PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 976 miliar untuk 2025. Direktur Utama INKA, Eko Purwanto mengatakan suntikan dana diperlukan untuk mengembangkan industri perkeretaapian di dalam negeri.

Bersama Komisi VI DPR RI, Eko awalnya menjelaskan bahwa PMN 2025 ditujukan karena meningkatnya permohonan pembuatan kereta api khususnya dari KAI Group.

"Didasari kebutuhan kereta api terutama di dalam negeri yang kebutuhan dari PT KAI Group kereta-kereta berpenggerak commuter baik itu KRL maupun kereta elektrik lainnya yang non-KRL ini juga kereta-kereta yang aglomerasi. Jadi kebutuhan yang meningkat tidak sebanding dengan kapasitas PT INKA," jelas Eko di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Eko kemudian menjelaskan bahwa PMN Rp 976 miliar diperlukan untuk mengembangkan kapasitas INKA dalam mengembangkan sarana perkeretaapian. Selain itu, PMN juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan penyediaan produk perkeretaapian.

Oleh sebab itu, Eko mengatakan PMN spesifik bakal digunakan untuk mengembangkan fasilitas produksi yang bisa memproduksi komponen kereta api yang kerap didatangkan dari luar negeri.

"PMN 2025 ini nanti akan kami pergunakan untuk pengembangan fasilitas produksi, untuk pengembangan dan penyediaan beberapa komponen yang mulai kami rencanakan untuk bisa diproduksi di dalam negeri, sehingga beberapa komponen yang selama ini impor bisa dikurangi dan bisa kita sediakan di dalam negeri," terangnya.

Menurut Eko, ada berbagai manfaat yang bisa diperoleh berbagai pihak karena PMN. Untuk negara, PMN akan memenuhi sarana transportasi kereta api dalam negeri, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan menguatkan eksosistem industri perkeretaapian nasional.

Bagi masyarakat, PMN bisa menambah lapangan kerja, memenuhi sarana transportasi, dan meningkatkan kemandirian industri. Sementara bagi perusahaan, PMN bakal mengembangkan penguasaan teknologi perkeretaapian PT INKA.

"PMN 2025, pimpinan dan anggota dewan, PT INKA mengajukan Rp 976 miliar untuk membutuhkan seperti yang kami sampaikan di atas. Sedangkan PMN ini nanti selain untuk peningkatan kapasitas, pemenuhan kebutuhan sarana kereta api dalam negeri terutama, juga ini nanti selain itu untuk supply chain dalam negeri bisa meningkat," pungkasnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap penyebab sejumlah industri tekstil dan produk tekstil (TPT) bangkrut hingga menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu yang disinggung Kemenperin terkait kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Selain itu, TikTok Shop juga disinggung menjadi penyebab industri tekstil Indonesia terdampak, karena melalui platform itu barang impor dengan harga murah membanjiri Indonesia.

"Pertama banjirnya produk jadi dengan harga sangat murah ini langsung dihadapkan dengan produksi dalam negeri. Persetujuan impor (PI) yang dikeluarkan oleh Kemendag tidak mempertimbangkan harga dan supply, demand. Banjir produk impor juga dijual di market place, sosial media antara lain TikTok Shop, dan lain-lain," ujar Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Permendag 8 tahun 2024 terkait kebijakan impor juga disebut menjadi penyebab juga industri tekstil babak belur. Reni menyebut akibat aturan itu Industri Kecil Menengah (IKM) sulit mendapatkan order karea kalah saing dengan produk luar negeri yang murah di pasaran.

"Penurunan utilisasi alas kaki, IKM rata-rata turun 70% semenjak Permendag 8/2024 ini. (Sebelumnya) dengan adanya Permendag 36/2024 menyebabkan IKM mendapatkan order banyak, hingga melakukan hiring tenaga kerja. Dengan Permendag 8/2024, berlaku Mei menyebabkan beberapa kontrak order dibatalkan ini berkurang 70% terutama IKM berjualan produk massal," terangnya.

Selain itu, akses pembiayaan dari perbankan juga menyulitkan industri untuk pengadaan mesin. Padahal umur mesin telah berumur 20 tahun ke atas. Hal ini yang juga menyebabkan penurunan produksi tekstil.

Penyebab lainnya, permasalahan geopolitik global yang berimplikasi pada penurunan permintaan pakaian jadi dan alas kaki dari negara tujuan ekspor, khususnya Amerika dan Uni Eropa.

Lalu, India, Turki, dan Vietnam sudah menerapkan restriksi perdagangan melalui kebijakan trade-remedies serta kebijakan non tarif barrier seperti penerapan Quality Control Orderes oleh India untuk produk viscose stople fiber dan alas kaki. Ia juga menyebut, kerja sama dagang I-EU CEPA yang belum ditandatangi menyebabkan produk tekstil sulit masuk ke Uni Eropa.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melangsungkan sosialisasi atas Peraturan Pemerintah (PP) 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri. Aturan ini diharapkan dapat meratakan penyebaran kawasan industri sekaligus sebagai upaya mempersatukan industri ke dalam bentuk kawasan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, aturan tersebut menjadi salah satu bentuk penyesuaian pemerintah dalam menghadapi dinamika global dan nasional yang terus berkembang.

"Kami harapkan dan kami yakini akan membantu mendukung pertumbuhan dari industri manufaktur yang memiliki daya saing dan juga nilai tambah," kata Agus, dalam sambutannya di acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Dalam menghadapi pergerakan industri yang semakin dinamis, lanjut Agus, Kementerian Perindustrian punya tujuan untuk menciptakan lingkungan kondisi manufaktur yang sesuai dengan harapan pelaku industri. Menurutnya, hal ini pun tidak mudah.

PP Nomor 20 tahun 2024 ini merupakan acuan bersama dalam mengembangkan industri yang berdaya saing yang inklusif dan berkelanjutan kedepannya. Agus mengatakan, pihaknya terbuka dengan masukan-masukan dari industri dalam implementasi PP ini dan penyusunan aturan turunannya.

Dalam rangka percepatan implementasi PP tersebut, saat ini Kementerian Perindustrian menginisiasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang mencakup tentang Peta Jalan Industri hingga peraturan menteri (permen) terkait pelaksanaan PP tersebut.

"Kami dari Kementerian Perindustrian menggunakan seluruh stakeholder untuk memberikan masukan agar aturan turunan tersebut merupakan aturan yang mendekati sempurna. Tidak ada yang sempurna tapi kita harap ini bisa mendekati sempurna," tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ditjen Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri Internasional (KPAII) Eko Cahyanto mengatakan, peraturan ini merupakan bentuk penyempurnaan ari PP No. 142 tahun 2015 tentang kawasan industri.

"Pembangunan kawasan perlu didukung dengan kebijakan pengembangan kewilayahan yang bersifat spasial, terutama pemenuhan infrastruktur industri di sekitar Kawasan Industri, sehingga untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, perlu dilakukan pengaturan Kembali," kata Eko, dalam sambutannya.

Eko menjelaskan, pengaturan Kembali perlu dilakukan dalam mengintegrasikan pembangunan kawasan industri dengan pengembangan wilayah pendukungnya. Hal ini harapannya dapat diwujudkan melalui peraturan baru tersebut.

"PP ini cukup panjang melibatkan banyak pihak dan melalui proses yang cukup berbelit. Oleh karena itu kami laporkan bahwa sesuai arahan Bapak Menperin, kami akan memulai menyiapkan peraturan turunan dari peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2024 ini sesegera mungkin," imbuhnya.

Dengan diterbitkannya PP No. 20/2024 ini, menurutnya upaya sudah selayaknya upaya percepatan penyebaran pembangunan industri bisa menjadi lebih fokus, sehingga program penyebaran wilayah industri bisa semakin baik di daerah.

Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan saat ini pemerintah tengah membahas aturan terkait Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran impor.

Ia menyebutkan, untuk penerapan BMTP impor produk kain ini sedang dibahas dalam rapat pleno yang baru saja digelar oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan rujukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 55/2020 yang sempat diberlakukan pada 27 Mei 2020 hingga 8 November 2022.

"Kemungkinan pertengahan bulan ini (Juli) sudah terbit (aturan BMTP impor kain)," katanya saat ditemui wartawan setelah diskusi media di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (8/7/2024).

Dalam hal ini Reni mengaku Kemenperin secara aktif melakukan berbagai macam penyelidikan atas rencana BMTP ini untuk kemudian dibahas bersama Kementerian lain.

"Begitu selesai penyelidikan, hasilnya diserahkan kepada ketua tim pertimbangan kepentingan nasional yang kemudian akan mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan agar digelar rapat pleno lagi. Memang prosesnya panjang. Tapi bulan ini pasti akan terbit. Ini kan masih tanggal 8," tegasnya.

Kemudian Reni mengatakan pihaknya juga secara aktif membahas Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk memastikan tidak ada produk impor dengan harga jual jauh di bawah harga pasar dalam negeri. Walaupun ia tidak menyebutkan apakah aturan ini akan keluar bersama dengan BMTP atau tidak.

Menurutnya pengenaan besaran BMAD ini akan ditentukan oleh tingkat kooperatif atau kerja sama inportir dengan pemerintah. Semakin mereka kooperatif dengan aturan ini nanti, maka semakin kecil biaya bea masuk yang dikenakan.

"Kami memang sedang menginisiasi itu juga BMAD. Kalau BMAD itu kan kalau tidak fair gitu ya, ada dumping terbukti, kita melihat apakah kooperatif atau tidak gitu kan," ucapnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, bukan biang kerok industri tekstil bangkrut.

"Kalau (industri) tekstil mengatakan 'kita bangkrut gara-gara Permendag 8', ya nggak benar," kata pria yang akrab disapa Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Zulhas menjelaskan, Pertimbangan Teknis (Pertek) yang dihapus adalah yang terbaru. Sementara Pertek untuk TPT sudah ada sejak lama, begitu juga dalam peraturan sebelumnya.

"Karena itu (Pertek TPT) nggak dihapus, TPT tetap ada Pertek. Yang baru tadi, yang tambahan-tambahan baru, itu yang dihapus," jelas dia.

Zulhas menjelaskan awal mula protes dari industri tekstil. Hal itu bermula saat 26.415 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak.

Tindak lanjut dari tertahannya puluhan ribu kontainer itu, muncul revisi Permendag terkait kebijakan impor menjadi Permendag 8 Tahun 2024. Dalam aturan itu, pengusaha diberikan relaksasi selama hampir dua bulan agar kontainer yang tertahan itu bisa masuk ke Indonesia.

Namun, keputusan itu juga menjadi malapetaka untuk industri dalam negeri khususnya tekstil. Zulhas mengatakan dari sanalah, Kementerian Perindustrian mengeluhkan banjirnya barang impor.

"Dikasihlah relaksasi hampir dua bulan agar kontainer yang numpuk itu boleh keluar lancar. Nah, mungkin itu juga yang membuat perindustrian teriak, 'kok barang banjir' karena memang ada relaksasi, 10 Maret sampai 17 Mei. Itu putusan diputuskan rapat terbatas, saya menteri, kalau saya menteri apapun Keputusan Presiden saya harus ikut. Jadilah Permendag (8/2024) jadi, saya lagi di Peru," terangnya.

Sebelumnya, elemen buruh tekstil yang tergabung dalam tiga organisasi menggelar aksi dari kawasan Patung Kuda Aruna Wijaya, Jalan Merdeka Barat menuju Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Mereka mendatangi kedua instansi itu untuk menuntut pencabutan sejumlah regulasi yang dinilai memberatkan buruh, salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Memang kita lebih kepada kementerian. Makanya nanti siang kita pecah, kementerian perdagangan dan kementerian perhubungan. Dengan catatan kenapa di depan Istana supaya presiden juga tahu," kata Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Rabu (3/7) lalu.

Iqbal menjelaskan, pihaknya bakal datang untuk meminta audiensi dengan pejabat sejumlah kementerian tersebut. Harapannya, elemen buruh bisa menyampaikan langsung permohonan pencabutan Permendag 8 Tahun 2024. Meskipun demikian, Iqbal mengaku juga menaruh tenggat waktu bagi para kementerian.

Ia meminta agar Kemendag dan Kemenhub bisa mencabut regulasi dalam kurun waktu 1x7 hari. Jika hal itu tidak dilakukan, Iqbal mengancam bakal melumpuhkan Indonesia.

Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menyebut sektor industri petrokimia khususnya bahan baku plastik Tanah Air akan kemasukan investasi sebesar US$ 31,41 miliar dari enam proyek.

Secara rinci ia menyebut ada proyek PT. Lotte Chemical Indonesia dengan nilai investasi sebesar US$ 4 miliar yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2025 mendatang. Lalu ada PT Pertamina - Polytama Propindo 2 sebesar US$ 322 juta dengan target operasi mulai 2027.

Kemudian ada juga Proyek Olefin TPPI Tuban dengan nilai investasi US$ 3,9 miliar dan ditargetkan beroperasi pada 2028. Lalu proyek dari PT. Chandra Asri Perkasa senilai US$ 5 miliar (Rp 63,1 triliun) dengan target operasi 2029.

Terakhir ada PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) (Proyek GRR Tuban) senilai US$ 16,5-18 miliar dengan target operasi 2030. Di luar itu ada juga investasi dari PT Sulfindo Adiusaha senilai US$ 193 juta, namun belum bisa dipastikan kapan akan beroperasi.

"Jadi memang rencananya proyek industri kimia sampai dengan 2030 mencapai US$ 31 ribu juta (US$ 31,41 miliar), terbagi jadi untuk beberapa proyek," kata Reni dalam diskusi media di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (8/7/2024).

Meski begitu, Reni mengaku sejumlah investor berpotensi membatalkan rencana mereka untuk menanamkan investasi di RI karena Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024.

Ia menjelaskan dalam Permendag 25/2022, sebelumnya pemerintah menerapkan cukup banyak pembatasan impor industri kimia termasuk di dalamnya petrokimia bahan baku plastik hingga industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang memerlukan rekomendasi teknis.

Pembatasan ini banyak dihilangkan dalam Permendag No 8/2024. Menurutnya kondisi ini membuat pasar dalam negeri tidak lagi terlindungi dari gempuran barang impor yang pada akhirnya membuat para investor berpikir kembali untuk melakukan investasi di Indonesia.

"Jadi terkait dengan perubahan ini, dampaknya adalah menurunnya minatnya investasi karena terlalu cepatnya perubahan regulasi ini. Termasuk ada beberapa perusahaan yang akan melakukan, sudah merencanakan (investasi) apakah akan lanjut atau tidak," ucapnya.

Karenanya ia meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk mengkaji ulang aturan Permendag No 8/2024, khususnya terkait pembatasan impor produk petrokimia dan tekstil. Dengan begitu pasar RI tidak kebanjiran produk asing yang mematikan produsen dalam negeri.

"Kita memang butuh instrumen untuk perlindungannya (dari produk impor) di samping juga saat ini pemerintah juga sudah banyak sekali memberi tax insentif untuk menarik investasi. Tetapi kalau sudah berinvestasi tetapi kemudahan untuk impornya tidak kita lengkapi dengan instrumen yang baik juga ini tidak menarik lagi fasilitas perpajakan yang disiapkan pemerintah Indonesia," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan serbuan bahan dan produk petrokimia membuat Industri dalam negeri babak belur, khususnya terkait produk turunan petrokimia seperti plastik dan tekstil.

Fajar menjelaskan kondisi ini dapat dilihat dari nilai tambah manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) RI yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bahkan per 2022 kemarin, nilai tambah manufaktur terhadap PDB hanya berada di level 18,3% pada 2022 lalu, turun jauh dari 2002 yang berada di level 32%.

"Kita lihat sekarang nilai tambah manufaktur terhadap PDB kita terus turun, sekarang sudah mulai di level 18,3%. Mulai turun banyak, ini juga akan terus memperlemah daya saing dalam negeri terhadap demand," kata Fajar dalam diskusi media di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (8/7/2024).

"Kalau kita lihat, (produksi) barang jadi plastik (dalam negeri) juga sudah mulai agak turun sedikit, tapi impor bahan baku plastiknya naik cukup signifikan. Sehingga di sini ada perlu strategi-strategi lain bagaimana mencukupi demand dalam negeri dengan suplai lokal," jelasnya lagi.

Lebih jauh, Fajar mengatakan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) jauh lebih terpuruk daripada industri petrokimia lainnya. Sebab industri yang satu ini sudah kebanjiran produk impor, dari bahan baku tekstil (polyester) sampai ke pakaian jadi.

"Tekstil sendiri juga terus polyester kita mengalami tekanan-tekanan juga dari produk-produk impor. Belum lagi di industri TPT-nya, dari sisi bahan baku saja mereka sudah kena dari barang-barang impor," jelasnya.

Menurutnya banjir impor petrokimia ini paling berdampak pada industri Aromatik dan turunannya. Sebab pada dasarnya industri yang satu ini merupakan salah satu industri turunan tekstil. Fajar mengatakan kalau industri hulunya saja sudah babak belur, apalagi industri turunnya.

"Aromatik dan turunnya ini kendalanya juga lumayan banyak, ini merupakan industri padat karya yang di bawahnya tekstil sehingga paling banyak kena dampaknya sekarang-sekarang ini karena banjirnya barang-barang jadi dari impor sehingga ke hulunya ikut berimbas. Bahkan yang di bawah sudah mulai tutup entah itu di-PHK," tuturnya.

Karena itu ia meminta kepada pemerintah untuk benar-benar memperhatikan jumlah impor yang masuk ke RI. Sebab kalau tidak industri produksi plastik dan TPT khususnya akan semakin berdarah-darah.

"Pemerintah harus memutuskan apakah akan tetap mendukung industri tekstil yang saat ini mempekerjakan 3.5 juta orang. Sebab industri tekstil merupakan industri padat karya yang menyerap tenaga kerja paling besar di Indonesia," tambahnya.

Pabrik gula milik BUMN berupaya mewujudkan swasembada dengan menggenjot kesejahteraan petani tebu. Hal ini dilakukan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co yang merupakan subholding gula PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Direktur Keuangan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Hariyanto menegaskan komitmen dalam mewujudkan swasembada gula nasional diiringi penguatan petani, sehingga membawa dampak peningkatan kesejahteraan petani.

"Program Makmur ini salah satu rangkaian, bahwa kami harus bersinergi mensukseskan swasembada gula. Ekosistem sangat penting karena kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, dari mulai benih, pupuk, pendanaan dari perbankan, hingga pabrik gula sebagai off taker. Yang terpenting pencapaian swasembada gula diiringi dengan penguatan petani dengan membantu akses permodalan, benih hingga saprodi, sarana produksi," kata Hariyanto dalam keterangannya, ditulis Minggu (7/7/2024).

Salah satu kendala yang dihadapi petani tebu adalah akses dan ketersediaan saprodi di antaranya pupuk yang dibutuhkan tanaman untuk proses pertumbuhan dan peningkatan produktivitas. Hal ini disampaikan Rolis Wikarsono Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPC APTRI) PG Pradjekan.

"Lahan kami sekitar 6.500an hektare (ha) di hampir seluruh kabupaten Situbondo telah ter-cover Program Makmur, Program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat, kami mendapatkan jaminan pupuk yang asli dan prosesnya hanya dua tiga hari, harganya kompetitif," ungkap Rolis.

Petani mitra PG Pradjekan merupakan petani tebu yang pertama mengakses Program Makmur tiga tahun yang lalu. Dampak dari program tersebut kini dirasakan oleh para petani, selain jaminan ketersediaan pupuk, peningkatan produktivitas hingga peningkatan pendapatan petani.

"Tahun ini peningkatan produktivitas luar biasa, sebelumnya di 76 kini menjadi 110 ton per ha, rendemen naik, pendapatan petani juga naik," jelas Mohammad Sholeh Kusuma, General Manager PG Pradjekan.

Kenaikan produktivitas tersebut dinilai cukup signifikan, mencapai 45% dari semula 76 ton per ha menjadi 110 ton per ha, kenaikan rendemen mencapai 9,9% dari 8,14% menjadi 8,94%, sehingga pendapatan petani meningkat dari semula Rp 53,4 juta per ha menjadi Rp 69,4 kita per ha.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, Robby Setiabudi Madjid memberikan apresiasi atas peningkatan produktivitas yang diraih oleh petani tebu mitra PG Pradjekan dan pihaknya menyakini melalui sistem bagi hasil dengan petani, ditambah dengan kinerja SGN petani akan tambah makmur.

"Setelah kami berdiskusi dengan mitra tadi kebetulan pabrik gula Prajekan ternyata rangking 1 terkait rendemen seluruh SGN. Selain itu, kami berterima kasih pada semua ekosistem yang berada di Program Makmur ini kami karena mensukseskan juga ketahanan pangan nasional," pungkas Robby.

Gelar Teknologi serta Seremonial Panen dan Tanam Tebu bertujuan meningkatkan kepercayaan petani dalam memanfaatkan ekosistem program Makmur serta aplikasi teknologi Smart Precision Farming pada komoditas tebu. Dalam kesempatan tersebut selain dilakukan prosesi tanam tebu perdana, juga dilakukan demo pemupukan yang menggunakan pesawat nir awak (drone).

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri berkomentar soal industri tekstil dalam negeri yang berguguran hingga terpaksa PHK. Menurutnya, sektor ini mengalami kendala pendanaan, khususnya untuk pengadaan teknologi.

Selain itu restrukturisasi sejumlah mesin cenderung mahal dan terkena pajak. Kondisi ini terjadi di tengah gempuran produk impor murah dari China.

"Nah tapi mereka harus melakukan improvement teknologi, karena teknologi makin bagus kan. Nggak ada dana. Ditambah, ya kalau lagi improvement gini kan, kemudian pasar Indonesia kebanjiran produk impor serupa, saya bikin dasi misalnya harganya Rp 100 ribu, impor dasi cuma Rp 50 ribu, ya mati dia (industri dalam negeri)" kata Faisal di Jakarta, dikutip Sabtu (6/7/2024).

"Jadi oleh karena itulah perusahaan-perusahaan tekstil yang besar-besar ya, Jawa Barat terutama, itu tidak mau lagi melakukan rekturisasi mesin karena mahal, bayar PPN, bunga mahal," sambungnya.

Atas kondisi ini Faisal menilai banyak pengusaha mulai mengalihkan investasinya ke sektor lain seperti hotel dan properti. Kalau pun ada sisanya tinggal sedikit dan hanya mengandalkan skema maklon.

Lewat skema itu pengusaha hanya membuat produk atas permintaan dari pemilik merek tertentu. Faisal menyebut pengusaha seperti ini masih sanggup memperbarui mesin dan umumnya mengandalkan pasar ekspor.

"Jadi dia praktis nggak mengandalkan pasar dalam negeri, 99% produknya ekspor, maklon aja. jadi mau pesen bahan bakunya dari luar negeri, itu menghasilkan produk-produk dengan merek terkenal itu ada," sebut dia.

Di tengah kondisi industri dalam negeri yang sedang sulit, Faisal mempertanyakan langkah pemerintah mengundang investor China. Padahal, kata dia, yang seharusnya dilakukan pemerintah lebih kepada fokus membantu pengusaha dalam negeri yang sedang kesulitan.

"Anda bisa bayangkan, Anda dengan gadget Anda bisa pesan, satu tangan, satu biji, yang impor itu, baju seragam Rp 50.000 3 setel. Ada kita lembaga anti dumping tapi diam. Malah solusinya mengundang Cina untuk masuk ke sini, bukannya membantu saudara-saudara kandung kita di dalam yang sedang mengalami kesulitan," pungkasnya.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung program Pemerintah dalam menggenjot peningkatan produktivitas padi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dukungan ini diberikan Pupuk Indonesia melalui kesiapan stok dan kemudahan bagi petani dalam penebusan pupuk bersubsidi di Sulsel.

Untuk mengoptimalkan program peningkatan produktivitas padi di Sulsel dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi secara nasional alokasi pupuk subsidi telah ditambahkan.

"Pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2024 dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional, Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk bersubsidi di berbagai daerah aman sesuai regulasi, selain itu kemudahan petani dalam menebus pupuk bersubsidi," ujar Rahmad dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Saat ini, tambahnya, petani yang telah terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi cukup datang ke kios dengan membawa KTP, sudah bisa melakukan penebusan. Kemudahan ini setelah Pupuk Indonesia menerapkan aplikasi i-Pubers di 27.000 kios yang telah tersebar di Indonesia.

Rahmad juga menjelaskan, Pupuk Indonesia terus memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tepat sasaran. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), menggarap lahan maksimal dua hektare.

Selain itu, komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk dibatasi sembilan komoditas saja. Antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.

Saat ini Pupuk Indonesia menyediakan stok pupuk bersubsidi secara nasional sebesar 1.209.509 ton yang terdiri dari urea sebesar 688.936 ton dan NPK sebesar 520.573 ton termasuk NPK Formula Khusus.

Dari stok nasional ini, ketersediaan yang berada di Sulsel tercatat sebanyak 819.803 ton. Rinciannya, pupuk Urea bersubsidi 170.116 ton, NPK Phonska 126.346 ton dan NPK Kakao 3.180 ton.

Adapun stok yang saat ini disiapkan Pupuk Indonesia untuk petani di Sulsel sebanyak 79.777 ton. Persediaan tersebut terdiri dari Urea bersubsidi sebanyak 39.764 ton, dimana kuantum ini sekitar 244 persen dari stok minimum yang diatur Pemerintah, yaitu 16.300 ton.

Stok berikutnya yaitu NPK Phonska sebesar 36.436 ton atau 246 persen dari ketentuan minimum sebesar 14.808 ton, dan NPK Kakao sebanyak 3.577 ton atau 212 persen dari ketentuan minimum yang disyaratkan Pemerintah sebesar 1.865 ton.

Semua stok per tanggal 2 Juli 2024 tersebut saat ini berada di gudang Lini III atau tingkat kabupaten/kota, sehingga aman untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani di Sulsel selama 14 hari ke depan.

Untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Sulsel, Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang. Antara lain 4 gudang Lini II dan 43 gudang Lini III. Kemudian 53 Distributor, 1.105 Kios serta sebanyak 30 Petugas Lapang yang akan memastikan semua petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi.

"Kami berharap stok dan alokasi pupuk bersubsidi ini dapat dioptimalkan petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani serta dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional," ujar Rahmad.

Keterangan tersebut bersamaan saat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat mengunjungi kawasan pertanian di Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jumat (5/7/2024).

Dalam kesempatan itu Jokowi mengungkapkan bahwa, petani Bantaeng selama ini hanya bisa menanam padi dalam setahun, karena sulitnya air. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan 80 pompa untuk irigasi sehingga dalam setahun petani bisa menanam padi hingga tiga kali.

"Saya menuju ke Kabupaten Bantaeng untuk melihat pemasangan pompanisasi. Petani menyampaikan di sini hanya panen sekali, karena airnya tidak ada. Dengan adanya pompa ini, ini sudah tanam yang kedua. Kita harapkan nanti bisa masuk pada penanaman yang ketiga. Ini akan meningkatkan produktivitas beras kita secara nasional," ujar Jokowi.

Uni Eropa (UE) menaikkan besaran tarif bea masuk tambahan yang cukup tinggi terhadap mobil listrik asal China, yakni hingga 37,6%. Pengenaan tarif ini berada di atas tarif standar UE untuk impor mobil dari negara lain yang sebesar 10%.

Melansir dari CNA, Sabtu (6/7/2024), Komisaris Lembaga Kompetisi Eropa Margrethe Vestager mengatakan bea masuk tersebut tidak dimaksudkan untuk menekan para produsen kendaraan listrik China dan mengunggulkan para produsen kendaraan listrik di Eropa.

"Sebaliknya, tarif tersebut akan memperbaiki apa yang kami anggap tidak adil, dan memberikan persaingan yang setara bagi produsen lokal," jelas Vestager.

"Hal ini penting karena industri kendaraan listrik global tidak hanya disediakan oleh China untuk seluruh dunia," katanya lagi.

Lebih lanjut, Vestager memastikan langkah ini bukanlah blokade alias penutupan arus impor. Sebab dengan adanya tarif penambahan bea ini, China masih bisa memperdagangkan kendaraan listriknya di Eropa

"Dengan tarif tersebut, masih akan ada impor EV dari China ke Eropa. Ini bukan blokade. Perdagangan global masih berlangsung," katanya.

Sebagai informasi, pada Jumat (5/6) kemarin, Uni Eropa telah menaikkan bea masuk hingga 37,6% untuk kendaraan listrik asal China. Langkah ini dimaksudkan untuk melindungi industri otomotif negara-negara anggotanya.

Para pejabat UE mengatakan subsidi pemerintah China memberikan keuntungan yang tidak adil bagi perusahaan kendaraan listrik asal negaranya dalam persaingan global.

Sebab dengan subsidi itu para produsen asal China memproduksi dan menjual kendaraan listriknya dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang diproduksi di Eropa.

Besaran kenaikan tarif ditentukan berdasarkan perkiraan jumlah bantuan negara yang diterima setiap pembuat kendaraan listrik, dan tingkat kerja sama mereka dengan penyelidik UE.

"Bagi beberapa perusahaan dengan kerja sama yang erat, mereka sangat bersedia untuk membuka pembukuan mereka, sehingga dikenakan tarif yang lebih rendah yang dikenakan. Sedangkan untuk yang tidak kooperatif, tarifnya lebih tinggi," kata Vestager.

Perusahaan-perusahaan yang kooperatif (termasuk pembuat mobil barat Tesla dan BMW yang juga punya pabrik di China) akan dikenakan bea sebesar 20,8%, sementara perusahaan yang dianggap tidak kooperatif akan dikenakan bea yang lebih tinggi sebesar 37,6%.

Pemerintah China memasukkan Tesla dalam daftar pembelian pemerintah. Dilaporkan media pemerintah Paper, mobil Tesla terlaris yakni Model Y masuk dalam daftar yang dapat dibeli oleh pemerintah daerah di China sebagai mobil dinas.

Dikutip dari Reuters, Jumat (5/7/2024), ini adalah pertama kalinya mobil Tesla memenuhi syarat untuk pembelian pemerintah di China.

Pemerintah Provinsi Jiangsu di China Timur menerbitkan 56 kelompok (batch) pengadaan kendaraan energi baru untuk digunakan sebagai mobil dinas oleh partai, pemerintah, dan organisasi publik.

Selain Model Y yang dibuat di pabrik Tesla di Shanghai dan XC40 Volvo Cars, 54 batch lainnya merupakan kendaraan listrik dan hibrida bermerek China. Volvo Cars dimiliki oleh produsen mobil Cina, Zhejiang Geely Holding Group.

Baik pemerintah maupun media China tidak merinci jumlah mobil Model Y yang dapat dibeli oleh Pemerintah Provinsi Jiangsu.

Mobil Tesla dilarang memasuki beberapa kompleks pemerintahan dan militer di China. Namun, pembatasan tersebut dicabut setelah mendapat dukungan dari asosiasi industri otomotif terkemuka di negara itu yang mengatakan pada April bahwa pengumpulan data armada Tesla di China telah mematuhi kebijakan.

Permintaan mobil China di luar negeri dibayangi oleh prospek tarif dan persaingan dalam negeri yang semakin ketat. Pengiriman kendaraan buatan China oleh Tesla turun 9% pada semester pertama dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.

Perjalanan CEO Tesla Elon Musk ke China pada akhir April untuk bertemu Perdana Menteri Li Qiang tampaknya membuahkan hasil. China telah meningkatkan dukungannya terhadap Tesla yang berencana membangun pusat pelatihan data dan meluncurkan perangkat lunak Full Self Driving di negara tersebut tahun ini. Meski, ada ketegangan dengan Amerika Serikat (AS) terkait persaingan teknologi.