Pemerintah resmi membentuk satuan tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Barang Impor Ilegal. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024. Satgas Barang Impor Ilegal akan bekerja sampai 31 Desember 2024.

"Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor bertugas sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024," tulis aturan tersebut, dikutip Minggu (21/7/2024).

Satgas Barang Impor Ilegal akan bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importir yang melakukan importasi barang secara ilegal. Selain itu, menelusuri apakah barang di pasaran yang akan ditindak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak.

"Tugasnya antara lain melakukan inventarisasi permasalahan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, kemudian memetakan sasaran, program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk SNI dan pajak," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran, yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya. Satgas Barang Impor Ilegal menargetkan para importir dan distributor besar.

"Fokus pengawasan itu importir atau distributor. Jadi, grosir besar dan importir, tentu masuknya gimana, tentu nanti di pelabuhan-pelabuhan, bukan ritel. Kalau ritel kan akibat," ujar Zulhas.

Terhadap barang impor tertentu yang diberlakukan tata niaga impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan disaksikan oleh Satgas Barang Impor Ilegal. Biaya atas pelaksanaan pemusnahan dibebankan kepada Importir.

Dalam melaksanakan tugas, Satgas Barang Impor Ilegal dapat berkoordinasi dan/atau melibatkan asosiasi pelaku usaha yang dilaksanakan melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Pelaksana dan/atau Anggota dapat membentuk tim teknis pada instansi masing-masing dan menentukan cara bertindak.

Anggota Satgas Barang Impor Ilegal terdiri dari 11 Kementerian/Lembaga. Berikut daftarnya:

1. Kementerian Perdagangan
2. Kejaksaan Agung
3. Kepolisian RI
4. Kementerian Keuangan
5. Kementerian Perindustrian
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
7. Badan Intelijen Negara (BIN)
8. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
9. Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau TNI Angkatan Laut
10. Dinas Kabupaten Kota yang membidangi perdagangan
11. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

Judi online masih menjamur di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut salah satu modus yang menyebabkan praktik ilegal tersebut tumbuh subur, yakni jual beli rekening.

Untuk itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta pihak bank menjamin sistemnya lebih agresif terhadap segala jenis kejahatan ekonomi, termasuk judi online.

"Rupanya, memang kalau dari hasil pengamatan salah satu isu yang terjadi itu adalah bukan masalah perjudiannya saja, tapi juga isu yang terkait dengan perdagangan rekening bank. Bagaimana kita menjamin sistem perbankan kita itu sehingga lebih hostile, lebih bermusuhan terhadap segala jenis kejahatan ekonomi," kata Dian, dikutip dari akun Instagram @ojkindonesia, Sabtu (20/7/2024).

Pihaknya juga telah memblokir 7.000 rekening yang terlibat transaksi judi online (judol). Langkat tersebut sebagai salah satu upaya memberantas praktik judi online yang semakin menjamur di Indonesia. Dia pun berharap langkah ini dapat mencegah maraknya judi online.

"Kita sudah menutup sekitar ada 7000 rekening. Saya kira juga mudah-mudahan sih akan semakin deterrence," tambahnya.

OJK juga terus berkoordinasi dengan meminta pihak bank memperkuat sistem pengawasan terhadap transaksi judi online dan perilaku para nasabah yang menjual belikan rekening. Salah satu caranya dengan memeriksa identitas pemilik rekening.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya dikirimkan ke setiap bank melalui platform milik OJK, SIGAP. Alhasil, para bank dapat menukarkan data-data pemilik rekening sehingga bisa dimasukkan ke daftar hitam.

"Kami juga akan tukarkan antar bank dan yang terkait rekening itu sehingga bank tahu semua siapa yang pernah terlibat dalam transaksi judi online," jelasnya.

Sanksi Berat yang Terlibat Judi Online

OJK tak segan akan memberi sanksi keras kepada siapapun yang terlibat menyuburkan praktik ilegal tersebut. Dian mengatakan nama pelaku akan dimasukan ke dalam daftar hitam atau blacklist Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Artinya, pelaku tidak dapat membuka rekening bank lagi.

"Kira-kira yang terberat yang bisa diterapkan yang paling terbaru dari kita tentu adalah semacam blacklist SLIK. Hal ini berarti kita tidak akan memperbolehkan lagi mungkin warga negara Indonesia yang main judi untuk membuka rekening bank di Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi juga mengingatkan hal yang sama. Dia mengatakan masyarakat yang turut terlibat dalam transaksi tersebut dapat terjerat hukum.

"Terutama risiko hukum bagi pemilik rekening, yaitu ketika dilakukan proses penegakan hukum. Pemilik rekening tersebut berpotensi menjadi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dianggap turut serta dalam mendukung kegiatan judi online," kata perempuan yang akrab disapa Kiki dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, Kiki menyebut pemilik rekening itu belum dapat dipastikan mempunyai tingkat literasi yang memadai untuk memahami risiko terkait rekening yang diperjualbelikan. Untuk itu, OJK akan terus mendorong edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal ini.

Seorang penumpang yang baru pertama kali naik pesawat secara tidak sengaja membuka pintu darurat karena disangka toilet. Tindakannya ini membuat penerbangan tersebut dibatalkan sehingga maskapai harus memberi kompensasi pada penumpang lainnya.

Melansir dari SCMP, Sabtu (20/7/2024), peristiwa itu terjadi pada penerbangan Air China bernomor CA2754 dari kota Quzhou menuju Chengdu, China.

Pintu darurat pesawat dirancang agar mudah untuk dibuka demi memastikan akses cepat dalam keadaan darurat. Karena itu dalam keadaan normal, awak pesawat dipastikan akan berulang kali mengingatkan penumpang untuk tidak membuka pintu itu secara tidak sengaja.

Seorang penumpang lain yang bermarga Cheng mengatakan wanita tersebut membuka pintu darurat dengan tenang tanpa ada yang menyadarinya. Akibatnya perosotan evakuasi terbuka dan pesawat harus dikosongkan karena tidak bisa terbang dengan kondisi tersebut.

"Saat slide evakuasi muncul, pramugari pun kaget. Penumpang wanita itu menangis ketika dia mendengar bahwa dia harus membayar ganti rugi," kata Cheng kepada wartawan saat ditanya mengenai kejadian tersebut.

Penumpang lain yang terkena dampak dari tindakan itu kemudian dipindahkan ke hotel dan diberi kompensasi masing-masing sebesar 400 yuan atau setara dengan Rp 880.000 (kurs Rp 2.200/yuan). Sedangkan wanita itu dibawa ke hotel yang sama untuk diinterogasi polisi.

Di China membuka pintu darurat pesawat tanpa izin atau di luar keadaan darurat adalah tindakan ilegal dan dapat mengakibatkan denda besar serta penahanan administratif.

Pada Juni 2017 lalu misalnya, seorang penumpang di Bandara Beijing ditahan selama 12 hari setelah secara tidak sengaja membuka pintu darurat dan mengaktifkan perosotan evakuasi.

Pada Februari 2015 penumpang lain di bandara di provinsi Jilin yang juga membuka pintu darurat di dekat tempat duduknya harus membayar kompensasi sebesar 35.000 yuan atau Rp 77 juta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap 7.000 rekening yang terlibat transaksi judi online (judol). Ribuan rekening tersebut telah kini sudah ditutup.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan langkah itu sebagai salah satu upaya memberantas praktik judi online yang semakin menjamur di Indonesia. Dia pun berharap langkah ini dapat mencegah maraknya judi online.

"Kita sudah menutup sekitar ada 7000 rekening. Saya kira juga mudah-mudahan sih akan semakin deterrence," kata Dian, dikutip dari akun Instagram @ojkindonesia, Sabtu (20/7/2024).

OJK juga mengambil langkah tegas dalam upaya membasmi praktik judi online. Selain menutup rekening judi online, pemilik rekening juga masuk blacklist atau daftar hitam.

Alhasil mereka tidak bisa membuka rekening lagi. Dengan begitu bisa menekan aktivitas para bandar ataupun fasilitator judi online

"Kita akan bertindak lebih keras lagi untuk mereka yang terbukti melakukan pelanggaran berat, mungkin sebagai bandarnya atau fasilitator, ini akan ada konsekuensi blacklisting (masuk daftar hitam). Mereka tidak boleh buka lagi rekening di bank. Saya kira ini akan jadi pengingat bagi calon-calon nasabah," kata Dian, dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

OJK juga terus berkoordinasi dengan meminta pihak bank memperkuat sistem pengawasan terhadap transaksi judi online dan perilaku para nasabah yang menjual belikan rekening. Salah satu caranya dengan memeriksa identitas pemilik rekening.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya dikirimkan ke setiap bank melalui platform milik OJK, SIGAP. Alhasil, para bank dapat menukarkan data-data pemilik rekening sehingga bisa dimasukkan ke daftar hitam.

"Kami juga akan tukarkan antar bank dan yang terkait rekening itu sehingga bank tahu semua siapa yang pernah terlibat dalam transaksi judi online," jelasnya.

Sejumlah penerbangan di berbagai negara terganggu imbas Microsoft down yang terjadi Jumat kemarin (19/7/2024). Amerika Serikat, Inggris hingga Indonesia termasuk negara yang terkena dampak kejadian itu.

Di tengah kekacauan yang terjadi, China justru berhasil lolos dari gangguan tersebut. Bandara di Beijing dan sejumlah maskapai penerbangan asal China mengklaim operasional mereka tetap berjalan normal

Dikutip dari The Economic Times, Sabtu (20/7/2024), maskapai besar seperti Hainan Airlines, Air China, China Southern Airlines tak melaporkan adanya satu pun gangguan. Penerbangan di Bandara Internasional Beijing juga berjalan seperti biasa.

Hal ini tak lain karena sistem IT yang digunakan di China berbeda dengan negara-negara lain. Sebagai informasi Gangguan terhadap perangkat dengan sistem operasi Microsoft terjadi secara global. Penyebab gangguan dipicu proses pembaruan yang dilakukan oleh perusahaan keamanan siber, CrowdStrike.

Microsoft merupakan salah satu klien dari Crowdstrike. CrowdStrike adalah vendor keamanan siber yang mengembangkan perangkat lunak untuk membantu perusahaan mendeteksi dan memblokir peretasan.

Maskapai penerbangan terkemuka AS termasuk Delta Air dan United Airlines menghentikan sejumlah penerbangannya saat terjadi gangguan. Lebih dari 1.400 penerbangan dibatalkan di seluruh AS, dengan hampir 4.000 penerbangan tertunda, pada hari Jumat pukul.

Di Indonesia, selama terjadi gangguan sistem proses check in penumpang pesawat dan bagasi dilakukan dengan manual oleh personel maskapai. AP II selaku pengelola bandara menambah personel aviation security (Avsec) dan menyiagakan personel customer service untuk membantu penumpang pesawat, serta menambah konter check in bagi maskapai.

"Proses keberangkatan yakni check in penumpang pesawat dan bagasi dilakukan secara manual, khusus oleh maskapai yang mengalami gangguan sistem IT serta didukung pembukaan lebih banyak konter check in di bandara. Maskapai yang tidak mengalami gangguan sistem IT tetap memproses keberangkatan dengan menggunakan sistem IT mereka," jelas Pgs. SVP of Corporate Secretary AP II Cin Asmoro.

"AP II mengimbau kepada calon penumpang pesawat agar dapat tiba lebih awal di bandara untuk memproses keberangkatan, dan berkoordinasi dengan maskapai. Maskapai penerbangan juga telah diinformasikan agar memberikan perkembangan terbaru secara berkala kepada penumpang," ujar Cin Asmoro.

Gangguan terhadap perangkat dengan sistem operasi Microsoft terjadi secara global pada Jumat kemarin (19/7/2024). Penyebab gangguan dipicu proses update sistem yang dilakukan perusahaan keamanan siber, CrowdStrike.

Microsoft merupakan salah satu klien dari Crowdstrike. Sejumlah negara dilaporkan mengalami gangguan sistem IT di sejumlah industri, mulai dari perbankan, maskapai, hingga layanan kesehatan. Sejumlah stacrowdsiun TV juga tidak beroperasi, dan beberapa negara mengalami pemadaman listrik.

Dikutip dari CNBC, Sabtu (20/7/2024) sejumlah maskapai penerbangan juga mengalami gangguan perjalanan karena sejumlah pesawat dilarang terbang dan

Inti dari kekacauan ini disebabkan proses pembaruan perangkat lunak oleh CrowdStrike yang berbasis di Texas, Amerika Serikat (AS). CrowdStrike adalah vendor keamanan siber yang mengembangkan perangkat lunak untuk membantu perusahaan mendeteksi dan memblokir peretasan.

Layanan mereka digunakan oleh banyak perusahaan yang masuk Fortune 500, termasuk bank-bank besar global, perusahaan layanan kesehatan dan energi. CrowdStrike menggunakan teknologi cloud untuk menerapkan perlindungan siber pada perangkat yang terhubung ke internet.

Hal ini berbeda dengan pendekatan alternatif yang digunakan oleh perusahaan cyber lainnya, yang melibatkan penerapan perlindungan langsung pada sistem server back-end.

"Banyak perusahaan menggunakan (perangkat lunak CrowdStrike) dan menginstalnya di semua mesin mereka di seluruh organisasi mereka," kata Nick France, kepala teknologi di perusahaan keamanan TI Sectigo.

"Jadi ketika terjadi pembaruan yang mungkin bermasalah, hal ini menyebabkan masalah ketika mesin melakukan boot ulang, dan orang tidak dapat kembali ke komputer mereka," tambah dia.

Pada hari Jumat, orang-orang di seluruh dunia mulai mengalami masalah layar blue screen pada perangkat mereka. Masalah ini merupakan akibat dari pembaruan dari CrowdStrike mengenai produk Falcon-nya.

Falcon adalah platform yang dikembangkan oleh perusahaan yang dirancang untuk menghentikan pelanggaran dunia maya menggunakan teknologi cloud. Dalam kasus yang terjadi Jumat kemarin, perangkat dengan sistem operasi Microsoft Windows mengalami crash karena kesalahan dalam cara pembaruan perangkat lunak yang dikeluarkan oleh CrowdStrike .

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap praktik yang bisa membuat judi online tumbuh subur. Praktik tersebut adalah jual beli rekening bank untuk judi online.

Oleh sebab itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta pihak bank menjamin sistemnya lebih agresif terhadap segala jenis kejahatan ekonomi, termasuk judi online.

"Rupanya, memang kalau dari hasil pengamatan salah satu isu yang terjadi itu adalah bukan masalah perjudiannya saja, tapi juga isu yang terkait dengan perdagangan rekening bank. Bagaimana kita menjamin sistem perbankan kita itu sehingga lebih hostile, lebih bermusuhan terhadap segala jenis kejahatan ekonomi," kata Dian, dikutip dari akun Instagram @ojkindonesia, Sabtu (20/7/2024).

Dia juga menyebut sekitar 7.000 rekening yang terindikasi judi online sudah ditutup. Penutupan rekening diharapkan semakin menekan pertumbuhan judi online.

"Kita sudah menutup sekitar ada 7.000 rekening yang ini saya kira juga mudah-mudahan sih akan semakin deterrence," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, modus transaksi judi online semakin beragam. Paling anyar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya praktik jual beli rekening untuk aktivitas judi online.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan oknum pelaku judi online ini datang ke kampung-kampung menyasar warga untuk membuka rekening dan diberi imbalan uang tunai Rp 100 ribu. Hal ini disampaikan Ivan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024). Ivan mengatakan ada rekening yang dibuat sendiri oleh pengepul menyasar warga.

"Kasus judi online ini adalah rekening yang di-create oleh para pengepul. Jadi mereka datang ke kampung-kampung meminta kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para petani untuk buka rekening, pakai online dan segala macam. Mereka buka dan satu orang itu bisa mengumpulkan ribuan," kata Ivan dalam rapat, dikutip dari detikNews.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Kamis (18/7) kemarin. Melalui pelantikan ini ia menjadi Wamenkeu kedua yang menemani Sri Mulyani Indrawati.

Seperti apa rekam jejak Thomas Djiwandono yang kini menjabat sebagai Wamenkeu?

Melansir dari situs resmi Gerindra, Thomas M. Djiwandono atau biasa dipanggil Tommy lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Ayahnya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan ibunya Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto pendiri Partai Gerindra. Thomas juga merupakan cicit R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Sekarang ini Thomas sudah menikah dan dikaruniai tiga orang anak.

Dalam hal pendidikan, Thomas merupakan lulusan SMP Kanisius, Menteng, Jakarta. Meski tidak disebutkan ia melanjutkan SMA di mana, tercatat ia sempat mengenyam bangku kuliahnya di luar negeri.

Ia meraih gelar S1 di bidang studi sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat dan mengambil master (S2) di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

Thomas kemudian memulai kariernya sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993 dan pindah ke Indonesia Business Weekly pada 1994. Selain itu, Tommy pun pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whitlock NatWest Securities, Hong Kong.

Kemudian pada 2006 kariernya terus meningkat saat pamannya, Hashim, memintanya untuk membantu di Arsari Group, perusahaan agrobisnis. Dalam kesempatan itu Thomas menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group.

Sementara untuk bidang politik, Wamenkeu kedua ini terlibat dalam partai Gerindra. Dirinya juga tercatat pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat. Kini Thomas Djiwandono menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra dan menjadi pengendali keuangan partai bentukan pamannya, Prabowo Subianto.

Banyak pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat merasa panik setelah mendapat informasi adanya razia barang impor. Kondisi ini membuat banyak pedagang memilih untuk menutup tokonya pada Kamis (18/7) kemarin.

Salah seorang pedagang pakaian di Pasar Tanah Abang Blok B, Rizal, membenarkan kejadian banyaknya toko yang tutup kemarin karena mendengar kabar razia tersebut. Ia sendiri tidak mengetahui dari mana asal kabar pelaksanaan razia itu.

"Sampai saya Jumatan (Shalat Jumat) tadi banyak yang masih ngomongin soal razia, saya sih cuma iya-iya saja dengerin. (Ada toko yang tutup karena kabar ini?) Banyak, banyak kemarin yang akhirnya tutup," kata Rizal saat ditemui detikcom di lokasi, Jumat (19/7/2024).

"Sampai hari ini aja masih ada yang belum buka, kaya toko yang di situ sama situ (sembari menunjuk ke arah beberapa toko yang tutup). Cuma kebanyakan hari ini pada buka lagi sih," ucapnya lagi.

Menurutnya banyak pedagang yang memilih tutup karena merasa takut akan terkena masalah. Sebab berdasarkan informasi yang diterima banyak pedagang dari mulut ke mulut, ada beberapa pedagang di pusat belanja lain ditangkap saat razia dan barang mereka disita.

Bahkan ia mengaku, berdasarkan informasi yang beredar para pedagang yang terjaring razia ini harus membayar denda. Sehingga menurut sebagian besar pedagang mereka akan rugi jika terjaring razia, apalagi banyak pedagang yang meragukan aparat dapat bertindak dengan adil saat melakukan pemeriksaan.

"Kita kan pedagang banyak yang nggak tahu hukum ya, mungkin banyak yang takut kena masalah jadi pilih tutup. Karena kan kemarin dengar-dengar ada pedagang di Metro (Tanah Abang) ada yang kena razia terus barangnya disita, dia juga disuruh bayar denda nggak tahu lah apa," jelasnya.

"Pedagang itu kan kalau dikenakan masalah hukum kadang mentalnya sudah kena duluan. Banyak bos-nya yang suruh anak buahnya tutup toko, ya pada tutup. Kan di sini banyak bos yang punya toko terus buka cabang toko lain di pasar ini juga," tambah Rizal.

Namun berbeda dengan kebanyakan toko yang memilih tutup, kemarin ia mengaku masih berjualan karena tidak menjual produk impor. Selama berjualan itu ia juga tidak melihat ada petugas atau aparat dari instansi manapun yang menyisir area pasar, sehingga ia sendiri tidak tahu apakah kabar razia barang impor kemarin benar atau tidak.

"Kalau saya sih nggak tahu ya, soalnya kan katanya, katanya, gitu kan. Cuma ya tadi itu, banyak yang takut duluan. Padahal kita di sini kan cuma jualan barang yang kita beli ya, kalau memang ada masalah kaya impor, ya harusnya kan yang takut mereka (importir). Kita kan cuma beli dari mereka terus jual lagi di sini," pungkasnya.

Secara terpisah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga mendapat tugas sebagai pengawas Satgas Impor Ilegal memastikan tidak ada razia di pusat-pusat perbelanjaan seperti yang diisukan. Terlebih jika razia itu dilakukan oleh Satgas yang baru dibentuk pemerintah.

"Saya ikuti di media sosial ada yang berkembang isu razia dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan, itu sudah beberapa hari. Tetapi kan satgas baru hari ini (diresmikan)," tuturnya saat ditemui wartawan di kantornya siang tadi.

Ia juga memastikan satgas yang bertugas nanti tidak akan menyasar pedagang seperti isu yang berkembang. Tapi lebih kepada importir dan distributor barang impor ilegal.

Kalaupun ada razia di pusat-pusat perbelanjaan, menurut Zulhas seharusnya para pedagang tidak perlu takut kalau mereka benar tidak salah. "Kalau benar kenapa panik? Dagang aja terus, kalau benar kan," pungkasnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor untuk memberantas barang banjirnya barang impor ilegal di dalam negeri. Satgas itu dipimpin langsung oleh Kementerian Perdagangan.

Zulhas menerangkan anggota dari Satgas impor ilegal ini terdiri dari 11 Kementerian/Lembaga. Adapun dasar hukum dibentuknya satgas ini yakni Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 38 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah (PP) 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

"Bahwa (bunyi aturan tersebut) pemerintah mengatur perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. PP 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pasal 139 ayat 3, bahwa Menteri mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang tingkat nasional," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jumat (19/7/2024).

Zulhas mengatakan nantinya Satgas ini akan bertugas pengawasan dan penindakan terhadap importir yang melakukan importasi barang secara ilegal. Satgas sendiri juga akan menelusuri apakah barang di pasaran yang akan ditindak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak.

"Tugasnya antara lain melakukan inventarisasi permasalahan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, kemudian memetakan sasaran, program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk SNI, dan pajak. Melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dugaan pelanggaran tentu tindakan hukum sesuai dengan kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku," terang dia.

Zulhas mengungkap ada tujuh barang impor yang akan diawasi oleh satgas, di antaranya tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya. Sasaran kerja satgas ini kepada importir dan distributor besar.

"Fokus pengawasan itu importir atau distributor. Jadi, grosir besar dan importir, tentu masuknya gimana, tentu nanti di pelabuhan-pelabuhan, bukan ritel. Kalau ritel kan akibat," jelasnya.

Satgas tersebut berlaku dibentuk hari ini 18 Juli 2024 dan akan mulai bekerja pekan depan. Surat pembentukan satgas juga telah ditandatangani oleh Zulhas.

"Surat nomor 932 tahun 2024, tanggal 18 Juli 2024 berlaku efektif hari ini sampai dengan akhir tahun," jelasnya.

Berikut daftar anggota Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor:

1. Kementerian Perdagangan
2. Kejaksaan Agung
3. Kepolisian RI
4. Kementerian Keuangan
5. Kementerian Perindustrian
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
7. Badan Intelijen Negara (BIN)
8. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
9. Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau TNI Angkatan Laut
10. Dinas Kabupaten Kota yang membidangi perdagangan
11. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk dua komisaris baru di PT Pos Indonesia (Persero). Dua komisaris baru itu yakni Muhammad Budi Djatmiko dan Fauzi Baadilla sebagai Komisaris Independen.

Penetapan ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 yang digelar Kamis (18/7). Pada saat yang sama pemegang saham juga mengukuhkan pemberhentian Guntur Iman Nofianto pada tanggal 1 April 2024. Pemberhentian ini ditetapkan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatannya di Pos Indonesia.

"Kami mengucapkan selamat kepada Dewan Komisaris Independen terpilih, semoga dapat membawa kemajuan bagi PosIND. Kepada komisaris yang telah mencapai masa akhir jabatan Kami juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan bagi perusahaan," kata Corporate Secretary and Environmental, Social and Governance, Tata Sugiarta dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

RUPS juga mengesahkan laporan keuangan Pos Indonesia. Pada tahun 2023, perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 728 miliar. Pada tahun 2022, perusahaan mencatatkan laba sebesar Rp 650 miliar.

Berikut susunan direksi dan komisaris Pos Indonesia terbaru:

Komisaris

Komisaris Utama: Rhenald Kasali
Komisaris: Gunawan Hutagalung
Komisaris: I Gde Made Kartikajaya
Komisaris: Robben Rico
Komisaris: Muhammad Budi Djatmiko
Komisaris: Fauzi Baadilla.

Direksi

Direktur Utama: Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik: Tonggo Marbun
Direktur Operasi dan Digital Services: Hariadi
Direktur Bisnis Jasa Keuangan: Haris
Direktur Human Capital Management: Asih Kurniasari Komar
Direktur Business Development dan Portfolio Management: Prasabri Pesti.

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk dua komisaris baru di PT Pos Indonesia (Persero). Komisaris baru itu salah satunya adalah aktor Fauzi Baadilla.

Kemudian, Erick Thohir juga menunjuk Budi Djatmiko sebagai komisaris.

Perubahan susunan pengurus pada Pos Indonesia ini dibenarkan oleh Corporate Secretary Pos Indonesia Tata Sugiarta.

"Betul. Tambahan komisaris," katanya kepada detikcom, Jumat (19/7/2024).

Nama Fauzi Baadilla dan Budi Djatmiko saat ini belum masuk di laman perusahaan. Di laman perusahaan saat ini masih terdapat empat komisaris yakni Rhenald Kasali sebagai Komisaris Utama. Kemudian Gunawan Hutagalung, I Gde Made Kartikajaya, dan Robben Rico sebagai komisaris.

Selain aktor, Fauzi juga aktif di bidang politik. Fauzi ditunjuk oleh Partai Gerindra sebagai Koordinator Penggalang Pendukung Prabowo Subianto untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang lalu. Sementara, aktivis 98 Haris Rusly Moti dipercaya sebagai Wakil Koordinator Relawan dari unsur non partai politik.

"Gerindra resmi menunjuk Fauzi Baadila Sebagai koordinator dan Haris Moty sebagai wakil koordinator relawan resmi yang akan menggalang pendukung Prabowo Presiden 2024 dari unsur non parpol," kata Ketua Bappilu Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangannya, Senin (5/6/2023) lalu.