Bisnis.com, JAKARTA – Harga sejumlah bahan pangan mayoritas mengalami penurunan, kecuali bawang, telur ayam, hingga daging sapi.

Mengutip daftar panel harga pangan Badan Pangan Nasional, Jumat (4/10/2024) pukul 9.38 WIB, harga bawang merah masih naik 0,82% menjadi Rp28.450 per kg. Kemudian, harga bawang putih bonggol naik 0,73% menjadi Rp40.050 per kg.

Sementara itu, harga cabai merah keriting naik 0,23% ke level Rp31.160 per kg, sedangkan harga cabai rawit merah turun 2,12% menjadi Rp43.360 per kg.

Harga telur ayam ras juga pagi ini merangkak naik 0,88% menjadi Rp28.690 per kg, diikuti daging sapi murni naik 0,39% menjadi Rp135.440 per kg.

Selanjutnya, harga jagung peternak masih konsisten meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Hari ini posisinya naik 2,31% menjadi Rp6.200.

Harga ikan kembung naik 4,14% menjadi Rp38.700 per kg, ikan tongkol turun ke level Rp31.420, dan ikan bandeng turun 2,68% menjadi Rp32.340 per kg.

Adapun, harga beras medium turun 0,37% menjadi Rp13.520 per kg, sedangkan beras premium naik 0,32% menjadi Rp15.550, dan beras SPHP stagnan di harga Rp12.560 per kg.

Selanjutnya, harga kedelai biji kering turun 0,65% menjadi Rp10.710 per kg, daging ayam ras turun 2,09% menjadi Rp33.740 per kg, dan gula konsumsi turun 0,22% menjadi Rp12.880 per kg.

Harga minyak goreng kemasan sederhana juga turun 0,82% menjadi Rp18.070 per liter dan minyak goreng curah turun 0,31% menjadi Rp16.340 per liter.

Kemudian, harga tepung terigu (curah) turun 2,16% menjadi Rp9.970 per kg, tepung terigu kemasan (non-curah) turun 1,22% menjadi Rp12.950 per kg, dan garam halus beryodium turun 2,84% menjadi Rp11.270 per kg.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank sentral Jepang, Bank of Japan (BOJ) disebut akan terus mencari waktu terbaik untuk menaikkan suku bunga lagi seiring dengan kondisi ekonomi yang terus membaik.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (4/10/2024) mantan anggota dewan BOJ Takako Masai mengatakan, data survei sentimen bisnis BOJ minggu ini menunjukkan hasil positif untuk aktivitas perusahaan dengan kondisi moneter yang masih akomodatif.

"Ini benar-benar bagus. Sangat wajar untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga bagi Bank of Japan," kata Masai.

Pernyataan Masai merespons sikap pemerintah baru yang meminta pertimbangan cermat terkait waktu kenaikan suku bunga berikutnya.

Perdana Menteri baru Shigeru Ishiba membuat kehebohan di pasar pada Rabu (2/10/2024) kemarin ketika dia menyatakan kondisi saat ini belum siap untuk tindakan tersebut. Ishiba kemudian mengklarifikasi bahwa dia hanya bermaksud untuk menunjukkan keselarasan dengan Gubernur BOJ Kazuo Ueda.

BOJ telah mempertahankan pendiriannya bahwa keputusannya akan didorong oleh data dan akan melanjutkan penyesuaian lebih lanjut terhadap pengaturan kebijakan jika proyeksi harganya terwujud.

Masai menyebut, sikap antara pemerintah dan BOJ mencapai keseimbangan yang baik.

Dia mengatakan, nilai tukar telah bereaksi terhadap pernyataan mengenai kebijakan moneter. Menurutnya, nilai kisaran yen antara 140 terhadap dolar AS dan 150 cukup nyaman.

Masai menjelaskan, nilai tukar Yen yang relatif lebih lemah dengan volatilitas yang lebih rendah baik untuk ekonomi Jepang, membantu eksportir negara tersebut. Sementara itu, yen yang lebih kuat meringankan beban konsumen dengan membuat impor lebih murah.

Sementara itu, Ishiba berusaha menunjukkan bahwa dia tidak menekan Bank of Japan terkait kebijakan suku bunga. Ishiba mengatakan dirinya sependapat dengan pandangan Ueda bahwa masih ada waktu untuk menilai situasi di pasar dan ekonomi sebelum melakukan perubahan apa pun pada suku bunga.

Komentar terbaru Ishiba itu menandai perubahan lain dalam nada bicara tentang BOJ. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pemimpin baru Jepang tersebut masih dalam proses menilai cara terbaik untuk berkomunikasi dengan pasar, dan mencoba menyeimbangkan antara terlihat seperti melanggar independensi bank sentral, dan mendukung pelonggaran moneter di masa mendatang.

Ishiba mencatat bahwa Ueda telah menjelaskan dalam pertemuan antara keduanya sehari sebelumnya bahwa kondisi moneter masih sangat akomodatif dan BOJ memiliki banyak waktu untuk menilai dampak kebijakan sebelum melakukan penyesuaian apa pun.

"Ini juga pemahaman saya," kata Ishiba.

Sebelum terpilih menjadi perdana menteri, Ishiba telah menyatakan dukungannya terhadap kebijakan normalisasi BOJ untuk membantu menopang yen yang lemah. Hal ini memunculkan asumsi pada beberapa pihak di pasar bahwa dia akan mendukung kenaikan suku bunga yang berkelanjutan oleh bank sentral.

Pendahulu Ishiba, Fumio Kishida, juga pernah mengguncang pasar pada hari-hari awal masa jabatannya, melalui komentar tentang pajak keuntungan modal.

Kishida kemudian menarik kembali komentar tersebut untuk menjadi populer di kalangan investor karena kebijakan yang membantu mendorong saham Jepang ke titik tertinggi sepanjang masa.

Bisnis.com, JAKARTA - Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih menjadi polemik di pengujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjelang pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Iuran yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) ini menuai protes karena dianggap memberatkan para pekerja - yang gajinya sudah dipotong terkait program pemerintah lainnya, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan yang lainnya.

Menjawab keresahan itu, BP Tapera menegaskan bahwa program perumahan rakyat itu bukanlah suatu bentuk penarikan iuran dari pendapatan pekerja swasta maupun pegawai negeri nasional (PNS), melainkan tabungan.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, BP Tapera ke depan hanya mengelola tabungan perumahan yang dananya akan dikembalikan kepada peserta Tapera.

"Dan konsepsinya [Tapera] bukan iuran. Kenapa? Karena duitnya tidak hilang. Kalau iuran kan duitnya hilang," tuturnya dalam sosialisasi bertajuk Kenapa Harus Tapera di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Pasalnya, Heru menegaskan bahwa BP Tapera memiliki misi untuk merealisasikan penghimpunan dana murah dalam jangka panjang.

Hal itu perlu dilakukan dalam rangka menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang saat ini mencapai 9,9 juta unit. Di samping itu, Tapera juga bakal meningkatkan daya beli masyarakat untuk memiliki rumah.

"Ya nggak bisa diambil sewaktu-waktu, memang [tabungan pesertanya]. Tapi ini best practice di banyak negara juga seperti itu, ya," tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diteken pada 20 Mei 2024.

Dalam beleid tersebut, diatur bahwa pekerja swasta akan diwajibkan menjadi peserta Tapera. Padahal sebelumnya, kewajiban ikut serta Tapera hanya dibebankan pada para PSN dan ASN, TNI, Polri, serta Pegawai BUMN dan BUMD.

Adapun, besaran iuran tabungan yang bakal ditanggung peserta ditetapkan mencapai 3%. Di mana, iuran tabungan tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi pekerja dengan porsi 2,5% dari gaji pekerja dan 0,5% ditanggung perusahaan atau pemberi kerja.

Prioritas Awal Sasar PNS

BP Tapera menyebut masih menunggu peraturan menteri (Permen) untuk dapat menjalankan penarikan iuran bagi pekerja swasta pada program Tapera.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menjelaskan bahwa pihaknya tidak dapat melakukan penarikan iuran bila landasan hukum tersebut belum diterbitkan.

“Kemarin sudah dikeluarkan itu kan di level Peraturan Pemerintah (PP) ya, itu masih diperlukan peraturan turunannya dalam bentuk Permen,” kata Sid saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Saat dikonfirmasi mengenai kapan tepatnya Peraturan Menteri tersebut mulai diteken, Sid tidak merinci secara pasti. Dia menuturkan, Keputusan pengeluaran Peraturan Menteri menjadi sepenuhnya kewenangan pemerintah.

Hanya saja, Sid memastikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya belum akan mulai memungut iuran Tabungan perumahan baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta lainnya.

“Dengan kebijakan itu, nanti ketentuan mengenai peraturan tersebut [penarikan iuran baik bagi ASN maupun pekerja swasta] akan dikeluarkan. Kapannya tergantung pemerintah,” pungkasnya.

Meskipiun belakangan, BP Tapera mengungkap bakal memprioritaskan penarikan iuran Tapera bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, kalangan PNS dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dipandang jauh lebih siap untuk dapat menjadi peserta Tapera.

Terlebih, ASN dan PNS sudah familiar dengan skema penarikan iuran perumahan yakni Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

“Dan dalam konteks ini mungkin yang pertama akan secara masif kita selesaikan adalah untuk teman-teman ASN, pasar ASN. Karena ASN ini kita anggap yang paling siap dan dulunya juga sudah punya experience,” tuturnya saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta pada Kamis (3/10/2024).

Kendati demikian, Heru belum dapat memastikan kapan implementasi penarikan iuran Tapera bagi PNS dan ASN bakal mulai dijalankan.

Mulai 2027?

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberi sinyal tak akan terburu-buru untuk mengimplementasikan tarikan iuran Tapera pada masyarakat umum pada 2027 bila kondisi ekonomi masih belum stabil.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugrohon mengaku pihaknya menyadari betul adanya tren penurunan daya beli sehingga iuran pada 2027 tak serta merta ditarik bila kondisi tersebut belum kunjung membaik.

“Kita juga sangat memahami kondisi pekerja kita yang mungkin masih cukup berat kalau harus ada tambahan nabung lagi atau iuran untuk nabung lagi, tentu kita akan lebih berhati-hati,” jelasnya saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Haru memastikan pemerintah akan melakukan studi dan mempertimbangkan kesiapan dari masing-masing segmen.

Di samping itu, implementasi Tapera juga masih belum terlihat hilalnya lantaran hingga saat ini BP Tapera masih menunggu regulasi pelaksanaan penarikan iuran Tapera yang sedang dirumuskan pemerintah.

“Even tahun 2027 kita juga belum berani [untuk implementasi]. Kita tidak ngerti [apakah akan molor lewat 2027 atau tidak], nanti kan kita inline ya dengan kebijakan pemerintah mendatang,” tegasnya.

Asal tahu saja, implementasi Tapera saat ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024.

Adapun, berdasarkan Pasal 68 PP No.25/2020, pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut. Dengan demikian, iuran Tapera untuk pekerja berlaku mulai 2027

Dia menjelaskan, saat ini keputusan serta regulasi penarikan iuran masih dirumuskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Belum, belum tahu [kapan implementasi]. Kita belum tahu ya, kita pasti sinkronisasi dengan kebijakan pemerintahan ke depan. Jadi belum bisa jawab sekarang apakah tahun depan atau kapan [untuk PNS],” tambahnya.

Aturan mengenai implementasi Tapera sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024.

Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa pengerahan dana Tapera salah satunya akan dikumpulkan dari para ASN, TNI, Polri hingga pegawai BUMN. Di samping itu, iuran Tabungan ini juga akan dipungut dari pekerja swasta serta pekerja lain.

Sementara itu, pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa besaran simpanan peserta yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta. Hal inilah yang kemudian banyak disorot dan mendapat banyak penolakan dari masyarakat maupun pengusaha.

Perinciannya, untuk peserta pekerja iurannya akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5%. Sedangkan pekerja akan menanggung beban iuran sebesar 2,5% dari gaji.

Adapun, besaran iuran simpanan peserta bagi pekerja mandiri akan sepenuhnya ditanggung sendiri yakni sebesar 3%.

Bisnis.com, JAKARTA - Tarif listrik periode Oktober-Desember 2024 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi PT PLN (Persero) diputuskan tidak naik.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, bila mengacu parameter ekonomi makro realisasi Mei-Juli 2024, tarif listrik nonsubsidi periode triwulan IV/2024 itu mestinya mengalami kenaikan.

Adapun, penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian crude price (ICP), inflasi, serta harga batu bara acuan (HBA).

"Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap," ujar Jisman, dikutip dari siaran pers, Jumat (4/10/2024).

Selaint itu, tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kementerian ESDM berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan terus meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian, biaya pokok penyediaan [BPP] tenaga listrik per kWh dapat terjaga" kata Jisman.

Berikut daftar lengkap tarif listrik pelanggan PLN nonsubsidi Oktober-Desember 2024:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.
2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.
3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.
4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.
5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.
6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.
7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.
8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.
9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.
10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.
11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.
12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.
13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

Bisnis.com, JAKARTA - Warga negara asing (WNA) asal China yang menjadi terdakwa kasus penambangan emas ilegal di Ketapang dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda 50 miliar pada sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat, Senin (30/9/2024).

Mengutip laman resmi Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024), Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat menyatakan terdakwa YH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, melanggar pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terdakwa juga dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp50 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani. Terdakwa akan tetap ditahan selama masa persidangan.

Tim JPU Kejaksaan Negeri Ketapang adalah Ketua dari Penuntut Umum Pidana Umum Kejaksaan Agung Mahendra D dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang Wara Endrini.

Kegiatan penambangan illegal dalam tunnel (underground mining) yang dilakukan terdakwa menggunakan metode peledakan untuk memberaikan batuan bijih emas dan alat-alat berat. Batuan tersebut diolah dan dimurnikan di dalam tanah menggunakan merkuri.

Penggunaan merkuri untuk pengolahan emas sangat berbahaya bagi lingkungan. Bila merkuri telah terbuang ke lingkungan baik ke media air, tanah, maupun ke udara, yang akan terkena dampaknya adalah makhluk hidup yang ada di sekitarnya, mulai dari tanaman, ataupun biota seperti ikan sebagai rantai makanan, dan akhirnya akan dikonsumsi oleh manusia.

Pelaku melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, tetapi justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Setelah dilakukan pemurnian, hasil emas dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk bullion emas.

Akibat penambangan illegal ini negara mengalami kerugian mencapai Rp1,02 triliun. Kerugian tersebut berasal dari hilangnya cadangan yang mengandung emas sebanyak 774,27 kg, dan perak sebanyak 937,7 kg.

Bisnis.com, JAKARTA - The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai kisaran 5,2% pada 2025 mendatang alias lebih baik dari periode ini.

Hoe Ee Khor, Chief Economist AMRO menjelaskan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 adalah sekitar 5,1%. Prediksi tersebut menjadikannya sebagai negara dengan prospek pertumbuhan terbaik keempat di kawasan Asean+3.

Dia mengatakan, posisi Indonesia berada di belakang Vietnam dengan proyeksi 6,2%, Filipina sebesar 6,1%, dan Kamboja 5,6%. Khor menilai, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan akan semakin baik. Hal tersebut mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung stabil meski dibayangi sentimen-sentimen negatif global selama beberapa tahun belakangan.

“Indonesia merupakan salah satu perekonomian yang resilien di kawasannya. Kami proyeksikan Indonesia mencatat pertumbuhan (ekonomi) 5,2% pada tahun depan,” jelas Khor dalam press briefing virtual pada Kamis (3/10/2024).

Dengan proyeksi tersebut, Indonesia akan menjadi negara dengan prospek pertumbuhan terbaik keempat di kawasan Asean+3. Vietnam masih menjadi negara dengan proyeksi terbaik pada 2025 dengan 6,6% disusul Filipina (6,3%), dan Kamboja (5,9%).

Khor menuturkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 setara dengan China yang juga diprediksi mencatatkan laju pertumbuhan 5,1%. Selain itu, laju pertumbuhan Indonesia juga lebih baik dibandingkan dengan proyeksi kawasan Asean+3 sebesar 4,4%.

Dia menuturkan, salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah laju inflasi yang mulai melambat. Menurut Khor, laju inflasi yang bahkan sudah berada di bawah target itu dapat menjadi amunisi untuk bank sentral Indonesia, Bank Indonesia (BI), untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga acuan.

Kelanjutan pelonggaran kebijakan moneter tersebut, lanjutnya, dapat berdampak pada meningkatnya konsumsi masyarakat domestik Indonesia. Khor memperkirakan, tingkat konsumsi domestik Indonesia pada 2025 akan cenderung lebih kuat dibandingkan dengan 2024.

Selain itu, perekonomian Indonesia juga akan ditopang oleh kebijakan pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Khor menilai, anggaran infrastruktur yang masih cukup besar akan berdampak positif bagi laju perekonomian Indonesia sepanjang 2025 mendatang.

“Dengan faktor-faktor tersebut menurut kami ada upside risk bagi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Krisis yang dihadapi industri baja China menjadi malapetaka bagi pasar global, termasuk Indonesia. Sebab, pasokan baja berlebih di Negeri Tirai Bambu itu tak diimbangi dengan serapan optimal pasar domestik.

Kondisi tersebut juga tercerminkan dari produksi baja China yang mengalami penyusutan. Laporan dari Bloomberg membeberkan bahwa produksi baja mentah China turun lebih dari 10,4% (year-on-year/yoy) menjadi 77,8 juta ton pada Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat inflasi Indonesia pada September 2024 dinilai tetap rendah dan stabil seiring dengan masih berlangsungnya musim panen beberapa komoditas di sejumlah daerah sentra produksi.

Secara tahunan, inflasi pada September 2024 tercatat sebesar 1,84% (year on year/YoY), lebih rendah dibandingkan dengan periode Agustus 2024 sebesar 2,12% (YoY).

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan berbagai langkah yang diambil pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan.

Sejumlah upaya yang dilakukan diantaranya melalui optimalisasi operasi pasar murah, fasilitasi distribusi pangan, penyaluran bantuan pangan, pengembangan kios pangan, dan kerja sama antar daerah.

Sementara secara bulanan, deflasi pada September 2024 terjadi karena penurunan harga pada komponen harga bergejolak (volatile food/VF) yang mengalami deflasi sebesar 1,34% (month to month/MtM) dan penurunan pada komponen harga diatur pemerintah, terutama penurunan harga BBM.

"Penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat didorong oleh masih berlangsungnya musim panen di sejumlah daerah sentra produksi," kata Haryo melalui keterangan resmi, Kamis (3/10/2024).

Adapun, Haryo mengatakan, komponen inti yang mencerminkan daya beli masyarakat mengalami inflasi sebesar 0,16% (MtM) atau 2,09% (YoY).

Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga kopi bubuk seiring meningkatnya harga kopi dunia dan biaya akademi atau perguruan tinggi karena masih berlangsungnya tahun ajaran baru.

Kenaikan inflasi inti juga, imbuhnya, sejalan dengan tren peningkatan belanja masyarakat sebagaimana laporan Perkembangan Belanja Masyarakat Terkini oleh Bank Mandiri pada September 2024.

"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap memiliki daya beli yang kuat yang mendukung momentum pertumbuhan ekonomi," jelas Haryo.

Di sisi lain, komponen harga diatur pemerintah (administered prices/AP) mengalami deflasi sebesar 0,04% (MtM) atau inflasi sebesar 1,40% (YoY), terutama disumbang oleh penurunan harga komoditas bensin.

Namun demikian, inflasi AP masih tertahan karena komoditas sigaret kretek mesin (SKM) dan angkutan udara.

Haryo menambahkan, pemerintah akan terus memastikan pasokan pangan yang cukup, menjaga kestabilan harga, dan mendorong pemulihan sektor-sektor vital seperti industri manufaktur, konstruksi dan pertanian.

"Dengan berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia, diharapkan dapat mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, yang saat ini menjadi sorotan.

Dia mengatakan perekonomian nasional selama satu dekade di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menunjukkan penguatan meski dibayangi ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19 dan ketegangan geopolitik.

Penguatan tersebut terindikasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil pada kisaran 5% dan laju inflasi yang terkendali.

“Sejumlah indikator makro juga terus mengalami kemajuan seiring dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah, mulai dari menurunnya kemiskinan ekstrem pada 2014 sekitar 6,18% menjadi sebesar 0,83% pada 2024,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (3/10/2024).

Menurutnya, perkembangan perekonomian nasional akan terus didorong optimal hingga akhir 2024 agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Kebijakan yang akan mendukung pertumbuhan tersebut kata dia salah satunya adalah pemberian insentif bagi sektor kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik.

"Insentif diberikan mengingat properti dan otomotif merupakan produk pembelian terbesar yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah," jelasnya.

Selain itu, kebijakan lain yang diberikan pemerintah bagi masyarakat kelas menengah adalah subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, hingga insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Pemerintah juga berupaya mendorong UMKM sebagai bagian dari kelas menengah agar lebih terdongkrak yakni melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga yang rendah.

Ke depan, dia mengatakan sejumlah program strategis akan dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka panjang menuju tahun 2045, seperti mendorong transisi energi yang telah disiapkan Pemerintah mulai darihydropower, pengembangan lanjutan darigeothermal, hingga pengembangan solar panel.

"Digitalisasi juga menjadi pengungkit perekonomian dengan menyumbang potensi ekonomi digital pada tahun 2030 hingga US$300 miliar," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengkaji perpanjangan bea masuk antidumping (BMAD) untuk sejumlah produk baja dari China, guna melindungi produsen dalam negeri.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pemerintah masih menerapkan bea masuk antidumping (BMAD) untuk sejumlah produk seperti Tin Plate, I dan H Section, Hot Rolled Coil, dan Hot Rolled Plate.

“Produk-produk ini sudah dikenakan BMAD selama lebih dari 10 tahun,” kata Febri kepada Bisnis, Kamis (13/10/2024).

Untuk menerapkan BMAD, praktik dumping perlu dilakukan investigasi oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menentukan indikasi dumping pada produk tersebut.

Febri menuturkan, untuk mempertahankan BMAD produk besi dan baja yang telah dilakukan selama ini, pemerintah tengah melakukan evaluasi lebih lanjut untuk melihat efektivitas nya.

“Produk-produk tersebut saat ini sedang menjalani sunset review, yang merupakan tahap evaluasi akhir untuk menentukan apakah perpanjangan pengenaan BMAD masih diperlukan,” jelasnya.

Hal tersebut perlu dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa praktik dumping tidak terjadi lagi dan menjaga stabilitas industri baja dalam negeri.

Kemenperin berharap dengan diberlakukan nya BMAD, maka industri dalam negeri terhindar dari dampak negatif produk impor yang dijual di bawah harga pasar internasional. Instrumen pembatasan dengan tarif ini juga dinilai dapat menjaga persaingan yang sehat dan mencegah kerugian bagi produsen lokal.

Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Selain BMAD, pemerintah juga menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Kebijakan ini memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar Indonesia memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan, sehingga mampu melindungi industri lokal dari persaingan produk impor yang berkualitas rendah,” tuturnya.

Terakhir, Kemenperin mendorong pengendalian impor melalui Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk mengendalikan arus impor barang-barang tertentu yang berpotensi merugikan industri dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mengembangkan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo sebagai pelabuhan internasional.

Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani Addendum Ketiga Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Pengembangan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo.

Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi mengatakan bahwa Pelabuhan Anggrek adalah proyek infrastruktur maritim yang penting, dimulai sejak 2021, dan bertujuan untuk mendukung inovasi pembiayaan infrastruktur melalui kemitraan pemerintah dan swasta.

Addendum ketiga ini disusun sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan operasional dan tantangan ekonomi global.

"Skema KPBU ini tidak hanya solusi alternatif untuk pembiayaan infrastruktur transportasi, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (3/10/2024).

Antoni menekankan bahwa addendum ini memastikan pengembangan Pelabuhan Anggrek sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan target yang telah ditetapkan.

Modernisasi operasional pelabuhan menjadi prioritas utama, dengan harapan pelabuhan dapat memenuhi standar internasional dan meningkatkan kinerja layanan.

“Melalui kolaborasi antara Kemenhub dan PT AGIT, kami berharap pengelolaan pelabuhan dapat lebih modern dan efisien, memperkuat peran Pelabuhan Anggrek sebagai salah satu pelabuhan strategis di kawasan timur Indonesia,” tambahnya.

Pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan keandalan operasional, memperkuat daya saing ekonomi nasional, khususnya di kawasan timur, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Menurut Antoni, transformasi Pelabuhan Anggrek tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan preseden bagi sektor maritim Indonesia. Inisiatif ini membuka peluang lebih banyak kemitraan publik-swasta dalam upaya modernisasi pelabuhan.

“Kami yakin Pelabuhan Anggrek akan menjadi pelabuhan yang berdaya saing tinggi, strategis bagi perekonomian Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadilan Singapura menjatuhkan hukuman penjara kepada mantan menteri S. Iswaran selama 12 bulan pada Kamis (3/10/2024).

Vonis ini sekaligus menjadi hukuman penjara pertama yang dijatuhkan pengadilan kepada menterinya dalam setengah abad. Sanksi ini sekaligus pesan dari pemerintah Singapura untuk mengirimkan pesan yang jelas bahwa mereka tidak akan mentoleransi tindakan korupsi dan menerapkan pemerintahan yang bersih.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (3/10/2024), S. Iswaran, yang menjabat sebagai menteri perhubungan hingga pengunduran dirinya pada Januari lalu, dijatuhi hukuman penjara 12 bulan karena penyuapan dan menghalangi keadilan. Hukuman tersebut melebihi tuntutan jaksa.

Iswaran divonis karena melakukan beberapa pelanggaran, termasuk mendapatkan tiket Grand Prix F1 Singapura, menginap semalam di Four Seasons Hotel Doha, dan penerbangan termasuk naik jet pribadi ke Qatar.

“Kepercayaan dan keyakinan terhadap lembaga-lembaga publik adalah landasan tata kelola yang efektif. Hal ini dapat dengan mudah dirusak oleh kesan bahwa seorang pegawai negeri berada di bawah standar integritas dan akuntabilitas,” kata Hakim Vincent Hoong.

Mantan menteri tersebut pekan lalu secara tak terduga mengaku bersalah atas empat dakwaan mendapatkan barang-barang berharga sebagai pegawai negeri dan satu dakwaan menghalangi keadilan. Dia sebelumnya bersumpah untuk membela diri atas 35 dakwaan termasuk korupsi, namun jaksa mengubah dakwaannya pada hari pertama kasus tersebut bergulir di pengadilan.

Hasil cepat dari persidangan yang diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan ini mungkin akan mengakhiri skandal yang telah menguji reputasi negara kepulauan kaya tersebut.

Hal ini juga membuka jalan bagi Perdana Menteri Lawrence Wong – yang mulai berkuasa pada Mei lalu– untuk memimpin Partai Aksi Rakyat (People’s Action Party) yang berkuasa dalam pemilihan umum yang harus diadakan sebelum November 2025.

“Hukuman tersebut menggarisbawahi pendirian pengadilan yang kuat terhadap segala jenis pelanggaran korupsi. Tidak ada keraguan bahwa pengadilan mengutamakan pemeliharaan integritas sektor publik.,” kata Eugene Tan, profesor hukum di Singapore Management University.

Dikenal karena membawa balap F1 ke Singapura, Iswaran adalah menteri pertama yang terlibat dalam penyelidikan korupsi sejak tahun 1986 ketika Menteri Pembangunan Nasional Teh Cheang Wan diselidiki karena menerima suap. Teh membantah menerima uang tersebut dan meninggal sebelum dia dapat didakwa secara resmi.

Terakhir kali mantan menteri dari partai berkuasa dijatuhi hukuman penjara di Singapura adalah pada tahun 1975. Menteri Negara Lingkungan Hidup saat itu, Wee Toon Boon, dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena menerima rumah dan tanah dua lantai.

Hakim Hoong menyetujui permintaan agar Iswaran yang berusia 62 tahun dipenjara mulai tanggal 7 Oktober. Ada kemungkinan Iswaran dapat mengajukan banding atas hukuman tersebut, dan pengacara pembelanya menyatakan bahwa penyerahan dirinya tunduk pada permohonan apa pun yang mungkin diajukan.

Jaksa menuntut hukuman tujuh bulan penjara, sementara pengacaranya meminta hukuman tidak lebih dari delapan minggu. Hakim Hoong mengatakan kontribusi Iswaran terhadap pelayanan publik dan Singapura merupakan faktor netral dalam menjatuhkan hukuman. Iswaran menyalahgunakan posisinya dengan mendapatkan hadiah dari Ong, tambah Hoong.

Adapun, Iswaran didakwa dengan 35 dakwaan termasuk suap. Dia diduga memperoleh lebih dari S$403.000 atau US$313.000 dalam bentuk barang mewah termasuk tiket pertunjukan musikal dan pertandingan sepak bola di Inggris.

Sebagian besar tuntutan pengadilan berkaitan dengan interaksi Iswaran dengan taipan Ong Beng Seng, pemilik hak Grand Prix Singapura dan ketua promotor balapan Singapore GP Pte Ltd.

Iswaran kemudian menyetujui pengakuan bersalah atas lima dakwaan termasuk memperoleh 14 botol wiski dan anggur serta sepeda Brompton. Dia mengembalikan lebih dari S$380.000, sementara hadiahnya hangus untuk negara.

Juru bicara Ong menolak berkomentar. Sang maestro properti belum didakwa dan Kejaksaan Agung mengatakan akan mengambil keputusan terhadapnya segera.