Bisnis.com, JAKARTA - Pabrikan pesawat asal AS, Boeing, mengajukan tuntutan praktik ketenagakerjaan tidak adil terhadap serikat pekerja yang mewakili para pekerja pabrik di Pantai Barat AS yang tengah melakukan aksi mogok.

Mengutip Reuters pada Jumat (11/10/2024), tuntutan tersebut dilayangkan Boeing ke National Labor Relations Board (NLRB) atau Dewan Hubungan Perburuhan Nasional kepada Asosiasi Pekerja Mesin dan Dirgantara Internasional atau International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM).

Dalam pengajuannya ke NLRB, Boeing menuduh para pemimpin serikat pekerja tidak berunding dengan itikad baik.

Boeing juga menuding para pemimpin serikat pekerja salah mengartikan ketentuan tawaran Boeing kepada para anggotanya dan tidak menghadirkan negosiator yang berwenang untuk membuat kesepakatan.

Boeing juga mengatakan serikat pekerja telah terlibat dalam pola tawar-menawar dengan itikad buruk dan narasi publiknya menyesatkan dan mempersulit pencarian solusi bagi karyawan.

Boeing mengatakan dengan berat hati memutuskan untuk mengajukan tuntutannya untuk menanggapi pengajuan hukum IAM, dan untuk memastikan NLRB dan pihak berkepentingan lainnya memiliki gambaran yang akurat.

Tuduhan tersebut menandai babak baru dari perseteruan antara Boeing dan serikat pekerjanya. Saat ini, aksi mogok yang diikuti sekitar 33.000 anggota serikat pekerja itu telah memasuki minggu kelima dan memberikan tekanan finansial pada Boeing.

Sementara itu, serikat pekerja mengatakan pada Selasa lalu bahwa Boeing "bersikeras" untuk tetap berpegang pada proposal "terbaik dan terakhir" tentang kenaikan upah sebesar 30% selama empat tahun yang ditawarkannya bulan lalu setelah pemogokan dimulai.

Serikat pekerja menolak untuk mengajukan proposal tersebut kepada anggotanya untuk pemungutan suara dan mengatakan minggu ini pihaknya merencanakan survei baru terhadap anggota.

Boeing mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya telah menarik tawaran gaji terakhirnya kepada IAM setelah dua hari berunding dengan mediator federal, dengan alasan penolakan serikat pekerja untuk mempertimbangkan usulannya secara serius.

Boeing mencatat bahwa serikat pekerja kemudian mengakui bahwa perusahaan itu meningkatkan tawarannya, dengan presiden IAM 751 dan kepala negosiator Jon Holden mengatakan kepada Reuters pada Rabu bahwa perubahan yang diusulkan itu "sedikit".

Adapun, hingga saat ini IAM belum menanggapi permintaan komentar terkait aksi Boeing tersebut.

Sebanyak lebih dari 90% anggota serikat pekerja menolak tawaran kenaikan gaji sebesar 25% bulan lalu dan telah berupaya untuk mendapatkan kenaikan upah sebesar 40% serta pemulihan pensiun manfaat pasti yang telah disetujui untuk dilepaskan pada 2014.

Boeing mengatakan tetap berkomitmen untuk mencapai kompromi guna mengakhiri pemogokan, yang telah menghentikan produksi 737 MAX terlarisnya serta program pesawat berbadan lebar 767 dan 777 yang lebih lama.

Bulan lalu, IAM 751 mengajukan tuntutan praktik ketenagakerjaan yang tidak adil terhadap Boeing. Saat ini, belum ada hasil yang diumumkan terkait tuntutan IAM.

Bisnis.com, TANGERANG — Kamboja menjadi pasar yang potensial bagi Indonesia untuk melakukan perdagangan ekspor. Sejumlah produk mulai dari makanan hingga rokok dinilai cocok bagi Negara Khmer. .

Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto mengungkap ada empat komoditas ekspor Indonesia yang menjadi primadona di Kamboja.

“Kalau dilihat saat ini empat komoditas utama Indonesia ke Kamboja. Yang pertama adalah batu bara, kedua adalah rokok, yang ketiga adalah mobil dan spare parts,” kata Santo saat ditemui di acara Trade Expo Indonesia (TEI 2024) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Jumat (11/10/2024).

Serta, lanjut Santo, komoditas lainnya adalah makanan dan minuman (food and beverage/F&B). Bahkan, Dubes RI untuk Kamboja itu mengaku komoditas F&B alias produk Indonesia memiliki eksposur yang tinggi di Kamboja.

“Saya di Kamboja berusaha untuk branding. Jadi berbagai macam brand Indonesia itu saya coba untuk dorong supaya orang itu mengenal produk-produk Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, makanan dan minuman lebih dikenal di Kamboja dibandingkan batu bara dan rokok. Dia juga menuturkan pihaknya tengah berusaha untuk mengajak para produsen makanan untuk semakin memperkuat merek mamin di Kamboja.

“Dengan harapan nanti ke depannya akan ada produk-produk lain juga yang akan berkembang di Kamboja,” ungkapnya.

Adapun di tengah masa transisi pemerintahan baru Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka, Santo melihat positifnya ekspor perdagangan Kamboja-Indonesia. Menurutnya, pemerintah akan berusaha mendorong ekspor Indonesia ke pasar baru, termasuk Kamboja.

“Walaupun Kamboja itu negara tetangga kita, bisa dibilang Kamboja itu adalah pasar baru. Karena memang konsentrasi kita selama ini kan ke Malaysia, Thailand, Vietnam. Jadi Kamboja ini adalah market baru,” ungkapnya.

Terlebih, Santo menjelaskan bahwa pasar Indonesia harus berkompetisi dengan perusahaan lokal di Thailand dan Vietnam. Sedangkan di Kamboja, lanjut dia, Indonesia tidak bersaing dengan perusahaan lokal di sana. Hal itu lantaran manufaktur perusahaan lokal di Kamboja masih lemah dibandingkan Indonesia.

“Jadi kita tuh sebenarnya kalau mau, kita tuh bisa membanjiri pasar Kamboja dan produk-produk Indonesia. Tapi tentunya kita harus berkompetisi dengan negara-negara lain yang sudah ada di sana lebih dahulu, seperti Thailand, Vietnam,” tuturnya.

Dia pun berharap pemerintah akan semakin memperluas pasar Indonesia di kawasan Mekong. “Harapan saya adalah bahwa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini mendukung upaya KBRI itu juga akan dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencemaskan penyempitan pasar ekspor tradisional untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) yang mulai menerapkan restriksi barang impor, seperti Eropa.

Wakil Ketua Umum API David Leonardi mengatakan, sejumlah negara tujuan ekspor tekstil Indonesia kini menerapkan non-tariff barriers untuk melindungi pasarnya dari barang-barang impor ke negaranya.

Adapun, Eropa menerapkan kebijakan perlindungan yang mengangkat isu HAM, energi, dan lingkungan, salah satunya kebijakan 'no coal energy' atau produk tanpa energi batu bara.

"Industri TPT Indonesia yang saat ini mayoritas masih menggunakan batu bara harus bersiap untuk menghadapi peraturan ini," ujar David kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Namun, menurut David, yang diterapkan oleh Eropa merupakan contoh kecil. Pasalnya, masih banyak hambatan perdagangan yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor lainnya.

Untuk itu, penting untuk pemerintah, dalam hal ini kementerian/lembaga terkait untuk dapat membantu industri TPT Indonesia menembus pasar ekspor.

"Kerja sama yang dimaksud perlu semakin sinergis sehingga kebutuhan ekspor tersebut dapat terfasilitasi," jelasnya.

Di sisi lain, dia melihat dengan kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik, maka perjanjian dagang yang akan Indonesia buat pun perlu diimbangi dengan kebijakan nontariff barrier.

Kebijakan hambatan tanpa tarif tersebut dapat bermanfaat baik bagi Indonesia karena akan meningkatkan daya tahan industri, daya beli masyarakat, dan melindungi pasar dalam negeri Indonesia.

"Perilaku proteksionis yang diterapkan di negara lain perlu dicontoh oleh Indonesia," jelasnya.

Selain mendorong ekspor, kebijakan tersebut dapat membantu pemerintah menambah cadangan devisa, aktivitas produksi akan mendorong utilisasi industri sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

Pada triwulan I/2024, industri TPT mampu menyumbang sebesar 5,84% terhadap produk domestik bruto (PDB) sektor manufaktur serta memberikan andil terhadap ekspor nasional sebesar US$11,6 miliar dengan surplus mencapai US$3,2 miliar.

Industri TPT juga sebagai sektor padat karya dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 3,98 juta tenaga atau memberikan kontribusi sebesar 19,47% terhadap total tenaga kerja di sektor manufaktur pada tahun 2023.

Bisnis.com, TANGERANG — Pemerintah Kamboja disebut tertarik dengan sektor pertanian hingga infrastruktur Indonesia. Mereka berharap pengusaha Indonesia bersedia mengekspor dan berinvestasi sejumlah barang di sektor ke Kamboja.

Hal itu disampaikan Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto saat ditemui di acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Jumat (11/10/2024).

Bahkan, menurut Santo, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet juga melirik pengembangan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Perdana Menteri [Kamboja] Hun Manet ini juga sangat mengagumi Pak Jokowi kelihatannya, karena beliau sudah berkunjung ke sini dan melihat berbagai capaian di kita terkait dengan pengembangan infrastruktur,” ujar Santo.

Berkaca dari infrastruktur di Tanah Air, Santo mengklaim bahwa Kamboja juga ingin melakukan hal yang sama. Dia menyebut pemerintah Kamboja tengah mencari cara agar bisa bermitra dengan negara-negara di kawasan, hingga bank regional maupun multilateral untuk mendatangkan investasi pengembangan infrastruktur di Kamboja.

“Sebagai contoh, mereka baru saja menyelesaikan airport di Siem Reap, airport di Phnom Penh yang baru juga sudah mau selesai, mereka buat highway. Jadi, kagum dengan Indonesia bagaimana kita mengembangkan infrastrukturnya, karena itu penting,” ungkapnya.

Pasalnya, Santo menjelaskan, jika pemerintah Kamboja tidak mengembangkan infrastruktur akan berimbas pada biaya logistik perdagangan antara Indonesia dan Kamboja yang akan selalu mahal.

“Kalau misalnya itu berkembang [infrastruktur di Kamboja], ke depannya akan semakin mudah untuk kita mengirimkan produk-produk Indonesia ke Kamboja, lebih murah. Jadi, akhirnya di sini UMKM pun bisa ekspor ke Kamboja,” jelasnya.

Di samping itu, Dubes RI untuk Kamboja itu mengaku ingin membawa perusahaan ekonomi hijau Indonesia ke Kamboja. Menurutnya, sudah mulai bermunculan perusahaan mikro di Indonesia yang membuat produk daur ulang. “Nah, itu juga bisa berkembang di Kamboja tentunya dengan investasi kita di sana,” sambungnya.

Di sisi lain, Santo mengaku sektor pertambangan dan mineral kurang diminati di sana. Sebab, sumber daya tambang di Kamboja tidak sebesar di Indonesia.

Meski begitu, lanjut dia, baru-baru ini mulai ditemukan beberapa tambang di Kamboja dan telah melakukan penjajakan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan pemetaan geografis (geomapping).

“Kalau misalnya kita datang dengan dukungan tersebut, nantinya mudah-mudahan ke depannya kalau ada pengembangan mining perusahaan-perusahaan Indonesia bisa masuk,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah didorong untuk meningkatkan kapasitas peternak lokal agar siap menadah berkah program unggulan makan bergizi gratis yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Peternak lokal harus terlibat terlebih, pemerintah akan membuka keran impor jumbo sapi perah untuk program tersebut.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian melihat adanya dampak positif bagi peternak lokal dengan program MBG, selama melibatkan peternak lokal.

Namun sebelum mengimpor jutaan sapi perah, Eliza meminta agar para peternak terlebih dahulu harus didampingi untuk meningkatkan kapasitas (capacity building).

“Karena jika sapi sapinya langsung diberikan ke peternak, peternak ini harus melakukan beberapa penyesuaian seperti apakah luas kandangnya memadai, manajemen, ketersediaan pakan, tenaga kerja dan penggunaan teknologi,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Jika tidak ada persiapan, lanjut dia, maka para peternak lokal akan kaget dalam mengelola tambahan jutaan sapi perah.

Lebih lanjut, jika pemerintah menggunakan skema mendatangkan investor dengan membuka peternakan skala besar, juga perlu dipertanyakan peternak lokal dapat menjadi mitra mereka. Dalam hal ini, peternak menjual hasil produksi susu ke perusahaan.

“Karena jika peternak ini hanya menjadi pekerja peternakan di mega farm tersebut, peternak lokal kita tidak akan berjalan baik. Peternak ini kan juga pengusaha skala kecil, jika mereka dijadikan pekerja mereka bukan lagi peternak tetapi karyawan di sektor peternakan,” tuturnya.

Apalagi, dia mengungkap bahwa capaian kemitraan peternak lokal dan perusahaan besar juga masih rendah.

Untuk itu, dia meminta agar pemerintah memiliki aturan agar perusahaan susu bekerja sama dengan koperasi peternak rakyat. Ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/PERMENTAN/PK.450/7/2018E7 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha yang memiliki pengolahan susu atau yang bekerja sama dengan pelaku usaha yang memiliki pengolahan susu bermitra dengan peternak lokal.

Sayangnya, Eliza menyebut, fakta di lapangan menujukkan bahwa perusahaan yang menjalin kemitraan dengan peternak lokal tidak sampai 20% dari total jumlah pelaku usaha pengolahan susu.

“Artinya, pemerintah todak betul-betul mengawasi kemitraan ini. Semestinya ada skema reward and punishment bagi pelaku usaha pengolahan susu yang tidak bermitra dengan peternak lokal,” ucapnya.

Adapun, jika kondisi ini terus berlanjut, Eliza memproyeksikan adanya kemungkinan peternak lokal akan kalah bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki modal dan pasar yang lebih baik.

Untuk itu, Eliza meminta agar pemerintahan Prabowo—Gibran harus melibatkan peternak lokal. Sebab, ini akan menggerakkan perekonomian lokal dan memberrikann kepastian pasar terhadap peternak.

“Jika perusahaan besar semuanya menjalin kemitraan dengan peternak, ini akan trjadi transfer of knowledge sehingga peternak bisa upgrade,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyoroti relevansi data milik Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data inflasi dan deflasi.

Kepala LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin menyampaikan pihaknya mempertanyakan soal survei biaya hidup (SBH) milik BPS yang memotret pola komsumsi terkini yang berlaku secara umum di masyarakat.

Menurutnya, bundle atau paket komoditas yang terekam tersebut tidak mencerminkan konsumsi terkini masyarakat Indonesia.

“Masyarakat sekarang banyak sekali digital goods, mereka subscribe Netflix, Dropbox, Cloud, token game, yang saya pikir itu belum dimasukkan dalam survei biaya hidup BPS,” ungkapnya dalam sesi Tanya Peneliti LPEM dalam kanal YouTube LPEM FEB UI, dikutip Jumat (11/10/2024).

Untuk diketahui, paket komoditas adalah sebuah daftar yang memuat sejumlah barang dan jasa (komoditas) yang secara dominan dikonsumsi oleh masyarakat di suatu kabupaten/kota.

Sementara itu, nilai konsumsi adalah akumulasi dari nilai pengeluaran yang dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi terhadap sejumlah komoditas yang ada dalam paket komoditas tersebut.

Kedua output ini selanjutnya digunakan untuk memperbaharui penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai dasar penghitungan inflasi di level konsumen.

Melihat laporan SBH BPS Tahun 2022, pengeluaran konsumsi rumah tangga dibagi menjadi dua kelompok besar pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau, serta pengeluaran untuk selain makanan, minuman, dan tembakau.

Untuk subkelompok Layanan Informasi dan Komunikasi, tidak semua daerah merekam komoditas Biaya Berlangganan Konten Online. Utamanya yang terekam adalah tarif Telepon dan Tarif Pulsa Ponsel.

Maka dari itu, Chaikal menyampaikan deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir tidak dapat mencerminkan penurunan daya beli masyarakat.

Terlebih, deflasi yang terjadi utamanya pada komponen harga bergejolak atau volatile food (VF).

“Daya beli kelas menengah yang menurun seharusya akan lebih terlihat di inflasi inti,” lanjutnya.

Adapun, BPS mencatat IHK pada September 2024 sebesar -0,12% (month to month/MtM) dan sebesar 1,82% secara tahunan atau year on year (YoY).

Hal ini menunjukkan deflasi untuk lima bulan berturut-turut setelah IHK mulai mencatatkan deflasi bulanan sejak Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau untuk melakukan kerja sama pengembangan teknologi reaktor nuklir skala kecil atau small modular reactor (SMR).

Hal tersebut dirinya sampaikan dalam pertemuan ketiga Trudeau dengan para petinggi negara-negara anggota Asean pada KTT Khusus Asean-Kanada di Keketuaan Asean Laos, Kamis (10/10/2024).

SMR adalah teknologi energi nuklir skala kecil menengah yang saat ini mulai banyak dikembangkan di dunia sebagai sumber energi bersih yang lebih murah dan aman.

“Indonesia sendiri sudah mulai melakukan asesmen SMR,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (11/10/2024).

Adapun, Indonesia tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada 2025-2035 yang tertuang pada PP No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN).

Salah satu teknologi nuklir yang dapat dimanfaatkan adalah SMR yang bekerja sama dengan US DoS melalui program Foundational Infrastructure for the Responsible Use of SMR Technology (FIRST).

Lebih lanjut, Airlangga juga mendorong kerja sama teknologi transisi energi lainnya, yakni bahan bakar berbasis kelapa sawit.

Dalam kesempatan tersebut pula, Airlangga meminta Kanada segera menyelesaikan perundingan perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) antara Asean dan Kanada.

“Perundingan perjanjian perdagangan bebas antara Kanada dan Asean perlu segera diselesaikan tahun depan, guna meningkatkan akses pasar dan memperkuat rantai pasok global, termasuk mineral kritis,” ungkapnya.

Kerja sama lainnya yang pemerintah harapkan adalah Asean dapat mengadopsi teknologi transisi bersih atau clean technology yang banyak berkembang di Kanada.

Bukan hanya dalam bidang perdagangan dan energi, Asean dan Kanada menyepakati Asean-Canada Joint Leaders' Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises yang menjadi dasar komitmen bersama penguatan ketahanan pangan dan gizi.

Sebagai tindak lanjut, Kanada telah membuka Indo-Pacific Agriculture and Agri-Food Office (IPAAO) di Manila, guna memastikan kelancaran pasokan pupuk.

Pada kesempatan tersebut, PM Kanada Justin Trudeau menyambut positif inisiatif kerja sama small modular reactor yang diusulkan Indonesia, mengingat Kanada memiliki keunggulan di bidang energi nuklir dan terbarukan.

Trudeau juga menyampaikan pentingnya pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang bertanggung jawab dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh kalangan.

Untuk diketahui, hubungan ekonomi Asean dan Kanada secara umum mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir meskipun turut terdampak oleh pandemi Covid-19 pada 2020 dan perlambatan perekonomian pada tahun lalu.

Nilai total perdagangan Kanada dan Asean tercatat sebesar US$20,27 miliar per 2023, naik dari US$17,15 miliar pada 2019. Investasi Kanada ke Asean juga menunjukkan performa relatif stabil, yaitu pada kisaran US$3-4 miliar, kecuali pada 2022 yang hanya US$825 juta.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekspor China diproyeksikan akan mencatatkan pertumbuhan dengan laju paling lambat dalam lima bulan pada September 2024. Hal tersebut ini menunjukkan bahwa produsen tidak lagi terburu-buru melakukan pemesanan menjelang penerapan tarif dari beberapa mitra dagang dan melemahnya permintaan global terhadap barang-barang buatan Negeri Panda

Mengutip Reuters pada Jumat (11/10/2024), data perdagangan yang akan dirilis pada Senin (14/10/2024) pekan depan itu diperkirakan menunjukkan ekspor tumbuh sebesar 6% secara tahunan, menurut perkiraan median 20 ekonom dalam jajak pendapat Reuters.

Pertumbuhan tersebut turun dari laju 8,7% yang tercatat pada periode Agustus 2024 lalu.

Sementara itu, tingkat impor per September 2024 diperkirakan meningkat sebesar 0,9%, atau naik dari 0,5% yang tercatat pada Agustus. Hal tersebut akan mendorong pemerintah China untuk berupaya menghidupkan kembali permintaan domestik.

Sementara itu, surplus perdagangan China pada September diperkirakan sebesar US$89,80 miliar, menurut jajak pendapat, turun dari US$91,02 miliar pada Agustus.

Ekspor China tumbuh pada laju tercepat dalam hampir 1,5 tahun pada Agustus 2024 lalu. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut harus menghindari terlalu bergantung pada permintaan global karena mereka berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan secara keseluruhan.

Para pejabat China pada hari Selasa pekan ini mengatakan mereka sepenuhnya yakin mencapai target pertumbuhan ekonomi di sekitar 5% tetapi menahan diri untuk tidak menerapkan langkah-langkah fiskal yang kuat, sehingga mengecewakan investor yang telah mengantisipasi lebih banyak dukungan kebijakan.

Adapun, pada Sabtu (12/10/2024), kementerian keuangan China akan merinci rencana untuk meningkatkan perekonomian pada konferensi pers yang sangat dinantikan.

Aktivitas manufaktur China tercatat menyusut selama lima bulan berturut-turut pada September 2024, dengan pesanan ekspor baru turun ke level terburuknya dalam 7 bulan terakhir. Para analis mengaitkan kinerja ekspor yang kuat pada bulan-bulan sebelumnya dengan pemilik pabrik yang memangkas harga untuk mencari pembeli.

Komisi Eropa pekan lalu melihat mosinya untuk mengenakan bea tambahan pada kendaraan listrik yang dibuat di China hingga 45% disetujui berdasarkan suara yang terbagi di antara negara-negara anggota UE, bergabung dengan AS dan Kanada dalam memperketat tindakan perdagangan terhadap China.

Sementara itu, ekspor Korea Selatan ke China, yang merupakan indikator utama impornya, melambat pada bulan lalu dibandingkan bulan Agustus karena kuatnya permintaan akan semikonduktor.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyebut, pihaknya lebih mengutamakan produksi katoda tembaga dari smelter milik PTFI diserap oleh produsen dalam negeri.

Adapun, PTFI memiliki dua unit smelter yaitu PT Smelting dan Smelter Manyar yang berada di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

PT Smelting merupakan smelter pertama milik PTFI yang dibangun pada1996 bersama dengan konsorsium Jepang dan dioperasikan oleh Mitsubishi, sebagai bentuk kepatuhan PTFI terhadap Kontrak Karya II.

Tony mengatakan, saat ini kapasitas produksi katoda tembaga dari PT Smelting mencapai 330.000 ton per tahun. Dari total produksi tersebut, terdapat 200.000 ton katoda tembaga yang sudah diserap di dalam negeri dan sisanya masih dieskpor.

Adapun, Smelter Manyar merupakan fasilitas pemurnian dan pengolahan konsentrat tembaga kedua milik PTFI sebagai wujud komitmen PTFI untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Smelter Manyar ditargetkan berproduksi 100% atau secara penuh pada Januari 2025. Smelter tembaga dengan desain jalur tunggal (design single line) terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga 600.000-700.000 per tahun.

Tony pun mengharapkan seluruh produksi dari smelter milik PTFI dapat diserap oleh produsen dalam negeri.

“Saat ini sebagian produksi katoda masih diekspor. Tapi kan kalau ada [permintaan] di domestik, kita tentu lebih mengutamakan yang domestik kan, supaya industri hilirnya lebih baik lagi,” kata Tony kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Tony menilai belum terserapnya katoda tembaga PTFI sepenuhnya di pasar domestik disebabkan oleh konsumsi katoda tembaga dalam negeri yang masih kecil.

Oleh karena itu, dirinya berharap industri yang lebih hilir dalam negeri dapat tumbuh sehingga katoda tembaga bisa terserap maksimal.

“Harapannya adalah industri dalam negerinya kemudian tumbuh, konsumsi katoda tembaganya bisa terserap di dalam negeri walaupun bertahap,” ujarnya.

Sebab, jika seluruh katoda tembaga yang dimiliki PTFI dapat diserap oleh industri dalam negeri, Tony menyebut hal ini bisa mengurangi impor bahan baku dan memberi nilai tambah bagi produk dalam negeri.

“Iya, kalau nilai tambahnya di dalam negeri tentu akan lebih bagus. Terlebih nilai tambahnya kalau memang muncul industri [penyerap katoda],” ucap Tony.

Sebelumnya, Institute for Development on Economics and Finance (Indef) menilai beroperasinya smelter tembaga milik PT Freeport dapat mengurangi ketergantungan impor bahan baku dari katoda dalam negeri.

Peneliti Indef Abra Talattov menyampaikan, selain mengurangi ketergantungan impor katoda dalam negeri, produksi dari smelter ini juga bisa memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

“Dan kedua bahkan bisa, pastinya bisa juga kita untuk membanjiri atau bisa melakukan ekspor produk-produk hasil dari hilirisasi tembaga tadi,” kata Abra saat dihubungi, Senin (23/9/2024).

Abra menuturkan, dengan adanya smelter tembaga ini dapat meningkatkan bargaining terhadap negara-negara yang membutuhkan katoda. Tak sampai situ, adanya smelter ini juga bisa menjadi salah satu cara guna menarik investasi langsung masuk ke dalam negeri.

“Jadi pilihan ada dua, kita mengekspor ke industri-industri yang berada di negara-negara lain. Atau yang kedua ya kita tarik, ini menjadi momentum untuk menarik investasi di dalam negeri,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Muchamad Arifin melaporkan bahwa kinerja penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir relatif sangat baik. Meskipun sempat mengalami perlambatan antara tahun 2014-2019, namun di tahun 2021-2023 penerimaan pajak bertumbuh sangat baik ditopang oleh pemulihan ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan pajak. Pada tahun 2022, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan tertinggi hingga mencapai 115,6%.

“Di tahun 2021 kita bisa mencapai pertumbuhan dengan capaian 104% dan di 2023 rasio pajak juga bertumbuh menjadi 8,9%,” ungkapnya dalam acara Media Gathering APBN 2025, yang diselenggarakan di Anyer, Banten, pada Kamis (26/09).

Namun pada tahun 2024, pencapaian target penerimaan pajak kembali menghadapi tekanan yang cukup besar akibat dampak dari penurunan harga komoditas dan peningkatan restitusi. Sampai dengan Agustus 2024, penerimaan pajak mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16% dari APBN 2024, ditopang oleh penerimaan bruto PPN & PPnBM yang mencatatkan kinerja positif, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Dimana secara bruto, penerimaan pajak masih berada pada zona positif.

“Karena memang ada kebetulan komoditasnya lagi boom sampai dengan tahun 2023, yang kemudian berpengaruh ke 2024,” ungkapnya.

Selanjutnya, Muchamad Arifin juga menyampaikan proyeksi penerimaan pajak di tahun 2025. Ia mengungkapkan bahwa tahun 2025 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp2.189,3 triliun, atau tumbuh 13,9% dari outlook 2024. Menurut Arifin, pertumbuhan pajak pada 2025 akan ditopang oleh pertumbuhan penerimaan PPh nonmigas, serta PPN & PPnBM.

Namun, untuk mencapai target penerimaan di tahun 2025 juga memiliki tantangan yang tidak mudah. Arifin memaparkan, tantangan tersebut diantaranya berupa proyeksi ekonomi global yang masih relatif stagnan, moderasi harga komoditas, hingga pergeseran sektor manufaktur ke sektor jasa yang mendorong meningkatnya sektor informal sehingga belum sepenuhnya tertangkap pada sistem perpajakan.

“Yang ketiga adalah perubahan aktivitas ekonomi yang tadinya konvensional menjadi digital. Ini tentu saja membutuhkan pergeseran cara pemungutan pajak yang baru karena relatif lebih sulit dibandingkan dengan ekonomi konvensional,” tutur Arifin.

Dengan begitu, diperlukan kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak, salah satunya dengan melakukan perluasan basis pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi, melakukan joint program, penegakan hukum, memberikan insentif perpajakan, serta mendorong penguatan organisasi dan SDM.

“Penerimaan pajak tidak terlepas dari bauran kebijakan yang nantinya akan mendorong investasi, mendorong sektor-sektor yang akan memberikan value added tinggi yang mendukung perkembangan ekonomi, mendukung daya saing, dunia usaha dan kualitas SDM, meningkatkan iklim investasi, kemudian mendorong penerapan tenaga kerja dan menunjang akselerasi pengembangan ekonomi hijau,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 naik menjadi Rp3.005,1 dari Rp2.996,9 triliun pada RAPBN 2025. Kenaikan target tersebut juga diiringi dengan target kenaikan besaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN 2025 dibandingkan angka target belanja negara pada RAPBN 2025. Dari yang mulanya direncanakan sebesar Rp3.613,1 menjadi Rp3.621,3 triliun. Namun, defisit masih dijaga sama di level 2,53%.

Adapun belanja K/L juga mengalami penyesuaian dari Rp976,8 triliun menjadi Rp1.160,1 triliun. Sedangkan belanja non-K/L turun dari Rp1.716,4 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun. Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk mendukung program-program unggulan sudah didistribusikan ke K/L teknis. Demikian disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/09/2024).

Anggaran prioritas yang diusung dalam APBN 2025 bertujuan mendorong tercapainya agenda pembangunan. Alokasi prioritas tersebut mencakup sektor pendidikan sebesar Rp724,3 triliun; perlindungan sosial Rp504,7 triliun; infrastruktur Rp400,3 triliun; kesehatan Rp197,8 triliun; ketahanan pangan Rp139,4 triliun; serta hukum dan hankam Rp375,9 triliun.

Selain meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui program-program yang sudah ada seperti PIP, KIP Kuliah, BOS, dsb. belanja pendidikan juga mencakup pemberian makan bergizi anak sekolah, renovasi dan pembangunan sekolah, serta penguatan link and match dengan pasar kerja.

Sementara itu, sinergi dan integrasi perlinsos didukung dengan anggaran perlinsos, termasuk melanjutkan program perlinsos yang sudah berlangsung. “Kita ingin ke depan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kesejahteraan masyarakat juga terus meningkat. Maka perlu akselerasi pengentasan kemiskinan tidak hanya menurunkan kemiskinan melalui program perlindungan sosial yang berbasis pada pemberdayaan program yang adaptif. Makanya kita ingin memperkuat program perlinsos yang sepanjang hayat itu,” papar Wahyu.

Selanjutnya belanja infrastruktur akan ditekankan untuk mendukung transformasi ekonomi antara lain meliputi konektivitas, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi. Di samping itu, ketahanan pangan juga akan didukung dengan pembangunan lumbung pangan serta peningkatan akses pembiayaan petani. Sementara itu, belanja kesehatan ditujukan antara lain untuk menurunkan prevalensi stunting dan kasus TBC. Pembangunan rumah sakit berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan efektivitas jaminan kesehatan nasional (JKN) juga akan terus didorong.

“Salah satu cara untuk menjaga stabilitas ekonomi, paling tidak kita mempertahankan empat hal. Ketahanan pangan, ketahanan energi, stabilitas nilai tukar, dan sustainabilitas fiskal. Jadi kalau empat hal itu bisa dijaga, maka stabilitas ekonomi menjadi lebih kokoh. Nah, ini akan menjadi bantalan untuk transformasi ekonomi,” terang Wahyu.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) tidak melihat adanya indikasi penurunan daya beli dari tren deflasi lima bulan berturut-turut.

Kepala LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin menyampaikan pada dasarnya penurunan daya beli masyarakat terekam pada komponen inflasi inti.

“Saya mungkin tidak berpihak pada pendapat ini [deflasi menunjukkan penurunan daya beli]. Daya beli menurun harus ditunjukkan oleh inflasi inti,” ungkapnya pada sesi Tanya Peneliti LPEM dalam kanal YouTube LPEM FEB UI, dikutip Jumat (11/10/2024).

Chaikal menyampiakan saat ini komponen tersebut masih menjadi acuan untuk menyimpulkan kondisi daya beli, meski dalam komponen inflasi inti, terdapat komoditas emas yang harganya cenderung terus mengalami kenaikan dan mendorong terjadinya inflasi.

Sebagai lembaga penyelidikan, Chaikal menyampaikan LPEM telah menelusuri musabab deflasi tersebut. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada dasarnya memiliki tiga komponen, yakni inflasi inti, harga diatur pemerintah/administered price, dan harga bergejolak atau volatilfe food.

Nyatanya, deflasi beruntun disebabkan oleh penurunan harga barang-barang bergejolak atau volatile food(VF), seperti bawang, cabai, ikan, telur, daging, dan sebagainya.

“Inflasi inti tetap meningkat sekitar 1,8% – 2%. Inti tetap mengalmi inflasi, yang sebenarnya juga tidak terlihat adanya penurunan daya beli. Meksipun beberapa pengamat mengatakan inflasi inti bias karena ada harga emas,” jelasnya.

Chaikal menjelaskan, pasokan dan permintaan atau supply dan demand sangat mempengaruhi inflasi maupun deflasi.

Di mana pasokan VF atau bahan pangan di Indonesia sangat dipengaruhi musim. Seperti halnya waktu panen raya beras yang terjadi pada kuartal pertama hingga kedua, sehingga pasokan akan melimpah dan harga cenderung turun.

Sementara pada musim Ramadan, Lebaran, liburan, maupun Natal, permintaan akan meningkat.

Normalnya, VF memang bersifat naik turun dan Chaikal menyebutnya sebagai mean reversion. Harga bergejolak akan mengalami inflasi 2-3 bulan, kemudian akan deflasi 2-3 bulan berikutnya.

Untuk pertama kalinya sejak 1999 terjadi deflasi berkepanjangan, Chaikal melihat masih perlu penelusuran lebih lanjut penyebab lainnya terjadi deflasi.

“Apakah memang terjadi penurunan biaya logistik? Biaya produksi yang menurun? Kami belum memastikan apakah benar-benar terjadi hal tersebut,” tuturnya.

Boleh jadi, katanya, bencana alam yang lebih minim terjadi pada tahun ini seperti banjir maupun kekeringan, mendorong deflasi barang-barang bergejolak.