Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerja sama dengan Bank Negara Malaysia (BNM) terkait dengan potensi kolaborasi di bidang perbankan syariah, keuangan berkelanjutan, dan perkembangan lembaga jasa keuangan (LJK) kedua negara.

Dalam keterangan resmi OJK pada Sabtu (28/9/2024), pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Gubernur BNM Abdul Rasheed Ghaffour di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda yang bermanfaat untuk pembahasan terkait keuangan dan ekonomi kedua negara.

“Pertemuan kali ini membahas tentang pembiayaan dan perbankan syariah dan juga menyangkut keuangan berkelanjutan dan climate risk serta bidang lain yang menjadi kepentingan bersama dengan skala yang lebih besar. Tidak hanya antar regulator tetapi juga ekonomi kedua negara,” kata Mahendra.

Secara khusus pertemuan membahas perkembangan industri perbankan syariah, inisiatif dalam mengembangkan kebijakan climate risk management, aspek pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas green finance yang dijalankan oleh LJK serta upaya untuk meningkatkan implementasi dari sustainable finance melalui knowledge sharing terkait best practices dari climate risks.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BNM Abdul Rasheed Ghaffour menyampaikan apresiasi atas pertemuan Bilateral OJK dan BNM yang akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak.

“Saya yakin kita menghadapi tantangan yang sama. Pengalaman, pandangan dan wawasan yang kita diskusikan hari ini akan sangat berguna bagi kita. Pertemuan ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi kami untuk memperkuat dan memperluas kerja sama,” kata Gubernur Abdul Rasheed.

Selain itu, kedua Otoritas juga bermaksud untuk melakukan amendemen terhadap Memorandum of Understanding (MoU) antar kedua otoritas yang ditandatangani pada 29 April 2016 dan masih berlaku hingga saat ini.

Kedua otoritas sepakat untuk menambahkan area kerja sama terkait financial technology melalui amendemen MoU tersebut. Melalui pertemuan ini, kedua otoritas berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan kolaborasi di sektor jasa keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Platform keuangan digital kini menjadi bagian penting dari sektor keuangan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, terutama kalangan generasi Z atau gen Z, untuk memiliki literasi finansial yang baik.

Sebagai salah satu upaya memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat dan risiko keuangan digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan literasi finansial bagi masyarakat, termasuk mahasiswa, di berbagai daerah.

Kemarin, OJK menggelar acara OJK Mengajar menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) OJK ke-13 di Universitas Bengkulu, Jumat (27/9/2024).

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Hasan Fawzi hadir menyampaikan materi literasi keuangan digital di hadapan sekitar 700 mahasiswa yang hadir di Ruang Serbaguna Universitas Bengkulu.

“Generasi Gen-Z harus memiliki pemahaman mengenai cara menggunakan platform keuangan digital yang kini menjadi bagian penting dari sektor keuangan dan memahami risiko dalam penggunaannya. Risiko tersebut dapat kita cegah dengan semakin berhati-hati dalam melindungi data pribadi dan keuangan kita menggunakan mekanisme pengamanan yang baik dalam menggunakan platform digital dan mampu mengenali bentuk penipuan di platform digital,” kata Hasan dalam keterangan resmi, Sabtu (28/9/2024).

Lebih lanjut Hasan menyampaikan bahwa dalam meningkatkan inovasi dan literasi keuangan digital, OJK mengembangkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan keterampilan digital bagi seluruh lini masyarakat, antara lain menyusun dan mensosialisasikan modul terkait inisiatif Literasi Keuangan Digital bagi masyarakat.

Lalu, mengembangkan Fintech Center OJK dalam upaya meningkatkan jumlah inovasi di sektor keuangan dan mengembangkan regulatory sandbox dalam memfasilitasi konsultasi terkait Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

“Tentunya potensi inovasi ini tidak akan ada habisnya mengingat mahasiswa sebagai Gen-Z memiliki pola pikir yang kreatif, kesadaran sosial yang tinggi, dan semangat kewirausahaan yang besar. Kami yakin potensi ini dapat membawa perubahan yang signifikan kepada sektor keuangan serta berperan dalam membangun sistem keuangan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan,” tambah Hasan.

OJK berharap melalui OJK Mengajar ini, para mahasiswa dapat memahami potensi dan risiko layanan dan produk keuangan digital di sektor keuangan dan selanjutnya dapat berperan sebagai penggerak dalam upaya meningkatkan literasi keuangan digital kepada lingkungan sekitarnya.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen OJK untuk terus berkontribusi dalam menciptakan industri jasa keuangan yang berdaya saing global serta memperkuat peran sektor keuangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan kuliah umum tersebut Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Bengkulu Rina Suthia Hayu, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi, Sekretariat Satgas Pasti OJK Hudiyanto, dan Kepala OJK Provinsi Bengkulu Ayu Laksmi Syntia Dewi.

Dalam kesempatan tersebut, Rina mengapresiasi kegiatan OJK Mengajar ini dan berharap kegiatan yang diselenggarakan dapat memberikan wawasan dan dampak yang besar bagi kehidupan mahasiswa sebagai salah satu langkah strategis terutama dalam membentuk generasi yang lebih siap menghadapi dinamika kehidupan ekonomi di era modern.

“Dengan kemampuan memahami pengelolaan keuangan yang baik kita bisa menghadapi tantangan ekonomi global, mengelola keuangan pribadi secara bijak dan kita bisa menciptakan peluang menuju kemandirian finansial. Pengetahuan tentang investasi, manajemen keuangan dan perencanaan keuangan itu bukan lagi hal yang sulit saat ini. Itu sangat relevan yang harus kita kuasai supaya kita bisa masuk ke dunia bisnis,” kata Rina.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir Agustus 2024 BRI telah berhasil menyalurkan KUR kepada 2,6 juta debitur UMKM dengan total nilai mencapai Rp126,12 triliun.

Penyaluran KUR BRI hingga akhir Agustus 2024 setara dengan 76,44% dari total target penyaluran di tahun 2024 sebesar Rp165 triliun. Apabila dirinci, mayoritas penyaluran KUR BRI didominasi oleh sektor produksi sebesar 59,41%. Sektor produksi ini diantaranya sektor pertanian, perikanan, industri dan jasa lainnya. Di sisi lain, BRI juga berhasil menjaga kualitas KUR yang disalurkan. Hal ini tercermin dari rasio NPL KUR yang berada di kisaran 2,31%.

Penyaluran KUR oleh BRI ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen BRI dalam mendukung sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dengan bunga yang rendah dan persyaratan yang mudah, KUR BRI diharapkan mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan bahwa pihaknya menyadari pentingnya peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, BRI terus mengakselerasi penyaluran KUR untuk memastikan bahwa pelaku UMKM di berbagai pelosok negeri mendapatkan akses modal yang mereka butuhkan untuk bangkit dan berkembang," imbuhnya.

BRI tidak hanya memberikan akses pembiayaan yang inklusif melalui KUR, tetapi juga mendukung pelaku usaha melalui pendampingan dan edukasi. BRI aktif memberikan pelatihan manajemen keuangan, pengembangan usaha, serta strategi digitalisasi untuk memperkuat daya saing pelaku UMKM di era ekonomi digital. Dengan demikian, para penerima KUR tidak hanya mendapatkan pembiayaan, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola usaha secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan. “Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya,” ujar Sunarso.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting. Sebab kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan.

Ketiga, tentang aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. Keempat, Sunarso mengatakan UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan. Baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan.

Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM. “Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menjelaskan bagaimana tren investasi dana pensiun berjalan usai Bank Indonesia (BI) pangkas suku bunga acuan jadi 6% pada September ini.

Adapun OJK mencatat per Juni 2024 penempatan investasi DPLK di deposito secara bulanan atau month-to-month (mtm) turun 5,2% menjadi Rp69,15 triliun dibanding Rp73,01 triliun di Mei 2024. Sementara, penempatan investasi di obligasi korporasi naik 7,9% year-on-year (yoy) menjadi Rp12,71 triliun dibanding Rp11,77 triliun pada Juni 2023.

Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK Syarif Yunus mengatakan tren tersebut tidak akan berubah usai BI pangkas suku bunga.

"Seharusnya tidak berubah karena saat suku bunga turun trennya obligasi naik. Mungkin karena obligasi memang lebih menarik daripada deposito yang cenderung turun akibat suku bunga," kata Syarif kepada Bisnis.com, Jumat (27/9/2024).

Syarif menjelaskan pada dasarnya penempatan investasi oleh DPLK sebenarnya dipilih oleh peserta dana pensiun. Maka dari itu menurutnya penting untuk memberikan edukasi kepada dana pensiun.

Sementara itu tren yang sama juga terjadi pada penempatan dana pensiun DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). OJK mencatat penempatan investasi DPPK PPIP di deposito per Juni 2024 turun 11,37% yoy menjadi Rp4,58 triliun, dari Rp5,28 triliun di Juni 2023. Sedangkan penempatan investasi di obligasi korporasi naik 6,23% yoy menjadi Rp9,66 triliun dibanding Rp9,09 triliun di Juni 2023.

Staf Ahli Asosiasi ADPI, Bambang Sri Muljadi menjelaskan DPPK PPIP diharuskan menempatkan pada portofolio deposito berjangkan dan/atau SBN yang disesuaikan dengan usia dan jangka waktu peserta dana pensiun ketika masuk usia pensiun atau life cycle fund.

"Dan tentu saja bilamana suku bunga deposito turun DPPK PPIP akan men-switch ke SBN dan obligasi korporasi untuk pendanaan peserta yang belum memasuki usia life cycle," kata Bambang.

Sebagai pengelola dana pensiun, Bambang memastikan komitmen DPPK melaksanakan investasi agar mendapatkan imbal hasil yang konsisten dalam rangka mendukung pengembangan dana. "Namun juga tidak boleh agresif agar terhindar pula dari risiko investasi," pungkasnya.

Bisnis, JAKARTA --- Proses spin off usaha syariah (UUS) perusahaan asuransi paling lambat harus selesai akhir 2026 meski lini bisnis usaha asuransi syariah di Indonesia terhitung masih minim.

Saat ini, terdapat 41 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) kepada OJK. Dari total itu, 29 UUS melakukan pendirian perusahaan sendiri dan 12 UUS memilih pengalihan portofolio.

Spin off ini menjadi satu dari lima berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (28/9/2024). Berikut selengkapnya.

1. Upaya Kerja Target Spin Off Asuransi

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menjelaskan, bagi perusahaan yang tidak akan membentuk perusahaan asuransi syariah, OJK meminta perusahaan untuk mengalihkan portofolio syariah yang ada saat ini ke perusahaan asuransi syariah yang sudah memiliki izin usaha sehingga hak pemegang polis tetap dapat dipenuhi.

Pengalihan ini, kata dia, merupakan transaksi usaha yang biasa dan akan tergantung pada kesepakatan perusahaan asuransi yang akan mengalihkan dan yang akan menerima. “Kami terus mengawasi proses ini dan juga mengkaji langkah selanjutnya jika transaksi ini tidak dapat dilaksanakan,” kata Iwan kepada Bisnis, dikutip Jumat (26/9/2024).

Iwan menjelaskan, pemisahan UUS telah diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomo11 Tahun 2023. Sesuai amanat regulasi itu, pemisahan UUS asuransi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, atau mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang sudah memiliki izin usaha.
Syarat yang harus dipenuhi antara lain dana tabarru’ dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

2. Perorangan yang Kian Kepayahan

Badan Pusat Statistik (BPS) pernah mencatat, kontribusi rumah tangga terhadap laju perekonomian kira-kira mencapai 54%—55%. Lebih dari separuh dari kontribusi komponen pengungkit pertumbuhan ekonomi lainnya seperti konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, ekspor-impor, dan investasi.

Data ini menunjukkan konsumsi rumah tangga menjadi tumpuan utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri melaju lebih tinggi lagi. Persoalannya, konsumsi rumah tangga pada tahun ini cenderung kurang bertenaga. Segmen rumah tangga yang mengandalkan perorangan, benar-benar sedang kepayahan.

Melihat data Bank Indonesia pada Agustus 2024, penyaluran kredit untuk golongan perorangan tumbuh 5,7% year-on-year (YoY) dengan nilai outstanding Rp3.417,1 triliun. Kelompok perorangan itu berkontribusi sekitar 46% dari total kredit sampai dengan Agustus 2024 yang mencapai Rp7.441,9 triliun.

Meski masih tercatat tumbuh, pergerakan pada Agustus tahun ini cenderung melambat. Pertumbuhan kredit perorangan itu jauh di bawah angka sebelum pandemi Covid-19 pada 2019 yang mencapai 8,8%. Sebaliknya, permintaan oleh korporasi melaju hingga 15,7% YoY pada Agustus 2024 dengan nilai kredit yang disalurkan mencapai Rp3.964,1 triliun.

3. Mengatasi Tantangan Bisnis Era Digital Adopsi Teknologi Cloud

Seiring dengan percepatan adopsi cloud, digital native business (DNB) di Asia menghadapi tantangan keamanan dan kompleksitas teknologi yang semakin meningkat, dan menimbulkan risiko bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

DNB merupakan perusahaan yang menggunakan teknologi digital secara agresif, menjadikan teknologi canggih sebagai DNA mereka. Bisnis generasi era digital (DNB) muncul di era internet dan dibangun menggunakan teknologi terkini yang tersedia saat diciptakan.

Menurut IDC, DNB diperkirakan akan menghabiskan US$128,9 miliar untuk teknologi pada 2026, dengan pertumbuhan pengeluaran tertinggi dalam teknologi berbasis cloud sekitar 37,3%, sementara perangkat lunak non-cloud 16%, dan layanan teknologi informasi 11%.

Studi Akamai Technologies bertajuk Asia’s Digital Native Businesses Priorities Security for Sustainable Growth mengungkap bahwa 3 dari 4 DNB di wilayah ini menggunakan teknologi cloud dengan fokus pada efisiensi dan produktivitas.

“Sekitar 29% bahkan telah melakukan migrasi sepenuhnya ke cloud,” kata Kepala Teknologi Akamai Jay Jenkins saat acara Editors’ Roundtable: Studi Terbaru Akamai “Asia’s Digital Native Businesses Prioritize Security for Sustainable Growth.

4. Skenario Pengungkit Penghiliran Komoditas Kelapa

Penghiliran menjadi agenda penting untuk pengembangan komoditas kelapa. Sebagai tanaman berbasis rakyat, komoditas kelapa di Tanah Air masih menyimpan potensi tersembunyi yang bisa dioptimalkan.

Adapun program penghiliran atau hilirisasi kelapa menjadi bagian dari amanat RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) akan merisilis Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2024-2025, salah satu yang digaungkan adalah mencari nilai tambah dari komoditas kelapa untuk di ekspor.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Leonardo A.A Teguh Sambodo mengatakan kelapa menjadi salah satu komoditas utama untuk ekspor selain komoditas kelapa sawit dan batu bara. Mengingat, pengekspor kelapa dan produk turunannya menjadi yang terbesar ke-2 di dunia, hanya kalah dalam nilai dan ragam dibandingkan dengan Filipina.

Hanya saja, saat ini ekspor kelapa Indonesia masih bertumpu pada produk mentah atau kelapa bulat. Tercatat, sebanyak 756,98 juta kelapa bulat masih di ekspor dengan pajak ekspor 0%. Sedangkan sebanyak 52,34% pemanfaatan dalam bentuk kopra untuk diolah menjadi minyak kelapa.

5. Alat Berat Butuh Stimulus Agar Tak Berkarat

Industri alat berat membutuhkan kemudahan importasi komponen yang menjadi kunci agar persaingan antara produsen lokal dan agen completely built up (CBU) dapat berjalan tetap sehat.

Baru-baru ini, Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) meminta atensi pemerintah mendorong produksi alat berat dalam negeri melalui kemudahan importasi komponen atau bahan baku.

Ketua Umum Hinabi Giri Kus Anggoro mengatakan, kebutuhan impor bahan baku untuk alat berat masih besar, sementara industri tengah berupaya menjaga daya saing produk lokal agar tak kalah saing dengan impor alat berat completely built-up (CBU) yang lebih murah.

"Untuk bisa lebih bersaing dengan barang impor built-up yang relatif lebih murah karena adanya FTA [free trade agreement], maka yang pertama adalah kemudahan importasi bahan baku untuk industri, mengingat 40-50% komponen alat berat masih impor," kata Giri kepada Bisnis, awal pekan ini.

Dia mencontohkan komponen berupa ban alat berat yang masih sulit diproduksi dalam negeri sesuai kebutuhan nasional. Padahal, kebutuhan ban untuk industri alat berat cukup besar yakni rata-rata 4.000-5.000 unit per tahun dengan nilai berkisar Rp70 miliar--Rp80 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Generasi muda, khususnya gen Z, merupakan kelompok besar dalam demografi Indonesia dengan jumlah sekitar 75 juta jiwa atau 27% dari total penduduk Indonesia. Namun, tren you only live once (YOLO) hingga fear of missing out (FOMO) bisa mengancam kesehatan keuangan anak muda.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan tak jarang muncul berbagai kasus yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya gen Z, akibat pemahaman atau literasi terkait dengan pemanfaatan produk dan layanan keuangan digital yang kurang.

Hasan menyebut dengan era digital saat ini, literasi keuangan makin terasa dibutuhkan, karena teknologi tidak hanya mengubah cara masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan, tetapi juga memberikan dan menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam penggunaan layanan keuangan.

Beberapa fenomena yang berpotensi merugikan keuangan anak muda yaitu, pertama tren YOLO. “Jangan sekarang ikut-ikutan dan terbawa-bawa arus gaya seperti YOLO misalnya. You only live once,” ujarnya dalam Festival Literasi Finansial 2024 “Kami Generasi Siap Finansial”, Jumat (27/9/2024).

Di mana, lanjutnya, ketika seseorang mendapat kelebihan uang sedikit, langsung menghabiskan uang, tanpa berpikir bagaimana merencanakan pengelolaan uang dan investasi untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan datang.

Kedua, Hasan juga menyinggung soal fenomena FOMO, fear of missing out, kondisi bahwa anak muda kerap memilih produk dan layanan keuangan digital hanya atas dasar takut jika tidak mengikuti tren dan cenderung tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Ketiga, kata Hasan, anak muda harus menghindari FOPO, fear of public opinion, fenomena yang kini marak terlihat dalam penggunaan media sosial.

“Di mana teman-teman adik-adik mahasiswa dalam memilih suatu produk dan layanan keuangan digital ini hanya berdasarkan perasaan untuk takut jika mendapatkan kritik dari orang-orang sekitar atau tidak mendapatkan tanda like yang banyak gitu ya. Ini juga tentu harus kita hindari,” ujarnya.

Lebih lanjut, OJK juga menyebut untuk selalu waspada terhadap modus penawaran layanan keuangan, jangan mudah percaya dengan orang lain dan berhati-hati dalam membagikan informasi dan data pribadi kepada orang lain termasuk media sosial.

“Jadi, ini biasanya ada upaya social engineering di mana teman-teman tanpa sadar membagikan data pribadi rahasia yang tidak seharusnya dibagikan,” ucapnya.
Menurutnya, modus yang terjadi biasanya menjadi celah masuk penggunaan data untuk keperluan layanan ilegal atau tindakan yang merugikan kelompok masyarakat. Selain itu, dia mengingatkan untuk selalu memeriksa setiap produk dan layanan keuangan yang ditawarkan haruslah memiliki izin yang resmi dari otoritas yang berwenang.

“Kalau ditawarkan sesuatu yang menggiurkan dan tidak masuk akal misalnya berikan imbal hasil atau tawaran bunga yang sangat tinggi 10%-20% sebulannya gitu. Tentu ini sesuatu yang harus kita periksa lebih lanjut dan kita curigai lebih awal,” ujarnya.

Kesehatan Finansial Anak Muda Indonesia

OJK juga mengungkapkan bahwa skor kesehatan finansial generasi muda Indonesia masih tergolong rendah. Menurut OCBC NISP Financial Fitness Index, skor kesehatan finansial generasi muda di Indonesia hanya mencapai 40,06, jauh di bawah Singapura yang memiliki skor 62.

Sekretariat Satgas Pasti OJK Hudiyanto menjelaskan meski kondisi keuangan belum stabil, akan tetapi anak muda Indonesia kerap berperilaku konsumtif yang cenderung menghabiskan uang untuk hiburan dan gaya hidup.

“Anak-anak muda di Indonesia ini mohon maaf ya, ekonominya belum kuat, uangnya masih pas-pasan. Tapi gayanya minta ampun. [Sementara] anak muda di Singapura yang mungkin orang tuanya mapan dan lain-lain itu angkanya 62,” ujarnya.

Dia pun menyoroti data yang menunjukkan 56,6% generasi Z belum mulai menyisihkan uang untuk kebutuhan di masa depan.

Berdasarkan Indonesia Gen Z Report (2022), pembelanjaan impulsif, seperti makanan dan hiburan, menghabiskan 18,69% hingga 70,59% pengeluaran Gen Z

Padahal, untuk saat ini penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dan milenial. Dalam tujuh tahun ke depan, seluruh generasi Z akan memasuki usia produktif. Hal ini dinilai sebagai peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melihat kondisi yang ada, Hudiyanto berharap agar generasi muda bisa bangkit dan mulai memperbaiki kebiasaan keuangan demi masa depan yang lebih baik, terutama dengan memperhatikan literasi dan inklusi keuangan.

Tercatat, saat ini indeks literasi keuangan di Indonesia berada di angka 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 75,02%, menciptakan kesenjangan (gap) sebesar 9,59%.

Kesenjangan ini berpotensi meningkatkan risiko, seperti masyarakat yang salah dalam menggunakan produk keuangan, mudah tertipu, atau tidak bisa mengelola penghasilannya dengan baik.

Bahkan, menurutnya risiko tersebut akan makin meningkat karena rendahnya literasi digital di Indonesia, yang berada di peringkat 56 dari 63 negara.

Dia pun menekankan pentingnya belajar mengelola keuangan sejak dini, dengan cara tidak konsumtif, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, membiasakan diri untuk berhemat, dan jika terpaksa berutang, memastikan utang tersebut untuk hal produktif.

Selain itu, generasi muda harus mulai belajar berinvestasi yang aman dan menghindari pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol).

Bisnis.com, JAKARTA— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk (BBRI) mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui Program BRI Peduli Yok Kita GAS (Gerakan Anti Sampah) yang diselenggarakan di tengah persiapan perhelatan Internasional Indonesian MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Perseroan menyelenggarakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan guna mendorong pengelolaan sampah terpadu dengan menerapkan prinsip sistematis, menyeluruh, berkesinambungan serta mengutamakan pemberdayaan.

Bertepatan dalam peringatan World Clean Up Day yang setiap tahunnya diperingati pada 20 September, Program Yok Kita GAS Bank BRI menggelar pelatihan pengelolaan sampah untuk 300 peserta. Nantinya, peserta pelatihan menjadi petugas pengelola sampah selama eventMotoGP berlangsung pada 26-29 September 2024.

“Pelatihan ini berfokus pada mekanisme pemilahan dan pengelolaan sampah organik dan anorganik dengan berbagai metode inovatif,” tulis Wakil Direktur Utama Catur Budi Harto dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (28/9/2024).

Pelatihan juga memberi pengetahuan perihal pembuatan ecoenzym dan Pupuk Organik Cair (POC). Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterampilan masyarakat tentang pemanfaatan sampah secara ekonomis. Pelatihan juga mengedepankan prinsip 9R (Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Recondition, Remanufacture, Repurpose, Recycle, dan Recover) sebagai panduan dalam pengelolaan sampah.

Sebanyak 300 petugas yang dilatih tersebut, akan mengelola sampah di area Sirkuit Mandalika seluas 1200 hektare. Sampah akan ditimbang, dihitung, dan dikelola dengan baik sesuai dengan jenisnya. Ke depannya, Program Yok Kita GAS ini diharapkan menjadi penopang pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan juga menjadi alternatif pendapatan ekonomi masyarakat.

Catur mengungkapkan bahwa BRI berkomitmen membangun budaya keberlanjutan melalui program Zero Waste to Landfill, yang mencakup edukasi bagi pekerja tentang pengelolaan sampah dan pentingnya keberlanjutan lingkungan.

“Sebagai bagian dari program ini, BRI juga memperkenalkan mesin Reverse Vending Machine (RVM) di Mandalika untuk mendaur ulang botol plastik,” imbuhnya.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja dan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Melalui Program RVM Botol Plastik BRI Peduli – Tukar Botolmu Raih Poinmu, BRI memperkenalkan dua mesin RVM di Mandalika untuk mendaur ulang botol plastik. Bagi masyarakat yang memasukkan botol plastik ke mesin ini, akan mendapatkan poin, yang bisa ditukarkan menjadi saldo e-wallet.

Catur menambahkan dua program tersebut merupakan upaya BRI untuk memeriahkan World Clean Up Day yang menjadi bagian dari komitmen BRI untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

“Kami percaya bahwa inisiatif ini akan membantu masyarakat lokal dalam mengelola sampah dengan lebih efektif dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) akan menghentikan publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) mulai 1 Januari 2026.

Sebagai tindak lanjut penghentian tersebut, National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR) menerbitkan panduan transisi pengakhiran JIBOR.

Panduan ini memberikan informasi mengenai latar belakang diskontinuitas JIBOR, timeline transisi JIBOR, dan pedoman persiapan serta rekomendasi transisi JIBOR yang dapat menjadi acuan bagi pelaku pasar.

Untuk diketahui, NWGBR beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valas Indonesia (APUVINDO).

Panduan tersebut memberikan informasi mengenai latar belakang diskontinuitas JIBOR, timeline transisi JIBOR, dan pedoman persiapan serta rekomendasi transisi JIBOR yang dapat menjadi acuan bagi pelaku pasar.

“Panduan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses transisi JIBOR, dan membantu pelaku usaha serta seluruh stakeholder memahami proses reformasi referensi suku bunga rupiah dari JIBOR menuju INDONIA,” seperti tertulis dalam keterangan resmi yang dipublikasikan oleh NWGBR, Jumat (27/9/2024).

Empat Langkah Bagi Pelaku Pasar

Dalam panduan tersebut, NWGBR juga merekomendasikan pelaku pasar yang memiliki eksposur JIBOR untuk melakukan empat langkah utama.

Penggunaan suku bunga referensi alternatif/ Alternative Reference Rate (ARR) berupa INDONIA dan Compounded INDONIA pada kontrak keuangan baru secara bertahap sejak 1 Januari 2025.

Tahapan tersebut dilakukan dengan perincian untuk tenor sampai dengan 1 minggu dimulai 1 Januari 2025, untuk tenor 1 bulan sampai dengan 3 bulan dimulai 1 April 2025, dan untuk tenor 6 bulan sampai dengan 12 bulan dimulai 1 Juni 2025.

Kedua, membentuk atau melanjutkan tim transisi untuk memastikan kelancaran proses transisi JIBOR.

Ketiga, agar para pihak memastikan kontrak legacy JIBOR telah memiliki fallback clause language, termasuk melakukan re-papering apabila diperlukan, serta keempat mengikuti terus perkembangan domestic benchmark reform.

Adapun, salah satu komponen pembentukfallback rateJIBOR adalahspread adjustment, yang merupakan metode penyesuaian atas perbedaan karakteristik risiko antara JIBOR denganAlternative Reference Rate(ARR) yaitu INDONIA.

Perhitungan spread adjustment setiap tenor akan menggunakan data 5 tahun ke belakang sejak trigger date pada tanggal 27 September 2024. Selanjutnya spread adjustment akan dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada akhir Oktober 2024.

Informasi dalam panduan disusun berdasarkan hasil diskusi antara anggota NWGBR dengan melibatkan pelaku pasar, dengan mengacu pada rekomendasi dan praktik terbaik di perbankan internasional.

Panduan tersebut juga memuat informasi mengenai konvensiAlternative Reference Rate(fallback rate) danspread adjustmentyang dapat dipertimbangkan pelaku pasar dalam menyusun kontrak keuangan baru maupunfallbackatas kontrak-kontrak JIBOR yang jatuh tempo setelah berakhirnya publikasi JIBOR (kontraklegacyJIBOR).

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat terjadi aliran keluar modal asing sebesar Rp9,73 triliun pada pekan keempat September 2024.

“Berdasarkan data transaksi 23-26 September 2024, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp9,73 triliun,” kata Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melalui keterangan resmi, Jumat (27/9/2024).

Erwin menjelaskan, jumlah tersebut terdiri dari jual neto sebesar Rp2,88 triliun di pasar saham, Rp1,30 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan Rp5,55 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Adapun sepanjang 2024 atau hingga 26 September 2024, BI Mencatat aliran masuk modal asing di pasar saham mencapai Rp57,13 triliun dan di pasar SBN sebesar Rp31,07 triliun.

Pada periode yang sama, Erwin mengatakan bahwa aliran modal asing di SRBI tercatat mencapai Rp193,60 triliun.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 26 September 2024 adalah sebesar 67,36 bps, naik dibandingkan 20 September 2024 sebesar 67,28 bps.

Tingkat imbal hasil SBN 10 tahun pada Jumat pagi (27/9/2024) tercatat naik ke level 6,47%, dari 6,44% pada Kamis (26/9/2024).

Nilai tukar rupiah pada Jumat pagi (27/9/2024) tercatat menguat pada level (bid) Rp15.070 per dolar AS, dari level (bid) Rp15.160 per dolar AS pada Kamis (26/9/2024).

Dalam hal ini, Erwin mengatakan bahwa BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mengatakan penurunan suku bunga acuan atau BI Rate biasanya berdampak terhadap suku bunga dana pihak ketiga (DPK).

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan ketika suku bunga acuan diturunkan, bank cenderung menurunkan suku bunga simpanan untuk menjaga marjin bunga bersih (net interest margin/NIM).

“Namun, dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, karena setiap bank memiliki strategi berbeda dalam mengatur suku bunga simpanan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (27/9/2024)

Dia menyebut, manfaat penuh dari penurunan suku bunga acuan biasanya baru akan terasa dalam 6 bulan hingga satu tahun setelah keputusan diambil. Hal ini tergantung pada seberapa cepat bank menyesuaikan suku bunga simpanan dan bagaimana pasar merespons.

Lebih lanjut, kata Efdinal, ada beberapa strategi yang dilakukan Bank Oke guna terus mengelola NIM dan menjaga profitabilitas, seperti diversifikasi sumber pendapatan dengan meningkatkan pendapatan dari fee-based income.

Kemudian, optimalisasi biaya operasional, dengan mengurangi biaya operasional melalui efisiensi dan digitalisasi serta penyesuaian portofolio kredit dengan lebih fokus kepada segmen kredit yang memberikan margin lebih baik.

Selain itu, bank juga melakukan inovasi produk dengan menawarkan produk keuangan baru yang dapat menarik nasabah tanpa harus bergantung pada bunga tinggi

Adapun, menurutnya dengan pelonggaran moneter, sektor UMKM, properti hingga konsumsi juga diperkirakan akan tumbuh lebih cepat, lantaran dengan suku bunga yang lebih rendah, akses kredit akan lebih mudah.

“Sektor properti, di mana penurunan suku bunga dapat merangsang pembelian rumah dan investasi di sektor real estate. Lalu, sektor konsumsi [juga tumbuh] karena adanya peningkatan daya beli masyarakat dapat meningkatkan kredit konsumsi,” ucapnya.

Terkait kinerja, Bank Oke membukukan laba bersih Rp17,27 miliar hingga paruh pertama tahun ini atau semester I/2024, melesat 50,82% secara tahunan dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya Rp11,45 miliar.

Berdasarkan laporan keuangannya, DNAR sebenarnya mencatatkan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang naik tipis 2,4% yoy menjadi Rp300,68 miliar pada semester I/2024.

Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) Bank Oke susut dari 5,74% per Juni 2023 menjadi 5,58% per Juni 2024.

Namun, bank menekan beban operasional dari Rp279,77 miliar pada Juni 2023 menjadi Rp278,94 miliar pada Juni 2024.

Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) pun menurun dari 97,13% pada Juni 2023 menjadi 95,75% pada Juni 2024. Semakin susut rasio BOPO menunjukkan semakin efisiennya perbankan dalam menjalankan usahanya.

Dari sisi intermediasi, Bank Oke telah menyalurkan kredit sebesar Rp8,8 triliun pada kuartal II/2024, naik 2,67% yoy. Aset bank pun naik 7,16% yoy menjadi Rp11,45 triliun.

Adapun, di segi pendanaan, Bank Oke telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp6,36 triliun pada kuartal II/2024, naik 6,5% yoy. Bank tercatat menggenjot dana murah atau current account saving account (CASA) yang melonjak 38,88% yoy menjadi Rp1,28 triliun per Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM) sepakat melanjutkan kerja sama pertukaran mata uang lokal rupiah-ringgit dengan memperbarui perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal atau Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA).

Perjanjian yang ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank Negara Malaysia (BNM) Dato' Seri Abdul Rasheed Ghaffour di Jakarta, Jumat (27/9/2024), merupakan bentuk kerja sama keuangan bilateral yang lazim dilakukan oleh bank sentral.

Perjanjian ini memungkinkan suatu bank sentral untuk mendapatkan valuta asing dari bank sentral mitra dengan cara saling mempertukarkan mata uang lokal masing-masing negara, untuk kemudian dipertukarkan kembali pada saat jatuh tempo yang telah disepakati.

“LCBSA memungkinkan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai RM24 miliar atau Rp82 triliun untuk jangka waktu lima tahun ke depan,” ujar Perry dalam keterangan resmi.

Perry menyampaikan bahwa bank sentra memandang peningkatan kerja sama perjanjian LCBSA dengan BNM merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang mendukung berbagai kebijakan.

Mulai dari bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Pada saat yang sama berkontribusi terhadap pengembangan transaksi berbasis mata uang lokal kedua negara.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur BNM Dato Seri' Abdul Rasheed Ghaffour menyampaikan seiring meningkatnya perdagangan dan interkoneksi keuangan antara Malaysia dan Indonesia, pihaknya sangat menyambut baik kesepakatan untuk melanjutkan kerja sama dengan BI melalui pembaruan perjanjian LCBSA ini.

“Kerja sama LCBSA melengkapi kerja sama transaksi berbasis mata uang lokal [Local Currency Transaction – LCT] yang sudah berjalan dan saat ini menjadi skema utama dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi dalam mata uang masing-masing negara," tuturnya.

Adapun, kedua pihak pertama mengimplementasikan LCBSA pada 2019 dan diperpanjang pada tahun 2022.

Kesepakatan ini mencerminkan upaya kolaboratif dalam memperkuat ketahanan eksternal sekaligus mendukung penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi kedua negara.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) buka suara terkait penyesuaian suku bunga perbankan, termasuk tingkat suku bunga simpanan dan kredit di BTN yang tetap stabil.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan memang pada umumnya suku bunga kredit perbankan dapat turun lebih dahulu ketimbang suku bunga simpanan karena perbankan ingin meningkatkan pertumbuhan kreditnya.

“Pada saat yang sama, tren biaya dana di industri perbankan nasional masih cukup tinggi, sehingga perbankan cenderung untuk menjaga suku bunga simpanannya tetap stabil,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (27/9/2024).

Adapun, secara khusus, BTN tetap terus berupaya menurunkan biaya dana dengan meningkatkan porsi penghimpunan dana murah (current account saving account/CASA) dan menjaga pertumbuhan kredit secara seimbang.

“Tingkat suku bunga simpanan dan suku bunga kredit di BTN saat ini tetap stabil, sehingga belum dilakukan penyesuaian apapun,” ucapnya.

Di sisi lain, kata Ramon, BTN tetap menawarkan suku bunga KPR promo untuk program-program khusus yang memiliki jangka waktu tertentu.

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatat suku bunga kredit menurun, sedangkan suku bunga deposito atau simpanan meningkat pada Agustus 2024.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar, rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada Agustus 2024 sebesar 9,21%, menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 sebesar 9,23%.

“Sementara itu, suku bunga simpanan berjangka meningkat pada tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan masing-masing sebesar 4,76%; 5,47%; 5,46% dan 5,93% pada Agustus 2024,” tulis BI dalam laporannya, Senin (23/9/2024).

Adapun, bunga deposito per Agustus 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan Juli 2024, di mana masing-masing tercatat 4,75%; 5,41%; 5,44% dan 5,87%.

Di sisi lain, suku bunga simpanan berjangka tenor 24 pada Agustus 2024 sebesar 4,29% menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,39%.

Adapun, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan mengatakan penurunan bunga acuan tidak serta merta langsung diikuti penurunan bunga kredit dan bunga deposito.

Pasalnya, bank masih menunggu dampak dari penurunan bunga ini ke penurunan biaya dana alias cost of fund sesuai ekspektasi bank sebelum menyesuaikan bunga.

"Butuh waktu kurang lebih 1-2 bulan sebelum melakukan penyesuaian suku bunga. Kembali lagi, ini tergantung pada evaluasi bank atas biaya dana dan likuiditas bank," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (19/9/2024).