahkan, perlu pula kerja sama migas nonkonvensional dengan pemain besar seperti EOG Resources (AS), CNPC dan lainnya.

Sementara, Ketua Komisi XII DPR yang membidangi ESDM, Lingkungan Hidup dan Investasi Bambang Patijaya dalam diskusi tersebut menekankan pentingnya terobosan dan inovasi teknologi untuk mendukung peningkatan produksi sumur-sumur tua dan perlunya sinergi KKKS migas.Bambang berharap dukungan kuat dan sinergi KKKS dapat meningkatkan laju produksi minyak dan gas bumi nasional, sehingga beban APBN nantinya tidak terlalu berat.

"Kita berpikir bagaimana memberikan masukan sehingga problematika bisa kita atasi. Antara lain menyangkut penambahan cadangan baru. Kita juga perlu investasi masuk. Dan kita perlu hadirkan teknologi baru karena mungkin sumur tua yang ada pada hari ini dengan teknologi yang lama tidak lagi ekonomis karena situasi keekonomian untuk biaya satu sumur yang lalu berbanding beberapa sumur yang sekarang," ujarnya.

Sementara itu, pengamat sektor ESDM Syamsu Daliend mengatakan, kegiatan pengembangan dan produksi sumur yang ada harus terus dipercepat. Dengan adanya percepatan produksi dan mengoptimalkan kembali sumur idle yang ada serta penerapan teknologi seperti EOR di sumur-sumur tua, maka produksi minyak menurutnya bisa menyentuh di atas angka 600.000 barel per hari.

"Kalau ditotal akan ada penambahan jumlah produksi yang lumayan untuk menahan laju penurunan dan bahkan mempertahannya. Produksi minyak bisa menyentuh angka 600.000 barel. Jadi kita optimistis target lifting bisa tercapai pada tahun depan," tegasnya.

Geoscientist Geophysicit Consultant Muslimah Aida Batalipu menambahkan, pencapaian produksi sangat ditentukan dengan penerapan teknologi yang diterapkan selama ini. Dia mencontohkan penerapan teknologi terpadu Fracturing and EOR yang berbasis bioteknologi dan aman lingkungan sektor migas telah diterapkan cukup lama di Amerika Serikat (AS) juga bisa diterapkan di Indonesia.

"Di samping EOR yang selama ini sudah diterapkan di Indonesia, teknologi fracking juga bisa digunakan untuk meningkatkan produksi migas kita," tuturnya.

Jakarta -

Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) meminta perlindungan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pengetatan tembakau yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Ketua Umum AMTI, I Ketut Budhyman Mudara mengatakan pihaknya berharap kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan baru ini tidak mengancam mata pencaharian jutaan orang, karena seharusnya para petani didukung dalam hal peningkatan produksi.

Budhyman memohon agar regulasi yang menekan seperti pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam PP No 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes) mengenai Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dapat ditinjau ulang.

"Apapun peraturan atau kebijakan apapun yang mengelilingi ekosistem pertembakauan harusnya dapat mengedepankan prinsip keadilan, transparansi dan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Termasuk mengenai R-Permenkes yang turut memuat kewajiban standardisasi kemasan produk tembakau atau kemasan polos tanpa mereka yang banyak dipengaruhi oleh Framework Convention and Tobacco Control (FCTC)," kata dia dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Pihaknya berharap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai inisiator regulasi tersebut juga dapat melibatkan dan mengakomodir masukan dari elemen hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan.

Mengingat bahwa pemerintahan Prabowo menargetkan zero poverty atau tingkat kemiskinan 0% pada 2045 serta pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun mendatang. Namun, jika pasal-pasal pengaturan produk tembakau yang disusun terus menekan dan eksesif, target yang menjadi acuan utama dalam kebijakan ekonomi nasional ini akan sulit terwujud.

Menurutnya, untuk mendukung tujuan tersebut dibutuhkan strategi yang jitu, inklusif dan kerjasama seluruh pihak. Pertumbuhan ekonomi masyarakat saat ini, seperti di tingkat petani, tidak lepas dari upaya-upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani.

"Namun, jika petani tembakau dan petani cengkeh justru dikepung dengan peraturan-peraturan yang sangat menekan di hilir, dampaknya akan turut memukul serapan petani di hulu. Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh hulu dan hilir ekosistem pertembakauan adalah pemberdayaan dan perlindungan," jelasnya.

Budhyman mengatakan para petani juga akan senantiasa mendukung program Asta Cita yang diilhami dengan nilai-nilai perjuangan rakyat semesta, terkhusus petani dan masyarakat perdesaan. Terlebih, Prabowo memprioritaskan perbaikan kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung

"Termasuk di dalamnya kesejahteraan masyarakat pertembakauan. Ada 6 juta tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pertembakauan, termasuk 2,5 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh," ujarnya.

Budhyman juga berharap lintas kementerian yang menaungi dan mengatur ekosistem pertembakauan dapat menerjemahkan visi misi Asta Cita Presiden Prabowo dengan mengedepankan sinergi yang harmonis tanpa menimbulkan polemik atas regulasi yang mengancam keberlangsungan mata pencaharian jutaan orang.

"Kami sangat berharap bahwa pemerintahan yang baru akan lebih bijaksana menangani aturan terkait ekosistem pertembakauan yang di tahun 2023 saja telah berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp 213,48 triliun. Peraturan yang adil, berimbang, dan tidak menekan salah satu elemen, akan memberikan keseimbangan serta mendorong daya saing pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) sebagai sektor manufaktur yang menyerap produksi petani tembakau dan cengkeh serta penyerapan tenaga kerja," paparnya.

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa rencana R-Permenkes tentang produk tembakau dan rokok elektronik dapat menimbulkan hambatan pada target pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari 5%.

Menurut ekonom senior INDEF, Tauhid Ahmad menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 308 triliun jika tiga poin kebijakan R-Permenkes dan pasal bermasalah pada PP 28/2024 diberlakukan, yaitu produk rokok kemasan polos, larangan berjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain serta larangan iklan rokok.

Tauhid membeberkan, ada potensi kerugian hingga 7% atau sekitar Rp 160 triliun dari total penerimaan perpajakan nasional jika tiga kebijakan RPMK tersebut diterapkan. Dia juga menyebut, kerugian pajak 7% cukup besar jika dibandingkan dengan rasio pajak (tax ratio) Indonesia sebesar 10-11%.

(ada/ara)

Jakarta -

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden pesawat Trigana Air PK YSC jenis Boeing 737-300 sekitar pukul 11. 30 WIT di Bandara Sentani, Papua.

"Semua kru dan penumpang sudah dievakuasi dalam keadaan selamat. Selanjutnya diterbangkan ke tujuan yaitu Wamena dengan pesawat lain yaitu PK YRA," kata Plt. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Ia menjelaskan pesawat Trigana Air tujuan Sentani (DJJ)-Wamena (WMX) yang sedang membawa 121 penumpang dan 8 orang crew on board mengalami insiden keluarnya percikan api asap tebal dari mesin sebelah kanan tidak lama setelah pesawat melakukan Pushback dan Start Engine.

Namun karena panik, ada penumpang yang langsung membuka pintu darurat (tengah dan depan) sebelah kiri untuk kemudian menyelamatkan diri. Akibatnya terdapat empat orang penumpang mengalami luka ringan dan sudah ditangani oleh Balai Karantina Kesehatan.

Di luar itu, Lukman mengaku petugas Bandara Sentani dengan cepat melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi setelah menerima laporan tersebut. Saat ini semua penumpang di evakuasi dan selanjutnya diterbangkan ke Bandara Wamena dengan pesawat Trigana Air lainnya yaitu PK YRA.

"Saat ini pesawat Trigana Air yang mengalami insiden sudah dilakukan towing ke apron dan parkir di parking stand R2. Pihak KNKT yang berada di Sentani tengah melakukan investigasi," kata Lukman.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Kalangan akademisi dan pemerintah daerah mengapresiasi Program Pengembangan Masyarakat (PPM) PetroChina International Jabung Ltd dalam mengembangkan sentra ternak rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) sepanjang tahun 2024.

PetroChina baru-baru ini memberikan bantuan pembangunan kandang, 30 ekor kambing, pelatihan, obat-obatan, peralatan pendukung dan pendampingan ke BUMDes Pujiku Artomoro, Desa Terjun Gajah, Betara, Tanjab Barat. BUMDes ini sebelumnya menerima 34 ekor kambing yang kini sukses berkembang menjadi ratusan ekor.

Selain kambing, PetroChina telah memberikan bantuan budidaya penggemukan sapi sebanyak 29 ekor beserta sarana pendukungnya kepada kelompok tani di Desa Tungkal I dan Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir.

Pakar SCR yang juga Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (LKPEM) AM Hardianto menilai, program pengembangan masyarakat PetroChina di sektor peternakan tersebut menjadi contoh nyata kolaborasi badan usaha, pemerintah, kelompok masyarakat serta akademisi dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah maupun nasional.

"Program pengembangan sektor peternakan oleh PetroChina ini kita dukung dan apresiasi sebagai bagian dalam menjaga persediaan sekaligus menjaga ketahanan pangan sebagaimana yang menjadi fokus pemerintah Presiden Prabowo saat ini. PPM ini harus terus diwujudkan melalui kerja sama konkret yang mengintegrasikan berbagai pihak sebagai satu kesatuan pilar bangsa," ujar Hardianto dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Ketua Pusat Unggulan Ipteks (PUI)-PT Sifas Universitas Jambi Adriani juga mengapresiasi langkah PetroChina memberikan bantuan ke para peternak tersebut. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk keseriusan perusahaan kepada masyarakat dan sentra peternakan rakyat agar terus maju.

"Kita apresiasi Langkah PetroChina ini, di Desa Terjun Gajah ini bantuan yang kedua, sebelumnya juga bantuan kambing akan tetapi itu kambing yang diperah susunya. Kalau ini Kambing Pedaging jenis PE (peranakan etawa)," kata Prof Adriani.

Menurut dia, timnya siap mendampingi para peternak yang mendapatkan bantuan. Ini menjadi angin segar untuk dunia peternakan kambing jenis PE tersebut dan untuk menjalankan program tersebut akan menerapkan teknologi tepat guna peternakan.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pertanian dan Peternakan mengapresiasi program yang dilaksanakan oleh PetroChina. Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Remon F Harianja mengatakan, secara tidak langsung, upaya pengembangan sentra ternak rakyat oleh PetroChina juga menjadi dukungan bagi program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.

"Ini adalah contoh pemberdayaan masyarakat, jadi kita berharap dengan bantuan kambing ini dapat berkembang biak. Yang jelas, bisa menambah pendapatan masyarakat sekitar terutama masyarakat di sini dan juga untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan di daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Field Manager PetroChina International Jabung Ltd Rudy Hermawan melakukan serah terima program pengembangan peternakan kambing Peranakan Etawa di Desa Terjun Gajah. Menurut Rudy, program pengembangan peternakan itu lahir dari sebuah sinergi yang baik.

"Melalui diskusi dan kolaborasi dengan Universitas Jambi dan pihak Desa Terjun Gajah, program ini dirancang dengan cermat memperhatikan potensi sumber daya dan nilai ekonomi yang ada di desa," tuturnya.

Pada akhir tahun 2022, PetroChina telah menyerahkan bantuan 34 ekor kambing peranakan Etawa beserta kandang, obat-obatan, dan pelatihan serta pendampingan. Program ini berkembang dengan pesat, dengan jumlah kambing telah mencapai lebih dari 100 ekor.

"Harapan kami, Desa Terjun Gajah dapat menjadi sentra peternakan kambing di Tanjung Jabung Barat. Kami optimis, BUMDes Pujiku Artomoro dan kelompok peternak mampu menjalankan program ini sehingga membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat," ungkapnya.

Jakarta -

Industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor penyumbang penerimaan negara terbesar, baik melalui cukai maupun pajak lainnya. Kontribusi ini diperkuat oleh banyaknya penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan mencapai 6 juta orang.

Atas sumbangsih itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat tembakau perlu menjadi salah satu komoditas strategis nasional yang aturannya, yakni RUU tentang Komoditas Strategis, sedang digodok pemerintah.

Ia menjelaskan dari segi ekonomi saja, pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai sekitar Rp 223 triliun. Menurut Kusnasi jumlah ini kurang lebih setara 10-12% penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ini.

"Dampak secara ekonomi kita tahu bahwa dari sektor hulu ke hilir di industri hasil tembakau, tembakau ini memberikan sumbangan baik berupa pajak maupun cukai," kata Kusnasi dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Tahun ini targetnya (penerimaan cukai rokok) adalah 223 triliun rupiah. Ini angka yang luar biasa besar dan ini senilai dengan 10-12% APBN kita," terangnya.

Lebih lanjut, Kusnasi mengatakan industri tembakau juga memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Mulai dari para petani di sektor hulu, pelinting atau pekerja pabrik di sektor produksi, hingga para pedagang di hilir.

"Di samping nilai ekonomi juga memberikan dampak sosial di sektor tenaga kerja dan buruh, petani tembakau," ucap Kusnasi.

Karena itu Kusnasi berpendapat, pemerintah perlu memberikan regulasi atau aturan yang tidak memberatkan industri hasil tembakau, salah satunya RUU tentang Komoditas Strategis yang masih dalam pembahasan. Dengan begitu sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal.

Sebab menurutnya industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor padat karya namun paling banyak aturan. Khususnya aturan-aturan yang memberatkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang masih dalam pembahasan.

"Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak mengendalikan, tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau," papar Kusnasi.

"Saya kira tembakau ini bukan pantas tapi harus masuk di komoditas strategis nasional," tegasnya

(fdl/fdl)