Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Harga pangan nasional hari ini rata-rata terpantau naik. Melansir dari panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Jumat (8/11) pada jam 15.15 WIB, sebanyak 10 komoditas dari 21 komoditas naik, sedangkan 8 komoditas turun.

Komoditas yang harganya naik adalah bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, telur ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng kemasan sederhana, minyak goreng curah, ikan tongkol. Ikan bandeng dan garam beryodium.

Sementara, komoditas yang turun adalah kedelai biji kering (impor), bawang putih bonggol, daging sapi murni, daging ayam ras, tepung terigu (curah), jagung tk peternak, ikan kembung, tepung terigu kemasan (non-curah).

Berikut daftar lengkap harga 21 komoditas pangan Nasional menurut Badan Pangan Nasional 08 November 2024.

Harga naik:

• Bawang merah: Rp 34.640 (naik 1,23%)
• Cabai merah keriting: Rp 28.220 (naik 0.61%)
• Cabai rawit keriting: Rp 39.590 (naik 0.03%)
• Telur ayam ras: Rp 28. 460 (naik 0.28%)
• Gula konsumsi: Rp 17.970 (naik 0.17%)
• Minyak goreng kemasan sederhana: Rp 18.280 (0.16%)
• Minyak goreng curah: Rp 16.810 (naik 0.06%)
• Ikan tongkol: Rp 31.010 (naik 0.13%)
• Ikan bandeng : Rp 33.150 (naik 0.36)
• Garam halus beryodium: Rp 11.550 (naik 0.17%)

Harga turun:

• Kedelai biji kering (impor): Rp 10.580 (turun 0.09%)
• Bawang putih bonggol: Rp 40.270 (turun 0.17%)
• Daging sapi murni: Rp 134.580 (turun 0.16%)
• Daging ayam ras: Rp 36.080 (turun 0.14%)
• Tepung terigu (curah): Rp 10.120 (turun 0.10%)
• Jagung tk peternak: Rp 6.000 (turun 0.33%)
• Ikan kembung: Rp 36.760 (turun 0.24%)
• Tepung terigu kemasan (non-curah): Rp 13.110 (turun 0.08%)

Harga stabil:

• Beras premium: Rp 15.540
• Beras medium: Rp 13.500
• Beras SPHP: Rp 12.550

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Realisasi ini setara 67,6% dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp 648,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono merinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 394,9 triliun. Ini mencapai 59,3% terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp 43,2 triliun atau 235,3% terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 16,90 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Di sisi lain, pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp 53,2 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan pembiayaan non utang tahun lalu yang sebesar Rp 31,3 triliun. Dengan begitu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 383 triliun.

Thomas menekankan, pentingnya menjaga efisiensi biaya utang atau cost of fund, serta memastikan risiko pembiayaan tetap terjaga dalam batas yang aman. Langkah-langkah ini, menurutnya, akan terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target pembiayaan negara tanpa menganggu stabilitas fiskal.

"Tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijaga on track dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali," kata Thomas.

Asal tahu saja, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp 309,2 triliun atau setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan di tahun 2025 bakal ada tambahan anggaran program makan bergizi gratis. Saat inipihaknya diminta untuk mempersiapkan segala sesuatunya demi melancarkan program besutan Prabowo Subianto tersebut.

“Di tahun 2025 ini anggaran yang sudah ditetapkan Rp 71 triliun dan kemarin setelah rapat sidang paripurna saya disuruh siap-siap kemungkinan budget itu akan bertambah pada bulan Agustus,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2025, Sentul, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Saat ditanya lebih lanjut, Dadan menjelaskan, pihaknya belum mengetahui berapa besaran anggaran yang bakal digelontorkan untuk menyokong program tersebut.

“(Berapa anggaran tambahan?) Belum tahu, saya cuma diminta siap-siap kalau ternyata nanti presiden memberikan tambahan anggaran di Agustus, kami harus siapkan,” jelasnya.

Dadan hanya bilang, adanya tambahan tersebut karena presiden ingin program tersebut lebih cepat mencapai sasaran yang lebih besar. Dia bilang, jika anggaran tersebut terealisasi maka pihaknya bakal segera menyiapkan infrastruktur pendukung termasuk sumber daya manusia (SDM) nya.

Sementara itu, Dadan mengungkapkan, program makan bergizi gratismulai efektif dijalankan mulai 2 Januari 2025. Di mana, kurang lebih ada 936 titik layanan yang akan aktif di awal program tersebut.

“Itu kurang lebih sekitar 936 titik, target penerima sekitar 3 juta di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya, Dadan bilang, makanan bergizi gratis ini akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah. Adapun tiap-tiap satuan pelayanan tersebut akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya.

“Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar - Rp 11 miliar per tahun,” kata Dadan.

Menurutnya, 85% dari uang yang dikelola oleh satuan pelayanan tersebut digelontorkan untuk membeli bahan baku makanan bergizi yang berasal dari pertanian di Tanah Air.

Di samping itu, kata dia, satuan pelayanan yang berada di daerah-daerah akan melayani 3.000 anak mulai dari Paud hingga anak di bangku SMA. Bukan hanya akan sekolah saja, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita juga tak luput dari pemberian pelayanan.

“Ini adalah investasi besar-besaran pemerintah Prabowo-Gibran terhadap sumber daya manusia Indonesia jangka panjang untuk menyongsong Indonesia emas 2045,” pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja pegawai hingga Oktober 2024 mencapai Rp 242,2 triliun atau 84,8% dari pagu APBN 2024.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi ini meningkat 13,4% yoy jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya Rp 213,6 triliun.

Suahasil menjelaskan, kenaikan ini dipengaruhi antara lain oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan Gaji 13 ASN/TNI/Polri serta kenaikan gaji ASN/TNI/Polri.

Secara rinci, belanja pegawai K/L ini terdiri dari realisasi pembayaran reguler (Gaji dan Tunkin) sebesar Rp 210,8 triliun atau tumbuh 10,9% yoy hingga Oktober 2024.

Kemudian, realisasi pembayaran THR dan Gaji 13 telah mencapai Rp 31,4 triliun atau tumbuh 33,6% yoy.

"Tinggi karena di Januari yang lalu ada kenaikan gaji. Jadi kenaikan gaji angkanya terus berlangsung sehingga secara yoy (tahunan) tiap bulan dibandingkan Oktober tahun lalu ada peningkatan," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA.Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp 327 triliun hingga akhir Oktober 2024. Adapun rinciannya anggaran subsidi sebesar Rp139,6 triliun dan pembayaran kompensasi energi sebesar Rp 115,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, penggunaan subsidi energi diantaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 13.476,6 ribu kiloliter atau naik 1,1% dari periode sama tahun lalu.

Kemudian, LPG 3 Kg realisasinya mencapai 6.131,6 juta Kg dan tumbuh 1,3% dari periode sama tahun lalu.Terakhir, subsidi listrik mencapai 41,3 juta pelanggan atau meningkat 4,3% dari periode sama tahun lalu.

"Keseluruhan subsidi dan kompensasi ini dimaksudkan agar harga listrik dan BBM kita dapat kita jaga dan masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita dengan harga listrik dan harga BBM yang betul-betul terkendali," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Sementara itu, realisasi subsidi non energi telah mencapai Rp 72,3 triliun. Ini terdiri dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 246,6 triliun atau meningkat 21,9% dengan debitur KUR berjumlah 4,3 juta orang atau tumbuh 17,4%. Kemudian, realisasi subsidi pupuk telah mencapai 5,9 juta ton atau tumbuh 13,8%.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih seret.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejak tahun 2017-2024 realisasi PSR hanya mencapai 360.000 hektar.

Capaian ini terbilang rendah, mengingat target pemerintah untuk realisasi PSR sebetulnya sebesar 180.000 hektar di setiap tahun.

"Sejak tahun 2017, Indonesia telah memberikan hibah PSR untuk sekitar 360.000 hektar dan memberikan manfaat kepada 158.000 petani kecil," kata Airlangga dalam keterangannya, Jum'at (8/11).

Walau begitu, Airlangga memastikan pemerintah terus berkomitmen menggenjot program PSR guna meningkatkan produksi dalam negeri.

Dirinya juga menyebut, sawit menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia yang saat ini masuk dalam prioritas arah kebijakan pangan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, sawit juga didorong dapat menjadi alternatif sumber energi selain fosil melalui kebijakan biodiesel.

"Elemen kunci dari kebijakan tersebut yakni kewajiban biodiesel berbasis kelapa sawit (B35) untuk industri transportasi yang akan ditingkatkan menjadi B40 pada tahun 2025," urainya.

Untuk itu, sejumlah strategi perlu diterapkan untuk mengelola produksi kelapa sawit dengan baik, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi, kebutuhan energi, dan ketahanan pangan sekaligus melindungi lingkungan.

Meski demikian, Airlangga mengakui tantangan bagi sektor kelapa sawit ke depan juga akan terus bergulir. Industri seringkali menghadapi tekanan eksternal terkait permasalahan lingkungan hidup yang terkadang disajikan dengan data yang tidak seimbang atau tidak akurat, seperti European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – BANDUNG. Bank sentral Amerika Serikat (AS) alias Federal Reserve (The Fed) kembali pangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) ke kisaran target 4,50-4,75%.

Lantas, bagaimana perkiraan arah suku bunga Bank Indonesia (BI) atau BI-rate di sisa akhir tahun ini?

Ekonom Senior Bank Permata Faisal Rachman menilai, merespons pemangkasan suku bunga The Fed, nampaknya BI akan mengambil sikap yang lebih hati-hati terhadap pemotongan suku bunga hingga tahun 2024 dan 2025.

“BI mungkin akan memangkas suku bunga secara lebih bertahap untuk menstabilkan rupiah selama volatilitas pasar yang meningkat di era Trump,” tutur Faisal kepada Kontan, Jumat (8/11).

Faisal memproyeksikan BI akan memangkas suku bunga BI hanya sebesar 25 bps menjadi 5,75% pada kuartal IV 2024. Proyeksi tersebut turun dari ekspektasi awal yakni sebesar 50 bps.

Sementara itu, pada tahun 2025 mendatang, BI diperkirakan memangkas suku bunganya sebesar 25 bps lagi menjadi 5,50%. Proyeksi tersebut turun dari ekspektasi sebelumnya yakni sebesar 75 bps.

Adapun Faisal memperkirakan, The Fed masih akan menurunkan suku bunganya lagi sebesar 25 bps pada Desember 2024, sehingga menutup tahun pada level 4,50%. Pemangkasan tersebut sejalan dengan adanya kekhawatiran tentang pelemahan ekonomi AS, khususnya di sektor manufaktur dan investasi swasta, semakin meningkat.

Nah karena proyeksi lintasan penurunan suku bunga Fed yang lebih bertahap, Faisal menyebut, prospek arus masuk modal ke pasar portofolio Indonesia akan lebih terbatas, sehingga menambah tekanan ke bawah pada rupiah.

“Sebagai hasilnya, kami telah merevisi perkiraan nilai tukar rupiah kami menjadi Rp15.600 – 16.000 per dollar AS untuk tahun 2024 (naik dari sekitar Rp15.400 per dolar AS) dan menjadi Rp15.400 – 15.800 per dollar AS untuk tahun 2025 (naik dari sekitar Rp14.800 per dollar AS),” ungkapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Ekonom BCA David Sumual juga meramal BI akan memangkas suku bunganya sebesar 25 bps pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI November 2024 ini.

“BI proyeksinya akan ikut penurunan Fed rate tapi subject to movement rupiah juga. Internal balance terkait ada indikasi pelemahan daya beli terkait dengan penurunan inflasi inti akhir-akhir ini,” kata David.

Di samping itu, David juga melihat dalam dua minggu terakhir sebelum dan sesudah pemilu AS, arus keluar obligasi pemerintah asing juga sangat deras.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat memunculkan berbagai kekhawatiran di kalangan eksportir Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan salah satu kebijakan yang mengkhawatirkan bagi para eksportir adalah kebijakan proteksionis, yang dipandang dapat mempersulit akses produk Indonesia ke pasar Amerika Serikat.

“Nah kalau Trump menang dengan kebijakan yang sangat proteksionis ada kekhawatiran sistem GSP ini atau fasilitas GSP ini akan berkurang gitu,” ujar Bhima kepada Kontan, Jumat (8/11).

Bhima menjelaskan General System of Preference (GSP) adalah instrumen untuk menurunkan atau membebaskan tarif ekspor dari negara-negara seperti Indonesia, negeri berkembang yang melakukan ekspor ke Amerika tanpa dikenai bayar masuk yang tinggi.

Lebih lanjut, maka jika GSP ini kemudian berkurang terdapat kemungkinan Indonesia akan dikeluarkan dari fasilitas GSP, sehingga daya saing produk Indonesia di pasar Amerika menurun karena tarif ekspor yang begitu tinggi.

Di sisi lain, salah komoditas unggulan Indonesia yang diprediksi turut terdampak adalah hilirisasi nikel, karena Trump dikenal skeptis terhadap kebijakan iklim, yang berpotensi menghambat upaya Indonesia menembus pasar Amerika.

“Trump ini kan climate denial atau menolak narasi perubahan iklim, sehingga beberapa kesepakatan terkait dengan dorongan kepada mobil listrik, transisi energi ini menjadi lebih berat di era Donald Trump. Maka, prospek Indonesia bisa melakukan penetrasi ekspor ke pasar Amerika Serikat ini menjadi semakin kecil,” tuturnya.

Selanjutnya, ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga menjadi perhatian. Selama pemerintahan Trump pertama, kesengitan perang tarif antara dua negara ini berdampak pada perekonomian global, termasuk Indonesia.

Hal ini disebabkan karena Indonesia mengekspor ke Amerika secara langsung dan mengekspor juga ke China yang kemudian barang tersebut diolah jadi barang jadi dan dikirim ke Amerika.

“Jadi kalau terjadi kenaikan tarif atau perang tarif antara Amerika dengan China, dikhawatirkan Indonesia akan terkena dampak negatifnya berupa penurunan permintaan komoditas bahan baku dan juga barang setengah jadi,” ungkap Bhima.

Indonesia pernah mengalami dampak perang dagang di era Trump sebelumnya, di mana pengalihan investasi dari Tiongkok akibat ketegangan dagang justru lebih banyak mengalir ke negara-negara seperti Vietnam dan Thailand, bukan Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan daya saing agar dapat menangkap peluang relokasi industri secara lebih efektif.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga Oktober 2024 telah mencapai Rp 2.556,7 triliun.

Sayangnya, realisasi tersebut baru mencapai 76,9% dari pagu dan tumbuh 14,1% year on year (YoY).

"Kalau dilihat dari pertumbuhannya belanja negara ini sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (8/11).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, dampak tingginya belanja negara adalah konsumsi pemerintah yang naik sebesar 4,62% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Itu adalah karena belanja kita memang cukup cepat," ujar Suahasil.

Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) yang realisasinya sudah mencapai Rp 1.834,5 triliun atau mencapai 74,3 dari pagu. Belanja ini juga tumbuh 16,7% YoY.

BPP ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah mencapai Rp 933,5 triliun, disalurkan salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, penyaluran berbagai program bansos, sarpras hankam, dukungan pelaksanaan pemilu dan pembayaran gaji ASN/TNI/Polri.

Kemudian, BPP juga disalurkan untuk belanja non K/L yang realisasinya sudah mencapai Rp 901,0 triliun.

Realisasi ini sudah mencapai 65,4% dari pagu. Belanja non K/L ini disalurkan di antaranya untuk subsidi dan kompensasi energi, serta pembayaran manfaat pensiunan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, turut memberikan dampak signifikan terhadap pasar keuangan global, termasuk nilai tukar rupiah.

Menurutnya, meskipun ada perbaikan di pasar keuangan, pengaruh sentimen politik pasca pemilu AS masih cukup kuat, terutama pada minggu ini.

"Terpilihnya kembali Presiden Trump itu memberikan juga sentimen yang cukup kuat pada minggu ini," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Sri Mulyani menjelaskan, meski nilai tukar rupiah sempat menguat hingga mencapai level Rp15.200 pada Oktober lalu, ketidakpastian global yang dipicu oleh keputusan Federal Reserve (Fed) mengenai penurunan suku bunga dan terpilihnya kembali Presiden Trump, membuat rupiah mengalami tekanan. Dolar AS yang menguat berimbas pada nilai tukar rupiah dan cenderung tertekan selama minggu ini.

"Dan sekarang dengan terpilihnya Presiden Trump, tadi saya sampaikan dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar Rupiah kita kemarin cenderung dalam minggu ini mengalami tekanan," katanya.

Namun, secara keseluruhan, Sri Mulyani menilai kinerja nilai tukar rupiah masih relatif stabil dibandingkan dengan negara-negara lain, baik di G7 maupun G20. Ia mencatat, depresiasi rupiah sepanjang tahun ini tercatat sebesar 2,68%, yang masih lebih baik dibandingkan Kanada (4,46%), Filipina (5,69%), dan Korea Selatan (6,79%).

Terkait dengan pasar surat berharga negara (SBN), Sri Mulyani menyebutkan bahwa yield SBN Indonesia mengalami sedikit kenaikan, namun secara keseluruhan, yield pada Oktober sempat mengalami penurunan yang positif.

Meskipun yield US Treasury 10 tahun menguat di level 4,4%, spread antara obligasi pemerintah Indonesia dan US Treasury 10 tahun masih cukup rendah.

"Dan ini juga kalau walaupun Fed Fund Rate mengalami penurunan tapi counter sentiment terhadap politik di Amerika terutama dari sisi terpilihnya Presiden Trump dan outlook atau proyeksi terhadap budget federal memberikan dampak yang berbeda terhadap US Treasury," katanya.

Mengenai aliran modal asing, Sri Mulyani mencatat adanya inflow ke pasar SBN Indonesia sebesar Rp 14,98 triliun pada Oktober. Namun, setelah terpilihnya Presiden Trump, terjadi outflow sebesar Rp 4,12 triliun pada November 2024. Meskipun demikian, inflow SBN Indonesia sepanjang tahun ini tercatat sebesar Rp 39,4 triliun, yang menjaga stabilitas yield SBN Indonesia.

Kedepannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau kondisi perekonomian dan pasar keuangan menjelang akhir tahun. Ia berharap perekonomian Indonesia dapat tetap tumbuh dengan positif, seiring dengan pengelolaan APBN dan proyeksi perekonomian yang akan terus diperbarui hingga kuartal IV-2024.

"Kita berharap nanti akan tetap terjaga sampai akhir tahun dalam posisi yang positif," tutup Sri Mulyani.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,53 triliun hingga Oktober 2024. Angka ini setara 76,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Hanya saja, realisasi penerimaan pajak tersebut terkontraksi 0,40% year on year (YoY), dibandingkan realisasi Oktober 2023 sebesar Rp 1.523,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan penerimaan pajak terus membaik dalam dua bulan terakhir.

"Alhamdulilah (perbaikan ini) berlanjut di Oktober," ujar Anggito dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Anggito memerinci penerimaan berdasarkan jenis pajaknya. Tercatat, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan penjualan barang mewah (PPnBM) mencatatkan kinerja positif sejalan pertumbuhan ekonomi yang terjaga.

Hingga Oktober 2024, penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 620,42 triliun atau 76,47% dari target. Jenis pajak ini mengalami pertumbuhan bruto sebesar 7,87%.

Sedangkan, penerimaan PBB dan Pajak Lainnya tumbuh dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran PBB migas. Tercatat, penerimaan PBB dan Pajak Lainnya mencapai Rp 32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Ini mengalami pertumbuhan bruto sebesar 12,81%.

Hanya saja, terdapat penerimaan kelompok pajak yang mengalami kontraksi. Tercatat, penerimaan PPh Non Migas mencapai Rp 810,76 triliun atau 76,24%. Jenis pajak ini mengalami penurunan bruto sebesar 0,34% akibat peningkatan penerimaan bruto dari sektor pertambangan dan menurunnya restitusi.

Sementara, penerimaan PPh Migas tercatat Rp 53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Penerimaan ini mengalami kontraksi 8,97% yang disebabkan penurunan lifting minyak bumi.

"PPh migas mudah-mudahan akan ada turn around juga didalam dua bulan terakhir nantinya, memang kita belum mencapai lifting minyak yang seperti kita fungsikan dalam APBN kita," imbuhnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 Triliun pada Oktober 2024.Angka defisit ini makin melebar jika dibandingkan bulan Agustus 2024 yang tercatat Rp 153,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit anggaran per Oktober 2024 ini setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat.

"Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara per Oktober 2024 tercatat mencapai Rp 2.247,5 triliun atau naik 0,3% yoy dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini setara 80,2% dari target APBN 2024.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau meningkat 14,1% yoy dari periode sma tahun lalu. Realisasi ini setara 76,9 dari target APBN 2024.

Dengan kinerja APBN tersebut, Sri Mulyani menyebut keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp 97,1 triliun.