Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) menekankan keluarnya perseroan dari indeks FTSE Large Cap disebabkan karena konsentrasi kepemilikan saham perseroan oleh 4 pemegang saham.

Direktur dan Corporate Secretary PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) Merly berdalih ketentuan itu yang dipakai FTSE Russel untuk mengeluarkan perseroan dari konstituen indeks 19 September 2024 lalu.

Merly mengacu pada pengumuman yang dibuat FTSE Russel pada Kamis (19/9/2024). Belakangan BREN keberatan dengan publikasi FTSE Russel tersebut yang disampaikan lewat surat.

Padahal, emiten Prajogo Pangestu tersebut sempat masuk ke dalam indeks bergengsi itu pada 23 Agustus 2024. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada 4 Juni 2024, saat BREN dikeluarkan dari konstituen setelah sempat dimasukkan pada 24 Mei 2024.

“Pembatalan dari masuknya BREN dari indeks FTSE Russel itu disebabkan karena adanya konsentrasi dari kepemilikan saham BREN oleh 4 pemegang saham atau 97% dari total saham BREN sendiri,” kata Merly saat publicexpose daring, Kamis (24/10/2024).

Merly menampik anggapan perseroan dikeluarkan dari indeks lantaran tidak memenuhi ketentuan freefloat.

“Bukan karena tidak terpenuhinya ketentuan dari freefloat itu yang ingin kami garisbawahi dulu,” kata dia.

Lewat keterbukaan informasi 22 September 2024 lalu, Merly menerangkan porsi kepemilikan 4 pemegang saham yang disorot FTSE Russel telah diungkap saat rencana IPO ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2023.

Data per 19 September 2024, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) memegang 64,666% kepemilikan, disusul Green Era Energy Pte Ltd sebesar 23,603%. Kedua perusahaan ini terafiliasi langsung dengan Prajogo Pangestu.

Sementara itu, Jupiter Tiger Holdings memegang 3,941% kepemilikan dan Prime Hill Funds memegang 3,761% kepemilikan di BREN. Porsi saham yang dipegang dua perusahaan terakhir masuk ke dalam bagian saham free float sesuai aturan BEI.

Berdasarkan data per 19 September 2024 yang disediakan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah saham yang memenuhi persyaratan free float berdasarkan ketentuan BEI sebesar 15.601.235.234 lembar atau 11,66%.

Jumlah ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan persentase free float saat dalam prospektuf IPO yang menyebutkan saham free float sebanyak 15.694.413.334 atau 11,73%.

“Pada saat IPO, komposisi kepemilikan saham oleh 4 pemegang saham tersebut adalah 97%, dan sampai hari ini telah terjadi perubahan sebagaimana dijelaskan,” kata Merly.

Seperti diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memeriksa indikasi perdagangan semu atau manipulasi pasar atas transaksi saham di BREN dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan proses pemeriksaan terhadap transaksi saham BREN dan CUAN saat ini masih berlangsung.

"OJK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam, termasuk memeriksa indikasi adanya perdagangan semu atau manipulasi pasar lainnya," kata Inarno dalam jawaban tertulis pada Rabu (2/10/2024).

Menurut dia, setiap temuan akan dievaluasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Apabila terbukti ada pelanggaran, OJK akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) menekankan keluarnya perseroan dari indeks FTSE Large Cap disebabkan karena konsentrasi kepemilikan saham perseroan oleh 4 pemegang saham.

Direktur dan Corporate Secretary PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) Merly berdalih ketentuan itu yang dipakai FTSE Russel untuk mengeluarkan perseroan dari konstituen indeks 19 September 2024 lalu.

Merly mengacu pada pengumuman yang dibuat FTSE Russel pada Kamis (19/9/2024). Belakangan BREN keberatan dengan publikasi FTSE Russel tersebut yang disampaikan lewat surat.

Padahal, emiten Prajogo Pangestu tersebut sempat masuk ke dalam indeks bergengsi itu pada 23 Agustus 2024. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada 4 Juni 2024, saat BREN dikeluarkan dari konstituen setelah sempat dimasukkan pada 24 Mei 2024.

“Pembatalan dari masuknya BREN dari indeks FTSE Russel itu disebabkan karena adanya konsentrasi dari kepemilikan saham BREN oleh 4 pemegang saham atau 97% dari total saham BREN sendiri,” kata Merly saat publicexpose daring, Kamis (24/10/2024).

Merly menampik anggapan perseroan dikeluarkan dari indeks lantaran tidak memenuhi ketentuan freefloat.

“Bukan karena tidak terpenuhinya ketentuan dari freefloat itu yang ingin kami garisbawahi dulu,” kata dia.

Lewat keterbukaan informasi 22 September 2024 lalu, Merly menerangkan porsi kepemilikan 4 pemegang saham yang disorot FTSE Russel telah diungkap saat rencana IPO ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2023.

Data per 19 September 2024, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) memegang 64,666% kepemilikan, disusul Green Era Energy Pte Ltd sebesar 23,603%. Kedua perusahaan ini terafiliasi langsung dengan Prajogo Pangestu.

Sementara itu, Jupiter Tiger Holdings memegang 3,941% kepemilikan dan Prime Hill Funds memegang 3,761% kepemilikan di BREN. Porsi saham yang dipegang dua perusahaan terakhir masuk ke dalam bagian saham free float sesuai aturan BEI.

Berdasarkan data per 19 September 2024 yang disediakan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah saham yang memenuhi persyaratan free float berdasarkan ketentuan BEI sebesar 15.601.235.234 lembar atau 11,66%.

Jumlah ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan persentase free float saat dalam prospektuf IPO yang menyebutkan saham free float sebanyak 15.694.413.334 atau 11,73%.

“Pada saat IPO, komposisi kepemilikan saham oleh 4 pemegang saham tersebut adalah 97%, dan sampai hari ini telah terjadi perubahan sebagaimana dijelaskan,” kata Merly.

Seperti diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memeriksa indikasi perdagangan semu atau manipulasi pasar atas transaksi saham di BREN dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan proses pemeriksaan terhadap transaksi saham BREN dan CUAN saat ini masih berlangsung.

"OJK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam, termasuk memeriksa indikasi adanya perdagangan semu atau manipulasi pasar lainnya," kata Inarno dalam jawaban tertulis pada Rabu (2/10/2024).

Menurut dia, setiap temuan akan dievaluasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Apabila terbukti ada pelanggaran, OJK akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten rokok milik Susilo Wonowidjojo, PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) kembali menyuntikkan modal senilai Rp300 miliar kepada anak usaha sekaligus pengelola Bandara Dhoho yakni PT Surya Dhoho Investama.

Corporate Secretary Gudang Garam Heru Budiman mengatakan perseroan kembali melakukan tambahan modal senilai Rp300 miliar sehingga modal ditempatkan dan disetor di PT Surya Dhoho Investama (SDHI) mencapai Rp14,3 triliun.

Dari jumlah itu, GGRM menggenggam 14,29 juta saham atau setara Rp14,29 triliun sedangkan kepemilikan SDHI sebanyak satu lembar saham atau senilai Rp1 juta.

“Dengan penambahan modal ditempatkan modal disetor SDHI tersebut, maka modal dasar SDHI juga ditingkatkan dari semula Rp14 triliun menjadi Rp15 triliun,” ujar Heru dalam keterbukaan informasi, Kamis (24/10/2024).

Perubahan jumlah modal SDHI sebagaimana dinyatakan dalam keputusan di luar rapat umum pemegang saham atau keputusan sirkuler pada 23 Oktober 2024. Hal ini nantinya dituangkan dalam akta perubahan anggaran dasar SDHI.

Heru menyatakan penambahan modal bertujuan mendukung operasional Bandara Dhoho di Kediri, Jawa Timur, yang telah diresmikan mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada 18 Oktober 2024.

“Transaksi afiliasi yang bertujuan untuk meningkatkan modal SDHI tersebut untuk mendukung kegiatan operasional Bandar Udara Dhoho di Kediri, Jawa Timur, yang dibangun oleh perseroan melalui SDHI,” pungkasnya.

Dhoho merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited. Artinya, inisiatif proyek tersebut itu datang dari pihak swasta, dalam hal ini GGRM.

Bandara Dhoho Kediri memiliki runway 3.300 x 60 meter, dengan apron komersial berukuran 548 x 141 meter, serta terminal penumpang seluas 18.000 meter persegi berkapasitas 1,5 juta penumpang per tahun.

Bandara ini juga memiliki kapasitas untuk menangani pesawat berbadan besar, seperti Boeing-777. Seluruh kapasitas tersebut menjadikan Dhoho sebagai salah satu bandara dengan infrastruktur paling modern di Indonesia.

Presiden Direktur SDHI Istata T. Siddharta menyampaikan bahwa proyek bandara tersebut merupakan salah satu kontribusi perusahaan untuk memajukan infrastruktur dalam negeri, sekaligus membuka konektivitas di wilayah Jawa Timur.

“Proyek ini merupakan kontribusi signifikan bagi kemajuan infrastruktur Indonesia, terutama dalam membuka konektivitas ke wilayah-wilayah selingkar Wilis seperti Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan sekitarnya,” ucapnya.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) diproyeksi menguji resistance 7.800 pada perdagangan hari ini, Kamis (24/10/2024). Saham apa yang menarik untuk dicermati investor?

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup melemah sebesar 1,48 poin atau 0,02% menuju posisi 7.787,56. Sepanjang tahun berjalan 2024, indeks komposit sudah menguat 7,08% didorong oleh indeks sektor energi yang terapresiasi 33,82%, properti dan real estat 17,79%, kesehatan 13,57%, dan basic materials naik 12,29%.

Tim Analis MNC Sekuritas menyampaikan koreksi IHSG pada perdagangan kemarin terjadi meskipun transaksi masih didominasi oleh volume pembelian. Secara teknikal, IHSG saat ini diperirakan sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [iii] pada skenario hitam atau dari wave 5 pada skenario merah.

"Hal tersebut berarti IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 7.810-7.858 dahulu," tulisnya dalam riset, Kamis (24/10/2024).

Meski demikian, IHSG berisiko mengalami koreksi yang mengarah ke kisaran 7.631-7.717. Pada perdagangn hari ini, level support IHSG diproyeksi ada di rentang 7.518-7.595 dan resistance 7.810-7.910.

Terpisah, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyampaikan ruang gerak IHSG pada hari ini ada di kisaran 7.714-7.806. Menurutnya, peluang pergerakan IHSG ditengah rilis data kinerja emiten kuartal III/2024 masih bergerak di rentang konsolidasi wajar setelah kenaikan dalam beberapa waktu belakangan.

"Tren masih terlihat dalam jalur naik jangka panjang, sedangkan peluang koreksi minor masih dapat dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi pembelian," tuturnya.

Pada perdagangan hari ini, Kamis (24/10/2024), William menyarankan investor untuk mencermati saham ASII, ASRI, AALI, TLKM, HMSP, PWON, SMRA, BSDE, dan KLBF. Sementara itu, MNC Sekuritas memberikan rekomendasi untuk saham INCO, ISAT, MAPI, dan ESSA.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Di lantai bursa, saham SRIL sudah digembok BEI selama sekitar 41 bulan.

Penghentian perdagangan sementara atau suspensi terhadap saham Sritex dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 18 Mei 2021. BEI menerapkan suspensi lantaran SRIL menunda kewajiban pembayaran bunga surat utang.

Penundaan itu merujuk pada surat elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-3657/DIR/0521 tanggal 17 Mei 2021 terkait Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Ke-6 (enam) (USD-SRIL01X3MF).

“Dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan saham SRIL di seluruh pasar terhitung sejak Sesi I Perdagangan Efek tanggal 18 Mei 2021, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut,” tulis pengumuman BEI yang saat itu ditandatangani oleh Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI Goklas Tambunan dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Irvan Susandy.

Sejak saat itu, saham SRIL terkapar di level Rp146. Dengan demikian, suspensi saham SRIL sudah berlangsung selama 41 bulan atau 3 tahun 5 bulan.

Sritex tercatat melantai di BEI 17 Juni 2013. Saham Sritex senilai US$135 juta dilepas saat penjualan pertama dengan harga Rp240 per saham.

Di lantai bursa, saham Sritex sempat naik dari Rp240 ke posisi tertingginya di level Rp495 pada 30 Juli 2015 dan 6 Maret 2017.

Selanjutnya, sejak Maret 2017, saham SRIL perlahan melorot dan kemudian sejak 26 Juli 2019 makin longsor hingga akhirnya terkapar di level Rp146 karena di suspen BEI sejak 18 Mei 2021 hingga saat ini. Pada level harga saham Rp146, kapitalisasi pasar SRIL tercatat sebesar Rp2,99 triliun.

Seiring dengan suspensi berkepanjangan dan risiko kelangsungan usaha Sritex, BEI sudah enam kali melayangkan peringkatan risiko penghapusan pencatatan saham atau delisting kepada manajemen Sritex. Terakhir, pengumuman potensi delisting SRIL disampaikan pada 20 November 2023 bertepatan dengan 30 bulan suspensi saham SRIL.

Berdasarkan pengumuman tersebut, BEI menyampaikan ketentuan delisting saham dari papan pencatatan bursa. Ketentuan delisting merujuk pada Peraturan Bursa No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. Dalam beleid tersebut, BEI dapat menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat apabila mengalami dua kondisi.

Pertama, Ketentuan III.3.1.1 mengatur bahwa BEI dapat menghapus pencatatan saham apabila Perusahaan Tercatat mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Kedua, Ketentuan III.3.1.2 mengatur bahwa BEI dapat menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.

Seperti diberitakan Bisnis, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, melalui Putusan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Adapun pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon, sedangkan termohon PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengambil alih Kecap Bango melalui penambahan kepemilikan saham Unilever di PT Anugrah Lever, yang memproduksi Kecap Bango, dalam penandatangan akta jual beli saham pada 9 Agustus 2007.

Meski demikian, tidak pernah terungkap berapa sejatinya nilai akuisisi atau pengambilalihan kepemilikan kecap Bango tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan sekuritas JP Morgan, UOB, hingga Citi langsung tancap gas merevisi peringkat rekomendasi saham Unilever (UNVR) setelah perusahaan produsen konsumer raksasa itu merilis laporan keuangan kuartal III/2024.

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) langsung tergelincir ke zona merah dengan turun Rp160 ke Rp2.170 pada sesi pembukaan Kamis (24/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi secara keseluruhan pada periode Januari 2024 hingga September 2024 telah mencapai Rp94,9 triliun. Tren penurunan suku bunga dinilai Pefindo sebagai katalis emisi surat utang korporasi.

Dalam laporannya, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat penerbitan surat utang korporasi hingga kuartal III/2024 itu paling banyak berasal dari penerbitan obligasi korporasi dan sukuk dengan nilai mencapai Rp93,4 triliun, naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp89,3 triliun.

Kemudian, penerbitan surat utang atau obligasi jangka menengah (medium term note/MTN) hingga kuartal III/2024 menunjukkan penurunan menjadi Rp1 triliun dibandingkan Rp1,7 triliun periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerbitan efek utang lainnya seperti perpetual dan surat berharga komersial juga menunjukkan penurunan menjadi Rp500 miliar, dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp800 miliar.

Pefindo sendiri melakukan pemeringkatan pada 85,6% surat utang korporasi yang diterbitkan selama periode Januari 2024 sampai September 2024. Dari proses pemeringkatan itu, terlihat bahwa tujuan penggunaan dana dari hasil penerbitan surat utang sebagian besar 65,4% untuk modal kerja dan 24,5% untuk refinancing.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan mengatakan penerbitan surat utang korporasi pada akhir tahun ini berpeluang ramai terdorong sejumlah faktor.

"Peluangnya masih sangat besar karena ada kebutuhan refinancing yang masih cukup tinggi pada kuartal IV/2024, terindikasi dari nilai surat utang yang jatuh tempo mencapai Rp42,37 triliun," ujarnya dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Peluang penerbitan surat utang juga datang dari tren penurunan suku bunga acuan. Martin menambahkan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran, diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan perusahaan.

Kemudian, aktivitas sektor riil masih solid mendorong permintaan yang tetap kuat dan stabil. Lalu, Pilkada serentak dinilai akan menjadi faktor pendorong utama.

Kondisi wait and see relatif mereda seiring dengan kontestasi Pemilu yang usai. Pasar pun saat ini sedang menantikan rencana implementasi program dari pemerintahan baru.

Selain itu, likuiditas lembaga keuangan yang semakin ketat seiring meningkatnya penyaluran kredit, mendorong pencarian alternatif pendanaan lain seperti melalui obligasi korporasi.

Tantangan Emisi Obligasi Akhir 2024

Akan tetapi, terdapat tantangan dalam penerbitan surat utang korporasi pada akhir tahun ini. Tantangan yang muncul di antaranya risiko geopolitik yang masih tinggi, potensi pelemahan konsumsi dan investasi, hingga risiko substitusi dari instrumen yang memiliki karakteristik hampir serupa atau bahkan cenderung risk-free serta menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto memproyeksikan sampai akhir tahun ini, titik tengah dari penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp132 triliun. Dia pun menilai terdapat sejumlah tantangan yang menghinggapi penerbitan surat utang korporasi pada tahun ini.

Tantangan yang dia singgungm misalnya, terkait dengan risiko substitusi. Kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk stabilisasi mata uang rupiah mendorong BI secara agresif menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Dengan suku bunga dan kupon yang lebih tinggi di SRBI mendorong persaingan ketat dalam penggalangan dana.

"Itu menarik investor taruh dana ke sana [SRBI]. Jadi banyak penerbitan surat utang korporasi downsize dahulu," ujar Suhindarto.

Bisnis.com, JAKARTA –Saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) terjerembab setelah laba bersih perseroan sepanjang Januari-September 2024 merosot.

Direktur Utama Unilever Indonesia Benjie Yap mengakui kinerja saham UNVR belum cukup optimal seiring dengan performa keuangan yang tertekan. Langkah perbaikan fundamental perusahaan pun disiapkan guna memacu harga saham ke level prima.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, saham PT Unilever Indonesia Tbk. terjerembab di level Rp2.150 atau turun 7,73% pada perdagangan hari ini, Kamis (24/10/2024) hingga pukul 12.00 WIB. Sepanjang tahun berjalan, saham UNVR anjlok 39,09% dan melemah 75,94% selama 5 tahun terakhir.

Koreksi itu terjadi usai UNVR merilis laporan keuangan periode Januari–September 2024. Selama periode tersebut, perseroan membukukan laba Rp3 triliun atau ambles 28,15% secara tahunan. EBITDA juga turun 25,70% menjadi Rp4,58 triliun.

Penurunan laba sejalan dengan kinerja penjualan bersih yang merosot 10,12% year on year (YoY) atau dari Rp30,5 triliun menjadi Rp27,41 triliun per kuartal III/2024.

“Memang harga saham ini diharapkan juga akan berkorelasi dengan output pasar Unilever, yang kami akui tidak terlalu optimal belakangan ini,” ujar Benji Yap saat konferensi pers daring pada Rabu (23/10/2024).

Dia menuturkan bahwa perseroan kini telah mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan kinerja yang akan dilakukan secara efektif.

Selain itu, UNVR sedang berupaya melakukan penyesuaian, mulai dari menyempurnakan berbagai produk untuk konsumen hingga memperkuat efisiensi operasional dengan menggunakan perspektif jangka panjang.

Sedikitnya ada empat fokus perbaikan yang dibidik Unilever, yakni kategori, saluran, biaya, dan organisasi. Terkait dengan segmen kategori, perusahaan bakal memperkuat merek dan portofolio utama dengan merilis produk melalui format baru.

UNVR juga bakal melakukan transformasi dari sisi saluran, antara lain pada distribusi perdagangan dan manajemen stok secara efektif. Perusahaan juga berencana mengatur ulang biaya hingga memperbaiki alokasi sumber daya.

Benjie menyatakan seluruh upaya tersebut akan dilakukan secara menyeluruh dan diperkirakan membutuhkan waktu sampai dengan semester I/2025.

“Kami mendorong perbaikan operasional yang akan membutuhkan waktu setidaknya hingga paruh pertama tahun depan. Kami sepenuhnya percaya bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk dilakukan,” pungkasnya.

Analis HSBC Selviana Aripin memperbarui rekomendasinya untuk UNVR dengan peringkat reduce. Di sisi lain, Analis Mandiri Sekuritas Adrian Joezer menyematkan rekomendasi netral kepada perseroan. Target saham UNVR berdasarkan konsensus analis Bloomberg untuk periode 12 bulan ke depan diestimasikan mencapai Rp2.519 per saham.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.