Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, dari PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), pada Rapat Paripurna ke-1, Masa Persidangan 1 Tahun 2024/2025, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (21/10).

Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan berdasarkan amanat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum PT Jamkrida Bali Mandara agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga didasarkan pada amanat Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2023, yang mengatur penyertaan modal dalam bentuk uang, yang baru dapat dilakukan apabila telah berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sehingga perubahan bentuk badan hukum ini harus dilakukan terlebih dahulu.

"Berdasarkan kondisi ini, dilaksanakan penyesuaian bentuk hukum PT Jamkrida Bali Mandara, dari PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). Kami dari Pemerintah Provinsi Bali, selaku pemegang saham pengendali dari PT Jamkrida Bali Mandara, melakukan penyesuaian dan pemenuhan peraturan perundang-undangan untuk segera melakukan perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)," jelas Mahendra, Senin (21/10/2024).

Dengan penyesuaian bentuk hukum ini, diharapkan perubahan PT Jamkrida Bali Mandara menjadi Perseroda akan meningkatkan kinerja perusahaan, serta dapat lebih banyak merangkul pelaku usaha Koperasi, UMKM, BPR, dan LPD di Provinsi Bali agar lebih berkembang dan mandiri.

Dengan banyaknya pelaku usaha yang dirangkul, diharapkan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap semakin bertambah. Dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha dan tenaga kerja, diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat Bali dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PT Jamkrida Bali Mandara merupakan perusahaan penjaminan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan untuk menunjang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Selain itu, perusahaan ini juga menunjang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali, serta bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bisnis.com, PEKANBARU -- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru terus menggenjot pendapatan pajak daerah menjelang akhir 2024.

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menyatakan saat ini realisasi pendapatan pajak di daerah itu telah mencapai Rp686 miliar dari target Rp850 miliar, atau sekitar 81%. Masih diperlukan tambahan sekitar Rp164 miliar untuk mencapai target tersebut.

"Kami optimis target pendapatan pajak daerah akan tercapai pada akhir Desember 2024. Untuk realisasi kami sudah mencapai sekitar 81% dari target pajak daerah tahun ini," ujarnya, Senin (21/10/2024).

Alek menjelaskan pihaknya terus mengoptimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor pajak daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong percepatan realisasi pajak dari sektor pajak reklame.

Bapenda telah rutin melakukan penertiban terhadap reklame yang masa tayangnya habis dan reklame yang belum melunasi pajak.

“Kami juga mengimbau para pengusaha atau pengelola tiang reklame yang izinnya sudah habis masa berlaku agar segera melakukan perpanjangan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” jelas Alek.

Selain itu, tim Bapenda juga secara aktif menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2 dengan metode door to door.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban mereka. Bapenda juga memberikan stimulus khusus guna memacu pendapatan dari PBB P2.

Menurut Alek, seluruh upaya tersebut telah menunjukkan dampak positif. Saat ini, capaian rata-rata pendapatan pajak daerah sudah mencapai 80% hingga 85%.

Dia merincikan untuk pajak reklame realisasinya sudah mencapai 85%, pajak restoran 82%, pajak air tanah 85%, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 84%. Selanjutnya pajak hotel mencapai 84%, pajak parkir 89%, pajak hiburan 90%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 75%, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 77%.

Bahkan, untuk pajak sarang burung walet dan mineral bukan logam dan batuan (minerba) sudah melampaui target. Pajak sarang burung walet mencapai 112%, sedangkan minerba mencapai 223%.

Dengan capaian yang signifikan ini, Alek optimis target Rp850 miliar akan tercapai hingga akhir Desember 2024. "Insyaallah, kami optimis tercapai. Hitung-hitungannya kami harus mendapatkan Rp60 sampai Rp70 miliar per bulan, atau sekitar Rp3 miliar per hari kalau hari kerja 22 hari dalam satu bulan," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng perguruan tinggi dalam upaya menangani urusan persampahan.

Ini terungkap dengan diadakannya seremoni Penandatanganan Piagam Deklarasi Bersama Penanganan Sampah di Kota Bandung bersama Penjabat Gubernur Jawa Barat, yang berlangsung di tengah acara University Leader ForumJawa Barat dan Banten di Gedung Danar Telkom University, Kabupaten Bandung, Senin (21/10/2024).

Pihak yang menandatangani deklarasi, yakni Penjabat Gubernur Jawa Barat, Penjabat Wali Kota Bandung, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jabar dan Banten, serta pihak perguruan tinggi swasta, yaitu Rektor Telkom University dan Rektor Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung.

"Kami Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan perguruan tinggi swasta di Jawa Barat dan Banten memulai mengurangi sampah di Kota Bandung dulu. Nanti juga pasti berkembang ke seluruh kota dan kabupaten di Jabar," ungkap Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin ditemui usai kegiatan.

Bey menyebut, Kota Bandung misalnya, kini tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, dengan volume harian mencapai sekitar 1.300 ton.

Namun dengan berbagai upaya penekanan, pengiriman sampah ke Tempat Pembuangaan Akhir (TPA) Sarimukti menjadi sekitar 900 ton per hari.

Menurut Bey, hal itu memerlukan perhatian dan aksi nyata dari seluruh pihak, termasuk gerakan mahasiswa baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dengan demikian deklarasi ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah memerlukan peran aktif banyak pihak termasuk universitas, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan.

Dengan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, maka diharapkan dapat dirumuskan dengan efektif solusi yang berkelanjutan, juga untuk menjaga lingkungan.

"Mengapa Kota Bandung karena di kota ini memang masalah sampah sudah darurat, dalam artian harus terus diingatkan masyarakat untuk memulai mengolah sampah dari rumah," ujarnya.

"Kami bersama perguruan tinggi swasta, dengan mahasiswa akan kami edukasi dulu, nanti mereka turun mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah dari rumah," tutur Bey.

"Strateginya antara lain dibagi per kluster, misal di kecamatan ini perguruan tinggi mana, saya sudah tekankan ke Pak Sekda (Jabar) jangan hanya sekadar tanda tangan, tapi ada progresnya untuk masyarakat," sambungnya.

Oleh karena itu program kerja sama harus segera dilaksanakan, termasuk soal gaya hidup sehat seperti menggunakan tumbler atau membawa tempat minum sendiri dari rumah, dan gaya hidup lainnya.

Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jabar dan Banten Samsuri menyambut baik deklarasi bersama yang dilakukan Pemprov Jabar dengan perguruan tinggi, khususnya terkait pilot project pengelolaan sampah di Kota Bandung.

"Perguruan tinggi, memang tugas kita adalah Tri Dharma, jadi pembelajaran, kemudian juga pengabdian kepada masyarakat, maka untuk riset dan pengembangan akan menjadi porsi lebih," ucap Samsuri.

Sementara itu, Rektor Telkom University Adiwijaya berharap apa yang dicanangkan dapat bermuara terhadap bagaimana perguruan tinggi, khususnya Telkom University bisa berkontribusi untuk Jawa Barat dan lebih luas lagi bagi bangsa Indonesia.

Bisnis.com, PANGKAL PINANG - Di sela-sela kegiatan di Provinsi Bangka Belitung (Babel) Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu situs bersejarah di Muntok Wisma Ranggam.

Plt Gubernur Sumbar Audy Joinaldy menyebutkan Wisma Ranggam merupakan bangunan bergaya Eropa yang pernah menjadi tempat persinggahan tokoh-tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia, termasuk Presiden Soekarno.

Dikatakannya bahwa Wisma Ranggam merupakan salah satu bukti penting dari masa pasca-kemerdekaan Indonesia, ketika beberapa pemimpin bangsa diasingkan ke Muntok oleh pemerintah kolonial Belanda.

"Kami dari Pemprov Sumbar sangat senang bisa berkesempatan datang ke Wisma Ranggam itu, dan ternyata ada jejak sejarah yang sangat berharga di sini. Ini adalah tempat pengasingan Presiden Soekarno dan beberapa tokoh penting lainnya setelah proklamasi kemerdekaan," kata Audy dalam keterangan resminya, Senin (21/10/2024).

Tokoh penting lainnya yang dimaksud itu di antaranya Menteri Luar Negeri H. Agus Salim, Menteri Pengajaran Ali Sastroamidjojo, serta Wakil Perdana Menteri Mohammad Roem, dan kemudian Wakil Presiden RI pertama, Mohammad Hatta, juga pernah diasingkan di daerah tersebut.

"Kalau dari sejarahnya itu, Bung Hatta diasingkan di Pesanggrahan Menumbing. Dia berada disana bersama tokoh-tokoh penting lainnya, seperti Mr. Assaat, Commodore Soerya Darma, dan AK Pringgodigdo. Kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan Kelompok Hatta," jelasnya.

Audy mengungkapkan, meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, namun pada tahun 1949, kedaulatan penuh masih dalam proses negosiasi dengan Belanda.

"Sejarah ini penting untuk dipahami, karena mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk meraih kedaulatan bangsa ini tidaklah mudah," sebutnya.

Sebagai informasi lanjut Audy, Wisma Ranggam kini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Bangka Barat. Setiap tahun, ratusan pengunjung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, datang untuk melihat langsung jejak-jejak sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Bangunan ini dilestarikan sebagai cagar budaya yang mengingatkan generasi muda akan pentingnya memahami sejarah bangsa," ujarnya.

Untuk itu, Audy mengaku suatu kebanggan bisa datang dan menyaksikan berbagai bukti sejarah yang begitu besar di Pangkal Pinang tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Aminuddin Ma’ruf membantah adanya pemangkasan BUMN lagi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak-enggak [ada pemangkasan BUMN],” ujarnya kepad wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa saat ini dirinya bakal segera menemui Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendapatkan pengarahan terkait dengan fokus pekerjaannya ke depan sebagai Wamen.

“Nanti ini saya mau ke sana,” ucapnya.

Apalagi, dia mengatakan usai dilantik oleh Prabowo Subianto, maka harapannya setiap Kementerian memang bisa lebih cepat untuk bekerja total dalam mewujudkan visi dari Presiden Ke-8 RI itu.

“Ya prosedural untuk bisa lebih cepat bekerja. Alhamdullilah sudah dilantik oleh Pak Prabowo sudah bisa kerja total untuk di kementerian masing-masing,” pungkas.

Di sisi lain, pernyataan dari Aminuddin bertentangan dengan niat Erick Thohir untuk merampingkan BUMN agar makin fleksibel dalam bergerak.

Dipercaya lagi jadi Menteri BUMN, Erick menyebut dirinya ingin agar perusahaan pelat merah harus bekerja lebih keras, profesional dan transparan sehingga muncu rencana memangkas BUMN hanya menjadi 30.

"Salah satunya mungkin kalau kami dari BUMN, kita lihat salah satunya bagaimana peran kerja sama kita dengan swasta, harus terus ditingkatkan, sejalan dengan transformasi blueprint kita jumlahnya BUMN hanya 30, menuju ke sana," kata Erick di Kementerian BUMN, Senin (21/10/2024).

Bisnis.com, BANDUNG— Pemkot Bandung bakal memperketat perizinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Pasalnya, lahan di kawasan tersebut sudah masuk dalam kondisi kritis.

"Masalahnya ini sudah kronis, KBU tidak ada yang mengendalikan. Pihak yang mengendalikan itu regional bukan hanya tanggungjawab Kota Bandung saja," ujar Penjabat Wali Kota Bandung A Koswara, Senin (21/10/2024).

Koswara mengakui, masih banyak bangunan yang didirikan dan tidak mementingkan fungsi kawasan. Saat ini banyak ditemui gedung, rumah, dan bangunan lainnya yang semakin banyak berdiri di Kawasan Bandung Utara.

Menurutnya, dengan kebijakan Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik seharusnya bisa mengontrol pembangunan di kawasan Bandung Utara.

"Dengan kebijakan OSS, ternyata masyarakat tidak terkontrol menggunakan KBU. Dulu masih ada izin. KBU ini bukan perizinan yang berisiko tapi kawasan berisiko. Makannya harus dikendalikan," tuturnya.

Atas hal itu, Koswara meminta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTP) untuk membuat surat agar OSS kawasan Bandung utara diperbaiki prosedurnya.

"Saya minta DPMPTSP supaya bersurat, karena Kawasan Bandung Utara ini berisiko. Sehingga jika terjadi hujan, air langsung mengalir kebawah, harusnya ada yang diserap," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto telah resmi melantik Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM dalam Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, Prabowo telah memecah nomenklatur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), sehingga kini terbagi dua menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Politikus Partai Golkar itu nantinya akan berkoordinsi dengan Budi Arie Setiadi yang kini akan menjabat sebagai Menteri Koperasi selama 5 tahun ke depan.

Profil Maman Abdurrahman

Menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, Maman Abdurrahman merupakan pria kelahiran Pontianak pada 10 September 1980.

Saat kecil, dia sempat menempuh pendidikan di sekolah dasar di Jakarta, sebelum kemudian kembali ke kota kelahirannya dan melanjutkan pendidikan jenjang SMP di SMPN 13 dan SMA di SMAN 3 Pontianak.

Maman kemudian melanjutkan pendidikan tinggi dan meraih gelar S1 Teknik Perminyakan dari Universitas Trisakti pada 2008.

Setelah lulus dan sebelum terjun ke dunia politik, dia sempat bekerja di bidang minyak dan gas sebagai insinyur lapangan di Premier Oil Indonesia pada 2008 hingga 2012. Dia kemudian pindah dan menjadi Manajer Pengembangan Bisnis di PT Luas Biru Utama hingga 2013.

Namun, Maman sudah lebih dulu memulai karier di dunia politik dengan bergabung bersama Partai Golkar dan menjadi pengurus DPP Partai Golkar pada 2010.

Selama menjadi pengurus Partai Golkar, dia juga sempat ditunjuk menjadi Tenaga Ahli Kementerian Sosial pada 2018.

Maman kemudian berhasil melenggang ke Senayan, menjadi anggota DPR pada 2018-2019 untuk menggantikan Zulfadhi melalui mekanisme penggantian antarwaktu (PAW).

Namun, kemudian pada Pileg 2019, dia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan Kalimantan Barat I dan bertugas di Komisi VII yang membidangi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Adapun, dalam Komisi VII DPR RI, Maman pernah ditunjuk menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

Setelah resmi ditunjuk menjadi Menteri UMKM, Maman diharapkan akan fokus mengurus sektor UMKM yang kurang lebih mencapai 60 juta jumlahnya di seluruh Indonesia.

Untuk itu, Maman menyampaikan bahwa dirinya akan melanjutkan pekerjaan yang sudah dibangun di kabinet sebelumnya, termasuk di bawah kepemimpinan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki.

Rencananya, dalam 100 hari pertama kerja di masa pemerintahan Prabowo - Gibran, Maman juga akan terlebih dahulu memastikan proses transisi dan perubahan struktur organisasi berjalan secara smooth dan soft.

"Itu yang pasti yang paling utama, namun tanpa mengesampingkan aktivitas kebutuhan kita untuk melayani para pelaku-pelaku UMKM," ujarnya usai Serah Terima Jabatan di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Bisnis.com, BATAM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam akan menggelar debat pasangan calon (paslon) Pilwako Batam 2024 pada 1 dan 15 November 2024. Sebanyak enam subtema yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat di Batam akan menjadi topik utama dalam debat ini.

Ketua KPU Batam Mawardi mengatakan enam subtema tersebut antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dengan nasional, serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia kebangsaan.

"Debat pertama pada 1 November 2024, dan debat kedua pada 15 November 2024. Pesertanya yakni paslon nomor urut 1, Nuryanto-Hardi S Hood, dan paslon nomor urut 2, Amsakar-Li Claudia," katanya, Senin (21/10/2024).

Menurut Mawardi, debat ini merupakan agenda penting yang dapat memberikan gambaran jelas kepada masyarakat mengenai kemampuan, kapabilitas, karakter serta visi dan misi dari dua paslon Pilkada Batam 2024.

Ia kemudian menjelaskan bahwa debat paslon ini akan terbagi dalam enam segmen, mulai dari penyampaian visi dan misi paslon di awal debat, kemudian pendalaman materi, tanya jawab antar paslon, sanggahan dan klarifikasi, debat interaktif dan penutup.

KPU Batam sendiri sudah menyiapkan tim perumus yang terdiri dari tiga orang dari akademisi dan profesional. Tugasnya yakni merumuskan tata cara pelaksanaan acara debat ini.

"Selain itu ada juga tujuh orang panelis yang terlibat dan berasal dari kalangan profesional, tokoh masyarakat serta akademisi yang akan memastikan diskusi berjalan sesuai dengan temanya," ungkapnya.

KPU Batam berkomitmen untuk menjalankan debat dengan standar yang transparan dan adil, sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13/2024 dan Keputusan KPU Nomor 1363/2024.

"Masyarakat Batam diharapkann dapat mengikuti debat ini sebagai bagian dari proses edukasi politik dalam Pilkada Batam," imbuhnya.

Mawardi juga menyebut debat ini dapat menjadi kesempatan pada para paslon untuk melakukan pendalaman terhadap isu-isu daerah yang tengah berkembang, seperti peningkatkan kesejahteraan warga, perbaikan pelayanan publik, serta memperkuat sektor ekonomi Batam.(K65)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki telah resmi melepas jabatannya ke dua menteri di bawah Kabinet Merah Putih pada masa kepemimpinan Prabowo - Gibran.

Prabowo sebagai presiden terpilih resmi memecah Kemenkop UKM menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Dalam hal ini, Prabowo menunjuk Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi dan Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM.

Setelah menyerahkan jabatan ke Menteri Koperasi di Kantor Pusat Kementerian Koperasi, Teten Masduki lanjut melakukan Serah Terima Jabatan ke Menteri UMKM di Gedung SMESCO, Jakarta.

Dalam 100 hari pertama, Maman mengatakan akan terlebih dahulu memastikan proses transisi dan perubahan struktur organisasi berjalan lancar.

"Itu yang pasti yang paling utama, namun tanpa mengesampingkan aktivitas kebutuhan kita untuk melayani para pelaku-pelaku UMKM," ujarnya usai Serah Terima Jabatan di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Adapun dia mendapat pesan dari Prabowo untuk membantu mencapai target optimistis peningkatan ekonomi hingga sampai 8% dengan mengamankan sektor UMKM.

"Kita ketahui dari sektor UMKM itu menyumbang tenaga kerja kurang lebih 90-95% dan itu sebagian besar sektornya informil. Artinya kita berkepentingan untuk menjaga sektor informil ini tidak goyang," ungkapnya.

Beberapa PR-nya ke depan adalah satunya adalah memberikan kepastian-kepastian terkait modal, pinjaman modal, dukungqn teknologi, dan hal-hal terkait administrasi.

"Itu juga alasan kenapa pemerintahan Pak Prabowo ini memisahkan antara kooperasi dengan UMKM," lanjutnya.

Dengan menunjuk Maman, selain untuk mendorong tenaga kerja, Prabowo menitipkan kurang lebih 60 juta pelaku UMKM untuk terus dikembangkan.

"Alhamdulillah di kepemimpinan Pak Teten, beliau sudah banyak sekali achievement dan pencapaian, jadi saya jujur, saya agak mudah kerjanya," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Wakil Kepala Polri atau Wakapolri Komjen Agus Andrianto mengaku telah mundur dari jabatannya usai ditunjuk sebagai Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Agus bersama sejumlah menteri lainnya hari ini, Senin (21/10/2024) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Sudah, sudah [mundur dari institusi Polri]," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta.

Jenderal polisi bintang tiga ini menyatakan bahwa dirinya telah pensiun dari Polri atas keinginan dirinya sendiri. "Pensiun atas permintaan sendiri," tambah Agus.

Dengan demikian, saat ini Agus menyatakan bahwa dirinya hanya mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo di Kabinet Merah-Putih periode 2024-2029.

"Arahnya dari bapak presiden, nanti kami hanya mendapatkan tugas untuk membantu beliau," pungkasnya.

Sebagai informasi, Agus ditunjuk sebagai Wakapolri melalui Surat Telegram Kapolri nomor: ST/1339/VI/KEP./2023 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (24/6/2023).

Sebelum ditunjuk menjadi Wakapolri, Agus sempat menduduki sejumlah posisi strategis di badan kepolisian RI.

Salah satunya, saat menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada Februari 2021. Salah satu kasus yang ditanganinya yakni terkait perkara yang menjerat mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo.

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berencana segera mengembangkan industri hilir sektor perikanan di wilayahnya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut. Fokus utamanya adalah mendorong berdirinya pabrik pengolahan rumput laut dan teripang pasir.

Komoditas tersebut dianggap memiliki potensi yang besar untuk mendongkrak perekonomian daerah, utamanya rumput laut. Pasalnya, Sulsel konsisten menjadi salah satu daerah penghasil terbesar di Indonesia untuk rumput laut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel Muhammad Ilyas mengatakan produksi rumput laut di wilayahnya bisa mencapai rata-rata 3,66 juta ton per tahun, atau lebih dari sepertiga dari total pasokan rumput laut nasional.

Data terakhir sepanjang 2023 bahkan produksinya menyentuh 3,85 juta ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3,79 juta ton. Penyebarannya pun cukup luas, namun lebih banyak terkonsentrasi di sepanjang garis pantai tenggara dan barat Sulsel.

Sementara untuk teripang laut, Ilyas menambahkan jika komoditas ini tengah digemari oleh pasar global. Sehingga memungkinkan pengembangannya bisa menjadi pendongkrak nilai ekspor wilayah ini.

"Akselerasi pertumbuhan sektor perikanan dapat melakukan pengembangan produk turunan rumput laut serta produk perikanan potensial lainnya seperti teripang pasir yang saat ini diminati oleh pasar luar negeri," ujarnya ketika dihubungi, Senin (21/10/2024).

Ilyas menambahkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor tersebut, pihaknya pun membutuhkan sinergi dari unsur 3P atau public, private, dan partnership, serta akan melibatkan kolaborasi berbagai pihak mulai pemerintah kabupaten/kota, regulator, perbankan, asosiasi, dan pihak lainnya.

"Ke depannya kami akan lakukan koordinasi secara rutin untuk melakukan monitoring terhadap implementasi rencana pengembangan ini," tuturnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani merespon soal anggaran menimbang jumlah kementerian di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin bertambah.

Puan mengungkapkan bahwa pihaknya akan melihat terlebih dahulu dari kabinet yang akan datang. Lantaran pengumuman baru saja dilakukan, maka pihaknya juga belum melakukan langkah apapun.

“Kita lihat apa yang menjadi kemudian visi dan misi dari pemerintahan yang akan datang. Kita dukung dulu bagaimana,” tutur Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat (21/10/2024).

Kala ditanyakan apakah DPR nantinya akan melakukan penyesuaian anggaran, Puan kembali menegaskan bahwa pihaknya akan meninjau terlebih dahulu.

“Kita lihat dulu bagaimana nantinya, karena kita lihat seperti apa dengan adanya penambahan kementerian dan badan-badan ini,” tutur Puan.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto melantik para menteri dan wakil menteri (wamen) yang berada dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin pagi (21/10/2024).

Didampingi Wapres Gibran Rakabuming dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Prabowo telah mengumumkan 53 menteri dan kepala badan serta 56 wamen untuk mengisi kabinet Merah Putih.

Setelah selesai mengumumkan jajaran kabinetnya, Prabowo mengatakan dirinya akan melantik para menteri, wamen, dan kepala badan/lembaga pada hari ini Senin pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, pelantikan para wakil menteri Kabinet Merah Putih berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB.

Berikut ini daftar menteri dan kepala badan setingkat menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang diumumkan Minggu (20/10/2024):

1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan

2. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

3. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno

5. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono

6. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar

7. Menko Pangan, Zulkifli Hasan

8. Prasetyo Hadi, Mensesneg

9. Muhammad Tito Karnavian, Mendagri

10. Sugiono, Menteri Luar Negeri

11. Safrie Samsoedin, Menteri Pertahanan

12. Nazaruddin Umar, Menteri Agama

13. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum

14. Natalius Pigai, Menteri HAM

15. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

16. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan

17. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Satrio Sumantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

19. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan

20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan

21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial

22. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan

23. Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia/Kepala BPNTKI

24. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian

25. Budi Santoso, Menteri Perdagangan

26. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

27. Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum

28. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman

29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

30. Iftitah Suryanagara, Menteri Transmigrasi

31. Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan

32. Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital

33. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian

34. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan

35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan

36. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN

37. Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

38. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara

40. Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

41. Hanif Faisol Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

42. Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

43. Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi

44. Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

45. Widyanti Putri, Menteri Pariwisata

46. Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

47. Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak

48. Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

49. ST Burhanudin, Jaksa Agung

50. Herindra, Kepala BIN

51. AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan

52. Hasan Nasbi, Kepala Kantor komunikasi Presiden

53. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet

Berikut ini daftar wakil menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran:

1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk F Paulus

2. Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: bambang eko suharyanto

4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Andriantoro

5. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Rika Haloek

7. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

8. Wakil Menteri Luar Negeri: Armanata Kristiyawan Nasir

9. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Hafas Ogroseno

10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Ermawanto

11. Wakil Menteri Agama: Muhamamd Syafei

12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

13. Wakil Menteri hak asasi manusia: Mugianto

14. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarkatan: Silmy Karim

15. Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono

16. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

17. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimnayu

18. Wakil Menteri Pendidikan: Fajar Riza Ulhaq

19. Wakil Menteri Pendidikan: Atib Atikul Hayat

20. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi: Fauzan

21. Wakil Menteri pendidikan Tinggi Sains dan Pendidikan Tinggi: Stella Christie

22. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

23. Wakil Menteri Kesehatan: Dante saksono

24. Wakil Menteri Sosial: Agus Priyono

25. Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Imanuel Ebnezer

26. Wakil Menteri Perlindunhan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

27. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Zulfikar Ahmad Tawalla

28. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

29. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro

30. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

31. Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti

32. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah

33. Wakil Menteri Desa PDTT: Ahmad Riza Patria

34. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

35. Wakil Menteri Perhubungan: Sultana

36. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo

37. Wakil Menteri Komuniaksi dan Digital: Nezar Patria

38. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

39. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

40. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Didit Gerdyawan

41. Wakil Menteri ATR/BPN : Ossya Darmawan

42. Wakil Menteri PPN/Bappenas: Februan Alfianto

43. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/RB: Purwadi Aryanto

44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

45. Wakil Menteri BUMN: Aminudiin Maruf

46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

47. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

48. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropriyono

49. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi: Todo Tua Pasaribu

50. Wakil Menteri Koperasi: Feri Joko Juliantono

51. Wakil Menteri Koperasi dan UMKM: Elfy muriza

52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ermawati

53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

54. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan: Veronica Tan

55. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

56. Wakil Kepala Staf Kepresidenan: Muhammad Qodari