Hashim Djojohadikusumo mengungkap salah satu sumber dana yang cukup besar untuk kas negara. Dana tersebut adalah dana dari para pengusaha 'kakap' nakal di Indonesia.

Hashim bilang banyak pengusaha nakal yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai tidak memiliki rekening di Indonesia. Hal ini diungkap Hashim dalam diskusi ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Rabu (23/10).

“Ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP, 25 tidak punya NPWP, bapak-bapak ibu-ibu. 15 tidak punya rekening bank di Indonesia, coba. Ya, tidak punya NPWP tidak punya rekening bank di Indonesia, coba,” ujar dia.

Dari para pengusaha nakal inilah nantinya ada pemasukan ke kas negara. Total dana yang bisa ditarik ke kas negara dari hal ini bisa mencapai Rp 300 triliun.

“Nah, ini sudah dikasih laporan kepada Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun dan waktu singkat, dan waktu lebih lama, tapi tahun ini, atau tahun depan, bisa tambah Rp120 triliun lagi. Sehingga Rp300 triliun itu masuk ke Kas Negara, itu dari pemilik kebun nakal, ilegal,” jelas Hashim.

Untuk hal ini, Hashim mengungkap sudah ada pihak dari Kejaksaan yang siap bertindak untuk menindak para pengusaha nakal.

“Ada sumber dana yang luar biasa. Mungkin saya sudah sebut, kemarin saya dengar sendiri, sudah ada jaksa agung sudah siap. Jaksa agung, agung muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal, dan mudah-mudahan tidak ada di Kadin ya,” jelasnya.

Menteri dan wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih disebut akan dievaluasi setiap 6 bulan. Nantinya, menteri-wamen yang kinerjanya buruk memiliki kemungkinan untuk diganti.

Hal ini disampaikan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam diskusi ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Rabu (23/10). Hashim bilang, evaluasi pertama akan dilakukan sekitar bulan Maret atau April 2025.

“Nah ini, dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi,” ungkapnya.

Hashim bilang, menteri yang kurang efisien, korupsi atau kurang tenaga bisa jadi diganti dengan menteri baru. Untuk hal ini, Hashim bilang Prabowo akan bertindak tegas.

“Jadi ini kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf, yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, atau mungkin lelah, atau kurang tenaga, ya bisa ngerti kan, akan dievaluasi dan dia orangnya tegas. Orangnya tegas, saya kira banyak yang sudah tahu,” lanjutnya.

Hal ini dilakukan agar kerja kabinet dapat mendukung berbagai target yang telah ditetapkan oleh Prabowo seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan entitas anak berhasil membukukan pertumbuhan total kredit sebesar 14,5 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 877 triliun per September 2024.

Jahja melihat tren permintaan kredit konsumer masih baik. Tercermin dari pelaksanaan BCA Expoversary 2024 dan BCA Expo 2024 yang mampu mengumpulkan total aplikasi KPR dan KKB lebih dari Rp 78 triliun.

“Peningkatan kredit hingga September 2024 merefleksikan komitmen BCA dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam Paparan Kinerja Kuartal III 2024, Rabu (23/10).

Penyaluran pembiayaan per September 2024 ditopang kredit korporasi yang menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi, naik 15,9 persen yoy mencapai Rp 395,9 triliun. Kredit komersial naik 11,8 persen yoy menjadi Rp 135,3 triliun, dan kredit UKM tumbuh 14,2 persen yoy hingga Rp 120,1 triliun.

Total portofolio kredit konsumer naik 13,1 persen yoy menjadi Rp 216,5 triliun, didorong KPR yang tumbuh 10,7 persen yoy mencapai Rp 130,4 triliun serta KKB sebesar 17,9 persen yoy menjadi Rp 64,1 triliun. Kemudian, outstanding pinjaman konsumer lainnya (mayoritas kartu kredit) naik 15,0 persen yoy mencapai Rp 21,9 triliun.

Penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan tumbuh 10,7 persen yoy menyentuh Rp 214 triliun per September 2024, berkontribusi hingga 24,3 persen dari total portofolio pembiayaan.

BCA turut mengimplementasikan nilai-nilai Environmental, Social, and Governance (ESG). Hal ini juga dikonfirmasi oleh gedung Wisma BCA Foresta yang memperoleh sertifikat Green Mark Super Low Energy Building dari Building and Construction Authority Singapura, menjadi yang pertama di Indonesia.

"Sertifikat itu diraih karena Wisma BCA Foresta dinilai berhasil menerapkan efisiensi sangat tinggi pada operasional gedung,” kata dia.

Adapun pertumbuhan kredit yang solid diikuti dengan terjaganya kualitas pembiayaan perseroan. Rasio loan at risk (LAR) mencapai 6,1 persen per September 2024, membaik dari posisi setahun lalu di angka 7,9 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) berada di tingkat yang terjaga 2,1 persen.

Pencadangan NPL dan LAR pada tingkat yang memadai, masing-masing 193,9 persen dan 73,5 persen.

Bank Sumsel Babel (BSB) berkomitmen mendukung program pemerintah dalam memberantas judi online. Salah satunya dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

FGD dengan tema "Upaya Pemberantasan Judi Online di Sektor Perbankan" itu juga dihadiri narasumber Arifin Susanto, Kepala OJK Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung, serta Fithriadi Muslim, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, Rabu, 23 Oktober 2024.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin, mengatakan FGD ini bertujuan untuk memberikan informasi mendetail mengenai strategi dan langkah yang diambil dalam pemberantasan judi online, khususnya yang berkaitan dengan penerapan regulasi di sektor perbankan.

“Bank Sumsel Babel berkomitmen untuk mendukung segala inisiatif yang bertujuan untuk memberantas judi online. Kerja sama antara lembaga keuangan dan pihak berwenang sangat penting untuk menjaga integritas sektor perbankan serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian," kata Achmad Syamsudin didampingi oleh M Taufan Yulistian Pemimpin Divisi Kepatuhan, dan APU PPT Bank Sumsel Babel.

Kepala OJK Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung, Achmad Syamsudin, mengatakan diskusi ini diharapkan terdapat sinergi antara lembaga pengawas dan perbankan dalam mencegah praktik judi online yang merugikan masyarakat dan mengancam kestabilan keuangan.

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama berperan aktif dalam memberantas judi online demi terciptanya lingkungan keuangan yang lebih sehat dan transparan," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY buka suara terkait pidato perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden RI yang tidak membahas mengenai pembangunan IKN pada Minggu (20/10).

AHY menegaskan, pada prinsipnya Prabowo ingin melanjutkan proyek pembangunan IKN. Namun, akan ada penyesuaian timeline dalam pembangunan IKN di masa pemerintahan Prabowo. Sebab, pembangunan IKN merupakan proyek besar

"IKN kita juga mengetahui ini adalah sebuah proyek yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut. Dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN ini, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan," kata AHY saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (23/10).

Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk melihat peta dan juga prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan.

"IKN kembali saya mengatakan bahwa tentu setiap 5 tahun perlu ada adjustment (penyesuaian) dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan. Ini berlaku untuk infrastruktur termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia," ujarnya.

Setelah dilantik, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan yang perdana sebagai Presiden. Prabowo terlihat tidak membaca teks secara langsung ketika berpidato. Dia menatap para tamu yang hadir dalam pelantikan. Ia berpidato hampir selama 60 menit.

Banyak hal disorot Prabowo selama pidato mulai dirinya yang berjanji akan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya termasuk kepentingan pribadi, masalah korupsi dan kolusi hingga mengapresiasi kinerja presiden RI terdahulu.

PT Bank Central Asia Tbk atau BCA dan entitas anak usaha berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 41,1 triliun di kuartal III 2024. Angka ini tumbuh 12,8 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja mencatat pertumbuhan laba bersih BCA ditopang oleh ekspansi pembiayaan dan volume transaksi dan pendaanaan.

“Laba bersih BCA dan entitas anak tumbuh 12,8 persen yoy menjadi Rp 41,1 triliun pada sembilan bulan pertama tahun 2024,” kata dia dalam Paparan Kinerja Kuartal III 2024, Rabu (23/10).

Jahja menjelaskan, dari sisi pendapatan bunga bersih (net interest income/NII), BCA mencatat pertumbuhan sebesar 9,5 persen yoy mencapai Rp 61,1 triliun pada sembilan bulan pertama tahun 2024.

Pendapatan selain bunga naik 13,5 persen yoy menjadi Rp 19,0 triliun, ditopang kenaikan pendapatan fee dan komisi sebesar 7,0 persen yoy.

“Total pendapatan operasional mencapai Rp 80,1 triliun, naik 10,4 persen yoy,” katanya.

Di samping itu, frekuensi transaksi mobile banking dan internet banking mencapai 23 miliar, naik 24 persen yoy. Jumlah nasabah yang menggunakan BCA Mobile mencapai lebih dari 31 juta. Sementara itu, pengguna myBCA tumbuh 8 kali dalam 2 tahun terakhir menjadi lebih dari 6 juta.

“Optimalisasi myBCA terus berjalan secara konsisten melalui perluasan kerja sama serta penambahan berbagai fitur yang sesuai dengan kebutuhan nasabah," kata dia.

Salah satu fitur baru myBCA adalah ‘Proteksi’ yang memungkinkan nasabah membeli asuransi secara mudah dan praktis. BCA juga memperluas kerja sama penjualan e-SIM dari mitra perusahaan jasa telekomunikasi, dan membuka akses bagi nasabah untuk memperbarui profil risiko investasi melalui fitur ‘Welma’ di aplikasi tersebut.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menyebut Prabowo mengidolakan pemimpin partai komunis China, Deng Xiaoping. Xiaoping merupakan sosok yang pro pengusaha dan juga pro rakyat.

Hashim menyampaikan, bukan suatu masalah ketika orang kaya tetap menjadi kaya. Asalkan orang miskin bisa ikut terangkat martabatnya.

"The point is, this is sangat perut rakyat, tapi juga tidak benturan dan bukan anti pengusaha. Itu yang penting. Dan dia bilang, orang kaya tetap kaya, enggak ada masalah. Tapi yang miskin kita harus angkat dari comberan, dari jurang, kita harus, mereka harus hidup bermartabat. They have to have dignified life," ujar Hashim di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).

Bahkan menurut Hashim, semakin rakyat sejahtera dan kantong pengusaha semakin tebal, hal ini justru akan berdampak positif. Ia meyakini bahwa Presiden Prabowo juga ingin kehidupan rakyat bermartabat.

"Pemerintahan baru mau berikan sebuah kehidupan yang bermartabat. Dengan kesehatan yang terjangkau, dengan pendidikan yang terjangkau, yang bagus. Dengan pangan yang cukup," jelasnya.

Prabowo dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai Presiden ke-8 Indonesia, menegaskan akan mempercepat mengentaskan kemiskinan. Ia juga berharap rakyat Indonesia bebas dari kebodohan hingga penderitaan.

“Bangsa di mana rakyatnya merdeka rakyat harus bebas dari ketakutan bebas dari kemiskinan bebas dari kelaparan bebas dari kebodohan bebas dari penindasan bebas dari penderitaan” kata Prabowo dalam pidatonya usia dilantik sebagai Presiden Indonesia di Gedung DPR MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10).

Menurut dia, selama masih ada masyarakat yang bekerja di usia senja, maka Indonesia belum mencapai kemerdekaan. Sebab, artinya rakyat belum menikmati kemerdekaan.

“Kita bisa wujudkan itu kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga akan prestasi Indonesia,” terangnya.

Pendapatan target pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Sumsel pada 2025 akan mengalami anjlok. Turunnya pendapatan pajak Sumsel akibat adanya perubahan pembagian hasil yang lebih besar untuk pemerintah kabupaten/kota atau penerapan Opsen. Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan, mengatakan mulai 2025, split payment akan dialokasikan sebesar 66 persen untuk Pemkab/Pemkot dan 34 persen untuk Pemprov Sumsel. "Dengan adanya perubahan tersebut target PKB yang awalnya ditetapkan sebesar Rp 1,19 triliun pada 2024, kini menjadi Rp 761,4 miliar untuk 2025. Sementara itu, target BBNKB berkurang dari Rp 1,08 triliun menjadi Rp 797,8 miliar, " kata dia, Rabu 23 Oktober 2024. Penurunan target ini akan berdampak pada total pendapatan daerah, mengingat porsi yang diterima Pemprov Sumsel juga mengalami penurunan. "Mulai 5 Januari 2025, pembayaran PKB dan BBNKB akan langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkab/Pemkot tanpa melalui RKUD provinsi, " kata dia. Rizwan mengaku sebagai sumber pendapatan baru, Pemprov Sumsel akan menerapkan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dengan target sebesar Rp 27,87 miliar pada 2025. "Kami optimis kedua pajak ini akan tercapai hingga akhir tahun berkat adanya keringanan yang diberikan, " kata dia. Untuk diketahui hingga triwulan III 2024, realisasi PKB telah mencapai Rp 871,18 miliar (72,68 persen dari target), sedangkan realisasi BBNKB sebesar Rp 813,21 miliar (75 persen dari target).

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat Indonesia butuh 20 juta kiloliter (KL) minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) per tahun untuk implementasi mandatory biodiesel 50 persen (B50).

Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Ditjen Perkebunan Kementan, Muhammad Fauzan Ridha, mengatakan B50 merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang juga akan difokuskan Kementan.

Saat ini, program mandatory biodiesel yang berlaku adalah B35. Rencananya pemerintah menaikkan campurannya menjadi B40 di awal Januari 2025. Fauzan bilang, masih ada aspek yang harus difinalisasi.

Fauzan mengatakan, kebutuhan CPO untuk B35 sebesar 13,4 juta kiloliter per tahun, sementara untuk B40 kebutuhannya naik sekitar 16,08 juta kiloliter per tahun.

"Untuk B50 itu ada tambahan sekitar 4-5 juta kiloliter tambahan atau bisa dibilang produksi B50 yang diharapkan nanti sekitar 20 juta kiloliter-an," ungkapnya saat Diskusi Publik INDEF, Rabu (23/10).

Meski begitu, dia mengungkap saat ini kapasitas terpasang industri biodiesel di Indonesia masih sekitar 17-18 juta kiloliter. Sementara untuk pemenuhannya dibutuhkan idle capacity dari pabrik sekitar 80 persen.

"Sehingga untuk memenuhi 20 juta kiloliter itu membutuhkan kapasitas terpasang sekitar 25 juta kiloliter," kata Fauzan.

Untuk pemenuhan pasokan CPO tersebut, Fauzan menyebutkan pemerintah tengah mengkaji dari pengalihan ekspor ke Eropa yang kemungkinan tersendat pemberlakuan European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau regulasi Uni Eropa untuk menghentikan deforestasi.

Namun, menurut dia, upaya tersebut tidak mudah sebab kontrak penjualan CPO dengan pembeli di Uni Eropa dilaksanakan berjenjang atau berkelanjutan. Di sisi lain, ekspor komoditas kelapa sawit ke Eropa kebanyakan berbentuk produk turunan, di mana porsi CPO hanya 5 persen dari total ekspor.

"Sebagian besar ekspor sawit kita ke Eropa itu dikuasai atau lebih banyak produk-produk hilir sebenarnya. Makanya ini harus diidentifikasi lebih dalam lagi bagaimana pengalihan ekspor-ekspor ini untuk kepentingan-kepentingan nasional," jelas Fauzan.

Fauzan hanya menyebutkan kajian implementasi B50 hingga kini masih berlangsung bersama Kementerian ESDM. Dia juga memastikan tidak ada gangguan terhadap tata kelola industri dalam negeri.

"Sejauh ini kajian masih sedang berlangsung terutama aspek supply demand, kemudian kajian ekonominya, kajian kelembagaannya, finance-nya, dan sarana prasarananya dan akan terus berproses sampai tahun depan," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo menambahkan ada sekitar 3-5 juta ton CPO yang selama ini diekspor ke Eropa tertahan, berdasarkan pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto, bisa dimanfaatkan di dalam negeri salah satunya untuk B50.

"Selisih antara 3-5 juta ton yang selama ini diekspor ke Eropa jadi masalah di sana, daripada digunakan di sana, kemarin kan disampaikan Pak Prabowo, daripada kamu tidak mau beli, aku akan menggunakan dalam negeri salah satunya untuk program Kementan, itu yang didorong B50," jelasnya saat Media Gathering Subsektor EBTKE, Senin (9/9).

Edi menambahkan, pengalihan ekspor CPO tersebut bisa saja dimanfaatkan untuk menambah feedstock di dalam negeri, atau diekspor ke negara lain yang tidak bermasalah.

"Sebenarnya mengalihkan saja yang tidak diekspor di Eropa itu di dalam negeri, atau bisa diekspor ke tempat negara lain, prosesnya seperti apa nanti kita lihat, sekarang masih kajian," kata Edi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab dipanggil Gus Ipul menyampaikan fokus kinerjanya dalam dua bulan ke depan yaitu menyamakan data penerima bantuan sosial (bansos).

Selama ini memang isu mengenai data bansos tidak selaras antar kementerian dan lembaga karena memiliki data sendiri-sendiri. Gus Ipul bilang ia akan berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Badan Pengentasan kemiskinan, BKKBN, dan Bappenas.

"Tetapi yang penting dimulai dengan data yang akurat, data tunggal," kata dia sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Bekas Gubernur Jawa Timur ini menuturkan, integrasi data penerima bantuan sosial satu pintu ini diharapkan tak lagi ada data yang tercecer di lembaga lain.

"Harapan saya begitu, harapan saya begitu tidak ada lagi data macam [dari berbagai instansi], tapi tunggal yang menjadi referensi bagi semua," ujarnya.

Saifullah mengatakan masih akan menerima masukan dan arahan dari Presiden Prabowo untuk menyesuaikan regulasi payung hukumnya. Sejauh ini kewenangan mengenai data bansos ada di Kemensos.

"Kemensos diberi mandat untuk mengkonsolidasikan data itu, tapi nanti jika ada arahan dari presiden dan wakil kita akan menyesuaikan," kata dia.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) mencatat realisasi pembiayaanrumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 167.875 unit per 21 Oktober 2024. Pencapaian ini telah mencapai target tahun ini yang sebesar 166.000 unit.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengimbau kepada bank penyalur pembiayaan FLPP untuk melakukan verifikasi ketepatan sasaran. Selain itu juga memastikan penerima manfaat Pembiayaan FLPP benar-benar merupakan MBR yang butuh rumah.

BP Tapera juga meminta seluruh Bank penyalur pembiayaan FLPP untuk lebih selektif dalam bekerja sama dengan pengembang guna memastikan pengembang yang membangun Rumah MBR ini layak huni sesuai regulasi yang berlaku.

"Bank Penyalur Pembiayaan FLPP diminta untuk memastikan akad pembiayaan FLPP hanya dilakukan pada lokasi perumahan yang aman dari bahaya bencana, dilakukan pada rumah yang sudah selesai dibangun dan siap huni sesuai regulasi yang berlaku," kata Herdi Kusuma dalam siaran pers, Rabu (23/10).

Bank penyalur dan pengembang rumah FLPP juga diharapkan bisa meningkatkan edukasi kepada semua debitur atau nasabah MBR untuk melaporkan penghunian rumah secara mandiri setiap tahun melalui aplikasi akuHUNI.

"Dalam hal ada rumah yang tidak dihuni sesuai ketentuan, maka Bank Penyalur diharapkan dapat segera memberikan edukasi kepada MBR untuk segera menghuni rumah sesuai regulasi yang berlaku," ujar Herdi.

Adapun bank nasional penyalur pembiayaan FLPP dengan capaian tertinggi pada kuartal III 2024 diberikan kepada Bank BTN yang telah menyalurkan rumah sebanyak 93.540 unit rumah. Disusul oleh BTN Syariah sebanyak 29.081 unit rumah, dan BRI sebanyak 14.350 unit rumah.

Menteri Investasi Rosan Roeslani menjelaskan dua kunci target pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai. Menurut Rosan, dua hal yang menjadi kunci adalah sektor investasi dan ekspor.

“Satu investasi, kedua adalah dari ekspor. Oleh sebab itu, tema dari kita, dari Kementerian Investasi adalah bagaimana kita menarik investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan membangun suatu industri yang berbasis dengan clean energy dan berorientasi ekspor,” kata Rosan dalam sambutannya di Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Rabu (23/10).

Rosan bilang, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih didominasi oleh konsumsi domestik sekitar 53 sampai 54 persen. Investasi ada di posisi kedua dengan proporsi 24 sampai 25 persen disusul pengeluaran pemerintah dan ekspor.

“Karena kalau kita lihat struktur dari pertumbuhan kita yang di mana, Tetapi, pada intinya pertumbuhan kita ini kan memang kalau kita lihat masih didominasi oleh domestic consumption yang mana counted about 53-54 persen. Kedua dari investasi, kurang lebih mencapai 24-25 persen, kemudian government spending kurang lebih 7-8 persen dan sisanya adalah ekspor,” jelasnya.

Maka dari itu Rosan melihat pentingnya partisipasi dunia usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditargetkan.

“Ya itulah peran dari dunia usaha akan memiliki peran yang sangat-sangat penting,” terang Rosan.

Rosan juga bercerita kalau Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong bilang tidak ada yang dapat mencegah Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Namun, hal ini harus diiringi dengan reformasi kebijakan dan regulasi

“Dia mengatakan bahwa tidak ada hal yang bisa mencegah Indonesia menuju pertumbuhan 8 persen. Because you have all the ingredients, you have all the recipe untuk menuju ke arah situ. Tetapi memang untuk kita menuju ke arah itu, kita harus mengeserasi banyak kebijakan kita, kita harus mereformasi banyak policy dan regulasi kita,” cerita Rosan.