Bisnis.com, JAKARTA – Aksi konversi lahan sawah di Indonesia dikhawatirkan makin problematis seiring dengan terus turunnya kemampuan produksi padi di lahan sawah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dan Komite Pendayaan Pertanian, Khudori, mengatakan persentase penambahan lahan sawah baru di bawah 25% dari keseluruhan kapling yang dikonversi.

“Kecepatan konversi lahan 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan pemerintah membuat lahan baru,” kata Khudori kepada Bisnis.com baru-baru ini.

Hal tersebut sejalan dengan tren luas panen padi dan produksi beras yang merosot sejak 5 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di Indonesia turun dari 10,68 juta hektare pada 2019 menjadi 10,20 juta hektare tahun lalu.

Tren tersebut diiringi dengan penurunan produksi beras dari 31,31 juta ton/tahun menjadi 30,20 juta ton/tahun pada periode yang sama.

Menurutnya, lambatnya progres perluasan lahan sawah di Tanah Air tidak terlepas dari ihwal partisipasi pemerintah daerah (pemda) dalam mengimplementasikan Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Pelaksanaan perpres tersebut diinisiasi di 8 provinsi meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sumatra Barat. Pada 2020, dilanjutkan di 12 provinsi dan 13 provinsi pada 2021.

Namun, kata Khudori, proses implementasi beleid itu kemungkinan besar terseok-seok karena belum semua pemda menetapkan peraturan daerah (perda) terkait dengan perihal alih fungsi lahan sawah di Indonesia.

“Problem utamanya, sampai hari ini pemda kabupaten/kota belum seluruhnya menetapkan semacam perda tata ruang yang di dalamnya menetapkan lahan sawah yang dilindungi,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang melakukan kajian untuk membebankan pajak karbon terhadap bahan bakar fosil yang digunakan oleh kendaraan.

Dengan adanya pajak karbon bagi bahan bakar fosil yang digunakan oleh kendaraan akan berpotensi naiknya pajak dari kendaraan.

Deputi III Bidang Pengembangan Usaha dan BUMN Riset dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ellen Setiadi menyampaikan pemerintah memiliki dua tahapan dalam peta jalan pajak karbon.

Pada tahap pertama, kata Ellen pemerintah menerapkan pajak karbon terhadap subsektor pembangkit listrik dalam hal ini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU.

“Fase kedua akan ditambah dengan pengenaan terhadap pembelian bahan bakar fosil untuk sektor transportasi,” kata Ellen dalam webinar perdagangan dan bursa karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Ellen menuturkan, dengan diterapkannya pajak karbon pada dua subsektor ini, pemerintah memprediksi dapat mencakup 71% emisi dari sektor energi.Cakupan tersebut mencakup 48% dari pembangkit listrik dan 23% dari konsumsi BBM.

Selain itu, Ellen menyebut dengan diterapkannya ekonomi hijau nantinya akan membuat efek positif dibeberapa sektor.

“Menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22% hingga 2045. Mengurangi emisi sebesar 86 juta ton karbondioksida [CO2e] dan menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja baru,” ucapnya.

Sekadar informasi, perdagangan karbon diatur dalam Peraturan Presiden No. 98/2021 telah mengatur tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan tata cara teknisnya.

Lalu, terdapat aturan pelaksanaan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang mengatur hal tersebut. Kemudian, tata cara perdagangan karbon juga telah diatur dalam Perpes 98, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk diketahui, perdagangan karbon melalui bursa karbon juga diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

Dalam beleid tersebut menjelaskan bahwa yang dijual di bursa karbon adalah kredit atas pengeluaran gas karbon dioksida (CO2) atau gas rumah kaca yang merupakan batas jumlah gas rumah kaca yang dimiliki perusahaan-perusahaan.

Alhasil, dengan aturan kredit tersebut mengharuskan agar setiap perusahaan dapat mengeluarkan kadar karbon dalam batas tertentu dalam proses industri.

Bisnis.com, JAKARTA – Akselerasi penerimaan pajak oleh pemerintah dinilai menjadi krusial dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Hal ini tertuang dalam kajian yang dilakukan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), berkolaborasi dengan Celios, The Prakarsa, TI Indonesia, PWYP Indonesia, dan Migrant CARE.

Dalam laporan kajian tersebut, disebutkan bahwa rasio pajak Indonesia menunjukkan tren stagnasi dalam 10 tahun terakhir, meski secara nominal penerimaan pajak di dalam negeri meningkat. Rasio pajak Indonesia bahkan belum pernah menyentuh level 11%.

Penerimaan pajak Indonesia dinilai masih sangat jauh dari negara-negara maju, bahkan cenderung lebih rendah dari sesama negara berkembang yang berada di kisaran hampir 20%.

“Posisi rasio pajak Indonesia saat ini, tragisnya, berada di bawah negara-negara miskin,” bunyi kajian tersebut Selasa (23/7/2024).

Dengan bergabungnya Indonesia ke OECD, Indonesia dinilai akan menanggung konsekuensi dari sisi finansial. Pertama, Indonesia harus siap untuk tidak lagi menjadi negara penerima bantuan pembangunan, melainkan menjadi negara dengan tanggung jawab memberikan bantuan pembangunan.

Kedua, Indonesia berisiko membayar kontribusi yang lebih besar dibandingkan beberapa negara Uni Eropa, dikenakannya kontribusi wajib dan kontribusi sukarela anggota yang dihitung dengan skala perhitungan tertentu dan berdasarkan ukuran ekonomi atau PDB.

“Indonesia dapat saja bergabung dengan klub negara maju seperti OECD. Namun, karena rasio pajak Indonesia baru sekelas negara miskin, tentunya membutuhkan berbagai upaya keras untuk perbaikan”.

Menanggapi hasil studi tersebut, Analis Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Eka Hendra Permana menyampaikan bahwa rasio perpajakan Indonesia yang cenderung masih rendah memang menjadi tantangan.

“Kalau bicara isu perpajakan, sepertinya di antara 38 negara anggota OECD, Indonesia masih rendah,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam hal ini, Kemenkeu memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebijakan fiskal yang prudent untuk memastikan APBN dijalankan dengan tiga fungsi, yaitu APBN sebagai instrumen distribusi, instrumen stabilisasi, dan pengalokasian anggaran.

Dia juga memaparkan, untuk menjadi anggota OECD, ada sebanyak 260 standar yang harus dipenuhi oleh Indonesia.

Dari sebanyak 260 standar tersebut, 46 diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kemenkeu. Lebih terperinci, 23 di antaranya adalah terkait perpajakan dan 5 terkait pengelolaan anggaran.

Dia mengatakan, Kemenkeu akan terus mengkaji dan melakukan pemantauan untuk bisa menyesuaikan standar tersebut dengan standar yang diterapkan negara-negara anggota OECD.

“Nantinya kami akan terlibat, berdiskusi, melakukan monitoring untuk memenuhi standar OECD. Sejauh mana sih gap yang masih ada dan apakah masih ada penguatan dan perbaikan regulasi yang masih harus dilakukan Kemenkeu untuk memastikan sudah sesuai standar OECD,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) membeberkan alasan sertifikasi halal bagi UMKM berjalan lambat.

Ketua Umum MES Wilayah Jakarta, Rachmat Anggara mengatakan bahwa sejumlah hal masih menjadi kendala sertifikasi halal di kalangan UMKM. Beberapa di antaranya, edukasi yang minim dan akses yang sulit jadi biang keroknya.

"Edukasi, sosialisasi, akses dan fasilitasnya. Syaratnya juga belum sefleksibel itu," ujar Anggara, Selasa (23/7/2024).

Lambatnya sertifikasi halal di kalangan UMKM tersebut menyebabkan pemerintah akhirnya menunda program mandatori halal UMKM yang awalnya ditargetkan bisa terlaksana pada Oktober 2024.

"Kemarin dari pemerintah kenapa diundur karena ada hal-hal seperti itu, enggak kekejar target bulanannya dibandingkan untuk semua [UMKM] bisa sertified halal," jelasnya.

Oleh karena itu, Anggara mengusulkan sejumlah strategi kepada pemerintah agar proses sertifikasi halal bagi UMKM bisa lebih cepat. Mulai dari mempermudah akses hingga persyaratan.

Menurutnya, syarat sertifikasi halal untuk UMKM perlu disesuaikan alias tidak serta-merta disamakan dengan syarat sertifikasi halal bisnis skala besar. Selain itu, fasilitator yang mengedukasi hingga mendampingi UMKM untuk sertifikasi halal, kata dia, perlu ditambah seiring jumlah pelaku UMKM yang makin banyak.

"Insyaallah kalau aksesnya dipermudah, bisa dimana saja daftar halal, terus yang bantuin untuk sertified halal bisa banyak harusnya bisa speed up sih," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (16/5/2024), pemerintah telah memutuskan untuk mengundur kewajiban sertifikasi halal. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal ini ditujukan bagi produk-produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sebelumnya ditargetkan rampung pada Oktober 2024 menjadi pada 2026.

"Nah, tentu UMKM tersebut adalah yang mikro yang penjualannya Rp1—2 miliar [per tahun], kemudian yang kecil yang penjualannya sampai dengan Rp15 miliar [per tahun]," katanya.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa kewajiban sertifikasi halal pada dua tahun mendatang tidak hanya ditetapkan untuk UMK yang bergerak di kategori makanan dan minuman, tetapi juga obat tradisional, herbal, produk kimia kosmetik, aksesoris, barang gunaan rumah tangga, serta berbagai alat kesehatan.

Menurutnya, keputusan pemerintah untuk mengundur selama dua tahun kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil adalah karena capaian target sertifikasi halal per tahun baru mencapai 4 juta lebih dari yang ditargetkan sebanyak 10 juta sertifikasi halal.

Adapun untuk produk dari berbagai negara lain akan diberlakukan kewajiban sertifikasi halal setelah negara tersebut menandatangani Mutual Recognation Arrangement (MRA).

“Jumlah sertifikasi halal target yang ada itu sertifikasi halal 10 juta, tetapi capaiannya sampai saat ini baru sekitar 4.418.343, jadi masih jauh dari pada capaian,” kata Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN bersama dengan Premier Oil Tuna B.V menjajaki peluang komersialisasi gas bumi dari Wilayah Kerja Tuna (WK) Tuna, Kepulauan Natuna.

Nota kesepahaman juga terkait mengenai pengembangan infrastruktur gas bumi untuk mendukung pemanfaatan gas WK Tuna.

Kolaborasi tersebut diresmikan dengan penandatanganan memorandum of understanding (MOU) antara PGN dan Premier Oil Tuna yang diwakili oleh Rosa Permata Sari selaku Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN dan Steve Cox selaku President Director Premier Oil Tuna pada Selasa, (23/7/2024).

“Selama ini, kami memberikan layanan gas kepada pelanggan menggunakan pasokan dari banyak WK. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sumber pasokan kami mengalami penurunan. Padahal di beberapa wilayah sedang surplus,” kata Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari lewat siaran pers, Kamis (23/7/2024).

Rosa mengatakan, kemungkinan kerja sama komersialisasi gas dari Blok Tuna itu bakal memperkuat portofolio gas bumi dari PGN mendatang.

Sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN ingin pemanfaatan gas dari WK Tuna dapat digunakan untuk memenuhi bauran pasokan gas sejalan dengan volume gas yang dinamis karena kondisi natural decline dari beberapa produsen.

“PGN memerlukan pasokan gas yang andal dari pemasok hulu untuk disalurkan melalui jaringan pipa transmisi dan distribusi kepada seluruh pelanggan,” kata Rosa.

Saat ini, PGN mengoperasikan lebih dari 12.000 km pipa gas bumi untuk melayani lebih dari 5.000 pelanggan komersial & industri serta pelanggan rumah tangga (city gas) yang hampir mencapai 1 juta pelanggan. Maka untuk terus tumbuh ke depan, diperlukan pasokan yang andal.

Selain itu, peluang pemanfaatan gas dari WK Tuna tidak hanya untuk membuka pasar di Indonesia. Namun, juga memungkinkan bagi PGN untuk membuka pasar di kawasan Asia atau Asia Tenggara.

Dalam kesempatan yang sama, President Director Premier Oil Tuna Steve Cox mengatakan bahwa pihaknya melihat peluang bersama PGN akan memajukan proyek WK Tuna untuk bisa menyuplai gas ke Indonesia.

Premier Oil Tuna adalah bagian dari Harbour Energy Group selaku operator dari KKS yang mencakup Blok Tuna (KKS Tuna). Oleh karena itu, proyek WK Tuna juga akan dapat memperluas operasi Harbour Energy di Indonesia.

“WK Tuna bernilai penting bagi Harbour, karena ini adalah key project yang ingin kami lanjutkan. Meskipun kami mengalami sejumlah kesulitan namun kami move on dari hal tersebut. Kami menyambut kerja sama dengan PGN dengan sangat baik,” kata Steve.

Baik PGN maupun Premier Oil Tuna berkomitmen untuk menjalankan kerja sama terkait peluang pemanfaatan gas dari WK Tuna dengan optimal.

Keduanya berharap besar, kerja sama dapat berjalan sampai dengan tahap realisasi pemanfaatan gas WK Tuna agar memberikan manfaat, baik kedua belah pihak maupun bagi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom energi sekaligus pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, daya tarik investasi hulu migas di Indonesia cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir.

Pendapat itu dikuatkan dengan hasil riset lembaga independen Fraser Institute yang mencatat skor Investment Attractiveness Index Indonesia hanya mencapai 45,17 pada tahun lalu. Skor itu menempatkan Indonesia di peringkat 56 dari 86 negara.

Padahal pada 2019 lalu, skor Investment Attractiveness Index Indonesia berada di level 73,09 atau berada di posisi 27 dari 76 negara saat itu.

“Faktor utama penyebabnya, berdasarkan riset tersebut adalah ketidakpastian peraturan perundangan, yang di dalamnya melingkupi pengaturan tata kelola,” kata Pri saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Kendati secara sumber daya migas, kata Pri, Indonesia masuk ke dalam kategori yang kompetitif untuk kawasan Asia Pasifik. Hanya saja, pertimbangan kepastian hukum dan investasi membuat skor Investment Attractiveness Index Indonesia relatif berada di bawah.

Kondisi itu, menurut dia, menjadi alasan sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) membuka peluang farm out di beberapa asetnya saat ini.

“Budget investasi terbatas. Akan diprioritaskan ke yang lebih kompetitif. Apalagi Mubadala dan Petronas kan aset portofolionya di seluruh dunia,” kata dia.

Sebelumnya, beberapa perusahaan minyak dan gas (migas) strategis di antaranya Petronas dan Mubadala Energy berencana untuk melepas sebagian hak partisipasi (PI) atau melakukan farm-out di sejumlah aset mereka.

Petronas ingin divestasi pada Blok North Madura II dan Blok Bobara. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengembangan kedua lapangan tersebut.

Petronas saat ini memiliki 100% kendali atas Blok Eksploitasi North Madura II di lepas pantai Jawa Timur dan Blok Eksplorasi Bobara di laut dalam Papua Barat.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan bahwa divestasi sebagian PI ini bertujuan untuk berbagi risiko pengembangan lapangan dengan mengajak mitra baru.

“Petronas akan mengurangi porsinya dengan mengajak partner lain untuk sharing knowledge,” kata Benny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7/2024).

Menurut Benny, divestasi semacam ini lazim dilakukan di industri hulu migas yang memiliki risiko tinggi.

Berdasarkan catatan SKK Migas, beberapa lapangan lain yang sedang dalam proses farm-out termasuk WK Akia dan WK Andaman I, serta beberapa lapangan eksploitasi seperti WK Raja/Pendopo, WK Pandan, WK Offshore Duyung, WK Tarakan Offshore, WK Ogan Komering, WK South East Madura, dan WK Brantas.

Benny juga menyampaikan bahwa SKK Migas terus menjaring mitra potensial baru untuk berinvestasi di lapangan migas Indonesia. Sejumlah perusahaan migas global kelas menengah telah menunjukkan minat untuk masuk ke pasar Indonesia.

“Akan ada kesempatan bagi perusahaan lain untuk farm-in ke sana,” tambahnya.

Bisnis.com, SEMARANG - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendukung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam uji coba penerapan Biodiesel B40 untuk kereta api. Uji coba ini dilakukan di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta pada Senin (22/7/2024) kemarin dengan menggunakan KA Bogowonto relasi Lempuyangan - Pasar Senen.

VP Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan, B40 yang terdiri atas campuran solar 60% dan bahan bakar nabati dari kelapa sawit 40%, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang.

”KAI sangat mendukung kebijakan pemerintah melalui penggunaan bahan bakar B40 pada angkutan kereta api. Hal ini sejalan tujuan KAI dalam memberikan layanan transportasi yang lebih ramah lingkungan,” kata Anne dalam keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Anne memaparkan, KAI kini menggunakan 300 juta liter bahan bakar B35. Selama penggunaannya, performa mesin kereta api tetap berjalan tanpa masalah. Oleh karena itu, KAI yakin bahwa peralihan dari B35 ke B40 akan berlangsung mulus, mengingat spesifikasi kedua jenis bahan bakar tersebut hampir sama.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, uji kinerja terbatas ini bertujuan untuk menguji ketahanan genset KA Bogowonto selama 1.200 jam.

Dengan waktu perkiraan satu kali pulang-pergi (PP) KA Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen 22 jam, diperkirakan akan membutuhkan 50 kali PP, atau sekitar 2 bulanan, untuk mencapai hasil tersebut.

"Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember ini sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan tahun 2025," ujar Eniya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Mustafid Gunawan menyampaikan, uji penggunaan pada KA dilakukan untuk bahan bakar mesin lokomotif dan mesin genset KA. Uji penggunaan mesin lokomotif dilakukan pada satu kereta barang rute Jakarta – Surabaya, sedangkan uji genset dilakukan pada KA Bogowonto rute Lempuyangan - Pasar Senen.

Untuk melakukan uji penggunaan, KAI membangun fasilitas blending (pencampuran bahan bakar) dan pengisian bahan bakar di lima lokasi, yaitu Cipinang (Jakarta), Arjawinangun (Cirebon), Cepu (Blora), Lempuyangan (Yogyakarta), dan Pasar Turi (Surabaya).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh ribuan karyawan PT Bank Commonwealth di seluruh Indonesia.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, sejauh ini pihaknya belum mendapat laporan, baik dari pihak manajemen bank maupun serikat pekerja.

“Belum dapat kabar,” kata Indah, Selasa (23/7/2024).

Untuk diketahui, PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) resmi mengakuisisi 99% saham dari unit usaha Commonwealth Bank of Australia (CBA) yakni PT Bank Commonwealth (PTBC).

Dengan demikian, saham PTBC sepenuhnya dimiliki oleh Bank OCBC efektif 1 Mei 2024. Kendati begitu, kegiatan operasional PTBC masih berjalan secara mandiri hingga proses merger yang dijadwalkan rampung paling lambat kuartal IV/2024.

Aksi korporasi tersebut kemudian menimbulkan dampak PHK terhadap sekitar 1.146 karyawan PTB. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) mengungkap, PHK sudah mulai dilakukan bertahap sejak April 2024 dan terus berlangsung hingga proses akuisisi berakhir pada Desember 2024.

“Sedang berproses, sebagian sudah ada [yang di PHK],” ungkap Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Pada November 2023, dia menuturkan bahwa para karyawan secara mendadak diinformasikan bahwa PTBC akan diakuisisi oleh OCBC. Kabar tersebut lantar membuat karyawan terkejut dan khawatir lantaran kala itu tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai kelangsungan kerja, nasib, dan masa depan karyawan.

Tak lama setelah pengumuman tersebut, Manajemen PTBC menyatakan akan melakukan PHK terhadap seluruh karyawan dan menawarkan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Kemudian dalam perkembangannya, PTBC menetapkan bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Rencana tersebut mendapat penolakan dari serikat pekerja. Menurutnya, PTBC tidak bisa mencampuradukkan dana pensiun dengan uang pesangon lantaran dapat merugikan karyawan.

Apalagi, ketentuan tentang DPLK sebagai bagian dari uang pesangon tersebut baru lahir melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Jika DPLK akan dijadikan sebagai bagian dari pembayaran yang pesangon, menurutnya, penghitungannya harus dimulai dari 2021 sejak terbitnya beleid tersebut.

“Itupun tidak termasuk dana pengembanganya, karena berdasarkan PP No. 35/2021, hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangannya,” jelasnya.

Oleh karena itu, Opsi mendesak Manajemen PTBC untuk memisahkan DPLK dari perhitungan pesangon dan hak-hak lainnya, setidak-tidaknya dari 2021 ke belakang, sebelum PP No. 35/2021 diberlakukan.

Dalam hal DPLK diperhitungkan sebagai bagian dari uang pesangon, maka pihaknya meminta agar hanya akumulasi besaran iurannya saja yang diperhitungkan sesuai ketentuan Pasal 58 PP No. 35/2021, serta tidak termasuk dana hasil pengembangannya.

Selain itu, serikat pekerja mendesak agar upah yang menjadi dasar perhitungan uang pesangon dan lain-lain, harus meliputi komponen tunjangan tetap, sesuai ketentuan Pasal 54 PP No. 35/2021.

Seiring dengan hal tersebut, pihaknya meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak memberikan kemudahan dalam proses akuisisi selama permasalahan tersebut belum menemukan titik terang.

Menurutnya, segala bentuk PHK secara pihak harus dicegah selama permasalahan tersebut masih berlangsung. Dalam hal ini, kata dia, karyawan harus tetap bekerja dan dipekerjakan seperti biasa serta upah dan hak-hak lainnya harus tetap dibayarkan sebagaimana mestinya.

Opsi turut meminta Kemnaker untuk memantau dan mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak hukum pekerja di PTBC.

“Mendesak kepada PT. Bank OCBC NISP untuk mensyaratkan adanya penyelesaian yang tuntas atas permasalahan di atas sebelum benar-benar melakukan akuisisi terhadap PT Bank Commonwealth,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengkaji sejumlah produk untuk menjadi objek cukai, mulai dari rumah, tissue, detergen, MSG, hingga tiket konser agar masuk ke dalam objek cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa saat ini, objek cukai yang berada dalam kajian, diantaranya plastik, bahan bakar minyak, dan produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, dan minuman bergula dalam kemasan.

Selain itu, DJBC juga mengkaji penggantian pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor jadi cukai.

“PPnBM kita shifting. Kalau dikenakan cukai, hasil dari cukai itu bisa untuk bikin transportasi umum,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, Iyan juga menyampaikan sejumlah barang yang masih dalam pra-kajian DJBC untuk dijadikan sebagai objek cukai.Beberapa diantaranya adalah rumah, tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik, makanan cepat saji (fast food), hingga tissue.

“Rumah pernah kita ajukan, tapi isunya kalau rumah, rumah yang mana? Rumah yang mewah-mewah, rumah yang sering di-flexing, rumah [harga di atas] Rp2 miliar. Kemarin isu Tompi, itu ribut juga,” tuturnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan mengkaji gawai, monosodium glutamate (MSG), batu bara, dan detergen, untuk dikenakan cukai.

Pemerintah mencatat jumlah barang dikenakan cukai di Indonesia saat ini masih tiga, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Menurutnya, jumlah barang yang dikenakan cukai ini masih sangat rendah jika dibandingkand engan negara-negara di Asean, misalnya dibandingkan dengan Thailand yang mencapai 21 barang kena cukai dan Malaysia sebanyak 4 barang kena cukai.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengkaji sejumlah produk untuk menjadi objek cukai, mulai dari rumah, tissue, detergen, MSG, hingga tiket konser agar masuk ke dalam objek cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa saat ini, objek cukai yang berada dalam kajian, diantaranya plastik, bahan bakar minyak, dan produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, dan minuman bergula dalam kemasan.

Selain itu, DJBC juga mengkaji penggantian pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor jadi cukai.

“PPnBM kita shifting. Kalau dikenakan cukai, hasil dari cukai itu bisa untuk bikin transportasi umum,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, Iyan juga menyampaikan sejumlah barang yang masih dalam pra-kajian DJBC untuk dijadikan sebagai objek cukai.Beberapa diantaranya adalah rumah, tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik, makanan cepat saji (fast food), hingga tissue.

“Rumah pernah kita ajukan, tapi isunya kalau rumah, rumah yang mana? Rumah yang mewah-mewah, rumah yang sering di-flexing, rumah [harga di atas] Rp2 miliar. Kemarin isu Tompi, itu ribut juga,” tuturnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan mengkaji gawai, monosodium glutamate (MSG), batu bara, dan detergen, untuk dikenakan cukai.

Pemerintah mencatat jumlah barang dikenakan cukai di Indonesia saat ini masih tiga, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Menurutnya, jumlah barang yang dikenakan cukai ini masih sangat rendah jika dibandingkand engan negara-negara di Asean, misalnya dibandingkan dengan Thailand yang mencapai 21 barang kena cukai dan Malaysia sebanyak 4 barang kena cukai.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan telah memberikan kontrak dan insentif yang menarik untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas di dalam negeri.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menuturkan, pemerintah telah memperbaiki skema kontrak dan insetif untuk KKKS selama 3 tahun terakhir.

“Perbaikan-perbaikan itu dimulai sejak 3 tahunan lalu, dan telah memberikan hasil nyata. Buktinya dalam 3 tahun terakhir blok migas yang laku 21 blok, atau lebih banyak dibanding 3 tahun sebelumnya,” kata Ariana saat dihubungi Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Arina menambahkan, saat ini bagi hasil migas untuk kontraktor bisa mencapai 50% atau jauh lebih besar dibandingkan bagi hasil beberapa tahun terakhir di porsi 15% sampai dengan 30%.

Selain itu, kata dia, kontraktor tidak wajib menggunakan kontrak kerja sama migas skema grosssplit, tetapi fleksibel dapat menggunakan skema costrecovery.

Perbaikan lainnya antara lain first tranche petroleum (FTP) yang lebih rendah, yaitu sebesar 10% shareable, signature bonus yang minim, 100% DMO price serta kemudahan bisnis lainnya.

“Pada masa eksplorasi atau sampai berproduksi secara komersial, kontraktor juga akan mendapatkan fasilitas pembebasan pungutan bea masuk atas impor barang, dan PPN atau PPnBM tidak dipungut dengan kriteria, tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang, dan pengurangan PBB 100%,” kata dia.

Selain itu, dia mengatakan, fasilitas fiskal itu juga masih bisa didapat kontraktor pada masa eksploitasi setelah mengajukan ke pemerintah.

Sebelumnya, beberapa perusahaan minyak dan gas (migas) strategis di antaranya Petronas dan Mubadala Energy berencana untuk melepas sebagian hak partisipasi (PI) atau melakukan farm-out di sejumlah aset mereka.

Petronas ingin divestasi pada Blok North Madura II dan Blok Bobara. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengembangan kedua lapangan tersebut.

Petronas saat ini memiliki 100% kendali atas Blok Eksploitasi North Madura II di lepas pantai Jawa Timur dan Blok Eksplorasi Bobara di laut dalam Papua Barat.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan bahwa divestasi sebagian PI ini bertujuan untuk berbagi risiko pengembangan lapangan dengan mengajak mitra baru.

“Petronas akan mengurangi porsinya dengan mengajak partner lain untuk sharingknowledge,” kata Benny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7/2024).

Menurut Benny, divestasi semacam ini lazim dilakukan di industri hulu migas yang memiliki risiko tinggi.

Berdasarkan catatan SKK Migas, beberapa lapangan lain yang sedang dalam proses farm-out termasuk WK Akia dan WK Andaman I, serta beberapa lapangan eksploitasi seperti WK Raja/Pendopo, WK Pandan, WK Offshore Duyung, WK Tarakan Offshore, WK Ogan Komering, WK South East Madura, dan WK Brantas.

Benny juga menyampaikan bahwa SKK Migas terus menjaring mitra potensial baru untuk berinvestasi di lapangan migas Indonesia. Sejumlah perusahaan migas global kelas menengah telah menunjukkan minat untuk masuk ke pasar Indonesia.

“Akan ada kesempatan bagi perusahaan lain untuk farm-in ke sana,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) mendesak PT Bank Commonwealth untuk tidak mencampuradukkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dengan uang pesangon.

Adapun ribuan pekerja Bank Commonwealth dikabarkan terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) usai PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) mengakuisisi 99% sahamnya.

Presiden Opsi Saepul Tavip mengungkapkan, desakan tersebut muncul setelah Manajemen Bank Commonwealth menetapkan bahwa DPLK akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Padahal, kata dia, DPLK sudah menjadi hak karyawan sejak lama bahkan sebelum PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) mencaplok saham Bank Commonwealth.

“Sekarang ini uang DPLK itu mau dijadikan bagian dari pesangon. Artinya apa? Pesangonnya makin turun karena sudah dikurangi dengan DPLK. Itu yang kami anggap kekeliruan,” kata Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Dia menuturkan, kebijakan mengenai DPLK dapat menjadi bagian dari pensiun baru diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Menurutnya, aturan ini berlaku ke depan. Artinya, uang DPLK yang sudah menjadi milik karyawan, diakuisisi atau tidak diakuisisi, harusnya dipisah setidak-tidaknya sejak berlakunya regulasi ini.

“Ketika diperhitungkan bagian dari pesangon, itu setelah 2021 ke sini. Jadi yang ke belakang itu tidak boleh dihitung bagian dari uang pesangon,” jelasnya.

Oleh karena itu, rencana manajemen yang memperhitungkan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon dinilai tidak adil dan dapat merugikan karyawan. Mengingat DPLK merupakan dana pensiun bukan dana pesangon.

“Kita pikir ini adalah hal yang tidak tepat yang harus kita minta diubah kebijakannya,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Opsi Timboel Siregar menambahkan, nilai premi sebesar 10% sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini, tidak ada porsi iuran dari karyawan. Namun dalam pengelolaannya, DPLK memiliki dana hasil pengembangan yang nilainya sangat besar, sekitar 25%.

Menurutnya, jika DPLK dijadikan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon, maka dana pengembangan tidak termasuk di dalamnya lantaran dalam PP No.35/2021 hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangannya.

“Yang dihitung tetap adalah berapa akumulasi iuran yang diberikan oleh perusahaan. Itu yang seharusnya diperhitungkan,” usulnya.

Adapun serikat pekerja berencana untuk mengambil langkah hukum jika perusahaan tetap menjadikan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Secara bersamaan, pihaknya akan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak memberikan izin dan kemudahan dalam proses akuisisi selama permasalahan ini belum menemukan titik terang.

“Nanti siapa yang akan bertanggung jawab ketika bank ini sudah tidak ada?” pungkas Saepul.

Untuk diketahui, sebanyak 1.146 karyawan Bank Commonwealth terancam PHK usai 99% sahamnya diakuisisi oleh Bank OCBC. Saepul mengungkap, PHK telah dilakukan bertahap sejak April 2024 hingga akhir tahun ini.

Sebelumnya, Saepul menyebut bahwa perusahaan menjanjikan bahwa pekerja yang di PHK akan dialihkan di Bank OCBC.

Namun, hal ini kemudian menjadi tanda tanya besar lantaran Bank OCBC tentu akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan masuk perusahaannya. Itu artinya, perusahaan tersebut tidak mungkin menampung semua pekerja Bank Commonwealth yang di PHK.

Sejak awal proses akuisisi, Bank tersebut tidak melibatkan serikat karyawan yang berafiliasi dengan Opsi. Para pekerja pada November 2023 secara mendadak diinfokan bahwa Bank Commonwealth akan diakuisisi oleh Bank OCBC.

Hal ini kemudian sempat menggemparkan para pekerja dan memicu keresahan di kalangan pekerja. Terlebih, kala itu tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai kelangsungan kerja, nasib, dan masa depan pekerjanya.

Lalu, secara sepihak manajemen Bank Commonwealth menyatakan akan melakukan PHK terhadap seluruh karyawan dan menawarkan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Dalam perkembangannya, manajemen menetapkan bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

“Lagi pula, dari kepanjangannya saja, DPLK adalah uang pensiun, bukan uang pesangon. Sehingga tidak bisa dicampuradukkan dengan uang pesangon. Mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon jelas-jelas sangat merugikan karyawan,” tegasnya.