Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tekstil masih berlanjut. Berdasarkan keterangan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, ratusan karyawan industri tekstil masih dibayangi ancaman PHK.

Berdasarkan data terbaru, terdapat 750-an pekerja di 4 perusahaan yang terkena PHK. Lalu pada Agustus mendatang, ada 1 perusahaan yang terkonfirmasi melakukan PHK terhadap 500-an pekerja.

"Ada 4 perusahaan KSPN melakukan PHK sekitar 750-an pekerja dan rencana Agustus 1 perusahaan terkonfirmasi PHK 500-an pekerja," katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (26/7/2024).

Ristadi menyebut pihaknya kini terus melakukan validasi. Adapun alasan PHK, kata dia, imbas dari tidak adanya lagi permintaan produksi.

"Banyak yang melakukan PHK habis kontrak karena nggak ada order lanjutan. Masih kami validasi," tambah dia.

Untuk lokasi perusahaannya berada di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. "Jateng 4 dan Bandung, Jabar 1," tutur Ristasi.

Ristadi mengatakan sejak Januari hingga awal Juni 2024 ini, setidaknya terdapat 10 perusahaan yang telah melakukan PHK massal. Enam di antaranya karena penutupan pabrik, sedangkan empat sisanya karena efisiensi jumlah pegawai.

Total karyawan yang ter-PHK dari 10 perusahaan itu setidaknya ada 13.800an orang. Namun menurutnya jumlah ini mungkin lebih sedikit daripada kondisi di lapangan, mengingat tidak semua perusahaan mau terbuka atas langkah PHK massal ini.

"Yang terdata dan kami sudah minta izin untuk boleh diekspos itu ya, itu yang tutup sejak Januari sampai awal Juni 2024 itu ada 6 perusahaan, yang tutup. Nah yang PHK efisiensi, yang mau diekspos ada 4 perusahaan. Nah total pekerja yang ter-PHK itu sekitar 13.800an," kata Ristadi saat dihubungi detikcom, Kamis (13/6/2024).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang membuka lowongan kerja untuk generasi muda dari berbagai negara, termasuk bagi warga negara Indonesia (WNI). Selain itu lembaga ini juga sedang mencari relawan untuk ditempatkan di Kenya.

Lowongan kerja ini dibuka melalui program profesional muda atau Young Professionals Programme (YPP). Informasi ini sebagaimana yang disampaikan langsung Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui situs dan akun sosial media resminya.

"PBB telah membuka kesempatan bagi generasi muda dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk bergabung melalui Young Professionals Programme (YPP) 2024," tulis Kemlu dalam situsnya, dikutip Jumat (26/7/2024).

Syarat Daftar Lowongan Kerja PBB

1. Minimal lulusan Sarjana (S1) atau gelar yang setara 3 tahun
2. Usia maksimal 32 tahun
3. Fasih berbahasa Inggris atau Prancis

Bidang-bidang yang Dibuka Lowongan Kerja PBB

1. Sumber Daya Manusia & Administrasi
2. Politik & Hak Asasi Manusia
3. Keuangan & Anggaran

"Jika lolos seleksi, para kandidat yang terpilih akan berkesempatan untuk bekerja di kantor-kantor PBB yang berlokasi di New York, Amerika Serikat hingga Nairobi, Kenya," jelas Kemlu.

Pendaftaran lowongan kerja di PBB ini dibuka pada Juli - Agustus 2024 secara online. Untuk informasi dan pendaftaran, bagi kamu yang berminat bisa langsung mengunjungi:https://careers.un.org/young-professionals-programme.

Sedangkan untuk pencarian relawan PBB dibuka melalui program United Nations Environment Program (UNEP) dan UN Volunteer (UNV). Program ini dibuka sampai 8 Agustus 2024 dengan penugasan dimulai sekitar November 2024 untuk periode satu tahun dan dapat diperpanjang.

"Program ini mencari 13 generasi muda yang bertalenta, bersemangat dan terampil untuk bergabung dan menjadi pemimpin dimasa depan, khususnya untuk mengatasi tantangan perubahan iklim, kerusakan alam dan keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah," ungkap Kemlu.

Persyaratan Menjadi Relawan PBB:

1. Usia maksimal 33 tahun
2. Memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan
3. Pengalaman kerja 3 tahun

"Kandidat yang terpilih akan ditempatkan di kantor pusat UNEP di Nairobi, Kenya," terang Kementerian.

Bagi kamu yang tertarik menjadi relawan PBB di Kenya ini, pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat mengunjungi situs https://www.unv.org/news/unep-unv-young-talent-pipeline-begins-its-second-phase

Simak juga Video 'Kisah Pilu 7 Calon TKI Niat Perbaiki Nasib di Malaysia Berujung Ditipu':

[Gambas:Video 20detik]

Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk sejumlah pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sebagai komisaris BUMN menjadi sorotan belakangan ini. Beberapa pendukung itu di antaranya Fauzi Baadilla sebagai komisaris PT Pos Indonesia (Persero), Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) dan Andi Arief sebagai komisaris PLN.

Erick Thohir tercatat cukup banyak melakukan perombakan direksi dan komisaris BUMN sepanjang tahun 2024 ini. Setidaknya, tercatat ada 20 BUMN yang dirombak. Berikut daftarnya:

1. Pertamina

Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Simon menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mundur pada Februari 2024 lalu. Selain Simon, Erick juga menunjuk Condro Kirono sebagai komisaris independen.

"Kementerian BUMN selaku pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Pertamina," tulis Pertamina dalam keterangannya, Senin (10/6/2024).

"Pemegang Saham telah menunjuk Bapak Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama Pertamina, serta menugaskan Bapak Condro Kirono sebagai Komisaris Independen Pertamina" terang Pertamina lagi.

2. MIND ID

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) holding industri pertambangan MIND ID pada Juni 2024 lalu menetapkan pengangkatan Grace Natalie Louisa sebagai komisaris perusahaan. RUPST juga menyetujui pengangkatan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier sebagai komisaris utama dan Pamitra Wineka sebagai komisaris independen.

MIND ID juga mengumumkan pemberhentian dengan hormat Jisman Parada Hutajulu sebagai komisaris.

"Dengan adanya keputusan para pemegang saham ini, diharapkan MIND ID dapat menjadi strategic holding yang terunggul dalam hilirisasi sektor pertambangan Indonesia yang mampu membukukan kinerja optimal secara berkelanjutan," kata Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso dalam keterangannya, Selasa (11/6/2024).

3. PGN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN menyetujui pemberhentian dengan hormat Luky Alfirman sebagai Komisaris, Beni Syarif Hidayat sebagai Direktur SDM dan Penunjang Bisnis, dan Christian H Siboro sebagai Komisaris Independen.

Kemudian, RUPST menyetujui pengangkatan Rachmat Hutama sebagai Direktur SDM dan Penunjang Bisnis, Arief Kurnia Risdianto sebagai Direktur Manajemen Risiko, Luky Alfirman sebagai Komisaris untuk periode kedua, Christian H Siboro sebagai Komisaris Independen untuk periode kedua.

Lalu, RUPST juga menyetujui pengangkatan Tony Setyo Boedi Hoesodo sebagai Komisaris Independen, Fadjar Hariyanto Widodo sebagai Direktur Keuangan dan Ratih Esti Prihatini sebagai Direktur Komersial.

Tak cuma itu, RUPST juga menyetujui perubahan nomenklatur direksi yakni Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko, kemudian Direktur Sales dan Operasi menjadi Direktur Komersial.

"PGN berhasil melalui tantangan ketidakpastian dan dinamika industri pada periode tahun 2023 yang secara langsung mempengaruhi kinerja perusahaan. Namun PGN tetap melanjutkan komitmen memperkuat posisi sebagai pemain utama penyedia gas bumi dan fokus pada optimalisasi pengelolaan gas bumi, peningkatan konektivitas infrastruktur dan diversifikasi bisnis," ujar Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama dalam keterangannya, Kamis (30/5/2024).

4. KAI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-61/MBU/03/2024 bertanggal 5 Maret 2024, Elen Setiadi terpilih sebagai Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Adapun berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-62/MBU/03/2024 bertanggal 5 Maret 2024, Dadan Rudiansyah diangkat sebagai Direktur Keselamatan dan Keamanan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Nama terakhir adalah Rosma Handayani, ia diangkat sebagai Direktur SDM dan Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Dadan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Perum DAMRI, sedangkan Rosma sebelumnya menjabat sebagai Senior Executive Vice President PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sementara Elen Setiadi, sebelumnya menjabat sebagai Plt Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kami mengucapkan selamat kepada Elen Setiadi, Dadan Rudiansyah, dan Rosma Handayani. Semoga dapat membawa kemajuan bagi perkeretaapian Indonesia," ujar EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterangan resmi, Selasa (5/3/2024).

Selain itu, Kementerian BUMN pun memberhentikan dengan hormat Riza Primadi sebagai Komisaris Independen KAI, Sandry Pasambuna sebagai Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI, dan Suparno sebagai Direktur SDM dan Umum KAI.

5. Surveyor Indonesia

Holding BUMN Jasa Survei, IDSurvey bersama anak usahanya telah melakukan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (3/5) lalu. RUPSLB ini dimaksudkan untuk melakukan Serah Terima SK Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia.

Perlu diketahui, ID Survey merupakan holding BUMN jasa survei yang terdiri dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Lead Holding, PT SUCOFINDO dan PT Surveyor Indonesia. Dalam kesempatan itu, para pemegang saham PT Surveyor Indonesia telah memutuskan Suko Basuki sebagai Komisaris Independen baru, menggantikan Echsan Sutadji.

"Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Echsan, meskipun dalam waktu singkat kami percaya dan merasakan bahwa bapak telah memberikan kontribusi yang baik pada PTSI serta mendapatkan dan memberikan pengetahuan sebagai Komisaris kepada PTSI," kata Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur, Chairiah dalam keterangannya, Selasa (7/5/2024).

6. Sucofindo

Subholding BUMN Jasa Survei, PT Sucofindo merombak jajaran Direksi dan Komisaris. Hal ini berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan di kantor PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI), selaku ketua holding IDSurvey (22/3).

Hasil dari RUPSLB ini menyatakan bahwa Komisaris Utama PT Sucofindo kini dijabat oleh Moga Simatupang menggantikan Veri Anggrijono. Moga Simatupang saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.

Kemudian, Plt Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan KBUMN Anas Puji Istanto diamanahkan sebagai Komisaris PT Sucofindo menggantikan Himawan Hariyoga, dan adanya penambahan Komisaris Independen yang dijabat oleh Mahatma Gandhi.

Sedangkan untuk struktur Direksi PT Sucofindo, RUPSLB menyatakan bahwa David Sidjabat diamanahkan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, menggantikan Johanes Nanang Marjianto.

Sebelumnya, David Sidjabat merupakan Direktur Utama PT Phapros Tbk. Selain itu, untuk Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang sebelumnya dijabat oleh Budi Hartanto, kini diamanahkan kepada Evi Afiatin, yang sebelumnya adalah Direktur Keuangan PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Lebih lanjut untuk jabatan Direktur Komersial kini berganti menjadi Direktur Layanan Sumber Daya Alam yang dijabat oleh Darwin Abas, dan penambahan struktur Direksi baru, yaitu Direktur Layanan Industri yang diamanahkan kepada Budi Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Strategic Business Unit (SBU) Sertifikasi dan Eco Framework PT Sucofindo.

7. Timah

Pada RUPST yang digelar yang digelar Mei 2024, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan. RUPST Timah mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Direktur Pengembangan Usaha Koko Wigyantoro dan Direktur Sumber Daya Manusia, Tigor Pangaribuan.

RUPST juga menyetujui pengangkatan Dicky Octa Zahriadi sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Hendra Kusuma Wardana sebagai Direktur Sumber Daya Manusia.

8. Garuda Indonesia

Pada rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang digelar 22 Mei 2024 lalu, terdapat perubahan susunan pengurus perusahaan. Salah satunya, Mantan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo yang diangkat menjadi Komisaris Utama Garuda Indonesia menggantikan Timur Sukirno.

9. BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah menyelenggarakan Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Salah satu agenda rapat ialah menyangkut pergantian jajaran direktur dan komisaris perusahaan.

Berdasarkan hasil RUPS tersebut, ada tiga nama baru di jajaran pengurus BTN. Pertama ialah Adi Sulistyowati yang diangkat sebagai Komisaris Independen BTN. Adapun sebelumnya, Adi menduduki posisi sebagai Wakil Direktur BNI dan baru-baru ini posisinya telah digantikan oleh Wahju Setyawan.

Selanjutnya, juga ada Bambang Wijanarko yang juga menduduki posisi sebagai Komisaris Independen. Baik Adi maupun Bambang menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Ahdi Jumhari Luddin yang tahun lalu meninggal dunia, serta Mohamad Yusuf Permana.

Selain komisaris, juga ada perubahan posisi direksi perusahaan. Ada Muhammad Iqbal yang ditunjuk sebagai Direktur SMI dan Retail Funding. Dengan demikian, ada empat nama baru di jajaran direksi dan komisaris BTN.

Selain itu, juga ada beberapa perubahan nama jabatan. Posisi Direktur Distribution and Funding yang diduduki oleh Jasmin, berubah nama menjadi Direktur Distribution and Institutional Funding.

Lalu posisi Direktur IT dan Digital yang diduduki oleh Andi Nirwoto diganti menjadi Direktur Informasi dan Teknologi. Kemudian posisi Direktur Institutional Banking yang diduduki Hakim Putratama diganti menjadi Direktur Operational dan Customer Experience.

"Masuk komisaris baru ada dua yaitu Bu Adi Sulistyo dan Bapak Bambang Widjanarko, yang lainnya masih sama. Kemudian direksi tadi juga kita melihat adanya perubahan nomenklatur dan direksinya bertambah satu yaitu bapak Muhammad Iqbal yang sebelumnya dari BNI," kata Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dalam Konferensi Pers usai RUPS, di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).

10. PTPP

Komposisi Dewan Direksi dan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP berubah. Hal itu dimaktubkan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2023.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan ada dua nama baru yang diangkat, yaitu I Gede Upeksa Negara sebagai Direktur SDM dan Strategi Korporasi dan Tommy Wiranata Anwar sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal.

"Terkait pergantian direksi, ada beberapa Direksi diganti, jadi disamping saya ini adalah direksi yang baru Pak Gede Upeksa, yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur SDM dan Strategi Korporasi," ujar kata Novel di Plaza PP, Wisma Subiyanto, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (24/4/2024).

Novel menjelaskan sesuai arahan Menteri BUMN, pihaknya juga harus membuat satu jabatan baru yakni Direktur Risk Manajemen Risiko dan Legal. Jabatan itu pun kini diisi oleh Tommy Wirananta Anwar.

"Sesuai dari kementerian BUMN kita harus ada Direksi Risk Manajemen Risiko, dan Legal itu dijabat oleh Bapak Tommy Wiranata Anwar, bersangkutan sedang cuti," tuturnya.

Selain jabatan direksi, Novel menjelaskan bahwa pemegang saham juga mengangkat Pundjung Setya Brata sebagai Komisaris Independen. Ia menggantikan Loso Judijanto yang sebelumnya mengisi posisi itu.

"Kemudian ada satu Komisaris Bapak Loso Judijanto diganti oleh Bapak Pundjung Setya Brata sebagai Komisaris Independen," ucap Novel.

11. Bank Mandiri

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank Mandiri menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yakni memberhentikan Susana Indah Kris Indriati sebagai Direksi serta Andrinof A Chaniago dan Nawal Nely dari Komisaris perseroan.

Pemegang saham kemudian mengalihkan penugasan Wakil Komisaris Utama kepada Zainudin Amali, dan mengalihkan Riduan sebagai Direktur Corporate Banking serta mengangkat Tedi Bharata sebagai Komisaris perseroan.

Adapun, posisi Direktur Commercial Banking Bank Mandiri yang sebelumnya dijabat oleh Riduan digantikan oleh Totok Priyambodo yang sebelumnya merupakan SEVP Commercial Banking Bank Mandiri.

Lalu, RUPST Bank Mandiri juga mengangkat Danis Subyantoro sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri menggantikan Ahmad Siddik Badruddin yang telah mendapat penugasan sebagai Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero). Sebagai informasi, sebelumnya Danis Subyantoro menjabat sebagai SEVP Internal Audit Bank Mandiri.

12. BNI

Menteri BUMN Erick Thohir merombak pengurus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dalam RUPST ini, pemegang saham menyetujui adanya wakil direktur utama BNI baru. Kemudian, pemegang saham juga menyetujui pergeseran tugas beberapa direktur dan pengangkatan direktur yang baru.

"Dengan adanya keputusan para pemegang saham ini, diharapkan BNI dapat menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan," kata Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dalam konferensi pers, Senin (4/4/2024).

RUPS Tahunan ini menyetujui pemberhentian dengan hormat Susyanto sebagai Komisaris BNI. Kemudian, RUPS Tahunan menyetujui pengangkatan Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris. RUPS Tahunan menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali Askolani sebagai Komisaris BNI.

Selanjutnya, RUPS Tahunan menyetujui pemberhentian dengan hormat Adi Sulistyowati sebagai Wakil Direktur Utama BNI. RUPS Tahunan mengalihkan penugasan Putrama Wahju Setyawan sebagai Wakil Direktur Utama BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Retail Banking BNI.

RUPS Tahunan mengalihkan penugasan Corina Leyla Karnalies menjadi Direktur Retail Banking BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI.

Selain itu, RUPS Tahunan menyetujui pengangkatan Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI. Sebelumnya menjabat sebagai SEVP of Corporate Development & Transformation BNI.

RUPS Tahunan menyetujui pemberhentian dengan hormat Silvano Winston Rumantir sebagai Direktur Wholesale & International Banking BNI. Lalu, RUPS Tahunan menyetujui pengangkatan Agung Prabowo sebagai Direktur Wholesale & International Banking BNI. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama BNI Sekuritas.

RUPS Tahunan menyetujui pemberhentian dengan hormat Muhammad Iqbal sebagai Direktur Institutional Banking BNI. RUPS Tahunan menyetujui pengangkatan Munadi Herlambang sebagai Direktur Institutional Banking BNI. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja.

RUPS Tahunan menyetujui pemberhentian dengan hormat Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI. RUPS Tahunan menyetujui pengangkatan I Made Sukajaya sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI. Sebelumnya menjabat sebagai SEVP Remedial & Recovery BNI.

13. Pelni

Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan pengurus PT Pelni (Persero). Dalam perubahan susunan pengurus ini, Erick Thohir menunjuk Muhammad Awaluddin sebagai Komisaris Utama Pelni. Mantan Bos Angkasa Pura II tersebut menggantikan Komisaris Utama sebelumnya Ali Masykur Musa.

"Bpk. Muhammad Awaluddin diangkat menjadi Komisaris Utama PELNI berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024. Pengangkatan Bpk. Awaluddin sekaligus mengisi posisi yang sebelumnya ditinggalkan oleh Bpk. Ali Masykur Musa," kata Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto dalam keterangannya, Rabu (17/1/2024).

Dia mengatakan, Budi Mantoro juga diangkat sebagai Komisaris Pelni melalui surat yang sama. Sebelumnya, Kementerian BUMN juga mengganti Direktur SDM & Umum Pelni dari sebelumnya Rainoc digantikan oleh Heri Purnomo berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-6/MBU/01/2024 tertanggal 9 Januari 2024.

14. BRI

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah di gelar di mana salah satu agendanya adalah perubahan susunan pengurus perseroan.

"Keputusan RUPST kali juga disetujui perubahan pengurus perseroan," kata Direktur Utama BRI Sunarso dalam konferensi pers, Jumat (1/3/2024).

Keputusan RUPST yakni memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Wakil Direktur Utama Catur Budi Harto, Direktur Bisnis dan Wholesale & Kelembagaan Agus Noorsanto, Direktur Manajemen Risiko Agus Sudiarto

Kemudian, RUPST juga memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai komisaris independen. Lalu, mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai komisaris independen.

"Selanjutnya dalam RUPST mengubah nomenklatur jabatan atau nama direktorat di BRI," katanya.

15. Kimia Farma

Djagad Prakasa Dwialam resmi menjadi Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk menggantikan David Utama. Hal tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Djagad mengatakan pergantian kepemimpinan biasa terjadi di setiap saat. Dia bilang pergantian tersebut untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

"Pergantian hari ini keputusan pemegang saham. Pergantian pimpinan bisa terjadi setiap saat. Pasti bahwa pergantian itu hal normal untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan," kata Djagad dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Jakarta, Selasa (25/6/2024)

16. Indofarma

Pada RUPSLB yang digelar pada awal tahun, pemegang saham memutuskan perubahan susunan pengurus perseroan. Keputusan dalam RUPSLB tersebut yaitu memberhentikan dengan hormat Direktur Utama Agus Heru Darjono, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Sumber Daya Manusia Ariesta Krisnawan, Direktur Produksi & Supply Chain Jejen Nugraha, dan memberhentikan dengan hormat sebagai tindak lanjut pengunduran diri Direktur Sales dan Marketing Kamelia Faisal dan memberhentikan dengan hormat sebagai tindak lanjut pengunduran diri Komisaris Independen Achmad Ghufron Sirodj yang telah disampaikan sebelumnya.

RUPSLB mengangkat Yeliandriani sebagai Direktur Utama, Andi Prazos sebagai Direktur Operasional.

17. Pos Indonesia

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk dua komisaris baru di PT Pos Indonesia (Persero). Dua komisaris baru itu yakni Muhammad Budi Djatmiko dan Fauzi Baadilla sebagai Komisaris Independen.

Penetapan ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 yang digelar Kamis (18/7). Pada saat yang sama pemegang saham juga mengukuhkan pemberhentian Guntur Iman Nofianto pada tanggal 1 April 2024. Pemberhentian ini ditetapkan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatannya di Pos Indonesia.

"Kami mengucapkan selamat kepada Dewan Komisaris Independen terpilih, semoga dapat membawa kemajuan bagi PosIND. Kepada komisaris yang telah mencapai masa akhir jabatan Kami juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan bagi perusahaan," kata Corporate Secretary and Environmental, Social and Governance, Tata Sugiarta dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

18. Brantas Abipraya

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perubahan susunan komisaris pada PT Brantas Abipraya (Persero). Dalam perubahan susunan komisaris ini, Erick Thohir menunjuk Diana Kusumastuti sebagai Komisaris Utama dan Isra D Pramulya sebagai Komisaris.

"Terkait adanya perubahan Dewan Komisaris Brantas Abipraya, yaitu Ibu Diana Kusumastuti, Komisaris Utama Brantas Abipraya dan Bapak Isra D Pramulya sebagai Komisaris," kata Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana dalam keterangan yang diterima detikcom, Minggu (21/7/2024).

Dalam perubahan susunan komisaris ini, sosok Isra D Pramulya cukup menarik perhatian. Dikutip dari laman Partai Gerindra, Isra D Pramulya tercatat sebagai Sekretaris DPD Provinsi Sulawesi Barat.Selain itu, Isra juga tercatat sebagai Sekretaris Tim Kampanye Daerah Sulawesi Barat, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

19. PLN

Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan komisaris PT PLN (Persero). Erick Thohir menunjuk mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah sebagai komisaris utama, dan politikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai komisaris independen.

Pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu, Burhanuddin Abdullah tercatat sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sementara, Andi Arief saat ini tercatat sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat.

20. Pupuk Indonesia

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perombakan susunan komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero). Dalam perombakan ini, Erick Thohir menunjuk Danar Rahmanto dan Irfan Ahmad Fauzi sebagai komisaris independen.

Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (25/7/2024), penunjukan komisaris ini sesuai dengan keputusan Menteri BUMN.

"Sesuai Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia Nomor SK-188/MBU/07/2024 Tanggal 22 Juli 2024," bunyi keterangan Pupuk Indonesia.

Untuk diketahui, Irfan Ahmad Fauzi tercatat pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Relawan untuk Majukan Indonesia (RUMI) yang mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sementara, Danar Rahmanto merupakan mantan Bupati Wonogiri.

Keamanan data menjadi sorotan usai pusat data nasional terkena serangan ransomware. Hal tersebut juga menjadi perhatian dari industri perbankan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengamankan data-data nasabah. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menekankan pentingnya perencanaan operasional dan manajemen cyber security yang tangguh dalam keamanan data. Ada empat langkah agar terciptanya keamanan siber yang komprehensif dan lengkap.

"Kami menyikapi hal ini tentu saja dengan mengimplementasikan strategi cyber security yang komprehensif yang lengkap karena kami sadar betul untuk menjamin keamanan sistem dan data kami ya memang harus seperti harus mumpuni," kata Arga dalam Paparan Kinerja Semester I 2024 yang disiarkan secara daring, Kamis (25/7/2024).

Arga menjelaskan pertama dilakukan freight monitoring dan meneliti sistem secara proaktif. Dia menyebut pihaknya mempunyai security operation centre yang beroperasi 24 jam 7 hari. Hal ini dilakukan untuk memantau ancaman-ancaman siber.

Kemudian pihaknya juga bekerjasama sama dengan security researchers dan institusi yang mempunyai pengalaman dan latar belakang di bidang keamanan siber. Selain itu, Arga menambahkan pihaknya secara rutin melakukan audit dan assessment, seperti melakukan uji coba setiap ada pengembangan atau setiap ada peluncuran baru.

Tidak berhenti sampai di situ, dia bilang BRI juga menggelar program awareness dan pelatihan untuk mengatasi human factor dalam masalah siber. Program tersebut juga dilakukan bersama dengan nasabah-nasabahnya. Menurutnya, hal ini penting karena banyak kasus nasabah yang dimanfaatkan celahnya oleh pelaku.

"Kenapa, karena kami sadar terus bahwa nasabah juga perlu diajarkan bagaimana praktik-praktik bertransaksi yang baik dan aman. Bagaimana diajari tidak boleh memberikan OTP dan sebagainya, karena itu adalah lubang-lubang atau celah-celah yang dimanfaatkan para threat actors ini," terangnya.

Terakhir, pihaknya telah menyiapkan incident response dan recovery, dengan CSIRT atau computer security incidents response team. Tim tersebut dilengkapi dengan fasilitas yang selalu ditingkatkan kapabilitasnya.

"Jadi intinya, meskipun tidak ada sistem yang sebenarnya kebal terhadap ancaman cyber, tapi kami tegaskan komitmen kami untuk senantiasa meningkatkan ketahanan cyber dan waspada atas ancaman yang selalu berkembang dan berubah. Jadi keamanan data dan dana nasabah adalah prioritas kami di BRI," tambahnya.

Sistem perbankan di China disebut sedang menghadapi persoalan. Sebanyak 40 bank di Negeri Tirai Bambu dikabarkan bangkrut dalam sebulan. Ada apa?

Dilansir Asia Sentinel, Kamis (25/7/2024), 40 bank yang bangkrut dikabarkan melakukan merger dengan bank yang lebih besar pada pekan ketiga Juli 2024. Situasi itu terjadi di tengah meningkatnya sorotan imbas kepailitan Jiangxi Bank of China. Nasabah bahkan mendatangi kantor bank dan menggedor-gedor pintu karena kabar pailit.

Sekitar 3.800 bank diduga mengalami kesulitan di berbagai tingkatan. Menurut sumber, 3.800 bank yang bermasalah disebut memiliki total aset US$ 7,5 triliun atau 121,9 kuadriliun (kurs Rp 16.262) yang merupakan 13% dari total aset perbankan China.

Meskipun jumlahnya fantastis, sebagian besar bank yang bermasalah disebut memberi pinjaman dalam jumlah kecil. Namun, karena kesalahan pengelolaan, berbagai bank mengalami banyak kredit macet. Rasio kredit macet disebut mencapai hampir 40%.

Bank Sentral China (PBOC) melaporkan bahwa risiko kebangkrutan hanya melanda sebagian lembaga keuangan kecil dan menengah yang beroperasi di wilayah pedesaan. Bank-bank besar dilaporkan PBOC masih menerima peringkat yang baik, sistem perekonomian China disebut masih stabil.

Berbagai bank kecil itu telah menggunakan perusahaan manajemen aset untuk 'menghapus kredit macet', tapi Badan Regulasi Keuangan Nasional China (NFRA) dikabarkan mulai menyasar bank tersebut dengan mengenakan denda dan meningkatkan pengawasan. China tengah dilanda kebangkrutan berbagai perusahaan properti besar, pasar saham juga sedang melemah.

Sektor Properti Runtuh

Kabar kebangkrutan berbagai bank di China pun ditanggapi sejumlah pihak, salah satunya Chief Investment Officer Hayman Capital, Kyle Bass. Ia menuding sistem perbankan China sedang runtuh karena lebih dari sepertiga aset yang berada di sistem perbankan dipinjamkan ke sektor properti China dan Hong Kong.

Sementara seorang bankir asal China yang tidak ingin diungkap identitasnya, turut membenarkan sektor perbankan negaranya sedang berada dalam kekacauan. "Sektor ini berada dalam kekacauan dan laporan berita benar adanya," ungkapnya.

Surat kabar asal Taiwan, The Liberty Times menegaskan setidaknya 3.000 bank di China secara teknis sudah bangkrut. Mayoritas bank yang bangkrut adalah bank-bank pertanian kecil. Penyebab utama banyak bank di China bangkrut diduga kejatuhan sektor properti China.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 27 bank lokal hingga akhir 2023, kredit macet di sektor real estate China tumbuh hampir 30% dibandingkan 2022. Laporan itu menjelaskan bahwa berbagai bank di China mengalami tekanan parah sejak runtuhnya perusahaan real estate besar seperti Evergrande, Country Garden, Sino Ocean Group, SOHO China. Evergrande saja terkoneksi dengan hampir 180 bank.

Menanggapi krisis properti, pemerintah China telah menempuh beberapa langkah. Bagi pembeli, ambang batas uang muka diturunkan termasuk suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Suku bunga untuk jutaan pemilik rumah juga dipotong.

Namun, berbagai intervensi yang dilakukan dinilai belum cukup. Para analis memperingatkan bahwa meningkatnya jumlah kredit macet di berbagai bank bisa menjadi bom waktu yang menghasilkan konsekuensi parah.

Belakangan ini serangan ransomware ke data-data nasional menjadi perhatian, termasuk industri perbankan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengamankan data-data nasabah.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menekankan pentingnya perencanaan operasional dan manajemen cyber security yang tangguh dalam keamanan data. Ada empat langkah agar terciptanya keamanan siber yang komprehensif dan lengkap.

"Kami menyikapi hal ini tentu saja dengan mengimplementasikan strategi cyber security yang komprehensif yang lengkap karena kami sadar betul untuk menjamin keamanan sistem dan data kami ya memang harus seperti harus mumpuni," kata Arga dalam Paparan Kinerja Semester I 2024 yang disiarkan secara daring, Kamis (25/7/2024)

Arga menjelaskan pertama dilakukan freight monitoring dan meneliti sistem secara proaktif. Dia menyebut pihaknya mempunyai security operation centre yang beroperasi 24 jam 7 hari. Hal ini dilakukan untuk memantau ancaman-ancaman siber.

Kemudian pihaknya juga bekerjasama sama dengan security researchers yang mempunyai pengalaman dan latar belakang di bidang keamanan siber. Selain itu, Arga menambahkan pihaknya secara rutin melakukan audit dan assessment, seperti melakukan uji coba setiap ada pengembangan atau setiap ada peluncuran baru.

Tidak berhenti sampai di situ, dia bilang BRI juga menggelar program awareness dan pelatihan untuk mengatasi human factor dalam masalah siber. Program tersebut juga dilakukan bersama dengan nasabah-nasabahnya. Menurutnya, hal ini penting karena banyak kasus nasabah yang dimanfaatkan celahnya oleh pelaku.

"Kenapa, karena kami sadar terus bahwa nasabah juga perlu diajarkan bagaimana praktik-praktik bertransaksi yang baik dan aman. Bagaimana diajari tidak boleh memberikan OTP dan sebagainya, karena itu adalah lubang-lubang atau celah-celah yang dimanfaatkan para threat actors ini," terangnya.

Terakhir, pihaknya telah menyiapkan incident response dan recovery, dengan CSIRT atau computer security incidents response team. Tim tersebut dilengkapi dengan fasilitas yang selalu ditingkatkan kapabilitasnya.

"Jadi intinya, meskipun tidak ada sistem yang sebenarnya kebal terhadap ancaman cyber, tapi kami tegaskan komitmen kami untuk senantiasa meningkatkan ketahanan cyber dan waspada atas ancaman yang selalu berkembang dan berubah. Jadi keamanan data dan dana nasabah adalah prioritas kami di BRI," tambahnya.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) merespons rencana pemerintah yang ingin melanjutkan program restrukturisasi kredit COVID-19. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan mendukung rencana tersebut.

Meski begitu, dia mengaku pihaknya siap apabila program tersebut tidak diperpanjang. Dia menyatakan pihaknya telah menyediakan alokasi biaya cadangan untuk penyaluran kredit ke pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sebagai informasi, pemerintah mengusulkan kepada regulator dalam hal ini OJK untuk memperpanjang restrukturisasi kredit COVID-19 hingga tahun 2025 mendatang. Stimulus restrukturisasi kredit ini menjadi kebijakan yang sangat penting dalam menopang kinerja debitur, perbankan dan perekonomian secara umum pada periode pandemi COVID-19.

"Memang sebenarnya kebijakan relaksasi ataupun kesempatan untuk melakukan restrukturisasi sudah berakhir pada bulan Maret 2023. Dan jauh sebelum itu, BRI sudah sangat menyiapkan diri seandainya nanti itu tidak diperpanjang. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kita menyiapkan segala macam bantalan yang kita sebut cadangan terutama mengalokasikan biaya untuk pencadangan. Itu sudah kita lakukan dengan baik," kata Sunarso dalam Paparan Kinerja Semester I 2024 yang disiarkan secara daring, Kamis (25/7/2024).

Dia menekankan pihaknya akan patuh terhadap ketentuan yang berlaku nanti. Dia juga menegaskan akan mematuhi apapun keputusan regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke depannya.

"BRI pada prinsipnya, sepanjang sesuai ketentuan, dalam artian aturannya yang dalam hal ini, kita tunduk pada aturan OJK, karena itu domainnya OJK. Kalau itu diakhiri, ya kita ikuti. Kalau itu diperpanjang, sepanjang itu jelas ada aturannya, kita ikuti," jelasnya.

Lebih lanjut, apabila nantinya program tersebut tidak diperpanjang, pihaknya akan tetap fokus memperbaiki kualitas kredit yang bermasalah. Apalagi sisi non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro masih cukup tinggi.

Dia pun membeberkan dua jurus utama, yakni pencadangan dan restrukturisasi secara komersial. Dalam hal ini, dia bilang pihaknya tidak akan melonggarkan ketentuan yang ada.

"Dan kemudian pada akhirnya, memang kita harus menyelesaikan problem loan itu dengan ketentuan-ketentuan mengikuti kaedah risk management. Terutama yang paling utama adalah kita menghapus kredit, tetapi harus cukup cadangannya. Maka yang paling penting adalah menyiapkan cadangannya. Itu saya kira yang paling penting," terangnya.

GoTo Financial, unit bisnis financial technology (fintech) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GTF), hari ini Kamis (25/7) meluncurkan aplikasi baru. Aplikasi tersebut adalah GoPay Merchant yang ditujukan khusus oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Chief Operating Officer GoTo Hans Patuwo, menjelaskan bahwa aplikasi tersebut didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan UKM Indonesia. Menurutnya, peluncuran GoPay Merchant sesuai dengan visi-misi perusahaan untuk memberikan layanan dan akses finansial mudah bagi masyarakat Indonesia.

"Aplikasi ini dihadirkan oleh unit bisnis financial technology GoTo yaitu GoTo Financial atau lebih sering dipanggil Gopay. Kalau kita lihat visi dan misi GoPay itu simpel dan dari dulu tidak berubah, yaitu memberi layanan dan akses finansial yang mudah dan relevan kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk pemilik UMKM," kata Hans di Kantor Gojek Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan.

Group Head of Merchant Services GoTo Financial Haryanto Tanjo, lantas merinci sejumlah fitur unggulan GoPay Merchant. Pertama adalah proses proses pendaftaran QRIS yang simpel dan cepat lewat aplikasi GoPay Merchant. Ia menjelaskan QRIS bisa langsung jadi dalam 30 detik setelah pendaftaran lengkap dan langsung dipakai untuk menerima pembayaran di toko atau warung.

"Proses pendaftaran QRIS ini merupakan yang tercepat di Indonesia," bebernya.

Fitur kedua, adalah pemilik usaha bebas mencairkan uang hasil penjualan kapan saja setiap harinya, termasuk pengaturan secara otomatis saat jam operasional toko tutup. Haryanto menjelaskan tidak ada batas maksimal jumlah uang yang bisa dicairkan oleh pengguna, hal ini untuk memberi fleksibilitas bagi pelaku UMKM untuk menjaga perputaran uang usaha.

"Selain bisa mencairkan uang kapan saja, merchant juga dapat menjadwalkan pencairan hasil jualan pada akhir jam operasional toko setiap harinya," tuturnya.

Sementara fitur ketiga adalah GoPay Spiker, Haryanto menjelaskan bahwa perangkat tersebut berguna untuk memberi notifikasi bagi penjual yang menerima bukti transfer pelanggan. Ini berarti penjual bisa berdagang lebih aman, GoPay Spiker mengurangi potensi penipuan dari pembeli dari modus menunjukkan bukti screenshot pembayaran palsu sampai nominal pembayaran yang tidak sesuai.

"Fitur ini juga membantu merchant untuk dapat melayani pembeli dengan lebih cepat karena tidak perlu bolak-balik memeriksa aplikasi untuk verifikasi transaksi," pungkas Haryanto.

Jumlah bank yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertambah lagi. Seluruh bank bangkrut merupakan bank perekonomian rakyat (BPR).

Terbaru, OJK mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Pencabutan itu sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung yang diterbitkan 24 Juli 2024.

Berikut daftar 14 BPR bangkrut sejak awal tahun 2024:

1. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo

BPR yang beralamat Jl. Raya Wadung Asri Nomor 70A, Kelurahan Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini telah dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) oleh OJK pada 21 Desember 2023 lalu. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 17,54%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat tidak sehat.

Kemudian pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR), meskipun telah diberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham BPR untuk melakukan langkah penyehatan, termasuk mengatasi permasalahan permodalan. Namun, pihak BPR tersebut tidak dapat melakukan penyelamatan.

2. PT BPR Lubuk Raya Mandiri

PT BPR Lubuk Raya Mandiri beralamat di Jalan By Pass, Km. 6, RT.003, RW.006, Lubuk Begalung Nan XX Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada 30 Oktober 2023 silam, OJK telah menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat 'Tidak Sehat'.

Kemudian pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan. Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR

3. PT BPR Bank Jepara Artha

BPR ini berlokasi di Jl Jenderal Ahmad Yani No 62, Pengkol V, Jepara, Jawa Tengah. Pada 13 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

Kemudian pada 30 April 2024, OJK menetapkan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi. Namun demikian Direksi dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

4. PT BPR Dananta

OJK mencabut izin PT BPR Dananta Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/D.03/2024 tanggal 30 April 2024. Kantor BPR ini beralamat di Jalan Ronggolawe Ruko Nomor 19 A, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Status PT BPR Dananta sebelumnya telah ditetapkan dalam pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat pada 13 Desember 2023, oleh OJK. Kemudian pada 28 Maret 2024 OJK kembali menetapkannya dalam status Pengawasan Bank Dalam Resolusi.

Namun pada akhirnya direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan. Sehingga LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Dananta dan meminta OJK mencabut izin usahanya.

5. PT BPRS Saka Dana Mulia

OJK mencabut izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia di Kudus. Tepatnya, di Ruko Pramuka Square Blok A1 & A4 Jl. Pramuka Nomor 368 Mlati Lor, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-36/D.03/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Saka Dana Mulia.

OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BPRS, termasuk pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan bank. Namun demikian, mereka tidak mampu melakukan upaya penyehatan BPRS, sehingga OJK menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjaminan Simpanan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS

6. PT BPR Bali Artha Anugrah

OJK mencabut izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah per 4 April 2023 yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 171, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Keputusan ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.03/2024. Pada 19 September 2023, OJK telah menetapkan bank ini dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan memiliki predikat Tidak Sehat.

Selanjutnya, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 58/ADK3/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Bali Artha Anugrah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

7. PT BPR Sembilan Mutiara

OJK mencabut izin usaha BPR Sembilan Mutiara yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 1, Kelurahan Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 April 2024.

Pada 30 Oktober 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sembilan Mutiara dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat. Kemudian pada 21 Maret 2024, OJK menetapkan PT BPR Sembilan Mutiara dalam status pengawasan BDR. Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

8. PT BPR Aceh Utara

Pencabutan izin pada 4 Maret berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-27/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara.

9. PT BPR EDCCASH

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-26/D.03/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat EDCCASH. Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR EDCCASH yang beralamat di Graha Ameera No.3, Jl. Raya Kelapa Dua Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten terhitung sejak tanggal 27 Februari 2024.

10. Perumda BPR Bank Purworejo

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo. OJK mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Purworejo yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 51 A, Krajan Pangenjurutengah Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

11. PT BPR Bank Pasar Bhakti

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP 19/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Bank Pasar Bhakti yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 80 Kabupaten Sidoarjo terhitung sejak tanggal 16 Februari 2024.

12. PT BPR Madani Karya Mulia

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/D.03/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Usaha Madani Karya Mulia yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 13, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

13. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-13/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 382 Kota Mojokerto terhitung sejak tanggal 26 Januari 2024.

14. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma,OJK mencabut izin usaha Koperasi BPR Wijaya Kusuma yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No.45, Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa timur terhitung sejak tanggal 4 Januari 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti perubahan iklim ekstrem yang berdampak pada ketahanan pangan. Adanya perubahan iklim mendukung pemerintah mewujudkan ketahanan pangan serta ketahanan energi nasional.

"Ya ini kita tahu dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim, panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas, dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Hal ini disampaikan Jokowi saat kunjungan kerja Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pada kesempatan itu Jokowi juga melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi.

Jokowi menyebut kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menjawab krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim ekstrem. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang berkelanjutan dalam bidang pertanian dan lingkungan. Tidak hanya pemerintahan saat ini, pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan fokus di bidang pangan dan energi.

"Di sini sudah dicoba, tidak hanya sekali dua kali tapi tidak berhasil, tapi yang sekarang menurut saya kalau tadi saya melihat mulai dari awal pembibitan dengan tissue culture, penanaman beberapa varietas, hasilnya juga kelihatan sudah dicek berapa ton semuanya sudah secara saintifik sudah dijalani," ungkap Jokowi.

Jokowi juga meninjau sejumlah fasilitas dan sarana prasarana yang ada di perusahaan tersebut, di antaranya laboratorium kultur jaringan, pembibitan tebu, perkebunan tebu, hingga persemaian tanaman konservasi.

Jokowi optimistis menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan di kawasan Merauke dan sekitarnya, dengan potensi produksi seperti padi, jagung, dan tebu untuk gula pasir dan bioetanol.

"Kalau melihat lapangannya di sini datar, air juga melimpah saya kira memang kesempatan untuk menjadikan Indonesia lumbung pangan di Merauke dan sekitarnya, baik itu padi, jagung, maupun tebu. Tebu dan jagung bisa dipakai untuk gula pasir maupun bioethanol," imbuhnya.

Jokowi juga sempat meninjau instalasi karantina tumbuhan 1,9 juta bibit tebu dari Australia di Sermayam, Distrik Tanah Miring. Karantina terhadap bibit tebu dilakukan secara ketat dari pre-border, at-border, sampai post-border.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, karantina melakukan mitigasi risiko terhadap bibit dari Australia ini, agar pemanfaatannya bisa optimal dan tidak menimbulkan bahaya bagi tanaman lokal di Papua khususnya," kata Sahat M Panggabean, Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin).

Menurut Sahat, sebelum bibit dalam bentuk kultur jaringan tersebut masuk ke Merauke petugas karantina telah melakukan kajian analisis risiko dan melakukan penilaian di tempat asalnya (pre-border). Hal itu demi mengurangi risiko hama penyakit berbahaya terbawa masuk ke Indonesia.

Isu roti Aoka yang mengandung zat pengawet berbahaya sempat membuat geger masyarakat. Hal ini menimbulkan opini liar terkait alasan roti yang dibanderol Rp 2.000-an ini bisa kuat bertahan hingga berbulan-bulan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKop UKM) Teten Masduki mengatakan, harga dan kualitas tersebut bisa membuat roti-roti keluaran UMKM lokal sulit bersaing. Menurutnya, teknologi menjadi kunci utama dalam berinovasi dan mengembangkan produk.

"Karena teknologi mereka bagus produknya unggul, ya pasti roti-roti dalam negeri kan nggak bisa bersaing sehingga ini dari industri memang harus meningkatkan teknologi produksinya," kata Teten, ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (24/7/2024).

Ia menilai, pemerintah juga perlu lebih memperhatikan kebijakan investasi asing yang masuk ke unit-unit usaha di Tanah Air. Dalam hal ini produsen roti Aoka, PT Indonesia Bakery Family (IBF) disebut-sebut ada keterkaitan dengan investor China.

Di sisi lain, terkait dengan roti Aoka yang diterpa isu mengandung zat pengawet kosmetik yakni sodium dehydroacetate, menurut Teten hal ini sepenuhnya menjadi tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Itu urusannya BPOM, Kementerian Kesehatan gitu ya. Otoritasnya nggak di saya ya. Kenapa itu diizinkan (beredar) kalau masih ada isu itu. Tapi kan konsumen juga bisa membawanya ke lab misalnya untuk dicek bener nggak itu kan gerakan konsumen, YLKI harusnya bekerja," ujarnya.

Teten mengatakan, Kementerian UMKM sendiri berfokus kepada perlindungan dan kebutuhan UMKM. Harapannya menyangkut modal asing maupun produk-produk asing yang masuk ke Tanah Air bisa mendapat perhatian lebih ke depan, khususnya untuk pemerintahan selanjutnya.

Sebagai tambahan informasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) telah melakukan pengujian ulang pada produk Roti Aoka yang tersandung kasus dugaan pengawet berbahaya dalam produknya yakni natrium dehidroasetat atau sodium dehydroacetate.

Dikutip dari detikHealth, hasil pengujian BPOM pada sejumlah sampel yang diambil 28 Juni menunjukkan kandungan tersebut tidak teridentifikasi pada produk roti Aoka. Hal ini sejalan dengan inspeksi langsung ke tempat produksi terkait, pada 1 Juli 2024. BPOM menyebut tidak ditemukan natrium dehidroasetat di sarana produksi Aoka.

Salah satu Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Sidoarjo, BPR Sumber Artha Waru Ageng dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan telah menyiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Simak syarat agar dana simpanan di bank tetap aman saat terjadi bank bangkrut.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengatakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Sumber Artha Waru Ageng dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Adapun proses tersebut akan diselesaikan paling lama 90 hari kerja.

"Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, bersumber dari dana LPS," kata Annas dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Annas menjelaskan ada tiga syarat agar simpanan nasabah dijamin LPS. Pertama, simpanan tersebut tercatat dalam pembukuan bank.

Kedua, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan sebesar 4,25% untuk bank umum dan 6,75% untuk BPR. Ketiga, nasabah harus memastikan dirinya tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank.

"Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, tidak melakukan pidana yang merugikan bank," terangnya.

Dia menjelaskan nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Bagi debitur bank, dia bilang tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng yang berlokasi JL Raya Wadung Asri Nomor 70A, Kel. Wadungsari, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Dia juga mengimbau agar nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank. Selain itu, tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

"Masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain terdekat yang dapat dijangkau oleh nasabah. Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS," jelasnya.