Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pejabat bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), turut angkat suara terkait laporan inflasi AS periode September yang lebih tinggi dari estimasi sebelumnya. Inflasi merupakan salah satu indikator The Fed dalam menentukan suku bunga acuan di Amerika Serikat.

Pasar keuangan berharap The Fed memiliki keyakinan untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga acuan yang telah dimulai pada pertemuan lalu. Bahkan, pelaku pasar keuangan berkeyakinan The Fed dapat melakukan penurunan suku bunga acuan dalam dua pertemuan lagi di sisa tahun ini. Meski demikian, data terbaru rilis inflasi membuat keyakinan itu goyah.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (11/10/2024), tercatat tiga pejabat The Fed yang mengindikasikan kebijakan pelonggaran moneter dapat terus dilanjutkan meski inflasi mendaki. Sementara satu orang lain memilih untuk menunda pemangkasan suku bunga pascarilis data tersebut.

“Dari bulan ke bulan, terdapat perubahan dan perubahan dalam data, namun kita telah melihat proses inflasi yang cukup stabil ini bergerak ke bawah. Saya berharap hal ini akan terus berlanjut,” kata Presiden Fed New York John Williams dalam sebuah acara di Binghamton University.

Williams menambahkan menurutnya akan tepat untuk melanjutkan proses mengubah sikap kebijakan moneter ke pengaturan yang lebih netral seiring berjalannya waktu.

Presiden Bank of Chicago Austan Goolsbee, dalam sebuah wawancara di CNBC, mengatakan tren keseluruhan inflasi selama 12 hingga 18 bulan jelas bergerak menurun. Sementara itu, rekannya dari The Fed Richmond, Thomas Barkin, mengatakan inflasi pasti menuju ke arah yang benar.

Satu pejabat yang berbeda suara adalah Raphael Bostic, Presiden Fed Atlanta. Dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal dia mengungkapkan dalam proyeksi yang dirilis pada September, dirinya menyerukan pemotongan tambahan seperempat poin pada tahun ini.

Adapun, The Fed memiliki dua pertemuan tersisa pada 2024. “Saya benar-benar merasa nyaman untuk melewatkan pertemuan jika data menunjukkan hal tersebut pantas dilakukan,” katanya.

Adapun, Indeks harga konsumen (IHK) atau inflasi Amerika Serikat naik lebih dari proyeksi pada September 2024, melampaui proyeksi analis yang memperkirakan perlambatan inflasi lebih lanjut.

Melansir Bloomberg, Kamis (10/10/2024), Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan indeks harga konsumen atau consumer price index (CPI) AS naik 2,4% year on year (YoY) pada September 2024, melampaui proyeksi analis sebesar 2,3% YoY.

Dibandingkan bulan sebelumnya (month on month/MoM), inflasi AS mencapai 0,2%, lebih tinggi dari proyeksi analis sebesar 0,1%

Sementara itu, CPI inti yang tidak termasuk biaya makanan dan energi naik 0,3% MoM dan 3,3% YoY. Para ekonom melihat data inflasi inti sebagai indikator yang lebih baik daripada inflasi secara keseluruhan.

Gabungan tempat tinggal dan makanan menyumbang lebih dari 75% dari keseluruhan kenaikan bulanan. Harga barang juga naik setelah turun secara konsisten selama setahun terakhir.

Angka inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan, bersama dengan data tenaga kerja AS pekan lalu yang melonjak, kemungkinan akan memperkuat perdebatan apakah Federal Reserve (The Fed) akan memilih penurunan suku bunga yang kecil bulan depan atau berhenti sejenak setelah penurunan besar di bulan September.

Kepala Ekonom di Wolfe Research, Stephanie Roth mengatakan, hal ini dapat menyebabkan beberapa pejabat Fed mempertimbangkan untuk menghentikan pemotongan suku bunga, tergantung pada apa yang diungkapkan oleh data selanjutnya.

“Saya rasa data hari ini tidak banyak mengubah narasinya. Kami telah memperkirakan bahwa mereka akan melakukan pengurangan pada setiap pertemuan, namun mereka dapat dengan mudah melakukan pengurangan pada setiap pertemuan lainnya jika data pasar tenaga kerja dan inflasi terus berada pada jalurnya saat ini,” katanya.

Meskipun hanya Bostic yang memberikan tanda-tanda akan adanya jeda dalam pemotongan suku bunga, Williams dan Barkin dengan hati-hati mengatakan bahwa perjuangan melawan inflasi belum sepenuhnya berakhir.

“Masih ada jarak yang harus ditempuh untuk mencapai target kami sebesar 2%, namun kami jelas bergerak ke arah yang benar. Data tersebut memberikan gambaran perekonomian yang telah kembali seimbang,” kata Williams.

Sementara itu, Barkin mengatakan dia belum siap untuk menyatakan kemenangan atas berakhirnya tren inflasi di AS.

Adapun, Goolsbee menyebut langkah The Fed selanjutnya akan diperdebatkan pada pertemuan mereka berikutnya di Washington pada 6-7 November 2024. Pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) baru-baru ini, katanya, merupakan pertemuan yang nyaris menghasilkan keputusan yang kurang baik.

“Mungkin akan ada lebih banyak pertemuan yang bersifat sejenis,” katanya.

Mantan Presiden Donald Trump bereaksi terhadap data tersebut dengan mengecam The Fed atas keputusannya bulan lalu untuk menurunkan suku bunga sebesar setengah poin persentase yang lebih besar dari perkiraan.

Dalam pidatonya di Economic Club di Detroit, Trump mengatakan langkah The Fed untuk menurunkan suku bunga terlalu cepat.

“Pemotongannya terlalu besar, dan semua orang tahu bahwa itu adalah manuver politik yang mereka coba lakukan sebelum pemilu, tapi mereka melakukan hal yang salah,” ujar Trump.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar sosialisasi pemanfaatan perjanjian perdagangan barang Asia Tenggara atau Asean Trade in Goods (ATIGA) pada hari kedua gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39, Kamis (10/10/2024).

Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Kemendag Wijayanto menyampaikan, sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan perjanjian ATIGA dan platform yang dapat dimanfaatkan para eksportir Indonesia dari perjanjian tersebut.

“Kami harap, sosialisasi ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha Indonesia, khususnya dalam mendapatkan pemahaman dan memaksimalkan ekspor Indonesia ke kawasan Asean,” kata Wijayanto dalam keterangannya pada agenda TEI ke-39, Kamis (10/10/2024).

Sebagai informasi, ATIGA merupakan persetujuan mengenai pembentukan kawasan perdagangan bebas untuk perdagangan barang antara negara anggota Asean. Perjanjian ini ditandatangani pada 26 Februari 2009 dan diimplementasikan pada 17 Mei 2010.

Dia menuturkan, platform yang dapat dimanfaatkan para eksportir yakni Platform Asean Tariff Finder (ATF) serta Asean Solutions For Investments, Services, And Trade (ASSIST).

Platform ATF memberikan informasi komitmen tarif pada perjanjian perdagangan yang dimiliki negara Asean serta peraturan terkait lainnya. Sementara platform ASSIST merupakan mekanisme komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah negara Asean dalam penyelesaian hambatan perdagangan.

Wijayanto menuturkan, total ekspor sektor nonmigas Indonesia ke Asean mencapai US$44,6 miliar pada 2023. Nominal tersebut bahkan terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, yang sebesar 9,64% pada periode 2018-2023.

Menurutnya, beberapa sektor unggulan Indonesia yang dapat dimaksimalkan di pasar Asean antara lain, otomotif, mesin, elektronik, besi dan baja, produk kimia, dan makanan olahan.

“Nilai ekspor yang tinggi ini menunjukkan bahwa Asean menjadi kawasan yang penting bagi Indonesia,” pungkasnya.

Adapun gelaran TEI ke-39 berlangsung pada 9-12 Oktober 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Kemendag mencatat sebanyak 1.460 peserta pameran yang mendaftar untuk ikut serta pada TEI ke-39.

Jumlah ini melonjak 18,3% dibanding peserta tahun sebelumnya, yaitu 1.234 peserta dan telah melampaui target Kemendag sebesar 1.000 peserta.

Dari jumlah tersebut, peserta terbanyak menempati Zona Food, Beverage & Agriculture Product yang berada di Hall 2, 3, dan 3A dengan total mencapai 686 peserta.

Jumlah peserta terbanyak berikutnya menempati Zona Services, Home Living & Fashion di Hall 7, 8, dan 9 dengan total mencapai 556 peserta. Terakhir, yaitu Zona Manufacture Products di Hall 5 dan 6 dengan total 218 peserta.

Bisnis.com, JAKARTA – Mitra Eni SpA di Indonesia, PT Agra Energi Indonesia disebut tengah mempertimbangkan kemungkinan penjualan saham miliknya di Blok North Ganal.

Kabar tersebut dilaporkan Bloomberg, Kamis (10/10/2024) bahwa sumber yang tak ingin disebutkan namanya menyebutkan pemegang saham minoritas dari blok gas di Sumatra itu tengah bekerja sama dengan seorang konsultan.

Kabarnya, mitra Eni SpA di Indonesia sedang menjajaki penjualan saham minoritasnya di blok gas di Sumatra dengan nilai mencapai US$500 juta.

Agra Energi tengah bekerja sama dengan seorang konsultan untuk kemungkinan penjualan 16,7% sahamnya di Blok North Ganal. Namun, menurut sumber tersebut prosesnya bersifat privat.

Di sisi lain, perusahaan itu juga disebut telah menghubungi calon investor, termasuk perusahaan energi dan firma ekuitas swasta. Adapun, transaksi tersebut dapat menilai saham Agra sebesar US$300 juta hingga US$500 juta.

Pertimbangan penjualan tersebut masih berlangsung dengan opsi bahwa Agra memutuskan untuk tidak menjualnya.

Terkait kabar tersebut, perwakilan Agra tidak menanggapi nya.

Untuk diketahui, perusahaan energi asal Italia itu telah beroperasi di Indonesia sejak 2001 dan mengumumkan penemuan gas yang signifikan di North Banal tahun lalu. Saat ini, Eni disebut masih memegang sisa saham sebesar 83,3% di blok tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Mitra Eni SpA di Indonesia, PT Agra Energi Indonesia disebut tengah mempertimbangkan kemungkinan penjualan saham miliknya di Blok North Ganal.

Kabar tersebut dilaporkan Bloomberg, Kamis (10/10/2024) bahwa sumber yang tak ingin disebutkan namanya menyebutkan pemegang saham minoritas dari blok gas di Sumatra itu tengah bekerja sama dengan seorang konsultan.

Kabarnya, mitra Eni SpA di Indonesia sedang menjajaki penjualan saham minoritasnya di blok gas di Sumatra dengan nilai mencapai US$500 juta.

Agra Energi tengah bekerja sama dengan seorang konsultan untuk kemungkinan penjualan 16,7% sahamnya di Blok North Ganal. Namun, menurut sumber tersebut prosesnya bersifat privat.

Di sisi lain, perusahaan itu juga disebut telah menghubungi calon investor, termasuk perusahaan energi dan firma ekuitas swasta. Adapun, transaksi tersebut dapat menilai saham Agra sebesar US$300 juta hingga US$500 juta.

Kendari demikian, pertimbangan penjualan tersebut masih berlangsung dan masih ada kemungkinan bahwa Agra memutuskan untuk tidak menjualnya.

Terkait kabar tersebut, perwakilan Agra tidak menanggapi nya.

Untuk diketahui, perusahaan energi asal Italia itu telah beroperasi di Indonesia sejak 2001 dan mengumumkan penemuan gas yang signifikan di North Banal tahun lalu. Saat ini, Eni disebut masih memegang sisa saham sebesar 83,3% di blok tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memfasilitasi penandatanganan 38 kontrak kerja sama pelaku usaha Indonesia dengan pembeli senilai US$863 juta dengan 13 negara pada hari kedua Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Bara Hasibuan menyampaikan, penandatanganan kontrak kerja sama ini melibatkan 13 negara.

“Hari ini, kita menyaksikan momen penting penandatanganan 38 kontrak kerja sama bisnis antara pelaku usaha Indonesia dan mitra dari 13 negara dengan nilai total mencapai US$863 juta,” kata Bara di sela-sela agenda Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39, Kamis (10/10/2024).

Pembeli asing yang menandatangani kontrak kerja sama pada hari kedua TEI ke-39 ini berasal dari Italia, Persatuan Emirat Arab, Kanada, Mesir, Arab Saudi, Kamerun, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Australia, Nigeria, Chili, dan Malaysia. Buyer dengan kontrak terbesar berasal dari Mesir untuk produk biji kopi, bubuk kakao, dan minyak kelapa sawit.

Dalam kesempatan ini, Bara mengajak semua pihak agar dapat merealisasikan dan mengoptimalkan manfaat dari kerja sama yang telah diinisiasi.

“Kita harap, acara ini menjadi titik awal dari kerja sama yang lebih erat dan saling menguntungkan antara Indonesia dan negara mitra. Mari terus berinovasi, memperluas jaringan, dan bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Sementara itu, pada hari pertama gelaran TEI ke-39, sebanyak 183 komitmen dagang senilai US$15,32 miliar ditandatangani antara pelaku usaha Indonesia dan importir dari 20 negara.

Pelaku usaha yang melakukan penandatanganan berasal dari India, Singapura, Inggris, Spanyol, Australia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Vietnam, Malaysia, Meksiko, Belanda, Turki, Italia, Jerman, Afrika Selatan, Mesir, Amerika Serikat, dan Arab Saudi.

Beberapa produk Indonesia yang menjadi komitmen bisnis, di antaranya adalah produk perkebunan, makanan dan minuman, ban kendaraan, jasa tenaga kerja, kelapa kering, serta jasa konstruksi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan, penandatanganan komitmen dagang hanyalah awal dari perjalanan.

Menurutnya, tantangan sesungguhnya adalah memastikan kerja sama pelaku usaha Indonesia dengan pembeli berjalan lancar dan menguntungkan kedua belah pihak.

“Kita terus menjaga semangat kerja sama ini dengan optimisme dan inovasi. Kami harap, momentum ini menjadi batu loncatan untuk kerja sama yang lebih besar dan lebih luas di masa mendatang. Marilah kita bersama-sama berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memproyeksikan total aset koperasi Indonesia selama sepuluh tahun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tumbuh signifikan.

Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi mengatakan aset koperasi di Tanah Air terus merangkak dari tahun ke tahun. Dia pun mengestimasi jumlah aset koperasi di Indonesia jauh melampaui data pada online data system (ODS).

“Tim kami menghitung, tetapi belum terkonfirmasi dengan ODS, proyeksi dari total aset koperasi di Indonesia kurang lebih mencapai Rp900 triliun. Jadi cukup signifikan kenaikan dari aset saat ini,” kata Ahmad dalam konferensi pers Capaian 10 Tahun Kinerja Deputi Bidang Perkoperasian di KemenKopUKM, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Jika merujuk data ODS, jumlah aset koperasi di Indonesia hanya mencapai Rp200 triliun. Seiring berjalannya waktu, Kemenkop UKM membubarkan sekitar 82.000 unit koperasi yang tidak aktif sejak 2019–2024, dan kini menjadi 130.119 unit koperasi aktif pada 2024. Alhasil, jumlah aset yang tercatat di ODS Kemenkop UKM menunjukkan adanya peningkatan menjadi Rp254,17 triliun.

Namun, jumlah aset koperasi di Indonesia terus bertumbuh ketika sebanyak 16.205 koperasi melakukan pernyataan mandiri (self declare) pada 15 Oktober 2023, dengan asetnya mencapai Rp287 triliun. Jumlah aset koperasi yang terus bertambah ini seiring dengan laporan terbaru yang dilakukan koperasi.

“Yang tidak melaporkan, tidak ter-update datanya. Yang melaporkan itu rata-rata 40%, sehingga angka ini menggambarkan hanya 40% dari kondisi riil koperasi itu sendiri,” jelasnya.

Di samping itu, Ahmad juga memastikan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM berfokus terhadap pembenahan kualitas koperasi, terutama koperasi sektor riil sebagai sektor yang memiliki koefisien tumbuh tinggi dan potensi nilai tambah yang besar. Sementara itu, koperasi-koperasi yang dianggap sudah tidak aktif diproses untuk dihapus dan dibubarkan secara kelembagaan.

Dalam 5 tahun terakhir, Ahmad mengklaim kontribusi koperasi terhadap PDB sudah melampaui 6,2% pada 2024. Sedangkan angka kontribusi koperasi terhadap PDB yang ditargetkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebesar 5,7%.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Kemenkop UKM juga ingin lebih menitikberatkan pada pengembangan koperasi dengan menunjukkan adanya satu tata kelola yang baik dengan bisnis yang dibangun dengan ekosistem yang baik melalui dua hal.

Pertama, koperasi bisa menjadi rantai pasok (supply chain) sehingga koperasi terhubung dengan industri atau dunia usaha lain. Kedua, hilirisasi yaitu terintegrasi usaha koperasi dari hulu ke halir yang dikelola koperasi.

Di samping itu, Ahmad menambahkan pihaknya juga terus mengawasi proses penyelesaian kasus 8 koperasi bermasalah. Pasca berakhirnya masa tugas Satgas Koperasi Bermasalah, lanjut dia, Kemenkop UKM telah menggantinya dengan Tim Pendamping dan Pemantau Koperasi Bermasalah.

“Melalui tim tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mendampingi dan memantau proses pembayaran pada tiap kasus, di mana dari total tagihan sebesar Rp26 triliun telah dibayarkan sebesar Rp3,4 triliun,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Program unggulan makan bergizi gratis milik presiden terpilih Prabowo Subianto disebut membutuhkan tambahan hingga 3,6 juta ton susu.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa kemampuan produksi susu segar dalam negeri saat ini hanya 1 juta ton per tahun. Angka itu setara dengan 21% dari kebutuhan susu segar di Indonesia. Lalu sisanya, sebanyak 3,7 juta ton atau setara 79% susu segar dipenuhi dari impor.

"Untuk memenuhi kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dibutuhkan tambahan 3,6 juta ton. Jadi, total kebutuhan [reguler dan Makan Bergizi Gratis] susu mencapai 8,5 juta ton," kata Khudori kepadaBisnis, Kamis (10/10/2024).

Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) juga merencanakan mengimpor sapi perah satu juta ekor sepanjang 2025—2029. Diproyeksikan, produksi eksisting ditambah impor sapi perah 1 juta ekor sapi perah nanti bisa memproduksi susu total 8,17 juta ton atau 96% dari kebutuhan reguler dan Makan Bergizi Gratis.

Namun demikian, jelas Khudori, untuk memastikan angka produksi susu sapi itu terealisasi maka dibutuhkan eksekusi di lapangan. Menurutnya, mengimpor satu juta ekor sapi perah juga menjadi tantangan tersendiri.

"Pertama, siapa yang mengimpor? Jika pemerintah, bagaimana anggarannya. Jika swasta, siapakah yang mau? Karena mereka pasti bersaing dengan industri pengolahan susu yang ada," jelasnya.

Dia juga mempertanyakan siapa yang akan memelihara 1 juta sapi perah dan lokasi pemeliharaan sapi tersebut. Alhasil, untuk memelihara jutaan sapi perah impor sebanyak itu perlu menggandeng peternak. Begitupun dengan skema keterlibatan peternak dengan pengimpor yang menguntungkan kedua belah pihak.

Khudori juga mempertanyakan regulasi yang dibuat untukmembuat program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan. Terlebih, lanjur dia, saat ini industri pengolah susu bebas mengimpor susu.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar susu yang diproduksi dari impor sapi perah bisa kompetitif dan diserap industri pengolah susu, termasuk untuk memenuhi Pangan Bergizi Gratis. "Hampir bisa dipastikan, harga susu impor dan berbagai komponennya saat ini lebih murah," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Cita-cita presiden terpilih Prabowo Subianto menjadikan Indonesia menjadi negara swasembadasusu mendapatkan dukungan dari para pengusaha dalam negeri.

Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Budiana mengapresiasi swasembada susu yang dicita-citakan Prabowo Subianto. Namun, yang perlu diperhatikan adalah cara pelaksanaan, juga situasi dan kondisi.

"Jadikan itu tetap sebagai mimpi, swasembada susu harus menjadi mimpi. Jangan dari dulu sewasembada," ujar Teguh saat ditemui Bisnis di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dalam hal rencana impor jutaan sapi, Teguh menilai bahwa langkah itu juga bagus sebagai komitmen politik dan kini hanya perlu menunggu presiden terpilih merealisasikan program tersebut dengan langkah progresif revolusioner. "Kalau tidak, produksi susu dalam negeri gitu-gitu saja," ucapnya.

Lebih lanjut, Teguh menekankan bahwa rencana Indonesia yang ingin membuka keran impor sapi tidak bisa hanya melihat dari adanya program makan bergizi gratis (MBG).

"Itu tidak boleh, karena produksi [susu] dalam negeri ini masih sangat rendah dan tidak tergarap dengan bagus," ujarnya.

Artinya, jelas dia, produksi susu segar dalam negeri sangat membutuhkan. Bahkan, dia juga menyebut impor sapi itu juga menjaid instrumen untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan.

"Kita berharap presiden terpilih Bapak PrabowoSubianto [yang pernah menjadi Ketua Umum HKTI] akan memberikan atensi kepada peternak sapi perah rakyat dan koperasi susu," ujarnya.

Payung Hukum bagi Produsen Susu Lokal

Sementara itu, Ketua Bidang Usaha GKSI Jawa Timur Sulistyanto mengatakan Indonesia masih mengimpor susu sebanyak 80%. Terlebih, Indonesia sempat dilanda wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) yang telah menurunkan produksi susu di Indonesia menjadi 40%.

Pada masa PMK, Sulistyanto memperkirakan sebanyak 60.000 dari 500.000 sapi perah di Indonesia mati. Menurutnya, ini merupakan kondisi yang parah.

Dia pun berharap Presiden Terpilih yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bisa memberikan payung hukum untuk industri persusuan Indonesia.

"Semoga Pak Prabowo dan timnya, semoga ini dilindungi oleh payung hukum yang jelas kemudian persusuan makin sehat," harapnya.

Menurutnya, gagasan Prabowo juga sudah jelas dalam hal swasembada susu. Untuk itu, dia berharap agar koperasi susu juga menjadi perhatian. "Tidak perlu didebatkan dari mana uangnya, yang penting kita songsong," imbuhnya.

Jika ditelisik berdasarkan wilayah, Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki sentra populasi sapi perah tertinggi di Indonesia. Diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki memanfaatkan penundaan implementasi Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation-Free Regulations/EUDR) dengan melakukan pembenahan terhadap ekosistem kelapa sawit.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Gapki Eddy Martono, di sela-sela gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (10/10/2024).

"Dalam persiapan satu tahun inilah kita coba membenahi supaya sama-sama comply," kata Eddy, Kamis (10/10/2024).

Eddy menyebut salah satu yang masih menjadi kendala adalah sawit rakyat. Pasalnya, sawit rakyat tidak memiliki moratorium, beda halnya dengan perusahaan yang telah memiliki Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Oleh karena itu, Eddy menyebut bahwa pemerintah dengan national dashboard sedang mendata sawit-sawit rakyat, termasuk geolokasi. "Ini yang sekarang pemerintah dengan national dashboard, memperjuangkan supaya itu bisa, nanti sekarang lagi di utamanya untuk sawit-sawit rakyat ini didata dengan benar, termasuk geolokasi," tuturnya.

Masalah lainnya, baik pemerintah Indonesia maupun Komisi Eropa masih berbeda pendapat mengenai masalah data geolokasi. Eddy menuturkan, Indonesia dalam peraturannya secara tegas tidak mengizinkan pemberian data geolokasi ke negara lain.

"Ini yang sekarang belum ada titik temu, tetapi bahwa mereka boleh melihat tetapi tidak boleh download, tapi mereka tetap mintanya geolocation," ujarnya.

Pihaknya kemudian mengusulkan kepada pemerintah agar Indonesia dapat membagikan geolokasi dari tanaman-tanaman yang menghasilkan atau area-area yang tertanam saja, sehingga tidak membahayakan negara.

Selain itu, Uni Eropa juga tidak menerima sertifikasi sustainability seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Eddy mengharapkan, kedua pihak dapat mencari titik temu yang dapat menguntungkan kedua negara.

"Kita berharap nanti dalam perjalanan ini Uni Eropa bisa menerima itu, karena juga kita sudah mempersiapkan ISPO itu mandatori buat kita, jadi seperti itulah contohnya. Jadi paling tidak sama-sama supaya kita comply, tapi harus saling mengerti gitu. Kalau itu yang undang-undang kita, mereka harus juga bisa menghargai kita gitu," pungkasnya.

Penundaan UU Anti Deforestasi Eropa

Dalam catatan Bisnis, Komisi Eropa atau The European Commission mengumumkan rencananya untuk menunda pelaksanaan undang-undang yang melarang impor komoditas yang terkait dengan deforestasi selama satu tahun.

Keputusan ini diambil usai mendengar seruan dari industri dan pemerintah di seluruh dunia. Reuters melaporkan kebijakan tersebut awalnya dipuji sebagai tonggak penting dalam perjuangan melawan perubahan iklim.

Namun demikian, negara-negara dan industri seperti Brasil hingga Malaysia mengatakan regulasi tersebut bersifat proteksionis dan dapat mengakibatkan jutaan petani miskin skala kecil tersingkir dari pasar UE.

Selain itu, muncul peringatan luas dari industri bahwa regulasi itu akan mengganggu rantai pasokan Uni Eropa dan menaikkan harga barang. Sekitar 20 dari 27 negara anggota UE meminta Brussels pada Maret lalu untuk mengurangi dan mungkin menangguhkan undang-undang tersebut.

Menurut mereka, undang-undang tersebut akan merugikan para petani di blok tersebut, yang akan dilarang mengekspor produk yang ditanam di lahan yang mengalami deforestasi.

Dengan adanya usulan penundaan tersebut, produsen pertanian industri punya waktu hingga Desember 2025 untuk mempersiapkan undang-undang tersebut dan produsen kecil punya waktu hingga 30 Juni 2026. Proposal tersebut masih harus mendapatkan persetujuan dari parlemen eropa hingga Dewan UE.

"Mengingat karakter baru EUDR, kalender yang cepat, dan beragamnya pemangku kepentingan internasional yang terlibat, Komisi menganggap bahwa waktu tambahan 12 bulan untuk menerapkan sistem secara bertahap merupakan solusi yang seimbang untuk mendukung operator di seluruh dunia dalam mengamankan implementasi yang lancar sejak awal," kata Komisi Eropa dalam pengumumannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengubah skema subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai alias BLT.

Eddy mengaku sudah mendorong perubahan skema subsidi BBM sejak menjadi pimpinan Komisi VII DPR Periode 2019—2024 yang membidangi urusan energi. Menurutnya, 70% pengguna BBM bersubsidi merupakan masyarakat mampu.

Oleh sebab itu, dia mendukung perubahan skema subsidi energi menjadi subsidi langsung dalam bentuk uang kepada masyarakat.

"Skema ini memastikan subsidi tepat sasaran diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak mendapatkannya," kata Eddy saat dikonfirmasi Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai bahwa wacana perubahan selama subsidi BBM merupakan upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Bagaimanapun, sambungnya, subsidi merupakan hak masyarakat yang tidak mampu bukan sebaliknya.

Tidak hanya itu, Eddy meyakini perubahan skema akan membuat pemerintah bisa menghemat banyak anggaran belanja. Dengan begitu, anggaran bisa direlokasikan untuk untuk bantuan sosial lain atau pembangunan layanan publik.

Di samping itu, dia mengakui pemerintah ke depan punya banyak pekerjaan rumah seperti melakukan pendataan hingga ke pelosok pedesaan agar penerima manfaat subsidi energi nantinya tepat sasaran. Selain itu, diperlukan aturan yang jelas agar skema baru nantinya dapat dijalankan dengan standar yang sama di seluruh wilayah

"Perubahan skema ini perlu mempersiapkan seluruh perangkat mulai dari penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sampai penegakan aturan yang tegas dan konsisten," tutup Eddy.

Prabowo Bakal Ubah Skema Subsidi BBM

Sebelumnya, ketika menjadi pembicara utama dalam BNI Investor Daily Summit 2024, Prabowo menyatakan akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai.

"Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga," ujar Prabowo, Rabu (9/10/2024).

Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan pihaknya sedang mengumpulkan data-data kependudukan setiap keluarga dari golongan terbawah.

Prabowo pun ingin agar setiap perusahaan pelat merah yang memiliki jaringan hingga ke desa-desa bisa membantu menyukseskan pemberian bantuan langsung tunai tersebut.

"Kita berharap BRI, BNI, POS Indonesia, PLN dengan semua jaringannya sampai ke desa bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024—2029 memprioritaskan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perkoperasianmenjadi UU agar koperasi memiliki ekosistem kelembagaan.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengatakan bahwa pihaknya telah merumuskan adanya lembaga khusus penjamin koperasi dalam RUU Perkoperasian, seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk bank. Hal ini mengingat potensi koperasi yang bermasalah akan selalu ada.

"Karena sampai saat ini koperasi simpan pinjam kita belum memiliki ekosistem kelembagaan," kata Ahmad dalam konferensi pers Capaian 10 Tahun Kinerja Deputi Bidang Perkoperasian di KemenKopUKM, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Berangkat dari sana, Kemenkop UKM melihat urgensi RUU Perkoperasian untuk segera dibahas dan diterbitkan ke dalam UU Perkoperasian yang baru.

Dia menjelaskan bahwa UU Perkoperasian baru ini untuk memastikan ke depan adanya ekosistem kelembagaan yang baik. Dengan kata lain, seluruh simpanan anggota koperasi juga dijamin seperti halnya nasabah bank dijamin oleh LPS.

"Sehingga koperasinya boleh saja gonjang-ganjing seperti halnya bank kemarin di Covid-19 gonjang-ganjing, tetapi nasabah tenang karena simpanannya sampai nilai Rp2 miliar ditanggung oleh LPS," ujarnya.

Untuk itu, Ahmad mengaku bahwa koperasi juga membutuhkan adanya penjamin seperti bank yang sudah memiliki LPS.

"Nah kita juga ingin 30 juta lebih dari anggota koperasi simpanannya juga dijamin oleh LPS koperasi," tuturnya.

Dia pun mengaku bahwa Kemenkop UKM telah merumuskan RUU Perkoperasian dan sudah diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai usulan pemerintah terhadap perubahan UU Perkoperasian.

Lebih lanjut, Ahmad menyampaikan bahwa Presiden Jokowi juga sudah nyampaikan surat Presiden resmi per 19 September 2023 agar RUU Perkooperasian diprioritaskan dibahas oleh DPR.

"Mudah-mudahan pada periode DPR yang baru [2024—2029], ini [RUU Perkoperasiaan] menjadi diprioritaskan sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita punya Undang-Undang yang baru untuk lebih memberikan pelindungan pada anggota dan koperasi itu sendiri,” harapnya.

Dengan begitu, kata Ahmad, jika koperasi sudah memiliki LPS, maka masyarakat maupun anggota koperasi sudah akan ragu lagi menyimpan dana di koperasi, karena sudah dijamin oleh LPS.

"Itu harapan kita melalui perubahan Undang-Undang Perkooperasian," tuturnya.

Catatan Kelam Koperasi Indosurya

Berdasarkan catatanBisnis, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya merupakan salah satu koperasi bermasalah yang mengalami gagal bayar.

Mahkamah Agung (MA) pun telah memvonis bos KSP Indosurya Henry Surya dengan 18 tahun penjara dan denda Rp15 miliar. Vonis ini lebih berat dibandingkan putusan di pengadilan pertama yang memvonis lepas Henry Surya.

Dalam catatan Bisnis lainnya, KSP Indosurya menyebut kerugian anggotanya hanya sebesar Rp16 triliun, bukan Rp106 triliun seperti yang selama ini ramai diperbincangkan.

Teranyar, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan kembali barang bukti perkara korupsi KSP Indosurya kepada korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Rabu (17/1/2024).

Adapun, barang bukti perkara korupsi Indosurya itu berupa uang tunai Rp39,4 miliar dan US$896.988 (setara Rp14,02 miliar sesuai kurs rupiah per dolar AS pada 17 Januari 2024), yang merupakan hasil rampasan atau eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah berkekuatan hukum tetap atas perkara tersebut.

Berdasarkan perhitunganBisnis, uang hasil eksekusi putusan pengadilan yang diserahkan itu mencapai setara dengan total Rp53,5 miliar.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kerja sama dari berbagai pihak sehingga perkara yang menarik perhatian masyarakat itu dapat diselesaikan dengan baik.

"Pelaksanaan eksekusi merupakan wujud tanggung jawab Jaksa sebagai eksekutor yang bertujuan utama yakni melindungi kepentingan rakyat dan melindungi korban. Dengan demikian, pemberantasan kejahatan seperti ini dapat dilakukan secara serius," ujar jaksa dikutip dari siaran pers, Kamis (18/1/2024).

Adapun, penyerahan uang rampasan itu sesuai dengan putusan MA No.2113/K.Pidsus/2023 tanggal 16 Mei 2023 atas nama Terpidana Henry Surya dkk. Henry dan terpidana lain telah melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 10/1998 tentang Perubahan Atas UU No.7/1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sebelumnya, sebanyak 1.057 korban KSP Indosurya melakukan audiensi dengan LPSK terkait dengan upaya pemulihan kerugian akibat gagal bayar. Audiensi dengan LPSK itu dilakukan oleh para korban dan didampingi oleh penasihat hukum.

Sebelumnya serangkaian audiensi itu dilakukan juga dengan pihak Kejaksaan. Audiensi dengan LPSK saat itu didahului dengan surat yang sudah dikirimkan untuk meminta informasi perkembangan upaya pemulihan kerugian korban KSP Indosurya pascaputusan MA No.2113 K/Pid.Sus/2023 pada 16 Mei 2023.

Kuasa hukum korban Indosurya, Febri Diansyah menyampaikan bahwa audiensi itu merupakan ikhtiar penting bagi korban yang belum juga mendapat kepastian penggantian kerugian gagal bayar KSP Indosurya.

Adapun, gagal bayar itu menyebabkan para korban Indosurya tidak bisa menarik dananya, dan hingga kini belum mendapatkan ganti rugi setelah 1.349 hari atau 3 tahun 9 bulan sejak Februari 2020.

Bisnis.com, JAKARTA – Inflasi Amerika Serikat naik lebih dari proyeksi pada September 2024, melampaui proyeksi analis yang memperkirakan perlambatan inflasi lebih lanjut.

Melansir Bloomberg, Kamis (10/10/2024), Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan indeks harga konsumen atau consumer price index (CPI) AS naik 2,4% year on year (YoY) pada September 2024, melampaui proyeksi analis sebesar 2,3% YoY.

Dibandingkan bulan sebelumnya (month on month/MoM), inflasi AS mencapai 0,2%, lebih tinggi dari proyeksi analis sebesar 0,1%

Sementara itu, CPI inti yang tidak termasuk biaya makanan dan energi naik 0,3% MoM dan 3,3% YoY. Para ekonom melihat data inflasi inti sebagai indikator yang lebih baik daripada inflasi secara keseluruhan.

Gabungan tempat tinggal dan makanan menyumbang lebih dari 75% dari keseluruhan kenaikan bulanan. Harga barang juga naik setelah turun secara konsisten selama setahun terakhir.

Angka inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan, bersama dengan data tenaga kerja AS pekan lalu yang melonjak, kemungkinan akan memperkuat perdebatan apakah Federal Reserve (The Fed) akan memilih penurunan suku bunga yang kecil bulan depan atau berhenti sejenak setelah penurunan besar di bulan September.

Para pejabat memperkirakan akan ada pemangkasan 50 basis poin lagi hingga akhir 2024, dan banyak yang mengatakan bahwa mereka mengamati perkembangan di pasar tenaga kerja.

The Fed mulai menurunkan suku bunga pada September sebesar 50 bps mengingat laju penurunan inflasi yang terus berlanjut serta serangkaian data pasar tenaga kerja yang lemah.

Notulensi rapat FOMC dirilis pada Rabu mengindikasikan adanya perdebatan yang kuat mengenai besarnya penurunan suku bunga, dan para pejabat yang telah berbicara sejak saat itu mengatakan bahwa mereka lebih menyukai pendekatan bertahap.

Di sisi lain, data klaim tunjangan pengangguran mingguan juga naik menjadi 258.000 untuk minggu yang berakhir 5 Oktober, lebiih tinggi dari perkiraan sebesar 230.000.

Menurut data FedWatch CME setelah data inflasi dirilis, pelaku pasar mempertegas ekspektasi pemangkasan suku bunga sebesar 25 bps pada bulan November sebesar 86,9%, dengan 13,1% kemungkinan tidak ada perubahan sama sekali.

Kepala investasi di NewEdge Wealth Cameron Dawson mengatakan pasar bereaksi karena memperhitungkan kemungkinan penurunan suku bunga Fed yang besar dan risiko bahwa Fed tidak akan terlalu mendukung pasar.

“Data inflasi yang datang lebih tinggi dari perkiraan, dan pada saat yang sama (bahwa) klaim pengangguran awal benar-benar meningkat, tentu saja merupakan pesan yang membingungkan bagi pasar,” kata Dawson seperti dikutip Reuters.