Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah update daftar pinjol bunga rendah di bawah 1% yang bisa Anda pertimbangkan pada bulan Juli 2024 ini.

Salah satu aspek yang dipertimbangkan sebelum seseorang menggunakan jasa pinjol alias pinjaman online adalah bunganya.

Banyak orang mengaku keberatan dengan bunga pinjol yang tinggi dan mencekik, sehingga terkadang malah lebih besar daripada pokok pinjaman itu sendiri.

Akan tetapi jika Anda jeli, Anda akan menemukan beberapa pinjaman online yang menawarkan bunga rendah, bahkan di bawah 1%.

Angka ini bahkan lebih rendah dari aturan OJK. Sebab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur bagi pinjol yang legal untuk memberikan bunga rendah, tidak lebih dari 2 persen.

Berikut adalah update daftar pinjol bunga rendah di bawah 1% yang bisa Anda pertimbangkan pada Juli 2024 ini:

1. Akulaku

Akulaku menjadi salah satu pinjol legal yang berani memberikan bunga rendah kepada nasabah, bahkan dimulai dari 0,88% per bulan.

Dengan bunga ini, peminjam bisa mengajukan dana antara Rp2 juta hingga Rp10 jutaan dengan jangka waktu pengembalian 6-12 bulan.

2. Kredit Pintar

Kredit Pintar juga menjadi pinjol populer yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Untuk bunganya sendiri, Kredit Pintar menetapkan bunga yang dimulai dari 0,83% per bulan.

Aplikasi ini menawarkan pinjaman mulai dari Rp2 juta hingga Rp10 juta dengan jangka waktu pengembalian selama 6-12 bulan.

3. Dana Cepat

Aplikasi pinjol Dana Cepat telah terdaftar di OJK. Bunga yang ditawarkan mulai dari 0,9% per bulan, dengan pinjaman antara Rp2 juta hingga Rp10 juta dan jangka waktu pengembalian 6-12 bulan.

Bisnis.com, JAKARTA - Jeratan pinjaman online (pinjol) illegal masih menjadi perhatian regulator hingga kini. Agar tidak terjebak dan salah pilih pinjol ilegal, Anda wajib mengetahui status legalitas pinjol dengan cara cek pinjol legal OJK di bawah ini.

Sebelumnya, OJK mencatat guru hingga pelajar menjadi kelompok masyarakat yang paling banyak terjerat pinjol illegal. Saat ini, aplikasi pinjol legal dan resmi OJK berjumlah 100 perusahaan.

P2P lending menjadi salah satu platform yang dipilih masyarakat untuk meminjam dana karena bisa diakses dengan lebih cepat dengan syarat pinjaman yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank.

Regulator pun mendorong agar literasi keuangan masuk ke dalam kurikulum pendidikan sehingga kerugian masyarakat akibat pinjol illegal dapat ditekan.

"Jadi apapun major [jurusan pendidikan], harus melek finansial," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Training of Trainers bagi guru yang digelar oleh OJK pada Senin (20/5/2024).

Agar tidak terjebak dengan pinjol yang ilegal dan tidak aman, kita perlu cek legalitas pinjol melalui website OJK di menu statistik fintech. Akses halaman berikut https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Default.aspx dan pilih bulan terbaru.

Cara cek pinjol legal dan resmi OJK bisa dilakukan langsung secara online melalui laman resmi OJK dan AFPI. Masyarakat dapat mengecek pinjol resmi OJK dengan dua cara tersebut. Berikut cara cek legalitas pinjol selengkapnya.

Cara Cek Pinjol Legal lewat Website OJK

• Akses website OJK.
• Setelah masuk ke laman utama klik statistik di navigasi utama.
• Pilih statistik fintech, atau Anda bisa klik link disamping.
• Nantinya Anda akan diarahkan ke laman yang memuat berbagai judul statistik fintech pendanaan sepanjang tahun (per bulan).
• Silakan pilih salah satu.

Agar informasi terupdate, baiknya memilih di data terakhir. Nantinya, Anda bisa mengakses via PDF ataupun bentuk excel.

Data yang disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangatlah lengkap. Contoh di file PDF, ada 15 halaman yang menjabarkan perusahaan fintech pinjol legal yang telah berizin.

Ada juga profil pengembangan fintech pendanaan yang bersangkutan, karateristik penyelenggara dan pengguna fintech pendanaan, sebaran outstanding pinjaman, sebaran akumulasi penyaluran pinjaman, sebaran penyaluran pinjaman baru, sebaran akumulasi rekening borrower, sebaran akumulasi rekening lender.

Cek Legalitas Pinjol via Kontak OJK

Di laman utama website OJK, tertera nomor telepon, fax, e-mail yang bisa dihubungi apabila Anda ingin bertanya seputar fintech pinjol legal. Berikut kontak OJK yang bisa Anda hubungi untuk menanyakan perihal legalitas pinjol.

• Nomor telepon :(021) 2960 0000
• Call center OJK : 157
• Layanan WhatsApp : 081-157-157-157

Cara Cek Pinjol Legal OJK melalui AFPI

Untuk mengetahui penyelenggara pinjol yang menjadi anggota AFPI, bisa diakses dengan klik Anggota AFPI di website resmi AFPI dan kemudian menuliskan nama penyelenggara pinjol di bagian pencarian. Selanjutnya, akan muncul apakah penyelenggara pinjol tersebut terdaftar di AFPI atau tidak.

Setelah mengetahui cara cek legalitas pinjol resmi OJK, Anda juga perlu pahami beberapa ciri-ciri pinjol legal di bawah ini.

Ciri-Ciri Pinjol Legal

1. Mempunyai Izin dari OJK

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK 10/2022, OJK menegaskan penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI/pinjol harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK. Artinya, pinjol legal adalah LPBBTI yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.

Selanjutnya, penyelenggara pinjol yang telah memperoleh izin usaha dari OJK wajib mengajukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada instansi yang berwenang maksimal 30 hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari OJK.

2. Berbentuk Perseroan Terbatas

Pinjol legal atau yang berizin harus berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas dengan modal disetor minimal Rp25 miliar pada saat didirikan.

Selain itu, sumber dana penyertaan modal pinjol dilarang berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain serta dilarang berasal dari pinjaman.

3. Ketentuan Penagihan

Berbeda dengan penagihan pinjol ilegal yang cenderung bertentangan dengan hukum, penagihan yang dilakukan oleh pinjol legal harus sesuai dengan POJK 10/2022. Penagihan dilakukan dengan memberikan surat peringatan yang memuat informasi yaitu jumlah hari keterlambatan pembayaran, posisi akhir total pendanaan yang belum dilunasi atau pokok terutang, manfaat ekonomi, dan denda yang terutang.

Penyelenggara pinjol juga bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk menagih utang dengan syarat pihak lain tersebut berbadan hukum, punya izin dari instansi yang berwenang, penagih utang tersertifikasi dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK, dan bukan afiliasi penyelenggara pinjol atau pemberi dana Penagihan juga harus dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Batas Maksimum Bunga Rendah

Biasanya, pinjol ilegal memberikan bunga dan denda yang dikenakan cenderung sangat tinggi, tidak transparan, dan tidak masuk akal. Sementara, pada pinjol legal, bunga dan denda harus sesuai dengan aturan.

Aturan itu tertuang di dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang diteken pada 8 November 2023.

Dalam ketentuan tersebut, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan produktif ditetapkan menjadi sebesar 0,1% per hari sejak 1 Januari 2024 dan 0,067% per hari sejak 1 Januari 2026.

Kemudian, untuk pendanaan konsumtif yang dibatasi untuk tenor pendanaan jangka pendek kurang dari 1 tahun, yaitu sebesar 0,3% per hari sejak 1 Januari 2024. Lalu, sebesar 0,2% per hari sejak 1 Januari 2025. Serta, sebesar 0,1% per hari yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

Sementara itu, batas maksimum denda keterlambatan ditetapkan berdasarkan jenis pendanaan. Dalam hal ini, seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada pengguna tidak melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan.

5. Tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Penyelenggara pinjol ilegal tidak memiliki asosiasi dan tidak dapat menjadi anggota AFPI. Sementara, pinjol legal atau yang berizin di OJK wajin menjadi anggota AFPI.
AFPI merupakan asosiasi resmi yang penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang ditunjuk oleh OJK.

Demikian informasi lengkap mengenai cara cek legalitas pinjol resmi OJK yang bisa Anda cek melalui laman resmi OJK dan AFPI.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada Kamis (11/7/2024) dan menyentuh level Rp16.200.

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 40,50 poin atau 0,25% ke level Rp16.200 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah sebesar 0,12% ke posisi 104,92.

Mata uang lain di Asia juga mayoritas dibuka menguat. Yen Jepang, misalnya naik sebesar 0,07% bersamaan dengan won Korea sebesar 0,27%. Adapun yuan China menguat 0,02%, lalu ringgit Malaysia serta baht Thailand menguat 0,14% dan 0,31%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada hari ini, Kamis (11/7/2024) tetapi ditutup menguat pada rentang Rp16.190 hingga Rp16.280 per dolar AS.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari luar negeri, komentar Ketua The Fed Jerome Powell memicu spekulasi terkait kapan bank sentral memangkas suku bunga, setelah adanya perlambatan pasar tenaga kerja dan kemajuan dalam penurunan inflasi.

“Namun, Ketua Fed menegaskan kembali komitmen bank sentral terhadap target inflasi 2%, dan tidak memberikan petunjuk langsung kapan The Fed akan mulai menurunkan suku bunganya,” ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, sebagian besar pedagang mempertahankan taruhan mereka soal penurunan suku bunga pada September. Sebab, kesaksian Powell mendorong peningkatan kehati-hatian menjelang data inflasi indeks harga konsumen utama yang dirilis pada hari Kamis.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) melaporkan pada Juni 2024 kinerja penjualan eceran diperkirakan meningkat baik secara tahunan maupun secara bulanan. Hal tersebut tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2024 yang tercatat 232,8 atau secara tahunan tumbuh 4,4% year-on-year (YoY), meningkat dari 2,1% YoY pada April 2024.

Meningkatnya penjualan eceran didorong oleh kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya sebesar 0,8% YoY, subkelompok sandang 5,6% YoY, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau 5,1% secara tahunan.

Adapun kelompok barang budaya dan rekreasi terkontraksi 5,9% YoY serta peralatan informasi dan komunikasi turun 4,3% YoY mencatatkan perbaikan meski berada pada fase kontraksi.

“Secara bulanan, kinerja penjualan eceran pada Juni 2024 diperkirakan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 2,1% month-to-month [MtM], setelah pada periode sebelumnya terkontraksi 3,5 persen MtM,” kata Ibrahim.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (11/7/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.19 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.185 dan harga jual sebesar Rp16.205 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.055 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.355 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.055 16.355

E Rate 16.185 16.205

Bank Notes 16.055 16.355

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.12 WIB masing-masing sebesar Rp16.185 dan Rp16.210 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.160 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.310 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.160 16.310

E Rate 16.185 16.210

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.19 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.205 dan harga jual sebesar Rp16.225 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp16.050 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.400 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.050 16.400

E Rate 16.205 16.225

Bank Notes 16.050 16.400

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.183 dan Rp16.203.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.030 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.030 16.350

E Rate 16.183 16.203

Bank Notes 16.030 16.350

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Central Asia (BCA) memiliki produk deposito rupiah yang bisa dibuka secara offline lewat kantor cabang maupun online melalui aplikasi myBCA. Pahami syarat dan cara buka rekening deposito BCA terbaru di bawah ini.

Dilansir dalam situs resmi BCA, produk deposito dapat menjadi pilihan bagi nasabah yang berniat menyisihkan sebagian tabungan untuk berinvestasi. Deposito BCA memiliki tenor yang beragam dan bisa dapat berupa rupiah maupun 8 valuta asing lainnya.

Lalu, apa syarat membuka rekening deposito BCA dan bagaimana cara buka deposito BCA? Nasabah dapat datang ke kantor cabang terdekat untuk membuka rekening deposito BCA. Setoran awal untuk dapat membuka deposito BCA adalah Rp8 juta.

Cara Buka Rekening Deposito BCA di Kantor Cabang

1. Calon nasabah adalah perorangan atau badan.
2. Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening.
3. Apabila pembukaan rekening dilakukan dengan cara dikuasakan, maka nasabah penerima kuasa perlu menyertakan Surat Kuasa dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembukaan rekening.
4. Memenuhi setoran awal minimum.
5. Khusus nasabah badan, maka pengurus yang berhak mewakili pembukaan rekening wajib mengisi data nasabah perorangan.
6. Calon nasabah dikenakan bea meterai pada saat pembukaan maupun pencairan Deposito.
7. Menyiapkan dokumen yang diperlukan.

Syarat Buka Deposito BCA

1. Kartu identitas (KTP-el untuk WNI/Paspor untuk WNA).
2. NPWP untuk WNI. Apabila nasabah belum/tidak memiliki NPWP, dapat digantikan dengan Surat Pernyataan tidak memiliki NPWP.
3. Kartu Ijin Tinggal (KITAS/KITAP), untuk WNA.
4. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), khusus untuk WNI yang menetap di Indonesia dan berusaha/bertindak di bawah nama (b.d.n).
5. Dokumen lainnya (khusus untuk WNA yang tidak menetap di Indonesia) sesuai dengan pedoman APU PPT dan ketentuan yang berlaku

Cara Buka Rekening Deposito BCA via myBCA

Nasabah juga dapat membuka rekening deposito BCA secara online di manapun tanpa perlu datang ke kantor cabang. Salah satu channel elektronik BCA yang dapat digunakan untuk membuka rekening deposito secara online adalah myBCA.

Setoran minimum untuk deposito BCA yang dibuka secara online adalah Rp8 juta.

1. Pilih menu Deposito.
2. Pilih menu Pembukaan Rekening.
3. Isi Dana Awal, Jangka Waktu, dan Jenis Deposito.
4. Pilih Jangka Waktu.
5. Pilih jenis deposito.
6. Cek informasi untuk Pembukaan Deposito.
7. Lakukan konfirmasi pembukaan deposito.
8. Masukkan PIN untuk verifikasi pembukaan deposito.
9. Pembukaan deposito berhasil.

Syarat Buka Deposito BCA Online

1. Memiliki channel myBCA dengan status finansial aktif atau KliKBCA Bisnis (KBB) Finansial.
2. Jenis nasabah:
   Nasabah perorangan WNI
   Nasabah badan non-bank (khusus melalui KBB)
3. Memiliki rekening BCA sebagai rekening sumber dana dengan kriteria berikut:
   Dalam mata uang Rupiah.
   Jenis rekening Tahapan, Tahapan Gold, Tapres, Tahapan Xpresi, dan Giro Rupiah
   Bukan merupakan rekening gabungan (joint account).
   Khusus untuk e-Deposito melalui KBB, rekening sumber dana bukan merupakan rekening Giro Bank dan rekening inquiry.
4. Tidak memiliki fasilitas Kredit Lokal atau KPR Xtra BCA.
5. Telah melakukan pengkinian data agar keamanan finansial terjaga.

Suku Bunga Deposito BCA 2024 Terbaru

Pada 24 Juni 2024, BCA melakukan penyesuaian suku bunga depositonya. Dengan pembaruan ini, bunga deposito BCA berada di rentang 2,00% hingga 3,25% per tahun.

Itulah cara buka rekening deposito BCA lengkap dengan persyaratan yang harus dipenuhi nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan investasi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera pada instrumen saham telah sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa dalam aturan tersebut terdapat pembatasan aset dalam bentuk investasi saham yang tercatat di bursa efek, yaitu maksimal 10% dari jumlah investasi untuk setiap emiten dan maksimal 40% dari total investasi.

"Berdasarkan laporan keuangan AJB Bumiputera per 31 Mei 2024, total penempatan investasi pada saham yang tercatat di bursa efek sebesar Rp92,58 miliar atau 1,38% dari total investasi sebesar Rp6,69 triliun," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya pada Rabu (10/7/2024).

Ogi melanjutkan bahwa dengan porsi kurang dari 10% tersebut, penempatan investasi tidak melampaui ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian, jumlah penempatan investasi AJB Bumiputera pada saham yang tercatat di bursa masih sesuai dengan ketentuan POJK 1/2018.

Laporan keuangan AJB Bumiputera menunjukkan investasi terbesar ada pada bangunan dengan hak strata tanah dengan nilai Rp4,44 triliun. Instrumen penyertaan langsung mencatatkan nilai Rp607 miliar, Surat Berharga Negara (SBN) Rp547 miliar, deposito berjangka Rp339 miliar, dan pinjaman polis Rp518 miliar.

Sisa investasi lainnya termasuk saham senilai Rp92,58 miliar, obligasi korporasi Rp18,7 miliar, efek beragun aset Rp122 miliar, serta dana investasi real estat Rp6,15 miliar. Total investasi AJB Bumiputera mencapai Rp6,69 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN sektor asuransi dan penjamninan, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) sebanyak Rp3 triliun dalam APBN 2025.

BPUI yang memiliki nama bisnis Indonesia Financial Group (IFG) itu menyebut suntikan modal jumbo ini sangat diperlukan untuk diteruskan ke anak usaha yang bergerak dalam penjaminan kredit. Pasalnya dua anak usaha itu tengah mengalami tekanan akibat tingkat pinjaman macet dari program kredit usaha rakyat (KUR) mendaki.

Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko menjelaskan dua anak usaha itu membutuhkan penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Diketahui IFG melalui Askrindo dan Jamkrindo menjalankan penugasan sebagai perusahaan penjamin KUR.

“Dalam posisinya sebagai penjamin Askrindo dan Jamkrindo sebagai hilir posisinya setelah KUR disalurkan oleh bank penyalur, Askrindo dan Jamkrindo menanggung risiko 70% dan menerima jasa imbalan 1,5%—2%,” kata Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Komisi VI DPR RI, di Jakarta pada Rabu (10/7/2024).

Hexana menyebut bahwa KUR telah dikucurkan sebanyak Rp1.175 triliun pada 2007–2023. Kredit prohram ini menjangkau 60 juta UMKM dan menyerap 94 juta tenaga kerja. Bahkan, saat Covid-19, penyaluran KUR ikut menopang perekonomian karena mengalami peningkatan 2,6 kali untuk menghadapi guncangan bisnis.

“Namun demikian, karena pandemi [Covid-19] terjadi combined ratio yang mencapai di atas 100%. Dan estimasikan akan meningkat pada 2024 ini dengan nilai di atas 200%,” kata Hexana.

Sebagai konteks, rasio gabungan atau combined ratio dihitung dengan menjumlahkan kerugian dan biaya yang terjadi, lalu membaginya dengan premi yang diperoleh. Lonjakan risiko ini menggerus ekuitas Askrindo dan Jamkrindo

“Penambahan PMN kepada [IFG dan diteruskan ke] Askrindo dan Jamkrindo masing-masing Rp2 triliun untuk Askrindo dan Rp1 triliun untuk Jamkrindo. Namun demikian untuk menjaga sustanaibilty tambahan PMN tersebut perlu didukung juga penyesuaian [kenaikan] tarif imbal jasa penjaminan,” katanya

Hexana juga menjelaskan, jika tidak ada PMN Rp3 triliun dan perbaikan tarif IJP, maka gearing ratio atau tingkat kesehatan perusahaan penjamin bakal melampaui threshold mencapai 40 kali. Sementara itu, dengan suntikan PMN Rp3 triliun tanpa penyesuaian tarif IJP, gearing ratio masih melebihi 20 kali. Kondisi tersebut tidak memberikan keuntungan yang baik bagi perusahaan.

“Secara profitability, kondisi ini kurang bagus karena masih akan terdapat kerugian atau penurunan ekuitas sampai dengan tahun 2026,” tegas Hexana.

Hexana menambahkan, Askrindo dan Jamkrindo komit menjalankan penugasan penjaminan, namun harus dengan tingkat kesehatan dan profitability yang baik. “Jadi secara organik kapasitas Askrindo dan Jamkrindo akan mampu memberikan penjaminan kalau didukung dengan penguatan permodalan melalui PMN maupun penyesuaian tarif IJP,” tutup dia.

Kedua perusahaan tersebut saat ini menanggung porsi risiko 70% dengan IJP 1,5% - 2,0% dari penyaluran KUR.

Untuk memperbaiki kualits kredit KUR, Hexana enyebut IFG juga akan mengusulkan IFG, Askrindo, dan Jamkrindo, serta penyalur dilibatkan dalam rapat komite kebijakan KUR.

“Sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi penyalur dan penjamin KUR,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN memang telah mengusulkan PMN untuk IFG sebanyak Rp3 triliun. Suntikan negara tersebut digunakan untuk penguatan permodalan KUR untuk APBN 2025.

Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha menjelaskan PMN senilai Rp3 triliun tersebut akan dialokasikan pada anggota holding di bidang asuransi dan penjaminan, yaitu

“Tambahan PMN tersebut akan digunakan oleh Jamkrindo dan Askrindo untuk meningkatkan kapasitas penjaminan dalam rangka melanjutkan penugasan pemerintah dalam menjamin KUR usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM],” kata Oktarina kepada Bisnis, Selasa (19/3/2024).

Oktarina menambahkan bahwa sejak digulirkan pada 2007, KUR berperan penting dalam menstimulasi ekonomi sektor riil melalui UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) alias KB Bank menjadi salah satu bank yang memiliki rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) tinggi. KB Bank optimistis laju NPL bisa ditekan tahun ini.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, rasio NPL gross KB Bank mencapai 9,92% per Maret 2024, membengkak dari periode yang sama tahun sebelumnya 6,98%. Namun, NPL net susut tipis menjadi 4,93% dari 4,95%.

Adapun, KB Bank pun mencatatkan rasio kredit berisiko (loan at risk/LaR) yang tinggi. Setahun pasca KB Financial Group (KBFG) melalui KB Kookmin Bank menjadi pemegang saham pengendali, rasio LAR sempat menyentuh angka 65%.

Lalu, rasio ini terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 50% pada akhir 2022 dan di kisaran 40% pada akhir 2023.

Penurunan ini terus berlanjut pada kuartal I/2024, di mana rasio LAR turun hingga di bawah 35%.

"Sesuai target kami NPL kami optimistis bisa di bawah 5% dan LaR 20%," kata Direktur Utama Bank KB Bukopin Woo Yeul Lee setelah acara KB Bank 54Th Anniversary pada Rabu (10/7/2024).

Adapun, setelah Kookmin Bank masuk menjadi pengendali, upaya bersih-bersih kredit bermasalah dilakukan.

Dia mengatakan manajemen sebelumnya masih menyisakan portofolio besar, tapi akan diselesaikan oleh direksi KB Bank saat ini. Menurutnya, penyelesaian kredit bermasalah dilakukan melalui berbagai metode seperti restrukturisasi atau bulk sales.

Selain itu, KB Bank telah menjalankan restrukturisasi kredit Covid-19 atas portofolio kredit yang terdampak pandemi. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19 dan KB Bank menjalankan restrukturisasi secara mandiri atas portofolio tersebut.

"Relaksasi Covid-19 selesai, kami harus selesaikan portofolionya. Tertinggal hanya sedikit, perlu kami selesaikan hingga akhir tahun," jelas Woo Yeul Lee.

Sebelumnya, Corporate Relation Department Head KB Bank Adi Pribadi mengatakan dalam melakukan perbaikan fundamental dan kualitas aset, perseroan menjalankan pendekatan yang konservatif yakni dengan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebagai antisipasi atas berakhirnya relaksasi Covid-19.

“Di sisi lain, upaya perbaikan kualitas aset tetap kami jalankan melalui sejumlah inisiatif, antara lain melalui penagihan intensif, penjualan agunan, cessie, penjulan melalui skema asset back securities [ABS] dan hapus buku secara selektif,” ujarnya kepada Bisnis, bulan lalu (6/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan salah satu opsi dalam revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera adalah perubahan badan hukum dari usaha bersama ke demutualisasi. Rencana ini merupakan usulan manajemen yang telah disetujui dalam Rapat Umum Anggota (RUA) melalui sidang luar biasa.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, menyebut perubahan badan hukum tersebut telah diatur dalam anggaran dasar AJB Bumiputera 1912. "Selain sesuai dengan ketentuan perundangan, pilihan opsi demutualisasi dilakukan AJB Bumiputera dengan berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu menyehatkan perusahaan dengan skema penyehatan dalam bentuk usaha bersama [mutual]," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, Rabu (10/7/2024).

Ogi menjelaskan salah satu keunggulan dari demutualisasi adalah kemungkinan penyehatan yang tidak hanya didasarkan kepada kemampuan pemegang polis yang telah ada selaku pemilik perusahaan setara pemegang saham, tetapi juga memungkinkan adanya tambahan modal dari investor strategis. Sementara salah satu skema penyehatan dalam bentuk mutual adalah dengan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) yang harus ditanggung oleh seluruh pemegang polis.

"Selanjutnya dalam RPK revisi yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK, penyehatan dalam bentuk mutual dilakukan melalui konversi aset tetap menjadi lebih likuid serta melakukan beberapa efisiensi pengelolaan," tambah Ogi.

Ogi memastikan skema penyehatan tersebut akan dimonitor oleh OJK. Jika pada batas waktu yang ditentukan AJB Bumiputera tidak mampu menjalankannya, perusahaan yang telah diberikan waktu panjang untuk menyehatkan dalam bentuk mutual harus menentukan opsi lain yang diatur dalam peraturan perundangan, termasuk anggaran dasarnya.

Sebelumnya, OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas revisi RPK pada 1 Juli 2024. Melalui revisi RPK tersebut, AJB Bumiputera memilih penyehatan dalam bentuk usaha bersama. Revisi RPK ini memuat empat program utama: konversi aset tetap menjadi aset likuid, efisiensi operasional melalui restrukturisasi organisasi dan rasionalisasi SDM, penyelesaian outstanding klaim kepada pemegang polis, dan perolehan premi asuransi.

Berdasarkan revisi RPK, jumlah outstanding klaim AJB Bumiputera telah dilakukan penurunan nilai manfaat. Setiap pemegang polis yang memiliki klaim diimbau segera menghubungi AJB Bumiputera untuk penyelesaian klaim jatuh tempo yang rencananya akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank-bank papan atas kian agresif mengembangkan aplikasi super (super app) sebagai upaya untuk mengerek kinerja bisnis, utamanya dana murah hingga fee based income di tengah tren suku bunga acuan yang tinggi.

Sebagaimana diketahui, makin besar dana murah, artinya maka makin kecil cost of fund atau biaya dana bank.

Adapun, fee based income memang kerap disebut sebagai sumber pendapatan alternatif yang penting bagi perbankan. Hal ini lantaran, bank dapat mengandalkan layanan dan produk nonbunga untuk meningkatkan pendapatan mereka tanpa harus terpengaruh secara langsung oleh tingginya suku bunga acuan.

Dari sisi pemain, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) misalnya yang mengandalkan BCA mobile dan myBCA sebagai lini terdepan solusi mobile banking.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility Hera. F. Haryn mengatakan mobile banking yang dimiliki BCA terus berupaya memenuhi kebutuhan transaksi dan jenis nasabah yang beragam.

"Kedua aplikasi ini akan terus dikembangkan sesuai gaya hidup serta tren digital yang ada," katanya kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, dia tak menampik fakta bahwa aplikasi BCA mobile dan myBCA turut berkontribusi terhadap pertumbuhan transaksi digital, CASA, serta pendapatan berbasis komisi.

Per Maret 2024 total dana giro dan tabungan (CASA) BCA naik sekitar 7,1% mencapai Rp896,8 triliun. Rasio CASA BCA mencapai 81,5 %, salah satu yang tertinggi di industri perbankan.

Pendapatan selain bunga BCA tumbuh 6,8% YoY menjadi Rp6,4 triliun pada saat yang sama, ditopang fee dan komisi yang tumbuh 8,6% YoY mencapai Rp4,5 triliun. "Kanal mobile banking BCA mencatat kenaikan frekuensi transaksi 32,7% YoY hingga mencapai 6,2 miliar," ujarnya.

BCA pun memproyeksikan transaksi melalui mobile banking BCA akan terus tumbuh, salah satunya karena saat ini pembukaan rekening BCA dapat dengan mudah dilakukan via mobile banking.

"Hal ini diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan CASA dan fee based income perseroan hingga akhir tahun," kata Hera.

Lebih lanjut, BCA pun berkomitmen terus menyediakan produk serta layanan yang menjawab berbagai kebutuhan nasabah, seperti transaksi, investasi, dan mengatur arus kas.

Perbesar

Tampilan myBCA/bca.co.id

Untuk itu, aplikasi myBCA telah dilengkapi fitur biometrik, transfer via QRIS, kemudahan berinvestasi melalui fitur Welma, opsi mengubah transaksi kartu kredit menjadi cicilan, dan Paylater BCA.

Terbaru, kata Hera, myBCA telah dilengkapi fitur Poket Valas. Fitur ini adalah kantong dana dalam mata uang asing yang terkoneksi dengan 1 rekening.

"Ke depan, BCA berfokus senantiasa memastikan hadirnya platform perbankan transaksi yang aman dan andal, sekaligus menjadi solusi yang relevan bagi kebutuhan nasabah, sehingga dapat meningkatkan basis nasabah dan jumlah transaksi," jelasnya.

Terkait keamanan digital, Hera mengatakan BCA senantiasa mengikuti dan berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah serta regulator dalam hal keamanan siber, seperti POJK No.11/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan SEOJK No.29/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum.

Dia pun menjelaskan bahwa BCA juga senantiasa melakukan pengamanan dengan standar berlapis, manajemen risiko dan liability, serta akuntabilitas untuk menjaga data dan transaksi digital nasabah tetap aman. "Pengamanan berlapis dilakukan melalui pendekatan People, Process, dan Technology," ujarnya.

Menurut Hera, seluruh strategi dan standar keamanan tersebut senantiasa dimutakhirkan dan dievaluasi secara berkesinambungan, sesuai dengan risk appetite BCA dan cyber threat landscape yang semakin berkembang.

"Hal ini merupakan bentuk dukungan BCA terhadap pengembangan teknologi-teknologi dalam sektor keuangan," tutup Hera.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga baru saja meluncurkan aplikasi super yakni wondr. Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini mengatakan peluncuran wondr ini memiliki tujuan untuk memperbaiki struktur pendanaan BNI.

"Kita memang menyasar ke nasabah ritel, kalau nasabah ritel naik [maka] target avegerage balance naik dan cost of funds lebih terkontrol,” ujarnya kepada awak media, Jumat (5/7/2024).

Lewat wondr, pihaknya pun terus menggenjot porsi CASA di atas 70%. "Tapi, yang paling penting adalah CASA yang sifatnya transaksi ya," ucapnya.

Lebih lanjut, dia juga mengakui bahwa dengan hadirnya wondr akan memberikan dampak pada fee based income. Dia pun menargetkan fee based income dan average balance tumbuh dobel digit hingga akhir tahun.

Adapun, perseroan menargetkan kenaikan yang signifikan, di mana jumlah transaksi BNI yang kini mencapai 5 juta, diharapkan dapat menyentuh 7 juta di akhir tahun dengan menggunakan wondr BNI.

Senada, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar pun mengamini bahwa peluncuran super app ini menjadi penting lantaran dengan CASA yang kuat mampu menopang pertumbuhan kinerja perseroan. Apalagi di era suku bunga tinggi.

“Ini [wondr] game changer-nya. Bank itu kan kredit harus sehat dan punya CASA supaya survive di dalam kondisi ekonomi seperti ini, salah satu pilar fundamental yang diubah adalah platform ritel kita ubah jadi super app ini,” ujarnya.

Menurut Royke, dengan capaian CASA yang solid mampu di tengah situasi ekonomi apapun membuat perseroan tidak perlu serta merta menaikkan bunga kredit, sehingga pembiayaan pun menjadi lebih agresif. Lebih lanjut, Royke menargetkan Dana Pihak Ketiga (DPK) di berada di kisaran 9-10%.

Sebelumnya Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan melalui Super App Livin’ by Mandiri yang telah mampu mengelola 846 juta transaksi pada kuartal I/2024, meningkat 41,7% secara YoY.

Adapun, nilai transaksi Livin’ by Mandiri pada kuartal I/2024 telah menembus Rp921 triliun yang juga tumbuh sebesar 27,4% bila dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun lalu.

“Kehadiran Livin’ by Mandiri telah berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan nonbunga perseroan, yang tecermin dari fee based income Livin’ by Mandiri sebesar Rp557 miliar atau naik 25,5% secara YoY,” katanya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Bank Digital Kalah Saing?

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda tak menampik fakta bahwa pada skala tertentu, pendapatan dari layanan aplikasi yang mereka kembangkan ternyata memberikan keuntungan bagi perbankan

“Menarik menyimak pengembangan super apps di bank-bank besar karena saat ini pendapatan dari biaya layanan selain bunga kredit [noninterest income] meningkat,” katanya kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024)

Maka tidak ayal, kata Nailul, bahwa sederet bank mengembangkan super apps yang dapat memperluas skala layanan dari layanan bank itu sendiri.

Kata Nailul, kini perbankan tidak lagi hanya mengandalkan pendapatan dari margin bunga, namun pengembangan layanan perbankan melalui aplikasi juga mampu membuat para nasabahnya cukup intens melakukan transaksi.

“Jika pengembangan superapps bisa optimal, nasabah juga akan otomatis mengikuti dan dana masyarakat tidak mengalir ke dompet digital, melainkan tetap di bank tersebut, CASA akhirnya bisa optimal,” ujarnya.

Akan tetapi Nailul mewanti-wanti di tengah masifnya pengembangan ke arah digitalisasi keuangan bisa membuat super apps perbankan mampu menjadi shadow bagi bank digital di mana bisa jadi berbahaya bagi bank digital.

“Bank besar ini sudah punya nama di perbankan, juga merambah ke teknologi, maka bank digital harus memperluas juga layanan digitalnya,” ujarnya.

Alhasil, dia menyebut saat ini kuncinya adalah di ekosistem digital yang dimiliki oleh bank digital dan bank konvensional.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sampai dengan saat ini terdapat dua Unit Usaha Syariah yang telah memenuhi persyaratan kewajiban untuk mengajukan permohonan spin off pada 2025.

Hal ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae ketika disinggung soal pipeline spin off tahun ini. Dia menyampaikan bahwa terkait dengan spin off Unit Usaha Syariah, OJK telah mengeluarkan POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

“[Di mana] ini mengatur tentang kewajiban spin off bagi Unit Usaha Syariah yang telah memiliki aset 50% dari aset induk dan/atau total aset mencapai Rp50 triliun,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sejauh ini, memang UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) diharuskan menjalankan pemisahan atau spin off menjadi bank umum syariah (BUS).

Adapun, menurut Dian, OJK sebenarnya memiliki kewenangan untuk mendorong paksa aksi konsolidasi.

"Kami itu juga berbicara dengan bank [terkait proyeksi konsolidasi]. Memantapkan konsep lah, kira-kira begitu siapa yang akan merger. Akan tetapi kami belum kepikiran untuk melakukan merger paksa," ujar Dian, Kamis (27/6/2024).

Dia mengatakan OJK masih memberi waktu industri perbankan syariah untuk menjalankan konsolidasi sesuai arah bisnisnya. Pihaknya juga tetap akan terus memberikan dukungan terhadap inisiatif konsolidasi itu sebagai bagian dari upaya mewujudkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027.

"OJK juga terus melakukan komunikasi terkait berbagai persiapan yang dilakukan oleh industri perbankan untuk merespon ketentuan mengenai spin off," ujar Dian.

UUS BTN dan CIMB Niaga

BTN sendiri akan menjalankan pemisahan atau spin off UUS menjadi bank umum syariah (BUS). Adapun, modal yang harus tersedia bagi bank hasil spin off itu nantinya mencapai Rp6 triliun.

Tercatat, UUS BTN yakni BTN Syariah telah membukukan aset Rp54,8 triliun pada kuartal I/2024, naik 17,9% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan BTN telah mempersiapkan langkah spin off BTN Syariah, termasuk modal bagi bank umum syariah hasil spin off itu nantinya.

"Kami siapkan spin off UUS Rp1,5 triliun-Rp6 triliun untuk total capital," kata Nixon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Modal tersebut disiapkan BTN agar bank hasil spin off tersebut masuk ke dalam kategori minimal kelompok bank dengan modal inti (KBMI) II.

"Sekarang sih di kami sudah ada Rp4 triliun ya, tapi kan karena masih UUS, bukan dicatat sebagai modal, hanya seakan-akan kami taruh duit di UUS, seakan-akan. Jadi mungkin nambahnya enggak banyak, paling Rp1 triliun," tutur Nixon.

Berdasarkan timeline, penyediaan modal bagi bank hasil spin off bank syariah BTN dilakukan pada semester I/2025.

Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan mengacu ketentuan dari OJK, UUS CIMB Niaga atau CIMB Niaga Syariah harus spin off. Di mana, CIMB Niaga Syariah telah membukukan aset mencapai Rp64,59 triliun pada kuartal I/2024.

Saat ini, CIMB Niaga dikabarkan sedang dalam persiapan untuk spin off UUS-nya. CIMB Niaga pun telah berkonsultasi dengan OJK serta regulator terkait lainnya dalam menjalankan spin off.

"Akan mulai proses spin off tahun depan," kata Lani kepada Bisnis pada Rabu (12/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang membatalkan pencabutan izin PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyatakan pihaknya mengikuti upaya hukum kasasi sesuai ketentuan yang berlaku. "OJK telah menyatakan kasasi atas PTTUN tersebut dan sedang menyusun memori kasasi yang akan diajukan pada batas waktu yang telah ditentukan ketentuan perundangan," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya yang dikutip pada Rabu (10/7/2024).

Ogi menambahkan bahwa tim likuidasi saat ini masih bekerja untuk menelusuri dan mencari aset yang ada. Kresna Life diketahui menjual produk berupa PIK dan KLita sebagian besar secara ritel kepada nasabah perorangan. Informasi terakhir yang disampaikan ke OJK menunjukkan jumlah polis Kresna Life sekitar 7.000 polis, yang hampir seluruhnya merupakan polis nasabah perorangan.

Sebelumnya, OJK menegaskan bahwa pencabutan izin usaha Kresna Life bertujuan melindungi konsumen dari kerugian yang semakin besar serta mencegah bertambahnya calon konsumen baru yang dirugikan. Pencabutan izin usaha Kresna Life dilakukan setelah proses pengawasan yang cukup panjang, baik melalui pemeriksaan langsung maupun tidak langsung.

"OJK menemukan adanya konsentrasi investasi dana asuransi Kresna Life pada saham-saham yang dinilai terafiliasi grup Kresna dan pencatatan kewajiban yang lebih kecil dari seharusnya, yang menyebabkan rasio solvabilitas [risk based capital] lebih rendah dari ketentuan," tulis OJK dalam keterangan resmi pada Jumat (5/7/2024).

Sebelum mencabut izin usaha, OJK telah memberikan kesempatan perbaikan yang cukup panjang untuk mendorong Kresna Life segera memperbaiki kondisi keuangannya. OJK juga secara konsisten menerbitkan sanksi untuk setiap jenis pelanggaran ketentuan yang terjadi secara bertahap, serta memberikan waktu kepada direksi maupun pemegang saham untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Namun, menurut OJK, Kresna Life tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas sesuai ketentuan dan tidak dapat menutup defisit keuangan melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali (PSP) atau mengundang calon investor.

Bisnis.com, JAKARTA – Ancaman serangan siber makin berkembang hingga sulit dideteksi seiring dengan kemajuan teknologi. Bahkan, tujuan serangan siber kian beragam demi keuntungan finansial.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional Satu Jabodebek dan Banten Roberto Akyuwen mengatakan apabila dulu serangan ransomware hanya bertujuan untuk memperoleh uang tebusan, di mana setelah pembayaran, masalah terselesaikan. Namun, sekarang pelaku kejahatan siber mampu mengganggu sistem perbankan tanpa diduga.

“Ada yang hanya sekadar iseng dan ada juga yang masuk ke dalam kategori kejahatan serius demi keuntungan finansial. Keuntungan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti profit pribadi hingga biaya politik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024)

Lebih lanjut, dia menyebut industri perbankan akan terus menjadi sasaran serangan siber yang makin canggih. Salah satu sasaran dari serangan siber perbankan saat ini adalah rantai suplai (supply chain attacks).

“Kalau dulu dia [serangan siber] lebih mendekati end user, atau core system bank. Sekarang, karena kita terpapar dengan banyak sistem. Ketika core banking system meningkat, biasanya kita tingkatkan kapasitasnya. Ini yang membuat kita lebih terekspose, mendatangkan risiko serangan siber,” ucapnya.

Dia melanjutkan, dalam melawan serangan siber tersebut, memang ada konsekuensi yang harus ditanggung perbankan. Pasalnya, serangan siber di sektor keuangan hampir tiga kali lebih banyak dibandingkan industri lainnya.

“Ada tren keamanan siber untuk menggambarkan tentang konsekuensi yang harus ditanggung oleh suata lembaga jasa keuangan khususnya bank ketika berhadapan dengan serangan siber,” ujar Roberto.

Adapun, insiden kebocoran data dapat menyebabkan peningkatan biaya yang sangat besar bagi perbankan. Selain itu, untuk mengimplementasikan dan mengelola infrastruktur keamanan siber, diperkirakan akan meningkat lebih dari 40% pada 2025.

Kemudian, bank perlu meningkatkan penggunaan biometrik dan token, karena bank-bank mulai mengenalinya sebagai suatu solusi yang berguna dalam pengendalian keamanan pembayaran.

“Para nasabah mulai menggunakan biometrik untuk aktivitas-aktivitas perbankan, seperti otentifikasi pada mobile banking, melakukan transaksi pada ATM, dan pembayaran,” jelasnya.

Ke depannya, kata Roberto, nasabah juga akan lebih memilih jalur digital. Untuk itu, bank-bank perlu menyediakan pula otentifikasi dan proses pengendalian akses yang lebih canggih.

“Tentunya hal tersebut tanpa mengorbankan pengalaman nasabah,” tutup Roberto.