Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal jumlah kelas menengah yang turun kasta. Bendahara Negara itu menyebut penurunan kelas menengah terjadi karena tertekan oleh kenaikan harga atau inflasi yang sempat tinggi.

"Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2024).

Meski sebagian kelas menengah turun, Sri Mulyani menyebut ada juga kelompok miskin yang naik menjadi kelompok menuju kelas menengah atau aspiring middle class.

"Jadi dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik, tapi yang kelas menengah turun," tuturnya.

Sri Mulyani melihat ekonomi saat ini telah mengalami transformasi. Meski banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di suatu sektor, ia menyebut banyak lapangan kerja terbuka di sektor lainnya.

"Menurut statistik, 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka, tapi ada PHK. Jadi ini semuanya harus dilihat secara keseluruhan," ucapnya.

"Kalau sekarang banyak FDI pada area hilirisasi, itu mungkin area yang job creation-nya berbeda dengan area di mana labour intensive seperti alas kaki, tekstil, garmen, yang dulu memang menjadi area penciptaan kesempatan kerja. Another think munculnya kesempatan kerja baru karena sektor digital," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan masalah penurunan kelas menengah akan menjadi PR besar pemerintahan mendatang. Sampai saat ini pemerintah terus mencermati fenomena ini.

"Ini memang menjadi suatu hal yang dicermati betul. Saya rasa ini memang menjadi PR pemerintahan Pak Prabowo. Utamanya bagaimana kita mencari solusi jangka panjang untuk kembali ke level pra pandemi tadi," kata Thomas dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, ditulis Kamis (26/9).

Menurut keponakan Prabowo itu, fenomena merosotnya kelas menengah tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19. Salah satunya karena peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya mau menggarisbawahi bahwa tantangan yang dihadapi kelas menengah bukan karena kebijakan yang kurang, kita harus melihat ini dari konteks pandemi," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk. Artinya terjadi penurunan sebanyak 9,48 juta jiwa.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas membeberkan perkembangan rencana penerapan sistem gaji tunggal atau single salary Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Anas mengatakan, pemerintah akan tetap memberlakukan penerapan tunjangan kinerja (tukin) dalam skema penggajian ASN.

"Single salary kan soal sumber, tapi tunjangan kinerja itu tetap akan kita berlakukan," kata Anas kepada wartawan ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, (3/10/2024) kemarin.

Anas menilai, skema tukin tetap diperlukan untuk mengukur kinerja PNS agar yang bekerja dan tidak bekerja gajinya tidak sama. Oleh karena itu penerapan skema gaji tunggal masih dirumuskan.

"Karena nanti antara yang kerja dengan nggak kerja, ke depan tunjangannya jangan sama. Ini kalau kerja (dan) nggak kerja salary-nya sama kan repot. (Jadi) rumusannya diluruskan," ujar dia.

Mengutip laman Badan Kepegawaian Negara (BKN), gaji tunggal atau single salary adalah skema penggajian tunggal. Lewat skema baru ini, PNS akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan dari beberapa komponen.

Komponen yang terdapat dalam gaji tunggal atau single salary ini adalah unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan). Dalam menentukan besaran gaji tunggal ini, ada sistem grading yang memeringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.

Masing-masing grading akan dibagi menjadi beberapa langkah (step) dengan nilai rupiah yang berbeda. Dengan begitu, PNS yang memiliki jabatan yang sama berkemungkinan mendapatkan gaji yang berbeda tergantung pada penilaian harga jabatan yang dinilai dari beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.

Tunjangan kinerja PNS dengan skema single salary akan dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja, Sementara tunjangan kemahalan dibayarkan berdasarkan dengan tingkat kemahalan sesuai indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing PNS.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap ada delapan perusahaan asuransi yang masuk status dalam pengawasan khusus. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan jumlah telah menurun dari sebelumnya 12 perusahaan asuransi.

"Sampai akhir bulan September 2024, OJK telah melakukan pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi/reasuransi. Jumlah ini menurun dibandingkan pada akhir tahun 2022 sebanyak 12 perusahaan asuransi/reasuransi," kata dia dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10/2024).

Ogi menjelaskan, OJK melakukan pengawasan secara intens, untuk memastikan perusahaan mampu mengatasi penyebab dikenakannya status pengawasan khusus. Pihaknya mendorong agar pemegang saham dapat melaksanakan tindakan yang dapat memperbaiki kondisi perusahaannya.

"Sehingga progress perbaikan memberikan hasil yang diharapkan untuk memenuhi ketentuan tentang RBC dan minimum ekuitas," terang dia.

Ogi menegaskan, OJK terus memonitor pelaksanaan Rencana Tindak dan akan mengambil langkah terukur sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan konsumen, tumbuhnya kondusifitas industri, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi/reasuransi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan masih mengejar salah satu tersangka dari kasus Asuransi WanaArtha Life yang berada di luar negeri. Diketahui tersangka asuransi itu merupakan anak bungsu dari pemilik WanaArtha Life.

"OJK menghormati proses hukum yang berjalan hingga saat ini. Dalam setiap kesempatan OJK selalu meminta pemilik WanaArtha untuk kembali ke Indonesia guna mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang terjadi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10/2024).

Sementara ini, OJK menyebut, Tim Likuidasi melaporkan telah melakukan pembagian dana jaminan dalam tiga tahap secara proporsional kepada pemegang polis. Proses pembagian dana jaminan itu akan terus diupayakan dengan memanfaatkan aset dari asuransi tersebut.

"Selanjutnya, Tim Likuidasi saat ini sedang melakukan upaya likuidasi terhadap aset lainnya antara lain penjualan aset properti tersisa dan upaya hukum terhadap beberapa aset keuangan yang dimiliki oleh WAL yang saat ini masih dalam proses hukum," jelasnya.

Tersangka yang ada di luar negeri itu terungkap sebelumnya dari Kepala Sub Direktorat Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Bareskrim Polri Kombes Pol Ma'mun. Kepolisian Indonesia bahkan sampai mengejar ke Amerika Serikat dan meminta bantuan FBI.

Selain anak bungsu pemilik WanaArtha, kepolisian sebenarnya telah menetapkan 7 tersangka. Kasus ini telah bergulir sejak 2022, dan sampai saat ini proses hukum masih berjalan.

Sebagai informasi, OJK telah membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha alias WanaArtha Life pada awal 2023 lalu.

Hal ini ditegaskan lewat Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-13/D.05/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Adisarana Wanaartha.

Pencabutan itu menjadi buntut akibat asuransi tersebut gagal bayar polis nasabahnya, bahkan perusahaan melakukan dosa besar dengan memanipulasi laporan keuangannya.

Sebelumnya, Ogi pernah mengatakan sejak 2019 laporan keuangan Wanaartha Life tercatat seolah-olah normal. Saat itu kewajiban perusahaan tercatat sebanyak Rp 3,7 triliun sedangkan asetnya Rp 4,712 triliun, dan ekuitas tercatat positif Rp 977 miliar.

"Namun dilakukan audited tahun 2020 adanya polis tidak tercatat pada pembukuan perusahaan. Ketika dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan maka kewajiban PT WAL tahun 2020 meningkat kewajibannya menjadi Rp 15,84 triliun, naik Rp 12,1 triliun kenaikan kewajibannya. Kemudian asetnya naik sedikit Rp 5,68 triliun sehingga ekuitas Rp 10,8 triliun ini audited terakhir dilakukan 2020," jelasnya, dalam konferensi pers, Senin (5/12/2022) yang lalu.

Menurut Ogi, laporan keuangan hasil audit menunjukkan kewajiban jauh dari aset dan tidak bisa disanggupi oleh pemegang saham untuk melakukan penambahan modal atau investasi baru.

Telah bergulir bertahun-tahun, kasus tersebut juga belum kunjung selesai. Pada awal 2024, para korban yang tergabung dalam Aliansi korban WanaArtha Life melakukan aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes karena kasusnya yang tidak bertemu titik terang.

Ketua Aliansi Korban WanaArtha Life Johanes Buntoro mengatakan kasusnya telah berjalan selama 4 tahun. Namun, hingga kini, kasusnya tidak sedikitpun menemui titik terang. Dengan begitu, dia menilai hak asasi manusia (HAM) para korban seperti sudah mati.

"Iya ini kami juga kan RIP HAM Indonesia, seperti mati lah nggak ada harganya. Ya kalau ini kan sudah jalan 4 tahun. Bayangkan sudah 4 tahun nggak ada sedikitpun titik terangnya," katanya kepada detikcom, Senin (8/1/2024).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia melewati proses panjang untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD). Dia menyebut, pembicaraan awal telah berlangsung sejak tahun 2012.

Melalui Instagramnya, Sri Mulyani menerangkan, hari ini dirinya menghadiri peluncuran Portal Aksesi OECD. Portal ini merupakan platform digital untuk melakukan monitoring dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.

"Dalam proses aksesi menjadi anggota penuh OECD ini membutuhkan reformasi serta perbaikan struktural 242 instrumen OECD yang menyangkut seluruh Kementerian dan Lembaga," tulis Sri Mulyani di Instagram, Kamis (3/10/2024).

Sejalan dengan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sri Mulyani mengatakan, dalam proses aksesi ini pemerintah harus melakukan diplomasi total football. Dia bilang, seluruh kementerian dan lembaga harus bersatu padu dalam memberikan kontribusinya.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, proses aksesi ini berjalan panjang dan pembicaraan awal telah dimulai sejak 2012.

"Proses aksesi ini pun panjang, pembicaraan awal sudah dimulai sejak 2012. OECD pun sudah menaruh perhatian dan membuka salah satu kantor Asia Tenggaranya di Jakarta. Indonesia sendiri juga sempat menjadi co-chair bersama dengan Jepang pada 2012-2016 lalu," ungkapnya.

Sri Mulyani menambahkan aksesi OECD ini merupakan kebutuhan dan kepentingan Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi, kebebasan individual, supremasi hukum, kompetisi bisnis yang baik, serta good governance di segala lini.

"Mari terus bekerja sama, saling bahu membantu lintas kementerian dan sektor. Demi masa depan Indonesia yang lebih baik," katanya.

Prabowo Subianto sebentar lagi dilantik menjadi presiden. Pengusaha hulu minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintahan baru.

Apalagi, bisnis migas terutama gas menghadapi tantangan terutama dari aspek komersial karena sulitnya mencari pembeli. Di sisi lain, temuan sumber-sumber migas jumbo kebanyakan adalah gas. Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong berharap, pemerintah mencari cara agar harga gas bisa ekonomis.

"Jelas, kalau untuk upstream kami minta supaya harga gas yang ekonomis itu menjadi sesuatu yang pemerintah bantu untuk carikan caranya. Baik dari segi, katakanlah dari segi insentif ataupun peraturan-peraturan apa, tetapi, jadi harga gas itu, satu, harus ekonomis," katanya di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Kemudian, dia berharap pemerintahan baru mendorong kemudahan berusaha. Menurutnya, hal itu bisa membuat waktu dari eksplorasi sampai produksi menjadi cepat.

"Nah, ini masalahnya ada di perizinan, ada di proses untuk mendapatkan perizinan. Ini harus bisa dipercepat, karena sangat penting untuk investor itu pengembalian uang itu cepat. Dari mulai dia keluarin uang, sampai dia mendapatkan kembali, berarti dari produksi dong, itu cepat. Jadi sekarang itu di seluruh dunia investor itu mencari uang yang bisa cepat," paparnya.

Selain itu, ia berharap agar pemerintah mengevaluasi potensi-potensi sumber migas yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, ia kembali menekankan harga gas mesti ekonomis dan bisa bersaing dengan negara lain.

"Jadi ada dua hal ya, satu potensi kita harus kelihatan, yang kedua adalah keekonomiannya cukup baik, bisa bersaing dengan negara lain," ungkapnya.

Jumlah utang pemerintah selama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat konsisten mengalami kenaikan. Tercatat dalam 10 tahun terakhir, jumlah utang pemerintah ini bertambah hampir Rp 6.000 triliun.

Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian, Edy Priyono, mengatakan kondisi ini dapat terjadi karena pendapatan pemerintah lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran alias defisit. Menurut Edy, hal ini jadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Prabowo Subianto.

"Kenyataannya adalah bahwa utang kita semakin besar, ini menjadi tantangan pemerintahan yang akan datang, dan utang ini munculnya dari mana? utang ini munculnya dari defisit anggaran. Defisit munculnya dari mana? Karena kita mau belanja lebih besar daripada pendapatan," jelas Edy dalam seminar 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi', Kamis (3/10/2024).

Dalam paparannya, Edy menyampaikan rata-rata pertumbuhan utang pemerintah dari 2014 sampai 2023 sebesar 13,8% per tahun (termasuk periode pandemi). Dalam hal ini posisi utang pemerintah naik dari Rp 2.605 triliun pada 2014 menjadi Rp 8.445 triliun per 2023 kemarin.

Meski dalam beberapa indikator jumlah ini masih bisa diatasi, menurutnya beban pembayaran bunga utang setiap tahun yang kian membesar ini dapat mempersempit ruang fiskal. Sebab porsi pembayaran utang terhadap total belanja negara meningkatkan dari 11% pada 2014 lalu menjadi 20% pada 2023 kemarin.

"Utang kita terus meningkat, banyak kritik, dan itu benar, kita nggak mau sembunyikan itu. Sekarang ini posisinya hampir atau sekitar 20% dari pengeluaran kita, belanja kita, itu digunakan untuk membayar cicilan utang," papar Edy.

Menurutnya yang menjadi masalah, pada 2014-2023 kondisi keseimbangan primer (total pendapatan negara dikurangi pengeluaran, di luar pembayaran bunga utang) selalu negatif atau defisit. Artinya untuk membayar cicilan utang, pemerintah harus mengambil utang baru.

"Keseimbangan primer itu kita negatif. Keseimbangan primer yang negatif itu artinya untuk membayar cicilan utang kita harus mengambil utang baru. Ini menjadi tantangan ya," katanya.

"Meskipun kalau mau dari sisi positifnya ya masih bisa, utang pemerintah sekarang kan kurang dari 40% terhadap PDB, Sedangkan Undang-Undang keuangan negara itu mengizinkan kita sampai 60% itu tidak masalah. Dari sisi itu oke," sambung Edy.

Ia mengatakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah utang pemerintah yang kian membengkak ini adalah dengan mengurangi defisit anggaran. Baik itu dengan meningkatkan pendapatan negara atau mengurangi belanja/pengeluaran.

"Ya defisitnya harus dikurangi, defisitnya dikurangi either menambah pendapatan, penerimaan pajak dan itu nanti jadi beban dari mungkin kita semua atau mengurangi belanja," ucapnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi prihatin dengan kondisi operator seluler. Hal ini tercermin dari pertumbuhan industri yang hanya 2,3% per tahun.

Bahkan satu operator seluler disebut sudah mengalami pertumbuhan yang negatif. Oleh karena itu, Budi Arie berencana bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas soal stimulus.

"Kalau tidak salah angkanya, ini juga saya juga ingin bicara dengan Menteri Keuangan, ini udah agak dying nih seluler karena growth-nya sudah 2,3% per tahun. Dan satu opsel (operator seluler) saya nggak usah sebut, sudah negatif growth," katanya dalam acara Sarasehan Kadin Indonesia, Kamis (3/10/2024).

Menurutnya, stimulus memang diperlukan untuk mendukung industri tersebut. Apalagi sumbansing operator seluler bagi perekonomian mencapai Rp 200, selain turunannya yang mencapai Rp 500-600 triliun.

"Jadi bahaya kan, ini industri sudah kurang sehat kan. Kalau udah cuma tumbuh 2,3% ada satu opsel yang sudah negatif growth, jadi perlu ada stimulus supaya bisa men-drive. Karena kontribusi opsel itu hampir Rp 200 triliun per tahun. Sementara ekonomi ikutannya sudah sekitar Rp 500-600 triliun," tuturnya.

Pada kesempatan itu ia membahas soal peran operator seluler sebagai tulang punggung penyedia infrastruktur digital. Di sisi lain Kominfo mendorong investasi infrastruktur digital, khususnya demi memperbaiki kualitas internet Tanah Air.

Ia menilai ada perbaikan kecepatan internet dalam 10 tahun terakhir mencapai dua kali lipat. Namun capain itu belum cukup dan masih tertinggal jauh dari negara lain.

"Tahun 2014 sampai 2024 kecepatan internet kita meningkat 10 kali lipat. 205 itu kecepatan internet kita 2,5 Mbps, average. 2024 sudah 25 Mbps, 10 kali lipat. Tapi kalau dibanding CHina udah 160 Mbps. Karena itu kita targetkan minimal dalam 5 tahun ke depan sudah 100 mbps. Belum lagi kalau nani AI muncul, karena AI itu harus 500 mbps sampai 1 Gbps," tutupnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas akhirnya menyetujui kenaikan tunjangan kinerja (tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Persetujuan itu diambil karena dinilai telah memenuhi persyaratan kenaikan.

Anas mengatakan, Kemenhub telah memangkas dari 300 lebih aplikasi menjadi 9 aplikasi, yang menjadi salah satu nilai penting dalam penilaian reformasi birokrasi (RB).

"Kemenhub sudah (jadinya naik) karena salah satunya selain sudah sesuai, Kemenhub telah mensimplifikasi aplikasi dari 300 lebih menjadi 9 aplikasi, sudah memenuhi," kata Anas kepada wartawan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Saat ditanya apakah Kemenko Perekonomian juga akan naik tukinnya, Anas meminta untuk ditanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menekankan yang utama di sini bukan soal kenaikan tukin, melainkan kinerja yang tercapai dengan beberapa indikator.

"Karena tahun ini kan kita mengubah indikatornya tidak lagi berdasarkan administrasi, tapi ke dampak sehingga ada K/L yang RB-nya naik, ada yang turun terkait indikator dampak ada kemiskinan, inflasi dan sistem digitalnya," tutur Anas.

Saat ditanya, Airlangga memberi isyarat bahwa permintaan kenaikan tukin untuk pegawainya sudah disetujui.

"Ya kira-kira sama lah (kenaikan tukin 100%)," ucap Airlangga sambil mengacungkan jempol saat ditanya apakah permintaan kenaikan tukin sudah disetujui.

Rencana implementasi kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sempat mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Adapun kebijakan ini mulanya diterapkan khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga kemudian akan diperluas ke masyarakat umum.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Bima Haria Wibisana mengharapkan agar implementasi kebijakan ini nantinya perlu mengedepankan keadilan dan transparansi. Apalagi mengingat ASN telah memiliki pengalaman buruk dengan sejumlah kewajiban iuran bulanan.

"Teman-teman ASN ini sudah trauma dengan Askes dan Taspen mau diambil oleh BPJS TK itu. Jadi, mereka tidak ingin ini yang ketiga kalinya terjadi seperti itu," kata Bima, dalam acara sambutannya di acara Sosialisasi bersama Bakohumas Kementerian Lembaga, Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Bima mengatakan, saat ini ASN telah dikenakan sejumlah iuran yang dipotong dari gaji bulanannya, mulai dari BPJS Kesehatan hingga Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). Adapun BPJS Kesehatan ini merupakan transformasi, dari yang semula iuran Asuransi Kesehatan (Askes).

Untuk Askes sendiri, Bima mengatakan bahwa sejak 1984 hingga 2014 ASN dikenakan iuran 2% gaji. Askes ini mengelola kebutuhan setidaknya untuk 16 juta orang, termasuk ASN dan keluarganya. Namun terjadi penurunan layanan saat transformasi ke BPJS Kesehatan, yang diperluas menjadi pelayanan umum.

"Pelayanannya menjadi lebih buruk dibandingkan dengan ASKES. Karena BPJS Kesehatan harus melayani 170 juta orang. Dibandingkan dengan dulu 16 juta orang dengan fasilitas kesehatan yang sama. Jadi bayangkan, jika ada seorang pensiunan yang sakit, parah, harus antri berjam-jam sebelum mendapatkan pelayanan. Itu komplainya dari seluruh Indonesia. Sampai sekarang, dia masih begitu-begitu saja. Ini membuat trauma sebetulnya," ujarnya.

Berangkat dari kejadian ini, Korpri pun akhirnya mengambil langkah tegas saat ada rencana transformasi Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan (TK). Korpri mengajukan judicial review atas aturan terkait, dan menang sehingga tabungan dan asuransi pensiun tetap di Taspen.

Di sisi lain, di balik pengelolaan Taspen sendiri juga telah banyak komplain dari ASN. Pemerintah menanggung beban pembayaran program pensiun dan THT Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun Bima mengatakan, iuran ini tidak dibayarkan pemerintah sehingga timbul utang.

Pembayaran manfaat setiap tahun juga semakin meningkat sehingga besaran unfunded past service liability (UPSL) yang menjadi tanggungan pemerintah dalam program hari tua PNS juga naik. Bima mengatakan, saat ini utang Taspen tersebut pun belum rampung dibayarkan.

"Kalau dari awal tahun 60-an, menghitung, itu mungkin ratusan triliun. Tapi kemudian, akhirnya negosiasi. Ya, masih ada saja, masih dibayarkan saja pensiunannya. Nah itu, dihitung dengan bunga aktuaria, ada sekitar Rp 25 triliun dalam bentuk UPSL, yang sampai sekarang belum dibayar juga. Nah, jadi trauma lagi untuk ASN," kata dia.

Berikutnya, para ASN juga sempat dikenakan potongan untuk iuran perumahan di bawah kelolaan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Potongannya diberlakukan per golongan dengan rentang Rp 3.000. s.d Rp 10.000.

"Kita selalu usulkan sebetulnya proses bisnis di dalamnya, transparansinya juga. Karena kemudian ketahuan bahwa uang Bapertarum itu dipakai, didepositokan di Kementerian Keuangan tanpa bunga. Jadi, temuan BPK bertahun-tahun. Nah, sekarang aman. Tapi kan dulu itu temuan, temuan BPK," ujar Bima.

Karena latar belakang pengalaman ini, ketika muncul wacana Bapertarum akan transformasi menjadi BP Tapera, pihaknya bersuara cukup keras. Dikhawatirkan akan terjadi kejadian serupa.

"Bagaimana mungkin Tapera ini bisa akan memuaskan orang banyak, kalau ASN saja tidak puas? Nah, jadi ini pekerjaan luar biasa, pekerjaan luar biasa besar. Yang ASN saja tidak begitu percaya, apalagi publik," ujar dia.

Menurut Bima, pemerintah punya pekerjaan rumah (PR) besar untuk melakukan sosialisasi dan membuat ASN serta masyarakat luas memahami tata kelola dan pemanfaatan Tapera. Kondisi ketidakpahaman inilah yang menurutnya membuat masyarakat kemarin heboh. Apalagi mengingat potongan gaji yang dibebankan hingga 3%.

"Nah yang ribut ketika Tapera ini juga bukan hanya untuk ASN tetapi untuk masyarakat umum, untuk pekerja umum, pekerja swasta. 3 % itu mungkin dianggap besar dari gaji. Karena potongannya, kita sudah potong macam-macam nih, potong BPJS TK, sekarang potong lagi TAPERA," tuturnya.

Pengusaha sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rusdi Kirana, dilantik sebagai salah satu pimpinan MPR RI. Bos maskapai Lion Air itu menduduki jabatan Wakil Ketua MPR perwakilan Fraksi PKB.

Sebelum terjun ke dunia politik hingga kini menjadi salah satu pimpinan MPR, Rusdi memulai perjalanan kariernya dari seorang salesman mesin ketik bermerek 'brother'. Saat itu Rusdi hanya berpenghasilan US$ 10 atau Rp 120.000 per bulan.

Dalam laporan Antara, disebutkan Rusdi baru merintis bisnis maskapai penerbangan Lion Air itu dimulai pada Oktober 1999 lalu dengan modal US$ 10 juta. Ia menggagas "revolusi" dalam dunia penerbangan dengan konsep biaya murah (low cost carrier).

Awalnya kebijakan itu menuai banyak tentangan dari berbagai pihak, khususnya sesama perusahaan penerbangan. Bahkan Rusdi mengaku pernah dihujat dan dihujani pertanyaan soal modal asing hingga rasa nasionalisme selama tujuh jam di Komisi IV DPR-RI.

Lion Air dituding memiliki hubungan dengan perusahaan penerbangan Singapura, padahal kenyataannya nama Lion diambil dari zodiak dirinya sendiri yang seorang Leo.

Berkat gebrakannya yang banyak menuai kontroversi ini, Lion Air dengan cepat bisa memiliki 24 pesawat yang terdiri dari 19 MD80 dan lima pesawat DHC-8-301. Semua ini dicapai hanya dalam tempo enam tahun sejak pendirian maskapai itu.

Dari sisi jumlah penumpang, maskapai yang didirikan oleh Rusdi bersama saudaranya Kusnan Kirana meraih 600.000 orang lebih per bulan atau menguasai 40 persen dari seluruh segmen pasar. Hingga pada 2004 Lion Air berhasil menempati posisi kedua maskapai dengan jumlah penumpang yang diterbangkan terbanyak, setelah Garuda Indonesia.

Lebih lanjut, dalam catatan detikcom disebutkan Rusdi Kirana sempat menghebohkan dunia penerbangan internasional pada 2011 dan 2013 lalu.

Sebab pada 2011 lalu, Lion Air dan Boeing telah memfinalisasi rekor pembelian 230 pesawat 737 senilai US$ 22,4 miliar di depan Presiden Barack Obama. Sedangkan pada 2013, Lion Group, termasuk Batik Air, meneken kontrak pembelian 234 pesawat Airbus senilai US$ 24 miliar yang disaksikan langsung Presiden Prancis François Hollande.

Kendati demikian, Rusdi, yang mencatatkan sejarah dengan rekor fantastis pembelian pesawat dari dua pabrikan raksasa ini, tetap saja berbicara kesederhanaan. Gaya hidup sederhana dan pendidikan tetap menjadi fokus Rusdi. Ia bahkan tetap berupaya menerbangkan seluruh penumpangnya dengan kelas ekonomi.

Namun di kalangan dunia penerbangan, Rusdi sempat 'ngamuk' ketika maskapai penerbangan Indonesia di-black list tak bisa terbang ke Eropa. Rusdi mengatakan hal itu tidak adil.

Di sisi lain, kesuksesannya di dunia bisnis tidak membuat Rusdi berhenti. Ia terjun ke dunia politik pada tahun 2014 di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jabatan Wakil Ketua Umum.

Akibatnya di tahun yang sama Rusdi tercatat sudah tidak menjabat President Director Lion Air lalu. Namun bos maskapai ini tetap aktif terlibat dalam memberikan arah strategis jangka panjang Lion Group, termasuk Batik Air.

Kemudian pada 2017, ia sempat diangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Malaysia. Rusdi juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Presiden Joko Widodo dan wakil ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Terlepas dari itu berkat kesuksesan Lion Air ini, Rusdi Kirana dan Kusnan Kirana sempat masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia pada tahun 2019 versi Forbes. Total harta kekayaannya saat itu mencapai US$ 835 juta atau sekitar Rp 12,9 triliun (kurs Rp 15.541).

Simak juga Video 'Penerbangan ke Wilayah Timur Indonesia Jadi yang Paling Menantang':

[Gambas:Video 20detik]

Aplikasi Temu asal China kembali menjadi perbincangan di media sosial X setelah adanya cuitan yang mengulas presentasi salah satu narasumber pada acara e-Commerce Expo tentang bahaya aplikasi Temu. Kementerian Koperasi dan UKM memastikan aplikasi tersebut tidak masuk ke Indonesia.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari mengatakan pemerintah saat ini terus berkomitmen untuk mengawal dan memastikan agar aplikasi Temu tidak masuk ke Indonesia. Sebab, apabila aplikasi tersebut masuk ke Indonesia dapat membahayakan pelaku UMKM dalam negeri.

"Jika Temu sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari Cina ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di China dengan konsumen di negara tujuan ini akan mematikan UMKM," kata Fiki dalam keterangannya, dikutip Rabu (2/10/2024).

Fiki menjelaskan aplikasi Temu memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun affiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang. Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah.

"Mereka sudah masuk ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa, bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Maka kita harus terus kawal agar tidak masuk ke Indonesia," tambahnya.

Dia mengungkapkan bahwa sejak September 2022 lalu aplikasi Temu telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak tiga kali di Indonesia. Bahkan pada 22 Juli 2024, aplikasi Temu sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

"Aplikasi TEMU dari China ini sudah coba mendaftarkan merek, desain, dan lainnya ke DJKI, tapi tidak bisa karena sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan KBLI yang mayoritas sama. Tapi kita tidak boleh lengah, harus kita kawal terus," jelasnya.

Fiki berharap agar KemenkumHAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholders terkait dapat bersinergi mencegah masuknya marketplace TEMU ke Indonesia.

"Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri khususnya UMKM," tegas dia.

Saksikan Live DetikPagi: