Metode full call auction (FCA) di papan pemantauan khusus diprotes investor karena dinilai tidak transparan. Bahkan sempat muncul isu pemindahan aset dari pasar modal ke instrumen investasi lainnya.

Menanggapi hal tersebut Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menilai pemindahan aset merupakan keputusan pribadi investor. Menurutnya dalam melakukan investasi investor cenderung mencari tingkat pengembalian terbaiknya.

"Pemindahan aset investasi tentunya adalah hak dan kewenangan masing-masing investor. Dalam melakukan investasi pasti mencari tingkat pengembalian terbaik sesuai dengan profil risikonya," katanya dalam temu media di Gedung BEI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

"Dalam kondisi ini investor merasa untuk sementara saya mau memindahkan sebagian aset ke obligasi karena tingkat kupon bagus, silakan. Atau ke reksadana, silakan. Atau mau ke emas, silakan," tambah dia.

Namun, ia mengingatkan investasi di pasar modal adalah untuk jangka panjang. Ia mempersilakan investor untuk memanfaatkan itu.

"Tapi yang kami sampaikan potensi investasi di pasar modal kita lihat jangka panjangnya. Silakan investor memanfaatkan itu," tuturnya.

Lalu, jika ada yang ingin membuat Bursa tandingan, Jeffrey menyerahkan hal itu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasalnya regulasi yang mengatur hal tersebut berada di tangan OJK.

Protes terhadap FCA salah satunya muncul di situschange.org. Petisi yang dimulai oleh akun Saham Daily menyebut metode ini sangat merugikan investor dan menyebabkan volatilitas.

"FCA ini bisa menyebabkan harga saham turun hingga Rp 1. Penerapan Full Call Auction (FCA) di Bursa Efek Indonesia sangat merugikan investor. Sistem ini dapat menyebabkan volatilitas yang tinggi dan penurunan drastis ARB-ARB berhari-hari pada harga saham, yang mengakibatkan kerugian besar bagi para investor," pungkasnya.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengenakan biaya administrasi untuk transaksi tarik tunai melalui mesin Electronic Data Capture (EDC). Pengenaan biaya admin ini berlaku hari ini, Jumat 5 Juli 2024.

Dikutip dari website resmi BCA, Jumat (5/7/2024), dijelaskan setiap transaksi tarik tunai melalui EDC dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 4.000. Biaya ini akan ditambahkan langsung dari nilai transaksi penarikan tunai yang dilakukan.

"Untuk peningkatan layanan, mulai 5 Juli 2024, transaksi Tarik Tunai melalui EDC BCA di outlet merchant akan dikenakan biaya administrasi merchant sebesar Rp 4.000/transaksi," tulis BCA dalam keterangannya, dikutip Jumat (5/7/2024).

Sedangkan untuk biaya tarik tunai di kantor cabang ataupun mesin ATM milik perbankan tetap tidak dikenakan biaya administrasi alias gratis.

Sebagai informasi, EDC BCA adalah perangkat perbankan elektronik BCA yang bisa menerima berbagai jenis pembayaran mulai dari BCA Card, Visa, Mastercard, JCB, UnionPay, Amex, Debit BCA, Debit GPN, Flazz, dan QRIS.

Mesin EDC biasanya sudah tersedia di berbagai merchant perbankan. Baik itu di gerai-gerai minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, kedai kopi, hingga resto yang sudah terdaftar sebagai rekanan BCA.

Namun khusus transaksi tarik tunai pada merchant melalui mesin EDC ini hanya bisa dilakukan menggunakan kartu debit atau kredit. Artinya bukan untuk transaksi digital seperti QRIS.

Pemerintah berencana akan memperpanjang masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI). Hal ini menyusul tenggat waktu penugasan Satgas BLBI yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, masih terdapat banyak hak negara dari obligor atau debitur eks BLBI yang belum diselesaikan. Ini termasuk lelang dari aset milik Tommy Soeharto.

"Aset (Tommy Soeharto) itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaianya akan kita lakukan secara bertahap," kata Hadi, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

"Itulah sebabnya kita minta agar Satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," sambungnya.

Secara keseluruhan, Hadi melaporkan saat ini Satgas BLBI telah mengantongi aset dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 38,2 triliun sejak tahun 2021. Angka ini terbilang amsih cukup jauh dari targetnya Rp 110,45 triliun.

Selaras dengan itu, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendukung percepatan penyelesaian tanggung jawab BLBI.

"Masih terdapat hak negara dari obligor atau debitur yang belum diselesaikan. Untuk melanjutkan hasil kerja, saat ini sedang disiapkan rancangan Perpres yang substansinya kolaborasi berbagai kementerian/Lembaga (KL) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur," jelasnya.

Di samping itu, Hadi juga minta Stagas untuk melengkapi pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

"Di samping itu saya juga minta Stagas melengkapi pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah 28 tahun 2022 yang implementasinya segera memanfaatkan dan mendayaguna aset dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis," sambungnya.

Ditemui usai acara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban membenarkan bahwa aset milik anak sulung Soeharto ini masih belum laku terjual.

"Seperti yang dikatakan Pak Menko tadi yang pendayagunaan akan kita pakai pasal pendayagunaan, sambil menunggu lelangnya laku atau tidak. Makanya statement menko soal Pendayagunaan tadi jadi penting," kata Rio.

Sebagai tambahan informasi, dalam catatan detikcom Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto masih berutang kepada negara sebesar Rp 2.612.287.348.912,95 atau Rp 2,61 triliun. Aset yang berkaitan dengannya pun disita karena belum ada itikad baik darinya untuk melunasi utang BLBI.

Dalam waktu dekat Satgas BLBI akan melelang ulang aset PT Timor Putra Nasional (TPN) milik Tommy Soeharto yang telah disita negara. Aset tersebut sebelumnya sudah dilelang tiga kali, tetapi selalu tak ada peminat (TAP). Pemerintah pun masih terus berupaya untuk menuntaskan penjualan aset sitaan Tommy.

Sistem transaksi jalan tol tanpa stop alias Multi Lane Free Flow (MLFF) bakal diterapkan di sejumlah tol Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memilih 7 ruas tol sebagai implementasi awal MLFF.

Dilihat detikcom dari laman BPJT, Jumat (5/7/2024), 7 ruas tol tersebut berlokasi di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Bali, yang masuk dalam pertimbangan masa transisi menuju MLFF. "Untuk tahap masa transisi sistem MLFF akan diterapkan di beberapa ruas yang masuk ke dalam perimbangan masa transisi," tulis keterangan BPJT.

Adapun rincian 7 tol yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Tol Bali Mandara
- Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam),
- Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi)
- Tol Jakarta-Cikampek (Japek)
- Tol Soedijatmo
- Tol Dalam Kota Jakarta
- Tol Ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) 1

Selanjutnya implementasi MLFF bakal dilakukan secara bertahap pada ruas tol lainnya di Indonesia. Dengan MLFF, nantinya pengguna jalan bisa melaju melaju tanpa harus berhenti di gerbang tol.

"Pada tahap selanjutnya implementasi sistem MLFF akan dilakukan secara bertahap pada ruas lainnya di seluruh jalan tol di Indonesia," terang BPJT.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) tidak akan menjadi satu-satunya pengelola jalan MLFF. Kebijakan ini dikeluarkan untuk meyakinkan BUJT bahwa pengelolaan MLFF aman dan dipantau pemerintah.

"Iya, jadi sudah kita lebur, tidak hanya RITS karena kalau RITS sendiri pasti BUJT khawatir. Nah sekarang kita masuk dan Alhamdulillah mereka bersedia," kata Basuki di Kantor PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

Basuki pun membocorkan nama sejumlah BUJT yang bersedia terlibat dalam aksi korporasi itu. Di antaranya, PT Hutama Karya (Persero), PT Nusantara Infrastructure Tbk (META), serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR).

Indonesia sempat berhasil melakukan swasembada pangan, khususnya untuk komoditas beras sebagai makanan pokok masyarakat beberapa tahun lalu. Namun saat ini produksi beras yang menurun memaksa Indonesia melakukan impor pangan kembali. Pada akhirnya, Indonesia tak lagi memiliki predikat swasembada pangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan untuk bisa melakukan swasembada pangan lagi prosesnya memang panjang. Memproduksi pangan dewasa ini memang tidak mudah, hal itu disebabkan oleh adanya momok perubahan iklim yang tak menentu.

"Ini proses panjang ya swasembada pangan itu. Kadang udah baik, turun lagi karena iklim yang nggak menentu. Dulu kan kita sudah swasembada pangan, kemudian turun lagi karena ada El Nino, La Nina," sebut Jokowi usai melakukan peninjauan sawah pada Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jumat (5/7/2024).

Jokowi menilai perubahan iklim yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi produktivitas produksi pangan di berbagai negara. Tak terkecuali di Indonesia. Selama 2 tahun ke belakang anjloknya produksi pangan di berbagai negara tak terelakkan terjadi.

"Saya kira iklim sangat mempengaruhi produktivitas di semua negara dan dalam dua tahun ini saja, negara-negara yang biasanya produksinya berlebih itu pun juga mengalami penurunan yang tajam," beber Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pernah mengatakan Indonesia mampu melakukan swasembada beras. Hal itu terjadi selama 3 tahun dari tahun 2017 hingga 2019, di tahun-tahun tersebut Indonesia pernah tidak melakukan impor beras sama sekali.

Kebetulan saat itu, Amran juga menjabat menjadi Menteri Pertanian. Maka dari itu dia yakin swasembada beras bisa dicapai lagi oleh Indonesia.

"Di pemerintahan Presiden (pada periode pertama), kita pernah swasembada. Tahun 2017 tidak ada import beras medium, 2019 tidak ada impor beras medium, 2020 tidak ada impor beras medium. Nah, tiga tahun kita swasembada," papar Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023) silam.

Persis seperti Jokowi, Amran menyalahkan perubahan iklim jadi masalah utama Indonesia tak bisa swasembada beras. Saat itu, Amran bilang satu faktor yang membuat swasembada beras itu sulit dilakukan adalah adanya siklus cuaca El Nino.

Akhir tahun lalu, siklus iklim kering El Nino memang melanda Indonesia membuat banyak kegagalan panen karena iklim terlalu panas dan kekurangan pengairan.

"Hanya saja sekarang ada El Nino, terjadi sekarang ini sehingga itu menekan produksi," ungkap Amran.

Pemerintah telah resmi menaikkan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen dan Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen untuk komoditas pangan, jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

Hal itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras.

Dikutip dalam aturan yang ditetapkan 13 Juni 2024 itu, Jumat (5/7/2024) HAP jagung di tingkat produsen dinaikkan menjadi Rp 5.000 per kilogram (kg) untuk jagung kadar air 15%, kemudian Rp 4.725/kg untuk kadar air 20%, Rp 4.450/kg untuk kadar air 25% dan Rp 4.200/kg untuk kadar air 30%.

Sementara harga jagung di tingkat konsumen untuk kadar air 15% dinaikkan menjadi Rp 5.800/kg dari sebelumnya Rp 5.000/kg.

Adapun HAP jagung dalam aturan sebelumnya di tingkat produsen dinaikkan menjadi Rp 4.200/kg untuk jagung kadar air 15%, kemudian Rp 3.970/kg untuk kadar air 20%, Rp 3.750/kg untuk kadar air 25% dan Rp 3.540/kg untuk kadar air 30%.

HAP telur ayam di tingkat produsen juga dinaikkan menjadi Rp 26.500/kg dari sebelumnya Rp 22.000-24.000/Kg dan harga di tingkat konsumen menjadi Rp 30.000/kg dari sebelumnya Rp 27.000/kg.

Selain itu HAP daging ayam ras di tingkat produsen ditetapkan menjadi Rp 25.000/kg dari Rp 21.000-23.000/kg. Kemudian HAP daging ayam ras di tingkat konsumen menjadi Rp 40.000/kg dari sebelumnya Rp 36.750/kg.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat 3,8 juta penumpang telah dilayani Kereta Cepat Whoosh sejak operasi komersial pada 17 Oktober 2023. Pada semester I (Januari-Juni) 2024, jumlah penumpang yang dilayani sebanyak 2.658.492 orang.

Pada semester I-2024, rata-rata volume penumpang bulanan KCIC mencapai 443 ribu penumpang per bulan. Puncaknya terjadi pada Juni 2024 dengan total penumpang mencapai 535 ribu penumpang per bulan.

Sementara, rata-rata penumpang harian KCIC di semester I-2024 mencapai 14,6 ribu penumpang per hari. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga puncaknya pada Juni 2024 rata-rata penumpang per hari mencapai 17,8 ribu penumpang per hari.

GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyebutkan, sejak Januari 2024, volume penumpang terus menunjukkan peningkatan mulai April, Mei, hingga Juni 2024.

"Peningkatan ini terjadi karena beberapa faktor seperti kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh dari waktu ke waktu melalui layanan pemesanan rombongan dan frequent Whoosher yang dihadirkan untuk pengguna rutin yang juga mengalami peningkatan, selain itu adanya momen libur lebaran, long weekend, dan libur sekolah juga menjadi salah satu faktor pendukung," ujar Eva dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Berbagai hal penting terjadi pada semester I ini seperti penerapan tarif dinamis, long weekend, angkutan libur lebaran, angkutan libur sekolah, peresmian layanan batal dan ubah jadwal online, layanan contact center, dan frequent Whoosher Card.

Jumlah Penumpang Kereta Cepat Whoosh Hampir 4 Juta Sejak Beroperasi Foto: Dok. KCIC

Eva menambahkan, rata-rata okupansi Whoosh juga terus terjaga di 60-70% di luar jam sibuk dan 80-100% pada jam sibuk pagi dan sore hari.

"KCIC siap menyambut SMT 2 2024 dengan penuh rasa optimis. Berbagai peningkatan pelayanan disiapkan oleh KCIC untuk meningkatkan kenyamanan seluruh penumpang Whoosh," tutup Eva.

Kerugian besar diderita warga Jakarta dan sekitarnya karena kemacetan yang terjadi setiap hari. Kemacetan akut diprediksi telah menimbulkan kerugian hingga Rp 100 triliun per tahun.

Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elekronik (SPBE) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli mengatakan kerugian Rp 100 triliun itu paling besar didominasi oleh potensi kerugian kesehatan karena polusi dan juga kerugian waktu yang hilang karena kemacetan di jalan. Diperkirakan kerugiannya mencapai Rp 60 triliun.

Sisanya, kerugian terjadi pada biaya operasi kendaraan termasuk biaya bahan bakar yang terbuang karena kendaraan menyala di tengah kemacetan. Jumlahnya bisa mencapai Rp 40 triliun.

"Kerugian Rp 100 triliun itu terdiri dari Rp 40 triliun dari biaya operasi, misalkan bahan bakar, oli, dan lain-lain. Nah yang Rp 60 triliun itu dari travel time, dan juga potensi polusi udara, itu dihitung jadi Rp 60 triliun," beber Zulkifli dalam diskusi publik Instran di Hotel All Season, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Kemacetan terjadi karena banyaknya masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi. Padahal sudah ada transportasi umum yang lengkap di Jakarta untuk mengurangi kemacetan.

Berdasarkan data, masyarakat di Jakarta memang masih minim menggunakan transportasi umum. Pemprov Jakarta mencatat pada 2023, ada 21 juta perjalanan, namun baru 4 juta saja atau sekitar 18,86% perjalanan yang menggunakan transportasi umum.

Padahal, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syaripudin mengungkapkan pihaknya punya target minimal 30% perjalanan di Jakarta menggunakan transportasi umum dan ditargetkan bisa tercapai pada 2030.

"Kalau dipresentasikan itu hanya dapat 18,86% modal share-nya, padahal kita yang di 2030 nanti kita berharap di posisi sampai dengan 30%," ungkap Syaripudin dalam acara yang sama.

Syaripudin mengungkapkan penggunaan kendaraan pribadi yang terlalu masif di Jakarta menimbulkan beragam masalah, salah satunya macet.

"Kerugian yang diterima oleh para pemilik kendaraan pribadi juga besar dan juga biaya operasional dari kendaraan itu sendiri yang berjumlah puluhan triliun rupiah. Ini fakta yang saat ini kita lihat dalam keseharian," papar Syaripudin.

"Jadi sisa waktu enam tahun ini kita mengejar bagaimana masyarakat bisa bertransformasi untuk menggunakan transportasi publik sampai dengan mencapai pada posisi 30%," sebutnya.

4 Strategi Lawan Macet

Kembali ke Zulkifli, dia bilang, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan strategi untuk mengatasi masalah kemacetan yang akut. Saat ini, Peraturan Daerah disiapkan yang berisikan empat kebijakan utama mengatasi kemacetan. Peraturan Daerah ini akan mendorong masyarakat meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

"Tahun ini kami susun Perda terkait isinya salah satunya ERP, Perda-nya itu isinya push strategy semua, namanya Perda Pengendalian Manajemen Lalu Lintas," beber Zulkifli.

Sebanyak empat kebijakan utama yang dimaksud Zulkifli yaitu pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), kawasan emisi rendah atau Low Emission Zone (LEZ), manajemen tarif parkir, dan pengaturan pembatasan usia dan jumlah kendaraan.

Zulkifli meyakini empat kebijakan ini bakal ampuh melawan kemacetan akut di Jakarta. Khususnya untuk mendorong masyarakat naik angkutan umum.

"Setelah angkutan umum kita baik, kita harus memberlakukan pembatasan kendaraan pribadi, dan orang beralih menggunakan kendaran angkutan umum dengan manajemen lalu lintas," sebut Zulkifli.

Pihaknya memasang target agar tahun ini rancangan Perda itu selesai digodok Pemprov, dengan begitu tahun depan rancangan Perda akan dibahas langsung dengan DPRD Jakarta untuk kemudian disahkan menjadi regulasi yang resmi.

"Targetnya tahun ini selesai Perdanya, kemudian diusulkan tahun depan untuk dibahas ke anggota dewan, ke DPRD," pungkas Zulkifli.

Media sosial dihebohkan oleh kabar investor yang menitipkan dana ke influencer saham. Namun, dana tersebut gagal dikelola yang menyebabkan kerugian Rp 71 miliar.

Bicara terkait hal tersebut, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menjelaskan, berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya pihak yang mendapat izin dari OJK yang boleh mengelola dana publik. BEI beberapa tahun ini memberikan edukasi berupa sekolah pasar modal kepada para pegiat media sosial yang ingin memahami investasi di pasar modal.

Menurutnya, pemahaman ini tentunya dapat disampaikan kembali kepada follower atau pengikutnya tentang penting berinvestasi dan hal apa saja yang harus diperhatikan, termasuk risiko berinvestasi.

"Tentunya mereka tidak boleh memberikan rekomendasi saham apalagi mengelola dana tanpa izin OJK," katanya kepada detikcom, Kamis (4/7/2024).

Dia juga mengatakan, BEI secara rutin memberikan sosialisasi dan edukasi langsung kepada publik. Tahun lalu saja tidak kurang dari 13.000 kegiatan yang menjangkau lebih dari 5 juta orang dilakukan oleh BEI bersama dengan para pemangku kepentingan.

"Kami senantiasa menghimbau agar masyarakat memperhatikan legalitas pihak pihak yang menawarkan jasa dan produk investasi pasar modal," katanya.

Saat ditanya apakah influencer tersebut boleh mengelola dana publik, ia mengatakan, hal itu bisa ditanyakan ke OJK. "Konfirmasi terkait itu bisa ditanyakan ke OJK karena kami tidak punya data apakah nama tersebut berizin atau tidak," katanya.

Sementara, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menyatakan akan melakukan pemanggilan terhadap influencer saham yang diketahui Ahmad Rafif Raya.

Ketua Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan, Satgas dan OJK memanggil untuk meminta keterangan terhadap yang bersangkutan apakah ada ketentuan yang dilanggar. Dia mengatakan, secara ketentuan, influencer saja tidak boleh mengelola dana dari masyarakat. Untuk mengelola dana masyarakat harus ada izin profesi dan lembaga yang harus dipenuhi.

"Satgas Pasti dan OJK sedang meminta penjelasan/klarifikasi langsung dari yang bersangkutan, memastikan apakah ada ketentuan yang dilanggar. Secara ketentuan, influencer saja tidak boleh mengelola dana masyarakat/investor di sektor keuangan termasuk pasar modal. Ada izin profesi dan lembaga yang harus dipenuhi sesuai ketentuan," katanya kepada detikcom.

Dia mengatakan, pemanggilan masih dalam proses. Saat ditanya apakah ada sanksi yang akan diberikan, dia hanya mengatakan, untuk setiap terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan.

"Kita tunggu penjelasan yang bersangkutan dulu ya. Pada intinya, setiap pelanggaran yang terbukti melanggar ketentuan, akan ditindak sesuai ketentuannya," katanya.

Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan mayoritas pengguna media sosial pesimistis Presiden terpilih, Prabowo Subianto mampu melunasi utang dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia mempunyai utang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800 triliun.

Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto mengatakan sebanyak 72,5% netizen pesimistis Prabowo dapat menyelesaikan utang warisan Jokowi. Eko menjelaskan risetnya ini melibatkan sebanyak 18.977 pengguna akun media sosial di X.

"Ke depan gimana? Kira-kira, para netizen yang 18 ribu akun tadi, 22 ribu perbincangan tadi. Angkanya, ini juga surprise saya rasa, ternyata 72,5 persen pesimis bahwa utang ini akan mampu diselesaikan atau setidaknya bisa ditangani langsung Pak Prabowo juga dalam lima tahun mendatang," kata Eko dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Eko membeberkan dengan persentase tersebut, para netizen menilai kondisi keuangan Indonesia sudah terlalu buruk. Dengan begitu, mereka tidak mempunyai rasa optimisme.

Bahkan, lanjut Eko, perbincangan di media sosial telah sampai pada pembahasan negara kolaps atau bangkrut. Hal ini didukung dari alasan sebagian besar netizen menganggap utang Indonesia terus membesar dan bunga terus bertambah. Di sisi lain, anggaran terus mengalami defisit.

"Bahkan ya kalau perbincangan di media sosial sudah berbicara soal negara akan kolaps. Walaupun mungkin ini, kalau dari peneliti, mungkin bisa jauh karena faktornya pasti tidak hanya satu. Tapi, ini penting, karena lonceng ketidakstabilan dan ekonomi itu sekarang, ya, referensi kita yang paling dekat itu sosial media, gitu," jelasnya.

Selain itu, generasi Z juga aktif menyuarakan keluhan-keluhan terkait utang yang semakin membengkak. Tak jarang, banyak yang berpendapat Jokowi ingkar janji. Pasalnya, pada kampanye tahun 2014 lalu, Jokowi menargetkan rasio utang terhadap PDB dapat dikurangi secara bertahap. Nyatanya, rasio utang terhadap PDB di era Jokowi mencapai 40%. Angka ini cukup tinggi dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono hanya 24,7% dari PDB.

Di sisi lain, pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) dinilai menjadi beban utang Indonesia yang semakin bertambah. Para netizen meragukan proyek tersebut dapat berhasil apabila terus menjadi beban utang negara.

"Walaupun sebetulnya kalau secara proporsional, mungkin IKN bukan yang terbesar dalam konteks utang, tapi menjadi concern para netizen. Kenapa? Karena kita tahu enggak ada investor yang masuk, ya. Mungkin ada, gitu, ya. Tapi nggak banyak kan yang masuk, gitu, sehingga mereka khawatir ini ke depan gimana nih keberlanjutannya," tutur Eko.

Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta tambahan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga senilai Rp 598,9 triliun. Menurut Ketua Banggar Said Abdullah, anggaran tersebut berasal dari Kementerian Lembaga yang disampaikan di Komisi I sampai Komisi XI DPR.

Said meminta Muhidin Mohamad Said, Wakil Ketua Banggar menyambangi kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengajukan permintaan tersebut.

"Nanti saya minta Pak Muhidin mendatangi Menteri Keuangan secara resmi, menyerahkan usulan Rp 598,9 triliun tambahan belanja pusat dari Komisi I sampai XI," katanya dalam Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan di DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Said menambahkan, tambahan anggaran tersebut diberikan tanpa menambah defisit APBN. "Usulannya Rp 598,9 triliun, ibu Menteri Keuangan. Usulannya itu tanpa menambah defisit," tutur Said.

Usai rapat tersebut Sri Mulyani memberi merespons permintaan DPR tersebut. Sri Mulyani menilai permintaan itu sebagai aspirasi yang akan ditampung serta dirapatkan terlebih dahulu.

"Kalau aspirasi nanti kita lihat ya," sebutnya.

Sebelumnya Sri Mulyani menyebut pihaknya akan mempertimbangkan permintaan-permintaan dari Banggar DPR dengan tetap melihat ruang fiskal, dan tetap menjaga postur RAPBN yang telah disepakati.