Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 yang mengatur penerapan strategi anti-fraud bagi lembaga jasa keuangan. Aturan ini akan mulai berlaku pada 31 Oktober 2024.

Beleid anyar ini berlaku bagi industri keuangan yang diawasi oleh OJK seperti pasar modal, perbankan, leasing, dana pensiun, multifinance hingga asuransi.

Aturan ini diterbitkan sebagai respons terhadap risiko fraud yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi industri jasa keuangan maupun masyarakat. OJK menilai pentingnya penguatan sistem pengendalian internal di lembaga jasa keuangan melalui penerapan strategi anti-fraud untuk meminimalisasi risiko tersebut.

Lembaga jasa keuangan yang tercakup dalam aturan ini mencakup perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Jenis tindakan yang termasuk dalam kategori fraud meliputi korupsi, penyalahgunaan aset, penipuan, pembocoran informasi, dan tindakan lainnya yang dianggap sebagai fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan POJK Nomor 12 Tahun 2024, lembaga jasa keuangan diwajibkan untuk menyusun dan menerapkan strategi anti-fraud. Dalam proses penyusunan ini, mereka harus memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, jenis fraud, risiko terkait fraud, dan kecukupan sumber daya yang diperlukan.

Penerapan strategi anti-fraud ini meliputi pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana. Strategi ini diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha lembaga jasa keuangan, termasuk konsumen, internal lembaga, dan pihak lainnya.

“Lembaga jasa keuangan wajib menetapkan sasaran penerapan strategi anti-fraud dan program kerja untuk mencapainya,” demikian tertulis dalam POJK Nomor 12 Tahun 2024 dikutip Senin (26/8/2024).

Strategi anti-fraud yang diwajibkan oleh OJK terdiri atas empat pilar, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, serta pemantauan evaluasi dan tindak lanjut.

Selain itu, lembaga jasa keuangan juga diwajibkan untuk melaporkan strategi anti-fraud mereka kepada OJK, termasuk laporan atau koreksi terkait penerapan strategi tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Jika terjadi fraud yang berdampak signifikan, lembaga jasa keuangan wajib melaporkannya secara lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada OJK, dengan mengacu pada pedoman pelaporan. Jika terdapat perubahan dalam strategi anti-fraud yang telah disampaikan, lembaga jasa keuangan harus melaporkan perubahan tersebut kepada OJK paling lambat tujuh hari kerja setelah perubahan dilakukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya penyelesaian masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyisakan tantangan, yakni pemegang polis yang menolak restrukturisasi. Penolakan itu bukan tanpa alasan, sejumlah pemegang polis asuransi merasa terjebak oleh aturan dan kini menjadi korban.

Salah satunya adalah Iwan Hadikusumo. Pensiun di salah satu perusahaan swasta bidang perminyakan, nilai manfaat saat berakhirnya pekerjaan yang diterimanya berada di rentang Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar.

Masalahnya, nilai besar dana pensiun itu tidak dapat dinikmati sekaligus. Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan OJK mewajibkan 80% dana yang dimiliki harus dibelikan produk di perusahaan asuransi yakni anuitas. Melalui produk ini, nasabah akan menerima manfaat sesuai dengan penawaran perusahaan.

Saat itu, Iwan diharapkan pada dua pilihan produk anuitas, yakni Jiwasraya atau AJB Bumiputera 1912.

Waktu menjawab, kedua perusahaan itu ternyata merupakan asuransi yang sakit.

Iwan menyebutkan karena dampak regulasi, dirinya tidak pernah memegang 80% uang pensiun hasil kerjanya selama puluhan tahun ini. Dana jumbo itu langsung ditransferkan oleh perusahaan ke Jiwasraya. Produk anuitas Jiwasraya itu kemudian mulai membayarkan manfaat mulai 2018. Namun, semenjak Februari 2021, tanpa penjelasan yang cukup, uang pensiunnya itu dihentikan.

Iwan merasa bahwa penempatan anuitas di Jiwasraya bukan pilihan dirinya, tetapi dipaksa pemerintah melalui regulasi.

"OJK tidak fair, jika memang perusahaan tidak sehat secara operasional maka seharusnya tidak diizinkan menjual produk ke konsumen," kata Iwan kepada Bisnis, dikutip pada Senin (26/8/2024).

OJK Diminta Tegas Pastikan Hanya Asuransi Sehat yang Jual Anuitas

Direktur Utama Dana Pensiun (Dapen) BCA Budi Sutrisno berkomentar soal kondisi tersebut. Budi menjelaskan, implementasi saldo Manfaat Pensiun peserta Dana Pensiun yang dilakukan pembelian anuitas pada asuransi jiwa sudah diimplementasikan sejak UU Dana Pensiun no 11 tahun 1992.

Secara prinsip, terangnya, program anuitas adalah mekanisme untuk mengubah akumulasi saldo manfaat pensiun menjadi aliran pendapatan berkala yang dibayarkan kepada peserta selama seumur hidup peserta.

"Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan jangka panjang terhadap risiko kehabisan dana selama masa pensiun," kata Budi kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih detail di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) bahwa pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda/duda, atau anak harus dilakukan secara berkala.

Berkaca atas yang terjadi di Jiwasraya, Budi mengatakan salah satu langkah penting yang harus ditegaskan lagi adalah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan produk anuitas.

"OJK perlu memastikan bahwa hanya perusahaan yang memiliki fundamental keuangan yang kuat dan manajemen risiko yang baik yang diperbolehkan menjual produk ini," kata Budi.

Budi menjelaskan saat ini OJK telah mengatur produk anuitas dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam tiga tahun terakhir telah memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.

Budi melanjutkan, anuitas sebenarnya dirancang untuk mengatasi risiko bahwa peserta pensiun akan menghabiskan seluruh dana mereka terlalu cepat, terutama jika mereka hidup lebih lama dari yang diharapkan.

"Dengan anuitas, peserta menerima pembayaran yang terjamin secara berkala, biasanya bulanan, sehingga mereka memiliki penghasilan stabil pasca purna bakti," tegasnya.

Bisnis.com, SOLO – Bisnis kartu kredit dan kredit kendaraan bermotor (KKB) milik PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) tercatat terus bertumbuh double digit. Sementara, kredit pemilikan rumah (KPR) disebutkan cenderung tidak banyak berubah atau stagnan.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi memaparkan bahwa hingga saat ini, kondisi kredit konsumer yang terdiri dari kartu kredit danpersonal loanbertumbuh 13%-15% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal serupa berlaku pada komponen kredit otomotif alias kredit kendaraan bermotor (KKB) dengan rerata pertumbuhan 15%.

“Jadi dua ini, baik untuk auto-business maupun credit card dan personal loan, [pertumbuhannya] di atasdouble digit.Very strong growth,” katanya kepada wartawan di sela-sela Car Free Day (CFD) Solo, Jawa Tengah, Minggu (25/8/2024).

Kendati demikian, pihaknya mencatat bahwa kondisi KPR relatif lebih stagnan. Menurut Dede–sapaan akrabnya–kondisi ini tecermin dari daya beli masyarakat yang menurun, sehingga prioritas terhadap KPR cenderung berkurang.

Oleh karena itu, pihaknya sedang menyiapkan beragam tawaran menarik bagi nasabah untuk kembali melirik KPR dan produk-produk lainnya, terutama dalam momentum ulang tahun ke-69 CIMB Niaga pada September mendatang.

Menilik presentasi kinerja keuangan CIMB Niaga pada semester I/2024, tercatat kredit konsumer tumbuh 5,8% YoY menjadi senilai Rp73,38 triliun per Juni 2024. Kredit kendaraan melaju paling kencang sebesar 13,1% YoY menjadi Rp14,29 triliun.

Lalu, kartu kredit dan personal loan tumbuh 12,4% YoY menjadi Rp16,20 triliun, sedangkan KPR hanya tumbuh 1,4% YoY menjadi Rp42,89 triliun.

Adapun, ketika ditanya perihal target pertumbuhan kredit hingga penghujung 2024, Dede menyebut bahwa perseroan mematok angka 7% hingga 8%.

“Overallkita akan bidik sekitar 7%-8% untuk tahun ini. Dan tahun depan akan kita punya seiring dengan stabilitas perekonomian, politik, dan sebagainya,” pungkasnya.

Berdasarkan catatanBisnis, pertumbuhan kredit konsumsi di Indonesia mencapai 10,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) per Juli 2024. Laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa total kredit konsumsi yang disalurkan oleh bank pada periode tersebut tercatat sebesar Rp2.108,1 triliun.

Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian Juni 2024, yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,2% yoy dengan total nominal Rp2.088,7 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh perkembangan KPR, KKB, dan Kredit Multiguna.

Pertumbuhan KPR mengalami peningkatan dari 13% yoy pada Juni 2024 menjadi 14,2% yoy pada Juli 2024, dengan total nilai KPR yang disalurkan mencapai Rp765,8 triliun.

Sementara itu, kredit multiguna juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,7% yoy pada Juli 2024, dibandingkan 6,8% yoy pada bulan sebelumnya. Total kredit multiguna yang disalurkan mencapai Rp1.205 triliun.

Namun, pertumbuhan KKB mengalami sedikit pelambatan. Kredit kendaraan bermotor pada Juli 2024 tumbuh sebesar 7,9% yoy, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 8,1% yoy pada Juni 2024, dengan total nilai penyaluran mencapai Rp137,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi VI DPR RI hari ini (26/8/2024) menerima audiensi dari perkumpulan pensiunan Jiwasraya Pusat. Forum tersebut akan membahas proses restukturisasi perusahaan asuransi BUMN tersebut yang menyisakan 0,3% nasabah yang belum menyepakati skema restrukturisasi dengan dialihkan menjadi nasabah IFG Life.

Pemegang polis yang menolak melakukan restrukturisasi adalah sebagai dampak ketentuan peserta dana pensiun yang diwajibkan membeli produk anuitas perusahaan asuransi. Masalahnya, peserta dana pensiun tersebut hanya diberikan dua pilihan produk anuitas dari AJB Bumiputera atau BUMN Jiwasraya, yang notabene sama-sama sedang sakit.

"Kalau OJK saya tidak bisa mengomentari karena itu rana mitranya Komisi XI. Tapi kalau soal Jiwasraya, kami di komisi VI bersama kementerian BUMN sudah bekerja keras untuk pembenahan Jiwasraya," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade saat dihubungi Bisnis, Senin (26/8/2024).

Andre menegaskan upaya penyehatan Jiwasraya sekarang sudah on the track. Politisi Gerindra tersebut memastikan, dengan dileburnya Jiwasraya ke dalam IFG Life maka perusahaan asuransi tersebut menjadi perusahaan yang aman bagi nasabah dan tidak akan bermasalah di kemudian hari.

Sementara untuk 0,3% nasabah yang belum setuju dengan skema restrukturisasi, Andre mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan IFG Life untuk terus melakukan upaya persuasif agar 0,3% nasabah tersebut bisa masuk skema restrukturisasi.

"Yang jelas ini jalan terus sambil terus berkomunikasi dengan 0,3%ini. Kami garis bawahi, perbaikan Jiwasraya on the track dan kita akan kawal terus jangan sampai akan ada permasalahan di kemudian hari," tegas Andre.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) kini dapat menggunakan dana transfer daerah untuk membayar iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 dan diundangkan pada 14 Agustus 2024.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugrah, menyatakan bahwa peraturan ini memastikan status keaktifan kepesertaan PBI tetap terjaga. "Dengan adanya peraturan tersebut, status keaktifan kepesertaan PBI akan tetap aktif," ujarnya.

Rizzky menjelaskan bahwa status kepesertaan PBI didasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Menurutnya, ketentuan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh warganya melalui program JKN. Pemda akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan JKN bagi warga yang kurang mampu.

Sebagai informasi, besaran iuran PBI Jaminan Kesehatan adalah Rp42.000 per orang per bulan. Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah berkontribusi dalam pembayaran sebagian iuran peserta PBI, yang besarannya disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

"Pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dalam melakukan pembayaran kontribusi iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan dapat bersumber dari dana transfer pusat misalnya dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau dari kontribusi iuran pajak rokok , Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan lainnya," terangnya.

Sementara itu, untuk memastikan peserta PBI tepat sasaran, jelas Rizzky, BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan menerima dan mendaftarkan data penduduk sebagai peserta PBI JK berdasarkan hasil penetapan mapping atau identifikasi penduduk yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Penetapan penduduk yang didaftarkan sebagai peserta PBI JK tersebut merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan yang sebagai pembayar iuran peserta PBI JK. "Sehingga BPJS Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk menetapkan atau juga memastikan penduduk tersebut layak menjadi peserta PBI JK," jelasnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan dapat mengajukan data peserta yang bisa berpotensi masuk kedalam DTKS berdasarkan usulan dari kolaborasi dan kerjasama program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi dengan melihat kondisi penduduk tersebut masuk dalam kategori tidak mampu atau fakir miskin.

Berikut adalah pembagian pembayaran iuran BPJS Kesehatan peserta PBI antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;

1. Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi

Pemerintah Pusat: Rp39.800/orang/bulan

Pemerintah Provinsi: Rp2.200/orang/bulan

2. Kapasitas Tinggi-Sedang

Pemerintah Pusat: Rp39.900/orang/bulan

Pemerintah Provinsi: Rp2.100/orang/bulan

3. Kapasitas Rendah -Sangat Rendah

Pemerintah Pusat: Rp40.000/orang/bulan

Pemerintah Provinsi: Rp2.000/orang/bulan

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional (POJK SBDK BUK).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan penerbitan POJK ini merupakan salah satu amanat Pasal 8A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu kewajiban bank umum melakukan transparansi suku bunga.

"[Yaitu yang mencakup] cost of fund, margin, dan overhead cost untuk mendorong efisiensi penetapan suku bunga Perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/8/2024).

Hal-hal yang diatur dalam POJK baru tersebut, yaitu pertama, POJK ini mengatur SBDK sebagai indikasi suku bunga efektif terendah yang mencerminkan Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), overhead cost, dan margin, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit.

Kedua, POJK SBDK ini mengatur format publikasi SBDK akan menjadi lebih informatif, yaitu dengan mengumumkan masing-masing komponen pembentuk SBDK, yaitu HPDK, overhead, dan margin serta menambahkan jenis SBDK pada sektor UMKM yang lebih detail dengan adanya publikasi kredit menengah dan kredit kecil.

Ketiga, dalam penyusunan SBDK, BUK agar mempertimbangkan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi.

Keempat, POJK SBDK dimaksudkan agar BUK memperhatikan aspek pelindungan kepada konsumen dalam bentuk pemberitahuan perubahan suku bunga dan konversi flat ke efektif dalam offering letter.

Kelima, POJK SBDK ini mengatur adanya penyampaian laporan SBDK kepada OJK yang lebih detil dan tervalidasi dengan laporan terintegrasi OJK-BI-LPS, yang terdiri atas :

a. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang antara lain terdiri dari biaya dana pihak ketiga (i.e. giro, tabungan, dan deposito) dan biaya non-dana pihak ketiga.

b. Biaya overhead yang mencakup antara lain biaya sumber daya manusia di BUK, biaya promosi terkait kredit, dan penyusutan aset.

c. Margin yang ditetapkan oleh BUK dalam kegiatan penyaluran kredit dengan mempertimbangkan target Return on Asset (ROA) yang ingin dicapai sesuai rencana bisnis bank setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar dengan mempertimbangkan going concern kinerja BUK.

Keenam, POJK SBDK ini mengatur pengumuman kepada masyarakat setiap adanya perubahan penetapan SBDK.

Ketujuh, peraturan OJK ini mengatur adanya penyampaian laporan detail SBDK kepada OJK paling lambat tanggal 15 atas posisi akhir bulan sebelumnya.

Kedelapan, POJK SBDK ini ikut mengatur sanksi kesalahan pengumuman SBDK bergradasi, termasuk denda paling banyak Rp15 Miliar.

Terakhir, adanya kewenangan tertentu bagi OJK termasuk penyesuaian SBDK dan SBK berdasarkan pertimbangan tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penutupan kantor cabang bank di Tanah Air terus berlanjut hingga enam bulan pertama 2024, seiring dengan perubahan perilaku nasabah yang kian cenderung menggunakan layanan digital perbankan.

Melansir dari Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor bank di Indonesia per Juni 2024 mencapai 24.170 unit. Jumah ini turun 20 unit dibandingkan bulan sebelumnya yaitu Mei 2024 dan turun 614 unit secara tahunan dari sebelumnya 24.784 per Juni 2023.

Apabila dilihat secara tren selama tiga tahun ke belakang, kantor cabang perbankan memang terus mencatatkan penyusutan. Jika diurutkan, pada 2021 jumlah kantor dapat mencapai 32.366 unit, lalu pada 2022 turun menjadi 25.377 unit hingga akhirnya hanya tercatat 24.276 unit pada akhir Juni 2023.

Secara bulanan, jika dikelompokkan berdasarkan bank, maka Bank Persero mencatatkan penyusutan unit paling banyak. Kondisi ini berbanding terbalik dengan bank Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank swasta nasional, dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang justru melaporkan adanya penambahan unit.

Tercatat, per Juni 2024 jumlah kantor Bank Persero mencapai 12.364, turun 11 unit dari Mei 2024 yang sempat 12.375 unit. Sementara itu, secara tahunan angka ini mengalami penyusutan 340 unit dari sebelumnya 12.704 unit pada Juni 2023.

Sementara itu, Bank Pembangunan Daerah (BPD) justru mencatatkan kenaikan jumlah menjadi 4.046 unit per Juni 2024, naik tiga unit dari 4.043 unit per Mei 2024. Sementara itu, secara tahunan jumlah unit pun mengalami penyusutan empat unit dari 4.050 per Juni 2023.

Selanjutnya, bank swasta nasional mencatatkan kenaikan secara bulanan, yaitu 28 unit menjadi 7.741 per Juni 2024 dari sebelumnya 7.713 unit per Mei 2024. Secara tahunan, angka ini susut 266 dari sebelumnya 8.007 unit per Juni 2023.

Sementara, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri mencatatkan jumlah yang stagnan yaitu 19 unit sejak awal tahun 2024. Namun, pada pertengahan tahun lalu jumlahnya sempat menyentuh 23 unit atau turun empat unit per Juni 2023.

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan mengatakan penurunan jumlah cabang di Bank Persero disebabkan oleh upaya efisiensi operasional yang makin optimal, salah satunya melalui kolaborasi ATM antarbank, di mana nasabah Bank Persero dapat melakukan penarikan di mana saja dengan bebas biaya.

“Kondisi ini membuat Bank Persero lebih efisien dari sisi operasionalnya dan tidak memerlukan banyak cabang, di samping sistem digital dan inklusi dengan mengandalkan agen-agen bank,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Trioksa menambahkan bahwa tren penurunan jumlah kantor cabang akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya efektivitas digitalisasi. Teknologi digital diyakini akan menggantikan fungsi operasional tradisional bank.

Di sisi lain, dia mencatat bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengalami kondisi yang berbeda. Menurutnya, penambahan cabang BPD sering kali terkait dengan kebutuhan stakeholder daerah, termasuk pemekaran wilayah atau permintaan dari pemegang saham untuk meningkatkan pelayanan di area tertentu.

Dalam hal ini, BPD mungkin perlu membuka cabang baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah di daerah-daerah tersebut.

Lebih lanjut, kata dia, penambahan cabang bagi bank swasta pun dimaksudkan karena masih sedikitnya cabang untuk menjangkau dan melayani nasabah lebih luas, sehingga memerlukan tambahan cabang baru.

Nasib yang sama juga dilakukan oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang memilih untuk tidak melakukan pengurangan.

“Kurang lebih sama [seperti Bank Swasta] yaitu untuk peningkatan layanan ke nasabah di tempat yang baru,” ucap Trioksa.

Kondisi di Bank

Dari segi pemain Himbara, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan penyusutan jumlah kantor sebesar 274 unit secara tahunan dari 7.980 kantor per Juni 2023 menjadi 7.706 kantor per Juni 2024.

Akan tetapi, pada saat yang sama, jumlah Agen BRILink mencatatkan peningkatan signifikan dengan tumbuh 49,19% yoy menjadi 993.677 per Juni 2024 dari tahun lalu yang berjumlah 666.038 per Juni 2023.

Sebelumnya, VP of Transaction Banking BRI Rudy Automo sempat mengatakan pihaknya akan terus memperluas layanan fisik perseroan.

“Kantor cabang BRI tutup saya rasa sih tidak ya. Kita malah tetap akan memperluas jangkauan physical kita juga. Selain kantor cabang, kita juga punya pemberdayaan lewat unitnya BRILink,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga mencatatkan penyusutan outlet yang terdiri dari kantor cabang (KC), kantor cabang pembantu (KCP) dan kantor kas (KK). Di mana, total penyusutan mencapai turun 19 unit dari semula 1.798 unit pada semester I/2023menjadi 1.779 unit pada semester I/2024.

Pada saat yang sama, BNI juga terus memperluas jaringan layanan perbankan kepada masyarakat unbanked melalui Agen46. Tercatat, terjadi peningkatan pada layanan ini, yaitu mencapai 205.379 agen pada semester I/2024, naik 18,2% yoy dari sebelumnya 173.766 agen pada semester I/2023.

Adapun, kelolaan dana dari Agen46 ini mencapai Rp3,84 triliun per Juni 2024, tumbuh 40% yoy dari sebelumnya Rp2,74 triliun pada Juni 2023.

Nasib serupa juga terjadi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang mencatatkan penyusutan jumlah cabang mencapai 100 unit, dari sebanyak 2.327 unit per Juni 2023 menjadi 2.227 unit per Juni 2024. Di mana unit ini terdiri dari cabang reguler dan Cash Outlet & Digital Box.

Bank Swasta

Selain itu, salah satu pemain swasta dari kelompok KBMI III, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) juga mencatatkan penurunan kantor cabang sebesar 8 unit menjadi 302 unit pada semester I/2024 dari periode yang sama tahun lalu yakni 310 unit pada semester I/2023.

Head of Digital Banking, Branchless, and Partnership CIMB Niaga Lusiana Saleh menjelaskan kondisi yang ada merupakan bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan efektivitas operasional. Menurutnya, tidak efisien jika memiliki banyak cabang di satu daerah yang sama.

Selain itu, penutupan kantor cabang terkadang dilakukan jika unit tersebut tidak menghasilkan pendapatan alias revenue dengan baik. Meski demikian, kemungkinan pihaknya melakukan relokasi cabang ke daerah lain yang dianggap memiliki banyak nasabah potensial dan peluang pertumbuhan baik.

“Jadi, kita mulai convert cabang baru jadi digital, gimana caranya salah satu kantor cabang itu tidak membawa cost lebih banyak, tapi lebih memberikan efektifitas dan dia [cabang] bisa melayani banyak nasabah,” ujarnya kepada Bisnis.

Ke depan, dia membocorkan bahwa perseroan akan meluncurkan puluhan digital branch alias cabang digital untuk melayani nasabah.

Sementara itu, salah satu pemain bank asal Singapura yaitu PT Bank UOB Indonesia, milik UOB Group justru memilih untuk memugar cabang daerah di tengah tren penyusutan kantor cabang

Head of Business Banking UOB Indonesia Dewi Tuegeh menilai kebutuhan akan cabang bank berbeda antara kota besar seperti Jakarta dan daerah-daerah yang lebih terpencil.

"Kalau di Jakarta mungkin enggak usah bawa dompet bisa, tapi di daerah belum bisa seperti itu. Jadi, cabang masih perlu, mereka-mereka masih perlu setor cash, ambil cash," dalam UOB Media Editors Circle, Senin (12/8/2024)

Meskipun begitu, UOB Indonesia tetap memperbarui cabang-cabangnya untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan. Selain itu, mereka juga berfokus pada edukasi pelanggan untuk beralih ke layanan digital.

Pihaknya telah meluncurkan UOB Infinity, platform digital yang memungkinkan nasabah bisnis mengelola keperluan perbankan secara cepat.

"Kita tetap edukasi, customer kita kasih insentif kalau transaksi sekian banyak pakai Infinity tanpa ke cabang. Ini bagian dari kita mengedukasi masyarakat dan customer supaya mau pelan-pelan pindah ke digitalisasi," ujar Dewi.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Seabank Indonesia (SeaBank), bank digital yang terafiliasi dengan Shopee, melaporkan peningkatan signifikan dalam laba bersih pada semester I/2024. Berdasarkan laporan keuangan, per Juni 2024, SeaBank mencatatkan laba bersih sebesar Rp150,85 miliar, naik tajam dari Rp78,72 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip Senin (26/8/2024), kenaikan laba ini didukung oleh keberhasilan perusahaan dalam memangkas penurunan aset keuangan (impairment) dari Rp2,58 triliun menjadi Rp1,64 triliun. Meskipun demikian, pendapatan bunga SeaBank mengalami penurunan dari Rp3,67 triliun menjadi Rp3,05 triliun.

SeaBank memiliki sejarah panjang di Indonesia sejak didirikan pada 4 Oktober 1991 oleh Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo. Bank ini didirikan untuk peningkatan inklusi keuangan dan pemberdayaan koperasi di Indonesia.

"Fokus bisnis bank diawal pendiriannya ialah pembiayaan kepada PNS melalui Koperasi Primer Pegawai Negeri (KP-RI) dengan pola executing," tulis perusahaan dalam laman perusahaan

Soemitro sendiri adalah ayah presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pemegang saham BKE sendiri per 2011 adalah Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (61,74%), PT Recapital Advisors (19,08%), PT Taspen (Persero) (9,44%), Dana Pensiun Pertamina (5,53%), Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Indonesia Indonesia (1,59%), Dana Pensiun PT Jasa Raharja (1,62%), Koperasi Pegawai Bank Koperasi Kesejahteraan Ekonomi (1%).

Para pemegang saham ini sedikit-sedikit melepas kepemilikannya. Pada 2019, BKE tercatat dimiliki oleh Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKP-RI) tersisa 25% dan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (19%). Pemegang saham lainnya adalah Danadipa Artha Indonesia yang masuk sejak 2018 dan pemegang saham lain.

Selanjutnya, Danadipa Artha milik Setiawan Ichlas meningkatkan sahamnya dari 21% menjadi 92,6%.

Dalam proses ini, Danadipa mendapat pendanaan dari Turbo Cash, anak usaha Sea Group. Turbo Cash kemudian menjadi pemegang 82,19% saham Danadipa. Belakangan, kepemilikan saham BKE menjadi dipegang 95%-nya oleh Danadipa, sedangkan 5%-nya oleh PT Koin Investama Nusantara yang juga dimiliki oleh Turbo Cash. Hal ini membuat kepemilikan BKE resmi jatuh kepada Sea Group.

Sejak 2021, bank ini telah bertransformasi menjadi bank digital dan kini dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik Shopee , salah satu raksasa e-commerce di Asia Tenggara dari Singapura.

Terbaru, komposisi pemegang sahamnya terdiri dari PT Danadipa Artha Indonesia, yang menguasai 85% saham, dan PT Koin Investama Nusantara dengan 15% saham.

SeaBank memiliki modal ditempatkan dan disetor yang terus tumbuh. Pada 2022 perusahaan melaporkan memiliki modal disetor penuh sebesar Rp4,48 triliun. Jumlah ini kemudian naik menjadi Rp6,57 triliun berdasarkan data yang ditampilkan dalam website perusahaan, dikutip Senin (26/8/2024). Hingga akhir tahun 2023, SeaBank memiliki total karyawan mencapai 1.018 karyawan. Saat ini, Bank telah memiliki 10 kantor layanan yang terdiri dari 8 kantor cabang dan 2 kantor cabang pembantu yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia.

Saat ini manajemen SeaBank terdiri dari Dono Boestami sebagai Komisaris Utama, Hans Kurniadi Saleh (Komisaris), Joice Farida Rosandi (Komisaris Independen), Tiger Wang (Komisaris). Sedangkan dari jajaran direksi terdiri dari Sasmaya Tuhuleley (Direktur Utama), Junedy Liu (Wakil Direktur Utama), Michael Salam (Direktur Bisnis), Evangelina Sintawati (Direktur Operasional), Lindawati Octaviani (Direktur Keuangan), dan Anti Deisnasari (Direktur Kepatuhan).

Bisnis.com, SOLO – PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) meluncurkan aplikasi OCTO Merchant untuk pegiat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di area Car Free Day (CFD) Solo, Jawa Tengah pada Minggu (25/8/2024).

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengatakan bahwa hingga akhir 2025, perseroan menargetkan sedikitnya 1 juta pengguna aplikasi yang bertujuan untuk mendukung transaksi pembayaran nontunai bagi merchant gerai UMKM ini. Solo menjadi prioritas dari sejumlah daerah yang disasar pihaknya.

“Target [pengguna] tentu setinggi-tingginya, tapi kami aspirasinya ingin punya 1 juta,” kata Dede, sapaan akrabnya.

Dia melanjutkan, para pemilik usaha UMKM dapat memanfaatkan beragam fitur untuk memenuhi kebutuhan transaksi usaha, seperti pembuatan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) secara instan hingga penyediaan laporan transaksi secara real-time.

Selain itu, pengguna OCTO Merchant juga berkesempatan untuk mendapatkan kredit tanpa agunan berbasis limit dengan bunga mulai dari 2,5% flat per bulan. CIMB Niaga juga memberi pengguna pilihan tenor per penarikan, yaitu 1, 3, 6, 12 bulan sesuai kebutuhan.

Dede lantas menjelaskan langkah-langkah pendaftaran OCTO Merchant dapat dilakukan dengan cepat dan mudah tanpa perlu bertandang ke kantor cabang CIMB Niaga.

“Kami berharap melalui aplikasi yang dibekali banyak keunggulan ini, para pemilik usaha dapat menikmati berbagai kemudahan sekaligus memungkinkan pengelolaan bisnis menjadi lebih efektif dan efisien,” tandasnya.

Konser Kejar Mimpi untuk Indonesia 2024

Adapun, CIMB Niaga juga menggelar pertunjukan musik eksklusif bertajuk “Konser Kejar Mimpi untuk Indonesia” 2024 di De Tjolomadoe Solo pada Sabtu (24/8/2024) lalu. Ribuan nasabah CIMB Niaga memenuhi pergelaran tersebut.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyampaikan bahwa konser itu dipersembahkan dalam rangka hari ulang tahun ke-69 CIMB Niaga, sekaligus sebagai sarana untuk mendukung seniman musik dan pelaku industri kreatif Tanah Air.

“Konser ini kami dedikasikan sebagai apresiasi bagi para nasabah atas kepercayaan yang telah diberikan kepada CIMB Niaga selama ini. Bagi kami, nasabah adalah sumber inspirasi yang selalu menjadi prioritas utama,” katanya, Sabtu (24/8/2024).

Selain itu, Konser Kejar Mimpi untuk Indonesia dimeriahkan sejumlah artis Tanah Air seperti komposer Andi Rianto bersama Magenta Orchestra, Ruth Sahanaya, Rossa, Marcell Siahaan, Cakra Khan, Tiara Andini, Maudy Ayunda, Cut Mini, Gilang Dirga, Prince Poetiray, hingga penyanyi keroncong Woro Mustiko.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 98 penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjol yang berizin dan diawasi regulator.

Angka tersebut turun dibandingkan pada awal tahun di mana masih ada 101 penyelenggara pinjol resmi. Diketahui, OJK telah melakukan pencabutan izin terhadap tiga fintech P2P lending sepanjang tahun ini.

Ketiganya antara lain PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund), PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas), dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala). Jumlah penyelenggara fintech P2P lending saat ini turun sangat signifikan apabila dibandingkan pada 2020, di mana ada 157 perusahaan fintech P2P lending kala itu.

OJK pun terus mengimbau supaya masyarakat menggunakan platform fintech P2P lending yang berizin OJK. Ada beberapa ciri pinjol legal, antara lain pinjol terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pinjol legal tidak akan menawarkan pinjaman melalui SMS ataupun melalui sambungan telepon pribadi.

Suku bunga dan denda yang ditawarkan juga masih dalam batas wajar yaitu kisaran 0,3% per harinya. Kemudian, biaya peminjaman tidak terlalu tinggi biasanya hanya mencapai 40% dari jumlah pinjaman.

Selain itu, jangka waktu pelunasannya juga masuk akal sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan di awal. Pinjol legal juga tidak akan meminta akses seperti kontak pribadi, data ponsel, foto, ataupun video untuk digunakan meneror peminjam jika tidak melakukan pembayaran. Pinjol legal juga tidak akan melakukan penagihan yang tidak beretika. Pinjol legal juga memiliki lokasi aplikasi dan identitas yang jelas untuk diketahui oleh peminjam.

Intip daftar 98 pinjol legal dikutip dari laman resmi OJK:

1. Danamas - https://p2p.danamas.co.id

2.Investree - https://www.investree.id

3.Amartha - https://amartha.com

4.Dompet Kilat - https://www.dompetkilat.co.id

5.Boost - https://myboost.co.id

6.Toko Modal - https://www.tokomodal.co.id

7.Modalku - https://modalku.co.id

8.KTA Kilat - http://www.pendanaan.com

9.Kredit Pintar - http://kreditpintar.com

10.Maucash - http://maucash.id

11.Finmas - https://www.finmas.co.id

12. KlikA2C - https://www.klika2c.co.id

13. Akseleran - https://www.akseleran.co.id

14. Ammana.id - https://ammana.id

15. PinjamanGO - https://www.pinjamango.co.id

16. KoinP2P - https://koinp2p.com

17. pohondana - http://pohondana.id

18. MEKAR - https://mekar.id

19. AdaKami - www.adakami.id

20. ESTA KAPITAL FINTEK - https://www.estakapital.co.id

21. KREDITPRO - http://kreditpro.id

22. FINTAG - http://fintag.id

23. RUPIAH CEPAT - www.rupiahcepat.co.id

24, CROWDO - https://crowdo.co.id

25. Indodana - indodana.id

26. JULO - www.julo.co.id

27. Pinjamwinwin - pinjamwinwin.com

28. DanaRupiah - danarupiah.id

29. Taralite - www.taralite.com

30. Pinjam Modal - pinjammodal.id

31. ALAMI - p2p.alamisharia.co.id

32. AwanTunai - www.awantunai.co.id

33. Danakini - https://danakini.co.id

34. Singa - http://singa.id

35. DANAMERDEKA - http://danamerdeka.co.id

36. EASYCASH - https://easycash.id

37. PINJAM YUK - http://www.pinjamyuk.co.id

38. FinPlus - finplus.co.id

39. UangMe - http://uangme.id

40. PinjamDuit - http://pinjamduit.co.id

41. DANA SYARIAH - http://danasyariah.id

42. BATUMBU - batumbu.id

43. Cashcepat - http://cashcepat.id

44. klikUMKM - www.klikUMKM.co.id

45. Pinjam Gampang - http://www.kreditplusteknologi.id 46.cicil - https://www.cicil.co.id

47. lumbungdana - http://lumbungdana.co.id

48. 360 KREDI - www.360kredi.id

49. Kredinesia - www.kredinesia.id

50. Pintek - http://pintek.id

51. ModalRakyat - http://modalrakyat.id

52. SOLUSIKU - www.solusi-ku.id

53. Cairin - www.cairin.id

54. TrustIQ - http://trustiq.id

55.Findaya - https://www.findaya.co.id

56. KLIK KAMI - www.klikkami.co.id

57. Duha SYARIAH - www.duhasyariah.co.id

58. Invoila - http://invoila.co.id

59. Sanders One Stop Solution - http://sanders.co.id

60. DanaBagus - www.danabagus.id

61. UKU - ukuindo.com

62. KREDITO - https://kredito.id

63. AdaPundi - www.adapundi.com

64. Lentera Dana Nusantara - www.lenteradana.co.id

65. Modal Nasional - www.modalnasional.co.id

66. Komunal P2P - www.komunal.co.id

67. Restock.ID - www.restock.id

68. Ringan - www.ringan.co.id

69. Avantee - www.avantee.co.id

70. Gradana - gradana.co.id

71. Danacita - www.danacita.co.id

72. IKI Modal - www.ikimodal.com

73. Ivoji - www.ivoji.id

74. Indofund.id - indofund.id

75. iGrow - igrow.asia

76. Danai.id - http://danai.id

77. DUMI - minjem.com

78. LAHAN SIKAM - www.lahansikam.co.id

79. qazwa.id - qazwa.id

80. KrediFazz - www.kredifazz.id

81. Doeku - doeku.id

82. Aktivaku - aktivaku.com

83. Danain - www.danain.co.id

84. Indosaku - indosaku.id

85.EDUFUND - www.edufund.co.id

86. GandengTangan-www.gandengtangan.co.id

87.PAPITUPI SYARIAH - www.papitupisyariah.com

88. BantuSaku - bantusaku.id

89. danabijak - danabijak.com

90. AdaModal - www.adamodal.co.id

91. SamaKita - samakita.co.id

92. KawanCicil - kawancicil.co.id

93. CROWDE - Crowde.co

94. KlikCair - klikcair.com

95. ETHIS - ethis.co.id

96. SAMIR - www.samir.co.id

97. UATAS - www.uatas.id

98. Asetku - www.asetku.co.id

Bisnis.com, BADUNG — Bank Indonesia (BI) akan melakukan uji coba penggunaan rupiah digital dengan teknologi blockchain atau distributed ledger technology (DLT) dalam waktu dekat.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menjelaskan penerbitan rupiah digital tersebut dinavigasi dalam Proyek Garuda. BI, sambungnya, sudah selesai melakukan uji coba rupiah digital dalam bentuk cash ledger.

Rupiah digital dalam bentuk cash ledger memungkinan perpindahan dari satu tangan ke tangan lain hingga pemusnahan. Kini, BI akan melanjutkan ke tahap pengembangan securities ledger.

Pada tahap securities ledger, rupiah digital akan diuji coba untuk operasi moneter dan transaksi ke pasar keuangan sehingga memberikan petunjuk mengenai kemampuan teknologi blockchain/DLT—apakah dapat mereplikasi fungsi-fungsi pokok kebanksentralan.

Kendati demikian, Ryan menegaskan uji coba penggunaan rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT tersebut hanya secara eksperimental. BI, tegasnya, belum akan menerbitkan rupiah digital dalam teknologi blockchain sebelum punya data-data yang jelas.

"Yang sedang kami coba di sini kalau basisnya distributed ledger atau blockchain kira-kira bagaimana, cocok enggak dengan cara kerja bank sentral," jelas Ryan dalam forum Pelatihan Wartawan BI di Badung, Bali, dikutip Senin (26/8/2024).

Selanjutnya, jika tahap eksperimen rupiah digital dalam teknologi blockchain/DLT selesai maka BI akan melanjutkan ke tahap uji coba penggunaan ke level crossborder atau internasional. Ryan menjelaskan, pengembangan rupiah digital merupakan satu dari enam arah strategi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Menurutnya, pengembangan mata uang digital oleh BI tersebut serupa seperti sudah dilakukan oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed dan bank sentral Inggris Bank of England.

Sebagai informasi, rupiah digital merupakan perwujudan dari amanat Undang-undang Mata Uang sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) bahwa macam rupiah terdiri atas rupiah kertas, rupiah logam, dan rupiah digital.

Dalam UU P2SK dijelaskan, rupiah digital akan diterbitkan dalam dua jenis, yaitu Rupiah Digital wholesale (w-Rupiah Digital) dan Rupiah Digital ritel (r-Rupiah Digital). Keduanya akan dikembangkan secara terintegrasi dari wholesale ke ritel.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pefindo Biro Kredit atau IdScore mencatat pengguna platform pembiayaan dengan skema buy now pay later (BNPL) atau paylater paling banyak digunakan oleh usia 21–30 tahun.

Pengguna dengan rentang usia tersebut mencapai 6,9 juta atau mencapai sekitar 48,06% dari total keseluruhan 14,37 juta pengguna hingga Juni 2024.

“Persebaran pengguna BNPL 48,06% ada di rentang usia >20–30 tahun, kemudian diikuti oleh usia >30–40 tahun sebesar 29,3%,” kata Direktur Utama IdScore Yohanes Arts Abimanyu kepada Bisnis, pada Minggu (25/8/2024).

Adapun pengguna BNPL usia 31–40 tahun tersebut mencapai sekitar 4,2 juta pengguna. Lalu disusul dengan pengguna dengan usia 41–50 tahun yang mencapai 1,85 juta.

Sementara itu pengguna dengan usia di bawah 20 tahun sampai dengan 20 tahun mencapai 866.200. Berikutnya pengguna berusia 51–55 tahun mencapai 309.789. Usia di atas 55 tahun mencapai 262.314 pengguna.

Dari sisi wilayah, penggunaan BNPL paling banyak tersebar di provinsi Jawa Barat mencapai sebanyak Rp7,52 triliun. Disusul DKI Jakarta dengan sebaran kredit BNPL mencapai Rp4,25 triliun. Ketiga ada Jawa Timur dengan kredit BNPL sebanyak Rp3,26 triliun.

Adapun total portofolio pinjaman kredit BNPL tercatat sebesar Rp30,14 triliun per Juni 2024. Angka tersebut meningkat 19,7% secara tahunan (year on year/yoy).

IdScore juga mencatat, ada sebanyak Rp1,42 triliun kredit macet BNPL per Juni 2024. Adapun penyumbang terbanyak terhadap kredit macet adalah usia 31–40 tahun yang mencapai Rp540 miliar.

“Group usia >30–40 tahun penyumbang kredit macet tertinggi sebesar 38,03% kemudian diikuti oleh group >20–30 tahun sebesar 31,7% [Rp450 miliar],” kata Abimanyu.

Setelah itu disusul oleh usia 41–50 tahun dengan kredit macet senilai Rp300 miliar. Sementara usia di bawah 20 tahun sampai dengan 20 tahun kredit macetnya mencapai Rp40 miliar. Kemudian usia 51-55 tahun dengan kredit macet sebanyak Rp50 miliar. Sementara itu usia di atas 55 tahun mencapai senilai Rp40 miliar.