Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) menargetkan proyek MRT jalur East-West Cikarang - Balaraja fase I tahap 1 akan melakukan groundbreaking pada kuartal III/2024.

Corporate Secretary MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan saat ini MRT Jakarta sedang mengupayakan terlaksananya peletakan batu pertama (groundbreaking) jalur East West fase 1 tahap 1 di kuartal III/2024.

“Jalur lain yang sedang diupayakan terlaksana pada tahun ini adalah jalur East West Fase 1 stage 1 dengan rencana groundbreaking pada kuartal III/2024,” jelas Ahmad saat dihubungi, Jumat (16/8/2024).

Sebelumnya, Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat menyebutkan peletakan batu pertama atau groundbreaking tersebut akan dilaksanakan pada akhir Agustus 2024. Namun rencana tersebut masih harus dikoordinasikan dengan beberapa pihak terkait.

Sebagai informasi, proyek MRT East – West Line yang juga disebut MRT Fase 3 secara keseluruhan akan membentang dari Cikarang-Balaraja. Proyek ini nantinya akan terbagi menjadi dua fase.

Pertama, mencakup area DKI Jakarta yang diharapkan dapat beroperasi pada 2031 dengan target konstruksi paling lambat pada 2024. Kedua, meliputi Banten dan Jawa Barat dengan target mulai operasi pada 2033.

Pada fase 1 akan terbagi lagi menjadi stage 1 sepanjang 24,527 kilometer yang akan melalui Tomang, Dukuh Atas, Senen, Perintis hingga Medan Satria dan stage 2 sepanjang 9,237 kilometer yang melalui Tomang dan Kembangan.

Sementara itu, MRT East-West fase 2 akan terbagi menjadi East-West Banten sepanjang 29,900 kilometer yang akan melalui Kembangan, Kelapa Dua, hingga Balaraja, serta East-West West Java sepanjang 20,438 kilometer yang akan melalui Medan Satria dan Cikarang.

Adapun dalam pembangunannya, Indonesia memperoleh pinjaman dari Jepang sebesar 140,69 miliar yen atau sekitar Rp14,5 triliun untuk pembangunan MRT Jakarta East-West Line Fase 1 Tahap 1 yang akan membentang dari Tomang ke Medan Satria sepanjang 24,5 kilometer.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran pendidikan pada 2025 sebagian akan digunakan untuk program unggulan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis.

Adapun pemerintah dalam RAPBN 2025 mengalokasikan sebesar Rp 722,6 triliun untuk pendidikan. Sri Mulyani menyampaikan, anggaran senilai Rp71 triliun yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis masuk dalam anggaran pendidikan.

“Untuk program prioritas presiden terpilih makanan bergizi gratis, yang Rp71 triliun sudah ada di sini,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor DJP Kemenkeu, Jumat (16/8/2024).

Dia menuturkan pengaturan anggaran program makan bergizi gratis akan diatur lebih lanjut oleh tim program tersebut, dan akan terus disempurnakan. Dengan begitu, sambungnya, program tersebut tidak hanya berdampak bagi anak sekolah, tetapi juga memberikan multiplier effect ekonomi di tingkat lokal.

Seperti diketahui, pemerintah resmi mengalokasikan anggaran Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai dengan RUU tentang APBN 2025.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, disampaikan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut akan dimanfaatkan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safeguarding) dan operasional lembaga yang menangani program makan bergizi gratis.

Adapun tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini sekitar 820.000 pekerja. Oleh sebab itu, pemerintah mengharapkan program tersebut dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% pada 2025.

Program ini akan direalisasikan dengan memberikan makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting.

Pada tahap awal, program ini akan diberikan kepada peserta didik prasekolah/PAUD dan peserta didik sekolah dasar, dan sekolah menengah di daerah kabupaten/kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi, serta daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Dalam pidato nota keuangan pada Sidang MPR 2024, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa anggaran pendidikan pada RAPBN 2025 sebesar Rp722,6 triliun. Alokasi anggaran itu untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," kata Presiden dalam pidato pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN 2025, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Alokasi anggaran pendidikan pada tahun depan meningkat jika dibandingkan dengan tahun ini yang mencapai Rp665 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap potensi pemberian insentif fiskal untuk mendorong industrialisasi pada sektor yang tengah mengalami ketertinggalan imbas perubahan inovasi bisnis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, beberapa sektor-sektor yang tertinggal tersebut yaitu industri tekstil, alas kaki, dan karet. Adapun, penyebabnya yaitu shifting atau peralihan teknologi dan automasi.

"Ini perlu untuk ada semacam afirmasi agar mereka memiliki adjustment yang relatif smooth untuk itu kita akan gunakan insentif fiskal maupun fiscal tools," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Beberapa opsi insentif yang dipertimbangkan yaitu melalui anggaran belanja pemerinah, membuka kawasan industri, subsidi, ataupun insentif perpajakan berupa tax allowance dan tax holiday.

"Ini agar kita bisa terus menjaga momentum industrialisasi yang berbasis pada nilai tambah tinggi," ujarnya.

Di sisi lain, dia menyebut hilirisasi dan revitalisasi industri pengolahan nasional telah memberikan daya tahan pada saat ekonomi dunia bergoncang.

Dalam hal ini, tiga sektor utama manufaktur yang memiliki potensi paling besar kepada perekonomian nasional yaitu industri makanan dan minuman, logam dasar dalam hal hilirisasi pertambangan, serta industri kimia dan farmasi.

"Tiga ini selalu identik nanti dengan manufacturing base ekonomi kita," jelasnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyoroti penciptaan nilai tambah dari setiap sektor, seperti manufaktur, pertanian dan jasa. Dia menegaskan bahwa komposisi dari tiga sektor tersebut harus terus ditingkatkan.

"Salah satu yang bisa meningkatkan value added dan productivity adalah kualitas dari tenaga kerja," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata enggan menjawab mengenai kelanjutan nasib kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 yang diusulkan naik menjadi 220.000 unit.

Saat dikonfirmasi, Isa tidak memberikan keterangan pasti. Dia mengaku bahwa saat ini dirinya tengah fokus melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Ini kan [Nota Keuangan] ngomongin RAPBN 2025, ya [fokus] 2025 ini,” kata Isa saat ditanyai mengenai nasib usulan kenaikan kuota FLPP 2024, di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima jawaban usulan penambahan kuota FLPP dari Kementerian Keuangan.

Akan tetapi, dia mengaku maklum, karena realisasi penambahan kuota FLPP pada tahun ini perlu mempertimbangkan ruang fiskal yang ada.

"Ya kita lihat penerimaan negara juga ruang fiskal yang memungkinkan," kata Zainal.

Adapun, Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa posisi kuota FLPP rumah subsidi diperkirakan bakal habis pada September 2024. Pasalnya, hingga Juni 2024 , serapan kuota FLPP telah mencapai lebih dari 79.000 atau mencapai 48% dari total kuota tersedia sebanyak 166.000.

Sejalan dengan hal itu Joko menegaskan, kejelasan pemberian penambahan KPR FLPP seakan menjadi pertaruhan akhir di ujung pemerintahan Jokowi. Di mana, pemerintah perlu membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas para penyelenggara negara.

“Bayangkan kalau untuk sekarang, dengan 200.000 atau 165.000 [unit kuota FLPP] atau berkurang dari tahun lalu, berarti itu message [pesan] yang kurang bagus terhadap kepastian kebijakan, lebih-lebih berarti tidak ada keberpihakan,” imbuhnya.

Apabila penambahan kuota FLPP itu tak direalisasikan pemerintah, Joko menyebut hal itu bakal menimbulkan ketidakpastian di pasar properti dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan bahwa Rp18,5 triliun subsidi energi yang terdiri dari subsidi BBM, LPG, dan listrik dinikmati oleh 10% rumah tangga kaya atau mampu setiap tahunnya.

Sri Mulyani memaparkan, pemerintah memang memberikan bantuan kepada masyarakat berupa subsidi, salah satunya subsidi dalam bentuk barang.

"APBN juga memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi dalam, subsidi dalam bentuk barang yaitu membuat harga menjadi lebih rendah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani menuturkan subsidi untuk membuat harga lebih rendah seperti pemberian subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Dirinya menyebutkan bahwa hal ini membuat seluruh kalangan masyarakat dapat merasakan subsidi tersebut.

"Artinya semua masyarakat dari miskin, menengah dan kaya menikmati subsidi tersebut dan memang menjadi persoalan sasaran," ujarnya.

Diketahui, dalam paparan selain anggaran subsidi BBM, LPG, dan listrik dinikmati rumah tangga mampu, pemberian bantuan sosial atau juga dinikmati oleh kalangan atas.

Tercatat ada sekitar Rp4,2 triliun dari anggaran bansos yang masuk ke kantong 10% rumah tangga kaya atau mampu.

Selain itu, tercatat para rumah tangga mampu juga merasakan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) senilai Rp33 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan bahwa Rp18,5 triliun subsidi energi yang terdiri dari subsidi BBM, LPG, dan listrik dinikmati oleh 10% rumah tangga kaya atau mampu setiap tahunnya.

Sri Mulyani memaparkan, pemerintah memang memberikan bantuan kepada masyarakat berupa subsidi, salah satunya subsidi dalam bentuk barang.

"APBN juga memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi dalam, subsidi dalam bentuk barang yaitu membuat harga menjadi lebih rendah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani menuturkan subsidi untuk membuat harga lebih rendah seperti pemberian subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Dirinya menyebutkan bahwa hal ini membuat seluruh kalangan masyarakat dapat merasakan subsidi tersebut.

"Artinya semua masyarakat dari miskin, menengah dan kaya menikmati subsidi tersebut dan memang menjadi persoalan sasaran," ujarnya.

Diketahui, dalam paparan selain anggaran subsidi BBM, LPG, dan listrik dinikmati rumah tangga mampu, pemberian bantuan sosial atau juga dinikmati oleh kalangan atas.

Tercatat ada sekitar Rp4,2 triliun dari anggaran bansos yang masuk ke kantong 10% rumah tangga kaya atau mampu.

Selain itu, tercatat para rumah tangga mampu juga merasakan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) senilai Rp33 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Peseroda) mencatatkan progres pekerjaan sipil jalur North South (NS) Fase 2A sebesar 37,55% hingga kuartal II/2024.

Corporate Secretary MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan progres pembangunan fase 2A, yang terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah mulai dari Thamrin hingga Kota, telah mencapai 37,55% per Juni 2024.

“Rencana penambahan rute/jalur sampai dengan akhir tahun meliputi pekerjaan sipil jalur North South [NS] Fase 2A yang telah mencapai progress kumulatif sebesar 37,55% per kuartal II/2024,” kata Ahmad kepada Bisnis, Jumat (16/8/2024).

Fase 2A MRT Jakarta itu dibangun dengan biaya sekitar Rp25,3 triliun melalui dana pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.

Adapun konstruksi MRT Jakarta Fase 2A terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah (Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota) dengan total panjang jalur sekitar 5,8 kilometer.

"Pada NS Fase 2A, juga terdapat 3 paket pekerjaan yang baru berkontrak maupun dalam proses pengadaan, meliputi track, sarana, dan pekerjaan non-sipil lainnya," jelasnya.

Paket kontrak pembangunan jalur utama tersebut terdiri dari CP201 yaitu dua terowongan dari Bundaran HI—Harmoni, Stasiun Thamrin, dan Stasiun Monas, CP202+CP 205A yang terdiri dari Stasiun Harmoni, dua terowongan hingga Stasiun Sawah Besar, Stasiun Sawah Besar, dua terowongan hingga Stasiun Mangga Besar, Stasiun Mangga Besar, dan sistem perkeretaapian (railway systems) serta rel (trackwork).

Kemudian CP203+CP205B yaitu dua terowongan hingga Stasiun Glodok, Stasiun Glodok, dua terowongan hingga Stasiun Kota, Stasiun Kota, dan sistem perkeretaapian serta rel. Dalam fase 2A ini juga dilakukan penyediaan CP 206 kereta atau rolling stock.

Fase 2A dibagi ke dalam dua segmen, Segmen I yakni Bundaran HI – Harmoni ditargetkan selesai pada 2027. Sementara itu, segmen II yakni Harmoni – Kota ditargetkan selesai pada 2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti laju pertumbuhan investasi hingga kuartal II/2024 sebesar 4,4% (year-on-year/YoY) yang lebih rendah dari kinerja pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

Sri Mulyani menjelaskan pada dasarnya investasi Indonesia masih cukup kuat dan baik karena ditopang oleh Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta perbankan.

Meski demikian, pertumbuhannya masih perlu lebih didorong lagi untuk mengerek perekonomian.

"Growth dari investasi masih perlu didorong tapi kita selalu relatif konstan di sekitaran 4,4%, tetapi tentunya bisa diakselerasi untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi," tuturnya dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di kantor Ditjen Pajak, Jumat (16/8/2024).

Bendahara Negara tersebut turut menjelaskan bahwa investasi yang cukup kuat terdorong oleh kinerja PMA dan PMDN yang tumbuh lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Mengacu paparannya, investasi PMA dan PMDN pada kuartal I/2020 berada di angka Rp211 triliun. Sementara pada kuartal II/2024, pemerintah dapat mengantongi investasi senilai Rp428 triliun atau menjadi yang tertinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

Di sisi lain, kredit bank juga sudah mulai tumbuh secara total sebesar 11,5% (YoY). Kredit investasi tumbuh 13,9% dan kredit modal kerja tumbuh 10,9% per Juni 2024.

"Double digit growth dari banking sector maupun PMA PMDN ini meciptakan capital yang tertanam dan menimbulkan growth," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap sejumlah upaya untuk menahan pembengkakan nilai impor bahan bakar minyak (BBM) kala produksi minyak bumi dalam negeri melambat dan nilai tukar rupiah melemah.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menekan nilai maupun volume impor BBM, yaitu diversifikasi produk hingga pemanfaatan sumber energi lainnya.

"Justru itu kita sekarang mendorong supaya ada diversifikasi supaya [impor] BBM-nya tidak nambah banyak," kata Dadan di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk optimalisasi penggunaannya untuk mengurangi konsumsi BBM di masyarakat dan penggunaan bioetanol lokal.

"Kita banyak cara untuk nantinya [kurangi konsumsi BBM]," tuturnya.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, targetlifting minyak dipatok di level 600.000 barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari (boepd).

Target lifting minyak pada RAPBN 2025 turun dibandingkan target lifting dalam APBN 2024 yang mencapai 635.000 barel per hari. Adapun, Dadan menerangkan bahwa saat ini lifting minyak sudah mencapai 570.000 barel per hari.

"Kalau turun memang normalnya itu turun. ICP kan US$82 tetap. Kita ini kalau tidak ngapa-ngapain itu turunnya [lifting] 5%, itu normal declining rate namanya. Itu selalu turun kalau minyak sama gas itu. Sekarang kita turunnya itu nggak 5%," jelasnya.

Sementara itu, dalam RAPBN 2025, nilai tukar rupiah dipatok pada level Rp16.100 per dolar Amerika Serikat (AS), sedangkan dalam APBN 2024, asumsi nilai tukar rupiah dipatok di level Rp15.000 per dolar AS.

Sedangkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam RAPBN 2025 dipatok di level US$82 per barel.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Malaysia akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dengan mengalokasikan anggaran lebih dari 10 miliar ringgit atau sekitar Rp35,4 triliun. Ini merupakan kenaikan program remunerasi pertama dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (16/8/2024), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjelaskan mayoritas PNS profesional tingkat menengah akan mendapat kenaikan gaji sebesar 15%. Sementara itu, pegawai negeri sipil tingkat atas akan menerima kenaikan gaji sebesar 7%.

Ibrahim menuturkan, kenaikan tersebut akan dilakukan secara bertahap pada 2025 dan 2026. Dia melanjutkan, kenaikan gaji pegawai negeri Malaysia terakhir terjadi pada 2012 lalu dan pertumbuhan gaji mereka tertinggal dari inflasi.

Adapun, Malaysia tercatat memiliki sekitar 1,6 juta PNS dari sekitar 17,2 juta angkatan kerja.

Ibrahim mengatakan pada program baru ini, kenaikan gaji dan promosi tidak lagi dijamin berdasarkan senioritas, namun akan didasarkan pada kinerja. Langkah ini akan membuat upah minimum pegawai negeri menjadi di atas 2.000 ringgit per bulan dan mendesak sektor swasta untuk mengikutinya.

Adapun, upah minimum bulanan Malaysia saat ini sekitar 1.500 ringgit.

“Saya berharap sektor swasta juga menaikkan upah minimum ke tingkat yang lebih wajar,” kata Ibrahim kepada wartawan.

Rencana kenaikan gaji ini dilakukan ketika Malaysia berupaya mempersempit defisit fiskalnya menjadi 3,5% dari produk domestik bruto pada tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya mengurangi utang negara, yang mencapai 1,22 triliun ringgit pada akhir April.

Adapun, hingga saat ini Ibrahim juga belum mulai memotong subsidi untuk bensin yang umum digunakan. Pemangkasan subsidi bahan bakar dipandang sebagai kunci untuk mencapai target defisit fiskal tahun ini. Pemerintahannya mulai mengurangi subsidi solar pada bulan Juni.

Perdana Menteri akan menyampaikan rencana belanja Malaysia tahun 2025 pada 18 Oktober mendatang.

Sementara itu, mengutip pemberitaan Reuters, kenaikan pendapatan bagi seluruh pegawai negeri akan berkisar antara 16,8% dan 42,7%. Ibrahim mengatakan potensi dampak kenaikan gaji ini terhadap harga telah diperhitungkan ketika memutuskan perubahan tersebut.

Penyesuaian gaji diperkirakan akan merugikan pemerintah lebih dari 10 miliar ringgit atau US$2,25 miliar per tahun, dengan rincian lebih lanjut akan diumumkan dalam anggaran tahun 2025.

Inflasi diperkirakan akan meningkat pada paruh kedua tahun ini setelah pemotongan subsidi solar pada bulan Juni, meskipun bank sentral mengatakan pada hari Jumat bahwa dampaknya mungkin masih terkendali.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

RUU APBN 2025 tersebut resmi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Program MBG sendiri merupakan janji kampanye presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Jokowi, dalam pidatonya sebelum serahkan RUU APBN 2025, menyatakan program MBG akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan tingkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," jelas Jokowi.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

Sedangkan tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini adalah sekitar 0,82 juta pekerja. Oleh sebab itu, pemerintah mengharapkan program MBG dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% pada 2025.

Lebih lanjut, pemerintah merancang program MBG melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting.

Program tersebut dirancang akan dilaksanakan secara bertahap. Penerima manfaat program tersebut merukan murid sekolah segala tingkatan yaitu dari siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren pendidikan keagamaan.

Sementara itu, bantuan gizi akan diberikan kepada ibu hamil/menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.

Sementara pada tahap awal, MBG akan diprioritaskan untuk peserta didik prasekolah/PAUD dan peserta didik Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi, serta daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan program MBG.

Pada tahap selanjutnya, program MBG akan diperluas untuk peserta didik pada seluruh jenjang Pendidikan (prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan) hingga menjangkau lebih banyak wilayah kabupaten/kota.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi 273 juta pada 2024.

Kepala Negara menekankan separuh dari jumlah peserta JKN tersebut merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah, yang mana dananya dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bantuan iuran tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jokowi juga memamerkan perbaikan sektor kesehatan di masa kepemimpinannya selama 10 tahun. Dia mengatakan upaya perbaikan di sektor kesehatan menunjukkan hasil yang baik.

Angka kematian bayiturun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran pada 2023. Angka prevalensi stunting juga turun dari 37,2% menjadi 21,5% pada 2023.

Jokowi juga menyinggung di masa kepemimpinannya program pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan.“Program Indonesia Pintar untuk pendidikan sekitar 20 juta siswa pertahun,” katanya.

Kemudian, program KIP kuliah dan Bidik Misi untuk pendidikantelah menyasar 1,5 juta mahasiswa. Beasiswa Lembaga Pengelola DanaPendidikan (LPDP) untuk pendidikan sekitar 45.000 mahasiswa.

Jokowi menekankan peran APBN harus di manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

Jokowi menyebut penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada beberapa asumsi dasar. Pertama, inflasi akan dijaga pada kisaran2,5%.

“Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%. Karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik,” katanya.

Kedua, daya beli masyarakat akandijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.

Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

“Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi danmenjaga stabilitas sistem keuangan,” katanya.