Bisnis.com, SERANG – Alokasi anggaran penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tercatat senilai Rp15,4 triliun.

Angka tersebut turun dari outlook 2024 yang senilai Rp15,7 triliun maupun dari realisasi penggajian PPPK pada 2023 yang mencapai Rp25,7 triliun.

Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan Sandy Firdaus menyampaikan turunnya alokasi penggajian tersebut sangat bergantung pada realiasasi pengangkatan PPPK dan realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) PPPK.

“Jadi kenapa ini turun? Sebetulnya lebih melihat kepada realisasi pengangkatan itu sendiri,” ungkapnya dalam Media Gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Di sisi lain, terdapat perbedaan cara penyaluran pada 2023 dan 2024. Jika sebelumnya dilaksanakan dengan cara reimburse, kini menjadi pembayaran di muka. Hal ini yang menyebabkan turunnya alokasi tersebut.

Untuk diketahui, pada 2023 lalu, untuk pertama kalinya pemerintah menerapkan specific grant atau DAU yang telah ditentukan peruntukannya untuk PPPK.

Pada kenyataanya, Sandy mengungkapkan bahwa kebijakan yang bersifat reimburse tersebut justru menghambat realisasi DAU PPPK. Di mana menjelang akhir tahun, realisasinya kurang dari 10%.

Pada akhirnya, pemerintah memutuskan untuk mengubah kebijakan dengan menyalurkan seluruh pagu ke Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga realisasi tetap Rp25,7 triliun.

“Makanya di 2024 ini kami ubah cara penyalurannya. Namun dengan perubahan cara penyalurannya itu kami bayarkan di depan. Pemda rencana membayar beberapa, yang sudah diangkat di bulan depan, Jadi tiap bulan bisa disalurkan,” jelasnya.

Melalui sistem pembayaran tersebut, Sandy menyampaikan realisasi pembayaran tercatat masih di bawah 40%, sejalan dengan realisasi pengangkatan pada akhir Agustus 2024.

Perubahan kebijakan sistem pembayaran ini semata-mata agar anggaran yang telah disediakan dapat terserap dan tidak menjadi sia-sia.

Pemerintah pun membuka ruang bagi Pemda untuk dapat menggunakan DAU block grant atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, bila mana anggaran yang diberikan kurang.

“Walaupun dia mengangkat PPPK, namun tidak cukup anggaran [dari yang sudah diberikan], Pemda dapat pakai block grant. Jadi poinnya sebenarnya lebih kepada efektivitas dari anggaran ini supaya tidak sia-sia sudah dialokasikan,” tutur Sandy.

Melansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, kebijakan specific grant DAU ini disusun sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan fungsi controlling terhadap penggunaan DAU oleh Pemda, sehingga belanja yang didanai dari DAU dapat dimaksimalkan untuk memenuhi pencapaian standar layanan minimal.

Sementara pemberian DAU yang bersifat block grant, di satu sisi merupakan suatu bentuk fleksibilitas penggunaan DAU oleh Pemda yang selaras dengan pelaksanaan prinsip otonomi daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Konflik internal yang terjadi pada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah memicu kekhawatiran di kalangan serikat buruh dan pekerja. Konflik tersebut dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap penetapan upah minimum (UMP) 2025.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono menyampaikan, kekhawatiran yang muncul imbas adanya polemik ini merupakan hal yang wajar. Apalagi, kekhawatiran juga tidak hanya dirasakan oleh kalangan buruh, tapi juga usaha mikro, kecil, hingga calon-calon investor asing.

“Kita juga tidak menginginkan hal seperti itu,” kata Dhanis dalam konferensi pers di Menara Kadin, dikutip Kamis (26/9/2024).

Lebih lanjut dia menyebut, pihaknya tidak ingin konflik ini terjadi dalam tubuh Kadin Indonesia mengingat dampaknya yang luar biasa terhadap berbagai sektor.

Apalagi, Kadin Indonesia merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha dan mitra strategis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan ditegaskan dalam Keppres No. 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, di mana M Arsjad Rasjid PM merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026.

“Karena kita tahu pasti dampaknya luar biasa, karena Kadin ini dasarnya adalah Undang-undang, dasarnya pun dilegalisir dalam bentuk Keputusan Presiden,” lanjutnya.

Dhanis menuturkan, kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024 dilakukan tanpa sepengetahuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Dia mengklaim bahwa pihaknya tidak mendapat undangan Munaslub sehingga tidak ada yang hadir dalam agenda tersebut. Padahal, lanjut Dhanis, agenda utamanya adalah pertanggungjawaban Dewan Pengurus.

“Dewan pengurus itu ya termasuk saya. Tapi apa yang dipertanggungjawabkan, surat pun nggak ada,” ungkapnya.

Konflik ini bermula dari diangkatnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 melalui Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024). Hal ini lantas menggeser posisi Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026.

Sebagai informasi, Arsjad dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani mengharapkan konflik internal yang terjadi pada Kadin Indonesia dapat segera diselesaikan. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak terhadap pembahasan upah minimum di 2024.

Bukan tanpa alasan. Andi Gani menyebut, pembahasan UMP dan UMR melibatkan kelompok buruh, Dewan Pengupahan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia yang menjadi bagian dari Kadin.

“Saya sangat concern dengan Munas Kadin karena ini berkaitan dengan perhitungan upah minimum ke depan,” kata Andi usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Aksi mogok pekerja pabrik Boeing yang melumpuhkan aktivitas produksi memicu penundaan pengiriman pesawat 737 Max di seluruh Asia. Maskapai-maskapai di kawasan ini menjadi pelanggan terbesar Boeing untuk pesawat berbadan sempit (narrow body) tersebut.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (26/9/2024), data dari Cirium menunjukkan, pabrikan pesawat asal AS tersebut harus mengirimkan pesanan sebanyak 981 unit 737 Max hingga 2030 mendatang. Jumlah tersebut mencapai hampir sepertiga dari seluruh jadwal pengiriman pesawat di seluruh dunia selama periode yang sama.

Air India menjadi pelanggan terbesar pesawat jenis ini dengan pesanan sebanyak 141 unit, disusul maskapai Indonesia, Lion Air, dengan jumlah pesanan 135 unit. Selanjutnya, Akasa Air memesan sebanyak 131 unit, kemudian Vietjet 100 unit, SpiceJet 95 unit, Jeju Air 38 unit, Ruili Airlines 36 unit.

Selanjutnya, Virgin Australia dan Donghai Airlines masing-masing memesan 25 unit pesawat 737 Max, sementara itu, Korean Air, Xiamen Airlines, Japan Airlines (JAL) memesan 21 unit, China Southern memesan 20 unit, ANA sebanyak 19 unit, serta Greater Bay dan Air China yang memesan 15 unit.

Namun perselisihan Boeing berselisih dengan serikat pekerja Asosiasi Internasional Ahli Mesin dan Pekerja Dirgantara atau International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) memicu kekhawatiran mengenai pipeline jadwal pengiriman pesawat tersebut. Serikat pekerja IAM mewakili sekitar 33.000 karyawan Boeing yang telah melakukan aksi mogok selama hampir dua minggu.

Menanggapi pertanyaan dari Bloomberg, Korean Air Lines Co., Vietjet Aviation JSC dan Japan Airlines Co. mengatakan mereka mengalami penundaan pengiriman karena aksi mogok tersebut. Maskapai-maskapai tersebut memperkirakan pesawat pesanannya akan datang terlambat atau proses serah terima yang lebih lamban dari jadwal yang disepakati

Perusahaan lain termasuk Singapore Airlines Ltd. mengatakan mereka bekerja sama dengan Boeing mengenai jadwal pengiriman sehubungan dengan penutupan pabrik.

Sementara itu, Air India dan Lion Air, dua maskapai penerbangan di Asia dengan jumlah pesanan jet 737 Max terbanyak, tidak menanggapi permintaan komentar.

Rantai pasokan penerbangan masih terpecah akibat pandemi ini, dan maskapai penerbangan di Asia kesulitan mendapatkan cukup pesawat untuk memenuhi permintaan saat ini. Pemogokan yang dilakukan serikat pekerja hanya memperburuk keadaan.

Pengiriman pesawat yang terlambat dapat menghambat penambahan kapasitas di Asia yang menjadi mesin pertumbuhan perjalanan udara di seluruh dunia. Kurangnya ketersediaan kapasitas atau kursi yang tidak dapat memenuhi permintaan akan berimbas pada kenaikan tarif tiket pesawat

Perusahaan penasihat penerbangan IBA menyebut, kombinasi aksi mogok ditambah dengan terputusnya rantai pasokan dan pelemahan ekonomi akan berdampak pada terhentinya pengiriman pesawat ke seluruh dunia akan terhenti pada 2024.

IBA juga menyebut, jumlah tersebut tidak akan mencapai angka tertinggi sebelum pandemi pada tahun 2018 hingga tahun 2026.

Adapun, Boeing tidak menanggapi permintaan komentar mengenai penundaan pengiriman Max di Asia.

Menyelesaikan masalah pemogokan dengan cepat sangat penting bagi Boeing untuk menghindari kerugian lebih lanjut terhadap keuangannya yang mengalami tekanan. Pabrikan tersebut mengatakan tujuannya untuk memproduksi 38 jet 737 Max per bulan hingga akhir tahun akan memakan waktu lebih lama karena banyaknya staf yang keluar.

Perusahaan juga memicu kemarahan serikat pekerja karena mengajukan proposal kenaikan upah sebesar 30% langsung kepada pekerja, tanpa melibatkan negosiator. Serikat pekerja mengatakan para anggotanya menginginkan lebih.

Perundingan Berlanjut

Sementara itu, mengutip Reuters pada Kamis (26/9/2024), Boeing dan IAM akan melanjutkan pembicaraan kontrak pada Jumat waktu setempat dalam upaya untuk mengakhiri pemogokan yang telah menghambat produksi pesawat.

Para perunding dari Boeing dan IAM akan bertemu dengan mediator federal dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan, setelah perundingan dua hari sebelumnya gagal pada minggu lalu.

“Persatuan siap memanfaatkan kesempatan ini untuk mengemukakan isu-isu yang dianggap penting oleh para anggota untuk mencapai kesepakatan. Kami tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan serangan ini adalah melalui negosiasi. kata IAM dalam sebuah pernyataan.

Boeing mengkonfirmasi pembicaraan akan dilanjutkan pada hari Jumat tetapi tidak memberikan komentar lebih lanjut.

Beberapa jam sebelum pemogokan dimulai, hampir 95% pekerja di IAM menolak tawaran awal Boeing berupa kenaikan gaji sebesar 25% selama empat tahun. Mereka beralasan kenaikan gaji tersebut tidak mampu mengimbangi stagnansi kenaikan upah selama lebih dari satu dekade yang berada dibawah tingkat inflasi.

Boeing kemudian mengajukan proposal baru yang disebut sebagai penawaran terbaik dan final. Proposal tersebut memberikan kenaikan gaji sebesar 30% kepada pekerja selama empat tahun dan mengembalikan bonus kinerja.

Serikat pekerja mengatakan survei terhadap anggotanya menemukan bahwa hal itu tidak cukup dan mereka menolak untuk melakukan pemungutan suara resmi.

“Tawaran terbaru perusahaan tidak memenuhi kebutuhan anggota kami. Pesan tersebut muncul dengan jelas dalam survei terbaru kami,” kata pernyataan IAM.

Serikat pekerja telah mengupayakan kenaikan gaji sebesar 40% dan pemulihan dana pensiun manfaat pasti yang dihilangkan dalam kontrak satu dekade lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui untuk memulai program pinjaman kepada Pakistan senilai US$7 miliar. Kesepakatan ini membuka pendanaan penting untuk mempertahankan pemulihan ekonomi Pakistan dari krisis.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (26/9/2024), Dewan eksekutif IMF memberikan persetujuan akhir untuk program 37 bulan tersebut pada Rabu waktu setempat, kata kantor perdana menteri dan IMF dalam pernyataan terpisah.

Adapun, Gubernur Bank Negara Pakistan, Jameel Ahmad menuturkan, langkah ini memungkinkan pencairan segera pinjaman tersebut sebanyak sekitar US$1,1 miliar.

“Program baru ini memerlukan kebijakan dan reformasi yang baik untuk mendukung upaya berkelanjutan pihak berwenang dalam memperkuat stabilitas makroekonomi, mengatasi tantangan struktural yang besar, dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan yang lebih kuat, lebih inklusif, dan tangguh,” kata IMF yang berbasis di Washington dalam pernyataannya.

Kesepakatan awal diumumkan pada bulan Juli dan masih menunggu persetujuan dewan, yang seringkali hanya bersifat formalitas.

Pakistan selama ini mengandalkan bantuan IMF untuk memenuhi kewajiban utangnya setelah mengalami kekurangan dolar yang membawa negara Asia Selatan itu ke jurang keruntuhan ekonomi. Negara ini menghadapi pembayaran pinjaman sekitar US$26 miliar pada tahun fiskal yang dimulai bulan Juli.

Program ini dimulai setelah tertunda, karena Pakistan sebelumnya memperkirakan akan mendapatkan persetujuan dewan IMF pada bulan Agustus. Negara ini menaikkan target pendapatan pajaknya sebesar 40% dan menaikkan harga energi untuk memenuhi permintaan yang ditetapkan oleh IMF.

Pakistan mendapatkan peningkatan peringkat kredit dari Moody's Ratings dan Fitch Ratings pada akhir Agustus. Program IMF memberikan kepastian mengenai sumber pendanaan Pakistan untuk memenuhi kebutuhannya selama dua hingga tiga tahun ke depan, kata Moody’s.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan belum akan menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2025 mendatang. Di sisi lain, keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan masih menunggu keputusan pemerintahan selanjutnya di bawah Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan bahwa kenaikan PPN 12% akan diserahkan kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, karena akan terjadi pada 2025.

“Sekali lagi, PPN, biarlah Pak Prabowo menjadi presiden dahulu ya. Pastilah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet yang terbentuk,” ungkap Thomas dalam Media Gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Jauh sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kenaikan tarif pajak yang direncanakan pada tahun depan tersebut berada di tangan Paman dari Thomas Djiwandono tersebut. Di mana nantinya Prabowo akan membahas hal tersebut, dan nantinya dapat meminta persetujuan Komisi XI DPR.

“[PPN 12%] Saya menyerahkan kepada pemerintahan baru untuk memutuskannya,” ujarnya dalam konferensi pers pada akhir Juni lalu.

Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disahkan dalam Rapat Paripurna pekan lalu (19/9/2024) menggunakan asumsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Asumsi ini sejatinya belum memenuhi mandat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam regulasi yang disahkan pada era Covid-19 itu, besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% per 1 Januari 2025.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo menilai bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan membebani perekonomian, karena konsumsi berpotensi tertekan. Apalagi, saat ini jumlah kelas menengah terus turun.

Hal tersebut disampaikan Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024). Dia menjelaskan bahwa pemerintah memerlukan pendapatan lebih tinggi ketika kondisi fiskal semakin ketat, dengan lebih dari Rp1.000 triliun dihabiskan untuk keperluan terkait utang.

Menurutnya, kunci meningkatkan pendapatan negara dalah reformasi di sisi fiskal, terutama perpajakan. Namun, hal itu bukan dengan mengejar kantong pajak yang sudah ada, seperti melalui rencana kenaikan PPN menjadi 12%.

Drajad sejatinya merupakan Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) yang masuk koalisi pemerintahan berikutnya. Namun, Drajad menyampaikan pandangannya secara personal, bahwa kenaikan PPN justru akan membebani perekonomian.

"Saya sebagai pribadi, bukan sebagai anggota tim Prabowo-Gibran atau pun sebagai orang PAN, sebagai pribadi, saya enggak setuju dengan kenaikan PPN [menjadi] 12%. Karena dari tracking yang saya lakukan, monitoring yang saya lakukan, the risk is just to high [risikonya terlalu tinggi]," ujar Drajad pada Rabu (25/9/2024).

Drajad mengakui bahwa kenaikan PPN menjadi 12% memang sudah menjadi mandat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, dia berharap pemerintahan Prabowo akan meninjau ulang aturan itu, mempertimbangkan tekanan ekonomi yang ada.

"Saya pribadi kurang sepakat dengan 12%, tetapi itu sudah ada di undang-undang. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa di-review lagi," ujarnya.

Cukai Rokok Batal Naik

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu mengungkapkan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025 belum akan dinaikkan alias batal.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyampaikan, sampai dengan akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah diketok pada pekan lalu, pemerintah belum akan menaikkan tarif cukai rokok.

“Posisi pemerintah untuk kebijakan penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan belum akan menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2025 mendatang. Di sisi lain, keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan masih menunggu keputusan pemerintahan selanjutnya di bawah Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan bahwa kenaikan PPN 12% akan diserahkan kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, karena akan terjadi pada 2025.

“Sekali lagi, PPN, biarlah Pak Prabowo menjadi presiden dahulu ya. Pastilah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet yang terbentuk,” ungkap Thomas dalam Media Gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Jauh sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kenaikan tarif pajak yang direncanakan pada tahun depan tersebut berada di tangan Paman dari Thomas Djiwandono tersebut. Di mana nantinya Prabowo akan membahas hal tersebut, dan nantinya dapat meminta persetujuan Komisi XI DPR.

“[PPN 12%] Saya menyerahkan kepada pemerintahan baru untuk memutuskannya,” ujarnya dalam konferensi pers pada akhir Juni lalu.

Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disahkan dalam Rapat Paripurna pekan lalu (19/9/2024) menggunakan asumsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Asumsi ini sejatinya belum memenuhi mandat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam regulasi yang disahkan pada era Covid-19 itu, besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% per 1 Januari 2025.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo menilai bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan membebani perekonomian, karena konsumsi berpotensi tertekan. Apalagi, saat ini jumlah kelas menengah terus turun.

Hal tersebut disampaikan Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024). Dia menjelaskan bahwa pemerintah memerlukan pendapatan lebih tinggi ketika kondisi fiskal semakin ketat, dengan lebih dari Rp1.000 triliun dihabiskan untuk keperluan terkait utang.

Menurutnya, kunci meningkatkan pendapatan negara dalah reformasi di sisi fiskal, terutama perpajakan. Namun, hal itu bukan dengan mengejar kantong pajak yang sudah ada, seperti melalui rencana kenaikan PPN menjadi 12%.

Drajad sejatinya merupakan Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) yang masuk koalisi pemerintahan berikutnya. Namun, Drajad menyampaikan pandangannya secara personal, bahwa kenaikan PPN justru akan membebani perekonomian.

"Saya sebagai pribadi, bukan sebagai anggota tim Prabowo-Gibran atau pun sebagai orang PAN, sebagai pribadi, saya enggak setuju dengan kenaikan PPN [menjadi] 12%. Karena dari tracking yang saya lakukan, monitoring yang saya lakukan, the risk is just to high [risikonya terlalu tinggi]," ujar Drajad pada Rabu (25/9/2024).

Drajad mengakui bahwa kenaikan PPN menjadi 12% memang sudah menjadi mandat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, dia berharap pemerintahan Prabowo akan meninjau ulang aturan itu, mempertimbangkan tekanan ekonomi yang ada.

"Saya pribadi kurang sepakat dengan 12%, tetapi itu sudah ada di undang-undang. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa di-review lagi," ujarnya.

Cukai Rokok Batal Naik

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu mengungkapkan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025 belum akan dinaikkan alias batal.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyampaikan, sampai dengan akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah diketok pada pekan lalu, pemerintah belum akan menaikkan tarif cukai rokok.

“Posisi pemerintah untuk kebijakan penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Apakah refleksi terpenting bangsa Indonesia ketika 24 September 2024 merayakan Hari Tani Nasional (HTN) yang juga dikenal sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru)?

HTN yang ditetapkan Bung Karno untuk mengenang lahirnya UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, biasanya dirayakan kalangan gerakan sosial di bidang pertanian dan agraria.

Sementara itu, Hantaru dirayakan Kementerian ATR/BPN dengan berbagai kegiatan.

Refleksi HTN dan Hantaru 2024 penting dilakukan, mengingat waktunya kurang dari sebulan jelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI (20 Oktober 2024). Salah satu agenda strategis nasional yang penting direnungkan adalah reforma agraria yang telah dijalankan pemerintahan Joko Widodo (2014—2024) dengan segala plus minus-nya.

Dari refleksi itu, kita dapat menyusun proyeksi reforma agraria di era Prabowo (2024—2029).

Salah satu perspektif yang penting diperhatikan dari konsepsi dan praktik reforma agraria adalah perspektif ekonomi. Konsep reforma agraria yang multi-dimensi pada akhirnya akan berujung pada perbaikan kesejahteraan hidup rakyat sebagai subjek penerima manfaat dari reforma agraria.

Kesejahteraan adalah kata kunci dari muara akhir semua model pembangunan yang dilakukan suatu bangsa dan negara. Terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat dalam dimensi lahir-batin menjadi indikator kuali tatif dan kuantitatif dari reforma agraria.

Konsep reforma agraria dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi nasional di era Jokowi disusun dalam kerangka penanggu -langan kemiskinan yang dihadapi sebagian rakyat Indonesia. Di era Presiden Jokowi, konsep ini tertuang dalam RPJMN 2015—2019 dan RPJMN 2020—2024, serta RKP setiap tahun sejak 2017 hingga 2024.

Selain itu, konsep dan strategi operasionalnya tertuang dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria yang direvisi dengan Perpres No. 62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Regulasi yang disiapkan pe merintah Jokowi bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam reforma agraria terbilang lengkap.

Di era Prabowo, hal ini hendaknya diperkuat agar pelaksanaan reforma agraria dapat ber-jalan lebih cepat dan tepat dalam mewujudkan keadilan agraria yang tecermin dari meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di lapangan.

Regulasi bagi refor-ma agraria perlu diperkuat dengan disusunnya RUU ten-tang Reforma Agraria yang disusun Presiden bersama DPR. Dengan dukungan politik yang kuat dari DPR, maka pelaksanaan reforma agra-ria akan lebih efektif untuk dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks reforma agraria sebagai agenda eko-nomi, secara teoretis bisa dilihat dari tiga kerangka kon-spetual yang berbeda, yakni mazhab kapitalis, sosialis, dan neo-populis. Reforma agraria dapat ditempatkan sebagai program ekonomi negara dalam kacamata penopang sistem ekonomi liberal dengan mazhab kapitalis. Pembangunan ekonomi yang mengutamakan investasi ber modal besar.

Mazhab ini me nempatkan tanah sebagai ko moditas yang dikuasai dan dimiliki secara monopolistik oleh pemilik modal besar melalui korporasi.

Rakyat banyak ditempatkan sebagai tenaga kerja (buruh) yang be kerja di atas tanah. Konsep kepemilikan tanah mengu-tamakan golongan kaya. Sementara itu, si miskin hanya menjadi buruh di atas tanah milik si kaya.

Mazhab berikutnya yang ber hadapan dengan sistem ekononi liberal-kapitalistik adalah mazhab sosialis. Dalam perspektif ini, reforma agraria ditempatkan sebagai program strategis negara untuk memeratakan penguasaan dan pemilikan tanah kepada sebanyak mungkin rakyatnya.

Pemerataan tanah dari pemilikan pribadi dan/atau badan usaha yang sebelumnya dikuasai secara liberal-kapitalistik menjadi agenda kunci dari reforma agraria model sosialis. Makin merata pemilikan dan penguasan tanah, maka makin adillah kondisi agraria di negara tersebut.

Tingkat kesejahteraan rakyat pun diharapkan menjadi relatif lebih baik dari sebelumnya.

Sedangkan mazhab neopopulis adalah jalan ketiga dari konsepsi reforma agraria yang sejak 24 September 1960 coba diterapkan di Indoneisa melalui UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang akrab disebut UUPA. Prinsip keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah menjadi pilar utama sistem ekonomi neo-populis yang dikandung UUPA.

Pengakuan terhadap penguasaan negara atas tanah dan kekayaan alam yang merujuk Pasal 33 Ayat 3 dari UUD 1945 yang dipantulkan dalam kewenangan pemerintah menerbitkan hak-hak atas tanah di lapangan agraria. Di sisi lain, UUPA mengakui hak milik individual atas tanah. Rakyat adalah pemilik tanah.

Menurut almarhum Gunawan Wiradi (tokoh pemikir refor-ma agraria dari IPB), mazhab neo-populis adalah sintesis yang berhasil dirumuskan pendiri RI dalam UUPA.Kita menyaksikan konsep reforma agraria yang dijalankan di era Jokowi mesti bertarung dengan pelaksanaan model pembangunan yang liberal-kapitalistik, sehingga pelaksanaan reforma agraria tersendat-sendat dan menga-lami distorsi substasial dalam prakteknya.

Di era Prabowo, hal ini perlu dikoreksi secara mendasar. Reforma agraria harus diletakkan sebagai agen da neo-populis dalam pem bangunan ekonomi yang esen sinya Pancasilais, yakni mewujudkan: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Publik berharap, pemba-ngunan nasional menuju Indonesia Emas di era Prabowo (2024 —2029) lebih berkeadilan sosial, mensejahteraan, dan meningkatkan kemampuan kolektif rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Petani se bagai komponen mayoritas rakyat Indonesia harus meneri-ma manfaat paling banyak dari reforma agraria. Selamat Hari Tani Nasional 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) bersama Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd. berencana melakukan eksplorasi untuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Way Ratai, Lampung.

Melalui joint venture company (JVC) yaitu PT Cahaya Anagata Energy (CAE), perusahaan tersebut telah menerima Izin Panas Bumi (IPB) untuk WKP tersebut dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Utama PGEO Julfi Hadi mengatakan WKP Way Ratai merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat portofolio pengembangan panas bumi PGE.

"Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan mitra strategis dalam memastikan pengembangan sumber daya energi panas bumi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat," kata Julfi dalam keterangan resminya, Kamis (26/9/2024).

Dengan IPB yang diperoleh, PT CAE siap memulai survei eksplorasi untuk mengidentifikasi potensi sumber panas bumi di WKP Way Ratai. Proyek ini juga didukung oleh komitmen investasi sebesar US$28,85 juta atau setara dengan Rp436 miliar untuk tahap eksplorasi.

Presiden Direktur PT CAE Wahyu Budiarto menyampaikan setelah resmi memperoleh izin untuk WKP Way Ratai, PT CAE akan segera memulai tahap awal dari pengembangan energi panas bumi di wilayah tersebut.

"Izin Panas Bumi ini merupakan langkah penting bagi perusahaan kami untuk berkontribusi dalam pengembangan energi bersih dan terbarukan di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menjalankan survei eksplorasi dengan standar keselamatan dan lingkungan yang tinggi," ujarnya.

Pihaknya akan mulai melakukan survei eksplorasi sebagai langkah strategis dalam memastikan kesiapan wilayah kerja sebelum memasuki fase pengembangan dan produksi lebih lanjut.

Adapun, survei eksplorasi tersebut akan mencakup studi geologi, geofisika, dan geokimia (3G) guna mendukung pembangunan PLTP di masa depan.

"Kami akan memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan transparansi dan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar. Kami percaya bahwa pengembangan energi panas bumi dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemindahan ibu kota atas keinginan rakyat dinilai kurang tepat. Pengamat Kebijakan Publik berpendapat keputusan tersebut merupakan langkah politis dan kurang melibatkan masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai bahwa keputusan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan bukanlah keputusan rakyat. Untuk mendapat keputusan rakyat tidak hanya berdasarkan keputusan DPR, yang menurutnya, masih mewakili keputusan kelompok tertentu.

“Jadi seharusnya ada sejumlah aplikasi atau sesuatu untuk menampung pendapat masyarakat, jika itu keputusan rakyat. Ada jejak pendapat yang kaitannya apakah kita urgen memindahkan ibu kota. Jadi DPR di sana hanya menguatkan. Masalahnya di Indonesia hampir semua keputusan adalah politis,” kata Trubus kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Dia bercerita bagaimana kepentingan kelompok atau seseorang merugikan Indonesia saat pemerintah memutuskan melepaskan Timor Leste. Menurutnya, hal itu tidak boleh terulang kembali pada era Jokowi.

Trubus mengatakan sistem demokrasi Indonesia masih perlu diperbaiki, khususnya mengenai partisipasi publik. Dalam pemindahan IKN, partisipasi publik masih minim dan tidak dapat diklaim bahwa pemindahan merupakan keinginan masyarakat.

Indikasi lain bahwa proyek ini bukan atas keinginan publik adalah pembangunan yang memfokuskan pada istana. Menurut dia, seharusnya jika IKN adalah keinginan publik, maka yang disiapkan terlebih dahulu adalah infrastruktur pendukungnya.

“Itu kan juga seperti dipaksa pembangunannya. Pemerintah bangun istananya, padahal seharusnya akses pendukungnya didahulukan. Apakah ini untuk kepentingan publik? jawabannya belum,” kata Trubus.

Lebih lanjut, kata Trubus, jika Jokowi ingin melanjutkan gagasan presiden pertama Indonesia Soekarno seharusnya IKN dibangun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sehingga berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Jangan merasa setelah sudah keputusan DPR itu selesai. Pemindahan ibu kota kan strategis, jadi harus persetujuan publik," kata Trubus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Keputusan tersebut bukanlah keputusan Jokowi seorang diri.

"Jadi ini bukan keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2024 di Istana Negara, IKN, Rabu (25/9/2024).

Presiden Jokowi menekankan bahwa IKN Nusantara adalah jawaban dari gagasan panjang yang telah dimulai oleh Presiden Soekarno dan diteruskan oleh Presiden Soeharto.

Setelah melalui studi mendalam, Jokowi menyatakan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur akhirnya dipilih sebagai lokasi ibu kota baru, keputusan yang didukung oleh 93 persen anggota DPR.

Jokowi juga menceritakan bahwa dirinya was-was setiap kali ada tamu-tamu kenegaraan yang memuji keindahan Istana di Jakarta. Pasalnya, istana tersebut dibangun oleh kolonial Belanda.

"Ya memang bagus, memang indah, tapi tidak saya teruskan, tapi yang buat kolonial Belanda, baik yang ada di Jakarta, di Bogor, di Jogja, itu semuanya adalah bangunan kolonial Belanda, warisan dari kolonial Belanda," ujar Jokowi.

Dia mengaku gembira melihat antusiasme masyarakat yang ingin melihat langsung IKN Nusantara. Dia mengajak masyarakat yang berkunjung ke IKN untuk mengambil foto di lokasi ikonik Ibu Kota Nusantara, yaitu di Sumbu Kebangsaan.

"Tapi kalau mau fotonya bagus itu ngambilnya di Sumbu Kebangsaan, kelihatan semuanya. Jadi dari sini nanti bergeser ke Sumbu Kebangsaan," ucapnya.

Presiden juga kembali menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Nusantara bukan hanya sekedar perpindahan fisik, melainkan juga perpindahan cara pikir dan semangat baru untuk menghadapi tantangan global.

"Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan kita ingin menjadi negara yang cepat,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah China mengumumkan akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa pemberian uang tunai sebanyak satu kali kepada warganya yang berada dalam kemiskinan ekstrem.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (26/9/2024), dalam laporan stasiun televisi pemerintah China, CCTV, Kementerian Keuangan dan Kementerian Urusan Sipil akan mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok yang kurang beruntung termasuk masyarakat sangat miskin dan anak yatim sebelum libur Hari Nasional minggu depan.

Pemerintah daerah harus memastikan dana tersebut mencapai target penerimanya sebelum 1 Oktober, hari peringatan berdirinya Republik Rakyat China. Hal tersebut untuk menunjukkan cinta dan kepedulian partai dan pemerintah terhadap orang-orang yang membutuhkan, kata laporan itu.

Meskipun jumlahnya tidak diketahui, pemberian bantuan satu kali dalam jangka waktu yang singkat tampaknya merupakan langkah maju bagi pemerintah yang telah lama menghindari apa yang disebut oleh Presiden Xi Jinping sebagai welfarism.

Pengumuman tersebut muncul tak lama setelah pejabat tinggi moneter dan keuangan negara tersebut mengungkapkan serangkaian penurunan suku bunga dan langkah-langkah pelonggaran yang bertujuan untuk menahan perlambatan ekonomi.

Sementara itu, kantor berita Xinhua menyebut, pemerintah pusat menginstruksikan untuk memberikan tunjangan jaminan sosial tertentu bagi lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan dua tahun setelah lulus sekolah dalam upaya untuk meningkatkan lapangan kerja.

Program subsidi ini disebut sebagai wujud perhatian Xi terhadap kelompok yang paling dirugikan sebelum peringatan 75 tahun berdirinya Republik Rakyat China oleh Partai Komunis, kata Neo Wang, direktur pelaksana penelitian China di Evercore ISI yang berbasis di New York.

“Mengenai subsidi jaminan sosial, peluncurannya bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial menjelang hari raya,” tambahnya.

Data pemerintah China pada April 2024 mencatat, Kementerian-kementerian China menganggarkan 154,7 miliar yuan atau US$22 miliar untuk bantuan keuangan dan subsidi kepada orang-orang yang berada dalam kemiskinan ekstrem, anak yatim piatu, dan tuna wisma tahun ini.

Sementara itu, Kementerian Urusan Sipil menyebut, China memiliki 4,74 juta orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem pada Juli 2024

Hari Nasional adalah salah satu hari libur terpenting di China yang biasanya ditandai dengan banyaknya perjalanan dan konsumsi. Namun, kemerosotan sektor properti dan suramnya pasar kerja telah membebani pengeluaran, menyebabkan beberapa ekonom menyerukan intervensi fiskal lebih langsung untuk mengangkat sentimen.

Huang Yiping, anggota komite kebijakan moneter People’s Bank of China (PBOC), mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran guna mengatasi lemahnya konsumsi dalam sebuah kritik yang jarang terjadi terhadap kebijakan ekonomi China pada awal tahun ini.

Pemberian uang tunai kepada rumah tangga akan meningkatkan belanja konsumen, katanya, sementara fokus yang berlebihan pada kesehatan fiskal dapat menghambat perekonomian.

Ketika bank sentral mengejutkan pasar dengan paket stimulus moneternya yang luas, perhatian kini tertuju pada Kementerian Keuangan. Langkah-langkah fiskal lebih lanjut mungkin akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan karena Politbiro Xi yang beranggotakan 24 orang akan mengadakan pertemuan menjelang liburan selama seminggu.

Bisnis.com, SERANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disahkan dalam Rapat Paripurna pekan lalu (19/9/2024) menggunakan asumsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%. Asumsi ini sejatinya belum memenuhi mandat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam regulasi yang disahkan pada era Covid-19 itu, besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% per 1 Januari 2025.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengungkapkan alasan belum digunakannya PPN 12% dalam menghitung APBN 2025. Menurutnya, pemerintah pada dasarnya menjalankan mandat UU tersebut.

Meski demikian, pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai kondisi, seperti daya beli masyarakat hingga kondisi ekonomi sebelum menerapkan suatu kebijakan. Sekalipun hal tersebut telah menjadi mandat.

“Penyesuaian tarif PPN ke 12% itu sudah masuk UU HPP. Namun dalam implementasi tetap mempertimbangkan suasana masyarakat, termasuk daya beli, kondisi ekonomi, dan mungkin momentum yang tepat,” ungkapnya dalam Media Gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah membenarkan bahwa target penerimaan pajak tahun depan belum memperhitungkan PPN 12%. DPR berpandangan pemerintah dan wakil rakyat tahun ini, belum berkehandak menaikkan PPN sebesar 1% menjadi 12% pada tahun depan.

“Rp2.490 triliun pendapatan negara [pajak + bea cukai], di antaranya itu tidak termasuk PPN 12%," ungkapnya usai Rapat Paripurna, Kamis (19/9/2024).

Keputusan PPN 12% di Tangan Prabowo

Pihak Kementerian Keuangan sejauh ini satu suara terkait keputusan PPN naik atau tidak menjadi 12% pada tahun depan, karena bergantung pada pemerintahan baru. Bukan hanya Wahyu, namun juga Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Menteri Sri Mulyani Indrawati.

Dalam media gathering yang sama, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono kembali menegaskan bahwa kenaikan tersebut akan diserahkan kepada Prabowo, karena akan terjadi pada 2025.

“Sekali lagi, PPN, biarlah Pak Prabowo menjadi presiden dahulu ya. Pastilah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet yang terbentuk,” tuturnya.

Jauh sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kenaikan tarif pajak yang direncanakan pada tahun depan tersebut berada di tangan Paman dari Thomas Djiwandono tersebut. Di mana nantinya Prabowo akan membahas hal tersebut, dan nantinya dapat meminta persetujuan Komisi XI DPR.

“[PPN 12%] Saya menyerahkan kepada pemerintahan baru untuk memutuskannya,” ujarnya dalam konferensi pers pada akhir Juni lalu.

Untuk diketahui, pemerintah mematok target Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 2025 senilai Rp945,12 triliun. Target tersebut 15,4% lebih besar dari outlook tahun ini yang senilai Rp819,2 triliun.

Sebagaimana mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, penerimaan PPN dan PPnBM, tercatat sebagai kontributor utama kedua penerimaan pajak setelah target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp1.209,28 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan secara umum naik, mulai beras, bawang hingga cabai rawit merah per Kamis (26/9/2024).

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 07.20 WIB, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium naik 2,19 persen atau Rp340 menjadi Rp15.860 per kg.

Begitu pun harga beras medium naik 2,28 persen atau Rp310 menjadi Rp13.900 per kg; begitu pun beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog naik 0,16 persen atau Rp20 menjadi Rp12.590 per kg.

Sama dengan harga komoditas bawang merah naik 4,02 persen atau Rp1.110 menjadi Rp28.730 per kg; lalu bawang putih bonggol juga naik 1,86 persen atau Rp740 menjadi Rp40.490 per kg.

Begitu pun harga komoditas cabai merah keriting naik tipis 0,85 persen atau Rp280 menjadi Rp33.249 per kg; lalu cabai rawit merah juga naik 5,36 persen atau Rp2.450 menjadi Rp48.200 per kg.

Sedangkan harga daging sapi murni turun 6,46 persen atau Rp8.700 menjadi Rp126.070 per kg; berbeda dengan daging ayam ras naik 7,91 persen atau Rp2.740 menjadi Rp37.380 per kg; begitu pun telur ayam ras naik 4,22 persen atau Rp1.200 menjadi Rp29.640 per kg.

Berikutnya, harga kedelai biji kering (impor) juga terpantau turun 0,09 persen atau Rp10 menjadi Rp10.810 per kg; lalu gula konsumsi naik 2,08 persen atau Rp370 menjadi Rp18.200 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 0,33 persen atau Rp60 menjadi Rp18.210 per kg; lalu minyak goreng curah juga naik 0,86 persen atau Rp140 menjadi Rp16.480 per kg.

Berikutnya harga tepung terigu curah naik 0,59 persen atau Rp60 menjadi Rp10.250 per kg; lalu tepung terigu non curah juga naik tipis 2,75 persen atau Rp360 menjadi Rp13.470 per kg.

Kemudian harga jagung di tingkat peternak naik hingga 9,68 persen atau Rp580 menjadi Rp6.570 per kg; lalu harga garam halus beryodium juga naik 1,39 persen atau Rp160 menjadi Rp11.660 per kg.

Berikutnya, harga ikan kembung naik 0,93 persen atau Rp350 menjadi Rp37.810 per kg; sedangkan ikan tongkol turun 0,35 persen atau Rp110 menjadi Rp31.770 per kg; lalu ikan bandeng terpantau naik hingga 5,42 persen atau Rp1.800 menjadi Rp35.020 per kg.