Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat telah membangun 2.432 kilometer (km) jalan tol baru selama 10 tahun menjabat. Pembangunan tol tersebut paling masif terjadi di wilayah Jawa dan Sumatra.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyebut total panjang tol baru yang dibangun Jokowi di wilayah Jawa mencapai 1.857 kilometer.

Kemudian, Jokowi juga rajin membangun konektivitas tol di luar Jawa, di mana Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) memiliki portofolio terpanjang mencapai 1.138 km.

“Kalimantan 145 km, Sulawesi 61 km, Bali 10 km,” tulis Ditjen Bina Marga dalam unggahan akun Instagram resminya, dikutip Jumat (27/9/2024).

Dari data tersebut, Jokowi rata-rata membangun sepanjang 270 km tol baru setiap tahunnya. Di mana, saat ini total ruas tol yang telah beroperasi mencapai 3.212 km.

Selain jalan tol, Jokowi juga telah membangun 5.999 km jalan nasional baru. Di antaranya jalan perbatasan (Papua, Kalimantan, NTT), Jalan Trans Papua dan Kalimantan, Jalan Lintas Selatan Jawa.

Alhasil, saat ini jalan nasional yang ada telah mencapai 47,6 km dengan kondisi kemantapan mencapai 92%.

Kemudian, Jokowi juga telah membangun 125.904 jembatan baru. Di antaranya adalah Jembatan Youtefa (Papua), Pulau Balang (Kaltim), Pak Kasih (Kalbar), Teluk Kendari (Sultra), Merah Putih (Ambon), Musi IV (Sumsel), dan Penggantian Jembatan Callender Hamilton (CH) di Banten, Jabar, Jateng, dan Jatim.

Serta membangun 583 unit jembatan gantung di Sepan Kareho (Kalbar) dan Wear Fair (Maluku).

Terakhir, Jokowi berhasil membangun 27.673 meter flyover atau underpass. Di antaranya fly over Juanda (Jatim), Kopo (Bandung), Ganefo (Jateng), underpass Jatingaleh (Jateng), dan Simpang Tugu Ngurah Rai (Bali).

Bisnis.com, JAKARTA — Bak langit dan bumi, kenaikan pendapatan antara orang-orang terkaya di Indonesia dengan masyarakat umum semakin timpang.

Hal itu terekam dalam Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios).

Celios menjelaskan bahwa dalam beberapa dekade terakhir Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi di sana terhampar ketimpangan ekonomi yang semakin dalam. Kondisi itu di antaranya tergambar dari laju peningkatan pendapatan maupun harta kekayaan.

Berdasarkan riset Celios, sejak 2020 pendapatan tiga orang terkaya di Indonesia telah melesat naik lebih dari tiga kali lipat. Di sisi lain, upah pekerja hanya naik 15% dalam periode tersebut.

"Pekerja perlu bertahan lebih keras seiring pertumbuhan upah yang hanya naik 15% ketika tiga triliuner teratas justru mengalami lonjakan kekayaan 174%," tertulis dalam laporan Celios, dikutip pada Jumat (27/9/2024).

Celios merujuk pada daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes dan daftar kekayaan para menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Analisis juga dilakukan terhadap data kuantitatif yang mencakup distribusi pendapatan, distribusi kekayaan, indeks gini, tingkat kemiskinan, dan indikator ekonomi lainnya.

Temuan itu menggambarkan bahwa sebagian besar kekayaan dan kesempatan seringkali terkonsentrasi di tangan sekelompok orang kaya, dengan akses dan privilese lebih besar, sehingga mampu memperkaya diri jutaan kali lebih banyak.

"Mereka mendapatkan keuntungan dari kebijakan, investasi, dan peluang yang tidak tersedia bagi masyarakat kelas bawah," tertulis dalam laporan itu.

Celios juga memberikan analogi ketimpangan itu, yakni gabungan harta 50 orang terkaya bisa membayar seluruh gaji pekerja di Indonesia selama satu tahun. Dari sisi nilai pun kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta masyarakat pada umumnya.

Ketimpangan juga tergambar dari kesejahteraan guru honorer, yang menjadi potret kerentanan pekerja di sektor layanan dasar. Padahal, guru merupakan sosok penting untuk memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM), juga untuk memenuhi jargon Indonesia Emas 2045.

Perbesar

Celios, yang mengutip riset Institute for Demographic and Poverty Studies, melaporkan bahwa terdapat 74,3% guru honorer berpenghasilan di bawah Rp2 juta. Bahkan, 46,9% atau hampir separuh guru honorer di Indonesia berpenghasilan di bawah Rp1 juta.

Ketimpangan itu juga, menurut Celios, mestinya mendorong pemerintah untuk lebih optimal mengenakan pajak kepada orang-orang super kaya. Pasalnya, kelompok tersebut memiliki kemampuan dan peluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Terdapat potensi pajak kekayaan hingga Rp81,6 triliun dari 50 orang terkaya di Indonesia. Berdasarkan perhitungan Celios, pajak itu dapat digunakan untuk membiayai 15,1 juta orang untuk program makan bergizi gratis selama setahun, membangun 339.836 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga untuk restorasi 3,2 juta hektare hutan bakau.

Hal serupa juga dapat dikenakan pajak pejabat publik atau para pembantu Jokowi. Berdasarkan catatan Celios, total kekayaan para menteri mencapai Rp24,52 triliun per Februari 2024. Potensi pajak kekayaan dari para menteri Jokowi itu mencapai Rp490,35 miliar.

Rekomendasi Kebijakan Atasi Ketimpangan

Celios pun merekomendasikan setidaknya lima kebijakan praktis agar ketimpangan tersebut tidak semakin parah. Pertama, pembatasan penghindaran dan pengampunan pajak pada individu atau perusahaan super kaya (tax amnesty dan family office).

Kedua, transparansi data dan pelaporan pajak perusahaan multinasional. Ketiga, pengungkapan pemilik sebenarnya (beneficial ownership) semua perusahaan, yayasan, dan entitas menuju pembuatan pendaftaran aset global.

Keempat, kerja sama internasional pengungkapan pajak. Kelima, pengurangan konsentrasi kepemilikan saham perusahaan sentralistis pada segelintir orang, baik dengan konsep koperasi, konsep melibatkan karyawan dalam dewan (BOD) perusahaan, memberikan sebagian saham untuk misi sosial dan lingkungan, dan transisi perusahaan menuju lebih demokratis atau dimiliki bersama (coopetition).

Director of Fiscal Justice Celios Media Wahyudi Askar pun tidak menampik bahwa perekonomian Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kendati demikian, sejalan dengan itu ketimpangan ekonomi juga semakin dalam.

"Pengukuran yang terlalu berfokus pada angka-angka makroekonomi sering kali melupakan makna hakiki dari pembangunan, yaitu memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat," jelas Media dalam laporan Celios, dikutip pada Jumat (27/9/2024).

Bisnis.com, SERANG – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sepanjang tahun ini hingga Agustus 2024, pemerintah telah membayarkan bunga utang senilai Rp315,6 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kemenkeu ⁠Riko Amir menyampaikan, realisasi pembayaran bunga utang ini on track atau masih dalam jalur, di mana outlook tahun ini senilai Rp499 triliun.

“Hingga Agustus 2024 Rp315,6 triliun, ini dalam koridor Rp499 triliun sampai dengan akhir tahun yang kita bayarkan,” ungkapnya dalam Media Gathering APBN 2024, Kamis (26/9/2024).

Riko menuturkan pihaknya terus optimistis sampai akhir tahun, pembiayaan untuk defisit termasuk pembayaran bunga utang dapat dilakukan sesuai rencana pada tahun ini.

Mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, pada tahun 2024 kondisi pasar keuangan sangat volatile, yang berdampak pada peningkatan beban bunga yang ditanggung oleh pemerintah.

Secara historis sejak 2020, pembayaran bunga utang cenderung meningkat.

Pada 2020 tercatat pemerintah membayar bunga utang senilai Rp314,1 triliun. Kemudian pada 2021 pemerintah membayar bunga utang senilai Rp343,5 triliun.

Kemudian pada 2022 pembayaran utang kembali naik, menjadi Rp386,3 triliun, pada 2023 senilai Rp439,9 triliun, dan Rp499 triliun pada outlook 2024.

Sementara tahun depan, pemerintah berencana membayar bunga utang senilai Rp552,9 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) resmi menyetujui 6 usulan KEK baru serta satu proyek perluasan KEK Nongsa di Batam. Di mana, usulan KEK baru tersebut memiliki target investasi mencapai Rp1.089,84 triliun.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penetapan 6 KEK baru tersebut bakal menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan pekerjaan.

“Semua usulan KEK ini akan segera disiapkan regulasinya dan kami menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dapat rampung pada minggu kedua Oktober 2024,” jelas Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (27/9/2024).

Sejalan dengan hal itu, Dewan Nasional KEK akan terlebih dahulu merekomendasikan kepada Presiden untuk penetapan PP atas 6 KEK baru dan penambahan luasan untuk KEK Nongsa.

Adapun, berikut rincian 6 KEK baru dan usulan perluasan KEK Nongsa yang bakal diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

Pertama, KEK industri Halal Sidoarjo yang terletak di Jawa Timur. Kawasan ini memiliki luas lahan sebesar 796,65 Ha dengan target realisasi investasi sebesar Rp 97,8 Triliun pada 2054 dan target tenaga kerja sebanyak 317.670 orang.

KEK ini diusulkan oleh PT Makmur Berkah Amanda dengan rencana kegiatan usahanya yaitu produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi.

Kedua, KEK VCIP di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang diusulkan oleh PT Batuta Chemical Industrial Park. KEK ini dirancang untuk menjadi pusat industri yang berfokus pada sektor manufaktur dengan luas lahan mencapai 748,9 hektar.

Dengan potensi total tenaga kerja sebanyak 432.964 orang, KEK BCIP memiliki target realisasi investasi sebesar Rp 61,51 Triliun pada 2054.

Ketiga, KEK Patimban yang berlokasi di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. KEK ini akan bergerak di sektor manufaktur diusulkan oleh PT Wahana Mitra Semesta dengan kegiatan usaha produksi pengolahan hilirisasi petrokimia, baterai EV, dan semiconductor, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi.

KEK Patimban diusulkan dengan luas lahan sebesar 511 Ha yang dengan total realisasi investasi nya sebesar Rp 141,6 Triliun di 2054 dengan target tenaga kerja sebanyak 156.154 orang.

Keempat, KEK Subang yang juga berlokasi di Provinsi Jawa Barat. KEK yang diusulkan oleh PT Aneka Bumi Cipta ini juga akan bergerak di sektor manufaktur. Di mana, KEK Subang menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 134,59 Triliun dengan luas lahan mencapai 481,93 Ha.

KEK Subang memiliki kegiatan usaha produksi dan pengolahan perakitan mobil listrik dan logistik dan distribusi. PT BYD Auto Indonesia yang bergerak di bidang mobil listrik. Ditargetkan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 95.139 orang.

Kelima, KEK Mangkupadi terletak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, merupakan usulan oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). Dengan luas lahan mencapai 11.696,53 hektar, KEK ini ditargetkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 140.796 orang dan merealisasikan investasi sebesar Rp 504 triliun

Fokus utama dari KEK Mangkupadi adalah pengembangan sektor manufaktur, khususnya dalam produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi terbarukan. di mana PT Kalimantan Aluminium Industri yang bergerak di bidang smelter aluminium menjadi anchor investor dari KEK ini.

Keenam, KEK Kawasan Industri Terpadu Batang yang berada di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. KEK Kawasan Industri Terpadu Batang yang diusulkan oleh PT Kawasan Industri Terpadu Batang menargetkan realisasi investasinya mencapai Rp 130,3 triliun dengan luas lahan sebesar 2.886,87 Ha dan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 325.651 orang.

Terakhir, usulan perluasan lahan di KEK Nongsa seluas 22,43 Ha dengan target realisasi investasi sebesar Rp 20,07 Triliun.

Adapun, usulan perluasan KEK Nongsa adalah untuk pengembangan data center yang di mana pengusul dari KEK ini adalah PT Taman Resor Internet dengan kegiatan usaha dari KEK Nongsa yaitu pariwisata, dan riset, pengembangan teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kencana Energi Lestari Tbk (Kencana Energy) dengan bangga mengumumkan penunjukan Dr. Anggawira, M.M., M.H., Associate Prof., yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BPP HIPMI dan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (ASPEBINDO), sebagai Komisaris Utama PT Tirta Energi Cemerlang, anak perusahaan dari Kencana Energy.

Berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 26 September 2024, Pemegang Saham PT Tirta Energi Cemerlang sepakat menunjuk Dr. Anggawira untuk memimpin Dewan Komisaris perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Salu Uro, yang berlokasi di Sulawesi Selatan.

"Bergabung dengan Kencana Energy Grup memberikan kesempatan untuk memberikan pandangan baru dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Saya berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai visi perusahaan untuk mendukung transisi energi menuju energi hijau,” jelas Dr. Anggawira.

Kencana Energy adalah perusahaan yang fokus pada pengembangan energi terbarukan, terutama melalui pengoperasian PLTA di berbagai wilayah di Indonesia.

Bisnis.com, SERANG – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menghitung potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ekspor pasir laut yang baru-baru ini berlaku, setelah 20 tahun vakum.

Direktur Penerimaan Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo menjelaskan saat ini instansinya belum menentukan target ekspor secara nilai dan volume, baik tahun ini maupun tahun depan.

Melihat Harga Patokan pasir laut yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Wawan membuat perhitungan kasar dari potensi penerimaan negara.

“Kalau saja yang diekspor 50 juta meter kubik, maka kemungkinannya Rp2,5 triliun dengan harga 93.000, dikali tarif [PNBP] 30%-35%,” ungkapnya dalam Media Gathering APBN 2025, Kamis (26/9/2024).

Menurut ketentuan KKP, harga patokan untuk pemanfaatan di dalam negeri dipatok senilai Rp93.000/meter kubik, sementara luar negeri senilai Rp186.000/meter kubik.

Berdasarkan perhitungan Bisnis, bila sedimen yang diekspor sebesar 50 juta meter kubik, harga yang digunakan adalah Rp186.000 per meter kubik. Sehingga total harganya adalah Rp9,3 triliun.

Sementara tarif PNBP pemanfaatan luar negeri pasir laut, sebagaimana PP No. 85/2021, yakni sebesar 35%. Artinya, PNBP yang diterima negara dari ekspor 50 juta metrik ton pasir laut, yakni 35% x Rp9,3 triliun = Rp3,25 triliun.

Wawan menegaskan, bahwa perdagangan pasir sedimen baik dalam negeri dan luar negeri tersebut harus dilakukan penelitian terlebih dahulu.

Pasalnya, mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/2023 tentang Barang yang dilarang untuk diekspor, terdapat spesifikasi khusus.

Mulai dari ukuran hasil sedimentasi laut, persentase kandungan, seperti kerang, perak, silika, dan kandungan mineral lainnya.

“Kalau ada mineral kan nggak boleh [ekspor]. Nanti akan ada penelitiannya. Pasti ada tim penilaian dari KKP. Mungkin bisa dengan KLHK untuk melihat apa betul-betul sedimen tidak ada kandungan mineral berharga,” jelasnya.

Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai eksekutor siap melakukan pengawasan atas kegiatan ekspor tersebut.

“Bea cukai hanya jadi eksekutor kalau ada ekspor. Kami hanya persiapkan memberikan pelayanan dan pengawasan ketika ekspornya dilakukan,” ujar Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis (DJBC) M. Aflah Farobi.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga pangan hari ini mayoritas mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Beberapa komoditas pangan yang harganya naik yaitu beras medium, bawang putih, cabai merah hingga telur.

Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (27/9/2024) pukul 07.53 WIB, harga beras medium stagnan sebesar Rp13.590 per kg.

Harga beras SPHP mengalami kenaikan 0,16% menjadi Rp12.600 per kg. Sedangkan, harga beras premium naik 0,52% dari hari sebelumnya menjadi Rp15.580per kg.

Komoditas lain yang harga nya naik yaitu bawang putih bonggol naik 0,84% menjadi Rp39.850 per kg, sementara bawang merah turun 0,25% menjadi Rp27.540 per kg.

Tak hanya itu, kedelai biji kering impor juga naik harganya 0,93% menjadi Rp10.900 per kg dan harga jagung tingkat peternak naik 3,65% menjadi Rp6.250 per kg.

Adapun, harga cabai merah keriting mengalami kenaikan 3,33% menjadi Rp33.200 per kg dan harga cabai rawit merah turun 0,33% menjadi Rp45.190 per kg.

Di samping itu, harga daging ayam ras juga naik 1,53% menjadi Rp35.160 per kg. Sementara, harga telur ayam ras naik 2,75% menjadi Rp29.130 per kg.

Selanjutnya, harga daging sapi murni naik 0,02% sebesar Rp134.700 per kg. Di sisi lain, harga gula konsumsi naik 0,28% menjadi Rp17.840 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp17.900 per liter atau turun 0,94% dari hari sebelumnya.

Di sisi lain, harga tepung terigu curah turun 0,10% menjadi Rp10.150 per kg. Sedangkan, minyak goreng curah turun 2,88% menjadi Rp15.840 per liter.

Berbagai jenis ikan seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng memiliki harga bervariasi. Harga ikan kembung hari ini yaitu Rp40.790 per kg atau naik 9,42% dari hari sebelumnya.

Sementara itu, harga ikan tongkol naik 5,21% menjadi Rp33.500 per kg dan ikan bandeng turun 1,18% menjadi Rp32.720 per kg.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP) menggelar pemilihan ketua umum hari ini, Jumat (27/9/2024), untuk menentukan pengganti Perdana Menteri Fumio Kishida yang mengundurkan diri pada awal September lalu.

Pemimpin LDP yang baru juga turut menggantikan posisi Kishida sebagai perdana menteri karena LDP menjadi partai berkuasa di Jepang.

Melansir Bloomberg, pelaku pasar juga menantikan hasil dari pemilihan ini siap untuk menghadapi potensi dampak terhadap ekonomi Jepang, utamanya dampak terhadap kebijakan moneter bank sentral Jepang, Bank of Japan (BOJ).

Hal ini karena mundurnya Perdana Menteri Fumio Kishida dipandang berpotensi membuka jalan bagi Bank of Japan untuk melanjutkan pengetatan moneternya. Meskipun BOJ bekerja independen dari pemerintah, bank sentral secara teratur telah menjadi sasaran tekanan politik.

Phillip Wool, kepala manajemen portofolio di Rayliant Global Advisors mengatakan, terlepas dari siapa yang menang, BOJ harus terbiasa dengan para politisi yang berbicara lebih sering untuk mencoba mempengaruhi bank sentral.

“Hal ini akan membuat frustrasi, namun ini adalah sebuah kenyataan bahwa inflasi dan kebijakan BOJ jauh lebih penting di benak para pemilih,” jelasnya seperti dikutip Bloomberg, Jumat (27/9/2024).

LDP akan memilih 9 kandidat pemimpin, namun calon mengerucut pada tiga kandidat utama. Politisi LDP yang telah lama menjabat, Shigeru Ishiba dan Shinjiro Koizumi, keduanya dipandang cukup hawkish dalam hal kebijakan moneter.

Di sisi lain, Sanae Takaichi, yang jika terpilih bisa menjadi perdana menteri wanita pertama Jepang, ingin mempertahankan suku bunga rendah.

Di sisi lain, Atase Pers Kedutaan besar Jepang di Indonesia Ryutaro Kubo mengungkapkan kandidat kuat pengganti Kishida mengerucut pada Takaichi dan Koizumi.

Kubo menuturkan, dari sisi politik, Takaichi merupakan calon yang lebih konservatif dibandingkan dengan Koizumi yang cenderung liberal. Dia menuturkan, Takaichi sangat dekat dengan eks Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Kedua calon ini juga memiliki pandangan yang berbeda pada beragam hal.

”Koizumi menjanjikan pengembangan energi terbarukan atau clean energy jika terpilih sebagai Ketua umum dan Perdana Menteri,” kata Kubo dalam Media Visit Kedutaan Besar Jepang di Indonesia ke Bisnis Indonesia, Kamis (26/9/2024).

Sementara itu, Kubo mengatakan Takaichi berencana untuk menggalakkan lagi penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai sumber energi.

Dari sisi ekonomi, dia mengatakan Takaichi menyebut bank sentral Jepang dan Kementerian Keuangan setempat kerap lebih mementingkan kebijakan fiskal ketimbang kehidupan Perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, Takaichi telah berjanji akan lebih mengutamakan perekonomian rakyat ketimbang kebijakan fiskal.

Takaichi dipandang sebagai pendukung setia kebijakan moneter yang longgar. Awal pekan ini, dia mengatakan bahwa menaikkan suku bunga adalah hal yang salah. Dukungannya terhadap platform kebijakan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe menjadi faktor pembeda terbesar dibandingkan calon lainnya.

Penundaan kenaikan suku bunga BOJ dapat membuat mata uang Jepang tetap lemah. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi saham-saham perusahaan elektronik dan produsen mobil yang mengekspor. Hal ini juga dapat menarik peningkatan di sektor pariwisata.

Analis pendapatan tetap Mitsubishi UFJ MS Securities Co. Naomi Muguruma mengatakan pasar akan bereaksi dengan pelemahan yen dan kenaikan harga saham jika Takaichi memenangkan pemilihan LDP.

“Ada kesan bahwa kebijakan fiskal akan diperluas dan pelonggaran moneter akan diperpanjang,” jelasnya, seperti dikutip Bloomberg.

Sementara itu, mengutip Reuters pada Kamis (26/9/2024), Koizumi mengatakan pada dasarnya dia akan meneruskan kebijakan ekonomi pemerintahan Kishida saat ini jika terpilih sebagai Ketua Umum LDP dan kemudian Perdana Menteri Jepang.

“Saya bertujuan untuk memperkuat kekuatan ekonomi Jepang sehingga pertumbuhan dapat dicapai bahkan di era di mana inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi hidup berdampingan,” kata Koizumi dalam konferensi pers pencalonan dirinya sebagai Ketua umum LDP belum lama ini.

Jika menjadi perdana menteri, Koizumi berjanji akan segera menyusun paket ekonomi baru untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah yang terkena dampak kenaikan biaya hidup.

Dampak terhadap Indonesia

Ryutaro Kubo menjelaskan proses pemilihan ketua umum partai LDP akan dimulai pada hari ini. Setelahnya, calon yang terpilih akan dilantik sebagai Perdana Menteri Jepang pada 1 Oktober 2024 mendatang, beberapa hari sebelum pelantikan presiden terpilih RI Prabowo Subianto pada 20 Oktober.

"Sehingga, baik Jepang maupun Indonesia akan sama-sama memiliki pemimpin baru pada Oktober 2024 mendatang seiring dengan dilantiknya Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia," kata Kubo.

Kubo menuturkan, terpilihnya pemimpin baru baik di Jepang maupun Indonesia akan berdampak pada perubahan kebijakan masing-masing negara pada beragam topik. Namun, Kubo menegaskan pihak Jepang berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan kerja sama yang optimal dengan Indonesia ke depannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran Pen­­­da­­­patan Be­­­lan­­­­ja Negara (APBN) 2025 su­­dah di­­­­se­­­pakati dalam si­­­dang Paripurna pada tang­­­gal 19 September 2024.

Ten­­­tunya ini menjadi kabar baik dan angin segar bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk bagi pelaku usaha. Berbagai spekulasi yang berkembang terkait dengan proses transisi dan kondisi APBN yang se­­­lama ini masih misteri, telah ter­­­­jawab dengan jelas.

Ar­­­si­­­tek­­­tur APBN 2025 di­­­desain untuk mendukung transisi agar berlajan efektif dengan menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Berbagai prog­­­ram prioritas yang selama ini telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat t­e­­­tap dilanjutkan, bahkan di­­­perkuat dengan berbagai program unggulan al. Prog­­­ram makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, sekolah unggulan, dan lumbung pangan nasional. Tentunya itu semua patut kita syukuri, diharapkan dapat modal yang kuat untuk menyongsong dinamika perekonomian ke depan.

Saat ini, perekonomian glo­­­bal masih dibayangi risi­­ko ketidakpastian yang ting­­­gi, terutama dipengaruhi oleh tensi geopolitik yang masih eskalatif, perlambatan ekonomi China, gejolak di Amerika Serikat dan Eropa, diikuti dengan fragmentasi dan proteksionisme sehingga memicu terganggunya rantai pasok, volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap inflasi, suku bunga dan nilai tukar.

Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekono­mi masih resilien ditopang daya beli yang terjaga dan inflasi yang terkendali dengan kebijakan fiskal yang responsif dan antisipatif. Ter­­­masuk kontribusi neraca perdagangan yang masih surplus sebagai hasil penghiliran.

Kinerja Fiskal juga menunjukan perbaikan yang tere­­flek­­­si dari penerimaan negara yang makin meningkat, defi­­sit makin terkendali pada le­­­vel 1,61% PDB (2023) de­­ngan keseimbangan primer yang surplus pertama kali se­­­jak 2012 dan rasio utang yang menurun pada level 39,21% PDB (2023).

Dalam pelaksanaan APBN 2024, sangat dipengaruhi di­­­namika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, vo­­­latilitas harga komoditas dan berbagai agenda pembangunan yang harus dijaga tetap op­­timal. Untuk menjaga agar APBN tetap kredibel dan sustainable ditengah ketidakpastian global maka upaya yang ditempuh sebagai berikut.

Pertama, mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi dan daya beli masyarakat. Kedua, mendisiplinkan pengelolaan fiskal melalui pengendalian defisit dibawah 3% PDB, menjaga utang da­­­lam batas manageable, dan mendorong penerbitan SBN secara oportunistik. Ketiga, memperkuat kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan.

APBN 2025 didesain untuk mendukung keberlanjutan, pe­­nguatan dan akselerasi agar transisi efektif dengan tetap menjaga APBN sustainable.

Dengan mencermati perkembangan terkini dan pros­­­­­pek perekonomian ke depan, serta mempertimbangkan berbagai kompleksitas tantangan yang dihadapi, Pe­­­­merintah bersama DPR RI, menyepakati asumsi da­­­sar makro pada APBN Ta­­­hun Anggaran 2025. Per­­­tumbuhan ekonomi sebesar 5,2%; inflasi terkendali sebesar 2,5%; nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000/US$; suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0%; ICP disepakati sebesar US$82 per barel; dan lifting minyak disepakati sebesar 605.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Untuk itu APBN 2025 di­­­de­­­sain untuk menjaga ”Sta­bilitas, Inklusivitas dan Ke­­­­ber­­­lanjutan”. Untuk mengan­­­­tisipasi ketidakpastian, se­­­kaligus mewujudkan kesejahteraan dan mendistribusikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia melalui ”ak­­­selerasi pertumbuhan eko­­­no­­mi yang inklusif dan ber­­­kelanjutan”.

APBN Tahun Anggaran 2025 menjadi pilar penting un­­­tuk menjaga keberlanjut­­an, penguatan untuk ak­­se­­­lerasi pencapaian visi In­­­do­­­nesia Emas 2045. APBN di­­­de­­­sain untuk mendukung transisi agar dapat berjalan efektif. Menjaga keberlanjutan reformasi struktural yang selama ini sudah dilakukan serta menjaga agar kebijakan fiskal tetap sehat dan kredibel dalam jangka menengah-panjang,

APBN 2025 yang sehat, kre­­­dibel dan efektif diharapkan menjadi fondasi untuk visi Indonesia Emas 2045. Un­­­tuk itu diperlukan upaya kon­­­sistensi penyehatan fiskal melalui collecting more, spen­­­ding better dan prudent serta innovative financing. Op­­­timalisasi pendapatan ne­­­gara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi yang diperkirakan mencapai se­­­besar Rp3.005,1 triliun, yang terutama didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. Belanja Ke­­­men­­­terian/Lembaga (K/L) tahun 2025 sebesar Rp1.160,1 triliun antara lain un­­­tuk mendukung keberlanjutan program prioritas maupun penguatan program ung­­­gulan pemerintahan baru. Per­­­inciannya, Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp71 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, sekolah unggulan Rp2 tri­­­liun, pemeriksaan kesehat­­­an gratis Rp3,2 triliun, penuntasan TB Rp8 triliun, lumbung pangan nasional Rp15 triliun, Rumah Sakit ber­­­kualitas Rp1,8 triliun.

Transfer ke Daerah (TKD) di­­­sepakati sebesar Rp919,9 triliun diarahkan untuk penguatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, peningkatan be­­­lanja produktif, penguatan lo­­cal taxing power, serta mem­­­percepat konvergensi an­­­tardaerah. Defisit APBN Ta­­­hun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2,53% PDB atau secara nominal sebesar Rp616,2 triliun, dengan pembiayaan utang diperkirakan se­­­besar Rp775,9 triliun yang di­­­kelola secara prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas manageable.

Semoga komitmen bersama dalam menghadirkan APBN 2025 yang sehat dan efektif ini, akan menjadi kado indah untuk memuluskan transisi yang smooth sehingga menjadi modal yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang Maju, Adil dan Makmur sesuai visi Indonesia Emas 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan pengupahan selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan menjelang pengumuman upah minimum provinsi (UMP) 2025 yang akan disampaikan pada 21 November 2024.

Pasalnya, rumus penghitungan UMP 2025 masih akan mengacu pada aturan yang ditetapkan pada masa pemerintahan Jokowi yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Enam konglomerat memetik keuntungan dari kebijakan pemerintah yang membatasi pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) pulp pada dekade 1990-an.

Keenam taipan itu adalah Prajogo Pangestu, Muhammad ‘Bob’ Hasan, Sukanto Tanoto, Eka Tjipta Widjaja, Ibrahim Risjad dan Probosutedjo.

Bisnis.com, JAKARTA - Hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) atau proyek gasifikasi batu bara masih menghadapi sejumlah tantangan, bahkan disebut ada pihak yang menjegal upaya pemerintah tersebut.

Baru-baru ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, sejumlah pihak bermain-main berupaya mencegah proyek gasifikasi batu bara menjadi DME untuk terealisasi.

Padahal, DME merupakan salah satu proyek penghiliran yang disebut dapat menggantikan penggunaan liquefied petroleum gas (LPG), sekaligus menekan impor LPG Indonesia yang saat ini tercatat sebanyak 6 juta ton.

"Dulu Pak Presiden [Jokowi] sudah melakukan groundbreaking membuat DME untuk mengelola batu bara kalori rendah menjadi LPG tetapi saya tahu ada yang mencegat waktu saya menjadi menteri investasi," ujar Bahlil, dikutip (26/9/2024).

Setelah diangkat menjadi Menteri ESDM sejak Agustus 2024 lalu, dia pun mulai mengantisipasi dan tak segan melawan pihak yang bermain-main dengan proyek tersebut.

"Nggak boleh, kalau dulu saya kan sendiri toh, sekarang mohon maaf barang ini ada paten, patennya dikit ini barang," terangnya.

Pengembangan DME merupakan upaya untuk menyubtitusi LPG yang selama ini masih impor. Kementerian ESDM mencatat Indonesia masih mengimpor LPG hingga 6 juta ton per tahun dengan nilai US$3,45 miliar. Bahkan, Indonesia harus mengeluarkan devisa yang signifikan untuk impor LPG, sekitar Rp450 triliun keluar setiap tahun untuk membeli minyak dan gas, termasuk LPG.

Kendati demikian, sejumlah proyek DME yang tengah digarap saat ini pun belum tampak membuahkan hasil nyata. Bahkan, mandek seperti proyek milik PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) hingga PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

Daftar Proyek DME Batu Bara yang Mandek

1. Bukit Asam (PTBA)

Peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gasifikasi batu bara menjadi DME milik PTBA diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Januari 2022. Kala itu, Jokowi percaya diri bahwa proyek yang berada di Muara Enim, Sumatra Selatan itu akan rampung dalam waktu 30 bulan.

Rencananya, PTBA akan memproduksi DME sebesar 1,4 juta ton per tahun dengan bahan baku batu bara sebanyak 6 juta ton per tahun.

Dalam proyek strategis nasional itu, PTBA bersama PT Pertamina (Persero) awalnya menggandeng Air Products & Chemical Inc (APCI), perusahaan Amerika Serikat (AS) dan berhasil menarik komitmen investasi sebesar US$2,1 miliar atau setara dengan Rp30 triliun.

APCI menggenggam saham mayoritas mencapai 60% dari proyek gasifikasi itu yang diikuti dengan PTBA dan Pertamina masing-masing 20%. Masa kontrak APCI ditenggat selama 20 tahun dengan skema opsi BOT pada akhir kerja sama.

Namun, pada awal 2023, Air Products memutuskan menarik seluruh komitmen investasinya pada proyek penghiliran batu bara di Indonesia, termasuk DME milik PTBA.

Perkembangan terakhir, PTBA tengah menjalin komunikasi intensif dengan East China Engineering Science and Technology Co.LTD. untuk melanjutkan program gasifikasi batu bara menjadi DME.

2. Indika Energy (INDY)

Tak hanya PTBA, Air Products sebelumnya juga sempat menandatangani nota kesepahaman terkait proyek batu bara menjadi DME dengan PT Indika Energy Tbk. (INDY) di Dubai, Uni Emirat Arab pada November 2021.

Kala itu, Vice President Director dan Group CEO Indika Energy Azis Armand menyebut bahwa proyek DME akan dibangun dekat tambang anak usaha INDY sebagai pemasok batu bara, yakni PT Kideco Jaya Agung.

3. Adaro Energy (ADRO)

Berdasarkan data Kementerian ESDM, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) menjadi salah satu pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang berencana untuk mengembangkan gasifikasi batu bara menjadi DME.

Adaro merancang proyek hilirisasinya akan menghasilkan 2 juta ton metanol per tahun dan DME 1,34 juta ton per tahun. Rencana mulai produksi ditargetkan pada 2026. Nilai investasinya diperkirakan mencapai US$2,61 miliar untuk metanol dan US$2,83 miliar untuk DME.
mongongos

Belakangan, Kementerian ESDM menyebut bahwa proyek DME Adaro terhenti lantaran masih mencari partner.

Sebelumnya, Direktur Utama Adaro Power Dharma Djojonegoro menyebut bahwa pengembangan gasifikasi batu bara menjadi DME relatif sulit untuk direalisasikan saat ini.

Dia mengatakan, pengembangan proyek DME relatif terkendala dari sisi pembiayaan dan kepastian komersial. Menurutnya, pasar DME sebagai produk pengganti LPG relatif terbatas hanya ada di Indonesia, sementara harga LPG domestik relatif diatur sepenuhnya oleh pemerintah.

“Pasarnya agak spesifik itu agak susah ya, saya terus terang agak kesulitan untuk convince partner untuk bangun pabrik yang biayanya billion of dollar tapi harga LPG-nya tidak secair di pasar lainnya, terus terang ada beban komersial yang perlu diuraikan,” kata Dharma dalam Bisnis Indonesia Green Economy Forum 2023, dikutip Rabu (7/6/2023).