Bisnis.com, JAKARTA – Sinar Mas Land membidik marketing sales atau prapenjualan dari proyek Balikpapan mencapai Rp622 miliar hingga akhir tahun ini seiring dengan adanya proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur pada kuartal I/2024 tumbuh sebesar 7,26% dibandingkan dengan kuartal I/2023 (year-on-year). Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Sinar Mas Land memprediksikan permintaan hunian bisa ikut meningkat seiring dengan rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke IKN.

Sales & Promotion Kalimantan & Sulawesi Dept. Head Sinar Mas Land Budi Widiyanto menuturkan, hingga pertengahan 2024 ini, realisasi marketing sales dari proyek Balikpapan Grand City mencapai Rp330 miliar dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp622 miliar.

“Pada semester I/2024, kami telah mencapai target 102% dengan nilai Rp330 miliar, dari target Rp622 miliar. Tahun lalu target kami Rp556 miliar dengan realisasinya hampir tercapai. Ini dikarenakan properti Balikpapan dan Samarinda tumbuh,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (3/8/2024).

Sebagai perbandingan sepanjang tahun lalu, realisasi marketing sales dari proyek Grand City Balikpapan hampir mencapai Rp556 miliar. Di sisi lain, target marketing sales emiten properti PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) sepanjang tahun ini mencapai Rp9,5 triliun. Hingga akhir Juni 2024, BSDE telah meraih prapenjualan senilai Rp4,84 triliun atau 51% dari target tahun ini.

Sejauh ini, papar Budi, kehadiran proyek IKN memang belum berdampak langsung terhadap pembelian hunian di Balikpapan, tetapi terdapat sejumlah calon pembeli dari Aparatur Sipil Negara atau ASN yang mencari hunian dengan jangka waktu selama 2 tahun diserahterimakan.

Para ASN membutuhkan rumah ready stock, tetapi Sinar Mas Land juga tidak banyak memasok rumah inden karena rerata rumah inden sudah terjual habis.

“Jadi biasanya kalaupun ada dari ASN mencari rumah di Balikpapan, kami tawarkan kondisi inden yang sekian bulan diserahterimakan,” imbuhnya.

Dari sisi konsumen, proyek di wilayah penyangga IKN ini, sebutnya memiliki pangsa paling besar 60% dari masyarakat Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Bontang, Sangata, Berau. Ada juga dari Jakarta, Surabaya yang juga mendominasi.

“Daya beli masyarakat ini tinggi, lalu material rerata dari Jawa, dan upahnya di Balikpapan agak tinggi, dan harga mendekati Jakarta. Rata-rata hunian Rp2 miliar ke atas dibeli oleh pengusaha, sedangkan karyawan mencari hunian Rp1 miliar,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk akuisisi tambahan 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Divestasi tambahan tersebut sebagai salah satu syarat bagi PTFI yang tengah mempersiapkan pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua Tengah setelah 2041.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, penambahan saham tersebut akan diperoleh secara gratis sembari memperhitungkan kembali nilai valuasi perusahaan tambang asal AS itu.

"Kita nggak mau bayar. Ngitungnya nanti dari bagian yang memang dapat tambahan ke depan, tapi belum, kita belum lakukan," kata Arifin di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Diberitakan Bisnis sebelumnya, President & Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc. (FCX) Kathleen Quirk mengungkap pihaknya tengah berdiskusi dengan holding BUMN pertambangan MIND ID mengenai syarat divestasi tambahan 10% saham PTFI sebagai kompensasi perpanjangan IUPK.

Untuk diketahui, saat ini MIND ID telah menguasai 51,2% saham PTFI. Artinya, dengan divestasi tambahan saham maka kepemilikan MIND ID di PTFI bertambah menjadi 61%.

Quirk menuturkan, penawaran saham 10% tersebut akan berasal dari kepemilikan saham Freeport McMoran dan pengalihan saham baru akan dilakukan pada 2041. Adapun, penawaran harga divestasi akan mengacu nilai buku pada akhir 2041.

"Dan harga yang dibayarkan pada saat itu akan menjadi penggantian modal yang telah dikeluarkan antara sekarang dan 2041," ujarnya dalam Earnings Conference Call Q2 2024, Selasa (23/7/2024).

Pengajuan kesepakatan transaksi divestasi 10% kepada MIND ID dilakukan pararel dengan permohonan perpanjangan IUPK kepada pemerintah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan Men­­­teri (Kepmen) BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Sa­­­­ham (RUPS) No. SK-189/MBU/07/2024 telah mengubah komposisi Dewan Komisaris (Dekom) PT PLN (Persero) efektif pada 25 Juli 2024.

Dibandingkan dengan kuartal I/2024, ber­­­­dasarkan Kepmen BUMN ini terdapat penambahan dua komisaris independen yak­­­ni Andi Arief dan Mutanto Yuwono serta peng­­­gantian komisaris utama yang me­­­­rangkap sebagai ko­­­­mi­­sa­­­­­­­ris independen yakni Burhanuddin Abdullah dari Agus DW Martowardojo.

Keputusan Men­­­teri (Kepmen) BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Sa­­­­ham (RUPS) No. SK-189/MBU/07/2024 telah mengubah komposisi Dewan Komisaris (Dekom) PT PLN (Persero) efektif pada 25 Juli 2024. Dibandingkan dengan kuartal I/2024, ber­­­­dasarkan Kepmen BUMN ini terdapat penambahan dua komisaris independen yak­­­ni Andi Arief dan Mutanto Yuwono serta peng­­­gantian komisaris utama yang me­­­­rangkap sebagai ko­­­­mi­­sa­­­­­­­ris independen yakni Burhanuddin Abdullah dari Agus DW Martowardojo.

Dari ketiga anggota dewan komisaris tersebut, Andi Arief dan Burhanuddin Abdullah menyita perhatian publik karena keduanya dari partai politik pendukung presiden terpilih. Selain itu, Andi Arief diberitakan pernah tertangkap karena diduga mengkonsumsi narkoba pada Maret 2019, sedangkan Burhanuddin Abdullah sebagai mantan gubernur Bank Indonesia pernah terkait tindak pidana korupsi pada Oktober 2008.

Penulis menyadari keputusan tersebut merupakan kewenangan Menteri BUMN selaku RUPS dan sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dekom dan Dewan Pengawas BUMN serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Salah satu syarat dari kedua ketentuan tersebut adalah tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pencalonan. Namun demikian, Kepmen BUMN tersebut menjadi perdebatan publik karena dianggap bertentangan dengan Pasal 6 Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 terkait status pengurus partai politik.

Melalui artikel ini, penulis sekadar mengingatkan kebijakan tersebut mengindikasikan governansi korporat yang masih bermuka dua oleh pemegang saham. Hal ini tidak terlepas dari posisi penting PLN sebagai salah satu BUMN strategis di Indonesia, salah satu penyetor dividen terbesar dan bahkan menjadi perusahaan utilitas terbaik se-Asean versi Fortune 500 Asia Tenggara.

Meski bukan perusahaan publik, PLN menjadi emiten karena memiliki rekam jejak yang panjang terkait penerbitan efek utang baik dalam rupiah maupun valuta asing. Utang obligasi dan sukuk PLN mencapai Rp197,74 triliun disertai utang bank senilai Rp148,82 triliun berdasarkan laporan keuangan audit pada 2023.

Terkait dengan hal tersebut, terlihat jelas kepentingan stakeholders yakni investor efek utang dan kreditur sangat material. Governansi korporat, sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021, yang berkaitan dengan pemangku kepentingan lebih luas diabaikan.

Dalam Information Memorandum penerbitan Global Medium Term Note (GMTN) Program PLN senilai US$15 juta tertanggal 22 Juni 2020 bagian faktor risiko terkait Indonesia khususnya corporate governance dijelaskan concern terkait aspek independensi organ utama perusahaan.

Selanjutnya, terkait bagian manajemen dari dokumen tersebut diungkapkan profil setiap manajemen secara objektif. Ke depan, jika PLN menerbitkan GMTN selain penerbitan obligasi dan sukuk serta akses ke kredit perbankan untuk membiayai belanja modal PLN, profil manajemen diperkirakan akan menjadi perhatian lebih serius.

Terkait dengan implementasi environmental, social, and governance (ESG), faktor governansi juga akan menjadi isu penting lainnya. Merujuk kepada pemeringkatan sektor korporasi terkait ESG yang dipublikasikan oleh Pefindo, aspek governansi mencakup tiga faktor yakni struktur tata kelola, pengawasan manajemen risiko serta transparansi dan pelaporan.

Faktor pertama dan kedua yang di antaranya mencakup risiko orang kunci serta rekam jejak dan kredibilitas manajemen diperkirakan akan menjadi concern lembaga pemeringkat dengan mempertimbangkan komposisi manajemen PLN terkini.

Terakhir, mengingat posisi strategis PLN sudah seharusnya comply dengan ketentuan yang Asean Corporate Governance Scorecards (ACGS) dan PUGKI khususnya terkait aspek Dekom seiring dengan pergantian anggota terkini. Profesionalitas yang di antaranya dibuktikan dengan sertifikasi profesi sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan berbagai aspek operasional dan keuangan perusahaan termasuk di dalamnya pengawasan risiko dan mengkaji strategi korporasi selain memberikan saran atas rencana bisnis serta melakukan pemantauan kepada direksi atas pengelolaan implementasi rencana bisnis.

Kapabilitas dan profesionalitas anggota Dekom baru tersebut juga akan diuji ketika mereka berperan lebih dalam komite-komite di bawah Dekom seperti Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta peran penting lainnya.

Implementasi governansi korporat seyogyanya menjaga keseimbangan pemangku kepentingan lain terutama investor dan kreditur selain menyangkut kepentingan pemegang saham.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memutar otak agar investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas) bergairah dan dapat menarik minat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, kebijakan sektor migas di negara lain lebih agresif memberikan skema yang menarik bagi investor sehingga banyak KKKS yang kabur ke negara-negara tersebut, seperti Guyana, Mozambik, hingga Meksiko.

"Banyak KKKS yang lari ke tempat lain, Guyana contohnya, kemudian juga Mozambik sampai di Meksiko. Jadi mereka menggunakan skema yang sangat simple, yaitu tax dan royalty, tidak ada yang lain-lain. Maka itu kita berusaha untuk bisa mengimbangi," kata Arifin, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Saat ini, pihaknya tengah mengkaji stimulus tepat untuk menjaga daya saing. Setidaknya terdapat tiga dukungan kebijakan agar operasi migas lebih menarik dan membuat Exxon, ENI, BP, Inpex Masela, Andaman makin aktif berproduksi migas di Tanah Air.

Pertama, pemerintah tengah melakukan revisi PP No. 27/2017 dan PP No. 53/2017 tentang perpajakan hulu migas. Adapun, saat ini beleid tersebut telah diterima Kementerian Keuangan dan dalam proses finalisasi legal drafting.

"Kemudian juga apa yang kita lakukan kebijakan agar migas bisa lebih menarik. Ada indirect tax, PPN, PDB dan bea masuk. Kita sedang memperbaiki PP 27 dan PP 53. PP 53 sepertinya sudah selesai," ujarnya.

Dalam revisi aturan tersebut juga akan diatur terkait carbon capture storage/carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS) yang diusulkan sebagai biaya operasi migas. Sebab, apabila terbengkalai maka CCS di Masela dan Tangguh CCUS tidak dapat berjalan.

"Nanti ada pajak-pajak yang dianggap terlalu banyak membebani itu akan disesuaikan supaya tidak numpuk-numpuk lah pajak ini," imbuhnya.

Kedua, Kementerian ESDM juga tengah menggodok Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang News Gross Split. Beleid baru ini akan menyederhanakan komponen tambahan split agar lebih implementatif.

Adapun, saat ini terdapat 13 komponen gross split yang nantinya akan disederhanakan menjadi lima komponen. Tak hanya itu, akan ada tambahan split bagi kontraktor yang lebih menarik hingga mencapai 95%, termasuk migas nonkonvensional.

"Ini sudah mendapat persetujuan dari Bapak Presiden," tuturnya.

Ketiga, ESDM juga tengah membahas pembebasan indirect tax termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB) tubuh bumi tahap eksploitasi sehingga investasi dapat lebih menarik.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Perindustrian telah sepakat untuk moratorium atau menangguhkan izin proyek baru smelter nikel dengan teknologi pirometalurgirotary klin-electric furnace(RKEF).

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pasokan dari smelter yang memproduksi nickel pig iron (NPI) mulai berlebih. Moratorium menjadi kunci untuk meminimalisir penggunaan sumber daya bijih nikel yang semakin menipis.

"Moratorium lah, setop dulu aja, tidak boleh ada lagi. Sesudah itu baru kita pikirin agar kita arahkan dia supaya bikin ini. Jadi tentu saja kita melihat konstelasi demand internasional. Perindustrian juga sudah sepakat tidak ada lagi tambahan baru untuk RKEF," kata Arifin, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Adapun, dia menerangkan bahwa saat ini potensi sumber daya bijih nikel dalam negeri tersisa 17 miliar ton dengan cadangan sebesar 5 miliar ton. Sementara itu, produksi tahun ini diperkirakan mencapai 240 juta ton sesuai rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan tambang.

Arifin menegaskan smelter yang memproduksi komoditas dengan nilai tambah rendah mesti dihentikan. Saat ini, smelter di Tanah Air mencakup bauksit, nikel, besi, dan tembaga. Indonesia kini dinilai perlu fokus menghasilkan produk intermediate atau setengah jadi yang belum ada saat ini.

"Harus kita kendalikan betul sehingga memang inginnya mempunyai prospek nilai tambah yang lebih baik, menyiapkan tenaga kerja lebih baik, serta mendukung transisi energi kita," jabar Arifin.

Dalam catatan ESDM, fasilitas pemurnian yang mengolah empat jenis mineral itu telah menghasilkan produk intermediate. Dari tujuh smelter bauksit mampu memproduksi smelter grade alumina dan chemical grade alumina.

Selanjutnya, tujuh smelter nikel mampu memproduksi feronikel, NPI, dan nickel matte. Sedangkan smelter besi menghasilkan sponge iron dan pig iron, serta satu smelter tembaga yang memproduksi Cu Annode, Cu Cathode, dan Cu Concen trate.

Adapun, produk intermediate yang belum tersedia di Tanah Air adalah fasilitas pemurnian untuk menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP), sinter, anode slimes, serta gypsum.

"Ini yang perlu kita dorong bagaimana supaya ini bisa cepat jalan. Kita juga sedang mengevaluasi industri-industri yang memang nickel base, yang menghasilkan nilai tambah yang tidak tinggi dan sudah mulai sunset itu kita evaluasi, untuk tidak dilakukan lagi pengembangan pembangunan pabrik-pabrik baru," terangnya.

Dalam hal ini, pemerintah terus menggenjot pemanfaatan sumber daya mineral untuk mendorong transisi energi melalui ekosistem kendaraan listrik hingga sumber energi baru terbarukan (EBT).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif optimistis target produksi gas 12.000 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) atau 12 Bcfd pada 2030 dapat tercapai.

Optimisme tersebut didukung dengan tren produksi gas bumi nasional yang kembali meningkat serta ditemukannya sejumlah prospek gas dalam 2 tahun terakhir.

“Mengenai gas bumi, memang sempat turun, tapi sekarang sudah ada tren kenaikan. Kemudian mengenai gas 12 BCF, insyaallah bisa ketemu, dengan adanya temuan-temuan baru, prospek di Andaman, South Andaman, dan juga di Selat Makassar,” kata Arifin di Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (2/8/2024).

Kementerian ESDM mencatat potensi cadangan gas baru di Selat Makassar cukup besar, mencapai lebih dari 10 triliun kaki kubik (Tcf). Potensi tersebut berasal dari blok garapan raksasa migas Italia, Eni, yakni Blok North Ganal sebesar 4,1 Tcf dan proyek Indonesia Deepwater Development/IDD (Blok Rapak dan Ganal) sebesar 6,3 Tcf.

Kementerian ESDM telah selesai memberikan persetujuan perpanjangan blok dan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) untuk IDD (Rapak, Ganal) dan Muara Bakau pada akhir Juli 2024 sehingga tahap pengembangan bisa segera berjalan.

"Mudah-mudahan, yang kalian lihat ini jumlahnya besar, mulai dari Geng North. Kemudian, juga ada daerah Konta, ada blok juga namanya Meriam. Itu potensi besar. Dan terakhir juga ada di daerah Muara Bakau," ujar Arifin.

Arifin menambahkan bahwa produksi gas dari temuan-temuan baru rencananya akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri guna mendukung transisi energi.

“Gas ini nanti kita pakai banyak ke dalam negeri, untuk menjadi andalan kita untuk bisa mendukung transisi energi,” ucap Arifin.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan Citilink menyediakan ratusan layanan penerbangan umrah langsung ke Jeddah dan Madinah dari sejumlah kota di Tanah Air.

Direktur Utama Citilink Dewa Rai mengatakan, penerbangan langsung untuk jemaah umrah menuju Jeddah dan Madinah tersedia di beberapa kota di Indonesia, seperti Padang, Medan, Palembang, Surabaya dan Makassar. Penerbangan langsung ke Jeddah dan Madinah itu akan berlangsung selama periode 27 Juli 2024 hingga April 2025.

"Selama periode ini, Citilink mengoperasikan sedikitnya 450 penerbangan melalui kerja sama charter dengan berbagai travel umrah," ujar Dewa Rai dalam keterangannya, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Dia mengatakan, layanan penerbangan umrah langsung ke Jeddah dan Madinah itu bakal menggunakan armada pesawat jenis Airbus A330.

Lebih lanjut, Dewa mengakui bahwa pesatnya tren pertumbuhan wisata halal ke Tanah Suci menjadi dasar Citilink mengambil peluang dalam melayani kebutuhan mobilitas masyarakat untuk menjalankan ibadah umrah.

Dia berharap, ke depannya tren perjalanan wisata umrah terus tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan begitu, Citilink, kata dia, dapat membuka layanan penerbangan umrah langsung dari kota-kota lainnya di Indonesia.

"Dengan dioperasikannya penerbangan charter umrah menuju Jeddah ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi Citilink untuk dapat melayani penerbangan umrah secara reguler ke depannya," ucap Dewa.

Bisnis.com, JAKARTA - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menindak tegas perusahaan pinjaman online (pinjol) yang tidak sesuai aturan. Maraknya pinjol dinilai mulai menghambat pertumbuhan sektor properti.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, pihaknya menemukan 40% kasus pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) dan KPR bersubsidi yang ditolak bank karena skor kredit nasabah yang kurang baik.

"Hal itu membuat mereka terhambat mendapatkan KPR dan kehilangan kesempatan untuk memiliki rumah idamannya. Padahal, rumah adalah tempat awal bagi keluarga untuk mendidik anak-anak mereka," kata Joko dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Joko juga menyoroti jejak utang pinjol pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau BI Checking yang belum tentu langsung terhapus. Pasalnya, data tersebut tak memiliki rentang waktu yang valid untuk dibersihkan.

Tak hanya itu, dia melihat ada juga kasus saat masyarakat hendak melunasi utangnya, tetapi perusahaan pinjolnya sudah tutup atau ditutup.

"Kondisi ini menjadi persoalan karena masyarakat tidak tahu cara melunasi dan membersihkan data utangnya di OJK. Kami sudah pernah menyampaikan usulan kepada OJK untuk merapikan riwayat keuangan masyarakat dengan kriteria tertentu," ujarnya.

Salah satu yang diusulkan REI, yaitu pembersihan data pada SLIK atau riwayat konsumen setelah 2 tahun selesai melunasi atau menyelesaikan utang pada pinjol.

Di samping itu, REI mendukung OJK untuk memperketat peninjauan dan tindakan tegas bagi pinjol ilegal yang merugikan masyarakat. Adapun, OJK juga resmi merilis daftar pinjol ilegal yang berlaku 1 Agustus 2024. Ada 654 entitas pinjol ilegal yang dinyatakan berbahaya karena tidak berizin.

"Langkah OJK tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah dan OJK untuk meninjau dan menata kembali bisnis pinjol ini, karena faktanya telah menyebabkan banyak masalah dan menimbulkan korban di masyarakat. Dampak negatif pinjol cukup besar, bahkan sampai ada korban jiwa," jelasnya.

Asosiasi perusahaan pengembang itu juga meminta OJK untuk menerapkan aturan yang sama kepada perusahaan pinjol atau fintech lending seperti prosedur dan batasan suku bunga seperti yang berlaku di perbankan karena produk akhirnya sama, yakni kredit pinjaman.

Selain itu, Joko Suranto berharap OJK juga melakukan edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat terkait potensi masalah yang dapat mereka alami jika tidak dapat memenuhi kewajiban pinjolnya.

"Harus ada edukasi yang serius karena begitu mereka bermasalah dengan pinjol, maka dampak kewajibannya akan dahsyat karena bunga pinjaman bisa mencapai 116% per tahun, dan juga menimbulkan kesulitan pada akses pembiayaan mereka ke perbankan seperti untuk modal usaha atau KPR," terangnya.

Lebih lanjut, REI berharap agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menegaskan fatwa hukum pinjol. Sebab, menurut dia, pinjol ini jelas lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

"Selain itu ada indikasi eksploitasi karena bunga pinjaman yang super tinggi sehingga tidak ada kejelasan dan kepastian kapan peminjam dapat menyelesaikan [melunasi] pinjaman tersebut," ungkapnya.

Pada 2021 lalu, komisi Fatwa MUI pernah menggelar ijtima ulama yang menyepakati hukum pinjol dalam Islam. Ijtima ulama tersebut memutuskan keharaman mengambil untung dari akad pinjam-meminjam baik secara online maupun offline.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan bilateral Kementerian Perdagangan Indonesia dengan Kementerian Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Mesir turut membahas rencana pembentukan perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) antara kedua negara.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa hubungan kerja sama Indonesia dengan Mesir telah terjalin sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu, dengan perjanjian perdagangan bebas diyakini dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara lebih baik.

"Kami sepakat dan mendukung penuh peningkatan hubungan bilateral perdagangan ke arah yang lebih baik, ke arah perjanjian perdagangan bebas Indonesia - Mesir," ujar Zulhas saat bertemu dengan Head of the Egyptian Commercial Service Yahya El-Wathik Bellah, dikutip dalam keterangan resmi, Sabtu (3/8/2024).

Adapun, pertemuan bilateral tersebut dilanjutkan dengan pertemuan pertama joint trade committee (JTC) Indonesia - Mesir. Pihak Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono.

Dalam pertemuan pertama JTC Indonesia-Mesir, sejumlah isu turut dibahas untuk mendorong pertumbuhan perdagangan antarkedua negara. Beberapa isu tersebut, antara lain ihwal kegiatan promosi dan pertukaran informasi perdagangan, kerja sama pengembangan UMKM, kerja sama bidang standardisasi, aktivasi forum bisnis Indonesia-Mesir, wisata medis, serta bidang lainnya yang disepakati dalam skema imbal dagang.

Namun, Djatmiko membeberkan bahwa isu penting lainnya yang dibahas dalam JTC Indonesia-Mesir, yaitu rencana pembentukan FTA antara Indonesia dengan Negeri Piramida itu.

Menurut Djatmiko, sejumlah produk Indonesia telah menjadi produk penunjang bagi industri di Mesir. Adanya FTA diyakini dapat memudahkan Indonesia dalam mengakses fasilitas dan berinvestasi di Mesir. Selain itu, kata dia, FTA juga bakal membuka peluang bisnis dan investasi Indonesia di Zona Ekonomi Terusan Suez yang dimiliki Mesir.

"Kami mendukung penuh pembahasan ke arah perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Mesir," ucap Djatmiko.

Peluang meningkatkan perdagangan semakin besar, mengingat tren perdagangan Indonesia dengan Mesir terus tumbuh positif hingga 8,65% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 2019.

Pada 2023, total perdagangan kedua negara tercatat sebesar US$1,51 miliar, dengan ekspor Indonesia ke Mesir sebesar US$1,31miliar, dan impor Indonesia dari Mesir sebesar US$201,4 juta. Dengan begitu, Indonesia mengalami surplus perdagangan terhadap Mesir sebesar US$1,11 miliar.

Adapun, komoditas ekspor utama Indonesia ke Mesir di antaranya minyak sawit dan turunannya, biji kopi, rempah-rempah, kelapa, bubuk kakao, produk perikanan dan hasil laut, benang tekstil, produk kayu, ban kendaraan dan kendaraan penumpang.

"Selama 5 tahun terakhir, nilai perdagangan antara Indonesia dan Mesir menunjukkan pertumbuhan yang positif. Tren perdagangan ini diharapkan dapat mencapai US$3 miliar dalam 5 tahun mendatang," ucap Djatmiko.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merespons Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa haram jika berangkat haji memanfaatkan hasil investasi setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) calon jamaah haji lain.

Fatwa itu tertuang dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal Bipih Calon Jemaah Haji untuk Membiayaai Penyeleggaraan Hasi Jemaah Lain.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menegaskan selama ini BPKH menjalankan pengelolaan keuangan berbasis syariah. BPKH juga selalu konsultasi dengan MUI ketika ada instrumen-instrumen investasi baru.

Amri menjelaskan prinsip dasar dari hukum muamalah bahwa semuanya boleh sebelum ada larangan. Dia mengatakan hal itu untuk menenangkan gejolak di masyarakat tentang informasi fatwa MUI tersebut.

"Padahal kan yang dimaksud haram penggunaan nilai manfaat dari setoran awal kan. Itu bukan berarti [haji] haram. Bukan sebelum sebelumnya haram. Karena ada rekomendasinya, BPKH diminta memperbaiki tata kelola, pemerintah dan DPR diminta memperbaiki regulasi," kata Amri saat konferensi pers di kantornya, tengah pekan ini (1/8/2024).

Saat ini BPKH menunggu pemerintah dengan DPR untuk langkah-langkah apa yang akan diambil untuk merespons fatwa ini.

Diketahui, pemerintah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 sebesar Rp93,4 juta. Sementara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jamaah Rp56,04 juta atau 60% dari total BPIH. Sisanya, 40% dari BPIH atau Rp37,46 juta dibebankan kepada BPKH melalui nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana haji.

Sementara itu, Sekretaris Badan BPKH Ahmad Zaki mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan ketika pemberian subsidi haji dari nilai manfaat dicabut tiba-tiba, akan memberatkan jamaah haji.

"Terkait fatwa MUI kami akan tunggu. Saya kira DPR dan pemerintah akan bicara dan melihat fatwa ini secara hati-hati agar dimasukkan dan diadopsi jadi kebijakan nanti ke depannya dengan tetap mempertimbangkan kemampuan jamaah haji, jangan sampai memberatkan," kata dia.

Zaki melanjutkan, solusi ke depan yang bisa diambil adalah dengan menggunakan nilai manfaat haji untuk masing-masing jamaah haji yang sudah membayarkan setoran awal mereka melalui virtual akun masing-masing jamaah.

"Kalau dipakai subsidi yang berangkat pasti bagian jamaah yang antre kan [dapatnya] gak banyak," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) menolak keras aturan berkenaan dengan produk hasil tembakau yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Beberapa pasal yang menjadi polemik bagi pelaku usaha pasar rakyat, yaitu larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain, serta larangan menjual rokok secara eceran.

Mewakili seluruh pelaku usaha pasar rakyat, Ketua Umum Aparsi Suhendro menyebut, beleid tersebut mengancam nasib usaha 9 juta pedagang di pasar rakyat seluruh Indonesia.

"Kami menolak keras dua larangan ini karena beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pasar yang berdekatan dengan sekolah, institusi pendidikan, atau fasilitas bermain anak," ujar Suhendro, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Menurut dia, aturan tersebut juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak bersumber dari penjualan produk tembakau. Suhendro juga menilai PP Kesehatan dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi pedagang pasar.

Apalagi, dia melihat pasal tersebut justru disahkan dalam PP Kesehatan yang tidak mengakomodir suara rakyat. Padahal, dalam peraturan melibatkan mereka di dalamnya.

“Jika aturan ini diberlakukan, kami telah menghitung penurunan omzet usaha sebesar 20%-30%, bahkan sampai pada ancaman penutupan usaha karena komoditas ini menjadi penyumbang omzet terbesar bagi teman-teman pedagang pasar," ujarnya.

Sebelumnya, pihaknya telah menyuarakan penolakan bersama dengan Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI). Pelaku usaha meminta agar pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

“Kalau melihat kondisi di lapangan saat ini, aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat," imbuhnya.

Apabila aturan tersebut tetap terlaksana, bukan tidak mungkin ke depannya rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut.

PP Kesehatan juga dinilai mendiskreditkan usaha pedagang pasar. Untuk itu, Suhendro menegaskan pihaknya menolak kebijakan tersebut.

"Pemerintah semestinya memberikan edukasi yang menyeluruh untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia, daripada mengeluarkan aturan yang dapat mematikan usaha rakyat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan dalam PP No.28/2024 dianggap merugikan para pedagang warung kelontong dan kaki lima.

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris), Ali mahsun menilai bahwa aturan penjualan rokok di dalam PP pelaksanaan UU kesehatan tersebut bakal mengganggu penjualan para pedagang warung kelontong dan pedagang kaki lima. Alhasil, saat penjualan terganggu dikhawatirkan bakal menggerus pendapatan mereka.

Musababnya, kata dia, banyak pedagang kelontong dan kaki lima yang selama ini menggantungkan pendapatannya dari penjualan rokok secara eceran atau batangan.

Adanya larangan penjualan rokok secara eceran dipastikan bakal memperburuk kondisi ekonomi pedagang kelas bawah di tengah kenaikan harga bahan-bahan pokok saat ini.

"Ancamannya adalah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah air," ujar Ali dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2024).

Alih-alih mengekang usaha rakyat kecil dengan larangan penjualan rokok secara eceran, Ali menegaskan seharusnya pemerintah bisa mendorong skala ekonomi pedagang kecil dengan berbagai program pendampingan.

"Rakyat kecil saat ini masih sulit hidupnya, pendapatan meraka turun, tapi beban ekonomi makin berat. Semestinya pemerintah mendongkrak pendapatan mereka, bukan memperberat beban hidup," ucapnya.

Adapun, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan melalui PP No.28/2024.

Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu disebutkan adanya larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (1/8/2024), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung langkah pemerintah melarang penjualan rokok secara eceran.

Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan dalam PP No.28/2024 dapat melindungi rumah ta gga miskin. Dengan larangan penjualan rokok batangan, lanjutnya, dapat menekan pengeluaran keluarga miskin untuk membeli rokok.

"Karena menurut BPS, rumah tangga miskin justru uang dan pendapatannya lebih banyak dibelikan rokok daripada untuk beli lauk pauk [sumber protein]. Ini tentu fenomena tragis," ujar Tulus saat dihubungi Bisnis, Rabu (31/7/2024).

Dia pun menilai langkah pemerintah melarang penjualan rokok secara eceran menjadi kebijakan "pro poor" alias pro terhadap masyarakat miskin.