Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan kembali melelang ulang Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci) dalam waktu dekat usai dua kali gagal mendapat investor.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Triono Junoasmono (Yongki) menjelaskan lelang Tol Getaci hanya akan diprioritaskan hingga ruas Ciamis saja. Hal itu dilakukan guna meningkatkan minat para investor untuk dapat meneken kontrak senilai Rp37,64 triliun tersebut.

“Berprogres [lelang ulang Tol Getaci], oleh BPJT kan untuk pelaksanaan lelangnya. Ini sebentar lagi sudah kita minta ke BPJT segera untuk melelangkan itu,” tuturnya saat ditemui di Menara Mandiri 2, Jakarta, Senin (26/8/2924).

Pada saat yang sama, Yongki menjelaskan bahwa proyek Tol Getaci kali ini akan disertai dukungan pemerintah (dukon). Tak lain, tujuannya untuk meningkatkan minat dan kesanggupan para investor untuk menggarap proyek tersebut.

Di samping itu, nilai investasi tol yang pembangunannya telah molor hingga beberapa tahun itu juga ditengarai bakal mengalami penyesuaian. Sayangnya, Yongki tak merinci pasti berapa kajian nilai investasi teranyar dari Tol Getaci tersebut.

“Ada penyesuaian [nilai investasi], tapi yang paling penting adanya dukungan pemerintah. Tadinya tidak ada dukungan sekarang ada dukungan,” tegasnya.

Sebagai informasi, Tol Getaci merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didesain memiliki total panjang mencapai 206,65 kilometer (Km). Tol ini bakal menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan rincian sepanjang 171,40 km berada di wilayah Jawa Barat dan sepanjang 35,25 km di Jawa Tengah.

Tol ini terdiri dari 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara - Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya – Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan – Cilacap (34,35 km).

Namun demikian, mempertimbangkan biaya yang bakal diperlukan, pemerintah memprioritaskan terlebih dahulu pembangunan Tol Getaci hanya hingga Ciamis yang total panjangnya hanya mencapai 108,3 km.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian memastikan status Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tol Gedebage–tasikmalaya–Cilacap (Getaci) tetap dipertahankan meskipun telah gagal lelang sebanyak dua kali.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan keberlanjutan status PSN Tol Getaci telah disepakati dalam evaluasi yang dilakukan baru-baru ini.

“Jalan tol jalan semua [status PSN-nya termasuk Getaci]. Kalau lelangnya itu ya diulang saja," tuturnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Perekonomian, Susiwijono Moegiarso memerinci faktor yang membuat pemerintah tetap mempertahankan status PSN Tol Getaci meski telah dua kali gagal mendapatkan investor.

Dia menyebut, dalam penyiapan proyek, Tol Getaci telah terdapat komitmen-komitmen pembiayaan. Oleh karena itu, proyek tersebut dipastikan bakal dilanjutkan.

“Jadi ada yang telah melalui tahapan-tahapan atau sudah ada komitmen untuk mulai pembiayaan penyiapannya dan semuanya,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proses lelang ulang Tol Getaci akan dilakukan mulai bulan depan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niagamemberikan penjelasan ihwal adanya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tidak menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menuturkan, penentuan titik penjualan BBM subsidi dalam hal ini Pertalite merupakan kebijakan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Dalam kebijakan yang dibuat oleh BPH Migas, titik-titik SPBU yang menjual BBM subsidi didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain jalur transportasi umum, tidak di area pemukiman menengah ke atas, dan tidak di daerah industri.

“Upaya ini dilakukan agar BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran,” kata Heppy saat dihubungi, Selasa (27/8/2024).

Heppy menyebut, dari sisi Pertamina Patra Niaga yang merupakan operator, hanya menyalurkan BBM sesuai kebijakan yang ditentukan oleh regulator.

Di satu sisi, Patra Niaga, kata Heppy, juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur penyaluran BBM agar kuota yang ditetapkan pemerintah mencukupi hingga akhir tahun.

Lebih lanjut, Heppy menyampaikan agar masyarakat tidak perlu khawatir adanya pembatasan penjualan BBM subsidi. Sebab, pihak Patra Niaga memastikan BBM subsidi masih akan disalurkan kepada masyarakat.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, di setiap wilayah dipastikan tetap akan ada BBM subsidi, baik Biosolar maupun Pertalite,” ujarnya.

Belakangan ramai diberitakan ada SPBU di wilayah DKI Jakarta sudah mulai tak menjual BBM Pertalite. Terbaru, dikabarkan ada SPBU Pertamina di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan yang tak lagi menjual Pertalite.

Selain itu, SPBU Pertamina yang berada di Jalan Raya Pos Pengumben, Jakarta Barat juga sudah tidak menjual Pertalite. Berdasarkan penelusuran di lapangan oleh Bisnis pada Kamis (25/4/2024), SPBU dengan nomor 34.116.08 tersebut nampak sudah menghilangkan BBM jenis Pertalite dari papan harga mereka.

Terlihat pada papan informasi harga yang terpampang di depan SPBU, hanya terlihat informasi harga dari BBM non-subsidi atau Pertamax Series, Dexlite, dan Pertamina Dex saja.

Mesin dispenser yang berisi Pertalite juga tak tersedia di SPBU tersebut. Menurut pengamatan Bisnis, hanya ada dispenser dengan jenis BBM Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, serta produk BBM baru Pertamina, yakni Pertamax Green 95.

Bisnis tak berhasil menemui manager SPBU tersebut untuk melakukan konfirmasi. Namun, menurut keterangan salah satu petugas, Pertalite tak lagi dijual di SPBU itu sejak Lebaran 2024.

“Udah dari Lebaran [tidak ada Pertalite],” ujar salah satu petugas.

Meski sudah tidak menjual Pertalite, SPBU yang berada dipinggir jalan arteri ini masih dipadati oleh pembeli.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penangguhan atau moratorium izin proyek baru smelter nikel berteknologi pirometalurgirotary klin-electric furnace(RKEF) tak kunjung direalisasikan.

Kegamangan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan moratorium smelter RKEF berpotensi kian menggerus cadangan bijih nikel kadar tinggi atau saprolite yang makin menipis.Adapun, pengolahan nikel dengan teknologi RKEF ini pada umumnya menghasilkan produk olahan nikel kelas dua berupa nickel pig iron (NPI) dan feronikel (FeNi) untuk kemudian dibuat menjadi stainless steel.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Federal Reserve Bank San Francisco Mary Daly mengatakan kini saat yang tepat bagi bank sentral AS pantas untuk mulai memangkas suku bunga.

“Waktunya untuk menyesuaikan kebijakan sudah dekat,” kata Daly dikutip dari Bloomberg pada Selasa (27/8/2024) dalam sebuah wawancara dengan Michael McKee dari Bloomberg Television.

Pernyataan Daly serupa dengan komentar Gubernur The Fed, Jerome Powell, yang mengatakan pada simposium Jackson Hole pekan lalu bahwa dia telah memperoleh keyakinan bahwa inflasi berada di jalur kembali ke 2% dan sudah tiba waktunya untuk melakukan penyesuaian kebijakan.

Adapun, Daly menyebut masih terlalu dini untuk mengetahui jalur kebijakan yang tepat. Dia juga menolak mengatakan apakah dirinya akan mendukung penurunan suku bunga sebanyak 25 atau 50 basis poin pada pertemuan bank sentral 17-18 September mendatang.

Dia menekankan bahwa The Fed harus menurunkan inflasi ke target 2%, namun dia dan rekan-rekannya juga akan berupaya mencegah kebijakan moneter ketat yang merugikan pasar tenaga kerja.

“Kami tidak ingin menempatkan diri kami dalam situasi di mana kami menerapkan kebijakan yang sangat restriktif terhadap perekonomian yang sedang melambat,” kata Daly.

Presiden Fed San Francisco mencatat bahwa ketika inflasi turun, suku bunga The Fed – yang telah berada pada level tertinggi dalam 23 tahun selama lebih dari setahun – memberikan tekanan yang semakin besar pada perekonomian. “Itu adalah resep untuk memperketat dan merugikan pasar tenaga kerja dan pertumbuhan,” katanya.

Meskipun pasar tenaga kerja belum menunjukkan tanda-tanda kemunduran, para pembuat kebijakan perlu memperhatikan berbagai indikator untuk memastikan perekrutan tenaga kerja tidak terhenti. Dia mengatakan, jika ada tanda-tanda kelemahan yang nyata, maka akan lebih tepat jika The Fed bersikap lebih agresif.

Pasar tenaga kerja telah melemah lebih dari yang diperkirakan selama beberapa bulan terakhir, dengan tingkat pengangguran meningkat menjadi 4,3% pada periode Juli. Pasar sekarang memperkirakan pemotongan sekitar 100 basis poin tahun ini. The Fed memiliki tiga pertemuan kebijakan yang tersisa pada tahun 2024.

Daly mengatakan dia tidak ingin menyatakan The Fed berada pada jalur netral karena masih terdapat ketidakpastian yang signifikan mengenai prospek perekonomian. Dia memperkirakan tingkat suku bunga netral bisa mencapai 1%, berdasarkan penyesuaian inflasi.

“Jadi, bahkan ketika The Fed mulai menurunkan suku bunganya, ia akan tetap berada dalam wilayah pembatasan untuk beberapa waktu,” katanya.

Adapun, para ekonom memperkirakan angka inflasi yang dirilis minggu ini akan mendukung niat The Fed untuk menurunkan suku bunga pada bulan September.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) atau HK memastikan konstruksi Jalan Tol Bayung Lencir – Tempino Seksi 3 sepanjang 15,47 kilometer (km) akan rampung pada bulan ini. Sementara itu, ruas ini ditarget sudah dapat dilintasi pada kuartal IV/2024.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim menuturkan bahwa hingga periode 23 Agustus 2024 progres konstruksi Tol Bayung Lencir – Tempino Seksi 3 telah mencapai 97,56%.

“Saat ini, tim di lapangan tengah fokus pada pekerjaan yang tersisa di antaranya penyelesaian rigid main road sepanjang 57 m, bangunan gerbang tol serta simpang sebidang,” tuturnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (27/8/2024).

Adjib juga menjelaskan bahwa konstruksi tol ini telah memasuki tahap akhir telah menyelesaikan pekerjaan seperti struktur overpass, struktur jembatan, struktur interchange, dan struktur slab on pile sepanjang 4,06 km.

Di samping itu, telah dirampungkan juga pengerjaan timbunan dan galian, perkerasan kaku (rigid main road) sepanjang 11,4 km, serta pengaspalan jalan sepanjang 4,79 km (termasuk ramp dan simpang sebidang).

Asal tahu saja, Tol Bayung Lencir – Tempino Seksi 3 ini dikerjakan melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) antara HK dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dan PT Brantas Abipraya (Persero).

Adjib menyebut, dalam proses pengerjaan pihaknya sempat terkendala dengan permasalahan kondisi tanah dasar yang lunak.

Kemudian, saat proses konstruksi ditemukan juga penurunan tanah dasar pada jalan utama yang melebihi rencana awal.

“Menghadapi tantangan tersebut, KSO telah melakukan penanganan khusus, mulai dari pemetaan dan analisis geoteknik yang komprehensif untuk memahami kondisi tanah dasar secara menyeluruh, serta menggunakan preloading, struktur slab on pile, dan geofoam pada area-area penurunan atau pergeseran tanah yang cukup besar,” pungkasnya.

Bisnis.com, SINGAPURA - Baru seminggu menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani langsung “gaspol” dengan melakukan kunjungan ke Singapura dan dijadwalkan bertemu Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong.

Dalam kunjungan ini, ia mengharapkan investasi Singapura di Indonesia dapat meningkat di atas USD63,17 miliar. Angka ini didasarkan pada total investasi Singapura periode 2019-Juni 2024 yang mencapai USD63,17 miliar atau setara dengan 29,8% total Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.

“Yang menjadi prioritas pemerintah ke depannya adalah sektor hilirisasi sumber daya alam, energi bersih, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia,” kata Rosan dalam pertemuan untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Singapura, khususnya di sektor ekonomi dan investasi keberlanjutan, di Singapura, Senin (26/8).

Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo akan berlanjut dengan kepemimpinan Bapak Jokowi saat ini.

Menjelang masa transisi ke pemerintahan yang baru, seluruh jajaran pemerintah, termasuk di Kementerian Investasi/BKPM, bersiap agar prosesnya berjalan dengan lancar.

“Kami terus memperbaiki iklim investasi di Indonesia melalui regulasi dan insentif yang ditawarkan. Kami ingin mendengar secara langsung apa yang menjadi perhatian utama pengusaha di Singapura untuk melakukan investasi di Indonesia,” ujar Rosan.

Pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura

Menteri Investasi Rosan Roeslani dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong untuk membahas peningkatan investasi serta kolaborasi di sektor-sektor kunci yang telah dibahas, termasuk hilirisasi sumber daya alam, energi bersih, dan pengembangan.

sumber daya manusia. Pertemuan ini juga akan fokus pada langkah-langkah konkret untuk memperkuat kerja sama bilateral dan mendorong proyek investasi strategis.

Respon Singapura

Di tempat yang sama, Menteri Tenaga Kerja yang juga Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, menyambut baik kunjungan Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk mempererat hubungan kerja sama antara Indonesia-Singapura.

“Kami mendorong banyak sektor kerja sama dengan Indonesia, antara lain pengusahaan gas alam dan investasi tanker serta bunker,” kata Tan See Leng.

Indonesia dan Singapura, katanya, juga perlu membahas lebih lanjut tantangan dalam implementasi Carbon Capture Storage dan Carbon Market yang relatif baru di Indonesia. Tujuannya adalah untuk bisa mendorong percepatan kerja sama di bidang tersebut.

“Selain itu, kami juga sangat setuju dengan program perbaikan nutrisi untuk masyarakat Indonesia,” tambah Tan See Leng.

Pertemuan dengan Beberapa Pengusaha

Masih hari yang sama, Rosan juga melangsungkan pertemuan dengan beberapa pimpinan perusahaan terkemuka dari Singapura.

Pertama, pertemuan dengan SP Group untuk membahas investasi jaringan listrik lintas negara.

Kedua, pertemuan dengan SingTel untuk membahas investasi di sektor infrastruktur, data center, dan telekomunikasi.

Ketiga, pertemuan dengan Sembcorp untuk membahas investasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara, kawasan industri Kendal (Sembcorp Urban), dan infrastruktur telekomunikasi di Batam.

Keempat, pertemuan dengan ST Telemedia Global Data Center (STT GDC) untuk membahas rencana investasi di sektor data center.

Kunjungan kerja hari pertama di Singapura ditutup dengan pertemuan Menteri Investasi dengan Federasi Bisnis Singapura.

Agenda kunjungan kerja Menteri Investasi/Kepala BKPM di Singapura akan berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 26 hingga 28 Agustus ini. (*)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menunggu disahkannya draft percepatan pembentukan satuan tugas (satgas) gabungan untuk mengawasi penegakkan hukum di sektor ESDM.

Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba, Bambang Suswantono menuturkan bahwa draft untuk percepatan satgas tersebut sudah rampung setelah adanya rapat bersama Menkopolhukam saat itu Mahfud MD.

“Untuk penegakan hukum yang lalu kamu jelasakan kepada bapak bahwa bulan November tahun lalu Menkopolhukam waktu itu pak Mahfud sudah merapatkan dan sudah membuat draf tentang satgas penegakan hukum sektor ESDM,” kata Bambang dalam RDP dengan Komisi VII di DPR, Senin (26/8/2024).

Bambang menjelaskan, dalam draf tersebut terdapat empat sektor yang dibahas yaitu illegal mining, illegal driling, distribusi bahan bakar, dan kelistrikan.

Dalam draft tersebut, kata Bambang juga dijelaskan bahwa seluruh Kementerian Lembaga dan aparat penegak hukum dilibatkan dalam satgas penegakkan hukum di sektor ESDM.

Saat ini, Bambang menuturkan bahwa draft tersebut sudah diajukan kepada Deputi Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

“Dan saat ini kami masih menunggu percepatan satgas penegakan hukum disamping kita menunggu Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) di Kementerian ESDM,” ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM tengah melakukan pembicaraan intens dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) terkait dengan pembentukan satuan tugas (satgas) gabungan untuk mengawasi penegakkan hukum di sektor ESDM.

Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Bambang Suswanto mengatakan bahwa satgas gabungan tersebut akan memiliki empat tugas utama, yakni memberantas penambangan ilegal, pengeboran ilegal di sektor minyak dan gas bumi, penyelewengan distribusi BBM, dan pencurian listrik.

Satgas gabungan tersebut akan terdiri atas penegak hukum, seperti kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Bambang menuturkan, pihaknya masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pembentukan satgas sektor ESDM ini.

“Beberapa minggu yang lalu, atau 3 minggu saya sudah rapat dengan Menkopolhukam, sedang dirancang Keppres penegakkan hukum di sektor ESDM. Itu ada tiga satuan tugas,” kata Bambang dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI, Senin (6/11/2023).

Bisnis.com, JAKARTA - Grab Indonesia menambah 1.000 unit mobil listrik (electric vehicle/EV) sebagai bagian dari Grab Electric.

Mayoritas model yang digunakan yaitu BYD M6 milik pabrikan asal China.

Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, dengan tambahan armada itu, totalnya Grab Indonesia memiliki sekitar 11.000 kendaraan listrik yang terdiri atas sepeda motor dan mobil.

"Kami memperkuat komitmen dengan meluncurkan tambahan lebih dari 1.000 unit mobil listrik, didominasi armada BYD, yang akan terealisasi sepenuhnya hingga akhir 2024," ujar Neneng di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan lebih dari 10.000 kendaraan listrik roda dua dan roda empat yang telah dioperasikan sejak 2019, armada Grab Electric telah menempuh lebih dari 270 juta kilometer perjalanan.

"Melalui inisiatif ini, Grab telah berhasil mengurangi 26.000 ton emisi karbon, setara dengan penghematan lebih dari 11 juta liter BBM," jelasnya.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Ecovention Hall Ancol, pada Senin (26/8) tampak setidaknya ribuan mitra pengemudi Grab Indonesia menghadiri serenomi peluncuran kendaraan listrik yang bertajuk "Percaya Indonesia Merdeka dari Polusi".

Adapun, unit mobil listrik yang dipamerkan sebagai armada baru Grab Electric yakni BYD M6 milik PT BYD Motor Indonesia. Model BYD M6 termasuk kategori multi-purpose electric vehicle (MPEV).

Seremoni itu dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta turut dihadiri oleh wakil presiden terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dan beberapa pejabat lainnya.

Sebagai informasi, PT BYD Motor Indonesia resmi meluncurkan BYD M6 pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024. Terdapat tiga varian untuk dipilih yakni Standard 7 seater dengan harga Rp379 juta, Superior 7 Seater Rp419 juta, dan Superior 6 seater Rp429 juta.

Menilik dapur pacunya, BYD M6 dibekali powertrain dengan tipe motor AC Permanent Magnet Synchronous Motor. Maksimum power yang dihasilkan sebesar 120 kW hinga 150 kW, sedangkan torsi maksimum sebesar 310 Nm.

Keunggulan lain dari BYD M6 adalah kemampuan pengisian daya yang cepat. Dengan kapasitas pengisian daya DC 170kW, M6 mampu mengisi daya hanya dalam 30 menit, dari keadaan 30% hingga 80% (SOC), memberikan tambahan daya yang memadai untuk kemudahan dan kenyamanan pengguna.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku pesimis target produksi lifting minyak pada tahun ini tidak mencapai 600.000 barel per hari (bph).

Adapun, pada tahun 2024 berdasarkan APBN tahun 2024 target lifting dalam negeri dipatok sebesar 635.000 barel per hari.

“Feeling saya di tahun 2024, 600.000 gak tercapai maksimal kita 580 ribu. Yang menjadi ironi adalah apakah penurunan lifting kita menyerah, kita menyerah kalau cadangan sudah tidak ada. Kalau ada kenapa gak dinaikkan itu problemnya," kata Bahlil saat RDP dengan Komisi VII di DPR, Senin (26/8/2024).

Bahlil menuturkan, dari total lifting minyak nasional, Pertamina menjadi kontributor minyak mentah terbesar di Indonesia dengan persentase 65%. Disusul ExxonMobil 25%, dan 10% oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lainnya.

Tak hanya itu, Bahlil kemudian menyoroti pemanfaatan sejumlah sumur minyak yang selama ini dinilai masih kurang optimal.

Sebab dari total sekitar 44.900 sumur minyak yang ada, setidaknya hanya 16.300 sumur yang produksi, serta terdapat 16.250 sumur yang masuk pada kriteria idle well atau sumur minyak yang saat ini tidak aktif.

“Apalagi, kurang lebih 5 ribu sumur yang bisa dioptimalkan. Ini gak dilakukan kita bikin lagi seperti mazhab IUP ini kan punya negara pengelolaan ke KKKS yang atau BUMN,” ujarnya.

Maka dari itu, eks Menteri Investasi ini berencana menawarkan pengelolaan sumur idle kepada para investor, baik investor dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Mending kita buka untuk swasta nasional atau swasta asing yang mengelola sumur ini dengan target pendapatan negara. Target pendapatan negara kita 600 ribu barel sama dengan US$ 12 miliar," ucap Bahlil.

Sebelumnya, SKK Migas mengungkapkan realisasi lifting minyak dan gas bumi (migas) pada semester I/2024 masih di bawah target.

Sampai dengan semester pertama tahun 2024, SKK Migas mencatat realisasi lifting minyak hanya mencapai 576.000 barel per hari (bopd) atau di bawah target APBN sebesar 635.000 bopd.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan, tidak tercapainya target lifting minyak pada semester 1/2024 ini dikarenakan masalah banjir yang terjadi di beberapa wilayah.

“Lifting minyak sampai dengan semester I, karena kita semester I mengalami gangguan banjir di mana-mana sehingga drilling praktis lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan sehingga ada beberapa keterlambatan kegiatan drilling,” kata Dwi dalam Konferensi Pers Kinerja Hulu Migas Semester I/2024, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan menegaskan akan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2025 dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pembangunan IKN masih masuk dalam prioritas anggaran di pos infrastruktur. Anggaran untuk pos infrastruktur sendiri pada 2025 direncanakan sebesar Rp400,34 triliun.

Di luar itu, pemerintah mendorong skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebagai salah satu skema pendanaan dalam rangka penyediaan infrastruktur di IKN.

Skema KPBU ini didorong untuk menjadi backbone dalam pembiayaan kreatif seperti blended finance. Tujuannya demi menjaga kesinambungan APBN.

Pemerintah pun merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp143,1 miliar untuk mendukung penyiapan pembangunan IKN dalam RAPBN 2025.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Wahyu Utomo menekankan bahwa pengalokasian anggaran pada RAPBN 2025 menunjukkan komitmen pemerintah yang akan menjaga keberlanjutan IKN.

Tidak hanya mengandalkan APBN, kontribusi swasta, BUMN, dan lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) juga diharapkan memainkan peran penting dalam rangka pendanaan pembangunan IKN, terutama melalui skema KPBU.

“Intinya Pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan IKN, yang dilakukan secara bertahap. Pendanaan IKN bersumber dari APBN, juga memberdayakan peran swasta, BUMN, SWF, dengan mendorong pengembangan skema KPBU secara masif dan sustainable,” kata Wahyu, dikutip Senin (26/8/2024).

Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan bahwa penetapan besaran alokasi anggaran pembangunan IKN tahun depan merupakan wewenang dari pemerintahan baru.

“Intinya pemerintah berkomitmen keberlanjutan IKN, alokasinya merupakan diskresi Presiden terpilih [Prabowo Subianto],” kata dia.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa alokasi anggaran untuk dukungan pembangunan IKN direncanakan sebesar Rp4,1 triliun pada 2025.

Menurutnya, alokasi itu masih berpotensi meningkat saat pembahasan dengan DPR RI. Di sisi lain, Basuki mengatakan bahwa alokasi anggaran yang minim umum terjadi saat transisi pemerintahan. Hal itu juga terjadi pada 2014, saat transisi dari pemerintahan SBY ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Nanti tanggal 28 [Agustus] kami rapat DPR, mudah-mudahan mungkin ada perubahan,” kata dia.

Basuki yang juga merupakan Plt. Kepala Otorita IKN (OIKN) mengusulkan anggaran OIKN sebesar Rp26 triliun, jauh lebih tinggi dari pagu indikatif yang telah disepakati dengan DPR sebesar Rp505 miliar.

Basuki mengatakan, pagu indikatif yang disepakati dengan DPR belum mencakup biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah terbangun. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan alokasi anggaran yang lebih tinggi.

Untuk diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dari APBN sebesar Rp75 triliun sepanjang 2022 hingga 2024, dengan rincian realisasi pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, 2023 sebesar Rp27 triliun, dan target pada 2024 sebesar Rp42,5 triliun.

Kemenkeu mencatat, realisasi anggaran IKN per 31 Juli 2024 sebesar Rp11,2 triliun atau setara dengan 26,4% dari pagu tahun ini.

Perinciannya, anggaran sebesar Rp9 triliun direalisasikan untuk klaster infrastruktur, diantaranya pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kemenko, kementerian lain, dan gedung OIKN, pembangunan tower rusun ASN, rumah tapak Menteri, serta pembangunan jalan tol hingga bandara VVIP.

Di samping itu, anggaran Rp2,2 triliun terealisasi untuk klaster non-infrastruktur, yang diantaranya untuk perencanaan dan penyiapan pemindahan, promosi, hingga operasional OIKN.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, optimistis produksi beras pada tahun ini bakal naik seiring adanya prakiraan La Nina yang akan terjadi di Indonesia.

Amran memproyeksikan kenaikan produksi beras bisa mencapai 10% akibat adanya La Nina. Adapun, dia menyebut, produksi beras pada Agustus hingga Oktober 2024 diperkirakan akan mengalami surplus.

Bahkan, produksi pada September 2024 diproyeksi mencapai 2,87 juta ton menjadi yang tertinggi selama 10 tahun terakhir.

"Mudah-mudahan La Nina sedang jangan keras itu menguntungkan sektor pertanian. Mungkin bisa [produksi naik] 10%," ujar Amran saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (26/8/2024).

Amran menyebut, proyeksi produksi yang tinggi pada Agustus - Oktober 2024 menjadi sebuah anomali yang terjadi di musim kemarau.

Dia pun mengeklaim, anomali produksi beras yang menguntungkan itu terjadi berkat upaya mereka menggencarkan program penyediaan pompa air (pompanisasi), optimalisasi lahan (opla), hingga penyediaan benih unggul secara gratis kepada petani.

Amran meyakini sederet program bantuan Kementan itu bakal berkontribusi menambah produksi beras tahun ini hingga 1 juta ton dengan nilai ekonomi yang dihasilkan sekitar Rp1 triliun. Adapun, Kementan menargetkan produksi beras tahun depan sekitar 32 juta ton.

"Ini hasil dari refocusing anggaran, kita fokus pada pompa, opla dan benih unggul yang kita berikan secara gratis," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (11/6/2024), BMKG telah merilis jadwal "kedatangan" La Nina di Indonesia, dimulai dari wilayah Timur terus berembus ke Barat. Sebagaimana diketahui, El Nino sudah selesai.

Kini, Indonesia dan beberapa negara di dunia bersiap menyambut kedatangan La Nina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengonfirmasi bahwa fenomena El Nino akan mulai netral dan berganti dengan La Nina. La Nina diprediksi terjadi mulai Juni-Juli 2024. Meskipun begitu, fenomena La Nina diperkirakan lemah.

Menurut prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah-wilayah yang akan mengalami curah hujan tinggi pada periode La Nina antara lain:

1. Juni 2024: Sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, sebagian Maluku, Maluku Utara, sebagian Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

2. Juli 2024: Sebagian Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

3. Agustus 2024: Sebagian kecil Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Tengah.

4. September 2024: Sebagian Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Tengah.

5. Oktober 2024: Sebagian Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya menggenjot produksi minyak dan gas bumi dalam negeri dengan mendorong revitalisasi sumur minyak yang saat ini tidak aktif alias idle.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan reaktivasi sumur minyak ini harus segera direalisasikan lantaran terdapat potensi produksi tambahan yang cukup besar dari sumur-sumur idle tersebut.

"Saya perintahkan sumur-sumur idle yang dikuasai KKKS kalau tidak dijalankan, kita cabut izinnya," kata Bahlil dalam agenda Progam Executive Course on Strategic Management and Leadership Cohort-4 Universitas Pertahanan, di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dia mencatat dari total 44.985 sumur di Indonesia, sebanyak 16.990 sumur masuk pada kategori sumur idle. Kendati demikian, tidak semua sumur idle tersebut memiliki potensi untuk reaktivasi.

Beberapa sumur yang tidak dapat direaktivasi lantaran potensi subsurface, keekonomian yang tidak terpenuhi karena high cost rectivation dan harga minyak mentah dunia kala itu, serta faktor HSE dan masalah non-teknikal.

"Dengan mengoptimalkan kembali sumur-sumur yang ada, kita dapat meningkatkan produksi migas secara signifikan tanpa perlu melakukan eksplorasi baru yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar," ujarnya.

Di samping itu, menurut Bahlil, reaktivasi sumur idle menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Terlebih, peningkatan produksi migas disebut akan mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus meningkatkan devisa negara.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan kriteria Bagian Wilayah Kerja (WK) Migas potensial yang idle, yaitu lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut maka KKKS diberikan beberapa opsi untuk mengoptimalkan WK idle ini.

Beberapa opsi di antaranya yaitu mengerjakan sendiri bekerja sama dengan badan usaha lain untuk menerapkan teknologi tertentu, diambil alih KKKS lain, WK idle dapat diusulkan untuk dikelola oleh KKKS lain atau dikembalikan ke negara.