Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan Asosiasi Fintech Pembiayaan Indonesia (AFPI) memberi penjelasan soal outstandinglender perorangan mengalami kontraksi per Agustus 2024.

Ketua Umum AFSI Ronald Yusuf Wijaya menjelaskan kondisi itu merupakan bagian dari proses dan dinamika perkembangan sebuah bisnis yang belum lama beroperasi di Indonesia.

"Memang kalau bicara penurunan kita bisa lihat dari prespektif lain yaitu pendewasaan," kata Ronald saat ditemui di kantor OJK Jakarta, Senin (4/11/2024).

Seperti diketahui, lahirnya P2P lending di Indonesia dimulai dari diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Nomor 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diteken 28 Desember 2016. Bahkan, Ronald mengatakan industri P2P lending benar-benar baru mendapat izin beroperasi pada 2017 karena ketentuan regulasi tersebut.

"Jadi masih banyak yang dinamis. Industri ini terus mengalami pendewasaan. Kami penyelengara juga makin lama makin dewasa, oh ini risikonya semakin banyak yang harus kamu hindari. Dari regulator juga semakin kaya pengetahuannya, ini regulasi yang baik seperti apa untuk melindungi masyarakat dan melindungi penyelnggara juga," kata Ronald.

Ronald juga mengatakan apa yang terjadi di dalam sebuah bisnis P2P lending ini tidak lepas dari faktor makro ekonomi.

"Jadi kalau sektor riil sedang turun otomatis penyaluran mungkin akan turun. Tapi hati-hati, jangan sampai dana masyarakat juga mengalami kerugian karena kurang hati-hati. Saya pikir ini semua adalah siklus. Semua bisnis ada siklusnya," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala mengaku dirinya belum tahu pasti penyebab penurunan outstanding pinjaman lender perorangan dan IKNB kepada P2P lending turun.

Namun, dia memastikan AFPI selalu memastikan anggotanya selalu menerapkan prinsip governance, risk management and compliance (GRC/ tata kelola, risiko dan kepatuhan) seperti yang diamanatkan Otoritas Jasa Keuangan kepada semua penyelenggara P2P lending.

Tata kelola yang dimaksud adalah mulai dari struktur perusahaan, struktur pendanaan, struktur komisaris dan direksi, semuanya harus melalui tahap sertifikasi sesuai peraturan berlaku.

Sementara untuk risiko, adalah berkaitan dengan upaya P2P lending memitigasi semua risiko yang berpotensi muncul di kemudian hari. Terakhir soal kepatuhan adalah P2P lending harus patuh dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini OJK.

"Adapun kalau pertanyaannya kenapa bisa seperti ini [oustanding lender turun], sebetulnya saya tidak punya data yang akurat yang bisa point out. Tapi dari kami AFPI, asosiasi yang menaungi para P2P lending, itu kami selalu tekankan tolong GRC-nya benerin. Kami lakukan pemantauan berkala. Kami lakukan visit ke platform-platform kami. Artinya itu jadi sebuah penekanan utama kepada para anggota kami," pungkas Tiar.

Adapun outstanding lender perorangan dalam negeri per Agustus 2024 tercatat sebesar Rp5,24 triliun. Outstanding tersebut mengalami kontraksi 14,23% year to date (ytd) dibanding Rp6,10 triliun pada Januari 2024.

Di saat yang sama, outstanding dari asuransi ataupun industri keuangan non bank lainnya per Agustus 2024 sebesar Rp1,14 triliun. Angka tersebut secara bulanan turun 1,8% mtm dan secara tahunan juga turun 2% yoy. Bahkan dibanding Januari 2024, outstanding tersebut mengalami koreksi 23,8% ytd.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan Asosiasi Fintech Pembiayaan Indonesia (AFPI) memberi penjelasan soal outstandinglender perorangan mengalami kontraksi per Agustus 2024.

Ketua Umum AFSI Ronald Yusuf Wijaya menjelaskan kondisi itu merupakan bagian dari proses dan dinamika perkembangan sebuah bisnis yang belum lama beroperasi di Indonesia.

"Memang kalau bicara penurunan kita bisa lihat dari prespektif lain yaitu pendewasaan," kata Ronald saat ditemui di kantor OJK Jakarta, Senin (4/11/2024).

Seperti diketahui, lahirnya P2P lending di Indonesia dimulai dari diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Nomor 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diteken 28 Desember 2016. Bahkan, Ronald mengatakan industri P2P lending benar-benar baru mendapat izin beroperasi pada 2017 karena ketentuan regulasi tersebut.

"Jadi masih banyak yang dinamis. Industri ini terus mengalami pendewasaan. Kami penyelengara juga makin lama makin dewasa, oh ini risikonya semakin banyak yang harus kamu hindari. Dari regulator juga semakin kaya pengetahuannya, ini regulasi yang baik seperti apa untuk melindungi masyarakat dan melindungi penyelnggara juga," kata Ronald.

Ronald juga mengatakan apa yang terjadi di dalam sebuah bisnis P2P lending ini tidak lepas dari faktor makro ekonomi.

"Jadi kalau sektor riil sedang turun otomatis penyaluran mungkin akan turun. Tapi hati-hati, jangan sampai dana masyarakat juga mengalami kerugian karena kurang hati-hati. Saya pikir ini semua adalah siklus. Semua bisnis ada siklusnya," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala mengaku dirinya belum tahu pasti penyebab penurunan outstanding pinjaman lender perorangan dan IKNB kepada P2P lending turun.

Namun, dia memastikan AFPI selalu memastikan anggotanya selalu menerapkan prinsip governance, risk management and compliance (GRC/ tata kelola, risiko dan kepatuhan) seperti yang diamanatkan Otoritas Jasa Keuangan kepada semua penyelenggara P2P lending.

Tata kelola yang dimaksud adalah mulai dari struktur perusahaan, struktur pendanaan, struktur komisaris dan direksi, semuanya harus melalui tahap sertifikasi sesuai peraturan berlaku.

Sementara untuk risiko, adalah berkaitan dengan upaya P2P lending memitigasi semua risiko yang berpotensi muncul di kemudian hari. Terakhir soal kepatuhan adalah P2P lending harus patuh dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini OJK.

"Adapun kalau pertanyaannya kenapa bisa seperti ini [oustanding lender turun], sebetulnya saya tidak punya data yang akurat yang bisa point out. Tapi dari kami AFPI, asosiasi yang menaungi para P2P lending, itu kami selalu tekankan tolong GRC-nya benerin. Kami lakukan pemantauan berkala. Kami lakukan visit ke platform-platform kami. Artinya itu jadi sebuah penekanan utama kepada para anggota kami," pungkas Tiar.

Adapun outstanding lender perorangan dalam negeri per Agustus 2024 tercatat sebesar Rp5,24 triliun. Outstanding tersebut mengalami kontraksi 14,23% year to date (ytd) dibanding Rp6,10 triliun pada Januari 2024.

Di saat yang sama, outstanding dari asuransi ataupun industri keuangan non bank lainnya per Agustus 2024 sebesar Rp1,14 triliun. Angka tersebut secara bulanan turun 1,8% mtm dan secara tahunan juga turun 2% yoy. Bahkan dibanding Januari 2024, outstanding tersebut mengalami koreksi 23,8% ytd.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatat portofolio pembiayaan kepada sektor energi terbarukan mencapai Rp10 triliun per September 2024.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar menjelaskan bahwa angka tersebut tumbuh 6,1% secara tahunan (year on year/YoY).

“Langkah ini sejalan dengan rencana jangka panjang yang tertuang di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik [RUPTL] PLN untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa rencana itu mencakup pencapaian sebesar 25% dari campuran energi terbarukan pada 2030, hingga mencapai 100% energi terbarukan pada tahun 2060.

Tak hanya energi terbarukan, pertumbuhan pembiayaan juga terjadi pada kendaraan rendah emisi. Di bidang korporasi, Bank Mandiri memberikan kredit untuk Transportasi Ramah Lingkungan sebesar Rp7,2 triliun atau meningkat sebanyak 94,6% YoY.

Sementara itu, penyaluran kredit retail untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) hingga September 2024 telah mencapai Rp673 miliar atau meningkat sebesar 129,9% YoY.

“Pembiayaan ekosistem mobil listrik mendorong penciptaan mobilitas rendah karbon dan membangun kemampuan manufaktur lokal untuk membangun kendaraan Listrik dan sarana penunjangnya,” terang Alexandra.

Dalam waktu yang akan datang, dia menyebut bahwa perseroan akan membidik proyek-proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung, pembangkit listrik tenaga angin (PLTA), dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Berdasarkan laporan kinerjanya, BMRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.590 triliun per kuartal III/2024 atau September 2024 atau tumbuh 20,8% YoY.

Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh segmen korporasi yang tercatat senilai Rp581 triliun pada akhir kuartal III/2024.

Selain itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga ikut didorong oleh segmen mikro produktif dan SME yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7% secara tahunan di akhir September 2024 serta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga September 2024 mencapai Rp32,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan terus menggencarkan upaya pemberantasan judi online di Indonesia di tengah langkah kepolisian memberantas para pelindung kejahatan sosial itu.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Djoko Kurnijanto mengatakan pemerintah telah memiliki satuan tugas untuk penanganan keuangan ilegal seperti judol ini, yakni Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

"Kaitannya dengan judol bagaimana OJK [soal penangkapan pegawai anggota Satgas Pasti], ini kerja sama dengan K/L yang lain, sekarang sudah ada kehadiran Satgas PASTI, atau satuan tugas untuk penanganan keuangan ilegal. Di dalamnya ada beberapa instansi," kata Djoko di kantor OJK Jakarta, Senin (4/11/2024).

Adapun Satgas PASTI ini terdiri dari 16 kementerian/lembaga, termasuk OJK dan Komdigi-yang ternyata ditemukan oknum pegawai di kementerian tersebut yang turut membantu peredaran judol tetap mulus.

Djoko memastikan OJK bersama kementerian dan lembaga lainnya yang tergabung di Satgas PASTI berkoordinasi sangat erat dalam pemberantasan judol.

"Satgas ini yang melalukan pemblokiran website link. Jadi sudah dipastikan kami melakukan koordinasi sangat erat dengan kementerian/lembaga yang lain, baik bilateral maupun secara multilateral lewat keberadaan Satgas Pasti ini," pungkasnya.

Sebelumnya, polisi telah mengamankan 11 orang terkait dengan kasus dugaan judi online. Diantara 11 orang tersebut terdapat oknum yang diduga pegawai dari Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam mengatakan, tak hanya oknum dari Komdigi, terdapat beberapa warga sipil juga diamankan oleh kepolisian.

“Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Komdigi, antara lain ada juga staf ahli dari Komdigi,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Ade menjelaskan, pegawai dan staf ahli di Komdigi ditangkap karena menyalahgunakan wewenang yang sudah diamanatkan. Mereka diketahui diberi wewenang untuk memblokir situs judi online, tetapi dalam praktiknya mereka tidak melakukan hal tersebut.

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pertumbuhan produk asuransi kesehatan masih tergolong cukup baik. Hingga September 2024, premi kesehatan dari asuransi jiwa dan asuransi umum kompak mencatatkan pertumbuhan dua digit.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjabarkan bahwa pada asuransi jiwa, premi kesehatan per September 2024 tumbuh 32,98% (year on year/YoY) menjadi sebesar Rp21,11 triliun. Jumlah ini berkontribusi 16,28% dari total premi asuransi jiwa pada periode tersebut.

"Di sisi asuransi umum, premi lini usaha kesehatan adalah sebesar Rp7,16 triliun atau 6,52% dari total premi asuransi umum. Adapun nilai premi tersebut tumbuh 24,24%," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, Selasa (5/11/2024).

Ogi menjelaskan survei tahunan yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional menyatakan inflasi medis jauh lebih tinggi dari inflasi umum. Artinya, secara bruto tingkat inflasi medis ini sangat tinggi. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia.

Untuk mewujudkan ekosistem asuransi kesehatan yang kuat di tengah inflasi medis tersebut, Ogi mengatakan OJK terus mendorong penguatan dan percepatan proses melalui peningkatan kapabilitas digital yang memungkinkan host-to-host dengan sistem informasi rumah sakit.

OJK juga mendorong peningkatan kapabilitas tenaga medis untuk dapat menganalisa data yang ada dan memberikan masukan kepada rumah sakit rekanan melalui proses utilization reviu berkala.

"Pembentukan Medical Advisory Board [MAB] yang akan memberikan masukan bagi perusahaan asuransi dalam mengelola layanan dari sisi aspek medis dan dalam memberikan masukan bagi rumah sakit rekanan melalui utilization review berkala," kata Ogi.

Selain ketiga inisiatif tersebut, OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk mereviu produk yang ada agar disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan pengelolaan risiko yang memadai.

Terakhir, OJK mendorong perusahaan asuransi untuk terus melakukan sosialisasi berkala dan masif melalui kanal digital kepada masyarakat untuk mendorong cara hidup yang sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa regulasi asuransi untuk kendaraan listrik saat ini masih dalam tahap kajian. Walaupun beberapa perusahaan asuransi telah mengeluarkan produk asuransi kendaraan listrik, penetapan tarif asuransi tersebut hingga saat ini masih mengacu pada Surat Edaran OJK (SEOJK) 6/2017, yang juga mencakup tarif asuransi untuk kendaraan konvensional.

"Saat ini pengaturan mengenai tarif asuransi kendaraan bermotor masih mengacu ke SEOJK 6/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor. Termasuk beberapa perusahaan asuransi yang sudah mengeluarkan produk asuransi kendaraan listrik, semuanya masih mengacu kepada pengaturan tarif tersebut," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, dalam jawaban tertulisnya pada Senin (4/11/2024).

Ogi menambahkan bahwa OJK bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan kajian mendalam terkait regulasi khusus bagi asuransi kendaraan listrik, terutama dalam aspek tarifikasi. Menurutnya, proses ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa karena regulasi tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk insentif yang dapat mendorong minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

"Pembuatan regulasi juga harus disesuaikan dengan semangat untuk memperbesar minat masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik. Ini merupakan bagian dari usaha untuk menekan emisi kendaraan," kata Ogi.

Sebelumnya,Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bern Dwiyanto mengungkap bahwa AAUI masih terus berkoordinasi dengan OJK untuk mengembangkan regulasi asuransi khusus bagi kendaraan listrik. Menurutnya, risiko yang dihadapi oleh kendaraan listrik berbeda dari kendaraan konvensional, sehingga penentuan tarif premi memerlukan kajian mendalam berbasis data.

"Memang pertama, kalau kita lihat untuk kendaraan listrik ini risiko yang dihadapi berbeda dari kendaraan yang biasa. Untuk menentukan risiko tersebut, kita butuh data yang cukup, dan saat ini data yang tersedia masih terbatas," kata Bern ditemui usai konferensi pers Hari Asuransi yang digelar Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober 2024.

Selain itu, Bern menambahkan bahwa dinamika risiko kendaraan listrik masih terus berubah, terutama dalam hal komponen dan teknologinya. AAUI berharap dalam waktu dekat ada arahan lebih lanjut dari OJK terkait regulasi ini, meskipun penyusunannya perlu memerhatikan skala prioritas OJK.

"Kami masih menunggu arahan dari OJK, semoga dalam waktu dekat ini ada kemajuan," kata Bern.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa regulasi asuransi untuk kendaraan listrik saat ini masih dalam tahap kajian. Walaupun beberapa perusahaan asuransi telah mengeluarkan produk asuransi kendaraan listrik, penetapan tarif asuransi tersebut hingga saat ini masih mengacu pada Surat Edaran OJK (SEOJK) 6/2017, yang juga mencakup tarif asuransi untuk kendaraan konvensional.

"Saat ini pengaturan mengenai tarif asuransi kendaraan bermotor masih mengacu ke SEOJK 6/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor. Termasuk beberapa perusahaan asuransi yang sudah mengeluarkan produk asuransi kendaraan listrik, semuanya masih mengacu kepada pengaturan tarif tersebut," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, dalam jawaban tertulisnya pada Senin (4/11/2024).

Ogi menambahkan bahwa OJK bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan kajian mendalam terkait regulasi khusus bagi asuransi kendaraan listrik, terutama dalam aspek tarifikasi. Menurutnya, proses ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa karena regulasi tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk insentif yang dapat mendorong minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

"Pembuatan regulasi juga harus disesuaikan dengan semangat untuk memperbesar minat masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik. Ini merupakan bagian dari usaha untuk menekan emisi kendaraan," kata Ogi.

Sebelumnya,Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bern Dwiyanto mengungkap bahwa AAUI masih terus berkoordinasi dengan OJK untuk mengembangkan regulasi asuransi khusus bagi kendaraan listrik. Menurutnya, risiko yang dihadapi oleh kendaraan listrik berbeda dari kendaraan konvensional, sehingga penentuan tarif premi memerlukan kajian mendalam berbasis data.

"Memang pertama, kalau kita lihat untuk kendaraan listrik ini risiko yang dihadapi berbeda dari kendaraan yang biasa. Untuk menentukan risiko tersebut, kita butuh data yang cukup, dan saat ini data yang tersedia masih terbatas," kata Bern ditemui usai konferensi pers Hari Asuransi yang digelar Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober 2024.

Selain itu, Bern menambahkan bahwa dinamika risiko kendaraan listrik masih terus berubah, terutama dalam hal komponen dan teknologinya. AAUI berharap dalam waktu dekat ada arahan lebih lanjut dari OJK terkait regulasi ini, meskipun penyusunannya perlu memerhatikan skala prioritas OJK.

"Kami masih menunggu arahan dari OJK, semoga dalam waktu dekat ini ada kemajuan," kata Bern.

Bisnis.com, JAKARTA — Daftar 10 perusahaanasuransi jiwadengan nilai aset terbesar di Indonesia pada periode September 2024 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesiamasih memuncaki daftar 10 perusahaanasuransi jiwadengan nilai aset terbesar di Tanah Air pada periode itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan bahwa bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki proses hapus tagih utang masyarakat segmen UMKM, khususnya 6 juta petani dan nelayan.

Dia menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) terkait proses tersebut saat ini tengah disusun, sekaligus menggarisbawahi bahwa bank pelat merah memerlukan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan program terkait.

"Dengan adanya penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet bagi para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian, kami akan terus mendorong program-program Presiden Prabowo di sektor pertanian, khususnya dalam upaya akselerasi swasembada pangan," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip dari keterangan resmi, Senin (4/11/2024).

Menurut Erick, hal itu sekaligus untuk menjalankan amanat dari Undang-undang No. 4/2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Rancangan kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan ini juga dinyatakan sebagai prioritas bagi pemerintahan Prabowo, mengingat kredit macet segmen UMKM di bank-bank BUMN saat ini mencapai Rp8,7 triliun.

Dengan demikian, dia mengingatkan perihal pentingnya percepatan regulasi mengenai sejumlah hal, seperti jangka waktu kredit macet yang harus diputihkan.

“Usulnya, apakah dua tahun, lima tahun, atau sepuluh tahun. Kami mengusulkan, kurang lebih dengan track record lima tahun. Kalau bisa bukan dua tahun, karena terlalu cepat,” tandas Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyatakan masih menggodok aturan terkait rencana pemerintahan Presiden Prabowo untuk melakukan hapus tagih utang jutaan petani dan nelayan Tanah Air.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menekankan penghapusan tagih ini mengacu kepada pinjaman masa lalu yang sudah mengendap sangat lama.

Perbankan juga sudah melakukan semua upaya yang dapat ditempuh untuk pemulihan, tetapi tidak dapat solusi yang bisa diambil, sehingga langkah ini akan menjadi hapus tagih terutama di perbankan BUMN.

Dari sisi perseroan, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. alias BRI (BBRI) Sunarso menjelaskan bahwa kebijakan hapus tagih untuk nasabah segmen UMKM itu telah ditunggu-tunggu oleh kelompok Himbara, kendati menggarisbawahi potensi moral hazard yang mungkin timbul.

"Sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih itu, agar tidak menimbulkan moral hazard," katanya dalam konferensi pers paparan kinerja BRI kuartal III/2024 secara daring, Rabu (30/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengungkap bahwa pemberian modal finansial tidak cukup untuk membantu usaha ultra mikro naik kelas.

Corporate Secretary PNM, Dodot Patria Ary, menekankan pentingnya pendampingan dalam mengubah pola pikir nasabah.

“Permasalahan utama yang dihadapi bukan hanya terkait modal finansial, tetapi juga mindset,” kata Dodot dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) di Kantor Bisnis Indonesia pada Senin (4/11/2024).

Berdasarkan data BPS, dari 25,2 juta penduduk miskin di Indonesia, 21,2 juta di antaranya merupakan nasabah PNM. Hal ini menggambarkan peran penting PNM dalam memberikan akses dan kesempatan bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Dodot mengungkapkan bahwa mayoritas nasabah PNM tidak berorientasi pada peningkatan status ekonomi dalam waktu dekat.

“Mereka tidak berpikir untuk naik kelas, melainkan lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari, seperti memastikan bahwa mereka bisa makan esok hari,” katanya.

Oleh karena itu, dukungan dari sisi sosial dan peningkatan kualitas hidup menjadi elemen krusial dalam pendampingan yang dilakukan PNM. PNM saat ini membina sekitar 380.000 kelompok perempuan melalui program Mekaar.

Kelompok ini berperan dalam memperkuat ekonomi lokal serta membangun jaringan sosial yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Menariknya, berdasarkan survei pada 2022, sebanyak 86% perempuan dalam program Mekaar sudah berani memberikan pendapat dan opini,” tambah Dodot.

Dari sisi ekonomi, PNM juga melihat peningkatan daya tahan finansial nasabah setelah bergabung dalam program Mekaar. Sebelum bergabung, nasabah memiliki daya tahan keuangan hanya sekitar 1-2 minggu.

Namun, dengan pendampingan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, daya tahan tersebut meningkat hingga 48,1%.

“Pendampingan ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga sosial, sehingga nasabah bisa lebih mandiri dalam jangka panjang,” kata Dodot.

Pada akhirnya, PNM berharap program ini mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan menciptakan perubahan berkelanjutan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengungkap bahwa pemberian modal finansial tidak cukup untuk membantu usaha mikro naik kelas.

Corporate Secretary PNM, Dodot Patria Ary, menekankan pentingnya pendampingan dalam mengubah pola pikir nasabah.

“Permasalahan utama yang dihadapi bukan hanya terkait modal finansial, tetapi juga mindset,” kata Dodot dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) di Kantor Bisnis Indonesia pada Senin (4/11/2024).

Berdasarkan data BPS, dari 25,2 juta penduduk miskin di Indonesia, 21,2 juta di antaranya merupakan nasabah PNM. Hal ini menggambarkan peran penting PNM dalam memberikan akses dan kesempatan bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Dodot mengungkapkan bahwa mayoritas nasabah PNM tidak berorientasi pada peningkatan status ekonomi dalam waktu dekat.

“Mereka tidak berpikir untuk naik kelas, melainkan lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari, seperti memastikan bahwa mereka bisa makan esok hari,” katanya.

Oleh karena itu, dukungan dari sisi sosial dan peningkatan kualitas hidup menjadi elemen krusial dalam pendampingan yang dilakukan PNM. PNM saat ini membina sekitar 380.000 kelompok perempuan melalui program Mekaar.

Kelompok ini berperan dalam memperkuat ekonomi lokal serta membangun jaringan sosial yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Menariknya, berdasarkan survei pada 2022, sebanyak 86% perempuan dalam program Mekaar sudah berani memberikan pendapat dan opini,” tambah Dodot.

Dari sisi ekonomi, PNM juga melihat peningkatan daya tahan finansial nasabah setelah bergabung dalam program Mekaar. Sebelum bergabung, nasabah memiliki daya tahan keuangan hanya sekitar 1-2 minggu.

Namun, dengan pendampingan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, daya tahan tersebut meningkat hingga 48,1%.

“Pendampingan ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga sosial, sehingga nasabah bisa lebih mandiri dalam jangka panjang,” kata Dodot.

Pada akhirnya, PNM berharap program ini mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan menciptakan perubahan berkelanjutan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengungkap bahwa pemberian modal finansial tidak cukup untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas.

Corporate Secretary PNM, Dodot Patria Ary, menekankan pentingnya pendampingan dalam mengubah pola pikir nasabah.

“Permasalahan utama yang dihadapi bukan hanya terkait modal finansial, tetapi juga mindset,” kata Dodot dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) di Kantor Bisnis Indonesia pada Senin (4/11/2024).

Berdasarkan data BPS, dari 25,2 juta penduduk miskin di Indonesia, 21,2 juta di antaranya merupakan nasabah PNM. Hal ini menggambarkan peran penting PNM dalam memberikan akses dan kesempatan bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Dodot mengungkapkan bahwa mayoritas nasabah PNM tidak berorientasi pada peningkatan status ekonomi dalam waktu dekat.

“Mereka tidak berpikir untuk naik kelas, melainkan lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari, seperti memastikan bahwa mereka bisa makan esok hari,” katanya.

Oleh karena itu, dukungan dari sisi sosial dan peningkatan kualitas hidup menjadi elemen krusial dalam pendampingan yang dilakukan PNM. PNM saat ini membina sekitar 380.000 kelompok perempuan melalui program Mekaar.

Kelompok ini berperan dalam memperkuat ekonomi lokal serta membangun jaringan sosial yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Menariknya, berdasarkan survei pada 2022, sebanyak 86% perempuan dalam program Mekaar sudah berani memberikan pendapat dan opini,” tambah Dodot.

Dari sisi ekonomi, PNM juga melihat peningkatan daya tahan finansial nasabah setelah bergabung dalam program Mekaar. Sebelum bergabung, nasabah memiliki daya tahan keuangan hanya sekitar 1-2 minggu.

Namun, dengan pendampingan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, daya tahan tersebut meningkat hingga 48,1%.

“Pendampingan ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga sosial, sehingga nasabah bisa lebih mandiri dalam jangka panjang,” kata Dodot.

Pada akhirnya, PNM berharap program ini mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan menciptakan perubahan berkelanjutan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.