Bisnis.com, JAKARTA - PT Taspen (Persero) telah membayarkan manfaat pensiun kepada menteri-menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terdaftar dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.

Sekretaris Perusahaan Henra mengatakan untuk menteri-menteri yang baru saja lengser di periode kedua Jokowi Oktober 2024 lalu saat ini sedang menunggu Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Menteri Negara.

"Telah dibayarkan manfaat pensiun pertama kepada menteri periode 2014-2019 dengan total Rp72.120.600. Ini tidak termasuk menteri yang kembali menjabat sebagai Pejabat Negara pada periode 2019-2024," kata Henra kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Adapun dari total tersebut, jumlah manfaat pensiun paling rendah adalah sebesar Rp705.600 dan yang paling tinggi adalah sebesar Rp4.158.000.

Henra menjelaskan manfaat pembayaran pensiun Pejabat Negara ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negera Serta Janda/Dudanya.

Dalam Pasal 11 beleid tersebut mengatur besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun.

Sesuai aturannya, bayaran manfaat pensiun tersebut akan dihentikan apabila penerima pensiun meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi Pejabat Negara Eksekutif.

Henra menjabarkan komponen manfaat yang diterima menteri-menteri yang telah lengser tersebut adalah di atas pensiun pokok berupa tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

"Terhadap menteri yang belum dibayarkan hak pensiunnya saat ini, disebabkan masih menunggu Keputusan Presiden, karena berdasarkan PP 50 Tahun 1980 jo PP 60 Tahun 2000, menyebutkan bahwa pensiun menteri negara diberikan dengan Keputusan Presiden,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) mengungkapkan strategi yang dilakukan saat simpanan nasabah perorangan lesu. Hal ini mengacu pada data Bank Indonesia (BI) terkait penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) segmen perorangan yang hanya tumbuh 0,6% secara tahunan (year on year/YoY) pada September 2024.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengakui bahwa secara keseluruhan DPK perbankan menipis, terutama padasaving accountatau tabungan perorangan.

“Di CIMB Niaga pertumbuhan DPK tabungan individual sekitar 2,5%, sementara giro bisa tumbuh sekitar 9%. Total DPK kami tumbuh sekitar 8%,” katanya saat dihubungiBisnis, Selasa (29/10/2024).

Dia melanjutkan, strategi yang dilakukan perseroan antara lain tetap konsisten memberikancustomer experienceyang baik terhadap nasabah individu maupun korporasi.

Lani lantas menyebutkan deretan produk yang selama ini telah menjadi pumpunan transaksi CIMB Niaga, antara lain aplikasi OctoMobile, OctoClicks dan OctoBiz untuk korporasi.

“Untuk nasabah individual lewatpayroll, juga kemudahan bertransaksi kapan saja dan di mana saja, baik domestik maupun internasional lewat digital,” imbuhnya.

Terakhir, untuk transaksi nasabah prima, pihaknya juga menawarkan nilai tukar yang bersaing dalam rupa 15 mata uang.

Sebelumnya, BI mencatat penghimpunan dana pihak ketiga atau simpanan perbankan mencapai Rp8.434,1 triliun, tumbuh 6,7% secara tahunan hingga bulan kesembilan tahun ini. Namun, penghimpunan DPK perorangan hanya tumbuh sebesar 0,6% YoY, melambat dibandingkan pada Agustus 2024 dengan pertumbuhan 1,0% YoY.

Di sisi lain, korporasi masih menjadi motor utama pertumbuhan DPK bank hingga September 2024 dengan persentase 13,5% YoY yang relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya.

Tren pelambatan DPK perorangan ini terus terjadi sejak awal tahun. Per Januari 2024, pertumbuhan simpanan nasabah perorangan masih berada pada angka 5,4% dan terus menyusut hingga di bawah 1% pada bulan kesembilan tahun ini.

Apabila diperinci dari jenis simpanan, giro tumbuh sebesar 8,0% YoY pada September 2024, melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,4%.

Sementara itu, tabungan tumbuh sebesar 7,2% YoY, meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,2%. Namun, deposito alias simpanan berjangka tumbuh 5,3% YoY pada September, setelah tumbuh 6,2% YoY pada Agustus 2024.

Kendati demikian, BI tetap memprakirakan penghimpunan DPK pada kuartal IV/2024 akan meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/QtQ).

Berdasarkan laporan Survei Perbankan BI, prakiraan tersebut terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK sebesar 89,3%, lebih tinggi dibandingkan 84,5% pada kuartal sebelumnya.

“Peningkatan pertumbuhan DPK diprakirakan terjadi pada seluruh jenis instrumen,” tulis BI dalam laporannya, Selasa (22/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mencatat premi Rp2,69 triliun hingga kuartal III/2024, tumbuh 29,2% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo Diwe Novara mengatakan bahwa kinerja positif perusahaan sampai dengan September 2024 ditopang oleh pencapaian dari lini bisnis utama, yaitu asuransi harta benda.

"Dengan pencapain premi [lini bisnis harta benda] sebesar Rp646,20 miliar," kata Diwe kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Dari sisi klaim, Diwe mengatakan perseroan telah membayarkan klaim sebanyak Rp1,59 triliun per kuartal III/2024. Klaim yang dibayarkan tersebut justru turun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 21,51%, dengan kontributor klaim tertinggi terdapat pada lini bisnis energy offshore.

Sampai dengan akhir tahun, Diwe mengatakan pihaknya optimistis kinerja positif masih berlanjut. Dia mengatakan pihaknya akan terus memperkuat lini bisnis inti perusahaan dan memperluas jejaring regional melalui 30 kantor perwakilan di seluruh Indonesia.

Strategi lainnya yang akan dilakukan adalah fokus pada lini usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan, serta memastikan kompetensi sales force melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sejalan dengan strategi perusahaan.

"Penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang baik juga tetap menjadi prioritas untuk mencapai target akhir tahun agar perusahaan dapat menjaga amanah yang dipercayakan oleh setiap tertanggung," kata Diwe.

Selain itu, Diwe menyebut perseroan akan memastikan 100% retention atas major renewal/tender yang ada pada kuartal IV/2024 dengan meningkatkan engagement kepada tertanggung melalui customer retention program perusahaan akan menawarkan added value berupa layanan advisory pengelolaan risiko (risk management partnership) yang komprehensif dan profesional.

Dengan pendekatan ini, lanjut Diwe, perusahaan tidak hanya menawarkan produk asuransi, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pengelolaan risiko yang dihadapi, memberikan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko tertanggung di segmen korporasi.

Perusahaan juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi profitabilitas atas penugasan dan program pemerintah yang berjalan serta terus melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait. Termasuk atas potensi penggarapan penugasan dan program pemerintah baru.

"Jasindo juga akan melakukan inisiatif group to group melalui percepatan kerja sama dengan beberapa perusahan untuk melakukan cross selling terhadap nasabah utama mereka melalui skema B2B2C," kata Diwe.

Diwe juga mengungkapkan peluang dan tantangan yang dihadapi perseroan sampai akhir tahun. Menurutnya yang menjadi peluang bagi perusahaan adalah termasuk kebutuhan yang meningkat akan solusi perlindungan yang lebih komprehensif, terutama dalam menghadapi risiko baru yang muncul. Sementara itu, tantangan yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya kompleksitas risiko, perubahan regulasi, serta ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi terhadap layanan asuransi.

"Oleh karena itu, inovasi produk dan solusi berbasis risiko menjadi penting dalam menjaga daya saing di pasar asuransi yang semakin kompetitif," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) mengungkapkan proyeksi pertumbuhan bisnis perseroan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa dalam kerangka tujuan nasional, fokus pemerintahan anyar yang mengutamakan hilirisasi, swasembada pangan dan energi, hingga target pertumbuhan ekonomi hingga 8% telah sejalan dengan analisis yang dijalankan perseroan.

“Jika Indonesia ingin keluar darimiddle income trap, maka memang GDP [produk domestik bruto] kita harus tumbuh minimal 6%, menurut hitungan BRI. Tapi kemudian publik kiranya ingin tumbuh minimal 8%, itu menurut saya lebih baik,” katanya dalam paparan kinerja kuartal III/2024 BRI secara daring, Rabu (30/10/2024).

Dia melanjutkan, faktor dominan yang dapat menentukan tercapainya target itu ialah sumber daya manusia. Hal ini kemudian berkait kelindan dengan aspek lain seperti pangan, baik dari segi ketersediaan maupun kualitas.

Selain itu, aspek kesehatan dan penguasaan sains dan teknologi dinilai penting untuk mendongkrak perputaran ekonomi, sebagaimana yang dicanangkan pemerintahan baru.

“Baik kajian yang secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali dalam kerangka tujuan ekonomi nasional,” sambungnya.

Sementara itu, Sunarso menggarisbawahi proses hilirisasi sebagai pendorong pertumbuhan bisnis perbankan dalam beberapa waktu mendatang. Hal ini mencakup penciptaan nilai tambah produk tambang hingga produk agrikultur dalam negeri.

Dia lantas mencontohkan hilirisasi di bidang pangan. Program penyediaan makanan bergizi yang akan diberikan kepada masyarakat dinilai dapat memutar roda perekonomian di lingkup penghiliran produk terkait.

“Dalam kerangka bisnis, proses penghiliran baik produk tambang maupun produk agrikultur itu akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan pemerataan [pendapatan]. Dan itu adalah peluang bisnis bagi perbankan,” tandasnya.

Adapun, BRI membukukan laba konsolidasi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp45,06 triliun per September 2024, tumbuh 2,43% dari capaian September 2023 dengan nilai Rp43,99 triliun.

Setelah dimasukkan kepentingan nonpengendali, laba BRI mencapai Rp45,36 triliun, berbanding Rp44,21 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, laba BRI secarabank onlymencapai Rp41,67 triliun. Realisasi ini naik 6,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp39 triliun.

Secara konsolidasi, BRI membukukan pendapatan bunga Rp148,79 triliun pada kuartal III/2024, berbanding Rp131,89 triliun pada tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 mengungkapkan empat inisiatif baru dalam memajukan ekonomi syariah (Eksyar) di Indonesia, meski tengah tantangan global masih menghantui ekonomi dalam negeri.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan tema ISEF 2024 ‘Sinergy of Sharia Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth’ mencerminkan kuatnya sinergi bersama untuk mewujudkan ekonomi syariah sebagai modal baru mendorong perekonomian Indonesia.

“Selama 11 tahun ISEF telah menjadikan ekonomi keuangan Indonesia yang terbesar, terintegrasi, dan menjadi kebanggaan kita semua. Semakin mendekatkan pencapaian visi menjadi salah satu pemain halal terkemuka di dunia,” tuturnya dalam Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/10/2024).

Untuk tahun ini, ISEF yang merupakan kolaborasi BI, kementerian/lembaga, pelaku usaha, dan lembaga internasional meluncurkan empat inisiatif baru.

Pertama, peluncuran aplikasi Halal Traceability yang akan memperkuat ekosistem jaminan produk halal. Aplikasi ini memungkinkan pengembangan sistem informasi guna memfasilitasi penulusuran bahan produk dari sisi hulu hingga ke tangan konsumen.

Kedua, pencanngan digitalisasi produk pesantren yang mencakup digitalisasi sistem pembayaran, pemasaran, pelaporan unit, pencatatan keuangan, dan pengembangan akreditasi pesantren.

Perry berharap, platform ini dapat memperkuat kemandirian pesantren di seluruh Indonesia. Dalam ISEF 2024 ini pula, terdapat booth khusus yang menampilkan produk-produk pesantren.

Ketiga, peluncuran produk Syariah Restricted Investment Account (SRIA) yang merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang (UU) No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Harapannya, sehingga produk investasi kas perbankan syariah semakin digemari masyarakat.

“Dengan demikian bank syariah dapat menggalang dana dari nasabah investasi dan menyalurkannya pada proyek spesifik berbasis akad bagi hasil profit sharing,” tutur Perry.

Keempat, Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI) sebagai upaya akselerasi peningkatan literasi dan inklusi eksyar secara kolaboratif dan komprehensif menggunakan pemodelan system dynamics secara holistic.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi program utama yang diluncurkan dalam ISEF 2024 khususnya Halal Traceability yang dapat mendorong digitalisasi produk halal dan percepatan sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM Indonesia.

“Ke depan, sinergi ekosistem eksyar yang lebih inklusif sangat diperkukan untuk pengembangan ekonomi syariah yang lebih luas dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” tuturnya.

Perhelatan ISEF ke-11 diselenggarakan sepekan di Jakarta Convention Center (JCC) mulai 30 Oktober s.d. 3 November 2024 dengan rangkaian kegiatan terdiri dari seminar/talkshow bertaraf nasional dan internasional, business matching, International Halal Showcase, Tabligh Akbar, Muslim Travel Expo, Indonesia International Islamic School and Education Expo (IN2ISE), dan Halalicious Culinary Festival, serta rangkaian kompetisi.

Sebelumnya, penyelenggaraan ISEF 2024 telah didahului dengan kegiatan Road to ISEF dalam bentuk Festival Ekonomi Keuangan Syariah (FESyar) sejak Mei hingga September 2024 di 3 wilayah, yakni wilayah Sumatera di Kepulauan Riau, Kawasan Timur Indonesia (KTI) di Sulawesi Tenggara, dan wilayah Jawa di Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyalurkan kredit sebesar Rp1.590 triliun per kuartal III/2024 atau September 2024 atau tumbuh 20,8% YoY.

Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh segmen korporasi yang tercatat senilai Rp581 triliun pada akhir kuartal III/2024.

"Pertumbuhan kredit ini antara lain ditopang oleh kredit segmen wholesale yang merupakan core business Bank Mandiri," ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam Paparan Kinerja Keuangan Kuartal III 2024 Bank Mandiri di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Tidak hanya itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga ikut didorong oleh segmen mikro produktif dan SME yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7% secara tahunan di akhir September 2024.

Selain itu, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga September 2024 mencapai Rp32,2 triliun dan menjangkau lebih dari 293.000 pelaku UMKM.

Adapun, dalam penyaluran KUR ini, Bank Mandiri memperkuat sektor produksi serta membangun sinergi bisnis dengan nasabah wholesale untuk mendorong kolaborasi yang lebih luas.

Darmawan menambahkan, ke depan Bank Mandiri akan terus memfokuskan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor strategis secara berkelanjutan seperti Pertanian & Perkebunan, Telekomunikasi, Energi, Industri Makanan dan Minuman dan sektor-sektor padat karya di berbagai wilayah.

“Melalui strategi penyaluran kredit yang mengutamakan sektor ekonomi kerakyatan, kami optimis target pertumbuhan kredit sesuai guidance pada kisaran 16%-18% YoY dapat tercapai pada akhir tahun 2024,” imbuhnya.

Darmawan menambahkan capaian tersebut diikuti dengan kualitas aset yang terjaga dan semakin membaik, tercermin secara bank-only rasio kredit bermasalah atau rasio NPL Bank Mandiri sebesar 0,97% atau menurun 39 basis poin (bps) secara tahunan.

Fungsi intermediasi tersebut diimbangi dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara konsolidasi yang tumbuh sebesar 14,9% secara YoY menjadi Rp 1.667,5 triliun di kuartal III/2024.

Peningkatan DPK tersebut antara lain ditopang oleh pertumbuhan dana giro yang meningkat 17,8% YoY menjadi Rp 596 triliun dan tabungan yang melesat 12,6% YoY menjadi Rp 635 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA— Fenomena akuisisi perusahaan multifinance oleh fintech kian marak di industri keuangan Indonesia.

Baru-baru ini, PT Bosowa Multi Finance diakuisisi oleh induk fintech peer to peer (P2P) lending PT Amartha Mikro Fintek, PT Amartha Nusantara Raya. Sebuah langkah yang menurut pengamat dapat membuka peluang-peluang baru, termasuk dalam pengembangan fitur Buy Now Pay Later (BNPL).

Menanggapi hal ini, Direktur Utama Akselerasi Usaha Indonesia (Akseleran), Ivan Nikolas Tambunan, mengatakan akuisisi tersebut adalah perkembangan yang wajar dalam industri keuangan, terutama bagi perusahaan fintech yang ingin memperluas jangkauan layanan mereka.

“Saya rasa ini perkembangan yang normal, ya, ekspansi bisnis yang masih di dalam industri keuangan,” kata Ivan kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Ivan mengatakan bahwa Akseleran pun memiliki ketertarikan untuk menjajaki langkah serupa, mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh sektor multifinance.

“Akseleran sendiri tertarik, karena ticket size pinjaman di multifinance lebih besar,” katanya.

Namun, dia menambahkan bahwa untuk merealisasikan langkah tersebut, tantangan modal menjadi faktor utama yang harus diatasi. “Dana yang dibutuhkan juga tidak kecil,” imbuh Ivan.

Saat ini, regulasi di sektor multifinance mensyaratkan peningkatan modal minimal sebesar Rp250 miliar untuk bisa terlibat dalam bisnis tersebut. Dengan demikian, Ivan mengakui bahwa kebutuhan pendanaan yang besar masih menjadi kendala utama bagi Akseleran dalam mempertimbangkan ekspansi ini. “Jadi, harus cari dananya dulu,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan fintech P2P lending memiliki potensi untuk menjadi perusahaan induk bagi layanan fintech lainnya, termasuk multifinance.

Huda menjelaskan perusahaan fintech P2P lending dapat menggunakan posisinya untuk mengembangkan produk BNPL, yang izinnya banyak dimiliki oleh perusahaan multifinance.

“Fintech P2P lending bisa menjadi perusahaan induk untuk perusahaan fintech lainnya, termasuk untuk jasa multifinance. Mereka bisa untuk mengembangkan BNPL yang lisensinya banyak di multifinance,” kata Huda kepada Bisnis, pada Senin (28/10/2024).

Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing fintech melalui diversifikasi produk yang lebih luas. Lebih jauh, Huda menambahkan bahwa semakin banyak jenis produk yang dimiliki oleh perusahaan fintech, maka semakin besar pula pangsa pasar yang bisa diraih.

Selain itu, karakteristik konsumen di industri fintech P2P lending dan BNPL juga hampir serupa, sehingga memudahkan perusahaan untuk melakukan ekspansi.

“Semakin banyak produk, maka pangsa pasar semakin besar. Selain itu, karakteristik konsumen di dua industri fintech tersebut juga hampir serupa,” katanya.

Huda juga memprediksi bahwa tren konsolidasi ini akan semakin meluas dan melibatkan lebih banyak institusi, termasuk bank digital. “Saya lihat tren ini semakin menjamur, dengan tidak menutup kemungkinan masuk juga bank digital,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhan pembiayaan kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari industri fintech peer to peer lending (P2P lending) dan perusahaan pembiayaan (multifinance) sampai Agustus 2024 mengalahkan pertumbuhan kredit UMKM dari perbankan.

Meski demikian, secara angka memang pembiayaan yang digelontorkan dua sektor keuangan non-bank tersebut masih sangat kecil dibanding kredit perbankan.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan dari multifinance kepada UMKM per Agustus 2024 tumbuh 8,98% year on year (yoy) menjadi Rp182,13 triliun. Sedangkan outstanding dari P2P lending ke UMKM badan usaha tumbuh 32,87% yoy menjadi Rp4,97 triliun.

Di sisi lain, kredit UMKM dari perbankan per Agustus 2024 hanya tumbuh 4,3% yoy menjadi Rp1.379,4 triliun. Pertumbuhan tersebut terkoreksi dari pertumbuhan pada Juli 2024 yang mencatatkan pertumbuhan 5,1% yoy dengan total kredit sebesar Rp1.375,5 triliun.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan data tersebut menunjukkan fakta bahwa permasalahan dasar mengenai inklusi finansial belum terpecahkan oleh perbankan dan pemerintah untuk melakukan pendanaan ke masyarakan unbanked dan underbanked, di mana sebagian merupakan pelaku UMKM.

"Meningkatnya pembiayaan melalui platform alternatif seperti multifinance dan P2P lending menunjukkan bahwa masih ada credit gap dan pembiayaan alternatif diperlukan untuk mengisi gap itu," kata Huda kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, melandainya pertumbuhan kredit bank kepada UMKM menurutnya adalah bentuk kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan pinjaman mereka.

Ketika hal itu terjadi, permintaan pembiayaan akan terus tumbuh. Dengan begitu, Huda mengatakan pelaku UMKM akan mencari pembiayaan ke pembiayaan alternatif, termasuk ke multifinance dan P2P lending.

"Begitu pun ketika masyarakat unbanked dan underbanked membutuhkan pembiayaan ya mereka akan mencari yang eligible bagi mereka. Ketika perbankan tidak mampu untuk membiayai, mereka akan lari juga ke pembiayaan alternatif," pungkas Huda.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan laba bersih konsolidasi senilai Rp42 triliun per kuartal III/2024.

Laba tersebut tumbuh 7,56% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan dengan kuartal III tahun lalu yang senilai Rp39,1 triliun.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan sampai dengan kuartal III/2024 atau hingga September 2024 kredit tumbuh 22,1% yoy menjadi senilai Rp1.590 triliun. Angka ini melampaui rata-rata industri nasional yang berada pada kisaran level 11%.

Darmawan juga menegaskan peran strategis Bank Mandiri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tercermin pada pencapaian kinerja keuangan kuartal III 2024 yang tumbuh positif di sektor-sektor strategis di seluruh wilayah Indonesia.

"Akselerasi yang didorong strategi yang tepat mendorong pertumbuhan Bank Mandiri yang kuat dan berkualitas," ujarnya dalam paparan kinerja pada Rabu (30/10/2024).

Pertumbuhan kredit BMRI antara lain ditopang oleh kredit segmen wholesale yang merupakan core business Bank Mandiri. Capaian tersebut diikuti dengan kualitas aset yang terjaga dan semakin membaik, tercermin secara bank-only rasio kredit bermasalah atau rasio NPL Bank Mandiri sebesar 0,97% atau menurun 39 basis poin (bps) secara tahunan.

Pertumbuhan terbesar masih ditopang oleh kredit segmen korporasi yang mencatat pertumbuhan 29,4% secara YoY menjadi Rp 581 triliun di akhir kuartal III/2024. Segmen mikro produktif dan SME yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7% secara tahunan di akhir September 2024.

“Bank Mandiri konsisten memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menyalurkan kredit ke sektor riil guna mendukung ekonomi masyarakat dan Perekonomian Indonesia,” ujar Darmawan.

Hingga September 2024 telah mencapai Rp32,2 triliun dan menjangkau lebih dari 293.000 pelaku UMKM. Adapun, dalam penyaluran KUR ini, Bank Mandiri memperkuat sektor produksi serta membangun sinergi bisnis dengan nasabah wholesale untuk mendorong kolaborasi yang lebih luas.

Darmawan menambahkan, ke depan Bank Mandiri akan terus memfokuskan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor strategis secara berkelanjutan seperti Pertanian & Perkebunan, Telekomunikasi, Energi, Industri Makanan dan Minuman dan sektor-sektor padat karya di berbagai wilayah.

“Melalui strategi penyaluran kredit yang mengutamakan sektor ekonomi kerakyatan, kami optimis target pertumbuhan kredit sesuai guidance pada kisaran 16%-18% YoY dapat tercapai pada akhir tahun 2024,” imbuhnya.

Fungsi intermediasi tersebut diimbangi dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara konsolidasi yang tumbuh sebesar 14,9% secara YoY menjadi Rp 1.667,5 triliun di kuartal III 2024.

Peningkatan DPK tersebut antara lain ditopang oleh pertumbuhan dana giro yang meningkat 17,8% YoY menjadi Rp 596 triliun dan tabungan yang melesat 12,6% YoY menjadi Rp 635 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan PT Fuji Finance Indonesia (FUJI) mencatatkan laba senilai Rp4,69 miliar per kuartal III/2024.

Angka tersebut meningkat 73,1% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp2,7 miliar.

Dikutip dari laporan keuangan FUJI dalam keterbukaan informasi, Selasa (29/10/2024) pendapatan perusahaan mencapai Rp8,26 miliar. Angka tersebut meningkat 18,73% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp6,96 miliar per September 2023.

Sementara dari jumlah beban, mencapai Rp3,13 miliar atau turun 22,2% yoy dari sebelumnya Rp4,03 miliar. Lebih lanjut, liabilitas yang ditanggung perusahaan mencapai Rp3,1 miliar, yang mana turun 7,6% yoy dari sebelumnya Rp3,35 miliar.

Kemudian, ekuitas FUJI tercatat senilai Rp166 miliar per kuartal III/2024. Ekuitas perusahaan menguat 2,90% apabila dibandingkan dengan Rp161 miliar per akhir Desember 2023.

Dengan demikian, total liabilitas dan ekuitas mencapai Rp169 miliar per kuartal III/2024. Sementara total aset FUJI, tercatat senilai Rp169 miliar, yang mana meningkat 2,69% dari sebelumnya Rp164 miliar per Desember 2023.

Sementara itu, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance mengalami peningkatan pada periode Agustus 2024. Pertumbuhannya mencapai 10,18% secara tahunan menjadi Rp499,29 triliun.

“Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan [multifinance] kembali tumbuh double digit sebesar 10,18% yoy pada Agustus 2024 menjadi Rp499,29 triliun. Di bulan Juli yang lalu tercatat tumbuh 10,53%,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2024, pada Selasa (1/10/2024).

Rasio nonperforming financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan mencapai sebesar 2,66% pada Agustus 2024, sementara pada Juli 2024 NPF gross mencapai 2,75%.

Sementara itu, NPF nett mencapai sebesar 0,83% pada Agustus 2024, turun sedikit dibandingkan Juli 0,84%. Terkait kredit bermasalah, apabila dibandingkan tahun lalu, NPF gross cenderung stabil. Pada Agustus 2023, dengan penyaluran pembiayaan senilai Rp453,16 triliun, NPF gross tercatat mencapai 2,66%.

Di sisi lain, Agusman mengatakan gearing ratio perusahaan pembiayaan turun menjadi sebesar 2,34 kali. Pada Juli 2024, gearing ratio mencapai sebesar 2,40 kali. “Ini masih berada di bawah batas maksimum yakni 10 kali,” kata Agusman. Seperti halnya NPF nett, apabila dilihat secara tahunan, gearing ratio juga naik apabila dibandingkan 2,22 kali pada Agustus 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan outstanding pinjaman P2P lending kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) per Agustus 2024 melejit dua digit, mengalahkan penyaluran kredit bank yang hanya tumbuh 4,3% year on year (year on year/YoY).

Meski begitu, Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas mengatakan kinerja pembiayaan UMKM dari lini P2P lending dengan kredit bank tidak bisa dibanding-bandingkan karena nominal pendanaannya terpaut jauh.

Hingga Agustus 2024, kredit UMKM dari perbankan tercatat sebesar Rp1.379,4 triliun. Sementara outstanding dari P2P lending ke UMKM badan usaha hanya Rp4,97 triliun, tapi mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 32,87% (YoY).

"P2P lending berprospek karena P2P lending itu menutup ceruk pasar yang kurang terlayani oleh perbankan. Khususnya para pelaku usaha yang punya cashflow tetapi tidak punya agunan tanah dan bangunan untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan," kata Ivan kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Ceruk tersebut kemudian dimanfaatkan oleh P2P lending dengan menawarkan kemudahan pemberian pinjaman kepada UMKM.

"Para pelaku usaha ini bisa meminjam dari P2P lending seperti Akseleran yang menawarkan pinjaman berbasis cashflow seperti invoicefinancing, po financing, atau inventory financing," kata Ivan.

Tidak cuma fokus menggarap prospek pasar yang besar, Ivan menegaskan kehati-hatian P2P lending dalam menjaga rasio kredit macet (TWP90) juga menjadi perhatian penting.

"Ini makanya Akseleran fokus dalam melakukan asesmen pinjaman dengan prudent. Tidak ada cara yang lebih efektif selain melakukan asesmen pinjaman secara prudent untuk memitigasi risiko ini," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024—2029 diharapkan dapat memperkuat cakupan jaminan sosial di Indonesia, terutama bagi kelompok rentan yang seringkali terpinggirkan dari akses layanan jaminan sosial.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan bahwa perlu sinergi dan kontribusi optimal dari setiap anggota DJSN agar program jaminan sosial tidak hanya bisa menjangkau lebih luas, tetapi juga lebih efektif dalam meningkatkan kualitas layanan.

"Harapannya tentu adanya sinergi dan kontribusi optimal dari setiap anggota DJSN 2024—2029 untuk memperkuat pelaksanaan program jaminan sosial nasional, seperti cakupan jaminan sosial dapat diperluas pada kelompok rentan, peningkatan kualitas pelayanan misalnya akses dan transparansi klaim dan ketersediaan informasi yang akurat yang dapat diakses publik," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Selain itu, Wahyudin juga menyoroti keberlanjutan finansial bagi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sumber pendanaan dan penguatan pengelolaan investasi dana jaminan sosial. Dia juga menyoroti beberapa kebijakan yang mungkin dapat menjadi prioritas anggota DJSN 2024—2029.

Pertama reformasi pembiayaan JKN, mengingat besarnya biaya kesehatan yang cenderung meningkat. Menurutnya penting bagi DJSN untuk membuat kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan.

"Salah satunya dengan mendukung efisiensi operasional BPJS Kesehatan, termasuk mitigasi biaya yang berpotensi mengalami inflasi medis," kata Wahyudin.

Kedua, Wahyudin juga menekankan pentingnya kebijakan digitalisasi layanan untuk mempercepat proses pendaftaran, pembayaran, hingga klaim yang lebih transparan dan efisien melalui aplikasi teknologi terbaru yang terjangkau dan mudah digunakan. Ketiga, kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kebijakan dalam memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani dan meningkatkan kualitas layanan lokal," kata Wahyudin.

Terakhir, Wahyudin berharap DJSN dapat meningkatan sosialisasi dan edukasi jaminan sosial. Terutama kebijakan edukasi yang berkesinambungan dan bekerjasama dengan asosiasi perasuransian mengenai manfaat dan hak masyarakat dalam program jaminan sosial.

Pemerintah telah menetapkan Anggota DJSN periode 2024—2029. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlaku pada 19 Oktober 2024.

Berikut daftar lengkap Anggota DJSN periode 2024—2029:

Ketua merangkap anggota mewakili unsur pemerintah:

• Nunung Nuryartono
  

Anggota mewakili unsur pemerintah:

• Sudarto
• Kunta Wibawa Dasa Nugraha
• Indah Anggoro Putri
• Rubben Rico
  

Anggota mewakili unsur tokoh dan/atau ahli:

• Agus Taufiqurrohman
• Muttaqien
• Rudi Purwono
• Mahesa Paranadipa Maykel
• Syamsul Hidayat Pasaribu
• Mickael Bobby Hoelman
  

Anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha:

• Nikodemus Beriman Purba
• Paulus Agung Pambudhi
  

Anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh:

• Royanto Purba
• Hermansyah