Pengusaha menyebut industri pipa baja seamless (pipa baja tanpa sambungan) untuk memenuhi permintaan industri minyak dan gas benar benar sangat menjanjikan. Hal ini diungkapkan CEO PT Inerco Global International, Hendrik Kawilarang Luntungan.

"Hanya saja, perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang saat ini berlaku dinilai masih belum berpihak pada produsen pipa baja seamless dalam negeri," ujar Hendrik dalam keterangannya, Sabtu (21/9/2024).

Menurut dia, Indonesia hingga saat ini masih mengimpor pipa baja seamless senilai Rp 15 triliun per tahun. Kebutuhan akan produk pipa baja seamless juga terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Dijelaskan, permintaan pipa baja seamless untuk industri migas di dalam negeri, saat ini sebesar 500.000 ton per tahun.

Demi kebanggaan dengan produk dalam negeri dan upaya efisiensi, menurut Hendrik, menjadi sebuah keharusan untuk bisa memposisikan dan mengoptimalkan kemampuan serta kapasitas produsen pipa baja seamless dalam negeri. Tujuannya agar produsen pipa baja seamless menjadi pemain kunci dalam memenuhi kebutuhan pasar secara lebih mandiri.

''Di sisi lain, kandungan lokal pipa baja seamless juga terus ditingkatkan agar dapat memberi nilai tambah yang optimal. Sekaligus mengurangi defisit transaksi neraca perdagangan untuk produk pipa baja seamless,'' ujar Hendrik.

Ia mengharapkan, pemerintah dan stakeholder lainnya perlu memposisikan industri pipa baja nasional seamless agar menjadi tuan di negeri sendiri yang mandiri. Hendrik mengungkapkan, keberpihakan pemerintah diakui belum sepenuhnya tercermin terhadap industri pipa baja nasional.

Hal tersebut dapat dilihat dalam hal perhitungan tingkat capaian TKDN untuk produk pipa baja seamless yang dikeluarkan oleh Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. Sejauh ini, tingkat capaian sertifikat TKDN untuk pipa baja seamless yang mengacu dari Data Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri P3DN di https://tkdn.kemenperin.go.id dinilai masih belum cukup memberikan porsi yang ideal bagi produsen dalam negeri.

Inerco merupakan perusahaan berpengalaman dalam perdagangan pipa baja di Indonesia yang sejak didirikan pada 12 Agustus 2008, perusahaan ini berfokus pada penjualan produk pipa ERW dan pipa seamless untuk pengeboran dan distribusi minyak dan gas.

Pelanggan utama mereka adalah perusahaan minyak dan gas kelas atas seperti Chevron, Pertamina, dan lainnya. Saat ini, Inerco sedang memperjuangkan kepada pemerintah agar target TKDN bisa mendapat lampu hijau sehingga berdampak pada kebanggaan produk dalam negeri dan penghematan 15 triliun.

Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) salah satunya mengatur kemasan polos pada produk tembakau perlu diperhatikan dengan seksama, mengingat dampaknya terhadap perekonomian nasional dan masyarakat luas, khususnya bagi industri hasil tembakau.

Dalam diskusi yang diadakan dalam dua bulan terakhir, Merrijantij menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan keberlangsungan industri. "Kami semua sepakat untuk menciptakan masyarakat yang sehat, tetapi kita juga harus mempertimbangkan keberadaan lebih dari 1.300 industri yang mempekerjakan sekitar 537 ribu orang," ujar Merrijantij, Jumat (20/9/2024).

Angka tersebut menunjukkan tenaga kerja langsung yang diserap pabrikan pada industri tersebut. Lebih dari itu, industri hasil tembakau juga menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 6 juta tenaga kerja, termasuk petani tembakau dan cengkih hingga peritel.

Menurut dia, dalam lima tahun terakhir, industri tembakau mengalami penurunan signifikan, terutama di golongan rokok yang lebih mahal. Penurunan sebesar 8,02% menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sensitif terhadap harga, yang mengarah pada pergeseran konsumsi ke rokok yang lebih murah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya strategi kebijakan yang mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Merri, sapaan akrabnya, juga mencatat implementasi Pasal 435 PP 28/2024 mengenai standardisasi kemasan dan desain produk tembakau seharusnya melibatkan masukan dari Kemenperin. Sayangnya, Kemenperin tidak dilibatkan dalam proses public hearing yang digelar oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sehingga suara mereka terabaikan. "Kejadian ini berulang, dan kami berharap untuk diikutsertakan dalam diskusi kebijakan yang berpengaruh besar terhadap industri kami," katanya.

Lebih lanjut, Merri mengingatkan bahwa kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek, yang telah diterapkan di beberapa negara, tidak serta merta menurunkan prevalensi perokok. Sebaliknya, ada kemungkinan meningkatnya peredaran rokok ilegal. "Pengendalian tembakau melalui kebijakan fiskal sudah memberikan kontribusi signifikan kepada negara, mencapai Rp213 triliun," jelasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa industri tembakau menjadi sumber pendapatan penting bagi APBN, dan kebijakan yang mengancam pendapatan tersebut perlu dievaluasi dengan hati-hati.

Merri juga mempertanyakan adanya solusi atau substitusi yang jelas untuk menutupi potensi kehilangan pendapatan jika kebijakan tersebut diterapkan. "Apakah kita sudah memiliki rencana untuk mengatasi dampak tersebut?" tanyanya. Ia menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus mencerminkan kepentingan nasional dan karakteristik masyarakat Indonesia, yang berbeda dengan negara-negara lain.

Di sisi lain, kontribusi industri tembakau terhadap perekonomian juga tidak bisa dipandang sebelah mata. "Pada tahun 2020, kontribusi kami mencapai 10 persen terhadap APBN, namun di tahun 2023 menurun menjadi 7 persen. Ini cukup signifikan," jelasnya.

Dia juga menekankan pentingnya melibatkan semua stakeholder dalam diskusi kebijakan. Pihaknya berharap RPMK dapat didiskusikan ulang dengan partisipasi semua pihak. Kebijakan tidak mungkin bisa memuaskan semua orang, tetapi harus mampu mencapai konsensus yang berarti.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Rokok Perusahaan Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengungkapkan keprihatinan industri tembakau terkait peraturan yang akan mengatur desain dan kemasan rokok dalam RPMK maupun PP 28/2024. Dia menjelaskan bahwa industri kretek telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, mulai dari petani tembakau hingga pengecer.

"Tapi situasi industri semakin sulit sejak kenaikan tarif cukai dari 2020 hingga 2024, yang ditambah dengan dampak pandemi yang melemahkan daya beli konsumen," terangnya.

Industri tembakau diatur oleh banyak regulasi, baik fiskal maupun nonfiskal, yang mengakibatkan pungutan negara mencapai 76% per batang rokok. Najoan menilai bahwa industri ini diperlakukan seolah-olah seperti produsen narkotika. Meskipun mengapresiasi upaya Kemenperin untuk mencari solusi, ia mengkritik ketidakadilan dalam penerapan kebijakan baru yang diinisiasi Kemenkes.

"PP 28/2024, yang mengatur desain dan tulisan pada kemasan rokok terlalu ketat dan merugikan. RPMK yang muncul mendadak ini sangat represif, dengan desain seragam yang menggunakan warna-warna yang tidak menarik," katanya.

Najoan mempertanyakan apakah kebijakan ini tidak bertentangan dengan aturan lain yang ada, serta menyebut bahwa banyak ketentuan dalam RPMK yang tidak tepat dan mengancam keberlangsungan industri.

Ia juga menyoroti beberapa pasal yang melarang penjualan rokok dalam jarak 200 meter dari sekolah serta pembatasan iklan, yang dinilai sebagai upaya menciptakan stigma negatif terhadap industri kretek. "Ekosistem industri ini melibatkan sekitar 5,9 juta jiwa, dan cukai hasil tembakau menyumbang 10 persen dari total APBN," jelasnya.

Sebagai penutup, Najoan merujuk pada PP 109/2012 sebagai aturan untuk industri tembakau yang berlaku sebelumnya. Aturan ini dirumuskan dalam waktu tiga tahun, berbanding terbalik dengan PP 28 yang disusun dalam hitungan minggu tanpa adanya penghitungan implementasi yang jelas.

Ia berharap agar PP 28/2024 dan RPMK dapat ditinjau ulang dengan melibatkan semua stakeholder agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan berkelanjutan bagi industri dan masyarakat.

Sejumlah perwakilan ekosistem pertembakauan menilai aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, rencana kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), hingga rencana kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2025, menjadi beban tambahan yang dapat mengganggu keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) I Ketut Budhyman Mudhara, mengatakan rencana kenaikan CHT akan jadi beban tambahan IHT. "Beban cukai kita saat ini sudah sangat berat. Jadi, jangan dinaikkan lagi (pada tahun 2025) karena akan bertambah lagi bebannya. Sekarang sudah berat, kalau ditambahkan kenaikan sedikit saja, maka semakin berat (bebannya)," kata dia dalam keterangannya, ditulis Jumat (20/9/2024).

Menurutnya, dengan fakta bahwa penerimaan negara (dari cukai) yang terus turun, maka sebenarnya menunjukkan beban kenaikan CHT yang sudah terlampau tinggi. "Kenaikan cukai ini saya rasa sudah sampai di limit, sehingga kinerja IHT jadi terganggu. Harapannya, cukai tidak akan naik lagi," terangnya.

Budhyman menambahkan saat ini beban yang dipikul industri juga terasa semakin berat dengan terbitnya PP 28/2024 dan rencana kemasan rokok polos tanpa merek pada RPMK. Kebijakan pemerintah ini, kata Budhyman, sangat menggangu subsistem dan komponen ekosistem pertembakauan.

"Nah, seperti di case PP 28/2024 dan RPMK ini kan banyak pelarangan-pelarangan yang nanti akan menyebabkan hilir terganggu, membuat produksi menurun, sehingga otomatis hulunya akan terganggu juga. Tidak hanya itu, tenaga kerja juga akan turun, termasuk petani tembakau dan cengkih. Semuanya akan rugi," imbuhnya.

Ancaman dari RPMK terkait kemasan rokok polos tanpa merek, kata Budhyman, juga semakin memberatkan IHT. "Kami melihat PP28/2024 dan RPMK ini dari awal memang tidak inklusif. Padahal IHT merupakan satu-satunya industri nasional yang terlengkap dan terintegrasi dari hulu ke hilir, yang kontribusinya luar biasa signifikan. Justru kalau Kemenkes membuat aturan ini, seperti menempatkan IHT di ruang hampa dan kontribusi kami diabaikan. Kami jelas menolak pasal bermasalah dan diskriminatif dalam PP Kesehatan, termasuk kemasan rokok polos tanpa merek," tegasnya.

Di kesempatan berbeda, Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PD FSP RTMM-SPSI DIY), Waljid Budi Lestarianto, mengatakan pihaknya menolak tegas rencana kenaikan CHT pada tahun 2025, khususnya saat ini IHT tengah ditekan regulasi PP 28/2024 dan aturan turunannya.

"Menurut kami, sebaiknya tidak ada kenaikan, dan 0% adalah pilihan yang tepat dan terbaik. Kami tidak akan berandai-andai atau membuka ruang negosiasi mengenai persentase. Kami khawatir kebijakan (kenaikan cukai) ini dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan, bahkan risiko terburuknya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Setiap tahun, kami selalu merasa was-was akan nasib kami," ujarnya.

Waljid juga menyoroti kenaikan cukai yang terlalu tinggi berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal. "Kami melihat bahwa keseriusan pemerintah dalam pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal belum maksimal. Oleh karena itu, daripada membuat aturan pembatasan peredaran dan pengenaan tarif cukai yang tinggi terhadap industri yang legal, sebaiknya pemerintah lebih serius dalam memberantas rokok ilegal," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah bersikap tidak adil dan bertindak setengah hati dalam upaya pemberantasan rokok ilegal, sedangkan di sisi lain, pemerintah dinilai sangat serius dalam membatasi peredaran dan mengeruk cukai dari rokok legal. "Ini kan lucu. Pemerintah membatasi peredaran rokok legal melalui PP 28/2024 (dan aturan turunannya) dan kenaikan cukai, tetapi peredaran rokok ilegal yang terus marak seolah dianggap remeh dan tidak ditindak. Menurut kami, ini sangat tidak adil," jelas dia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerima kedatangan Ketua Umum Baru Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah

Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie. Pertemuan itu berlangsung di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan Kamis kemarin.

"Kepada Ketua Umum dan Pengurus Kadin Indonesia yang baru, kami menyampaikan ucapan selamat atas selesainya Munaslub yang menghantarkan Pak

Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029," ujar Menperin dalam siaran pers, Jumat (20/9/2024).

Agus melanjutkan, Kemenperin menaruh harapan besar kerja sama antara Kemenperin dan Kadin Indonesia guna membangun industri manufaktur Indonesia ke depan. Ia juga mengajak Anindya berkolaborasi dalam perumusan peta jalan atau roadmap bagi pembangunan industri manufaktur lima tahun ke depan.

"Oleh karena itu untuk membangun roadmap tersebut, dalam waktu dekat disepakati akan ada pertemuan antara Kemenperin dengan Kadin Indonesia, dan melibatkan seluruh asosiasi industri binaan Kemenperin," jelas Menperin.

Agus mengungkapkan, berbagai kerja sama antara Kemenperin dengan Kadin Indonesia akan terus didorong agar semakin optimal dan sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN.

Sementara itu, Anindya menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan waktu Menperin menerima jajaran pengurus Kadin Indonesia.

"Terima kasih kepada Pak Menteri atas kesediaannya menerima kami sebagai Ketua Kadin Indonesia yang baru. Dalam kesempatan tadi, kami melaporkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang diselenggarakan pada Sabtu (14/9) lalu di Jakarta," ujar Anindya.

Kerja sama antara kedua pihak dirasakan manfaatnya oleh para pelaku industri. Menperin menyebutkan, kerja sama tersebut meliputi antara lain pengembangan program hilirisasi industri mineral, gas bumi, kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Selanjutnya, terkait dengan penguatan dan perlindungan industri dalam negeri seperti kebijakan TKDN guna pendalaman struktur industri dalam negeri, penerapan standar nasional Indonesia (SNI).

Lalu, peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM) komponen untuk masuk dalam rantai pasok industri otomotif, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) industri, pengembangan industri hijau, pemberdayaan industri halal, serta bentuk kerja sama lainnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Menperin tersebut, Menteri didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemenperin serta Staf Khusus Menteri. Sementara, Ketua Umum Kadin Indonesia hadir bersama Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Bobby Gafur Umar, Ketua Umum Kadin Lampung Muhammad Kadafi, dan Anggota Dewan Pertimbangan Nita Yudi.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mengajak petani di Jawa Timur untuk mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi di sisa waktu 2024. Ajakan ini disampaikan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi dalam acara "Rembuk Tani" di Madiun, Jawa Timur, Kamis (19/9) kemarin.

Rahmad menyampaikan, Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian (Kementan) sepakat meningkatkan produktivitas pertanian guna mengurangi ketergantungan impor di sektor pertanian. Ada dua strategi yang diambil guna meningkatkan produktivitas padi nasional, yaitu memenuhi kebutuhan pupuk petani dan memperbaiki sistem pengairan.

"Karena itu di awal tahun 2024, Pak Jokowi menaikkan alokasi pupuk bersubsidi dari alokasi awal 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Seumpama kemarin tidak ditambah, saat ini petani sudah tidak bisa menebus pupuk bersubsidi, karena sekarang (penyerapannya) sudah 5 juta ton," ujar Rahmad dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (20/9/2024).

Penambahan alokasi juga diberikan untuk petani Jawa Timur, dari alokasi awal 963.847 ton menjadi 1.920.074 ton atau ada peningkatan hampir dua kali lipat. Alokasi terbaru ini terdiri dari pupuk Urea bersubsidi 981.730 ton, NPK Phonska 832.370 ton, NPK Kakao 986 ton. Pemerintah juga mengalokasikan pupuk organik 104.988 ton.

Penyerapan pupuk bersubsidi Jawa Timur per 16 September 2024 sebanyak 1.024.346 ton atau 53% dari alokasi tahun 2024. Rinciannya penyerapan Urea 571.692 ton (58% dari alokasi), NPK 450.150 ton (54%), NPK Kakao 137 ton (14%), dan pupuk Organik 2.366 ton (2%).

Dorong Penyerapan Pupuk Subsidi

Sementara itu, Rahmad menambahkan, untuk mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga menjaga ketersediaan stok di berbagai daerah di Indonesia. Pihaknya melakukan kunjungan ke beberapa daerah memantau ketersediaan pupuk di lapangan. Kali ini di Jawa Timur dengan mengunjungi beberapa gudang dan kios yang ada di Ngawi, serta melaksanakan program Pupuk Indonesia Menyapa usai Rembuk Tani di Madiun.

Menyambut musim tanam di Jawa Timur, Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi 183.099 ton pupuk yang saat ini sudah tersedia di Gudang Lini II dan Lini III. Stok per 16 September 2024 tersebut jumlahnya 195% atau melebihi ketentuan minimum yang diatur oleh pemerintah 93.704 ton. Terdiri dari Urea 57.471 ton, NPK 125.531 ton, NPK Kakao 97 ton, dan pupuk Organik 4.052 ton.

"Penebusan pupuk semakin mudah. Kita sekarang telah mengaplikasikan iPubers di semua kios. Ketika petani mengalami kendala dalam penebusan melalui iPubers, jangan takut untuk menyampaikannya," tandas Rahmad.

Untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur, tambahnya, Pupuk Indonesia juga telah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung. Yaitu 188 Distributor, 67 Gudang Lini III (kabupaten/kota), 5.905 kios atau pengecer, dan 64 petugas lapangan yang memastikan pupuk bersubsidi disalurkan sesuai dengan regulasi.

Pupuk Indonesia juga memastikan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai regulasi. Berdasarkan Permentan 01/2024, petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus menggarap lahan maksimal 2 hektare (ha).

Petani juga melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura cabai, bawang merah, dan bawang putih, serta subsektor perkebunan tebu rakyat, kakao, dan kopi. Berikutnya, data RDKK dapat dievaluasi di tahun berjalan atau setiap caturwulan sekali, sedangkan di beleid sebelumnya data ini tidak bisa diubah di tahun berjalan.

Terakhir, Rahmad menambahkan, penyaluran pupuk bersubsidi akan dipermudah. Jika selama ini salah satu kendala penyaluran pupuk bersubsidi terlalu panjangnya proses pasca penetapan oleh Kementerian Pertanian dengan menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur dan SK Bupati/Walikota, ke depan tidak lagi karena alokasi ditetapkan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Bukanya mengurangi kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota, tapi usulannya kan sudah melalui Gubernur maupun Bupati/Walikota, ketika sudah ditetapkan Kementerian Pertanian dan dikembalikan ke gubernur wali kota/kota, maka waktunya habis, ketika petani butuh pupuk, barangnya belum bisa didistribusikan karena menunggu SK tersebut. Ke depan cukup melalui Kementan," pungkasnya.

Perusahaan tambang dan metalurgi asal Prancis, Eramet resmi memperkenalkan Presiden Direktur Eramet Indonesia yang baru, Jérôme Baudelet. Jérôme efektif menggantikan Bruno Faour per September 2024.

Di bawah kepemimpinan yang baru, Eramet siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pengembangan industri kendaraan listrik (EV) dan target transisi energi RI.

"Eramet melihat peluang besar di Indonesia dalam rantai pasok industri electric vehicle (EV). Dengan keahlian kami pada bidang pertambangan mineral kritis yang bertanggung jawab, kami berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia dalam mendukung transisi energi global," ujar Jérôme Baudelet dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).

Diketahui Jérôme Baudelet sudah menapaki karier di Eramet selama lebih dari dua dekade, dimulai sebagai Analis Pasar di Eramet USA pada tahun 1994. Ia kemudian menempati berbagai posisi manajerial di Taiwan, China, dan Prancis sebelum menjadi Direktur Sales dan Marketing Nickel dan Lithium sejak 2013.

Dengan pengalaman global yang luas di industri nikel dan baja tahan karat, Baudelet membawa visi kuat untuk mendorong Eramet Indonesia menjadi mitra strategis pemerintah dan menjadi salah satu pemain kunci di ekosistem EV global.

Eramet di Indonesia

Eramet telah hadir di Indonesia sejak tahun 2006, dimulai dari proses eksplorasi di Halmahera, Maluku Utara. Pada tahun 2017, Eramet bermitra dengan Tsingshan, membentuk perusahaan patungan (joint venture), yaitu PT Weda Bay Nickel. Dalam struktur kepemilikan WBN, Strand Minerals memegang kepemilikan saham sebesar 90%, yang terdiri dari Eramet (43%) dan Tsingshan (57%). Sisanya, 10% besaran saham dimiliki oleh PT Antam Tbk, mewakili Pemerintah Indonesia. Melalui kemitraan strategis ini, Eramet membawa keahlian teknis dalam pengelolaan tambang yang berstandar internasional dan berkontribusi pada pengembangan industri nikel Indonesia yang berkelanjutan.

Perusahaan mencatatkan kemajuan substansial dalam produksi nikel di WBN. Hal ini tentunya tidak lepas dari fakta Weda Bay yang merupakan salah satu tambang nikel terbesar di dunia. Laporan terbaru Eramet mencatat sekitar +52% volume bijih nikel diproduksi di Indonesia.

Selain nikel, Eramet juga fokus pada mineral kritis lainnya dalam rantai nilai baterai EV, seperti lithium. Tahun ini, Eramet telah menandatangani nota kerjasama dengan Badan Geologi ESDM untuk melakukan studi bersama terkait potensi sumber daya lithium di Indonesia.

Di samping itu, pada tahun 2023, Eramet bersama Kalla Group, PowerCo, dan Stellantis membentuk konsorsium untuk pengembangan pusat kendaraan listrik ramah lingkungan, 'Responsible Green Electric Vehicle' (RGEV), di Indonesia, yang bertujuan untuk mengedepankan praktik ekstraksi dan pengolahan yang berkelanjutan.

Jérôme menekankan ke depannya Eramet akan fokus mengejar ambisi untuk menjadi pemain kunci di industri EV di Indonesia dengan memprioritaskan investasi dan pengembangan mineral kritis yang mendukung transisi energi, termasuk di antaranya nikel, lithium dan kobalt.

Sebagai operator tambang, dia menegaskan perusahaan berkomitmen mewujudkan praktik tambang berkelanjutan. Salah satunya melalui penerapan standar internasional Initiative Responsible Mining Assurance (IRMA), yang telah diakui secara global.

Di sisi lain, pemain besar nikel ini juga menyiapkan CSR Roadmap untuk tahun 2024-2026 bertajuk 'Act for Positive Mining' untuk memperkuat komitmen keberlanjutan tersebut.

"Eramet berkomitmen untuk memastikan pengelolaan tambang di Weda Bay Nickel mengikuti CSR Roadmap tersebut. Di tingkat global, Eramet telah menjadwalkan audit oleh IRMA di seluruh wilayah operasional kami," tegasnya.

Seru! Festival LIKE 2 Gelar Fun Riding Motor Listrik

Seru! Festival LIKE 2 Gelar Fun Riding Motor Listrik

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi lantaran penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tepatnya, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari PP yang memuat standarisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan mengatakan jika kebijakan tersebut diterapkan, akan terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan. Padahal warung-warung kelontong hampir sebagian penjualan hariannya berasal dari rokok.

Selain itu, larangan berjualan produk tembakau radius 200 meter dapat menyebabkan outlet penjualan menjadi berkurang. Imbasnya, keuntungan penjualan harian menurun.

"Artinya kalau dari sisi market ada tekanan itu akan berdampak kepada sisi produksi. Sisi produksi ada tekanan, akan berdampak kepada tenaga kerja. Tenaga kerja, ada dampak di tenaga kerja ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi, ya ini secara keseluruhan akan berdampak kepada perekonomian nasional kita," kata Merri saat ditemui di Perle Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024).

Dia menjelaskan apabila ada kebijakan yang dapat menekan sisi produksi, tentunya industri akan membuat kebijakan khusus untuk melakukan efisiensi di mana-mana, termasuk di tenaga kerja.

Padahal industri tembakau dapat bertahan di era pandemi covid-19. Dia bilang pada masa pandemi, industri tembakau tidak melakukan PHK. Dia pun mempertanyakan mengapa usai pandemi, pemerintah justru menerbitkan kebijakan yang dapat menekan industri tembakau.

"Kalau tadi itu (potensi PHK) pasti ada. Kalau memang pasar kita berkurang, penjualan berkurang pasti dari sisi produksi kan dikurangi. Pengurangan produksi ini akan membuat satu kebijakan khusus di industri masing-masing untuk melakukan efisiensi di mana-mana. Efisiensi itu ya pada akhirnya juga akan melakukan efisiensi di tenaga kerja," jelasnya.

Lebih lanjut, PHK itu tidak hanya terjadi di industri tembakau saja, melainkan industri pendukungnya, seperti industri kertas dan industri filter. Padahal banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada sektor industri tersebut. Meski begitu, dia menyebut pihaknya belum memperkirakan atau menghitung berapa besar PHK yang terjadi di industri tembakau. Namun, dari pelaku industri hasil tembakau memang telah menyatakan akan berdampak negatif.

"Dan banyak masyarakat Indonesia yang bergantung kehidupannya kepada sektor industri hasil tembakau ini. Baik itu dari petani tembakau, petani cengkeh, pekerja langsung di industri hasil tembakaunya dan pekerja di industri-industri pendukungnya, seperti di industri kertas, industri filter. Itu banyak. Jadi, harus mempertimbangkan," terangnya.

Kemenperin Tidak Dilibatkan dalam Penerbitan PP 28/2024

Pihaknya pun selalu aktif mengikuti pembahasan terkait PP 28/2024 mulai dari September 2023 hingga April 2024. Sayangnya, dalam pembahasan tersebut, pendapatnya tidak pernah didengar.

"Kami Kemenperin aktif dalam pembahasan PP 28/2024 dari September 2023 sampai terakhir itu di April 2024, kami ikut serta. Namun satu hal yang kami sangat disayangkan ternyata suara Kemenperin tidak terlalu didengar," terangnya.

Merri menyebut pihaknya tidak pernah dilibatkan untuk melihat rancangan atau draf dari PP 28/2024 sebelum diterbitkan. Dia bilang saat itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lupa mengundang Kemenperin. Bahkan pihaknya telah bersurat kepada Kemenkes agar dapat melihat rancangan atau draf final PP tersebut. Namun, sampai peraturan turunan melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana, Kemenperin tidak juga dilibatkan.

Sayangnya, kejadian tersebut terulang. Kemenperin juga tidak dilibatkan dalam dengar pendapat atau public hearing bersama asosiasi industri hasil tembakau (IHT). Alasannya, Kemenkes juga lupa mengundang pihaknya.

"Jadi kemarin waktu public hearing pun kami tidak diundang yang menurut teman-teman dari Kemenkes mereka kelupaan mengundang kami. Sebetulnya kan ada dua tahapan diskusi, tahapan pertama terkait industri hasil tembakau, tahapan keduanya itu terkait GGL. Dan di GGL pun kami juga tidak diundang. Artinya kelupaannya tuh berulang," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) getol menggenjot proyek hilirisasi di Indonesia. Menurutnya, selama ini banyak juga pihak yang mengkritisi kebijakan ini.

Beberapa kritik menyebutkan hilirisasi yang dilakukan hanya menguntungkan perusahaan saja. Masyarakat tak menerima keuntungan secara langsung dari proyek-proyek besar hilirisasi.

Jokowi membantah hal tersebut. Masyarakat juga bisa dapat untung, hal itu terjadi dari pajak dan pungutan lainnya yang masuk ke negara dari perusahaan yang melakukan hilirisasi. Dari pajak tersebut, pemerintah melakukan pembangunan hingga pembiayaan berbagai proyek dan bantuan sosial.

"Ada yang sampaikan ke saya, itu kan yang untung perusahaan, dapat apa rakyat? Jangan keliru, kita itu pungut pajak dari sana. Pajak perusahaan, pajak karyawan, bea ekspor, pajak ekspor, bea keluar, belum lagi PNBP-nya sangat banyak sekali, ini kan kembali ke masyarakat," ungkap Jokowi dalam Kongres ISEI, yang disiarkan virtual, Kamis (19/9/2024).

Belum lagi dampak langsung seperti penyerapan tenaga kerja lokal hingga multiplier effect ekonomi yang terjadi di sekitar lokasi hilirisasi. Dia memaparkan, hasil dari hilirisasi, misalnya saja nilai ekspor nikel.

Nilai ekspor nikel dan olahannya naik pesat sejak hilirisasi dilakukan. Pada 2015 ekspor nikel hanya Rp 45 triliun, ketika hilirisasi dilakukan jumlahnya naik sampai ratusan triliun.

"Ketika disetop 2021 dari Rp 45 triliun itu muncul angka Rp 340 triliun. Di 2022 muncul Rp 520 triliun, dan 2023 angkanya Rp 520 triliun. Ini lompatan yang besar," beber Jokowi.

Dari sektor minerba pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2015 hanya Rp 29 triliun, tapi pada 2023 PNBP minerba naik sampai Rp 172 triliun.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai rencana aturan kemasan rokok polos memicu pemalsuan produk-produk tembakau. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Negosiator Perdagangan Ahli Madya, Kemendag Angga Handian Putra menilai setiap negara mempunyai kondisi yang berbeda dari segi struktur pasar hingga perilaku konsumen. Untuk itu, kebijakan tersebut tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia.

"Karena kita juga perlu mengantisipasi penggunaan kebijakan kemasan polos makin luas padahal tadi saya sampaikan, setiap negara mempunyai kondisi yang berbeda, struktur pasar yang berbeda, perilaku konsumen yang berbeda jadi sebetulnya tidak serta merta bisa diterapkan nah ini dampak sistemiknya ini yang perlu kita antisipasi," kata Angga saat ditemui di Perle Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024).

Selain itu, dia menyebut kebijakan itu dapat berdampak pada ekspor-impor industri tembakau. Misalnya, apabila ingin ekspor dapat menghambat produksi lantaran kemasannya harus berubah. Selain itu, dia bilang dari segi biaya produksi juga meningkat karena harus mengubah desain.

Dia juga memperkirakan bahwa kebijakan tersebut memicu pemalsuan produk. Sebab, hak-hak merek dagang dihilangkan.

"Dari kemasan polos ini juga perlu diantisipasi, tapi pemalsuan produknya karena itu juga sebetulnya dari bentuk dari penghilangan-penghilangan hak dari penggunaan merek dagang sehingga pemalsuan-pemalsuan bisa terjadi dengan mudah ya," terangnya.

Dari segi impor, dia bilang Indonesia masih mengimpor beberapa produk, meskipun Indonesia menjadi produsen rokok.

"Kita perlu melihat dampak terhadap impor ya, apakah menimbulkan pembatasan, terus kalau menimbulkan pembatasan artinya nanti negara lain yang memiliki kepentingan yang besar supaya produknya tidak terhambat untuk masuk ke Indonesia. Karena walaupun kita produsen, tapi juga kita tetap impor beberapa produk terus juga dampaknya terhadap perdagangan internasional juga," terangnya.

Rencana pemerintah menerapkan aturan standarisasi kemasan atau kemasan polos tanpa rokok menuai polemik. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan aturan tersebut berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) baik di industri tembakau maupun industri pendukungnya.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan mengatakan apabila kebijakan tersebut diterapkan akan terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan. Padahal warung-warung kelontong hampir sebagian penjualan hariannya berasal dari rokok.

Selain itu, larangan berjualan produk tembakau radius 200 meter dapat menyebabkan outlet penjualan menjadi berkurang. Imbasnya, keuntungan penjualan harian menjadi berkurang.

"Artinya kalau dari sisi market ada tekanan itu akan berdampak kepada sisi produksi. Sisi produksi ada tekanan, akan berdampak kepada tenaga kerja. Tenaga kerja, ada dampak di tenaga kerja ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi, ya ini secara keseluruhan akan berdampak kepada perekonomian nasional kita," kata Merri saat ditemui di Perle Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024).

Dia menjelaskan apabila ada kebijakan yang dapat menekan sisi produksi, tentunya industri akan membuat kebijakan khusus untuk melakukan efisiensi di mana-mana, termasuk di tenaga kerja.

Padahal industri tembakau dapat bertahan di era pandemi covid-19. Dia bilang pada masa pandemi, industri tembakau tidak melakukan PHK. Dia pun mempertanyakan mengapa usai pandemi, pemerintah justru menerbitkan kebijakan yang dapat menekan industri tembakau.

"Kalau tadi itu (potensi PHK) pasti ada. Kalau memang pasar kita berkurang, penjualan berkurang pasti dari sisi produksi kan dikurangi. Pengurangan produksi ini akan membuat satu kebijakan khusus di industri masing-masing untuk melakukan efisiensi di mana-mana. Efisiensi itu ya pada akhirnya juga akan melakukan efisiensi di tenaga kerja," jelasnya.

Lebih lanjut, PHK itu tidak hanya terjadi di industri tembakau saja, melainkan industri pendukungnya, seperti industri kertas dan industri filter. Padahal banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada sektor industri tersebut. Meski begitu, dia menyebut pihaknya belum memperkirakan atau menghitung berapa besar PHK yang terjadi di industri tembakau. Namun, dari pelaku industri hasil tembakau memang telah menyatakan akan berdampak negatif.

"Dan banyak masyarakat Indonesia yang bergantung kehidupannya kepada sektor industri hasil tembakau ini. Baik itu dari petani tembakau, petani cengkeh, pekerja langsung di industri hasil tembakaunya dan pekerja di industri-industri pendukungnya, seperti di industri kertas, industri filter. Itu banyak. Jadi, harus mempertimbangkan," terangnya.

Sebelumnya, Kemenkes menerbitkan PP 28/2024 yang menuai penolakan dari berbagai stakeholders, termasuk ekosistem pertembakauan. Saat ini, Kemenkes tengah merampungkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari peraturan tersebut yang juga menuai penolakan dari berbagai kalangan.

Pemerintah berencana menerapkan standarisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024. Kebijakan tersebut dinilai dapat menurunkan penerimaan negara hingga Rp 27,7 triliun.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai rancangan PMK tersebut menjadi badai selanjutnya yang dihadapi industri rokok. Padahal aturan PP 28/2024 sendiri juga berdampak industri hasil tembakau, tenaga kerja, hingga penerimaan negara.

Berdasarkan hasil perhitungannya, skenario jumlah kemasan, pemajangan produk, dan iklan tembakau akan menurunkan pertumbuhan ekonomi minus 0,53%. Kemudian penerimaan perpajakan 52,8% tenaga kerja di industri rokok berkurang 10,08%, tembakau olahan 2,38%, petani tembakau 17,16%, hingga petani cengkeh 3,73%.

Dia menilai kebijakan ini dari desain kemasan secara perlahan ini akan mematikan industri rokok. Selain itu, akan menumbuh suburkan rokok ilegal di pasaran.

"Tentu saja, ini akan menurunkan, bukan hanya plain packaging saja, itu akan menurunkan penerimaan negara, terutama dari cukai, sebesar Rp 27,7 triliun. Tadi 3 PP tadi yang kami hitung Rp 58 triliun, sekarang ada tambahan baru Rp 27,7 triliun. Jadi, akan luar biasa dampaknya terhadap penerimaan negara," kata Tauhid dalam acara 'Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek' di Perle Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Dia pun menyebut desain kemasan polos ini telah diterapkan di sejumlah negara, seperti Australia, Skotlandia, Kolumbia, hingga New Zealand. Di Skotlandia, para konsumen bingung memilih varian merek dari industri tembakau karena penampilan kemasan yang berubah. Imbasnya, transaksi di ritel dapat bermasalah.

Lebih lanjut, di New Zealand, penelitian 2023, Tauhid menyebut kemasan polos tanpa merek itu dapat menurunkan brand awareness dan influence nama brand. Sementara, di Kolombia baru-baru ini 2024, konsumen harus membayar mahal sekitar US$ 5,63 agar kebijakan kemasan polos tidak ditetapkan.

"Dan di Inggris, ini yang menarik justru penerapan kemasan standar packaging plus juga kebijakan cukai itu akan menurunkan pendapatan perusahaan. Jelas tadi, di Inggris sudah ada lesson-learn-nya. Di 2017 ke 2018 sekitar 16% penurunan pendapatan, bahkan produksi rata-rata turun sekitar 6,3 juta batang," jelasnya.

Melihat hal itu, Tauhid menilai kebijakan itu harus diimbangi dengan kebijakan lainnya agar industri tembakau tidak semakin tertekan. Dia berharap ada peraturan yang bisa menopang dan melengkapi aturan tersebut.

"Karena harus mengganti bagaimana potensi katakanlah pertumbuhan ekonomi yang lost, termasuk juga penerimaan negara yang lost ini akan seperti apa? Artinya bahwa kebijakan tidak boleh tunggal, harus ada kebijakan lain, ada substitusi dari banyak dimensi," tegasnya.

Pemerintah berencana menerapkan aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024. Sejalan dengan itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengaku pendapatnya dalam pembahasan aturan tersebut sama sekali tidak didengarkan.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan mengatakan pihaknya selalu aktif mengikuti pembahasan terkait PP 28/2024 mulai dari September 2023 hingga April 2024. Sayangnya, dalam pembahasan tersebut, pendapat pihaknya tidak pernah didengar.

"Kami Kemenperin aktif dalam pembahasan PP 28/2024 dari September 2023 sampai terakhir itu di April 2024, kami ikut serta. Namun satu hal yang kami sangat disayangkan ternyata suara Kemenperin tidak terlalu didengar," kata Merri dalam acara 'Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek' di Perle Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Merri menyebut pihaknya tidak pernah dilibatkan untuk melihat rancangan atau draf dari PP 28/2024 sebelum diterbitkan. Dia bilang saat itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lupa mengundang Kemenperin. Bahkan pihaknya telah bersurat kepada Kemenkes agar dapat melihat rancangan atau draf final PP tersebut.

Namun, sampai peraturan turunan melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana, Merri menyebut pihaknya tidak juga dilibatkan.

"PP 28/2024 terbit 26 Juli 2024. Sebelumnya pun terkait PP 28/2024 kita sudah bersurat bahwa kita belum melihat draf final dan tidak diikutsertakan dalam pemarafan. Namun, setelah itu terbit, maksud kita itu ada perbaikan untuk penyusunan, turunan dari PP ini harapannya kita diikutsertakan. Namun dari 26 Juli sampai hari ini kami belum pernah diikutsertakan dalam pembahasan apapun terkait turunan PP 28/2024 ini," jelasnya.

Lebih lanjut, kejadian tersebut berulang. Kemenperin juga tidak dilibatkan dalam dengar pendapat atau public hearing bersama asosiasi industri hasil tembakau (IHT). Alasannya, Kemenkes juga lupa mengundang pihaknya. Dia pun berharap Kemenkes dapat melihat posisi Kemenperin.

"Jadi kemarin waktu public hearing pun kami tidak diundang yang menurut teman-teman dari Kemenkes mereka kelupaan mengundang kami. Sebetulnya kan ada dua tahapan diskusi, tahapan pertama terkait industri hasil tembakau, tahapan keduanya itu terkait GGL. Dan di GGL pun kami juga tidak diundang. Artinya kelupaannya tuh berulang," imbuhnya.

Komisi XI Kritik RPMK

Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mencurigai ada pihak tertentu yang cawe-cawe terkait ketentuan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang akan menguntungkan pelaku usaha rokok elektronik tertentu.

Menurut Misbakhun, ada disharmoni antara Pasal 3 dan Pasal 7 dalam RPMK. Pasal 3 ayat (1) RPMK menyebutkan bahwa ruang lingkup Permenkes mencakup Standardisasi Kemasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Pasal 3 ayat (3) mengatur bahwa Rokok Elektronik meliputi: (i) sistem terbuka atau isi ulang cairan nikotin; (ii) sistem tertutup atau cartridge sekali pakai; dan (iii) padat.

Namun, pengaturan lebih lanjut mengenai standardisasi kemasan di Pasal 7 ayat (1) hanya mengatur untuk standardisasi kemasan rokok elektronik sistem terbuka atau isi ulang dan Pasal 7 ayat (2) mengatur kemasan sistem tertutup (cartridge).

"Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai rokok elektronik padat. Ada apa dengan Menkes?. Kami curiga jangan-jangan ada intervensi perusahaan rokok global yang meminta Kemenkes tidak mengatur dan tidak mengendalikan rokok elektronik padat yang merupakan produk padat impor," tegas Misbakhun.

Sebelumnya, Kemenkes menerbitkan PP 28/2024 yang menuai penolakan dari berbagai stakeholders, termasuk ekosistem pertembakauan. Saat ini, Kemenkes tengah merampungkan RPMK yang juga menuai penolakan dari berbagai kalangan.

Diketahui, pelaku industri rokok elektronik mayoritas adalah UMKM dan bagian dari industri kreatif. Adanya aturan tersebut, kata Misbakhun, akan menyebabkan banyak usaha gulung tikar karena tak sanggup berkompetisi dengan pelaku usaha global (global player) yang padat modal.

Menurut politisi Partai Golkar itu, hilangnya pengaturan rokok elektrik jenis padat (solid), di lain sisi objek pengaturan RPMK ini hanya produk tembakau konvensional, produk tembakau iris, kantung nikotin, rokok elektronik sistem terbuka dan sistem tertutup, maka dalam konteks ini ada ketidakadilan dalam berusaha.

"Hal ini akan menyebabkan terciptanya iklim usaha yang tidak sehat bagi kalangan rokok elektronik, dikarenakan adanya diskriminasi pengaturan oleh pemerintah," tegas Misbakhun.

Misbakhun menegaskan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah amanat Konstitusi. Oleh karena itu, Misbakhun mengingatkan pemerintah yang memproduksi produk hukum harus lebih Konstitusional.

"Konstitusional dalam arti jangan sampai yang tidak diatur oleh Undang-Undang kemudian peraturan-peraturan di bawahnya itu mengatur sebuah aturan yang memang tidak ada di batang tubuh norma Undang-Undangnya," pungkas Misbakhun.