Jakarta -

Bitcoin (BTC) kembali mencetak All Time High (ATH) di level $75.000 pada Rabu (6/11) di tengah proses penghitungan suara pemilihan presiden Amerika Serikat (AS). Analisis memperkirakan tren kenaikan ini masih berpotensi berlanjut meskipun volatilitas tinggi di pasar kripto tetap perlu diwaspadai.

Sebelumnya BTC bertengger di level $71.300 pada pagi hari pukul 08:00 WIB, dan mengalami kenaikan sebesar 4,80% dalam 24 jam terakhir. Selain BTC, Ethereum (ETH) juga mengalami peningkatan sebesar 3,00%, mencapai $2.500. Total kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan naik 4,50% dan mencapai angka $2,322 triliun.

Kenaikan harga aset kripto saat ini dipengaruhi oleh pemilu AS yang sedang berlangsung dan tengah dalam proses penghitungan suara popular vote, yang akan menentukan electoral college.

Pada pukul 15.30 WIB, Donald Trump sementara unggul atas Kamala Harris dalam popular vote dan electoral college. Menurut Apnews, Trump telah memperoleh 267 dari 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk menang, dan unggul di negara bagian penting seperti Michigan dan Wisconsin yang hasilnya belum diumumkan.

"Dari sisi teknikal, BTC baru saja mencetak harga tertinggi baru di angka $75.000, kami masih melihat potensi lanjut reli untuk mencetak rekor baru hingga $77.875," ujar Financial Expert Ajaib Kripto, Panji Yudha dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Dukungan Trump terhadap BTC serta minat politisi pada aset digital memberikan sinyal positif bagi pasar kripto. Namun, regulasi yang diusung oleh Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) diprediksi akan menentukan arah perkembangan kripto di masa depan, dengan SEC di bawah Gary Gensler kerap dinilai menerapkan aturan ketat terhadap industri ini.

Panji juga mengingatkan para investor untuk tetap waspada terhadap fluktuasi harga BTC yang sedang tinggi saat ini. "Namun, perlu diperhatikan volatilitas BTC saat ini sedang tinggi, tetap antisipasi jika terjadi pembalikan arah yang diakibatkan oleh aksi profit taking dan sell on news," tutup Panji.

Berdasarkan data historis,harga BTCsering mengalami kenaikan menjelang dan sesudah pemilu AS. Seperti yang terjadi pada pemilu 2020 harga BTC naik sebesar 28,24% sebelum pemilihan dan melonjak hingga 42,06%. Dan pada pemilu 2016 kenaikan tercatat sebesar 14,99% sebelum dan 8,43% setelah pemilu.

Sebagai platform investasi yang terus berinovasi, Ajaib Kripto berharap dapat memberikan edukasi dan akses yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia terhadap aset digital, terutama dalam menghadapi dinamika pasar kripto yang terus berkembang.

Dengan peningkatan minat masyarakat pada kripto dan layanan investasi yang semakin mudah diakses, Ajaib Group berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya dalam perjalanan finansial para investor. Untuk informasi lebih lanjut, segera kunjungi websiteAjaib Kripto.

(akn/ega)

Politisi NasDem Sugeng Suparwoto mengaku partainya tak setengah hati gabung Koalisi Indonesia Maju walaupun tak masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Ia pun menyebut pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama ketua umum NasDem Surya Paloh pada Kamis (17/10) lalu merupakan pertemuan dua sahabat. Menurutnya, Surya Paloh menyampaikan NasDem mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ya, yang jelas pertemuan ini kan pertemuan dua sahabat yang sudah bersahabat sejak lama. Dan pertemuan kemarin mempertegas kembali bahwa Pak Surya atau dalam arti NasDem yang men-support penuh bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ini ke depan,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

Ia pun mengaku NasDem tak akan setengah hati di dalam koalisi walau tak masuk ke dalam kabinet nantinya.

“Sehingga meskipun, sekali lagi, meskipun tidak masuk dalam kabinet, itu bukan berarti koalisi setengah hati. Ini koalisi yang betul-betul sepenuh hati,” ujarnya.

Sugeng menjelaskan bahwa NasDem memilih tak bergabung kabinet karena NasDem tak punya hak moral meminta jatah kursi menteri.

“Nah, persoalan yang sering dipertanyakan oleh masyarakat, kenapa kok NasDem tidak ambil jatah Menteri tanda kutip, kita kemukakan berkali-kali, NasDem tidak punya hak moral untuk berkeinginan menjadi Menteri, untuk mengambil jatah Menteri,” jelasnya.

Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, mengumumkan partainya memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun NasDem akan tetap berkontribusi dalam pemerintahan ke depan.

“Pemerintahan ini sukses, tetapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet (Prabowo-Gibran),” kata Hermawi usai melayat wafatnya Cagub Malut Benny Laos di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, pada Minggu (13/10).

Menurut Hermawi, jauh lebih penting jika pemikiran NasDem diterima oleh pemerintah ke depan daripada masuk dalam kabinet.

“Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet, pikiran-pikiran kita kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk,” ujarnya.

Usai memenangkan Pemilu pada Februari lalu, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10). Pengumuman kabinet dikabarkan akan langsung dilaksanakan nanti malam.

----

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!

Jakarta -

Dua calon menteri kabinet era Presiden Terpilih Prabowo Subianto yakni Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman bertemu Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, di kantornya, Jumat (18/10/2024).

Keduanya menyambangi Kantor KemenKop UKM di tengah isu keterlibatan keduanya dan pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Terpantau di lokasi, Maman tiba lebih dulu sekitar pukul 09.05 WIB. Tidak lama berselang, menyusul Budi Arie yang tiba di sekitar pukul 09.09 WIB. Dijemput Teten di lobby, keduanya pun bergegas naik ke lantai 8 Gedung menuju ruang diskusi.

Ditemui usai pertemuan yang memakan waktu lebih dari 1,5 jam itu, baik Budi Arie maupun Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Budi Arie hanya meminta untuk menunggu pengumuman resmi dari Prabowo.

"Tunggu pengumuman resmi dari Presiden Terpilih (Prabowo)," kata Budi Arie, kepada awak media.

Budi Arie menjamin, proses transisi akan berjalan baik. Begitu pula sinergi yang terjalin antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM ke depannya.

Tidak jauh berbeda, Maman juga meminta waktu 2-3 hari ke depan hingga serah terima jabatan (Sertijab) dilangsungkan. Barulah, ia akan memaparkan rencana-rencananya ke depan. Diskusi lebih lanjut juga baru akan dilangsungkan usai sertijab tersebut.

"Sementara pembicaraan kita, nanti setelah pelantikan dan sertijab baru akan kita diskusikan," ujar Maman.

Usai pertemuan itu, Teten dan Maman lanjut berangkat ke Gedung SMESCO yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto. Teten membocorkan kalau Gedung SMESCO akan menjadi kantor Maman, sehingga Kantor KemenKop UKM yang berlokasi di Kuningan saat ini akan menjadi Kantor Budi Arie.

"Kita mau lihat kantor Pak Maman di SMESCO," ujar Teten, sembari mengajak Maman ke mobil.

Sebagai informasi, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie disebut-sebut akan menduduki posisi sebagai Menteri Koperasi di era Prabowo. Sedangkan Politisi Golkar Maman, akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM.

"Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di Menteri Koperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman dari yang akan di UMKM," kata Teten, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Teten juga menyatakan, akan membantu keduanya selama proses transisi dalam memisahkan sektor koperasi dan UKM. Hal ini termasuk juga dengan membawa keduanya bersinergi, meski sektor terkait kini dipisah.

Sementara itu, menurutnya, langkah perombakan struktur kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo, termasuk pemecahan kementerian. Hal ini menjadi bagian dari persoalan politik di pemerintahan yang akan datang.

"Presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif," ujarnya.

(shc/rrd)

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil 49 calon menteri ke kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10). Salah satu tokoh yang datang adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kemarin sejumlah tokoh diundang secara langsung oleh Bapak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih yang dalam waktu dekat tanggal 20 Oktober akan dilantik sebagai presiden 2024-2029, akan terjadi sebuah transisi kepemimpinan nasional dan pemerintahan baru akan dibentuk," kata AHY di Bekasi, Rabu (15/10/2024).

Menurutnya, Prabowo memberi tugas kepada tokoh yang hadir, namun tidak secara rinci menjelaskannya. AHY menyebut hal itu akan dijelaskan langsung oleh Prabowo.

"Tentu beliau kemarin ingin memberikan tugas-tugas kepada para tokoh yang diundang, saya sendiri tidak ingin menjelaskan terlalu jauh karena beliaulah yang akan menjelaskan pada saatnya. Tetapi kami diajak diskusi dan juga diberikan beberapa bentuk penugasan ataupun peran-peran yang bisa dijalankan sebagai bagian dari pemerintahan mendatang," bebernya.

AHY menyebut Prabowo ingin pemerintahannya nanti bekerja secara maksimal. Apalagi tugas yang akan dihadapi ke depannya semakin kompleks dan luas.

"Jadi dibutuhkan tim yang kuat, dibutuhkan para politisi tapi para profesional yang bisa bekerja dalam satu tim yang solid, itu harapan beliau dan pada saatnya pasti akan menjelaskan kepada masyarakat luas," imbuh AHY.

Ia tidak menjawab saat ditanya akan menjabat menteri apa pada pemerintahan Prabowo. Saat dikonfirmasi apakah bakal menjabat lagi Menteri ATR/Kepala BPN, ia pun hanya meminta menunggu.

"Kita tunggu aja," singkat AHY sambil berjalan masuk ke mobilnya.

(ily/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemindahan ibu kota atas keinginan rakyat dinilai kurang tepat. Pengamat Kebijakan Publik berpendapat keputusan tersebut merupakan langkah politis dan kurang melibatkan masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai bahwa keputusan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan bukanlah keputusan rakyat. Untuk mendapat keputusan rakyat tidak hanya berdasarkan keputusan DPR, yang menurutnya, masih mewakili keputusan kelompok tertentu.

“Jadi seharusnya ada sejumlah aplikasi atau sesuatu untuk menampung pendapat masyarakat, jika itu keputusan rakyat. Ada jejak pendapat yang kaitannya apakah kita urgen memindahkan ibu kota. Jadi DPR di sana hanya menguatkan. Masalahnya di Indonesia hampir semua keputusan adalah politis,” kata Trubus kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Dia bercerita bagaimana kepentingan kelompok atau seseorang merugikan Indonesia saat pemerintah memutuskan melepaskan Timor Leste. Menurutnya, hal itu tidak boleh terulang kembali pada era Jokowi.

Trubus mengatakan sistem demokrasi Indonesia masih perlu diperbaiki, khususnya mengenai partisipasi publik. Dalam pemindahan IKN, partisipasi publik masih minim dan tidak dapat diklaim bahwa pemindahan merupakan keinginan masyarakat.

Indikasi lain bahwa proyek ini bukan atas keinginan publik adalah pembangunan yang memfokuskan pada istana. Menurut dia, seharusnya jika IKN adalah keinginan publik, maka yang disiapkan terlebih dahulu adalah infrastruktur pendukungnya.

“Itu kan juga seperti dipaksa pembangunannya. Pemerintah bangun istananya, padahal seharusnya akses pendukungnya didahulukan. Apakah ini untuk kepentingan publik? jawabannya belum,” kata Trubus.

Lebih lanjut, kata Trubus, jika Jokowi ingin melanjutkan gagasan presiden pertama Indonesia Soekarno seharusnya IKN dibangun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sehingga berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Jangan merasa setelah sudah keputusan DPR itu selesai. Pemindahan ibu kota kan strategis, jadi harus persetujuan publik," kata Trubus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Keputusan tersebut bukanlah keputusan Jokowi seorang diri.

"Jadi ini bukan keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2024 di Istana Negara, IKN, Rabu (25/9/2024).

Presiden Jokowi menekankan bahwa IKN Nusantara adalah jawaban dari gagasan panjang yang telah dimulai oleh Presiden Soekarno dan diteruskan oleh Presiden Soeharto.

Setelah melalui studi mendalam, Jokowi menyatakan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur akhirnya dipilih sebagai lokasi ibu kota baru, keputusan yang didukung oleh 93 persen anggota DPR.

Jokowi juga menceritakan bahwa dirinya was-was setiap kali ada tamu-tamu kenegaraan yang memuji keindahan Istana di Jakarta. Pasalnya, istana tersebut dibangun oleh kolonial Belanda.

"Ya memang bagus, memang indah, tapi tidak saya teruskan, tapi yang buat kolonial Belanda, baik yang ada di Jakarta, di Bogor, di Jogja, itu semuanya adalah bangunan kolonial Belanda, warisan dari kolonial Belanda," ujar Jokowi.

Dia mengaku gembira melihat antusiasme masyarakat yang ingin melihat langsung IKN Nusantara. Dia mengajak masyarakat yang berkunjung ke IKN untuk mengambil foto di lokasi ikonik Ibu Kota Nusantara, yaitu di Sumbu Kebangsaan.

"Tapi kalau mau fotonya bagus itu ngambilnya di Sumbu Kebangsaan, kelihatan semuanya. Jadi dari sini nanti bergeser ke Sumbu Kebangsaan," ucapnya.

Presiden juga kembali menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Nusantara bukan hanya sekedar perpindahan fisik, melainkan juga perpindahan cara pikir dan semangat baru untuk menghadapi tantangan global.

"Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan kita ingin menjadi negara yang cepat,” pungkas Jokowi.

JAKARTA - Partai Perindo optimistis pertumbuhan ekonomi nasional tetap membaik di tengah tantangan global, terutama imbas dari geopolitik dan pemilu Presiden di Amerika Serikat (AS).Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Perindo, Dea Salsabila Defri mengatakan, makro ekonomi nasional pada kuartal II/2024 yang tumbuh di level 5,05% masih dalam kategori aman secara fundamental.

Meski demikian pemerintah tetap antisipasi atau waspada dengan angka pertumbuhan tersebut, lantaran sentimen global yang tidak menentu saat ini.

?Saya melihat situasi ekonomi Indonesia saat ini dengan pertumbuhan ekonomi 5,05 persen pada kuartal II 2024 di tengah tantangan global masih dapat dikatakan optimis (secara fundamental ekonomi),? ujar Dea Salsabila kepada MNC Portal ketika dihubungi, Kamis (8/8/2024).

?Namun tetap waspada dengan tantangan kondisi global dan geopolitik yang tidak menentu,? paparnya.

Posisi ekonomi di Tanah Air pada kuartal II/2024 masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lainnya. Misalnya, China 4,7%, Singapura 2,9%, Korea Selatan (Korsel) 2,3%, dan Meksiko 2,24%.

Adapun, ekonomi di kuartal II/2024 lebih rendah dari capaian kuartal sebelumnya yang berada di angka 5,11%. Bahkan, menurun dibandingkan dengan periode yang sama 2023, yaitu 5,17%.

Kendati begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menegaskan bahwa level pertumbuhan 5% di tengah kondisi dunia yang serba tidak tentu merupakan sebuah prestasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji 2024 bakal mulai bekerja pada masa sidang selanjutnya atau setelah 16 Agustus 2024. Pansus hingga saat ini belum bekerja karena DPR disebutkan sedang memasuki masa reses sejak 11 Juli 2024.

"Kemarin karena sudah keburu reses, itu belum berjalan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Sejauh ini, dia menilai, pansus tersebut belum berjalan karena memasuki masa reses tersebut. Dia mengatakan, pansus itu bekerja pada masa sidang selanjutnya berdasarkan Rapat Pimpinan (Rapim) dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, Pansus Angket Haji tersebut bakal digelar pada masa reses Juli ini. Namun, menurut Dasco, sudah ada yang mengingatkan bahwa keputusan Rapim dan Bamus tidak menyatakan demikian.

"Pansus itu harus berjalan pada sidang depan, sehingga kalau kemarin ini, menyalahi aturan," kata Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Selain itu, dia memastikan tidak ada perubahan rencana terkait rapat pansus yang akan digelar pada masa sidang selanjutnya. Jika rapat pansus itu ingin digelar pada masa reses ini, menurutnya, keputusan Rapim dan Bamus DPR RI harus diubah.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.

Pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai Nasdem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) Mahfut Khanafi mengharapkan keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 tidak dimanfaatkan sebagai gerakan politik.

"Pansus ada boleh, tetapi kemudian jangan dipakai untuk gerakan-gerakan politik misalnya dalam proses transisi pemerintahan," kata Mahfut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (28/7/2024).

Hal tersebut dia sampaikan menyusul adanya sejumlah dugaan atau kecurigaan bahwa keberadaan Pansus Haji mengarah pada tujuan politis. Kecurigaan itu dinilai bisa muncul karena keberadaan Pansus Haji berdekatan dengan transisi pemerintahan.

"Terlepas benar atau tidak, itu silakan dibuktikan di proses hukum nanti. Setidaknya, jangan bikin gaduh dalam hal narasi haji karena orang Indonesia itu selalu bahagia setelah pulang haji,” ujar Mahfut menambahkan.

Tanggapan tersebut, dia sampaikan acara Dialog Publik Menelaah Kebijakan Inovasi Haji 2024 digelar PB HMI di Asrama Haji Yogyakarta, Sabtu (27/7).

Terkait dengan penyelenggaraan haji 2024, Mahfut menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) telah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah.

“Kalau seandainya kita berbicara fakta, tentu pesan kita kepada Kementerian Agama (Kemenag) yaitu teruslah memberikan pelayanan baik dalam hal haji, yang sudah baik ini ditambahi lagi,” ujar dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.

Pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai NasDem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, saat itu, mengatakan bahwa Pansus Angket Haji akan bekerja secepatnya, termasuk bekerja saat masa reses.