Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp266,3 triliun dari APBN hingga akhir Juli 2024.

Sri Mulyani menjelaskan sudah disiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang. Kendati demikian, baru terealisasi 41,4% hingga akhir Juli 2024.

"Walaupun APBN sudah membuat posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang Rp648 triliun, sampai 31 Juli baru realisasi Rp266,3 triliun," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dia menjelaskan, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Juli 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp195 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya memang sengaja menghentikan pembiayaan utang pada tahun lalu karena ada ledakan harga komoditas. Namun, kini kembali dinaikkan karena semua komoditas sudah kembali ke harga normal dibandingkan tahun lalu.

"Hingga memang defisitnya diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023. Ini mulai terlihat dari pembiayaan kita," ujarnya.

Dia merincikan, realisasi Rp266,3 triliun tersebut digunakan untuk dua pembiayaan yaitu surat berharga negara alias SBN (neto) sebesar Rp253 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp13,3 triliun.

Sri Mulyani pun menjelaskan, pihaknya masih punya berat hingga akhir 2024. Kementerian Keuangan, sambungnya, masih harus mengendalikan defisit karena belanja-belanja kementerian/lembaga sudah dialokasikan sehingga penerimaan seperti pajak hingga bea cukai harus dipacu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp266,3 triliun dari APBN hingga akhir Juli 2024.

Sri Mulyani menjelaskan sudah disiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang. Kendati demikian, baru terealisasi 41,4% hingga akhir Juli 2024.

"Walaupun APBN sudah membuat posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang Rp648 triliun, sampai 31 Juli baru realisasi Rp266,3 triliun," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dia menjelaskan, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Juli 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp195 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya memang sengaja menghentikan pembiayaan utang pada tahun lalu karena ada ledakan harga komoditas. Namun, kini kembali dinaikkan karena semua komoditas sudah kembali ke harga normal dibandingkan tahun lalu.

"Hingga memang defisitnya diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023. Ini mulai terlihat dari pembiayaan kita," ujarnya.

Dia merincikan, realisasi Rp266,3 triliun tersebut digunakan untuk dua pembiayaan yaitu surat berharga negara alias SBN (neto) sebesar Rp253 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp13,3 triliun.

Sri Mulyani pun menjelaskan, pihaknya masih punya berat hingga akhir 2024. Kementerian Keuangan, sambungnya, masih harus mengendalikan defisit karena belanja-belanja kementerian/lembaga sudah dialokasikan sehingga penerimaan seperti pajak hingga bea cukai harus dipacu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp266,3 triliun dari APBN hingga akhir Juli 2024.

Sri Mulyani menjelaskan sudah disiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang. Kendati demikian, baru terealisasi 41,4% hingga akhir Juli 2024.

"Walaupun APBN sudah membuat posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang Rp648 triliun, sampai 31 Juli baru realisasi Rp266,3 triliun," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dia menjelaskan, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Juli 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp195 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya memang sengaja menghentikan pembiayaan utang pada tahun lalu karena ada ledakan harga komoditas. Namun, kini kembali dinaikkan karena semua komoditas sudah kembali ke harga normal dibandingkan tahun lalu.

"Hingga memang defisitnya diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023. Ini mulai terlihat dari pembiayaan kita," ujarnya.

Dia merincikan, realisasi Rp266,3 triliun tersebut digunakan untuk dua pembiayaan yaitu surat berharga negara alias SBN (neto) sebesar Rp253 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp13,3 triliun.

Sri Mulyani pun menjelaskan, pihaknya masih punya berat hingga akhir 2024. Kementerian Keuangan, sambungnya, masih harus mengendalikan defisit karena belanja-belanja kementerian/lembaga sudah dialokasikan sehingga penerimaan seperti pajak hingga bea cukai harus dipacu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa anggaran penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT Kemerdekaan RI) di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tahun ini mencapai Rp87 miliar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (13/8/2024).

"Tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp87 miliar untuk perayaan 17-an di IKN," ujar Isa.

Dia juga mengungkap bahwa anggaran perayaan HUT RI pada 2023 di Jakarta adalah Rp53 miliar. Artinya, terjadi kenaikan anggaran hingga 63% saat perayaan dilangsungkan di Nusantara.

"Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana. Rincian biaya yang besar itu alat upacara, penyiapan sarana fisiknya, itu yang perlu dilakukan di tempat yang baru di sana," ujar Isa.

Dia juga menjelaskan bahwa kebutuhan untuk jamuan cukup besar dibandingkan dengan perayaan HUT RI di Jakarta. Alasannya, di Nusantara maupun sekitar Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur belum banyak tersedia sarana prasarana untuk jamuan para tamu dan peserta upacara.

Adapun, realisasi anggaran pembangunan IKN secara keseluruhan telah mencapai Rp11,2 triliun sampai Juli 2024. Dana itu setara 26,4% dari pagu anggaran yang disiapkan dalam APBN 2024.

Bendahara negara memaparkan bahwa total pagu anggaran pembangunan IKN pada 2024 sebesar Rp42,5 triliun. Kendati demikian, baru kurang dari sepertiga yang cair hingga akhir Juli 2024.

"Jadi yang cair baru Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini yang nilai 42,5 triliun," jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dia menjelaskan, alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mulai diberikan sejak 2022 senilai Rp5,5 triliun. Hingga 2023, sambungnya, realisasinya mencapai Rp23 triliun. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya terus mencermati dinamika ekonomi dan politik global yang menunjukkan adanya eskalasi tensi.

Dari kondisi ekonomi global secara keseluruhan, Sri Mulyani mengungkapkan kondisi ekonomi global masih dipenuhi ketidakpastian karena terjadi fragmentasi. Hal tersebut salah satunya disebabkan adanya perang tarif yang menyulitkan pertumbuhan ekonomi global.

“Banyak negara kini mulai memasang tarif tinggi terhadap impor yang berasal dari China, baik yang berhubungan dengan mobil listrik maupun barang manufaktur lain. Hal tersebut memicu terjadinya over produksi,” jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (13/8/2024).

Selain itu, pasar juga baru saja diguncang oleh rilis data ketenagakerjaan AS yang dibawah ekspektasi pada pekan lalu. Hal tersebut memicu kekhawatiran pasar bahwa AS akan memasuki fase resesi dan bank sentral AS, The Fed, akan segera menurunkan suku bunga acuannya untuk merespons data tersebut.

Sri Mulyani menuturkan, volatilitas perekonomian AS tersebut akan mempengaruhi kondisi ekonomi secara global.

Sementara itu, dari sisi politik global, eskalasi konflik kini mulai terlihat di beberapa wilayah. Dia menuturkan, konflik Ukraina-Rusia hingga saat ini belum menunjukkan indikasi akan berakhir setelah pasukan Ukraina mulai memasuki wilayah Rusia.

Selain itu, tensi geopolitik di Timur Tengah juga semakin memanas seiring dengan terbunuhnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh dan komandan militer senior kelompok Hizbullah Lebanon, Fuad Shukr.

“Semua faktor ini menggambarkan bahwa 2024, baik konstelasi politik, militer, keamanan maupun dari sisi ekonomi semuanya dalam arah dinamika yang tensinya meningkat tinggi. Pastinya ini akan mempengaruhi kinerja ekonomi global. Makanya ekonomi global 2024 ini diperkirakan masih akan lemah,” katanya.

Adapun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Juli 2024 mencatatkan defisit Rp93,4 triliun. Naiknya belanja menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN mencapai Rp93,4 triliun atau setara 0,41% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi bulan sebelumnya atau Juni 2024, yaitu Rp77,3 triliun atau 0,34% terhadap PDB.

"Dari total postur, bulan Juli 2024 kita defisit Rp93,4 triliun atau 0,41% dari PDB, masih jauh dari total defisit APBN [yang direncanakan untuk 2024]," ujar Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, APBN 2024 memang didesain Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB. Artinya, defisit yang terjadi pada Juli 2024 masih dalam rentang proyeksi pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya terus mencermati dinamika ekonomi dan politik global yang menunjukkan adanya eskalasi tensi.

Dari kondisi ekonomi global secara keseluruhan, Sri Mulyani mengungkapkan kondisi ekonomi global masih dipenuhi ketidakpastian karena terjadi fragmentasi. Hal tersebut salah satunya disebabkan adanya perang tarif yang menyulitkan pertumbuhan ekonomi global.

“Banyak negara kini mulai memasang tarif tinggi terhadap impor yang berasal dari China, baik yang berhubungan dengan mobil listrik maupun barang manufaktur lain. Hal tersebut memicu terjadinya over produksi,” jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (13/8/2024).

Selain itu, pasar juga baru saja diguncang oleh rilis data ketenagakerjaan AS yang dibawah ekspektasi pada pekan lalu. Hal tersebut memicu kekhawatiran pasar bahwa AS akan memasuki fase resesi dan bank sentral AS, The Fed, akan segera menurunkan suku bunga acuannya untuk merespons data tersebut.

Sri Mulyani menuturkan, volatilitas perekonomian AS tersebut akan mempengaruhi kondisi ekonomi secara global.

Sementara itu, dari sisi politik global, eskalasi konflik kini mulai terlihat di beberapa wilayah. Dia menuturkan, konflik Ukraina-Rusia hingga saat ini belum menunjukkan indikasi akan berakhir setelah pasukan Ukraina mulai memasuki wilayah Rusia.

Selain itu, tensi geopolitik di Timur Tengah juga semakin memanas seiring dengan terbunuhnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh dan komandan militer senior kelompok Hizbullah Lebanon, Fuad Shukr.

“Semua faktor ini menggambarkan bahwa 2024, baik konstelasi politik, militer, keamanan maupun dari sisi ekonomi semuanya dalam arah dinamika yang tensinya meningkat tinggi. Pastinya ini akan mempengaruhi kinerja ekonomi global. Makanya ekonomi global 2024 ini diperkirakan masih akan lemah,” katanya.

Adapun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Juli 2024 mencatatkan defisit Rp93,4 triliun. Naiknya belanja menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN mencapai Rp93,4 triliun atau setara 0,41% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi bulan sebelumnya atau Juni 2024, yaitu Rp77,3 triliun atau 0,34% terhadap PDB.

"Dari total postur, bulan Juli 2024 kita defisit Rp93,4 triliun atau 0,41% dari PDB, masih jauh dari total defisit APBN [yang direncanakan untuk 2024]," ujar Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, APBN 2024 memang didesain Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB. Artinya, defisit yang terjadi pada Juli 2024 masih dalam rentang proyeksi pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Dukungan orang terkaya di dunia, Elon Musk, yang juga orang paling berpengaruh dalam industri kendaraan listrik (EV) dengan Tesla-nya, kepada calon Presiden AS dari partai Republik Donald Trump memang cukup mengejutkan.

Bukan tanpa alasan, ini mengingat Trump terkenal skeptis dan anti terhadap kendaraan listrik. Tak hanya itu, pada 2022, Elon Musk mengatakan bahwa ia tidak akan mendukung Trump dan meminta Partai Republik untuk beralih ke generasi pemimpin baru.

Namun dalam dialong langsung antara Trump dan Elon Musk yang disiarkan di X (Twitter), mantan presiden AS tersebut membujuk para follower CEO Tesla Inc. tersebut untuk memilihnya dalam Pilpres November mendatang.

Di sisi lain, Musk juga memberikan pesan yang lebih halus untuk para pendukung Trump agar berhenti menjelek-jelekkan mobil listrik.

Dalam dialog tersebut, Musk mengatakan bahwa dunia harus bergerak menuju energi yang berkelanjutan dan mobil bertenaga baterai dapat menjadi bagian dari masa depan tanpa mengharuskan orang untuk melepaskan hal-hal yang mereka sukai.

"Ketika Anda melihat mobil kami, kami tidak percaya bahwa environmentalisme, kepedulian terhadap lingkungan, harus berarti Anda harus menderita. Jadi kami memastikan bahwa mobil-mobil kami indah jika dikendarai dengan baik, cepat, dan seksi," ungkap Musk seperti dikutip Bloomberg, Selasa (13/8/2024).

Pidato Musk kepada para pendukung Trump ini diutarakan ketika penjualan dan produksi Tesla merosot dalam beberapa kuartal terakhir. Produsen mobil listrik AS in imengatakan bahwa pertumbuhan volumenya akan jauh lebih rendah pada tahun 2024.

Dukungan Elon Musk kepada Trump juga berbanding terbalik dengan adopsi kendaraan listrik oleh para politikus partisan. Penjualan Tesla tercatat tertinggal di kubu Partai Republik dibandingkan dengan Partai Demokrat.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Trump mulai memuji Tesla. Pada Senin, Trump mengatakan bahwa Elon Musk membuat produk yang luar biasa.

Selain menyingkirkan politik dari diskusi seputar mobil listrik, Musk juga mengatakan bahwa ia tidak menjelek-jelekkan industri minyak dan gas. Menurutnya, ekonomi global masih membutuhkan bahan bakar fosil atau jika tidak, ekonomi global akan runtuh.

"Saya rasa kita tidak perlu menjelek-jelekkan orang lain, tetapi saya rasa kita hanya perlu, secara umum, condong ke arah keberlanjutan," kata Musk.

Bertentangan

Sebelumnya, Trump dalam kampanyenya berjanji akan terus meningkatkan pengeboran minyak, mengakhiri mandat kendaraan listrik, dan mengurangi subsidi mobil listrik.

Subsidi ini sangat penting bagi Tesla untuk menjadi produsen kendaraan listrik yang dominan di Amerika.

Begitu pentingnya pinjaman pemerintah, keringanan pajak, dan kebijakan kendaraan listrik lainnya bagi pertumbuhan cepat Tesla, sehingga terlepas dari dukungan bertahap Musk terhadap Trump dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini terus melobi pemerintah AS dan negara bagian untuk mendapatkan subsidi yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat ini.

Pada bulan Februari, misalnya, Tesla dalam sebuah pengajuan ke Badan Perlindungan Lingkungan AS, atau EPA, mendesak pemerintahan Biden untuk mengizinkan California menerapkan aturan emisi kendaraan yang lebih ketat daripada negara bagian lainnya. Padahal, usulan ini ditentang Trump.

Beberapa bulan sebelumnya, dalam pengajuan sebelumnya ke badan tersebut, Tesla melobi pemerintah untuk meloloskan aturan ”mandat EV’, yang akan melarang produksi sebagian besar mobil bensin baru pada tahun 2035. Kebijakan ini juga dikritik oleh Trump dan pihak-pihak lain di Partai Republik.

"Elon cenderung mengatakan bahwa dia memusuhi subsidi, sementara Tesla melahapnya [subsidi] seperti Godzilla yang kelaparan," kata Mike Murphy, analis dari Partai Republik yang mengelola EV Politics Project, seperti dikutip Reuters.

Orang-orang yang akrab dengan manajemen Musk di Tesla mengatakan kepada Reuters bahwa pendekatannya terhadap subsidi bersifat pragmatis, yaitu kesediaan untuk menerima uang publik jika memang diperlukan.

Sementara itu, kesediaan Musk untuk mengabaikan penentangan langsung dari Partai Republik terhadap industri mobil listrik menandakan fokus yang lebih luas pada tujuan yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan langsung bisnisnya.

Profesor manajemen Universitas Lehigh Andrew Ward mengatakan Tesla bukanlah tujuan akhir bagi Elon Musk mengingat milyader ini juga fokus di berbagai sektor mulai dari kecerdasan buatan, eksplorasi ruang angkasa, hingga ilmu saraf.

”Musk dapat mengorbankan beberapa kepentingan jangka pendeknya di Tesla jika hal itu dapat memenuhi kepentingan jangka panjang ambisinya,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak Rp11,2 triliun anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah direalisasikan sampai Juli 2024. Dana itu setara 26,4% dari pagu anggaran yang disiapkan dalam APBN 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (13/8/2024).

Bendahara negara memaparkan bahwa total pagu anggaran pembangunan IKN pada 2024 sebesar Rp42,5 triliun. Kendati demikian, baru kurang dari sepertiga yang cair hingga akhir Juli 2024.

"Jadi yang cair baru Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini yang nilai 42,5 triliun," jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dia menjelaskan, alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mulai diberikan sejak 2022 senilai Rp5,5 triliun. Hingga 2023, sambungnya, realisasinya mencapai Rp23 triliun.

Pada tahun ini, direncanakan alokasi meningkat tajam menjadi Rp42,5 triliun. Meski sudah lebih dari pertengahan tahun realisasinya baru Rp11,2 triliun, Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi akan melonjak pada akhir-akhir tahun anggaran 2024.

"Masih ada penyerapan, ini biasanya akselerasi untuk pencairan itu di kuartal III/2024 terutama di kuartal terakhir," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia merincikan realiasi anggaran untuk klaster infrastruktur sebesar Rp9 triliun. Infrastruktur tersebut untuk sejumlah pembangunan seperti jalan tol VVIP, jembatan, fasilitas air (embung), hingga kawasan kantor kementerian, hingga rusun ASN dan Hankam.

Sementara untuk klaster non infrastruktur sebesar Rp2,2 triliun. Perinciannya Seperi untuk promosi dan sosialisasi IKN, dukungan pengamanan dari Polri, perencanaan, hingga evaluasi.

Apabila mengacu pada total realisasi 2022 dan 2023, serta pagu anggaran 2024 senilai Rp42,5 triliun, maka total anggaran IKN sejak 2022 sampai 2024 mencapai sekitar Rp75 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan aliran modal asing tetap masuk ke pasar keuangan Indonesia atau terjadi capital inflow senilai Rp5,25 triliun, meskipun pada pekan lalu terjadi gejolak di pasar keuangan.

"Despite volatilitas dan ontrang-ontrang minggu lalu, kita justru meng-attractinflow untuk month-to-date [per 9 Agustus 2024] SBN Rp4,17 triliun. Itu inflow masuk untuk membeli SBN [surat berharga negara]," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (13/8/2024).

Selain itu, aliran modal melalui saham masuk senilai Rp1 triliun sehingga total inflow yang masuk senilai Rp5,25 triliun.

Meski demikian, Sri Mulyani masih mewaspadai aliran modal secara umum. Pasalnya secara year-to-date (YtD), pasar SBN masih mencatatkan outflow senilai Rp24,82 triliun.

Sementara pada periode yang sama sepanjang tahun hingga 9 Agustus 2024, pasar saham mencatatkan capital inflow senilai Rp2,17 triliun.

"Dalam situasi yang volatile, market bisa men-discriminate pondasi yang bagus cerita yang konsisten bagus, dan fiskal yang punya reliability yang bertahun-tahun kita jaga, ini pengaruh positif yang harus kita jaga,” jelasnya.

Sementara itu, rupiah terus menunjukkan penguatan meski secara tahun berjalan menunjukkan pelemahan sebesar 3,48%. Hal ini sejalan dengan kinerja nilai tukar mata uang di negara berkembang lainnya. Ke depan, Sri Mulyani melihat tren indeks dolar masih akan terus menguat.

Di sisi lain, ekspektasi penurunan suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate. Selain itu, UST masih akan cenderung menekan karena defisit yang besar.

Oleh karena itu, kata Bendahara Negara, AS masih akan menerbitkan UST yang banyak dan menyebabkan harga jatuh serta imbal hasil atau yield yang naik.

Untuk itu, pihaknya akan terus mewaspadai hal ini karena berimbas pada APBN yang per Juli 2024 telah mencatatkan defisit senilai Rp93,4 triliun.

"Ini yang harus kita waspadai dari pergerakan pasar, baik pengaruh global. Oleh karena itu, kita di dalam negeri untuk bond kita SBN kita harus hati hati," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Juli 2024 mencatatkan defisit Rp93,4 triliun. Naiknya belanja menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN mencapai Rp93,4 triliun atau setara 0,41% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi bulan sebelumnya atau Juni 2024, yaitu Rp77,3 triliun atau 0,34% terhadap PDB.

"Dari total postur, bulan Juli 2024 kita defisit Rp93,4 triliun atau 0,41% dari PDB, masih jauh dari total defisit APBN [yang direncanakan untuk 2024]," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (13/8/2024).

Secara keseluruhan, APBN 2024 memang didesain Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB. Artinya, defisit yang terjadi pada Juli 2024 masih dalam rentang proyeksi pemerintah.

Sri Mulyani memaparkan bahwa penerimaan negara sepanjang Januari—Juli 2024 mencapai Rp1.545,4 triliun atau setara 55,1% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat turun 4,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara pada Januari—Juli 2024 tercatat senilai Rp1.638,8 triliun atau 49,3% dari alokasi pemerintah. Realisasi belanja tercatat melonjak 12,2% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Berbeda dengan tahun ini, APBN Juli 2023 tercatat masih mengalami surplus atau penerimaan negara lebih tinggi daripada realisasi belanjanya.

Pada Juli 2023, APBN masih mengalami surplus Rp153,5 triliun atau 0,72% terhadap PDB. Surplus terjadi karena pendapatan negara senilai Rp1.614,8 triliun lebih tinggi dari realisasi belanjanya yakni Rp1.461,2 triliun.

Seiring realisasi tersebut, keseimbangan primer APBN per Juli 2024 tercatat masih surplus Rp179,3 triliun. Sebagai perbandingan, keseimbangan primer pada Juli 2023 tercatat senilai Rp394,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus bertambah hingga mencapai Rp56,2 triliun per Agustus 2024. Dari total tersebut, terdapat kontribusi dari sejumlah konglomerat Indonesia seperti Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Robert Budi Hartono.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut hingga Agustus 2024 tercatat sudah ada 55 perusahaan yang merealisasikan investasi dan groundbreaking proyek di IKN. Sejumlah perusahaan tersebut telah mengucurkan total investasi Rp56,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter menyebutkan 11 rangkaian kereta (trainset) baru yang diimpor dari China akan datang bertahap pada semester I/2025 dan beroperasi paling lambat semester II/2025.

Manajer Humas KCI, Leza Arlan, mengatakan 11 trainset yang dipesan dari China, CRRC Sifang Co. Ltd. akan tiba di Indonesia paling lama semester I/2025. Kereta impor tersebut akan dioperasikan pada semester II/2025 setelah lolos uji sertifikasi dan sesuai dengan regulasi Kementerian Perhubungan.

“Tahun depan mudah-mudahan time deliver sesuai di semester I/2025. Itu kalau sesuai time delivery, makanya kita jagain. Keretanya datang yang dari CRRC dan dari INKA juga. mudah mudahan semester II/2024 setelah uji sertifikasi dan sesuai dengan regulasi kemenhub selesai, bisa dinikmati,” kata Leza di Jakarta, Senin (12/8/2024).

KAI Commuter memilih untuk kembali membeli trainset dari CRRC Sifang Co. Ltd karena ketepatan waktu pengiriman yang dijanjikan perusahaan. Pihak CRRC Sifang menargetkan 11 trainset impor tersebut sudah dapat diterima KAI Commuter pada semester I/2025.

Selain itu, KAI Commuter juga telah mendesain spesifikasi khusus trainset yang dibutuhkan kepada CRRC Sifang saat akan mengimpor 3 rangkaian kereta sebelumnya.

Selain dari China, KCI juga akan kedatangan 16 trainset yang dipesan dari PT Industri Kereta Api atau INKA.

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai investasi untuk 11 trainset China tersebut mencapai Rp2,88 triliun. Perinciannya, 8 trainset senilai Rp2,1 triliun, sedangkan 3 sisanya yang memang sudah dipesan lebih awal memiliki nilai investasi sebesar Rp783 miliar.

Sementara untuk pemesanan trainset ke INKA, KCI merogoh anggaran sebesar Rp3,83 triliun untuk 16 trainset. Rangkaian kereta buatan INKA tersebut akan diterima KAI Commuter secara bertahap pada 2025 dan 2026.

Secara terperinci, sebanyak 12 trainset akan datang pada 2025, sementara 4 unit sisanya diterima pada 2026.

Sebelumnya, VP Public Relation KAI, Anne Purba menyebutkan KCI juga berencana untuk menambah 8 trainset buatan Inka pada 2027. Sehingga, total pesanan kereta KAI Commuter dari Inka pada periode 2023-2027 adalah sebanyak 24 rangkaian kereta.