Bisnis.com,JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan pendapatan nelayan lokal terancam turun drastis imbas dibukanya keran ekspor pasir hasil sedimentasi laut.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, penambangan pasir laut menyebabkan degradasi ekosistem laut yang berdampak pada perikanan tangkap. Bahkan, masyarakat pesisir utamanya nelayan, terancam kehilangan mata pencaharian akibat penurunan hasil tangkapan ikan.

“Data historis sebelumnya pada 2001 hingga 2009 ikut menunjukkan korelasi negatif antara peningkatan ekspor pasir laut dan produksi perikanan tangkap,” ungkap Huda dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

Dalam studi terbarunya bertajuk 'Siapa Untung dari Ekspor Pasir Laut?', Celios melakukan penelitian dengan asumsi, pertama, elastisitas ekspor pasir laut terhadap produksi perikanan tangkap -0.02%, artinya kenaikan ekspor pasir laut sebesar 1% akan mengurangi produksi perikanan tangkap sebesar 0,02%.

Kedua, volume ekspor pasir laut hanya 2,7 juta meter kubik atau 8,77% dari ekspor global, dan ketiga, harga acuan sebesar Rp186.000 per meter kubik dan PNBP 35% sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.6/2024 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 85/2021.

Hasilnya, sektor perikanan mengalami penurunan cukup dalam, dengan nilai tambah sektor perikanan berkurang sebesar Rp1,59 triliun. Hal ini pada akhirnya memangkas pendapatan nelayan secara total.

“Ditaksir pendapatan nelayan yang hilang Rp990 miliar,” tulis Celios dalam laporannya, dikutip Rabu (2/10/2024).

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menambahkan, ekspor pasir laut berisiko menciptakan pengangguran di kawasan pesisir. Menurutnya, model penambangan pasir laut dengan kapal isap dan pengangkutan tongkang juga cenderung padat modal (capital intensive) bukan padat karya (labor intensive).

Adapun, dalam laporannya, jumlah nelayan lokal diperkirakan berkurang sekitar 36.400 orang dan akan mengubah pencaharian utama dari menangkap ikan ke sektor lainnya.

Biasanya, mereka akan merantau ke perkotaan ataupun beralih menjadi buruh atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan yang belum tentu lebih baik dari sebelumnya.

“Tidak ada korelasi ekspor pasir laut dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing,” kata Bhima.

Sebagaimana diketahui, keputusan pemerintah untuk kembali membuka keran ekspor pasir laut melalui PP No.26/2023 telah memicu kontroversi.

Dalam beleid itu, pemerintah mengizinkan ekspor pasir laut hasil sedimentasi, sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16/2024 juga memperkuat kebijakan ekspor pasir laut.

Keputusan ini sekaligus mencabut larangan ekspor pasir laut yang telah berlaku selama kurang lebih 20 tahun lamanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Konsultan properti Colliers Indonesia melaporkan pertumbuhan pasar properti masih melambat sepanjang kuartal III/2024.

Senior Associate Director Colliers Indonesia Ferry Salonto menyebut, terdapat 2 juta meter persegi area perkantoran yang masih kosong dari total suplai yang ada mencapai 11 juta meter persegi.

“Di Jakarta office lebih dari 11 juta m3 [suplai] dengan tingkat kekosongan hampir 2 juta m3. Ini PR yang cukup berat buat para pengembang perkantoran,” jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (2/10/2024).

Seiring belum menguatnya pasar perkantoran, tambahan pasok pada 2024 diproyeksi menurun. Posisinya hanya tumbuh tipis kurang dari 2% dibandingkan dengan 2023.

Di samping itu, tambahan pasok terbatas ini juga akan terus berlanjut hingga 2026. Ekspansi pasok ke depan diproyeksi masih akan dikontribusi dari gedung-gedung di luar area kawasan bisnis terpadu (central business district/CBD).

Colliers mencatat tingkat hunian atau okupansi area perkantoran area CBD sebesar 73%. Sementara itu, tingkat okupansi untuk area perkantoran di luar CBD posisinya jauh lebih rendah lagi sebesar 69,9% pada kuartal III/2024.

Kendati demikian, tarif dasar sewa dalam 3 bulan terakhir (quarter on quarter/qoq) relatif stabil. Perinciannya, tarif sewa perkantoran di wilayah CBD rata-rata sebesar Rp226.236 per meter persegi.

Sementara itu, tarif dasar sewa rata-rata untuk area perkantoran sebesar Rp158.979 per meter persegi. Kendati pasar belum bergeliat, harga sewa kantor ke depan diproyeksi dapat terjadi peningkatan.

“Untuk mendorong tingkat hunian, pemilik gedung masih akan memberikan paket sewa yang menarik kepada calon penyewa,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menemui Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia versi Munaslub, Anindya Bakrie di Menara Kadin, Rabu (2/10/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Airlangga tiba di Menara Kadin sekitar pukul 10.00 WIB. Adapun Airlangga dan Anindya akan membahas terkait dinamika ekonomi 2-24 dan optimisme masa depan Indonesia.

Ketua Kadin versi munaslub, Anindya Bakrie memuji kinerja Airlangga dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% meski terpuruk pada Covid-19.

“Menko Airlangga sangat spesial, kita lihat hasilnya tanpa arsitektur. Pada Covid waktu itu [kita] terpuruk, kemudian insentif diberikan dan hasilnya dilihat dari sekarang,” kata Anindya di Menara Kadin, Rabu (2/10/2024).

Anindya juga mengatakan pihaknya menyoroti dua poin penting selama 10 tahun yaitu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif serta membuat kebijakan yang progresif dan peduli rakyat.

“Kami melihat juga kebijakan yang diberikan progresif dan peduli rakyat dan memastikan kebersamaan dan keberlanjutan terjamin,” jelas Anindya.

Anindya juga mengaku pihaknya perlu mengundang para menteri untuk melihat rencana-rencana kerja ke depan dan Kadin dapat menjadi mitra strategis pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulfikli Hasan hadir bersama dengan jajaran eselon I ke Menara Kadin. Selain Zulhas, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani juga akan ikut menghadiri pertemuan 24 September lalu.

Keduanya bakal membahas mengenai peta perdagangan Indonesia 5 tahun ke depan.

Anindya mengaku jika pertemuan dengan menteri-menteri akan menjadi salah satu program kerja Kadin ke depan. Dia mengklaim ke depan akan ada menteri-menteri lain yang berdialog dengan Kadin.

Seperti yang diketahui, Anindya sendiri terpilih sebagai Ketua Umum melalui Munaslub, 14 September kemarin. Dia mengatakan esensi Munaslub adalah Kadin dan pemangku kepentingan dapat menjawab tantangan dan peluang 2025.

Putra Aburizal Bakrie tersebut juga mengatakan Indonesia hanya memiliki satu Kadin berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987.

Bisnis.com, JAKARTA - Skema kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) gross split terbaru membuka peluang untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mendapatkan bagi hasil yang lebih besar.

Adapun, regulasi terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ariana Soemanto mengatakan bahwa dengan skema gross split baru, kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga 0% pada kondisi tertentu.

"Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," ujar Ariana dikutip dari siaran pers, Rabu (2/10/2024).

Selain itu, Ariana menyampaikan, aturan gross split baru ini juga membuat wilayah kerja migas nonkonvensional lebih menarik karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95% di awal.

Ariana mengatakan, ada dua wilayah kerja yang dapat segera menerapkan skema gross split baru dengan bagi hasil 93-95%, yakni proyek migas nonkonvensional (MNK) Blok Rokan yang dioperatori oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Kemudian, Wilayah Kerja Gas Metana Batubara (GMB) Tanjung Enim yang dioperatori KKKS asal Australia, Dart Energy (Tanjung Enim) Pte. Ltd, anak usaha NuEnergy Gas Limited. Dart Energy bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Energi Metra Enim dan PT Bukit Asam Metana Enim yang masing-masing menggenggam hak partisipasi 27,5%.

Adapun, aturan baru gross split juga menyederhanakan parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter, agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan. Lima parameter tersebut adalah jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Selain itu, diatur pula total bagi hasil yang kompetitif, yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS migas konvensional pada rentang 75%-95%, berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives. Lalu, terdapat pula aturan mengenai eksklusivitas MNK yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93% untuk minyak dan 95% untuk gas, berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah perlu merogoh kocek hingga Rp1,3 triliun untuk membangun tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Indonesia.

Lantaran mewakili bentuk wajah Negara, Jokowi menilai PLBN pun telah digencarkannya sejak 10 tahun yang lalu atau awal mula pemerintahannya dimulai pada 2014.

Hal ini dia sampaikan meresmikan Tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Indonesia, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/10/2024).

“Dari 2015—2024 telah kami bangun 15 pos lintas batas negara dan 7 PLBN dibangun di 2015—2019 dan 8 plbn dibangun 2020—2024. Hari ini kita akan meresmikan 7 pos lintas batas negara terpadu yang tersebar di Nusa tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Papua Selatan dengan total biaya 1,3 Triliun. Uang yang tidak sedikit,” tuturnya dalam forum itu.

Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan pembangunan PLBN merupakan usaha pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan.

PLBN, kata Jokowi, juga berfungsi sebagai buffer zone atau zona penyangga pertahanan negara Indonesia dan juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan.

Dia pun memerinci bahwa sejumlah hasil pembangungan PLBN di eranya, mulai dari PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memakan anggaran Rp128 miliar.

Kemudian, PLBN Serasan di kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau yang ini menelan biaya Rp145 miliar. Lalu, PLBN Jagowibabang di Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat yang dibangun dengan anggaran Rp224 miliar.

Tak sampai di situ, PLBN Seinyamo di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dibangun dengan biaya anggaran Rp248 miliar, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dibangun dengan anggaran Rp210 miliar.

Lalu, PLBN Ke-6 yaitu Nawang di Kabupaten Malino Provinsi Kalimantan Utara dengan anggaran Rp243 miliar rupiah. Dan yang ketujuh di Yetekun di distrik Ninati, Kabupaten Boven Digul di Papua Selatan, dibangun dengan anggaran biaya Rp127 miliar.

“Keberadaan PLBN terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan dan membuat masyarakat kita di perbatasan makin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga tiket pesawat yang mahal membuat masyarakat tercekik. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berupaya mengatasi persoalan ini dengan mencari sumber masalah.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai penyebab tiket mahal karena avtur, bahan bakar pesawat, saat ini dimonopoli. Budi menuding BPH Migas melindungi produsen avtur untuk monopoli penjualan avtur.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga rata-rata beras di tingkat eceran mencapai Rp14.670 per kilogram (kg) pada Agustus 2024. Bahkan, angka konsumsi beras di Indonesia mencapai sekitar 2,58 juta ton per bulan.

Hal itu disampaikan Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS di kanal YouTube BPS Statistics, Selasa (1/10/2024).

“Rata-rata harga beras di bulan Agustus 2024, di penggilingan sebesar Rp12.808 [per kg], dan di tingkat eceran harganya adalah sebesar rata-rata Rp14.670 per kg,” kata Amalia.

Menurut data BPS, rata-rata harga beras di penggilingan pada September 2024 turun sebesar 0,32% secara bulanan (month-to-month/mtm), dan naik sebesar 0,47% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Perinciannya, di tingkat grosir, BPS mengungkap bahwa terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan dan 4,4% secara tahunan.

Sementara di tingkat eceran, lanjut Amalia, inflasi beras sebesar 0,05% secara bulanan dan 5,91% secara tahunan.

“Sebagai catatan, harga beras yang kami sampaikan ini merupakan harga beras rata-rata yang mencakup dari berbagai jenis kualitas beras dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia,” jelas Amalia.

Berdasarkan data BPS, pada September 2024, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp13.011 per kg. Harganya turun sebesar 0,56% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, harga beras kualitas medium di penggilingan mencapai Rp12.608 per kg atau turun sebesar 0,15%.

Kemudian, harga beras kualitas submedium dipatok Rp12.467 atau naik sebesar 0,26%. Serta, rata-rata harga beras pecah di penggilingan mencapai Rp12.363 per kg atau naik sebesar 3,50%.

Jika dibandingkan dengan September 2023, BPS mencatat rerata harga beras di penggilingan pada periode yang sama tahun ini untuk kualitas premium, submedium, dan pecah masing-masing naik sebesar 0,85%, 5,88%, dan 6,52%. Di sisi lain, beras kualitas medium turun sebesar 0,61%.

Sepanjang September 2023–September 2024, rata-rata harga tertinggi terjadi pada Maret 2024 untuk beras premium. Harganya menembus Rp14.548 per kg. Sedangkan pada Februari 2024 untuk beras medium adalah sebesar Rp14.162 per kg.

Di sisi lain, rata-rata harga terendah untuk beras premium sebesar Rp12.900 per kg terjadi pada September 2023 dan untuk beras medium sebesar Rp12.071 per kg pada Mei 2024.

Beralih ke harga gabah di tingkat petani, BPS mengungkap bahwa gabah kering panen naik sebesar 0,87% secara mtm dan turun sebesar 0,57% secara yoy.

Data tersebut menunjukkan bahwa gabah kering giling turun sebesar 1,16% secara mtm dan sebesar 3,95% secara tahunan.

Selama September 2024, BPS mencatat harga gabah tertinggi di tingkat petani Rp9.090 per kg dan di tingkat penggilingan Rp9.500 per kg.

Kemudian, harga terendah di tingkat petani sebesar Rp4.000 per kg dan tingkat penggilingan sebesar Rp4.100 per kg.

Masih mengacu data yang sama, rata-rata harga di tingkat petani selama September 2024 untuk gabah kualitas GKP naik sebesar 0,87% yoy atau Rp56 per kg, gabah kualitas GKG turun sebesar 1,16% yoy atau Rp83 per kg, dan gabah luar kualitas turun sebesar 0,78% yoy atau Rp48 per kg.

Berikutnya, rata-rata harga GKP di tingkat petani di September 2024 turun sebesar Rp37 per kg atau 0,57% yoy menjadi Rp6.478 per kg.

Selanjutnya, GKG di tingkat petani turun sebesar Rp292 per kg atau turun 3,95% yoy menjadi Rp7.094 per kg. Sedangkan harga gabah luar kualitas naik sebesar Rp90 per kg atau 1,49% yoy menjadi Rp6.133 per kg.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melihat inflasi yang terekam dalam kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) akan berada di batas bawah target pemerintah, yakni 2,5±1%.

"Inflasi relatif terkendali pokoknya di bawah 2,5%, sesuai APBN 2,5±1% [atau di rentang 1,5%—3,5%]," ungkapnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (1/10/2024).

Airlangga mengaku tidak khawatir dengan deflasi bulanan yang terjadi selama lima bulan berturut-turut, sepanjang Indeks Keyakinan Konsumen yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) masih dalam kondisi optimistis, yakni di atas 100 poin.

Pemerintah kini akan fokus mendorong daya beli di berbagai sektor, khususnya bagi kelas menengah yang mengalami penurunan jumlah.

"Termasuk salah satunya kelas menengah itu pembelian sesudah makanan adalah bahan bangunan ataupun perumahan properti," lanjutnya.

Sebagaimana pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. No. 61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang diteken pada 11 September 2024.

Pemberian insentif ini hanya berlaku mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024. Bukan sejak 1 Juli 2024, sebagaimana kebijakan awal PPN DTP 100% yang berakhir pada akhir Juni, dan berlanjut dengan PPN DTP 50% mulai Juli.

Di sisi lain, Airlangga menuturkan pemerintah tengah menfinalisasi kebijakan terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terkait penambahan kuota rumah.

Sebelumnya pada tahun ini pemerintah merencanakan kuota FLPP sebanyak 166.000 unit. Namun, kuota tersebut telah habis. Sementara pemerintah berencana mendorong perekonomian dengan penambahan kuota FLPP.

"Sekarang FLPP sudah habis, tidak ada lagi yang bisa disalurkan. Kemarin sudah disetujui di rapat kabinet paripurna bahwa FLPP naik ke 200.000," ungkapnya.

Adapun, tingkat inflasi Indonesia September 2024 mencapai 1,84% secara tahunan (year on year/YoY). Namun, terjadi deflasi 0,12% secara bulanan (month to month/MtM) yang menyebabkan Indonesia mengalami deflasi lima bulan beruntun.

Adapun kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan minuman dan tembakau, dengan deflasi sebesar 0,59% dan memberikan andil deflasi 0,17%.

Bisnis.com, JAKARTA -Kementerian Perindustrian menyebut lesunya kondisi manufaktur tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain.

S&P Global melaporkan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50 yakni berada di level 49,2 pada September 2024, meskipun indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami peningkatan tipis dari bulan sebelumnya 48,9.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S. Cahyanto mengatakan, secara global, kondisi manufaktur memang masih lesu. Hal ini tercermin dari indeks manufaktur negara-negara lain, seperti China dan Australia yang juga masuk di zona kontraksi.

Selain China dan Australia, Eko juga menyoroti bagaimana PMI manufaktur negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang juga ambruk. PMI manufaktur Vietnam misalnya, yang anjlok dari 52 ke 47.

Tak hanya Vietnam, dirinya juga menyebut bahwa beberapa negara di Eropa juga mengalami keadaan yang serupa, meski tak separah Vietnam.

“Yang naik tuh hanya dua, Indonesia sama Filipina. Myanmar naik tapi masih jauh di bawah. Yang lainnya turun semua [PMI manufaktur],” ujarnya.

Lebih lanjut, Eko menekankan bahwa meski PMI manufaktur Indonesia masih di zona kontraksi, kondisinya mulai membaik. Hal ini menunjukkan optimismepelaku usaha dalam negeri mulai tumbuh dibandingkan beberapa bulan lalu.

“Itu kan menunjukkan bahwa ada optimisme di kalangan pelaku usaha bahwa ini ada sesuatu yang mereka lihat jadi potensi nih,” ucap Eko.

Economics Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith mengatakan, masih lesunya sektor manufaktur RI disebabkan kondisi makro ekonomi global yang sedang lesu pada September.

"Dengan tercepat pada penjualan eksternal dalam waktu hampir 2 tahun dari laporan terkini sangat menonjol di statistik," kata Paul melalui keterangan resminya, Selasa (1/10/2024).

Oleh karena itu, perusahaan tentunya menanggapi dengan mengurangi aktivitas pembelian dan memilih menggunakan inventaris guna menjaga biaya serta efisiensi pengoperasian dengan sangat ketat.

"Namun, perusahaan tetap menaikkan jumlah tenaga kerja karena mereka menyiapkan saat-saat yang baik," imbuhnya.

Paul menuturkan, pengusaha masih berharap kondisi pengoperasian dan perekonomian akan lebih stabil pada tahun mendatang. Optimisme diri tentang perkiraan mendatang membaik pada September hingga level tertinggi selama 7 bulan.

Dalam laporan S&P Global diterangkan bahwa pengoperasian di perekonomian sektor manufaktur Indonesia masih pada laju penurunan pada September yang menggambarkan penurunan lebih lanjut pada output dan permintaan baru.

Inventaris gudang pun terlihat sedikit naik, sementara perusahaan mengurangi aktivitas pembelian menanggapi permintaan pasar yang turun.

Dari segi harga, biaya input naik tinggi, sebagian menggambarkan faktor nilai tukar yang buruk, meski inflasi merupakan yang paling lemah dalam 1 tahun.

Harga diturunkan sedikit untuk pertama kalinya sejak bulan Juni 2023 sebagian besar menanggapi kondisi pasar yang lebih sepi.

Panelis menanggapi bahwa kondisi permintaan pasar masih lamban dan aktivitas klien secara umum lebih rendah dibandingkan sebelumnya pada tahun ini. Permintaan manufaktur global yang turun membebani penjualan eksternal.

Data terkini menunjukkan bahwa ekspor baru turun tajam sejak November 2022 dan selama 7 bulan berturut-turut. Penurunan tingkat sedang pada produksi dan permintaan baru menahan aktivitas pembelian sehingga turun marginal selama 3 bulan berturut-turut.

Sementara itu, penundaaan pengiriman juga terjadi, hal ini terlihat dari perpanjangan waktu pemenuhan pesanan. Hambatan pada pengiriman menyebabkan kenaikan marginal pada inventaris gudang.

Bisnis.com, JAKARTA - Kini presiden ter­­­pilih Pra­­­bowo Subianto sedang meng­­­godok susunan kabinet. Sung­­­­guh, posisi Menteri Keu­­­­ang­­­­­­­­­­an menjadi sangat men­­­de­­­sak dan penting dalam men­g­­­ha­­­dapi penebalan ke­­­ti­­­dak­­sta­­­bilan ekonomi glo­­­bal ke depan. Lantas, apa kri­­­teria menteri keuangan men­­­da­­­tang? Apa tugas dan fungsi ke­­­men­­terian keuangan?

Per­­­aturan Menteri Keu­­­­ang­­­an No­­­mor 118/PMK.01/2021 ten­­­tang Or­­­ga­­­ni­­­sasi dan Tata Ker­­­ja Ke­­­men­­­terian Keuangan me­­­nya­­ta­­­kan bahwa Ke­­­men­­­terian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi­­­dang keuangan negara dan ke­­­ka­­­yaan negara untuk memban­­­tu presiden dalam menyeleng­garakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas itu, kementerian keuangan menyelenggarakan fungsi an­­­tara lain (a) perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan dan pengelolaan pembiayaan dan rasio keuangan negara.

Selain itu, (b) perumusan, penetapan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan, (c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian keuangan.

Kriteria untuk bisa menjadi Menteri Keuangan yang mumpuni sebagai berikut:

Pertama, memenuhi syarat sebagai menteri. Menurut UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, syarat menjadi menteri adalah (a) warga negara Indonesia, (b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (c) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Pasal 15 UU itu membatasi jumlah kementerian paling banyak 34. Namun, UU tersebut direvisi oleh Rancangan Undang-Undang (RUU) bahwa jumlah kementerian tak lagi dibatasi. RUU itu telah disetujui menjadi UU oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 19 September 2024.

Kedua, Menteri Keuangan wajib memiliki kompetensi tinggi lantaran tugas dan fungsi kementerian keuangan yang begitu strategis dan luas cakupannya. Oleh karena itu, menteri keuangan wajib pula memiliki pengalaman yang panjang dan luas dalam bidangnya. Artinya, jam terbang tinggi menjadi faktor kunci untuk mampu mengemban tugas yang demikian sentral seperti pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketiga, Menteri Keuangan bukan posisi untuk coba-coba sehingga dapat diserahkan kepada seorang yang belum teruji karena tantangan begitu tinggi seperti ekonomi global yang suram. Namun, keberanian bank sentral AS The Fed untuk menurunkan suku bunga acuan (The Fed Fund Rate/FFR) 50 basis poin (bps) (0,50%) menjadi 4,75—5% pada 18 September 2024 menjadi sinar harapan baru.

Apalagi, The Fed akan melanjutkan penurunan 50 bps (0,50%) pada 2024. Pemangkasan itu terus berlanjut hingga 100 bps (1%) pada 2025 dan 50 bps (0,50%) pada 2026. Sungguh, prediksi itu merupakan prospek ekonomi global yang akan lebih bersinar.

Dengan keberanian tinggi dan pertimbangan matang, sebelumnya Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan BI 25 bps (0,25%) dari 6,25% sejak April 2024 menjadi 6%. Hal itu akan menjadi sentimen positif bagi pasar modal, mendorong kenaikan pengucuran kredit perbankan dan menggairahkan sektor riil. Nilai tukar rupiah pun bakal lebih menguat terhadap US$.

Keempat, upaya bank sentral itu belum cukup. Kementerian Keuangan wajib melakukan kebijakan fiskal yang saksama. Lihat saja APBN 2025 senilai Rp3.621,3 triliun. Target pendapatan negara Rp3.005,12 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,6 triliun dan penerimaan hibah Rp581,1 miliar.

Sebaliknya, target belanja negara Rp3.621,3 triliun naik 8,9% dibandingkan pada 2024. Alhasil, defisit akan lebih tinggi menjadi 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) mendekati ambang batas 3%.

Pertanyaannya, sejauh mana APBN itu mampu memacu pertumbuhan ekonomi dengan target pertumbuhan ekonomi 5,2% mengingat APBN merupakan motor utama pembangunan yang harus berkelanjutan? Lirik pula warisan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Kaltim yang telah menyerap anggaran Rp72,3 triliun wajib dilanjutkan. Namun, anggaran hanya Rp143,1 miliar pada 2025 yang menyiratkan rendahnya spirit untuk segera menuntaskan IKN.

Ingat kebijakan fiskal harus menantang (challenging) tetapi masuk akal (reasonable) dan terukur (measurable). Untuk itu, diperlukan Menteri Keuangan yang mempunyai integritas tinggi dalam melakukan kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Hal itu bertujuan final untuk mencegah kebocoran APBN.

Kelima, menteri keuangan wajib seorang profesional selain memiliki kepemimpinan yang kuat (strong leadership), tidak mudah ‘masuk angin’ oleh bisikan kanan kiri yang tidak jelas.

Keenam, menteri Keuangan hendaknya bukan dari partai politik karena untuk menjaga profesionalisme. Lagi pula, hal itu bertujuan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat bukan hanya kelompok tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA - Pasar komoditas dan saham global akan mengalami volatilitas yang cukup besar menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang dipicu serangan rudal yang dilancarkan Iran ke Israel.

Laporan dari Bank Mandiri yang dikutip pada Rabu (2/10/2024) menjelaskan, serangan itu dilakukan sebagai balasan atas operasi Israel terhadap Hizbullah, menyusul tewasnya seorang pemimpin Hizbullah.

Israel juga telah berjanji akan membalas, dengan Perdana Menteri Netanyahu menyatakan Iran akan membayar atas tindakannya. Sementara itu, kapal perusak Angkatan Laut AS membantu Israel dengan mencegat rudal Iran, yang menunjukkan dukungan kuat AS.

"Konflik telah meningkat, menimbulkan kekhawatiran atas ketidakstabilan regional lebih lanjut dan dampak ekonomi," jelas laporan tersebut.

Serangan tersebut juga telah memicu kenaikan harga minyak dunia dan aset safe haven. Tercatat harga minyak jenis Brent dan WTI melonjak hingga lebih dari 2% menyusul serangan rudal Iran terhadap Israel. Hal tersebut didorong oleh kekhawatiran akan potensi gangguan pasokan di wilayah tersebut.

Sementara itu, aset safe haven seperti emas mengalami peningkatan lebih dari 1% karena investor berusaha melindungi diri dari meningkatnya risiko geopolitik.

Adapun, pasar saham terpantau turun, dengan indeks utama di AS dan negara-negara lain jatuh karena kepercayaan investor melemah seiring dengan meningkatnya ketegangan.

Laporan itu menambahkan konflik ini juga berpotensi memicu gangguan pada rute perdagangan global. Kekhawatiran meningkat tentang kemungkinan penutupan Selat Hormuz, rute penting untuk pengiriman minyak global, meski pasar masih memperkirakan jalur tersebut akan tetap terbuka untuk saat ini.

"Serangan tersebut telah meningkatkan risiko geopolitik, yang memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih luas yang dapat menimbulkan volatilitas lebih lanjut di pasar komoditas dan keuangan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah komoditas pangan menunjukkan pergerakan harga yang bervariasi. Hari ini, harga cabai sudah berangsur turun, sedangkan harga telur ayam masih terus merangkak naik.

Melansir dari laman Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Rabu (2/10/2024) pukul 08.17 WIB, harga telur ayam ras masih naik 2,53% menjadi Rp29.210 per kilogram (kg).

Harga kedelai biji kering impor juga dalam tren naik 1,2% menjadi Rp10.920 per kg. Diikuti juga oleh kenaikan harga bawang putih 0,13% menjadi Rp39.750 per kg.

Selanjutnya, harga gula konsumsi juga naik tipis 0,06% menjadi Rp17.940 per kg dan tepung terigu curah naik 0,20% per kg.

Terakhir, jagung ternak dan ikan kembung menjadi dua komoditas terakhir yang mengalami kenaikan harga. Posisinya masing-masing meningkat 6,32% dan 3,04% menjadi Rp6.390 per kg untuk jagung ternak dan Rp38.340 per kg untuk ikan kembung.

Adapun, seluruh jenis beras kompak turun harga hari ini. Harga beras premium turun 0,06% menjadi Rp15.530 per kg, beras medium turun 0,81% menjadi Rp13.500 per kg, dan beras SPHP turun 0,24% menjadi Rp12.540 per kg.

Harga bawang merah turun 0,64% menjadi Rp28.030, harga cabai merah keriting turun 0,45% menjadi Rp31.090 per kg, dan cabai rawit turun 4,53% menjadi Rp42.530 per kg.

Lalu, harga daging sapi murni turun 0,71% menjadi Rp133.820 per kg dan telur ayam ras turun 0,26% menjadi Rp34.430 per kg. Ikan tongkol turun 0,44% menjadi Rp31.350 per kg dan ikan bandeng turun signifikan 8,03% menjadi Rp30.790 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,99% menjadi Rp18.040 per liter, minyak goreng curah turun 1,04% menjadi Rp16.160 per liter, dan tepung terigu kemasan (non-curah) turun 0,53% menjadi Rp13.060 per kg.