Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat berhati-hati memberikan informasi berupa data diri pribadi terutama seperti NIK, KTP serta foto wajah.

Pasalnya, ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk membuat rekening hingga akses pinjaman online tanpa izin korban.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan banyak kasus korban tidak menyadari bahwa data pribadi mereka digunakan secara tidak benar.

Apalagi, terkait permintaan data diri sebagai dalih, misalnya saat melamar pekerjaan atau untuk kepentingan lain yang sebenarnya tidak relevan.

“Karena pada dasarnya mereka [korban] tidak mengetahui bahwa datanya digunakan oleh pihak tidak bertangungjawab, [biasanya terjerat] lebih kepada [sifat] kepolosan, termasuk melamar pekerjaan,” katanya pada RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).

Adapun, dirinya menjelaskan dalam POJK/22 2023 tertuang bahwa OJK sudah sangat jelas mengatur terkait data kerahasiaan dan konsumen. Aturan ini juga telah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

"Dalam ketentuan tersebut kita mengatur bahwa PUJK wajing bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan data konsumen, termasuk mewajibkan persetujuan konsumen atas penggunaan data pribadi di luar tujuan awal," jelas wanita yang disapa Kiki ini.

Lebih lanjut, dia menyebut PUJK juga juga dilarang memberikan data konsumen ke pihak lain, kemudian PUJK juga dilarang menggunakan data pibadi konsumen yang telah mengakhiri penggunaan pelayanannnya, hingga larangan menggunakan data pribadi konsumen yang permohanan atas penggunaannya sempat ditolak.

“Jangan sampai misal kita ajukan kredit, dibilang ditolak, ternyata data kita digunakan oleh pihak lain,” tambahnya.

Terlepas dari hal tersebut, sebagaimana diketahui saat ini publik diramaikan oleh munculnya kabar dari, di mana seorang nasabah salah satu bank mengaku kaget tiba-tiba memiliki riwayat transaksi pinjaman online (pinjol) Rp10 juta ketika membuka platform digital BNI.

"Gais hati hati ya, Data aku disalah gunakan sama HRD tempat aku ngelamar kerja. dibuatin akun @BNI sampe ada history transaksi pinjol 10 juta. dan aku baru tau hari ini karena baru buka apk wondr," tulisnya di platform X pada beberapa waktu lalu.

Setelah mendapati riwayat transaksi janggal itu, dia langsung datang ke kantor cabang BNI. Kemudian, pihak BNI melalukan investigasi dengan langsung menghubungi perusahaan tempat HRD yang diduga menyalahgunakan data nasabah BNI itu.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan atas adanya kasus tersebut, pihak BNI langsung melakukan upaya pendalaman.

Menurutnya, penyalahgunaan pada kasus tersebut bisa saja terjadi di rekening payroll awal nasabah yang difasilitasi perusahaan. Meski begitu, pihak staf HRD-nya lah yang melakukan penyalahgunaan data sehingga terjadi kasus tersebut.

"Jadi, bukan salah wondr-nya. Enggak ada isu mengenai wondr. Dari sisi security-nya sih sudah kuat. Isunya tuh dulu dia [nasabah] pernah buka rekening saja," ujar Royke setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan peningkatan outstanding pembiayaan pada fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp64,56 triliun pada Mei 2024.

Angka tersebut meningkat 25,44% secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Peningkatannya pun lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode April 2024 yang meningkat mencapai 24,16% yoy menjadi Rp62,74 triliun.

“Pada industri fintech peer to peer lending, pertumbuhan outstanding pembiayaan di Mei 2024 terus melanjutkan peningkatan menjadi 25,44% yoy dengan nominal sebesar Rp64,56 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam Konferensi Pers virtual Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Mei 2024, pada Senin (8/7/2024).

Agusman mencatat tingkat risiko kredit macet secara agregat dilihat dari rasio TWP90 masih dalam kondisi terjaga dengan posisi 2,91% pada Mei 2024.

Angka tersebut naik apabila dibandingkan pada April 2024 dengan TWP90 2,79%. Meski demikian, angka tersebut berada di atas ambang batas yang ditetapkan regulator yakni 5%.

Di sisi lain, dalam rangka penegakan ketentuan, selama Juni 2024, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif kepada 16 penyelenggara fintech P2P lending, 28 perusahaan pembiayaan, dan 13 perusahaan modal ventura atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku, maupun tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan.

“Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 34 sanksi denda dan 53 sanksi peringatan tertulis,” kata Agusman.

Agusman menyebut pihaknya berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati- hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.“Sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan optimal,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance naik 11,21% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp490,69 triliun pada Mei 2024.

Kenaikan piutang pembiayaan pada periode tersebut menguat apabila dibandingkan pada April 2024 yang naik sebesar 10,82% yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengungkap pertumbuhan piutang pembiayaan pada periode tersebut didukung beberapa lini bisnis yakni pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna.

“Pertumbuhan tersebut didukung antara lain pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna yang meningkat masing-masing sebesar 11,08% yoy, 8,81% yoy, dan 9,92% yoy,” kata Agusman dalam Konferensi Pers virtual Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Mei 2024, pada Senin (8/7/2024).

Meskipun piutang pembiayaan nain, Agusman menyebut profil risiko perusahaan pembiayaan masih terjaga dengan rasio nonperforming financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,77%. Angka tersebut turun dibandingkan April 2024, di mana NPF gross tercatat 2,82%.

Selain itu, tingkat kredit bermasalah masih berada di bawah ambang batas OJK yakni 5%.Sementara itu rasio NPF net mencapai 0,84% yang mana turun dibandingkan pada April 2024 yakni 0,89%,

“Gearing ratio perusahaan pembiayaan naik menjadi sebesar 2,37 kali di mana April 2024 2,32 kali, namun masih jauh di bawah batas maksimum 10 kali,” kata Agusman.

Sementara itu, pembiayaan modal ventura pada Mei 2024 masih mengalami kontraksi sebesar 11,96% yoy dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,21 triliun. Penurunannya lebih lambat dibandingkan pada April 2024 di mana terkontraksi 12,61% yoy menjadi Rp16,32 triliun.

Dalam penegakan ketentuan, selama Juni 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 28 perusahaan pembiayaan, 13 perusahaan modal ventura, dan 16 penyelenggara fintech P2P Lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku, maupun tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan.

“Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 34 sanksi denda dan 53 sanksi peringatan tertulis,” kata Agusman.

Agusman menyebut pihaknya berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati- hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.“Sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan optimal,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan leasing mobil di bawah Astra Financial, PT Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies/ACC) mencatatkan pembiayaan sebanyak Rp19 triliun hingga Juni 2024.

Pembiayaan ini mencakup 109.000 unit yang telah dibiayai perusahaan pada periode tersebut.

Pembiayaan tersebut cenderung stabil apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada semester I/2023.

CEO ACC Hendry Christian Wong mengungkap pembiayaan mobil baru masih mendominasi pembiayaan perusahaan secara total pada semester I/2024.

“Masih terbesar new car [mobil baru] 55%, used car [mobil bekas] 5%, fasilitas dana 20%, dan pembiayaan alat berat 20%,” kata Hendry saat ditemui usai Media Gathering Astra Financial di Jakarta pada Senin (8/7/2024).

Meskipun masih mendominasi, Hendry menyebut pembiayaan mobil baru masih menjadi tantangan tersendiri. Terlebih secara industri penjualan mobil baru mengalami penurunan.

Berdasarkan data Gabungan Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil masih mengalami penurunan hingga Mei 2024. Adapun penjualan mobil secara wholesales sepanjang Januari—Mei 2024 menembus 334.969 unit, turun 21% secara tahunan (year on year/yoy) dari 423.771 unit periode yang sama tahun lalu.

Penjualan retail juga melambat dengan angka 361.698 unit, turun 14,4% yoy dari 422.514.

“Industrinya kan memang turun penjualan empat roda, jadi yang mobil barunya cukup challenging,” katanya.

Untuk tetap menjaga pembiayaan, Hendry menyebut pihaknya terus menjalin kerja sama dan value chain dengan industri otomotif. Seperti halnya pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang diadakan pada 18–28 Juli mendatang di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, di mana Astra Financial menjadi sponsor platinum.

Henry menyebut pihaknya yakni GIIAS mampu mendorong pembiayaan perusahaan kuartal III/2024. Namun untuk kuartal IV/2024, secara musiman biasanya akan menurun.

“Tapi memang kami belum memikirkan setelah GIIAS programnya apa, tapi yang pasti kami terus membuat program untuk teman-teman otomotif di Toyota dan Daihatsu, karena saat ini kami masih fokus di GIIAS di kuartal III/2024,” ungkapnya.

Adapun sampai dengan akhir tahun, ACC menargetkan pembiayaan di atas Rp36 triliun. Target tersebut masih konservatif dibandingkan target tahun lalu yang mencapai Rp36 triliun. Target konservatif tersebut karena pasar otomotif masih challenging sampai dengan semester I/2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Aksi korporasi berupa akuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) dipastikan batal. Komisi VI DPR RI mendukung keputusan pembatalan akuisisi itu serta memberi catatan terhadap Bank Muamalat dan pemiliknya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Sebagaimana diketahui, dalam rangka pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS), yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah, BTN merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi.

BTN pun menjajaki akuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Rencananya, setelah BTN akuisisi Bank Muamalat, BTN Syariah akan dimerger dengan Bank Muamalat.

BTN pun telah menjalankan due diligence dengan Bank Muamalat. Sebelumnya, BTN menargetkan due diligence rampung April 2024. Namun, kini rencana tersebut dipastikan batal.

"Secara umum kami sampaikan, tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat," ujar Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Meski begitu, Nixon enggan memberitahukan alasan batalnya akuisisi terhadap Bank Muamalat.

Di sisi lain, Komisi VI DPR RI mendukung langkah BTN yang membatalkan akuisisi Bank Muamalat. "Kami bersyukur, saya menolak keras rencana penggabungan BTN syariah dengan Bank Muamalat," kata Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP Mufti Anam.

Dia pun memberikan catatan terhadap Bank Muamalat dan pemiliknya BPKH. "Jangan sampai sejarah mencatatkan BTN mengambil alih bank bermasalah. Ini jangan sampai dikatung-katung. Yang punya Muamalat, BPKH ini juga terindikasi fraud, dana haji dikhawatirkan hilang ke depan," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI fraksi Partai Gerindra Mohamad Hekal juga mengatakan BPKH seharusnya tidak memiliki bank. "Yang kami ketahui, di mana dana untuk berangkat haji 2027 sudah kurang. Akan tetapi saya dengar mereka [BPKH] punya bank. Harusnya tidak punya bank, harusnya kan tugas profesional saja yang punya bank," jelasnya.

Menurutnya, batalnya akuisisi Bank Muamalat oleh BTN pun menimbulkan pertanyaan permasalahan di Bank Muamalat. "Kalau saya jujur, saya dengar-dengar hasil auditnya kurang bagus. Kalau kurang bagus ini kami enggak mau jadi masalah buat BTN ke depan," tuturnya.

Di momen terpisah, Anggota Komisi VI DPR M. Husni dari Fraksi Gerindra sempat mengingatkan BTN soal kesehatan Bank Muamalat. Bahkan, Husni menyebut Bank Muamalat sebagai bank sakit, lantaran pada 2017 memiliki rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) hampir mendekat 12%.

Perbesar

Karyawan melayani nasabah di Kantor Pusat Bank Muamalat, Jakarta, Senin (7/9/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

"Kenapa Bank Muamalat rusak, mestinya retail [tapi] dihajar korporasi dia kasih kredit gila-gilaan untuk tambah itu kapal terbang Batavia Air yang enggak bisa terbang lagi dan banyak hal-hal yang menyalahi," ujarnya dalam rapat dengar pendapat pada Maret 2024.

Sekedar informasi, Bank Muamalat memang sempat mengalami masa-masa keterpurukan. Krisis di Bank Muamalat mulai nampak pada 2017, di mana saat itu CAR Bank Muamalat hanya 11,58%, dengan rasio pembiayaan bermasalah (nonperforming financing/NPF) di atas 5%.

Upaya penyelamatan Bank Muamalat pun dijalankan. Seiring berjalannya waktu BPKH masuk sebagai pemegang saham pengendali.

BPKH menjadi pemegang saham Muamalat setelah menerima hibah dari Islamic Development Bank (IDB), Bank Boubyan, Atwill Holdings Limited, National Bank of Kuwait, IDF Investment Foundation, dan BMF Holding Limited pada November 2021.

Hibah saham tersebut mencapai 7,9 miliar saham atau setara dengan 77,42%. Pengalihan ini dilakukan dalam rangka memiliki, mengoperasikan, dan mengembangkan usaha BPKH di bidang perbankan syariah, serta menjadikannya sebagai pemegang saham pengendali Muamalat.

Perbaikan Kinerja Bank Muamalat

Seiring berjalannya waktu, kinerja Bank Muamalat memang tercatat membaik. Per kuartal I/2024, Bank Muamalat telah menyalurkan pembiayaan Rp21,38 triliun, naik 10,21% secara tahunan (year on year/yoy). Aset bank juga terkerek naik 5,42% menjadi Rp64,93 triliun per Maret 2024.

Seiring dengan peningkatan pembiayaan, NPF gross membaik ke level 2,22% dari 2,75%. Meskipun, NPF net naik menjadi 1,17% dari 0,75%.

Adapun, CAR Bank Muamalat telah mencapai 30,93% per Maret 2024, menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 32,38%.

Pada Maret 2024, Bank Muamalat juga mencatatkan laba bersih Rp2,78 miliar, namun anjlok 72,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya senilai Rp10,23 miliar.

Direktur Kepatuhan Bank Muamalat Karno mengatakan perseroan saat ini masih dalam upaya penyehatan. Salah satu sisi kinerja yang terus dijaga adalah kualitas pembiayaan atau rasio NPF.

"[NPF] jadi going concern kami dalam proses bisnis yang kami lakukan. Kami memonitor dan pantau terus dengan baik," katanya setelah acara Mid Year Banking and Economic Outlook Infobank pada pekan lalu (2/7/2024) di Jakarta.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan saat ini Bank Muamalat telah menunjukkan progres perbaikan kinerja yang positif.

"Bank Muamalat telah melalui proses recovery, ada action plan. Akan tetapi yang jelas bank itu [Bank Muamalat] sudah normal, bank itu sehat," ujarnya setelah rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Maret lalu (26/3/2024).

Rencana Lepas Kepemilikan BPKH

Di tengah batalnya aksi akuisisi Bank Muamalat oleh BTN, BPKH tetap akan melepas kepemilikan sahamnya di Bank Muamalat. Sekretaris BPKH Ahmad Zaky mengatakan BPKH pun membuka jalan bagi investor lain untuk mengambil alih Bank Muamalat.

"Fokus BPKH adalah menjamin dan memastikan peningkatan imbal hasil Bank Muamalat bagi pemegang saham, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan nilai manfaat bagi calon jamaah haji, termasuk melalui aksi korporasi dan aliansi strategis dengan berbagai pihak," katanya kepada Bisnis pada pekan lalu (2/7/2024).

BPKH memang sudah dari jauh-jauh hari ingin melepas kepemilikan sahamnya di Bank Muamalat. Saat ini, BPKH tercatat menggenggam 82,65% saham Muamalat.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati mengatakan porsi saham BPKH di Bank Muamalat saat ini terlampau besar. Seiring berjalannya waktu, BPKH mempertimbangkan penyesuaian porsi kepemilikan di Bank Muamalat yang terhitung besar itu.

Adapun, rencana pelepasan kepemilikan saham BPKH di Bank Muamalat itu dilakukan pula seiring dengan rencana perseroan untuk listing di bursa atau initial public offering (IPO).

Sebagai konteks, Bank Muamalat sejatinya sudah berstatus perusahaan terbuka. Akan tetapi perusahaan belum melakukan pencatatan di pasar modal.

Seiring dengan rencana listing tersebut, porsi kepemilikan saham BPKH di tubuh Bank Muamalat akan terdilusi. BPKH pun membuka pintu bagi investor baru yang berencana masuk.

“Itu konsekuensi [terdilusi], tapi itu siapa nantinya [pemegang saham baru] yang masuk di situ, apabila ada yang lebih besar kami siap,” ujar Sulistyowati pada September 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) dipastikan batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Lantas, seperti apa prospek saham BBTN ke depan?

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan usai melakukan due diligence dengan Bank Muamalat, perseroan mengambil keputusan tak melanjutkan proses akuisisi Bank Muamalat. Sayangnya, dia tidak merinci alasan lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek mencatatkan dana investasi sebanyak Rp712,3 triliun pada 2023. Angka tersebut meningkat 13,47% secara tahunan (year-on-year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni Rp627,69 triliun.

Dikutip dari laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan di Harian Bisnis Indonesia edisi Senin (8/7/2024), dana investasi pada program Jaminan Hari Tua (JHT) berkontribusi paling banyak sebesar 63,49% dengan nominal sebanyak Rp452,19 triliun pada 2023. Kemudian, program Jaminan Pensiun (JP) mencapai 22,9% mencapai Rp158,78 triliun.

Selain itu, program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang mencapai 8,38% dengan nominal dana investasi sebanyak Rp59,71 triliun. Program Jaminan Kematian (JKM) mencapai Rp16,5 triliun mencapai 2,32%.

Dana investasi BPJS sebanyak Rp13,32 triliun atau mencapai 1,87%. Adapun, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mencapai Rp11,77 triliun yang berkontribusi 1,65%.

Program JHT juga memberikan yield on investment (YOI) tertinggi yang mencapai Rp30,35 triliun. Berikutnya, ada program JP yang memberikan hasil investasi sebanyak Rp10,17 triliun.

Kemudian, program JKK dan JK memberikan hasil investasi sebanyak masing-masing Rp3,9 triliun dan Rp1,16 triliun. Sementara itu, program JKP dan BPJS memberikan hasil investasi sebanyak Rp629 miliar dan Rp907,6 miliar. Adapun, total hasil investasi keseluruhan program mencapai sebanyak Rp47,1 triliun pada 2023.

Data Kepesertaan BPJS Ketengakerjaan

Dalam laporan keuangan tersebut juga memuat detail kepesertaan yang terdiri dari pemberi kerja aktif sebanyak 901.912. Kemudian tenaga kerja terdaftar sebanyak 61,07 juta, serta tenaga kerja aktif sebanyak 41,56 juta.

Adapun 41,56 juta orang tersebut merupakan peserta aktif pada program JKK dan JKM yang terdiri dari 7,36 juta peserta Jasa Konstruksi (Jakon), Bukan Penerima Upah (BPU) 9,19 juta, serta Penerima Upah (PU) sebanyak 25,004 juta.

Sementara itu, peserta aktif pada program JHT mencapai 18,27 juta yang terdiri dari 17,64 peserta PU dan 632.794 peserta PU. Kemudian program JP mencapai 14,41 juta peserta aktif yang seluruhnya merupakan peserta PU. Terakhir program JKP mencapai 13,45 juta yang seluruhnya juga peserta PU.

Bisnis.com,JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghindari posisi defisit yang kemungkinan dialami lembaga tersebut. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, BPJS Kesehatan menunjukkan kembali mengalami defisit dari segi iuran, meski demikian hasil investasi membuat badan publik itu dalam kondisi surplus.

Dalam laporan sepanjang 2023, BPJS Kesehatan mencatatkan pendapatan Rp158 triliun. Saat yang sama iuran yang diperoleh Rp151 triliun. Selisih kekurangan pembiayaan diraih dari keberhasilan perusahaan mengelola investasi.

Ghufron menegaskan bahwa meskipun BPJS Kesehatan bukan lembaga yang mencari profit, tetap tidak boleh berada dalam kondisi defisit. Ia menyebut defisit tahun ini disengajakan dan telah menyusun berbagai skenario sebagai strategi keluar untuk memastikan program tetap berkelanjutan.

Saat ditanya mengenai rencana strategi keluar, Ghufron menjelaskan bahwa tantangan terkait investasi masih belum dipahami oleh banyak masyarakat. Meski memiliki dana yang banyak, dana tersebut terbatas karena operasional selalu memerlukan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Ghufron menyebutkan upaya efisiensi yang dilakukan, seperti sosialisasi tanpa menggunakan banyak biaya. Namun, ia mengakui bahwa meskipun sudah berupaya keras, dana yang ada tetap bisa tidak mencukupi.

"Meski kita sudah berupaya sedemikian rupa, pasti ada saatnya uang tidak cukup," jelas Ghufron usai peluncuran Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA) di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Salah satu strategi keluar yang dipertimbangkan adalah urun biaya, seperti yang diterapkan di banyak negara. "Urun biaya, meskipun tidak banyak, katakanlah Rp20.000. Itu salah satu cara. Diskusinya pasti menarik, bisa juga dengan naik iuran," tuturnya.

Ghufron menekankan bahwa setiap langkah yang diambil harus melibatkan semua pihak dan perlu didiskusikan lebih lanjut, terutama dengan pemerintahan baru dan para pemangku kepentingan.

Strategi lain yang dipertimbangkan adalah penyesuaian tarif, untuk memastikan tarif yang berlaku rasional dan menciptakan efisiensi. Selain itu, pengembangan sistem deteksi fraud agar pelayanan lebih tepat dan efisien juga menjadi fokus. Sistem ini meliputi ketepatan waktu pelayanan, diagnosis yang akurat, obat yang tepat, dan lain sebagainya.

Ghufron juga menyinggung soal gotong royong, di mana peserta yang lebih mampu secara finansial dapat membayar lebih, sementara peserta kurang mampu, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), bisa dibantu oleh pemerintah.

Meski sudah memiliki beberapa strategi keluar, Ghufron menegaskan bahwa masih banyak strategi lain yang dapat dipertimbangkan untuk memastikan keberlanjutan program BPJS Kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mengeluarkan 10 Peraturan OJK (POJK) pada 2024. Tidak hanya sampai disitu, akan ada empat Surat Edaran atau SEOJK juga sepanjang tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa sudah ada satu POJK dan satu SEOJK yang dirilis sampai dengan Mei 2024. Meski demikian, dia tidak merinci apa saja aturan yang akan dibuat sampai akhir tahun.

Ogi menyebut OJK tengah menyusun rancangan SEOJK mengenai produk asuransi dan produk asuransi syariah yang merupakan amanat dan pedoman dari POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

“Serta [kami tengah menyusun] rancangan SEOJK mengenai penilaian kualitas penagihan subrogasi dan suretyship oleh perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah sehubungan dengan tambahan sebagai pelapor dalam sistem SLIK [Sistem Layanan Informasi Keuangan],” kata Ogi dalam Konferensi Pers virtual Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Mei 2024, pada Senin (8/7/2024).

Sebelumnya, OJK menerbitkan POJK Nomor 8 Tahun 2023 yang telah diundangkan pada 29 April 2024.

Ogi menyebut aturan tersebut merupakan penyelarasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta penyesuaian pengaturan dalam aturan sebelumnya yakni POJK Nomor 23 Tahun 2015

“Khususnya mengenai ketentuan terkait penggunaan polis asuransi secara elektronik maupun digital dan tata kelola pengembangan produk asuransi,” kata Ogi dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan April 2024, Senin (13/5/2024).

Ogi mengatakan aturan tersebut juga memuat penyederhanaan proses pengajuan produk asuransi dengan tetap mengedepankan aset prudensial dan perilaku pasar dalam rangka peningkatan pelayanan kepada stakeholders.

Dalam aturan baru, ketentuan penggunaan polis asuransi secara elektronik maupun digital tepatnya pada Pasal 58 menyebut perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang menyelenggarakan dan memasarkan produk asuransi secara digital wajib memenuhi beberapa ketentuan.

Pertama, memiliki tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Kedua, memiliki dan menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur manajemen risiko teknologi informasi.

Ketiga memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh OJK dan lembaga yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan sistem elektronik.

Tidak hanya itu, perusahaan asuransi juga wajib memastikan produk yang dipasarkan digital memenuhi kriteria menggunakan polis individual dan memiliki proses seleksi risiko sederhana.

Dalam aturan tersebut, tepatnya Pasal 42, OJK juga memperbolehkan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dapat menyelenggarakan dan memasarkan produk asuransi terlebih dahulu tanpa persetujuan OJK untuk produk asuransi yang tidak pernah dipasarkan dan produk asuransi yang tidak memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria tertentu yang dimaksud di antaranya produk asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai, produk asuransi kredit atau produk asuransi pembiayaan syariah, serta produk asuransi pada lini usaha suretyship atau suretyship syariah.

Kemudian produk asuransi yang merupakan pengembangan produk asuransi yang telah dipasarkan oleh perusahaan asuransi dan mengakibatkan perubahan material yang cakupan perubahannya meliputi risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung, serta metode perhitungan tunai.

Produk asuransi yang merupakan pengembangan atas produk asuransi yang telah dipasarkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang memenuhi kriteria tertentu seperti dijelaskan sebelumnya, namun tidak mengakibatkan adanya perubahan material seperti dijelaskan sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Restrukturisasi utang emiten farmasi grup BUMN, PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) disorot oleh Komisi VI DPR RI. Adapun, dalam utang tersebut, yang menjadi kreditur terbesar adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI).

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino mengatakan pihaknya mendengar rencana restrukturisasi kredit yang dilakukan Kimia Farma dengan nilai mencapai Rp8,7 triliun. Menurutnya, jangan sampai restrukturisasi kredit Kimia Farma hanya mengalihkan kerugian seperti yang terjadi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA),

"Saya dengar ada restrukturisasi utang Kimia Farma yang besarnya Rp8,7 triliun dan kemungkinan yang paling banyak krediturnya BNI. Sikapnya BNI seperti apa? Apalagi kalau nanti restrukturisasi seperti yang terjadi di Garuda," ujar Haris dalam rapat dengar pendapat pada Senin (8/7/2024).

Menurutnya, yang terjadi di GIAA hanya memperpanjang nafas perusahaan dengan utang yang menggunung. "Ini kan kerugian dialihkan ke pocket yang masih tebal," tuturnya.

Berdasarkan laporan keuangan Kimia Farma per Maret 2024, perseroan tercatat memiliki liabilitas Rp11,23 triliun, naik dibandingkan Desember 2023 sebesar Rp11,19 triliun.

Kimia Farma memiliki utang jangka pendek senilai Rp5,22 triliun per Maret 2024, di mana utang terbesar disalurkan BNI yakni Rp1 triliun. Kimia Farma juga memiliki utang jangka panjang ke BNI sebesar Rp500 miliar per Maret 2024.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan sebenarnya utang Kimia Farma tidak semua ada di BNI. "Sama lah kebanyakan [bank lain]," ujarnya setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

Adapun, BNI telah melakukan antisipasi atas utang Kimia Farma tersebut. "Kami sudah antisipasi lah Kimia Farma. Antisipasinya ya kami harus restrukturisasi, kami lihat [ke depan]," ujarnya.

Akan tetapi, menurutnya saat ini bisnis Kimia Farma pun masih berjalan dengan baik. "Jadi, restrukturisasi pun akan jalan lah Kimia Farma," katanya.

Mengacu laporan keuangan, Kimia Farma mencatatkan rugi Rp102,73 miliar pada kuartal I/2024, berbalik dari laba Rp386,49 juta pada tiga bulan pertama 2023.

Adapun pada akhir Maret 2024, KAEF mencatatkan jumlah aset sebesar Rp17,34 triliun, turun dari akhir Desember 2023 yang sebesar Rp17,58 triliun.

Di sisi lain, ekuitas KAEF tergerus hingga menjadi Rp6,10 triliun di kuartal I/2024, dari sebelumnya Rp6,39 triliun di akhir 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau dua bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 mencapai Rp192,52 triliun, turun dari April 2024 yang mencapai Rp207,4 triliun.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan bila dirinci berdasarkan pembagian jumlah. Misal, yang bersifat targeted mencapai Rp72,7 triliun, sementara untuk jumlah restrukturisasi secara menyeluruh untuk Covid-19 sebesar Rp119,8 triliun.

“Tentu angka ini jauh lebih kecil dibanding puncaknya yaitu yang terjadi pada Oktober 2020, di mana perbankan turun Rp820 triliun,” ujarnya dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, jumlah debitur saat ini pun terus mengalami tren yang menurun, di mana saat ini berkisar 702.000 dibanding pada saat puncak yang mencapai 6,8 juta.

Sayangnya, Mahendra tidak berkomentar lebih lanjut ketika disinggung soal apakah OJK akan mengikuti permintaan pemerintah untuk melanjutkan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit Covid-19 atau justru tetap menghentikan kebijakan tersebut.

Dia justru menuturkan bahwa saat regulator menetapkan pengakhiran kebijakan relaksasi terhadap kredit yang berpengaruh oleh pandemi Covid-19.

OJK pun menghitung seberapa besar luka lebam atau scaring effect dari pandemi terhadap kondisi perbankan dan juga perkembangan di perekonomian secara menyeluruh.

Terkait kondisi restrukturisasi, kata Mahendra, bank telah membentuk CKPN yang memadai dengan coverage rasio mencapai 33,84%.

“Hal ini menunjukkan bahwa bank secara umum menerapkan manajamen risiko dan prinsip kehati-hatian yang baik,” katanya.

Di sisi lain, di OJK juga melaporkan bahwa industri perbankan secara umum memiliki kinerja baik didukung tingkat permodalan tinggi dan OJK menilai mampu mempertahankan daya tahan baik terhadap potensi risiko ke depan .

“Serta target untuk 2022 yang tlh diciptakan baik penyaluran kredit dan maupun dana pihak ketiga (DPK) itu sampai saat ini pihak perbankan optimis bisa mencapainya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan siap berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya Pemerintah mengenai proposal perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 hingga 2025.

Untuk diketahui, kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 diberlakukan pemerintah mulai Maret 2020. Kemudian, kebijakan tersebut telah berakhir pada 31 Maret 2024.

Senada dengan Mahendra, Dian menyebut OJK menganalisis dan melakukan survei secara komprehensif mengenai kesiapan bank dan industri yang terkena dampak Covid-19, khususnya UMKM, industri tertentu, dan daerah Bali.

“Kita akan mendengar dengan baik dulu apakah ada concern lain yang OJK tidak lihat dalam konteks pengakhiran restrukturisasi Covid-19 tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (27/6/2024)

Sebagaimana diketahui, pemerintah meminta perpanjangan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan yang terdampak Covid-19 hingga 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perpanjang kebijakan restrukturisasi kredit merupakan arahan dari presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan diusulkan ke OJK melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Tadi ada arahan bapak Presiden bahwa kredit restrukturisasi akibat daripada Covid-19 itu yang seharusnya jatuh tempo pada Maret 2024 ini diusulkan ke OJK, nanti melalui KSSK dan Gubernur BI untuk mundur sampai dengan 2025,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/6/2024).

Airlangga menjelaskan tujuan dari perpanjangan stimulus tersebut untuk mengurangi beban perbankan dalam mencadangkan kerugian akibat kenaikan kredit bermasalah.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VI DPR RI menyinggung kesulitan yang dihadapi himpunan bank milik negara (Himbara) yang harus bersaing likuiditas dengan pemerintah atau Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia (BI).

Anggota Komisi VI Jon Erizal mengatakan saat ini likuiditas di pasar memang sedang ketat seiring dengan tren suku bunga tinggi The Fed. Perbankan harus meraup pendanaan salah satunya dengan menerbitkan obligasi atau bond di samping meraup simpanan nasabah (dana pihak ketiga/DPK).

Jika dulu bank hanya bersaing dengan pemerintah yang menerbitkan surat berharga negara (SBN), BI kini ikut meramaikan pasar obligasi lewat Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Instrumen tersebut dirilis bank sentral dalam rangka menaik aliran dana asing serta stabilisasi nilai tukar rupiah.

"Jadi, Himbara ini bersaing dengan negara juga, negara jual bond surat utang sendiri, kemudian bank-bank ini disuruh cari dana sendiri," katanya dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Adapun, yield yang ditawarkan oleh SBN menurutnya lebih tinggi dibandingkan obligasi yang ditawarkan perbankan.

"Persaingan ini sulit bagi perbankan," ujar Jon.

Apalagi, menurutnya, Federal Reserve atau The Fed diproyeksikan tidak akan menurunkan suku bunga acuannya pada tahun ini. Hal tersebut membawa tekanan likuiditas bagi perbankan.

"Harus dipikirkan bagaimana perkembangan sumber dana ini. Banyak hal harus diantisipasi," tuturnya.

Respons BNI dan BTN

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Royke Tumilaar juga mengatakan saat ini, terjadi tren suku bunga acuan pada level yang tinggi dalam waktu yang lama atau higher for longer. The Fed sendiri masih mempertahankan bunga acuannya atau Fed Fund Rate di level 5,5%.

Kondisi tersebut akan berdampak terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, meski rupiah terus melemah, nyatanya investor asing tetap masuk ke Indonesia.

Sementara, yang jadi tujuan investasi dari investor asing adalah SRBI. Di sisi lain, suku bunga acuan BI masih di level yang tinggi, di mana pada April 2024 telah mengalami kenaikan 25 basis poin (bps). Suku bunga SRBI pun naik sebesar 65 bps.

Hal tersebut memang menarik modal asing atau foreign inflow dan menstabilkan rupiah. Namun, di tengah kondisi tersebut, likuiditas rupiah terserap besar, di mana 70% melalui SRBI.

"Kesimpulannya, likuiditas ketat,” ungkap Royke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu juga menyatakan saat ini likuiditas sedang mahal. Sejumlah target bisnis bank pun diturunkan dalam mengantisipasi tren mahalnya likuiditas.

"Kami turunkan terus ekspansi kredit, karena cost of fund [biaya dana] mahal. Belum tahu kapan turunnya," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.