Menteri Keuangan AS, Janet Yellen mengatakan bahwa transisi energi global khususnya dari perekonomian konvensional menuju ekonomi rendah karbon memerlukan dana besar. Jumlahnya sekitar US$ 3 triliun atau Rp 48.774 triliun (kurs Rp 16.258) per tahun sampai 2025.

Di Belém Brasil, Sabtu (27/7), Yellen menjelaskan bahwa target net-zero emission kini masih menjadi prioritas pemerintahan Joe Biden-Kamala Harris. Ia menegaskan bahwa mengabaikan perubahan iklim bukan hanya berdampak buruk bagi lingkungan, tapi juga untuk perekonomian.

"Mengabaikan upaya mengatasi perubahan iklim dan hilangnya alam serta keanekaragaman hayati bukan hanya merupakan kebijakan lingkungan yang buruk. Ini adalah kebijakan ekonomi yang buruk," kata Yellen dikutip dari Reuters, Senin (29/7/2024).

Yellen lantas menjelaskan bahwa negara-negara maju tengah membobilisasi pendanaan iklim untuk negara-negara berkembang totalnya mencapai US$ 116 miliar atau Rp 1.885 triliun pada 2022, 40% dana tersebut berasal dari bank pembangunan multilateral (MDB). Berbagai bank besar di dunia, termasuk World Bank dan Inter-American Development Bank, pun sedang menetapkan target baru.

Meski memerlukan anggaran besar, pendanaan untuk upaya transisi energi adalah peluang ekonomi terbesar abad ke-21. Program tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan lebih inklusif, termasuk bagi negara-negara yang kekurangan investasi.

Di sisi lain, Yellen mengatakan bahwa bank sepatutnya mengkatalisasi model bisnis baru untuk memobilisasi investasi yang mendukung alam dan keanekaragaman hayati sekaligus memperkuat perekonomian dan mempercepat transisi iklim.

Yellen bertemu dengan menteri keuangan dari negara-negara Amazon dan Presiden International Development Bank (IDB) Ilan Goldfajn. Dia menegaskan AS berkomitmen terhadap platform Amazonia Forever milik IDB yang memberikan pendekatan holistik terhadap pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut melalui pembiayaan, penyiapan proyek, dan kolaborasi.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan soal groundbreaking sejumlah proyek pada semester II 2024. Untuk ekosistem kendaraan listrik ada dua proyek yang bakal groundbreaking, salah satunya pabrik katoda milik LG Gorup di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Selain itu ada pabrik prekusor milik Huayou di Maluku Utara yang saat ini sedang dibangun. Rencananya pabrik ini bakal menyuplai kebutuhan baterai listrik mobil listrik Tesla mulai Januari 2025.

"Kemudian apa yang kami lakukan groundbreaking di semester II, sebenarnya kami lakukan sektor ekosistem baterai mobil itu adalah katoda, itu akan kita lakukan di Batang, LG," katanya dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Senin (29/7/2024).

"Kemudian Huayou semester II bangun prekursor di Maluku Utara untuk suplai permintaan dari Tesla. Jadi ke depan, 1 Januari 2025 Indonesia akan mengirim material bahan baterai berbentuk prekursor dari Indonesia, pabriknya di Weda Bay," sambung Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Tesla milik Elon Musk belum akan membangun pabrik di mana pun dalam waktu dekat. Indonesia akan mencoba menawarkan potensi investasi lain, khususnya di sektor hilirisasi nikel.

"Kalau Tesla itu sekarang saya pikir setelah satu tahun, dua tahun ini tidak akan membangun pabrik di mana pun. Kita masih melihat peluang lain untuk dia masuk mungkin investasi di nikel kita," ujarnya.

Untuk LG, Bahlil menyebut pembuatan pabrik di KITB akan dilakukan pada September mendatang. Perusahaan asal Korea Selatan itu memang mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia. Investasinya tersebar di beberapa wilayah, seperti Maluku Utara dan Karawang.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku telah berdiskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto soal pemberian izin kelola tambang ke organisasi kemasyarakatan (ormas) agama. Menurut Bahlil, Prabowo menyarankan izin kelola tambang juga perlu diberikan kepada ormas lain yang berjasa kepada negara.

"Dan kalau saya diskusi sama Pak Prabowo, kata Pak Prabowo jangan hanya itu Mas Bahlil, dilihat juga organisasi-organisasi lain yang punya kontribusi kepada negara, yang klasifikasinya memenuhi syarat. Ya kita kasih saja, daripada kasih yang lain nggak jelas juga," katanya dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Saat dikonfirmasi, sejauh ini pemerintah baru memberikan izin kelola tambang hanya ke ormas agama. Ia menambahkan ada tiga sampai empat ormas lagi yang sudah mengajukan izin, namun tidak membuka identitas ormas tersebut.

"Ada lah tiga sampai empat yang sudah ajukan," imbuhnya.

Bahlil mengaku sudah berkeliling ke sejumlah ormas keagamaan untuk menjelaskan maksud pemerintah memberikan izin kelola tambang. Terakhir, PP Muhammadiyah menyatakan siap mengelola tambang sesuai program pemerintah.

Mantan Ketum HIPMI ini menyatakan pemerintah sangat terbuka bagi ormas yang ingin mengelola tambang. Selain Muhammadiyah, NU sebelumnya juga menyatakan siap mengelola tambang.

"Silakan yang penting mereka ajukan, kalau sudah ajukan kita lihat mana yang memenuhi syarat dan tidak, sangat terbuka," jelas dia.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bicara mengenai peran pengembangan baterai terhadap Indonesia. Menurut Luhut, baterai menjadi jantung dari revolusi hijau di Tanah Air.

Luhut mengatakan, baterai merupakan komponen penting untuk beragam kebutuhan, mulai dari ponsel hingga pembangkit.

"Baterai adalah jantung dari revolusi hijau, yang berfungsi sebagai komponen penting untuk menyalakan segala sesuatu mulai dari ponsel dan kendaraan listrik hingga sistem energi terbarukan," kata Luhut, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (29/7/2024).

Luhut menyebut, inovasi dan kolaborasi yang telah pemerintah lakukan akan menentukan masa depan pembangkit energi yang akan datang. Ia pun berharap masa depan teknologi baterai dari hulu ke hilir dapat mempercepat transisi dari energi fosil ke energi bersih.

Ia mengakui terdapat kemajuan yang luar biasa dalam pengembangan teknologi baterai belakangan ini. Termasuk di antaranya peningkatan kepadatan energi dan kebutuhan pengisian daya, kecepatan pengisian daya, serta inovasi dalam material dan daur ulang.

"Terobosan-terobosan ini bukan hanya pencapaian ilmiah, tetapi juga merupakan blok bangunan dunia di mana energi yang bersih dapat diandalkan dan dapat diakses tersedia untuk semua. Dalam satu dekade terakhir, perekonomian Indonesia," ujarnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara soal keputusan PP Muhammadiyah menerima tawaran untuk mengelola tambang. Bahlil menyebut siap memberikan lahan eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) terbaik untuk Muhammadiyah.

Sayangnya Bahlil belum mau membuka lahan tambang mana yang nanti dikelola Muhammadiyah. Ia menyebut perlu melapor dulu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Insyaallah kita akan berikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar KPC (Kaltim Prima Coal). Nah yang mananya saya lapor dulu ke presiden," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Bahlil bersyukur Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran dari pemerintah, meski melalui proses panjang. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Muhadjir Efendy sebagai ketua tim diskusi dari Muhammadiyah soal pengelolaan tambang.

"Alhamdulillah kemarin saya baca di berita, Muhammadiyah setelah melalui kajian panjang itu menerima ikut serta dalam menjalankan program pemerintah terkait pemberian konsesi. Kemarin saya sudah ditelepon pak Muhadjir sebagai ketua tim rapat Muhammadiyah untuk kelola tambang ini, dan saya pikir ini barang bagus," bebernya.

Mantan Ketua Umum HIPMI ini juga menyoroti sejumlah pandangan soal ormas agama mengelola tambang yang dianggap tidak berpengalaman. Menurut Bahlil, banyak pengusaha yang saat ini mengelola tambang dulunya juga belum berpengalaman.

Ia menilai pemberian hak ormas agama mengelola tambang sebenarnya terlambat. Namun baru di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kebijakan itu diterbitkan.

"Justru kita terlambat menurut saya. Presiden Joko Widodo yang berani memberikan gini, hanya presiden Joko Widodo," imbuhnya.

Bahlil mengklaim kebijakan ini sesuai dengan undang-undang dasar 1945 yang menyebut bahwa kekayaan alam harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi, ormas Agama dinilai berperan besar dalam memerdekakan republik ini.

"Saat Indonesia merdeka, agresi militer tahun 1948, yang buat fatwa jihad siapa? Ulama bukan konglomerat pengusaha-pengusaha itu," jelas dia.

PLN Indonesia Power(PLN IP) membangun pabrik pengolah sampah atau Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) Plant untuk menjadi energi pembangkit listrik. Hal ini dilakukan di Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Pangkalan Susu, Medan.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan langkah ini dilakukan untuk membantu mengatasi masalah sampah di kota Medan. Nantinya, hasil pengolahan biomassa dari sampah akan digunakan sebagai energi primer Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Dengan penerapan cofiring maka PLN Indonesia Power dapat membantu mengurangi emisi karbon yang dihasilkan sektor kelistrikan, khususnya dari PLTU," kata Edwin dikutip Minggu (28/7/2024).

Adapun, pembangunan fasilitas pilot project BBJP Plant yang berlokasi di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan ini dilakukan bersama Pemerintah Kota Medan. Aset pilot project BBJP Plant Kota Medan pun diserahkan ke Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Edwin mengungkapkan, fasilitas BBJP menghasilkan 16 ton per bulan yang berasal dari sampah kota Medan. BBJP yang dihasilkan kemudian dikirim ke PLTU Pangkalan Susu sebagai bahan campuran energi primer PLTU Pangkalan Susu.

Persentase campuran BBJP sebesar 3 persen dari Bahan Bakar yang digunakan setiap harinya oleh PLTU Pangkalan Susu. Nilai kalori BBJP yang dihasilkan sebesar 3.400 KCal/Kg.

"Program Pilot Project BBJP ini alhamdulillah sudah terealisasi berkat dukungan beberapa pihak, terima kasih atas kerjasama dan sinergi selama ini," ucap Edwin.

Edwin menjelaskan PLTU Pangkalan Susu berkontribusi besar terhadap sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara melalui sistem transmisi 275 KV. Kontribusi PLTU Pangkalan Susu sebesar 29 persen dari kebutuhan di sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara.

Satu lagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. PP Muhammadiyah resmi menyatakan diri akan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Muhammadiyah menjadi ormas kedua yang mendapat izin tambang setelah Nadhlatul Ulama (NU). Hal ini diputuskan dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Yogyakarta.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang membacakan keputusan konsolidasi nasional itu mengatakan Muhammadiyah berkomitmen untuk memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, salah satunya adalah pengelolaan tambang.

Mu'ti menyampaikan pihaknya sudah melakukan analisis masukan, pengkajian, dan mencermati kritik pengelolaan tambang. Pihaknya juga sudah menerima pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, majelis dan lembaga di lingkungan untuk pengelolaan tambang.

"Rapat pleno 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan," ujar Abdul Mu'ti membacakan keputusan Hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah, ditayangkan virtual, Minggu (28/7/2024).

Tawaran pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Muhammadiyah sebelumnya disampaikan melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Muhammadiyah juga sebelumnya telah membahas penawaran tersebut dalam rapat pleno pada 13 Juli 2024.

Berikut ini 3 poin penting dari pernyataan Muhammadiyah akan mengelola tambang:

1. Dikelola Profesional

Dalam hasil Konsolidasi Nasional menyebutkan Muhammadiyah akan berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi perguruan tinggi, dan penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

Muhammadiyah juga mengklaim telah memiliki sumber daya manusia yang amanah profesional dan berpengalaman di bidang pertambangan. Apalagi di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah pun memiliki program studi pertambangan, sehingga usaha tambang bisa jadi tempat praktik dan pengembangan bisnis dengan baik.

"Pengelolaan tambang sesuai ajaran Islam, konstitusi dan tata kelola profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang dan melibatkan sumber daya insani yang andal dan berintegritas tinggi," papar Abdul Mu'ti.

2. Kembalikan Izin Bila Ada Kerusakan

Abdul Mu'ti juga menyampaikan pihaknya berjanji akan mengelola tambang tanpa ada kerusakan. Bila saat mengelola tambang kerusakan terjadi, dia menyatakan pihaknya berjanji akan mengembalikan izin tambang ke pemerintah.

"Apabila pengelolaan tambang lebih banyak timbulkan mafsadat (kerusakan), maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan kembalikan izin pertambangan kepada pemerintah," papar Mu'ti.

Lebih lanjut, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Muhammadiyah juga akan mendukung semua usaha pengembangan sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia.

Di sisi lain, dalam mengelola tambang Muhammadiyah berkomitmen untuk mengembangkan model bisnis yang berorientasi pada kesejahteraan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat.

"Pengembangan tambang akan diusahakan menjadi model usaha not for profit, keuntungan usaha akan dimanfaatkan untuk dukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah untuk masyarakat luas," tegas Abdul Mu'ti.

3. Tim Pengelola Dipimpin Muhadjir

Muhadjir Effendy ditunjuk menjadi tim pengelolaan tambang oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Saat ini Muhadjir memiliki jabatan sebagai Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan penunjukan Muhadjir merupakan langkah kewaspadaan, kecermatan, dan keseksamaan Muhammadiyah dalam rangka menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah.

Haedar menekankan penunjukan Muhadjir bukan karena kapasitasnya sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Namun, karena kapasitas Muhadjir di dalam organisasi Muhammadiyah.

"Karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, dan kecermatan yang kami lakukan, kami menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai Prof Muhadjir Effendy selaku Ketua PP Muhammadiyah yang bidangi bisnis dan ekonomi, bukan sebagai Menko PMK," tegas Haedar.

Adapun daftar tim pengelolaan tambang Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

Ketua: Muhadjir Effendy
Sekretaris: Muhammad Sayuti
Anggota: Anwar Abbas
Anggota: Hilman Latief
Anggota: Agung Danarto
Anggota: Achmad Dahlan Rais
Anggota: Bambang Setiaji
Anggota: Arif Budimanta
Anggota: M. Nurul Yamin
Anggota: Azrul Tanjung

Muhadjir Effendy ditunjuk menjadi tim pengelolaan tambang oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Saat ini Muhadjir memiliki jabatan sebagai Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan penunjukan Muhadjir merupakan langkah kewaspadaan, kecermatan, dan keseksamaan Muhammadiyah dalam rangka menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah.

Haedar menekankan penunjukan Muhadjir bukan karena kapasitasnya sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Namun, karena kapasitas Muhadjir di dalam organisasi Muhammadiyah.

"Karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, dan kecermatan yang kami lakukan, kami menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai Prof Muhadjir Effendy selaku Ketua PP Muhammadiyah yang bidangi bisnis dan ekonomi, bukan sebagai Menko PMK," tegas Haedar dalam konferensi pers virtual, Minggu (28/7/2024).

Sementara itu dalam hasil Konsolidasi Nasional menyebutkan Muhammadiyah akan berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi perguruan tinggi, dan penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

Muhammadiyah juga mengklaim telah memiliki sumber daya manusia yang amanah profesional dan berpengalaman di bidang pertambangan. Apalagi di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah pun memiliki program studi pertambangan, sehingga usaha tambang bisa jadi tempat praktik dan pengembangan bisnis dengan baik.

Adapun daftar tim pengelolaan tambang Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

• Ketua: Muhadjir Effendy
• Sekretaris: Muhammad Sayuti
• Anggota: Anwar Abbas
• Anggota: Hilman Latief
• Anggota: Agung Danarto
• Anggota: Achmad Dahlan Rais
• Anggota: Bambang Setiaji
• Anggota: Arif Budimanta
• Anggota: M. Nurul Yamin
• Anggota: Azrul Tanjung

PP Muhammadiyah resmi menyatakan diri akan menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir Mei lalu.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang.

"Pengelolaan tambang sesuai ajaran Islam, konstitusi dan tata kelola profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang dan melibatkan sumber daya insani yang andal dan berintegritas tinggi," ujar Mu'ti membacakan keputusan Hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah, ditayangkan virtual, Minggu (28/7/2024).

Tawaran pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Muhammadiyah sebelumnya disampaikan melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Muhammadiyah juga sebelumnya telah membahas penawaran tersebut dalam rapat pleno pada 13 Juli 2024.

Mu'ti menyampaikan pihaknya sudah melakukan analisis masukan, pengkajian, dan mencermati kritik pengelolaan tambang. Pihaknya juga sudah menerima pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, majelis dan lembaga di lingkungan untuk pengelolaan tambang.

"Rapat pleno 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan," tegas Mu'ti.

Menindaklanjuti kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ke China beberapa waktu lalu, kerja sama dengan perusahaan migas China makin intensif. Direktorat Jenderal Migas, SKK Migas, dan Pertamina Hulu Energi mendorong teknologi serta berbagai upaya peningkatan cadangan dan produksi migas dari China untuk diterapkan di Indonesia.

"Dari 5 fokus area eksplorasi Indonesia Timur, ada 2 area yaitu Area Buton dan Area Timor, yang terdapat partisipasi perusahaan migas China yaitu Sinopec dan Petrochina. Dua area tersebut telah ditetapkan sebagai area joint study pada Juni 2024. Setelah nanti joint study selesai, selanjutnya penawaran langsung wilayah kerja migas (WK), penetapan pemenang WK dan eksplorasi migas," ungkap Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Ariana Soemanto dikutip dari laman Ditjen Migas, Sabtu (27/7/2024).

Selain joint study area, Kementerian ESDM tahun ini telah melelang 5 blok migas yang ditawarkan pada perhelatan Indonesia Petroleum Association (IPA) 2024 Mei lalu. Dari perusahaan yang submit, terdapat juga partisipasi dari perusahaan China.

"Nanti pada waktunya akan diumumkan. Joint study dan lelang blok migas ini merupakan bagian dari strategi untuk penemuan cadangan migas," tambah Ariana.

Terkait dengan peningkatan produksi, salah satu perusahaan China yaitu Sinopec sedang proses bekerja sama dengan Pertamina untuk penerapan teknologi dan upaya peningkatan produksi pada 5 kandidat lapangan migas Pertamina. Opsi mekanismenya melalui Kerja Sama Operasi (KSO) model baru/modifikasi antara Pertamina dan Sinopec, yang berdasarkan evaluasi merupakan skema yang lebih cepat, fleksibel, dan tetap menarik.

Saat ini statusnya sedang proses izin pembukaan data migas, kemudian confidentiality agreement (CA) antara Pertamina-Sinopec. Selanjutnya pengiriman Tim Teknis Sinopec untuk studi ke 5 lapangan Pertamina dalam rangka menentukan pilihan lapangan dan teknologi yang akan diterapkan per lapangan.

"Hal tersebut sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, bahwa Direktorat Jenderal Migas, SKK Migas dan Pertamina agar kolaborasi mendorong kerja sama dengan perusahaan China ini berjalan lebih cepat," pungkasnya.

Subholding Gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melakukan uji coba penyaluran gas bumi pertama kepada pelanggan komersial yaitu Hotel Nusantara yang terletak di Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan IKN, serta mendorong peningkatan efisiensi operasional Hotel Nusantara.

Dalam hal ini, PGN memberikan kombinasi pelayanan melalui moda beyond pipe line berupa Compressed Natural Gas (CNG) yang lebih fleksibel untuk dapat mempercepat target pembangunan IKN.

Setelah tersalurkan, Hotel Nusantara dapat memanfaatkan gas bumi dari PGN sebagai sumber energi utama dalam aktivitas memasak sehingga mengurangi penggunaan bahan bakar lain yang dapat menimbulkan dampak kurang baik bagi lingkungan.

PGN memproyeksikan penyaluran gas bumi sebesar 13.800 m3 per bulan ke Hotel Nusantara. PGN pun memastikan agar proses penyaluran berjalan dengan aman dan lancar.

General Manager Sales and Operation Region III PGN, Hedi Hedianto berharap agar penyaluran gas bumi ke Hotel Nusantara ini dapat mempermudah kegiatan operasional hotel dengan lebih efektif dan efisien.

"Tidak hanya memberikan dukungan terhadap perkembangan industri perhotelan di IKN, PGN juga senantiasa mendukung komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas terbaik di IKN." ucap Hedi dalam keterangannya, Sabtu (27/7/2024).

Herry Sukoco selaku Project Manager Hotel Nusantara mengapresiasi dukungan yang diberikan PGN dalam penyediaan gas bumi di kawasan IKN. Ia mengatakan kegiatan operasional hotel seringkali membutuhkan gas, sehingga dukungan dari PGN merupakan solusi untuk pemenuhan energi itu sendiri.

"Kami di sini menggunakan material yang di-supply oleh Perusahaan Gas Negara, terutama untuk area kitchen yang sebagian besar menggunakan gas. Penggunaan gas bumi ini mempermudah aktivitas, karena kami tidak lagi memiliki kendala terkait pasokan," Kata Herry.

Sebagai informasi, hingga saat ini PGN juga telah memberikan andil dalam pembangunan IKN dengan menyiapkan infrastruktur pipa sepanjang 10,7 KM yang telah terpasang untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A dan pembangunannya masih terus berlanjut. Untuk tahap awal, infrastruktur pipa ini diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor pelanggan rumah tangga sebanyak 9.996 Sambungan Rumah (SR).

PGN senantiasa mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, dengan keamanan dan pelayanan terbaik. Pemenuhan energi gas bumi di kawasan IKN merupakan salah satu wujud dari upaya tersebut.

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT PGN

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT PGN

Setelah Nahdlatul Ulama (NU), PP Muhammadiyah dikabarkan menjadi organisasi masyarakat keagamaan kedua yang menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah.

Pemerintah baru-baru ini memang meluncurkan kebijakan yang mengizinkan organisasi masyarakat keagamaan untuk mengelola tambang. Kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir Mei lalu.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka-bukaan soal kabar pihaknya akan ikut mengelola tambang. Menurutnya, memang benar Muhammadiyah telah menerima penawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. Pihaknya juga sudah membahas hal itu dalam rapat pleno.

Namun, Abdul Mu'ti bilang keputusan resmi Muhammadiyah akan diumumkan dalam Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah yang digelar mulai hari ini di Yogyakarta. Dalam acara sidang besar yang dilakukan 27-28 Juli itu, pihaknya akan memberikan pernyataan resmi soal tawaran pengelolaan tambang.

"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta," kata Abdul dilansir dari unggahan Instagram @abe_mukti, Jumat (26/7/2024).

Tawaran pengelolaan tambang datang disebut datang langsung dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Namun, dalam pernyataannya Abdul Mu'ti menyebut belum jelas wilayah tambang mana yang akan diterima Muhammadiyah.

"Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024," ujar Abdul Mu'ti.

Pada awal kebijakan ini muncul, Abdul Mu'ti pernah mengatakan pihaknya akan membahas tawaran kelola tambang dengan seksama agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi dan masyarakat. Dia menegaskan pembahasan itu dijamin tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa.

"Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama. Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," kata Abdul Mu'ti ketika dihubungi detikcom, Minggu (2/6/2024) lalu.

Jokowi Tak Mau Memaksa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah sebetulnya tidak memaksa semua ormas keagamaan untuk menerima tawarannya. Pemerintah disebut hanya memfasilitasinya bagi yang berminat.

"Kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu, enggak. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada," ujar Jokowi ketika ditanya awak media soal kabar Muhammadiyah menerima tawaran pengelolaan tambang, di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menegaskan bahwa bukan ormas keagamaan yang mengelola tambangnya, melainkan badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan tersebut baik itu koperasi, PT, maupun CV.

"Bukan ormasnya, badan usaha yang ada di ormasnya itu baik koperasi, maupun PT atau CV atau yang lain-lain," tegas Jokowi.