Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2024).

Apresiasi itu disampaikan khususnya terkait dengan permintaan maaf Jokowi. Menurutnya, pidato yang disampaikan Jokowi menyentuh dan pihaknya memberikan apresiasi.

"Saya pikir apa yang diutarakan oleh beliau itulah yang memang datang dari sesungguhnya emosi, perasaan, dan pemahaman yang juga dapat kita pahami. Beliau menyatakan itulah upaya yang paling optimal yang bisa dilakukan," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Paloh lalu menyampaikan perlunya keberlanjutan dari yang telah dilakukan Jokowi selama 10 tahun, meskipun ada kebijakan atau program yang perlu dikoreksi.

"Banyak yang perlu dikoreksi, tapi banyak keberhasilan-keberhasilan yang secara obyektif tidak bisa dipungkiri," tuturnya.

Untuk diketahui, Nasdem merupakan pengusung Jokowi sejak Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Partai pimpinan Surya Paloh itu melanjutkan dukungan ke Jokowi pada Pilpres 2019.

Pada Pilpres 2024, Nasdem sempat mengalihkan dukungannya ke Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden. Anies merupakan sosok yang kerap dipandangan bersebrangan dengan Jokowi.

Adapun Jokowi menyampaikan permintaan maaf dalam pidato kenegaraan terakhirnya pada hari ini, Jumat (16/8/2024). Permintaan maaf itu juga mewakili Wakil Presiden Maruf Amin.

"Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf," jelas Jokowi.

Dia mengakui bahwa hasil yang dicapai kini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan keinginan seluruh pihak.

"Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita- cita Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA--Warga Jakarta Timur Lukman Nur Hakim mengaku Nomor Induk Kependudukan atau NIK KTP-nya telah dicatut untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Whardana di Pilkada DKI Jakarta.

Padahal, menurut pria yang akrab disapa Lukman tersebut, dia mengaku tidak pernah memberikan NIK KTP-nya kepada siapapun, terutama untuk memberikan dukungan ke Dharma Pongrekun-Kun Whardana.

"Saya aja gak kenal sama nama Dharma Pongrekun dan Kun Whardana. Tiba-tiba saja, NIK KTP saya dicatut untuk berikan dukungan ke dia. Saya enggak mau," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dia mengatakan bahwa dirinya dirugikan atas insiden pencatutan NIK KTP tersebut. Maka dari itu, Lukman mendesak pihak KPUD DKI Jakarta dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada Serentak untuk segera membereskan hal tersebut.

"Saya mau KPUD Jakarta dan Bawaslu itu segera membereskan masalah ini. Saya tidak mau nama saya dicatut orang lain," katanya.

Kebocoran Data

Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku pihaknya sama sekali tidak mengetahui banyaknya NIK KTP warga DKI Jakarta yang dicatut untuk memberikan dukungan kepada Dharma Pongrekun-Kun Whardana di Pilkada DKI Jakarta.

Plt Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemprov DKI Jakarta, Budi Awaluddin memastikan bahwa tidak ada kebocoran saya yang terjadi di Dukcapil DKI Jakarta terkait Pilkada DKI Jakarta.

"Hingga saat tidak ada kebocoran data dari Dukcapil terkait proses Pilkada di Jakarta," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Jumat (16/8).

Dia menyarankan masyarakat DKI Jakarta agar mengadukan hal tersebut ke Bawaslu DKI Jakarta, jika ada warga yang merasa NIK KTP-nya dicatut untuk memberikan dukungan ke paslon independen Dharma Pongrekun-Kun Whardana.

"Apabila terjadi penyimpangan penggunaan KTP untuk mendukung paslon dalam jalur Independen masyarakat bisa mengadukan ke pihak Bawaslu DKI jakarta /Tingkat Kota dan kabupaten," katanya.

Bisnis.com, SURABAYA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah itu mengalami surplus Rp68,11 triliun per Juli 2024 dari target surplus tahun ini sebesar Rp146,49 triliun.

“Surplus APBN di Jawa Timur sampai 31 Juli 2024 sebesar Rp68,11 triliun,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Jatim Didyk Choiroel di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (15/8/2024).

Surplus tersebut didorong oleh realisasi Pendapatan Negara yang dalam APBN untuk wilayah Jawa Timur mencapai Rp143,73 triliun atau 51,72% dari target tahun ini sebesar Rp277,79 triliun serta Belanja Negara Rp75,61 triliun atau 56,6% dari pagu.

Untuk Pendapatan Negara sebesar Rp143,73 triliun berasal dari Penerimaan Perpajakan Rp139,39 triliun atau 51,15% dari target, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp4,33 triliun yang merupakan 80,31% dari target Rp5,39 triliun.

Penerimaan Perpajakan sendiri disumbang oleh Penerimaan Pajak sebesar Rp67,86 triliun atau 56,3% dari target, serta penerimaan Kepabenan dan Cukai sebesar Rp71,54 triliun atau 47,07% dari target.

Penerimaan Pajak sebesar Rp67,86 triliun tersebut didominasi oleh PPN dan PPnBM yang menyumbang penerimaan sebesar 57,48% serta PPH Non Migas sebesar 41,81%.

Sementara untuk realisasi Belanja Negara yang hingga Juli 2024 telah terserap Rp75,61 triliun atau 56,6% dari pagu Jawa Timur terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp27,95 triliun yang naik 16,65% secara tahunan.

Belanja ini turut didukung oleh realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp47,66 triliun yang tumbuh mencapai 4,87% akibat ditopang oleh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, dan Insentif Fiskal.

Realisasi DAU naik 17,42 persen (year-on-year/yoy) menjadi Rp26,3 triliun disebabkan peningkatan realisasi porsi DAU Block Grant sedangkan realisasi DBH naik 6,09% (yoy) menjadi Rp5,5 triliun karena naiknya pagu DBH Migas di Kabupaten Bojonegoro.

Untuk realisasi Insentif Fiskal naik 62,16 persen menjadi Rp358,9 miliar karena sudah terdapat daerah yang melakukan penyaluran tahap II sedangkan realisasi Dana Desa naik 19,39% (yoy) menjadi Rp6,4 triliun.

“Dana Desa naik realisasinya karena desa lebih cepat menyampaikan syarat salur bahkan beberapa di antaranya telah tersalur 100 persen,” kata Didyk.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat melihat permintaan maaf Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR DPR 2024 merupakan hal yang wajar.

Djarot menyampaikan dirinya juga pernah melakukan hal tersebut saat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta beberapa tahun lalu.

“Saya pernah menjadi Wali Kota, Wakil Gubernur, permintaan maaf bagi penyelenggara eksekutif adalah hal wajar, dan hal normal dan hal wajar,” kata Djarot saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jumat (16/8/2024).

Meski begitu, Djarot menuturkan hal yang paling penting dibandingkan permintan maaf adalah menyelesaikan kebijakan yang telah dibuat. Sebab, hal tersebut harus bisa dipertanggungjawabakan.

“Sehingga rakyat yang bisa menilai itu satu hal yang wajar yang normal itu etika pemerintahan seperti itu,” ucap Djarot.

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dalam pidato kenegaraan terakhirnya pada hari ini, Jumat (16/8/2024).

Pada Sidang Tahunan MPR yang digelar Jumat (16/8/2024), Jokowi, yang juga mengatasnamakan sang Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan permintaan maaf bagi setiap pihak yang kecewa hingga hal-hal yang mungkin belum terwujud.

“Saya dan Prof. Dr. [H.C.] K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf,” kata Jokowi di gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Saat mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, intonasi suara Jokowi terdengar lebih rendah dan pelan dibandingkan saat dia membacakan capaian kinerja selama 10 tahun terakhir.

Jokowi mengetahui bahwa hasil yang dicapai kini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan keinginan seluruh pihak.

“Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita- cita Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Bisnis.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali mencatat penerimaan pajak yang telah berhasil dikumpulkan hingga Juli 2024 sejumlah Rp9,31 triliun, sudah mencapai 64,39% dari target yang ditetapkan sepanjang tahun ini sebesar Rp14,46 triliun.

"Pajak yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp9,31 triliun hingga Juli 2024 ini juga tumbuh sebesar 27,08 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023," kata Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh dalam Konferensi Pers APBN Kita Kementerian Keuangan Regional Bali, di Denpasar, Kamis (15/8/2024).

Dari Rp9,31 triliun penerimaan pajak yang terkumpul, capaian penerimaan terbesar pada jenis pajak Pajak Penghasilan dengan kontribusi terbesar dari PPh Pasal 21 sebesar Rp2,3 triliun, PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp1,89 triliun dan PPh Final sebesar Rp1,72 triliun.

"Hal tersebut merupakan imbas dari peningkatan penerimaan dari penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan persewaan tanah dan/atau bangunan, peningkatan dari nilai transaksi keuangan kripto serta meningkatnya pertumbuhan perekonomian Bali di tahun 2024," ucapnya.

Nurbaeti menambahkan, ada tiga sektor usaha dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan di Kanwil DJP Bali yaitu Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi dengan peranan sebesar 18,35%, Asuransi Perdagangan Besar Dan Eceran dengan peranan sebesar 16,01%, dan disusul dengan sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dengan kontribusi 62,60%.

Selanjutnya jika dilihat dari sektornya, sampai dengan bulan Juli 2024, kontribusi penerimaan terbesar terdapat pada sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar 18,35% atau Rp1,70 triliun

"Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan di Bali pada tahun 2024 yang berdampak pada peningkatan omset di bidang pariwisata, sehingga penerimaan pajak pada sektor Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum mengalami pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 hingga 63,38%," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nurbaeti juga menyampaikan materi update aplikasi Coretax dan saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang bekerja pada tahap edukasi.

Kegiatan edukasi tahap pertama adalah edukasi pengenalan proses bisnis Coretax, tahap kedua mengenalkan aplikasi secara terbatas kepada Wajib Pajak terpilih dan tahap ketiga dilakukan melalui edukasi mandiri berdasarkan inisiatif Wajib Pajak dengan reservasi kelas pajak atau perjanjian ke helpdesk.

Tahap keempat edukasi dilakukan dengan metode simulasi interaktif berbasis internet, dan tahap kelima edukasi regulasi pendukung Cretax yang dimulai ketika regulasi terbit.

Per 12 Juli 2024 terdapat 21 jenis layanan yang telah dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dengan menggunakan NIK, NPWP 16 Digit, NITKU, dan NPWP yang lama yaitu NPWP 15 Digit.

"Saat ini aplikasi Coretax masih dalam tahap uji coba dan ke depannya seluruh layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat diakses oleh wajib pajak dengan menggunakan NPWP yang baru secara penuh," kata Nurbaeti.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, angkat bicara terkait dengan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Anas memberi sinyal bahwa pemindahan ASN ke IKN bakal diundur dari rencana semula pada September 2024 menjadi Oktober 2024.

Dia mengatakan keputusan tersebut berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ingin memaksakan pemindahan ASN apabila fasilitas hunian di IKN belum siap.

"Bapak Presiden memberikan arahan tidak dipaksakan di bulan September kalau belum tuntas. Tapi KemenpanRB sudah menyiapkan kalau ini pindah di September, jadi Oktober," kata Anas kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Untuk itu, pihaknya mempersiapkan formula pemindahan ASN daftar eselon dan dari kementerian mana saja yang akan dipindahkan ke IKN, sebagaimana amanah dari Presiden Jokowi dalam rapat terbatas sebelumnya.

Dalam hal ini, dia berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga sambil menunggu kesiapan dari rumah susun atau apartemen untuk ASN. Dari kesiapannya, Anas melihat apartemen untuk ASN di IKN sudah cukup bagus meski belum seluruh tower selesai.

"Ini ada beberapa apartemen ASN yang sekarang sedang disempuranakan dan ini belum sepenuhnya selesai," tuturnya.

Dia menegaskan, apabila 47 tower ASN rampung pada Oktober 2024, di mana 12 tower untuk TNI/Polri. Adapun, skenario pertama yang akan dilakukan yaitu 1 apartemen untuk 1 ASN berkeluarga sehingga total 1.700 ASN.

"Tapi kalau sharing 3.200, tetapi Presiden sampaikan tidak sharing apartemen yang berkeluarga 1 ASN 1 apartemen," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Anas menegaskan bagi ASN yang akan pindah ke IKN tetapi sudah memiliki anak tidak perlu khawatir. Sebab, nantinya pemerintah bakal menyediakan fasilitas pendidikan atau sekolah di sekitar apartemen.

"Ada pertanyaan berikutnya para ASN yang list pertama yang masuk ke kami bagaimana anak saya kalau TK akan sekolah di mana SD, SMP, Pak Menko, dan waktu ratas akan dibuatkan sekolah di bawah, di sekitar apartemen terkait dengan kebutuhan para ASN," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa pemerintah tidak akan menutup secara permanen program pendidikan dokter spesialis (PPDS) anestesi Universitas Diponegoro (Undip) di RSUP Dr Kariadi, Semarang.

Dia mengatakan bahwa pemerintah hanya menutup program tersebut sementara. Pasalnya, saat ini kementeriannya tengah mendalami kasus bunuh diri salah satu peserta didik diduga akibat perundungan atau bullying.

"Kami tidak ada niat ini untuk menutup selama-lama. Enggak," katanya kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya akan memeriksa seluruh pihak yang terkait program anestesi Undip di RS Karyadi.

Penyebabnya, dia mengatakan bahwa sejauh ini ditemui bahwa mahasiswa junior masih takut mengungkap dugaan perundungan selama ini.

"Nah ini menurut saya tidak baik karena mereka masih berinteraksi di sana. Itu sebabnya kami berhentikan sementara. Supaya penyelidikan ini bisa dilakukan dengan cepat bersih dan transparan, bebas dari intimidasi yang sekarang terjadi," ujarnya.

Selain itu, Budi menjelaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerjunkan tim ke Undip untuk menyelidiki dokter muda yang meninggal buntut dugaan perundungan.

Dia melanjutkan bahwa tak akan berjalan sendirian, sebab pihaknya akan menggandeng Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Menurutnya, melalui kerja sama kedua kementerian, maka pemerintah berkomitmen ingin benar-benar membereskan dan menghilangkan praktik bullying di dunia pendidikan ke depannya.

"Bahkan korban jiwa tidak hanya hari ini saja biasanya ditutup-tutup, baru kali ini saja ini terbuka. Dan kita akan beresin ini secepat mungkin," pungkas Budi.

Program Ditutup

Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan menghentikan program anestesi Undip yang ada di RSUP Dr Kariadi, Semarang imbas dugaan kasus bunuh diri salah satu peserta didik akibat perundungan atau bullying.

Keputusan itu tertuang dalam surat nomor: TK.02.02/D/44137/2024 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya pada 14 Agustus 2024. Surat ditujukan kepada Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Buat Anda yang ingin jadi peserta upacara HUT RI ke-79 di Jakarta dan IKN, berikut link daftarnya.

Pemerintah akan melaksanakan upcara peringatan HUT Kemerdekaan RI 2024 di dua tempat yakni Jakarta dan IKN.

Akan tetapi, hanya upacara di Jakarta yang akan dibuka untuk umum. Masyarakat bisa ikut menjadi peserta upacara HUT RI ke-79 di Jakarta dengan mendaftar terlebih dahulu.

Sementara di IKN, mekanisme pendaftarannya belum diumumkan. Hanya saja, pemerintah akan mengoordinir peserta upacara HUT RI ke-79 di IKN.

Tokoh setempat akan menjadi prioritas sehingga bisa dikatakan tidak sembarang orang bisa ikut upacara di IKN.

Buat Anda yang ingin jadi peserta upacara HUT RI ke-79 di Jakarta, berikut link daftarnya.

Link Daftar Jadi Peserta Upacara HUT RI ke-79 di Jakarta dan IKN

• Kunjungi laman pendaftaran resmi di https://pandang.istanapresiden.go.id/.
• Klik menu Daftar.
• Isi data diri seperti Nama Lengkap, Daerah Asal, KTP, Foto Diri, Bukti Vaksinasi Booster.
• Kemudian, p ilih salah satu sesi upacara: 1. Upacara pengibaran Sang Merah Putih (pukul 09.00 WIB), 2. Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih (pukul 14.00 WIB)
• Lakukan konfirmasi melalui link yang dikirimkan ke email yang Anda daftarkan. Pengumuman hasil seleksi akan dikirimkan melalui email tersebut.
• Jika diterima, Anda akan mendapatkan jadwal untuk pengambilan undangan resmi yang diperlukan untuk mengikuti upacara.
• Pengambilan undangan biasanya dilakukan di Gedung Krida Bhakti dengan menunjukkan identitas diri yang sama seperti saat pendaftaran online.
• Disarankan memakai pakaian adat saat upacara.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI terkait agenda sidang tahunan MPR RI dan sidang DPR-DPD 2024, Jumat (16/8/2024).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman menyatakan bahwa penerapan rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional, yang berarti tergantung eskalasi kendaraan di lokasi.

"Rekayasa lalu lintas situasional," ujar Latif dalam keterangannya, Jumat (16/8/2024).

Latif kemudian, menjelaskan tujuh rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan untuk agenda sidang tahunan tersebut. Perinciannya, lalu lintas dari arah TL Lapangan Tembak menuju Jalan Gatot Subroto diputar balik di kolong sekat 2 atau dialihkan ke tanjakan layang Ladokgi arah Semanggi.

Kemudian, lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di off ramp Pulau Dua diluruskan ke arah Tol Tomang; arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur menuju Jalan Gelora atau pintu belakang Gedung DPR/MPR RI diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar atau Jalan Permata Hijau.

Selanjutnya, arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gelora atau pintu belakang Gedung DPR/MPR RI dibelokkan ke kiri Jalan Asia Afrika; arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika menuju TL Lapangan Tembak dibelokkan ke kanan ke Jalan pintu 1 Senayan atau diputarbalikkan di TL Asia Afrika.

Selain itu, arus lalu lintas dari arah Semanggi yang menuju Slipi dialihkan ke kiri di sekat 2 atau Ladokgi ke Jalan Gerbang Pemuda; dan arus lalu lintas dari arah Slipi yang menuju Jalan Gerbang Pemuda diluruskan ke arah Semanggi.

Adapun, kata Latif, pihaknya bakal menyiagakan sekitar 600 personel agar lalu lintas dalam agenda sidang tahunan di sekitar kompleks DPR RI itu berjalan dengan lancar.

"Kita berlakukan situasional untuk memastikan arus lalu lintas lancar. Jumlah personel lantas sekitar 500 hingga 600-an personel," pungkas Latif.
[2:37 AM, 8/16/2024] M Ridwan: Yomzzz

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan prakiraan cuaca untuk Jakarta pada hari ini, Jumat (16/8/2024) dalam kondisi tanpa hujan. Berdasarkan data yang ditampilkan BMKG, cuaca di Jakarta diprediksi akan didominasi oleh kondisi cerah berawan dengan suhu yang berkisar antara 23°C hingga 32°C.

Pagi hari dimulai dengan cuaca cerah berawan pada pukul 03:00 WIB, dengan suhu 24°C dan kelembapan 91%. Kecepatan angin tercatat mencapai 3 km/jam dari arah Selatan. Kondisi ini diperkirakan terus berlangsung hingga pukul 08:00 WIB, di mana suhu mulai meningkat hingga 27°C dan kelembapan turun menjadi 71%.

Menjelang siang, kondisi cuaca akan tetap cerah dengan suhu yang mencapai puncaknya pada pukul 12:00 WIB, yaitu 32°C. Angin berhembus dari arah Utara dengan kecepatan 10 km/jam, sementara kelembapan udara tercatat 53%.

Pada sore hari, cuaca di Jakarta diperkirakan masih cerah berawan dengan suhu yang sedikit menurun menjadi 29°C pada pukul 16:00 WIB. Kecepatan angin dari arah Utara tercatat meningkat hingga 13 km/jam.

Malam harinya, langit Jakarta diprediksi akan berawan dengan suhu yang stabil di kisaran 27°C. Kelembapan udara sedikit meningkat, mencapai 74% pada pukul 20:00 WIB, dan kecepatan angin dari arah Timur Laut mencapai 8 km/jam.

Secara keseluruhan, cuaca di Jakarta diprediksi relatif stabil tanpa indikasi hujan sepanjang hari. Masyarakat diiimbau untuk tetap memperhatikan kondisi cuaca, terutama bagi yang berencana melakukan aktivitas di luar ruangan.

Bisnis.com, SEMARANG -- Upaya peningkatan produktivitas pertanian di Jawa Tengah sebagai langkah untuk mengendalikan inflasi pangan menghadapi berbagai tantangan serius.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan menjadi salah satu kendala utama dalam menjaga ketersediaan pangan di wilayah Jawa Tengah.

Sumarno menjelaskan bahwa alih fungsi lahan di Jawa Tengah banyak terjadi akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia pun mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) demi melindungi lahan pertanian yang tersisa.

Fenomena alih fungsi lahan ini dirasakan secara langsung oleh petani, termasuk oleh Siswadi Endro Subroto, Ketua Aliansi Petani Padi dan Palawija Organik Boyolali (Appoli). Ia mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir, wilayah pertanian mereka yang awalnya seluas 135 hektare telah berkurang 1,5 hektare untuk pembangunan kandang ayam dan perumahan.

"Kami kehilangan lahan pertanian karena lokasinya yang berada di perkampungan dan dekat dengan permukiman," kata Endro saat dihubungi Bisnis pada Kamis (15/8/2024).

Dia menekankan alih fungsi lahan ini sangat disayangkan. "Apalagi kami sudah menjalin kerja sama dengan jaringan waralaba untuk memasarkan beras organik ke berbagai daerah," tambahnya.

Selain alih fungsi lahan, para petani di Boyolali juga mulai khawatir dengan meningkatnya penggunaan sumur dalam di wilayah tersebut. Endro mengungkapkan bahwa pemasangan sumur dengan kedalaman hingga 80 meter di lahan pertanian dapat berdampak pada ketersediaan air di masa depan.

Masalah serupa dihadapi oleh petani di Kabupaten Grobogan. Namun, di wilayah ini, perubahan iklim menjadi tantangan utama. Muchtar Yulbas, anggota Kelompok Tani Kabul Lestari, menyatakan bahwa produktivitas pertanian di Grobogan sangat bergantung pada curah hujan. Wilayah barat Grobogan rawan banjir, sementara wilayah timur mengalami kesulitan air.

"Petani di sini banyak yang beralih ke bawang merah karena sempat harganya tinggi. Namun, setelah harga turun, banyak yang trauma dan mulai beralih ke tanaman hortikultura," ungkap Yulbas.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengendalikan inflasi pangan di Jawa Tengah memerlukan perhatian serius, baik dari pemerintah maupun para pelaku usaha di sektor pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap sosok yang disebut ingin mengambil alih posisi ketua umum adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun isu tentang Jokowi ingin mengambil posisi ketua umum PDIP bukan pertama kali muncul belakangan ini. Pada 2023, Hasto sempat menyampaikan hal tersebut di sejumlah kesempatan. Kepala Negara pun juga sudah pernah memberikan respons.

Namun, pada Rabu (14/8/2024), Megawati Soekarnoputri kembali melontarkan pernyataan bahwa adanya sosok yang ingin mengambil partainya itu menjadi alasan mengapa dia bersedia kembali menjabat ketua umum.

Saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024), Hasto pun langsung terang-terangan menyebut sosok dimaksud adalah Jokowi.

"Ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi, yang menyatakan keinginan dari Pak Jokowi untuk menduduki posisi ketua umum PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan ke publik," ujarnya setelah bertemu dengan penyidik KPK terkait dengan pemeriksaan sebagai saksi di kasus DJKA Kemenhub.

Mantan anggota DPR itu lalu mengaitkannya dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, Minggu (11/8/2024). Menurutnya, apa yang terjadi di Golkar juga berawal dari rumor.

"Ternyata itu kan terjadi, maka apa yang disampaikan Bu Megawati Soekarnoputri tersebut, itu adalah benar," ujarnya.

Untuk itu, Hasto menegaskan bahwa Megawati bukan hanya Ketua Umum PDIP. Dia mengatakan bahwa ketua umum partainya itu merupakan Putri Proklamator dan suatu bagian dari ide, gagasan serta cita-cita dibangunnya suatu negara hukum.

Hasto lalu mengingatkan, ketika ada pihak-pihak yang mencoba secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan kekuasaannya untuk mencampuri kedaulatan PDIP yang dijamin oleh konstitusi serta undang-undang, maka seluruh jajaran partai bakal siap membela Megawati.

Adapun sehari sebelumnya, Hasto sempat memberi sinyal soal siapa yang dimaksud oleh Megawati ingin mengambil alih PDIP. "Ada yang dikatakan Ibu tadi mainnya belakang. Ketika ditanya, tidak tahu, tidak ikut-ikutan, tidak campur tangan," ujarnya kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Pernyataan Megawati itu disampaikan sesaat setelah memberikan rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah di 305 provinsi serta kabupaten/kota jelang Pilkada Serentak 2024. "Saya bilang ke Hasto. 'To pikirin dulu To, saya kepingin juga kumpul sama keluarga, ini ketum lagi, ketum lagi'. Sudah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Gawat. Gile. Wartawan tulis, gile," ujarnya di DPP PDIP, Jakarta.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada April 2024, Jokowi merespons pernyataan Hasto soal dugaan dirinya sempat ingin merebut kursi ketua umum PDIP. "

Bukannya Golkar? Katanya mau ngerebut Golkar, [sekarang] katanya mau ngerebut [PDIP] masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu,” tandas Jokowi.

Sebelumnya, pada Oktober 2023, Jokowi merespons soal adanya dukungan kepadanya untuk menjadi ketua umum partai berlogo banteng moncong putih itu. “Waduh, saya mau pensiun pulang ke Solo,” katanya usai menghadiri perayaan HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (5/10/2023).